4. Makna Korupsi
Korupsi berasal dari kata Latin, yaitu
Corruptio, dari kata kerja Corrumpere yang berarti
busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan,
menyogok.
Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politis
adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk
kepentingan pribadi. Titik ujung korupsi adalah
Kleptokrasi, yaitu adalah istilah yang mengacu
kepada sebuah bentuk administrasi publik yang
menggunakan uang yang berasal dari publik untuk
memperkaya diri sendiri

5. Dari sudut pandang
hukum, perbuatan korupsi
mencakup unsur-unsur
berikut :
• Melanggar hukum yang
berlaku
• Penyalahgunaan wewenang
• Merugikan Negara
• Memperkaya pribadi / diri
sendiri

6. Faktor-Faktor Penyebab
Munculnya Korupsi
• Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan
pemerintah.
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran
lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media
massa.
• Gaji pegawai pemerinah yang sangat kecil.
• Rakyat yang tidak peduli, tidak tertarik, atau mudah dibohongi

8. Dampak Negatif Korupsi
 Sistem Demokrasi
Di dalam dunia politik, korupsi
mempersulit demokrasi dan tata
pemerintahan yang baik (good
governance) dengan cara menghancurkan
proses formal.
 Sistem Ekonomi
Korupsi dapat mempersulit
pembangunan ekonomi dan mengurangi
kualitas pelayanan pemerintahan.
 Sistem Kesejahteraan Umum Negara
Korupsi politis ada dibanyak Negara
dan memberikan ancaman besar bagi

9. Penyebab Korupsi Merajalela Di
Indonesia Antara Lain Sebagai Berikut :
• Adanya penyimpangan-penyimpangan
administrative yang berkorupsi untuk
menimbulkan korupsi tidak segera diatasi.
• Sifat serakah seseorang atau sekelompok
orang.
• Lemahnya penegakan hukum oleh
manajemen yang tidak rapi.
• Para pelanggar hukum adalah yang membuat
hukum sehingga sulit dilacak.

10. Upaya Pemberantasan Korupsi Di
Indonesia
Untuk mengatasi kasus korupsi di
Indonesia, maka Negara membentuk
lembaga baru, yaitu PUPN (Panitia Urusan
Piutang Negara) sebagaimana dituangkan
dalam UU Nomor 49 Tahun 1960.
Dengan diundangkannya UU Nomor 3
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, korupsi ditetapkan sebagai
tindak pidana.
Secara tegas UU Nomor 30 Tahun 2002
menyatakan, KPK dalam melakukan
penyelidikan dan penuntutan, tunduk pada

11. KPK adalah lembaga independen Negara
yang melaksanakan tugas dan wewenangnya
untuk bebas melaksanakan pengusutan tindak
pidana korupsi dari pengaruh siapapun atau
kekuasaan manapun.
Agenda KPK yaitu sebagai berikut :
• Membangun kultur yang mendukung pemberantasan
korupsi.
• Mendorong pemerintah melakukan reformasi public
sector dengan mewujudkan good governance.
• Membangun kepercayaan masyarakat.
• Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku
korupsi besar.
• Memacu aparat hukum lain untuk memberantas
korupsi.

12. Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Peran serta masyarakat tersebut dapat
diwujudkan dalam bentuk berikut :
• Mencari, memperoleh, dan memberikan
informasi adanya dugaan terjadinya tindak
pidana korupsi.
• Menyampaikan saran dan pendapat atau
permintaan informasi bertanggung jawab
kepada aparat penegak hukum.
• Berhak untuk memperoleh perlindungan
hukum dalam hal mencari, memperoleh,
dan memberikan informasi serta