Presentasi BLH Provinsi Jawa Timur mengenai program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan sanitasi, permasalahan dan tantangan pembangunan lingkungan, dan hasil-hasil yang telah dicapai.

1. Program dan Kegiatan Pengendalian
Pencemaran Lingkungan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR
Oleh :
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Disampaikan dalam acara “Pra Lokakarya dan Verifikasi Dolumen Memorandum Program Sanitasi”
Malang, 22-23 Juli 2013

2.  Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
 PP No. 18 Th 1999 jo 85 Th 1999  Pengelolaan Limbah B3
 PP No 27 Th 1999  AMDAL
 PP No 19 Th 1999  Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
 PP No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air.
 PermenLH No.09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan
Penanganan Pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
LH.
 Perda Jatim No.02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur.
 Kep Gub No.45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri dan
Kegiatan Usaha Lainnya di Jawa Timur.
 Pergub No.10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi
sumber tidak bergerak di Jawa Timur.
 Peraturan lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup

3. 3
Agenda Pembangunan
Prioritas
Pembangunan
Program Prioritas
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan
dan pendidikan,
2. Lapangan kerja dan penanggulangan
kemiskinan,
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
4. Memelihara kualitas dan fungsi
lingkungan hidup,
5. Reformasi birokrasi, dan pelayanan
publik.
6. Meningkatkan kualitas kesalehan
sosial.
7. Meningkatkan peran perempuan, serta
kesetaraan gender,
8. Meningkatkan keamanan dan
ketertiban, supremasi hukum,
9. Mewujudkan percepatan penanganan
rehabilitasi dan rekonstruksi sosial
ekonomi dampak lumpur
18 Program
Prioritas
Pembangunan
4 Program Prioritas:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Lapangan Kerja
- Lingkungan
Hidup
RPJMD 2009-2014
Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2009

4. I PREEMTIF
• Sosialisasi
• Publikasi
• Pembinaan
II PREVENTIF
• AMDAL / UKL-UPL
• IPLC
• Produksi bersih, Sistem
Manajemen Lingkungan (ISO
14000), Ecolabel
• Audit lingkungan
III PERSUASIF
• PROKASIH
• PROPER
• SUPERKASIH
IV REPRESIF
• PH. Administratif
• PH. Perdata
• PH. Pidana
STRATEGI
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
LINGKUNGAN

5. DAS di
Prov. JATIM
DAS BRANTAS
DAS BENGAWAN SOLO
DAS Bondoyudo Bedadung
DAS Welang Rejoso
DAS Kepulauan Madura
DAS Baru Bajulmati
DAS Pekalen – Sampean
Kewenangan
Pusat
Kewenangan
Provinsi
DAS di Wilayah Provinsi Jawa Timur

6.  Sungai terbesar di Jatim, panjang + 320 km, luas 12.000 km2
 Merupakan Sungai Strategis Nasional
 Melewati 16 kab/Kota
 PLTA, PDAM, industri, irigasi dll
DAS BRANTAS

7. 7
7

8. 88

9. 99

10. Tujuan
Sasaran
Strategis Indikator
Rencana
tingkat
capaian
Rencana Tingkat Capaian Sasaran Tahunan
2010 2011 2012 2013 2014
Pemeliharaan
kualitas dan
fungsi
lingkungan
hidup serta
pengelolaan
Sumber Daya
Alam dan
Penataan Ruang
Meningkatkan
penurunan
beban
pencemar
sungai Brantas
(parameter
BOD, COD)
Prosentase (%)
penurunan
beban
pencemaran
sungai Brantas
(parameter
BOD, COD)
21% 8 12 15 18 21
RENSTRA
BLH Prov. JATIM
2010-2014

11. Penurunan
Beban
Pencemar DAS
Brantas 15%
Pembangunan
IPAL Komunal
Domestik
Pemantauan
kualitas air
Patroli Air Pembinaan/
Sosialisasi
Penegakan
Hukum
Pengawasan &
PROPER
PPSM,
Penghijauan
11

12. I. Pemantauan Kualitas Air DAS Brantas
• dilakukan setiap bulan
• sampling hulu, tengah & hilir DAS
Brantas
• 25 titik sampling
• metode Storet

13. -
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
mg/l
BOD5 – Brantas Tahun 2012
Baku Mutu Minimal Rata-rata Maksimal Expon. (Rata-rata)

14. -
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
mg/l
COD – Brantas Tahun 2012
Baku Mutu Minimal Rata-rata Maksimal Expon. (Rata-rata)

15. • Dilakukan secara terpadu dinas/instansi
terkait dan wakil masyarakat
• Dilakukan patroli air setiap bulan
• Pemberian sanksi thd pelanggar
• Penegakan Hukum
• Tahun 2008 -2012  13 dipidanakan

16.  Pembinaan/sosialisasi/worksho
p terhadap industri, pengawas,
dan masyarakat

17. • Industri Potensi Pencemar di DAS Brantas 384 industri
• Industri Proper di Jatim = 147 industri
• Industri Proper DAS Brantas = 42 industri
- Biru = 34 industri
- Merah = 8 industri

18.  Sistem Cluster
 Menampung 30 – 50 KK
 Efisiensi 60 – 80 %
 Lokasi sempadan Kali
Surabaya

19. Pembuangan air limbah
melalui saluran by pass /
siluman

20. Parameter Satuan
Baku Mutu Perda
N0.2/2008
Tahun
Kelas I Kelas II 2010 2011 2012
BOD mg/l 2 3 5.12 4.41 4.33
Prosentase baseline 13,87 % 17,7 %
COD mg/l 10 25 17.94 15.45 13.64
Prosentase baseline 13,77 % 39,98 %

21. PERMASALAHAN PENCEMARAN LIMBAH DOMESTIK
 Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan limbah
domestik. KepMENLH No. 112 tahun 2003 hanya mengatur
pengelolaan limbah domestik cair untuk Real Estate, Restoran (area >
1000 m2), Perkantoran, Apartemen, Asrama (kapasitas> 100 orang) ,
Pusat Perdagangan, dll.
 Tingkat hunian masyarakat di sepanjang DAS padat, sehingga muncul
permasalahan yang kompleks menyangkut sarana dan prasarana
sanitasi.
 Kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang dampak limbah
domestik terhadap kesehatan dan lingkungan masih kurang
 Rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat juga menjadi
kendala dalam pembangunan sistem pengelolaan limbah domestik.

22. No. Wilayah Jumlah Cluster
1. Kec. Jambangan 24 buah
2. Kec. Wonokromo 20 buah
3. Kec. Karang Pilang 14 buah
4. Kec. Driyorejo 16 buah
Total 74 buah
22
Sampai Tahun 2012 sudah membangun 14
unit percontohan IPAL Domestik Cluster di :
- Kel Karah,
- Kel Sawunggaling
- Kel. Warugunung
- Kel. Wonokromo
- Desa Bambe
Sedang Tahun 2013 akan dibangun 5 unit
IPAL Domestik Cluster

23. Program dan kegiatan yang ada di BLH
Provinsi Jawa Timur  berbentuk non
fisik (bila ada yang berupa fisik sifatnya
hanya sebagai percontohan).

24.  Tong Sampah  Pemilahan sampah (basah,
kering dll)
 Tong Komposter  Pengolahan sampah
organik skala rumah tangga
 Coper  Alat pencacah sampah
 IPAL Komunal Domestik, Bank sampah 
Bintek
 Pembinaan Teknis  yang berkaitan dengan
Pengelolaan Sampah, IPAL Komunal Domestik