1. YUS BAIMBANG BILABORA
UU Nomor 40 Tahun 2004
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
(SJSN)
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
11/22/12 1
2. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Sejarah dan beberapa pengertian :
1. Bismarck (1883), Roosevelt (1935)
2. Sosial Insurance (Asuransi Sosial), Social Assistance
(Bantuan Sosial), Social Services (Servis Sosial)
3. Provident Fund (tabungan), Commercial Insurance
(Asuransi Komersial)
4. Kontribusi anggaran Negara
5. Kelompok Formal -- Non Formal
6. Instrumen mobilisasi dana masyarakat -- tabungan
nasional
7. Engine of Development
11/22/12 2
3. JAMINAN SOSIAL ADALAH :
Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar
setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
minimal layak menuju terwujudnya Kesejahteraan Sosial
yang berkeadilan bagi seluruh rakyat
Perluasan dan pengembangan program yang sudah ada
Merupakan program Negara (Pemerintah/masyarakat)
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui
pendekatan sistem
Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun
usia lanjut dan resiko lainnya
Merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends)
mewujudkan kesejahteraan
11/22/12 3
4. UU No 40 TAHUN 2004,
LANDASAN :
Memenuhi amanat dasar konstitusi
UUD Tahun 1945, Pasal 5
UUD Tahun 1945, Pasal 20
UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)
UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2)
11/22/12 4
5. UU No 40 TAHUN 2004
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial
Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang
layak
Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan,
keberhati–hatian, akuntabilitas dan portabilitas,
kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil
pengelolaan seluruhnya untuk pengembangan program
dan sebesar-besar kepentingan peserta.
11/22/12 5
6. UU No. 40 TAHUN 2004
SASARAN:
Perluasan kepesertaan
Perluasan jenis program jaminan sosial
Peningkatan manfaat
Sebagai “UU Payung”
11/22/12 6
7. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Prinsip-prinsip :
• Kegotong-royongan / solidaritas
• Kepesertaan wajib
• Nirlaba
• Keberhati-hatian / akuntabilitas
• Dana Amanat
• Portabilitas
11/22/12 7
8. PROFIL NEGARA-NEGARA ASEAN*
TOTAL
GDP Per PERCENTAGE COMPULSORY
GDP HEALTH
COUNTRY Per Kapita
(US$) EXP. OF GDP COVERAGE
kapita (US$)
(US$)
INDONESIA 214 bil 1.060 4.093 bil 19,1 1,7 %
2.7 16
15 %
HONGKONG 173 bil 26.610 6,78 bil (HK) 161,3 4% Very small**
MALAYSIA 97,9 bil 4.517 2,061 bil 97,3 2,4 % Very small**
SINGAPORE 96,3 bil 31.035 3,3 bil (SIN) 667,0 3,6 % 35 %
TAIWAN 283,4 bil 13.148 13,6 bil 623,8 4,8 % 96 %
THAILAND 154 bil 2.540 66 bil 108,5 4,3 % 56 %
* Tahun 2003
** Tidak diperlukan, karena Pemerintah telah menjamin kesehatan melalui APBN-nya 8
9. 11/22/12
% pddk dg ASK
0
20
40
60
80
100
In
*Tahun 2003
do
ne
s
A ia
m
er
ik
Fi a
lip
in
Be a
la
nd
a
Tu
rk
Je i
rm
an
Be
lg
i
A a
us
tr
Pe ia
ra
nc
i
Sp s
an
M yol
ua
ng
ta
i
K
or
ea
C
ek
o
Y
un
a
Po ni
rt
ug
a
Se In l
gg
la ri
nd s
ia
B
Fi aru
nl
an
di
a
It
al
i
DI BEBERAPA NEGARA*
Je
pa
A n
us g
tr
al
N
or i a
w
eg
D ia
en
m
ar
Is k
la
PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI
nd
i
K a
Lu an
ks ada
em
be
rg
ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK
9
8
10. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
1. Mekanisme Asuransi Sosial (Social
Insurance)
2. Bantuan Sosial (Social Assistance)
3. Pelayanan Sosial (Social Services)
4. Mekanisme Tabungan (provident-funds)
5. Bagian “Social-Protection”
6. Instrumen mobilisasi dana masyarakat /
membentuk tabungan nasional
11/22/12 10
11. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
• Diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia
• Secara bertahap, kelompok formal, masyarakat miskin,
kelompok nonformal, sesuai kelayakan program
• Program yang akan didahulukan adalah Jaminan
Kesehatan
Kaya 10% →Terbuka jaminan tambahan
Sedang dan (60-70)% →Standar SJSN
menengah
(10-20)%
Miskin →Subsidi Pemerintah (Social Assistance)
11/22/12 11
12. PRINSIP DASAR
Jaminan Sosial berkembang sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi
Peran peserta membiayai jaminan sosial yang
dikelola dengan prinsip asuransi sosial (kecuali
masyarakat miskin dibiayai Negara)
Dimulai dari kelompok formal, miskin (tanggung
jawab Negara) lalu nonformal lainnya
Peran Negara dominan
Diselenggarakan secara not for profit
Instrumen mobilisasi dana masyarakat untuk
membiayai pembangunan
11/22/12 12
13. Struktur dan Perkiraan Jumlah Tenaga Kerja
di Indonesia (2005)
100,77 juta angkatan kerja
94.9 jt pekerja 5.87 jt penganggur
32.5 jt pekerja formal 62.4 pekerja informal
19,1 jt berusaha sendiri
18 jt dibantu keluarga/pekerja
4.2 pekerja bebas pertanian
3.3 pekerja bebas non-pertanian
17.9 jt pekerja tak dibayar
11/22/12 13
14. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
(SJSN dan Pertumbuhan ekonomi):
Program Jaminan Sosial Manfaat bagi Masyarakat
Bunga bank rendah
Stabilitas nilai Rupiah
Investasi → Lapangan kerja
Akumulasi Dana Perbaikan upah
Investasi sarana kesehatan;
• Standar pelayanan
• Standar obat
• Tarif & harga
Pajak, inflasi
Pasar modal
Pertumbuhan ekonomi
Nasionalisme meningkat
Peningkatan Kesejahteraan
Peserta SJSN Masyarakat / Kesempatan
11/22/12 14
Kerja
15. UU No. TAHUN 2004
Memayungi dan mengatur semua bentuk PRESIDEN
Jaminan Sosial termasuk yang eksis DJSN
RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS
PT.
PT. PT. Dekom Dekom Dekom Dekom Dekom
J PT. Direksi Direksi Direksi Direksi Direksi
A T A JS JS JS JS JS
M A A S
S S S A J A T A L BP
O K P B A S A S A JS
S E E R M K S A I
T S N I S E P B N
O S E R
E
S N I
K T
E
5 TH K
Cab Cab Cab Cab
Cab Cab Cab Cab
- Secara bertahap menyesuaikan diri dengan UU SJSN
Setiap Badan - Presiden menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi
11/22/12 Penyelenggara - DJSN adalah Pembantu Presiden dalam menetapkan 15
merupakan Badan Hukum kebijakan umum dan sinkronisasi
sendiri
16. JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL
MENURUT UU No.40 TAHUN 2004 :
Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan Pensiun (JP)
Jaminan Kematian (JKM)
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan Kesehatan (JK)
11/22/12 16
17. JAMINAN HARI TUA
Jaminan hari tua diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial
atau tabungan wajib.
Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan
untuk menjamin agar peserta menerima uang
tunai apabila memasuki masa pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal
dunia.
11/22/12 17
18. JAMINAN PENSIUN
Jaminan pensiun diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial
atau tabungan wajib.
Jaminan pensiun diselenggarakan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak
pada saat peserta kehilangan atau berkurang
penghasilannya karena memasuki usia pensiun
atau mengalami cacat total tetap.
Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan
manfaat pasti.
Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.
11/22/12 18
19. JAMINAN KEMATIAN
Jaminan kematian diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
Jaminan kematian diselenggarakan dengan
tujuan untuk memberikan santunan kematian
yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang
meninggal dunia.
11/22/12 19
20. JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan
secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial.
Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan
dengan tujuan menjamin agar peserta
memperoleh manfaat pelayanan kesehatan
dan santunan uang tunai apabila seorang
pekerja mengalami kecelakaan kerja atau
menderita penyakit akibat kerja.
11/22/12 20
18
21. JAMINAN KESEHATAN
1. Diselenggarakan secara nasional
2. Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip
ekuitas
3. Komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medis
4. Iur biaya, mencegah abuse
5. Kendali biaya dan kendali mutu
6. Standar pelayanan ditetapkan dengan PP
7. Bantuan iuran dibayar pemerintah
8. Bertahap, sesuai dengan kelayakan program
11/22/12 21
22. JAMINAN KESEHATAN
Sistem pembiayaan kesehatan yang akan
dikembangkan adalah Jaminan Kesehatan.
Perbedaannya dengan Sistem Out of Pocket
yang diterapkan saat ini adalah:
Penanggungjawab pembayaran : perseorangan
(saat ini) diubah menjadi bersama (masa depan)
Saat pembayaran : pada waktu sakit (saat ini)
diubah menjadi pada waktu sehat (masa depan)
Cara pembayaran : setelah diselenggarakannya
pelayanan kesehatan (saat ini) diubah menjadi
sebelum diselenggarakan pelayanan kesehatan
11/22/12
(masa depan) 22
23. MANAGED HEALTH CARE CONCEPT
(Pelayanan Kesehatan Terkendali)
Mengembangkan sistem pembayaran dan
pelayanan
Konsep pelayanan dokter keluarga
Konsep pelayanan rujukan
Konsep pelayanan wilayah
Konsep PPS (Prospective Payment System)
Standar dan plafon harga obat
11/22/12 23
24. KEPESERTAAN JK DALAM SJSN
• Peserta JK terdiri atas pekerja sektor formal dan
pekerja sektor informal (penerima upah dan tidak
menerima upah)
• Anggota keluarga peserta berhak menerima
manfaat JK.
• Setiap peserta dapat mengikut sertakan orang
tua atau mertua sebagai anggota keluarga
dengan penambahan iuran.
11/22/12 24
25. KEPESERTAAN JK DALAM SJSN
Cakupan kepesertaan dalam program JK ditetapkan dan
diperluas secara bertahap dengan memperhatikan kemudahan
dalam pengumpulan iuran dengan tata cara sebagai berikut:
Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya
beserta anggota keluarganya kepada BPJS.
Pemberi kerja yang pada saat Undang-undang ini
diundangkan telah menjadi peserta pada suatu BPJS
program jaminan serupa, secara bertahap wajib
mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya kepada
BPJS.
Kelompok kerja sektor informal mendaftarkan diri kepada
BPJS.
Pemerintah mendaftarkan penduduk yang tidak mampu
kepada BPJS.
11/22/12 25
26. KEPESERTAAN JK DALAM SJSN
Kepesertaan tetap berlaku untuk masa tertentu
apabila seseorang mengalami perubahan status
pekerjaan seperti pemutusan hubungan kerja
ataupun mengalami cacat fungsi tetap yang
menyebabkan seseorang peserta kehilangan
kemampuan untuk memperoleh penghasilan.
Ketentuan lebih lanjut yang mengatur hak peserta
sebagaimana dimaksud di atas akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
11/22/12 26
27. CAKUPAN KEPESERTAAN JK DI INDONESIA (2005)
Depnaker Depkeu Depkes Dephankam
Asuransi ASKES &
JAMSOSTEK Komersial Bapel JPKM & ASABRI
Masy Miskin
Jaminan Asuransi Askes Sosial, Free
Tipe Sosial Komersial/ Komersial, Miskin health
Privat services
2. 9 Juta 5 juta, 14 Juta + 2 Juta
(1.32%) termasuk 2 Juta + (1%)
Cakupan Personal
60 Juta
Accident
(2.27%) (36 %)
Pengawasan teknis
Pengawasan finansial
Mid 2005 :85,9 Juta dari 210 Juta Penduduk ( 40,59%)
28. HAL-HAL YG PERLU DIPERTIMBANGKAN
DLM PENGEMBANGAN JK
Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah) adalah
besar
Kebijakan nasional digariskan di pusat dgn
masukan pertimbangan daerah, sedang daerah
akan lebih berperan pada aspek operasional
Kepastian penyelenggaraan not for profit
Pemenuhan the law of the large number
Kepastian portabilitas
11/22/12 28
29. PENGEMBANGAN KEPESERTAAN
JK SJSN di INDONESIA ?
• Lihat pengalaman negara lain
apakah yang bisa kita petik ?
• Tidak ada model negara lain yang bisa
diadopsi secara bulat-bulat
• Identifikasi tantangan/hambatan
• Cari solusi pemecahan masalah
• Set up roadmap pengembangan
11/22/12 29
30. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
Alternatif 1
Benefit-Package
Untuk Seluruh
Program
Keterangan: Benefit Package tidak mempertimbangkan Status Sosial /
Tingkat Upah Masyarakat
11/22/12 30
31. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
Alternatif 2
Benefit-Package Non
Medis (ruang kelas)
Beda antara yang
berupah tinggi dan
upah rendah
Keterangan: Benefit Package memperhatikan tingkat Status Sosial /
Tingkat Upah terutama aspek non medik.
11/22/12 31
32. AGENDA NASIONAL (SJSN)
Menyelesaikan agenda bidang regulasi d
Menyelesaikan agenda bidang pengorganisasian
dan kelembagaan
Membangun peran serta pemangku kepentingan
(stakeholders)
Mengidentifikasi dan mengembangkan komponen
esensial JK (manfaat, proyeksi finansial, dll)
Memperluas kepesertaan dan manfaat program
jaminan sosial
11/22/12 32
33. PERAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pengawasan
2. Membayar iuran (tambahan) dan penerima
bantuan iuran.
3. Penentuan peserta penerima bantuan
iuran
4. Penyediaan /pengelolaan sarana
penunjang Jaminan Sosial.
5. Pemanfaatan Dana SJSN
6. Saran/usul kebijakan
11/22/12 33
34. LANGKAH-LANGKAH
1. Sosialisasi SJSN
2. Peraturan Pelaksana (PP dan Perpres)
yang diperlukan
3. Pembentukan DJSN
4. Masa transisi sampai 2009
5. Pentahapan Pertumbuhan SJSN (skenario
makro – 20 tahun)
6. Lembaga/institusi yang bertanggung jawab
11/22/12 34
37