SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 35
Downloaden Sie, um offline zu lesen
YUS BAIMBANG BILABORA




           UU Nomor 40 Tahun 2004
      SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
                 (SJSN)

              ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP


  11/22/12                               1
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Sejarah dan beberapa pengertian :

  1.       Bismarck (1883), Roosevelt (1935)
  2.       Sosial Insurance (Asuransi Sosial), Social Assistance
           (Bantuan Sosial), Social Services (Servis Sosial)
  3.       Provident Fund (tabungan), Commercial Insurance
           (Asuransi Komersial)
  4.       Kontribusi anggaran Negara
  5.       Kelompok Formal -- Non Formal
  6.       Instrumen mobilisasi dana masyarakat -- tabungan
           nasional
  7.       Engine of Development
11/22/12                                                           2
JAMINAN SOSIAL ADALAH :

      Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar
       setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
       minimal layak menuju terwujudnya Kesejahteraan Sosial
       yang berkeadilan bagi seluruh rakyat
      Perluasan dan pengembangan program yang sudah ada
      Merupakan program Negara (Pemerintah/masyarakat)
       untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui
       pendekatan sistem
      Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun
       usia lanjut dan resiko lainnya
      Merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends)
       mewujudkan kesejahteraan
11/22/12                                                         3
UU No 40 TAHUN 2004,
      LANDASAN :

          Memenuhi amanat dasar konstitusi
          UUD Tahun 1945, Pasal 5
          UUD Tahun 1945, Pasal 20
          UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)
          UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2)




11/22/12                                                    4
UU No 40 TAHUN 2004
  ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

          Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial
          Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang
           layak
          Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan,
           keberhati–hatian, akuntabilitas dan portabilitas,
           kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil
           pengelolaan seluruhnya untuk pengembangan program
           dan sebesar-besar kepentingan peserta.

11/22/12                                                        5
UU No. 40 TAHUN 2004
           SASARAN:

              Perluasan kepesertaan
              Perluasan jenis program jaminan sosial
              Peningkatan manfaat
              Sebagai “UU Payung”



11/22/12                                                6
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Prinsip-prinsip :

   •       Kegotong-royongan / solidaritas
   •       Kepesertaan wajib
   •       Nirlaba
   •       Keberhati-hatian / akuntabilitas
   •       Dana Amanat
   •       Portabilitas

11/22/12                                      7
PROFIL NEGARA-NEGARA ASEAN*

                                          TOTAL
                              GDP                           Per       PERCENTAGE COMPULSORY
                    GDP                  HEALTH
COUNTRY                        Per                         Kapita
                    (US$)                  EXP.                         OF GDP    COVERAGE
                              kapita                       (US$)
                                          (US$)


INDONESIA           214 bil    1.060         4.093 bil         19,1         1,7 %
                                                                             2.7      16
                                                                                      15 %

HONGKONG 173 bil              26.610    6,78 bil (HK)         161,3          4%     Very small**

MALAYSIA           97,9 bil    4.517          2,061 bil        97,3         2,4 %   Very small**

SINGAPORE 96,3 bil 31.035                3,3 bil (SIN)       667,0          3,6 %     35 %

TAIWAN           283,4 bil    13.148           13,6 bil      623,8          4,8 %     96 %

THAILAND            154 bil    2.540            66 bil        108,5         4,3 %     56 %

* Tahun 2003
** Tidak diperlukan, karena Pemerintah telah menjamin kesehatan melalui APBN-nya                   8
11/22/12
                                                         % pddk dg ASK




                                                0
                                                    20
                                                           40
                                                                    60
                                                                         80
                                                                              100
                 In




                                  *Tahun 2003
                    do
                        ne
                            s
                   A ia
                     m
                         er
                            ik
                     Fi a
                        lip
                            in
                    Be a
                        la
                           nd
                                 a
                        Tu
                            rk
                     Je i
                        rm
                             an
                       Be
                           lg
                               i
                     A a
                        us
                           tr
                   Pe ia
                       ra
                           nc
                               i
                    Sp s
                        an
                  M yol
                     ua
                         ng
                             ta
                                  i
                        K
                          or
                              ea
                         C
                            ek
                                 o
                     Y
                        un
                            a
                   Po ni
                       rt
                          ug
                              a
           Se        In l
                         gg
              la             ri
                 nd              s
                    ia
                        B
                  Fi aru
                     nl
                        an
                            di
                                a
                           It
                              al
                                  i
                                                                                                DI BEBERAPA NEGARA*




                      Je
                          pa
                  A           n
                     us g
                        tr
                           al
                  N
                   or i a
                       w
                          eg
                  D           ia
                    en
                        m
                           ar
                    Is k
                       la
                                                                                        PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI




                          nd
                              i
                     K a
            Lu          an
                 ks ada
                    em
                         be
                            rg
                                                                                    ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK




9
8
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

     1. Mekanisme Asuransi Sosial (Social
           Insurance)
     2.    Bantuan Sosial (Social Assistance)
     3.    Pelayanan Sosial (Social Services)
     4.    Mekanisme Tabungan (provident-funds)
     5.    Bagian “Social-Protection”
     6.    Instrumen mobilisasi dana masyarakat /
           membentuk tabungan nasional
11/22/12                                            10
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
•    Diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia
•    Secara bertahap, kelompok formal, masyarakat miskin,
     kelompok nonformal, sesuai kelayakan program
•    Program yang akan didahulukan adalah Jaminan
     Kesehatan

            Kaya     10%       →Terbuka jaminan tambahan


    Sedang dan      (60-70)%   →Standar SJSN
     menengah



                    (10-20)%
           Miskin              →Subsidi Pemerintah (Social Assistance)
11/22/12                                                             11
PRINSIP DASAR
 Jaminan Sosial berkembang sejalan dengan
  pertumbuhan ekonomi
 Peran peserta membiayai jaminan sosial yang
  dikelola dengan prinsip asuransi sosial (kecuali
  masyarakat miskin dibiayai Negara)
 Dimulai dari kelompok formal, miskin (tanggung
  jawab Negara) lalu nonformal lainnya
 Peran Negara dominan
 Diselenggarakan secara not for profit
 Instrumen mobilisasi dana masyarakat untuk
  membiayai pembangunan

11/22/12                                             12
Struktur dan Perkiraan Jumlah Tenaga Kerja
               di Indonesia (2005)

                               100,77 juta angkatan kerja

                                   94.9 jt pekerja                         5.87 jt penganggur


      32.5 jt pekerja formal    62.4 pekerja informal


                                                               19,1 jt berusaha sendiri


                                                            18 jt dibantu keluarga/pekerja


                                                             4.2 pekerja bebas pertanian


                                                        3.3 pekerja bebas non-pertanian


                                                              17.9 jt pekerja tak dibayar




11/22/12                                                                                        13
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
(SJSN dan Pertumbuhan ekonomi):
      Program Jaminan Sosial   Manfaat bagi Masyarakat
                                 Bunga bank rendah
                                  Stabilitas nilai Rupiah
                                  Investasi → Lapangan kerja
           Akumulasi Dana         Perbaikan upah
                                  Investasi sarana kesehatan;
                                      • Standar pelayanan
                                      • Standar obat
                                      • Tarif & harga
                                  Pajak, inflasi
                                  Pasar modal
                                  Pertumbuhan ekonomi
                                  Nasionalisme meningkat



            Peningkatan              Kesejahteraan
           Peserta SJSN          Masyarakat / Kesempatan
11/22/12                                                         14
                                          Kerja
UU No. TAHUN 2004
Memayungi dan mengatur semua bentuk                              PRESIDEN
Jaminan Sosial termasuk yang eksis                                   DJSN




                                                 RUPS      RUPS      RUPS       RUPS      RUPS

           PT.
                            PT.    PT.           Dekom     Dekom      Dekom     Dekom     Dekom
            J        PT.                         Direksi   Direksi    Direksi   Direksi   Direksi
            A                T      A              JS        JS         JS        JS        JS
            M         A      A      S
            S         S      S      A              J         A          T         A         L       BP
            O         K      P      B              A         S          A         S         A       JS
            S         E      E      R              M         K          S         A         I
            T         S      N      I              S         E          P         B         N
                                                   O         S          E         R
            E
                                                   S                    N         I
            K                                      T
                                                   E
                                         5 TH      K



           Cab      Cab    Cab    Cab
                                                 Cab       Cab        Cab       Cab


                                                - Secara bertahap menyesuaikan diri dengan UU SJSN
                 Setiap Badan                   - Presiden menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi
11/22/12         Penyelenggara                  - DJSN adalah Pembantu Presiden dalam menetapkan 15
                 merupakan Badan Hukum            kebijakan umum dan sinkronisasi
                 sendiri
JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL
   MENURUT UU No.40 TAHUN 2004 :

            Jaminan Hari Tua (JHT)
            Jaminan Pensiun (JP)
            Jaminan Kematian (JKM)
            Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
            Jaminan Kesehatan (JK)



11/22/12                                      16
JAMINAN HARI TUA
          Jaminan hari tua diselenggarakan secara
           nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial
           atau tabungan wajib.
          Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan
           untuk menjamin agar peserta menerima uang
           tunai apabila memasuki masa pensiun,
           mengalami cacat total tetap, atau meninggal
           dunia.


11/22/12                                               17
JAMINAN PENSIUN
          Jaminan pensiun diselenggarakan secara
           nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial
           atau tabungan wajib.
          Jaminan pensiun diselenggarakan untuk
           mempertahankan derajat kehidupan yang layak
           pada saat peserta kehilangan atau berkurang
           penghasilannya karena memasuki usia pensiun
           atau mengalami cacat total tetap.
          Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan
           manfaat pasti.
          Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan
           peraturan perundang-undangan.

11/22/12                                              18
JAMINAN KEMATIAN
          Jaminan kematian diselenggarakan secara
           nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

          Jaminan kematian diselenggarakan dengan
           tujuan untuk memberikan santunan kematian
           yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang
           meninggal dunia.


11/22/12                                                    19
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
          Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan
           secara nasional berdasarkan prinsip
           asuransi sosial.
          Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan
           dengan tujuan menjamin agar peserta
           memperoleh manfaat pelayanan kesehatan
           dan santunan uang tunai apabila seorang
           pekerja mengalami kecelakaan kerja atau
           menderita penyakit akibat kerja.
11/22/12                                              20
                                                           18
JAMINAN KESEHATAN

      1.   Diselenggarakan secara nasional
      2.   Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip
           ekuitas
      3.   Komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medis
      4.   Iur biaya, mencegah abuse
      5.   Kendali biaya dan kendali mutu
      6.   Standar pelayanan ditetapkan dengan PP
      7.   Bantuan iuran dibayar pemerintah
      8.   Bertahap, sesuai dengan kelayakan program

11/22/12                                                     21
JAMINAN KESEHATAN
          Sistem pembiayaan kesehatan yang akan
           dikembangkan adalah Jaminan Kesehatan.
           Perbedaannya dengan Sistem Out of Pocket
           yang diterapkan saat ini adalah:
              Penanggungjawab pembayaran : perseorangan
               (saat ini) diubah menjadi bersama (masa depan)
              Saat pembayaran : pada waktu sakit (saat ini)
               diubah menjadi pada waktu sehat (masa depan)
              Cara pembayaran : setelah diselenggarakannya
               pelayanan kesehatan (saat ini) diubah menjadi
               sebelum diselenggarakan pelayanan kesehatan
11/22/12
               (masa depan)                                     22
MANAGED HEALTH CARE CONCEPT
(Pelayanan Kesehatan Terkendali)

          Mengembangkan sistem pembayaran dan
           pelayanan
          Konsep pelayanan dokter keluarga
          Konsep pelayanan rujukan
          Konsep pelayanan wilayah
          Konsep PPS (Prospective Payment System)
          Standar dan plafon harga obat

11/22/12                                             23
KEPESERTAAN JK DALAM SJSN

     •     Peserta JK terdiri atas pekerja sektor formal dan
           pekerja sektor informal (penerima upah dan tidak
           menerima upah)
     •     Anggota keluarga peserta berhak menerima
           manfaat JK.
     •     Setiap peserta dapat mengikut sertakan orang
           tua atau mertua sebagai anggota keluarga
           dengan penambahan iuran.


11/22/12                                                   24
KEPESERTAAN JK DALAM SJSN
     Cakupan kepesertaan dalam program JK ditetapkan dan
      diperluas secara bertahap dengan memperhatikan kemudahan
      dalam pengumpulan iuran dengan tata cara sebagai berikut:
      Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya
         beserta anggota keluarganya kepada BPJS.
      Pemberi kerja yang pada saat Undang-undang ini
         diundangkan telah menjadi peserta pada suatu BPJS
         program jaminan serupa, secara bertahap wajib
         mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya kepada
         BPJS.
      Kelompok kerja sektor informal mendaftarkan diri kepada
         BPJS.
      Pemerintah mendaftarkan penduduk yang tidak mampu
         kepada BPJS.

11/22/12                                                          25
KEPESERTAAN JK DALAM SJSN

      Kepesertaan tetap berlaku untuk masa tertentu
       apabila seseorang mengalami perubahan status
       pekerjaan seperti pemutusan hubungan kerja
       ataupun mengalami cacat fungsi tetap yang
       menyebabkan seseorang peserta kehilangan
       kemampuan untuk memperoleh penghasilan.
      Ketentuan lebih lanjut yang mengatur hak peserta
       sebagaimana dimaksud di atas akan diatur dalam
       Peraturan Pemerintah.


11/22/12                                                  26
CAKUPAN KEPESERTAAN JK DI INDONESIA (2005)
              Depnaker              Depkeu               Depkes                Dephankam




                                   Asuransi              ASKES &
             JAMSOSTEK             Komersial           Bapel JPKM &             ASABRI
                                                        Masy Miskin



              Jaminan              Asuransi            Askes Sosial,              Free
 Tipe          Sosial             Komersial/          Komersial, Miskin          health
                                    Privat                                      services


               2. 9 Juta            5 juta,              14 Juta +                2 Juta
               (1.32%)            termasuk                 2 Juta +                (1%)
 Cakupan                           Personal
                                                          60 Juta
                                   Accident
                                   (2.27%)               (36 %)
           Pengawasan teknis
           Pengawasan finansial
                                               Mid 2005 :85,9 Juta dari 210 Juta Penduduk ( 40,59%)
HAL-HAL YG PERLU DIPERTIMBANGKAN
DLM PENGEMBANGAN JK
    Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah) adalah
     besar
    Kebijakan nasional digariskan di pusat dgn
     masukan pertimbangan daerah, sedang daerah
     akan lebih berperan pada aspek operasional
    Kepastian penyelenggaraan not for profit

    Pemenuhan the law of the large number

    Kepastian portabilitas



11/22/12                                          28
PENGEMBANGAN KEPESERTAAN
      JK SJSN di INDONESIA ?

           •   Lihat pengalaman negara lain 
               apakah yang bisa kita petik ?
           •   Tidak ada model negara lain yang bisa
               diadopsi secara bulat-bulat
           •   Identifikasi tantangan/hambatan
           •   Cari solusi pemecahan masalah
           •   Set up roadmap pengembangan

11/22/12                                               29
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

                                 Alternatif 1




                                                                      Benefit-Package
                                                                      Untuk Seluruh
                                                                      Program




           Keterangan: Benefit Package tidak mempertimbangkan Status Sosial /
                      Tingkat Upah Masyarakat
11/22/12                                                                                30
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

                                Alternatif 2


                                                                Benefit-Package Non
                                                                Medis (ruang kelas)
                                                                Beda antara yang
                                                                berupah tinggi dan
                                                                upah rendah




           Keterangan: Benefit Package memperhatikan tingkat Status Sosial /
                      Tingkat Upah terutama aspek non medik.


11/22/12                                                                              31
AGENDA NASIONAL (SJSN)
          Menyelesaikan agenda bidang regulasi          d

          Menyelesaikan agenda bidang pengorganisasian
           dan kelembagaan
          Membangun peran serta pemangku kepentingan
           (stakeholders)
          Mengidentifikasi dan mengembangkan komponen
           esensial JK (manfaat, proyeksi finansial, dll)
          Memperluas kepesertaan dan manfaat program
           jaminan sosial

11/22/12                                                 32
PERAN PEMERINTAH DAERAH
      1. Pengawasan
      2. Membayar iuran (tambahan) dan penerima
           bantuan iuran.
      3.   Penentuan peserta penerima bantuan
           iuran
      4.   Penyediaan /pengelolaan sarana
           penunjang Jaminan Sosial.
      5.   Pemanfaatan Dana SJSN
      6.   Saran/usul kebijakan
11/22/12                                        33
LANGKAH-LANGKAH

    1.     Sosialisasi SJSN
    2.     Peraturan Pelaksana (PP dan Perpres)
           yang diperlukan
    3.     Pembentukan DJSN
    4.     Masa transisi sampai 2009
    5.     Pentahapan Pertumbuhan SJSN (skenario
           makro – 20 tahun)
    6.     Lembaga/institusi yang bertanggung jawab
11/22/12                                              34

                                                           37
11/22/12   35

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Yusbaimbang Bilabora

Mehr von Yusbaimbang Bilabora (9)

Uu no. 40 thn 2004 sjsn
Uu no. 40 thn 2004 sjsnUu no. 40 thn 2004 sjsn
Uu no. 40 thn 2004 sjsn
 
Pembayaran kapitasi
Pembayaran kapitasiPembayaran kapitasi
Pembayaran kapitasi
 
Kesiapan kemkes dalam implementasi sjsn
Kesiapan kemkes dalam implementasi sjsnKesiapan kemkes dalam implementasi sjsn
Kesiapan kemkes dalam implementasi sjsn
 
Bpjs
BpjsBpjs
Bpjs
 
Akn november 2007
Akn november 2007Akn november 2007
Akn november 2007
 
Undang undang-nomor-24-tahun-2011-tentang-badan-penyelenggara-jaminan-sosial
Undang undang-nomor-24-tahun-2011-tentang-badan-penyelenggara-jaminan-sosialUndang undang-nomor-24-tahun-2011-tentang-badan-penyelenggara-jaminan-sosial
Undang undang-nomor-24-tahun-2011-tentang-badan-penyelenggara-jaminan-sosial
 
Implementasi SJSN-hasbullah-thabrany
Implementasi SJSN-hasbullah-thabranyImplementasi SJSN-hasbullah-thabrany
Implementasi SJSN-hasbullah-thabrany
 
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1
 
3.sistem kesehatan-nasional-2009
3.sistem kesehatan-nasional-20093.sistem kesehatan-nasional-2009
3.sistem kesehatan-nasional-2009
 

Sosialisasi sjsn

  • 1. YUS BAIMBANG BILABORA UU Nomor 40 Tahun 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP 11/22/12 1
  • 2. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Sejarah dan beberapa pengertian : 1. Bismarck (1883), Roosevelt (1935) 2. Sosial Insurance (Asuransi Sosial), Social Assistance (Bantuan Sosial), Social Services (Servis Sosial) 3. Provident Fund (tabungan), Commercial Insurance (Asuransi Komersial) 4. Kontribusi anggaran Negara 5. Kelompok Formal -- Non Formal 6. Instrumen mobilisasi dana masyarakat -- tabungan nasional 7. Engine of Development 11/22/12 2
  • 3. JAMINAN SOSIAL ADALAH :  Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat  Perluasan dan pengembangan program yang sudah ada  Merupakan program Negara (Pemerintah/masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem  Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan resiko lainnya  Merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) mewujudkan kesejahteraan 11/22/12 3
  • 4. UU No 40 TAHUN 2004, LANDASAN :  Memenuhi amanat dasar konstitusi  UUD Tahun 1945, Pasal 5  UUD Tahun 1945, Pasal 20  UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)  UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2) 11/22/12 4
  • 5. UU No 40 TAHUN 2004 ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP  Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial  Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak  Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, keberhati–hatian, akuntabilitas dan portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar kepentingan peserta. 11/22/12 5
  • 6. UU No. 40 TAHUN 2004 SASARAN:  Perluasan kepesertaan  Perluasan jenis program jaminan sosial  Peningkatan manfaat  Sebagai “UU Payung” 11/22/12 6
  • 7. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Prinsip-prinsip : • Kegotong-royongan / solidaritas • Kepesertaan wajib • Nirlaba • Keberhati-hatian / akuntabilitas • Dana Amanat • Portabilitas 11/22/12 7
  • 8. PROFIL NEGARA-NEGARA ASEAN* TOTAL GDP Per PERCENTAGE COMPULSORY GDP HEALTH COUNTRY Per Kapita (US$) EXP. OF GDP COVERAGE kapita (US$) (US$) INDONESIA 214 bil 1.060 4.093 bil 19,1 1,7 % 2.7 16 15 % HONGKONG 173 bil 26.610 6,78 bil (HK) 161,3 4% Very small** MALAYSIA 97,9 bil 4.517 2,061 bil 97,3 2,4 % Very small** SINGAPORE 96,3 bil 31.035 3,3 bil (SIN) 667,0 3,6 % 35 % TAIWAN 283,4 bil 13.148 13,6 bil 623,8 4,8 % 96 % THAILAND 154 bil 2.540 66 bil 108,5 4,3 % 56 % * Tahun 2003 ** Tidak diperlukan, karena Pemerintah telah menjamin kesehatan melalui APBN-nya 8
  • 9. 11/22/12 % pddk dg ASK 0 20 40 60 80 100 In *Tahun 2003 do ne s A ia m er ik Fi a lip in Be a la nd a Tu rk Je i rm an Be lg i A a us tr Pe ia ra nc i Sp s an M yol ua ng ta i K or ea C ek o Y un a Po ni rt ug a Se In l gg la ri nd s ia B Fi aru nl an di a It al i DI BEBERAPA NEGARA* Je pa A n us g tr al N or i a w eg D ia en m ar Is k la PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI nd i K a Lu an ks ada em be rg ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK 9 8
  • 10. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 1. Mekanisme Asuransi Sosial (Social Insurance) 2. Bantuan Sosial (Social Assistance) 3. Pelayanan Sosial (Social Services) 4. Mekanisme Tabungan (provident-funds) 5. Bagian “Social-Protection” 6. Instrumen mobilisasi dana masyarakat / membentuk tabungan nasional 11/22/12 10
  • 11. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL • Diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia • Secara bertahap, kelompok formal, masyarakat miskin, kelompok nonformal, sesuai kelayakan program • Program yang akan didahulukan adalah Jaminan Kesehatan Kaya 10% →Terbuka jaminan tambahan Sedang dan (60-70)% →Standar SJSN menengah (10-20)% Miskin →Subsidi Pemerintah (Social Assistance) 11/22/12 11
  • 12. PRINSIP DASAR  Jaminan Sosial berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi  Peran peserta membiayai jaminan sosial yang dikelola dengan prinsip asuransi sosial (kecuali masyarakat miskin dibiayai Negara)  Dimulai dari kelompok formal, miskin (tanggung jawab Negara) lalu nonformal lainnya  Peran Negara dominan  Diselenggarakan secara not for profit  Instrumen mobilisasi dana masyarakat untuk membiayai pembangunan 11/22/12 12
  • 13. Struktur dan Perkiraan Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia (2005) 100,77 juta angkatan kerja 94.9 jt pekerja 5.87 jt penganggur 32.5 jt pekerja formal 62.4 pekerja informal 19,1 jt berusaha sendiri 18 jt dibantu keluarga/pekerja 4.2 pekerja bebas pertanian 3.3 pekerja bebas non-pertanian 17.9 jt pekerja tak dibayar 11/22/12 13
  • 14. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN dan Pertumbuhan ekonomi): Program Jaminan Sosial Manfaat bagi Masyarakat Bunga bank rendah  Stabilitas nilai Rupiah  Investasi → Lapangan kerja Akumulasi Dana  Perbaikan upah  Investasi sarana kesehatan; • Standar pelayanan • Standar obat • Tarif & harga  Pajak, inflasi  Pasar modal  Pertumbuhan ekonomi  Nasionalisme meningkat Peningkatan Kesejahteraan Peserta SJSN Masyarakat / Kesempatan 11/22/12 14 Kerja
  • 15. UU No. TAHUN 2004 Memayungi dan mengatur semua bentuk PRESIDEN Jaminan Sosial termasuk yang eksis DJSN RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS PT. PT. PT. Dekom Dekom Dekom Dekom Dekom J PT. Direksi Direksi Direksi Direksi Direksi A T A JS JS JS JS JS M A A S S S S A J A T A L BP O K P B A S A S A JS S E E R M K S A I T S N I S E P B N O S E R E S N I K T E 5 TH K Cab Cab Cab Cab Cab Cab Cab Cab - Secara bertahap menyesuaikan diri dengan UU SJSN Setiap Badan - Presiden menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi 11/22/12 Penyelenggara - DJSN adalah Pembantu Presiden dalam menetapkan 15 merupakan Badan Hukum kebijakan umum dan sinkronisasi sendiri
  • 16. JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL MENURUT UU No.40 TAHUN 2004 :  Jaminan Hari Tua (JHT)  Jaminan Pensiun (JP)  Jaminan Kematian (JKM)  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)  Jaminan Kesehatan (JK) 11/22/12 16
  • 17. JAMINAN HARI TUA  Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.  Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 11/22/12 17
  • 18. JAMINAN PENSIUN  Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.  Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.  Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.  Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 11/22/12 18
  • 19. JAMINAN KEMATIAN  Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.  Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. 11/22/12 19
  • 20. JAMINAN KECELAKAAN KERJA  Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.  Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. 11/22/12 20 18
  • 21. JAMINAN KESEHATAN 1. Diselenggarakan secara nasional 2. Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas 3. Komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medis 4. Iur biaya, mencegah abuse 5. Kendali biaya dan kendali mutu 6. Standar pelayanan ditetapkan dengan PP 7. Bantuan iuran dibayar pemerintah 8. Bertahap, sesuai dengan kelayakan program 11/22/12 21
  • 22. JAMINAN KESEHATAN  Sistem pembiayaan kesehatan yang akan dikembangkan adalah Jaminan Kesehatan. Perbedaannya dengan Sistem Out of Pocket yang diterapkan saat ini adalah:  Penanggungjawab pembayaran : perseorangan (saat ini) diubah menjadi bersama (masa depan)  Saat pembayaran : pada waktu sakit (saat ini) diubah menjadi pada waktu sehat (masa depan)  Cara pembayaran : setelah diselenggarakannya pelayanan kesehatan (saat ini) diubah menjadi sebelum diselenggarakan pelayanan kesehatan 11/22/12 (masa depan) 22
  • 23. MANAGED HEALTH CARE CONCEPT (Pelayanan Kesehatan Terkendali)  Mengembangkan sistem pembayaran dan pelayanan  Konsep pelayanan dokter keluarga  Konsep pelayanan rujukan  Konsep pelayanan wilayah  Konsep PPS (Prospective Payment System)  Standar dan plafon harga obat 11/22/12 23
  • 24. KEPESERTAAN JK DALAM SJSN • Peserta JK terdiri atas pekerja sektor formal dan pekerja sektor informal (penerima upah dan tidak menerima upah) • Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat JK. • Setiap peserta dapat mengikut sertakan orang tua atau mertua sebagai anggota keluarga dengan penambahan iuran. 11/22/12 24
  • 25. KEPESERTAAN JK DALAM SJSN  Cakupan kepesertaan dalam program JK ditetapkan dan diperluas secara bertahap dengan memperhatikan kemudahan dalam pengumpulan iuran dengan tata cara sebagai berikut:  Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya beserta anggota keluarganya kepada BPJS.  Pemberi kerja yang pada saat Undang-undang ini diundangkan telah menjadi peserta pada suatu BPJS program jaminan serupa, secara bertahap wajib mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya kepada BPJS.  Kelompok kerja sektor informal mendaftarkan diri kepada BPJS.  Pemerintah mendaftarkan penduduk yang tidak mampu kepada BPJS. 11/22/12 25
  • 26. KEPESERTAAN JK DALAM SJSN  Kepesertaan tetap berlaku untuk masa tertentu apabila seseorang mengalami perubahan status pekerjaan seperti pemutusan hubungan kerja ataupun mengalami cacat fungsi tetap yang menyebabkan seseorang peserta kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan.  Ketentuan lebih lanjut yang mengatur hak peserta sebagaimana dimaksud di atas akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 11/22/12 26
  • 27. CAKUPAN KEPESERTAAN JK DI INDONESIA (2005) Depnaker Depkeu Depkes Dephankam Asuransi ASKES & JAMSOSTEK Komersial Bapel JPKM & ASABRI Masy Miskin Jaminan Asuransi Askes Sosial, Free Tipe Sosial Komersial/ Komersial, Miskin health Privat services 2. 9 Juta 5 juta, 14 Juta + 2 Juta (1.32%) termasuk 2 Juta + (1%) Cakupan Personal 60 Juta Accident (2.27%) (36 %) Pengawasan teknis Pengawasan finansial Mid 2005 :85,9 Juta dari 210 Juta Penduduk ( 40,59%)
  • 28. HAL-HAL YG PERLU DIPERTIMBANGKAN DLM PENGEMBANGAN JK  Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah) adalah besar  Kebijakan nasional digariskan di pusat dgn masukan pertimbangan daerah, sedang daerah akan lebih berperan pada aspek operasional  Kepastian penyelenggaraan not for profit  Pemenuhan the law of the large number  Kepastian portabilitas 11/22/12 28
  • 29. PENGEMBANGAN KEPESERTAAN JK SJSN di INDONESIA ? • Lihat pengalaman negara lain  apakah yang bisa kita petik ? • Tidak ada model negara lain yang bisa diadopsi secara bulat-bulat • Identifikasi tantangan/hambatan • Cari solusi pemecahan masalah • Set up roadmap pengembangan 11/22/12 29
  • 30. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN Alternatif 1 Benefit-Package Untuk Seluruh Program Keterangan: Benefit Package tidak mempertimbangkan Status Sosial / Tingkat Upah Masyarakat 11/22/12 30
  • 31. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN Alternatif 2 Benefit-Package Non Medis (ruang kelas) Beda antara yang berupah tinggi dan upah rendah Keterangan: Benefit Package memperhatikan tingkat Status Sosial / Tingkat Upah terutama aspek non medik. 11/22/12 31
  • 32. AGENDA NASIONAL (SJSN)  Menyelesaikan agenda bidang regulasi d  Menyelesaikan agenda bidang pengorganisasian dan kelembagaan  Membangun peran serta pemangku kepentingan (stakeholders)  Mengidentifikasi dan mengembangkan komponen esensial JK (manfaat, proyeksi finansial, dll)  Memperluas kepesertaan dan manfaat program jaminan sosial 11/22/12 32
  • 33. PERAN PEMERINTAH DAERAH 1. Pengawasan 2. Membayar iuran (tambahan) dan penerima bantuan iuran. 3. Penentuan peserta penerima bantuan iuran 4. Penyediaan /pengelolaan sarana penunjang Jaminan Sosial. 5. Pemanfaatan Dana SJSN 6. Saran/usul kebijakan 11/22/12 33
  • 34. LANGKAH-LANGKAH 1. Sosialisasi SJSN 2. Peraturan Pelaksana (PP dan Perpres) yang diperlukan 3. Pembentukan DJSN 4. Masa transisi sampai 2009 5. Pentahapan Pertumbuhan SJSN (skenario makro – 20 tahun) 6. Lembaga/institusi yang bertanggung jawab 11/22/12 34 37
  • 35. 11/22/12 35

Hinweis der Redaktion

  1. Sosialisasi SJSN Kalsel 170406 Donald Pardede-Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  2. Sosialisasi SJSN Kalsel 170406 Donald Pardede-Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan