Kesiapan kemkes dalam implementasi sjsn
•Als PPT, PDF herunterladen•
2 gefällt mir•2,367 views
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan implementasi Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) di Indonesia, mencakup 6 pokja utama Kementerian Kesehatan (Kemkes) yaitu: 1) fasilitas kesehatan dan rujukan, 2) pembiayaan dan transformasi lembaga, 3) regulasi, 4) SDM dan capacity building, 5) sosialisasi dan advokasi, 6) farmasi dan alat kesehatan. Dokumen ini juga membahas tentang paket man
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Ähnlich wie Kesiapan kemkes dalam implementasi sjsn
Ähnlich wie Kesiapan kemkes dalam implementasi sjsn (20)
Mehr von Yusbaimbang Bilabora
Mehr von Yusbaimbang Bilabora (14)
Kesiapan kemkes dalam implementasi sjsn
- 2. • UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN • UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - BPJS-1 (BPJS Kesehatan) - BPJS-2 (BPJS Ketenaga-kerjaan) Implementasi JK SJSN t.m.t 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) ditransformasikan menjadi BPJS Kesehatan Masa penyiapan, transisi dan transformasi penyelenggaraan 2012-2013 Kemkes mempunyai peran dominan pada penyiapan implementasi JK SJSN dan penyiapan BPJS Kesehatan
- 3. Pendahuluan (2) Komitmen Menteri Kesehatan Pada Rakor Kesra Tgl 10 Pebr 2012 Ruang J.Leimena Kemkes Penyelesaian 6 urusan pokok yang menjadi tugas Kemkes 3 Urusan perlu dukungan penelitian/kajian/analisis
- 4. Pokja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan Pokja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan 1 Infrastruktur Infrastruktur a. Menyiapkan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan b. Menyiapkan Pedoman Sistem Rujukan c. Melakukan kerja sama dengan fasilitas pelayanan Kesehatan d. Melakukan penyusunan standar pelayanan (+) e. Menyiapkan sistem informasi kesehatan serta pendukung lainnya (+) TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 4
- 5. Pokja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan Pokja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan 2 dan Program dan Program a. Menyiapkan penyusunan manfaat paket pelayanan b. Membuat Pedoman tarif c. Melakukan Penyusunan sistem pembayaran termasuk case mix dan INA CBG’s d. Melakukan evaluasi, monitoring, dan koordinasi pelaksanaan transformasi kelembagaan dan program PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan e. Menyiapkan sistem monitoring pembiayaan kesehatan, f. Melakukan penghitungan dana dan sumber dana TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 5
- 6. 3 Pokja Regulasi Pokja Regulasi a. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem jaminan kesehatan b. Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan c. Menyusun rancangan Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan transformasi kelembagaan dan program PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, d. Menyusun peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan e. Menyusun Ppres Jaminan Kesehatan TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 6
- 7. 4 Pokja Sumber Daya Manusia & Capacity Building Pokja Sumber Daya Manusia & Capacity Building a. Membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia beserta jenis-jenisnya dalam berbagai tingkatan b. Melakukan penyiapan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, c. Menyusun kebutuhan dan pemenuhan tenaga verifikator dan tenaga pendukung lain dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 7
- 8. 5 Pokja Sosialisasi dan Advokasi Pokja Sosialisasi dan Advokasi a. Membuat perencanaan sosialisasi yang efektif dan efisien b. Melakukan sosialisasi konsep SJSN bidang kesehatan ke semua stake holder, masyarakat dan sektor. c. Melakukan advokasi ke Pemda, d. Mendirikan sistem Keluhan (Grivance) TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 8
- 9. 6 Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan a. Membuat sistem kendali harga obat dan alat kesehatan b. Membuat sistem kendali logistik c. Membuat sistem penggunaan obat rasional d. Pengkajian Teknologi TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 9
- 10. PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK DI BEBERAPA NEGARA* *Tahun 2003 11/22/12 www.jpkm-online.net 10 8
- 11. Proporsi Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (asuransi kesehatan) KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JAMKESDA telah ada di 250 Kab/Kota, dilaksanakan secara bervariasi, oleh: - PT Askes : 195 Kab/Kota - Kelola Sendiri: 65 Kab/Kot Distribusi Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (asuransi Propinsi Universal Coverage: kesehatan) menurut Jenis Jaminan 1.Prop Sumatra Selatan 2.Prop Sulawesi Selatan tahun 2010 3.Prop Bali 4.NAD, 5. Bangka belitung
- 12. JAMKESMAS JAMKESDA JAMSOSTEK ASKES Orang miskin Pengangguran Pekerja Informal Pekerja Formal Swasta PNS/TNI/Polri Bantuan Iuran Membayar Iuran Selain Jamkesmas, skema benefit sangat bervariasi, relatif masih rendah Skema benefit sudah tinggi dan komprehensif dan sporadis Cakupan perlindungan sangat ter-fragmentasi: baik kepesertaan, program maupun skema manfaat 12
- 13. Pendahuluan(4) Findings: Pembelajaran Dari Jamkesmas: Disparitas Manfaat & Akses Fisik Rate Pemanfaatan Rawat Inap di Puskesmas Berdasarkan Region, 2004-2010 Seluruh Peserta Jamkesmas .002 .004 .006 .008 .01 .012 .014 .016 .018 .02 .002 .004 .006 .008 .01 .012 .014 .016 .018 .02 Nusa Tenggara Nusa Tenggara Rate pemanfaatan Rate pemanfaatan Papua Jawa-Bali Papua Jawa-Bali Maluku Sulawesi Kalimantan Sulawesi Kalimantan Maluku Sumatera Sumatera 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tahun tahun Sumber: SUSENAS 2004-2010
- 14. Pendahuluan (5) Findings: Pembelajaran Dari Jamkesmas: Disparitas Partisipasi RS Swasta Rate Pemanfaatan Rawat Jalan di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Rumah Sakit, 2004-2010 Seluruh Peserta Jamkesmas .015 .015 Semua Rumah sakit Semua Rumah sakit .01 .01 Rate pemanfaatan Rate pemanfaatan RS Pemerintah RS Pemerintah .005 .005 RS Swasta RS Swasta 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tahun tahun Sumber: SUSENAS 2004-2010
- 15. Pendahuluan (6)Findings: Pembelajaran Dari Jamkesmas: Kelompok Usia Penerima Manfaat Rate Pemanfaatan Rawat Jalan di Rumah Sakit Berdasarkan kelompok umur (tahun), 2004-2010 Seluruh Peserta Jamkesmas .03 .03 .025 .025 50+ 50+ .02 .02 Rate pemanfaatan Rate pemanfaatan .015 .015 0-5 0-5 15-49 .01 .01 15-49 6-14 .005 .005 6-14 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tahun tahun Sumber: SUSENAS 2004-2010
- 17. Paket Manfaat Dasar (1) UU 40/2004 pasal 22 : 1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. 2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.
- 18. Paket Manfaat Dasar (1) UU 40/2004 pasal 22 : 1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. 2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya. Paket Manfaat Dasar : 1. Komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) 2. Sesuai kebutuhan medis 3. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
- 19. Paket Manfaat Dasar (2) Manfaat JK- SJSN (sinkronisasi) Askes PNS Jamkesda Jamsostek Jamkesm as
- 20. Perlu dilakukan analisis review paket manfaat menurut draft RPerpres how comprehensive the comprehensiveness? Perlu dilakukan analisis variasi paket manfaat ‘existing benefit” (PT Askes, Jamsostek, TNI/Polri, Jamkesmas dan Jamkesda) sinkronisasi paket manfaat dasar ? kesenjangan (positif/negatif) terhadap paket manfaat dasar dan implikasinya Perlu dilakukan analisis C.O.B antar manfaat berbagai skema asuransi
- 21. SDM dan Fasilitas Kesehatan
- 22. Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Rasio per Rasio per Rasio per No Jenis Tenaga 100.000 Jumlah 100.000 Jumlah 100.000 Jumlah penduduk penduduk penduduk 1 Dokter Spesialis 10,50 25.181 11,25 27.298 12,00 29.452 2 Dokter Umum 39,00 93.528 43,50 105.551 48,00 117.808 3 Dokter Gigi 11,00 26.380 11,00 26.691 11,00 26.998 4 Perawat 158,00 378.909 158,00 383.381 158,00 387.785 5 Bidan 75,00 179.862 75,00 181.984 75,00 184.075 6 Perawat Gigi 16,00 38.371 16,00 38.823 16,00 39.269 7 Apoteker 10,50 25.181 11,25 27.298 12,00 29.452 8 Asisten Apoteker 21,00 50.361 22,50 54.595 24,00 58.904 9 SKM 10,00 23.982 11,00 26.691 12,00 29.452 10 Sanitarian 12,50 29.977 13,75 33.364 15,00 36.815 11 Gizi 21,00 50.361 22,50 54.595 24,00 58.904 12 Keterapian Fisik 5,00 11.991 5,50 13.346 6,00 14.726 13 Keteknisan Medis 7,50 17.986 8,25 20.018 9,00 22.089 Sumber data: Pusrengun BPSDM (2011)
- 23. SDM Dan Fasilitas Kesehatan (2) Ketersediaan FasilitasKesehatan Jenis Faskes Jumlah Rumah Sakit 1.722 Puskesmas 9.133 Puskesmas Pembantu 22.100 Posyandu 212.629 Hasil Rifaskes ?? sbr data: http://rs.upayakesehatan.info
- 24. SDM Dan Fasilitas Kesehatan (3) Distribusi RS Menurut Kepemilikan dan Jenis RS Sbr data: http//rs.upayakesehatan.info
- 25. SDM Dan Fasilitas Kesehatan (4) Distribusi Kelas Pelayanan Rawat Inap RS Pemerintah dan Swasta Di Indonesia Sbr data: http//rs.upayakesehatan.info
- 26. SDM Dan Fasilitas Kesehatan (5) Kebutuhan Tempat Tidur di RS Rasio Ideal Keadaan Saat 1:1000 Kekurangan Ini (WHO) Kebutuhan Tempat 237.641 124.875 112.766 Tidur Total 26
- 27. Perlu dilakukan analisis; adekuasi, distribusi dan pemerataan sisi supply : a. SDM kesehatan b. Fasilitas kesehatan c. Jumlah TT RS dikaitkan dengan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan (dengan mempertimbangkan berbagai aspek; geografis, kapasitas fiskal daerah, dll) Perlu dilakukan analisis variasi kemampuan pemberian layanan RS menurut kelas RS untuk memastikan berjalannya strukturisasi sistem rujukan Perlu dilakukan analisis kesiapan RS menjadi BLU/BLUD
- 28. Kelembagaan
- 29. Kelembagaan (1) Transformasi Jamkesmas Tahapan peralihan Jamkesmas ke BPJS: 1.Penugasan Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Jamkesmas kepada PT Askes pada tahun 2012 2.Penugasan Penyelenggaraan Jamkesmas kepada PT Askes (dalam masa transisi sebelum menjadi BPJS) pada tahun 2013. 3.Pengalihan Program Jamkesmas kepada BPJS kesehatan, t.m.t 1 Januari 2014
- 30. Mendorong Percepatan Perubahan status PT ASKES (Persero) menjadi Badan Hukum Publik PT Askes menuju Penyesuaian manajemen, terutama pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. Transformasi Program-Progran Jaminan Kesehatan Sosial
- 31. Perlu dilaksanakan analisis kesiapan PT Askes (Persero) dalam transformasi menjadi BPJS Kesehatan (berbagai-bagai aspek: SDM, badan hukum, manajemen, prospective payment INA- CBGs dll) Perlu dilakukan kajian kebijakan, penguatan peran Kemkes dalam MONEV penyelenggaraan JK SJSN
- 32. Menteri Kesehatan telah berkomitmen menyelesaikan 6 urusan yg menjadi tugas Kemkes dalam penyiapan implementasi JK SJSN dan 3 urusan memerlukan dukungan analisis/informasi berbasis bukti Dukungan penelitian/kajian/analisis tsb mencakup: - Paket manfaat dasar - SDM dan Faskes - Transformasi kelembagaan
- 33. Terimakasih
Hinweis der Redaktion
- file d: litbang/donald SJSN
- Kepesertaan Jaminan Keehatan Sampai dengan 31 Desember 2010: Proporsi Penduduk Indonesia yang telah mempunyai Jaminan Kesehatan adalah 59,07% atau sebesar 139,4 juta penduduk; Sehingga tinggal 40,93% penduduk yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Terdapat 139,4 juta penduduk yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) Dari 139juta atau 59,07% penduduk Indonesia yang telah mempunyai jaminan kesehatan , Jamkesmas berkontribusi sebesar 54,8%; dan Jamkesda berkontribusi 22,6%, sedangkan Askes PNS, TNI POLRI 12,4%, Jamsostek berkontribusi 3,5%, Jaminan Kesehatan Perusahaan 4,6%, Asuransi Swasta lainnya 2% Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan mencapai 250 kab/kota atau 51% dari jumlah Kab/kota yang ada di Indonesia; Dengan model pengelolaan bervariasi, yaitu dikelola sendiri ada 65 kab/kota sedangkan yang 185 kab/kota menyerahkan pengelolaannya kepada PT Askes
- file d: litbang/donald SJSN
- file d: litbang/donald SJSN
- file d: litbang/donald SJSN
- file d: litbang/donald SJSN
- file d: litbang/donald SJSN
- file d: litbang/donald SJSN
- Hadirin yang saya hormati, Dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, telah diproyeksikan estimasi kebutuhan berbagai jenis tenaga kesehatan. Slide ini menggambarkan estmasi kebutuhan tenaga kesehatan dari berbagai jenis tenaga kesehatan yang barangkali tidak perlu kami uraikan secara mendetail. Tetapi, beberapa program Kemkes yang menyangkut produksi, distribusi dan pemerataan tenaga kesehatan antara lain adalah; beasiswa pendidikan tenaga dokter spesialis, dokter pegawai tidak tetap, dll. file d: litbang/donald SJSN
- Kementerian Kesehatan akan mempersiapkan sisi supply tentang ketersediaan sarana fasilitas kesehatan. Pada saat ini total RS yang tersedia sejumlah 1.722, Puskesmas sebanyak 9.133, Pustu sebanyak 22.100 dan Posyandu sebanyak 212.629 file d: litbang/donald SJSN
- file d: litbang/donald SJSN
- file d: litbang/donald SJSN
- Peningkatan akses masyarakat terhadap RS terutama untuk perawatan Inap memerlukan jumlah tempat tidur yang cukup banyak. Ratio ideal tempat tidur RS menurut WHO adalah sebesar 1:1000. Oleh karena itu kebutuhan tempat tidur RS sebesar 237.641 TT sedang yang sudah terpenuhi adalah sebesar 12 4 . 875 TT, sehingga masih kekurangan 1 12 . 766 TT. file d: litbang/donald SJSN
- Bapak Menko Kesra, Bapak/Ibu para Menteri dan hadirin sekalian, Dalam pandangan kami, tahapan peralihan Jamkesmas ke BPJS akan dibuat melalui tahapan sebagai berikut: Melanjutkan p enugasan Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Jamkesmas, termasuk cetak dan distribusi kartu baru kepada PT Askes , pada tahun 2012. Database kepesertaan menggunakan data baru mengacu kepada data unifikasi (basis data terpadu) untuk program perlindungan sosial yang dikeluarkan oleh TNP2K bekerjasama dengan BPS. 2. Penugasan Penyelenggaraan Jamkesmas kepada PT A skes (dalam masa transisi sebelum menjadi BPJS) pada tahun 2013, dengan dasar pertimbangan : Kelancaran peralihan pengelolaan Jamkesmas termasuk peralihan administratif dan keuangan ke BPJS pada saatnya di tahun 2014, termasuk PT Askes sebagaimana amanah Unda n g-Undang BPJS telah ditetapkan akan menjadi BPJS kesehatan Bahwa PT Askes sebagai BUMN diperkena n kan untuk menerima penugasan dari P emerintah sebagaimana di a manahkan dalam Undang-Undang N omor 19 tahun 2003 tentang B adan U saha M ilik N egara PT Askes selama ini telah melaksanakan penugasan pengelolaan Manajamen kepesertaan Jamkesmas 3. Pengalihan Program Jamkesmas sepenuhnya kepada PT Askes selaku BPJS kesehatan pada awal Januari 2014 file d: litbang/donald SJSN
- Hal-hal lain yang akan dilakukan adalah: Kementerian Kesehatan bersama-sama Kementerian/Lembaga terkait akan mendorong proses transformasi PT Askes ke BPJS : Menjadi Badan Hukum Publik sebagaimana diamanatkan UU BPJS Melibatkan PT Askes didalam pengembangan INA-CBS’s untuk diterapkan sebagai mekanisme cara bayar Mendorong Kesiapan PT Askes menuju Penyesuaian manajemen, terutama penyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan Sejalan dengan itu, transformasi Program-Progran Jaminan Kesehatan Sosial PNS/ Pensiunan/ Veteran yang dikelola oleh PT Askes, dan JPK Tenaga Kerja yang dikelola oleh Jamsostek, dan Jaminan Kesehatan bagi TNI/Polri yang dikelola oleh TNI/Polri dilakukan agar sesuai dengan yang telah dijadwalkan, dapat dikelola oleh B PJS Kesehatan pada tahun 2014. file d: litbang/donald SJSN
- file d: litbang/donald SJSN