Lokakarya membahas peningkatan kinerja sektor air minum, sanitasi dan pengelolaan limbah melalui penguatan peran Pokja AMPL. Propinsi Kepulauan Riau adalah propinsi ke-33 yang membentuk pokja ini untuk mencapai target nasional tentang akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak pada tahun 2015. Pokja diharapkan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk mewujudkan ketersediaan layanan air min

1. PENINGKATAN KINERJA SEKTOR AMPL
MELALUI
PENGUATAN PERAN POKJA AMPL
Disampaikan oleh:
Maraita Listyasari
Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas
Lokakarya Pembentukan Pokja Propinsi Kepulauan Riau
Batam, 29 Oktober 2012

2. Selamat !!!
• Merupakan propinsi ke-33 yang membentuk pokja
AMPL
• Pembentukan pokja sebagai salah satu upaya
peningkatan kinerja sektor AMPL

3. Presentase Rumah Tangga yang
Menggunakan Air Minum Layak
75.00
Tahun 2010-2011
70.00
65.00
60.00 2010
55.00
2011
50.00
45.00 Target 2015
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

4. Presentasi Rumah Tangga yang
Menggunakan Sanitasi Layak
95.00
Tahun 2010 - 2011
90.00
85.00
80.00
75.00 2010
70.00
65.00 2011
60.00
Target 2015
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

5. Berbagai Pertanyaan…
BAGAIMANA POKJA PEMBENTUKAN POKJA
BISA MENINGKATKAN ATAU PENGUATAN
KINERJA SEKTOR? SKPD?
APAKAH PROPINSI
PERLU MEMBENTUK
POKJA JUGA?
DLL…

6. Dasar Pertimbangan
Air dan sanitasi Berbagai pelaku
adalah (pemerintah dan
kebutuhan dasar non)
Investasi yang Belum adanya
dilakukan masih sinergi yang kuat
terbatas antar pelaku

7. Mengapa ada Pokja di Propinsi?
• Propinsi merupakan perpanjangan tangan dari
Pemerintah Pusat
– Menterjemahkan target dan program prioritas
nasional kedalam target dan program prioritas
propinsi
• Beberapa isu yang tidak dapat ditangani oleh
kabupaten/kota

8. POKJA dan SKPD
SKPD Pokja
• Menjalankan fungsi sesuai • Forum koordinasi
tupoksi • Peran: pendataan,
• Indikator kinerja: tupoksi; koordinasi, monitoring &
output dari input yang evaluasi
dialokasikan • Indikator: sektor monitoring
• Hubungan yang hierarkis, • Hubungan informal
formal, struktural • Penguatan:terpadu
• Penguatan: masing-masing
sektor

9. POKJA dan Tim Teknis Proyek
Tim Teknis Proyek
• Anggota: SKPD terkait • Anggota: pelaku AMPL
proyek (tergantung dari
• Terbatas jangka waktu kesepakatan)
proyek • Long life
• Target: KPI proyek • Target: komitmen daerah
memenuhi target AMPL

10. Pembentukan Pokja sebagai Salah
Satu Upaya Konkrit
Upaya Yang diperlukan Langkah yang dilakukan
• Utk memprioritaskan • Penguatan kelembagaan
pembangunan AMPL – Penguatan SKPD
• Strategi penguatan – Penguatan Pokja
pembiayaan dalam APBD • Penguatan perencanaan
– AMPL menjadi isu yang
‘seksi’ dalam seluruh
dokumen perencanaan
• Pengembangan kerangka
regulasi
• Perluasan kemitraan

11. Untuk itu, Pokja Propinsi
diharapkan mampu…
• Menjadi wadah koordinasi pelaku AMPL
• Penguatan sinergi antar pelaku (perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi)  internal ataupun eksternal
• Wadah pertukaran informasi mengenai AMPL
• Menjadi advokator AMPL
• Tercapai KEBERLANJUTAN PELAYANAN
• Kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat terlayani
• Berkontribusi pada perekonomian daerah

12. Perkembangan Pokja AMPL
• Jumlah Pokja AMPL Provinsi: 32
• Lebih dari 900 anggota Pokja AMPL Provinsi mewakili lebih dari 25 SKPD
• Jumlah Pokja Kabupaten/Kota: 269 (219 kabupaten, 50 kota)
Perkembangan Pokja AMPL Provinsi
PPSP
30 Alumni ToF WASPOLA
CWSHP
25 Pamsimas
Jumlah Pokja Provinsi
20
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tahun

13. Manfaat dari Keberadaan Pokja
Manfaat adanya Pokja AMPL Provinsi Koordinasi (i):
- Perencanaan
Lain-lain - Penganggaran
- Implementasi
Sinergi
- Monev
Koordinasi
Informasi
Koordinasi (ii):
-Antar SKPD
-Antar program
-Lintas sektor
Komunikasi
Koordinasi (iii):
-Advokasi
-Fasilitasi
-Advisory

14. Usulan bagi Pokja Propinsi Kepri
• Penetapan visi dan misi kedepan:
– Visi pokja vs visi AMPL Propinsi Kepri
– Sinergi dengan isu AMPL Propinsi
• Memastikan fungsionalisasi Pokja
– Peran dan fungsi anggota Pokja
– Aspek legal
– Pendanaan yang cukup
– Perencanaan program Pokja  memastikan
program AMPL daerah dapat dilaksanakan

15. Usulan Program Pokja Propinsi
PUSAT PROPINSI KAB/KOTA
• Mainstreaming • Meningkatkan • Advokasi dan
Program dan koordinasi antar promosi
target Nasional pelaku • Peningkatan
dengan Program • Advokasi kapasitas
dan target • Identifikasi • Mempertemukan
Propinsi potensi sumber kebutuhan
daya eksternal daerah peluang
atau potensi
yang ada

16. TERIMA KASIH