Filsafat Pancasila

Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan

1 FILSAFAT PANCASILA

Overview

Sangat disayangkan, keberadaan Pancasila masih identik dengan kejayaan Orde
Baru. Akibatnya, pasca keruntuhan rezim Orde Baru tahun 1998, nama besar
Pancasila seakan-akan menghilang. Padahal, nilai-nilai luhur yang terkandung
dalam Pancasila merupakan representasi positif dari akar budaya masyarakat
Indonesia yang terakumulasi sejak ratusan tahun yang lalu. Nilai-nilai yang
menjunjung tinggi moral (Ketuhanan Yang Maha Esa), kemanusiaan,
kerakyatan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta prinsip keadilan merupakan
koridor yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar.
Permasalahan bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Praktek korupsi telah
mengakar kuat dari pejabat tinggi hingga pejabat kelurahan. Kasus Narkoba,
pornografi dan pornoaksi, pembunuhan anak kandung maupun orang tua
hingga berantai yang juga disertai mutilasi, perampokan, penculikan, dan lain
sebagainya semakin marak di negeri yang konon ramah dan murah senyum.
Keberadaan nilai-nilai Pancasila semakin dirasakan kebutuhannya.

Tujuan

1. Mahasiswa memahami Pancasila sebagai sistem filsafat.
2. Mahasiswa memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
3. Mengetahui pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah dibahas.

1-1 Filsafat Pancasila


1.1 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Sebelum membahas lebih dalam mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat,
terlebih dahulu diuraikan konsep filsafat sehingga didapatkan pemahaman yang
utuh dan tepat sasaran.

1.1.1 Konsep Filsafat
A. Pengertian
Berbagai pandangan mengenai definisi filsafat muncul sejak dulu. Memang
diakui bahwa pada hakikatnya sukar sekali memberikan definisi mengenai
filsafat, karena tidak ada definisi yang definitif. Oleh karena itu, beberapa
pengertian filsafat dapat dilihat di bawah ini :
1. Secara etimologis, kata filsafat dalam Bahasa Indonesia berasal dari
bahasa Yunani, yang terdiri dari kata Philein artinya cinta dan Sophia
artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan, cinta artinya
hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-
sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang
sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-
sungguh akan kebenaran sejati.
2. Secara terminologis, pengertian filsafat telah dikemukakan oleh para
ahli sebagai:
a. Pengetahuan segala yang ada (Plato);
b. Penjelasan rasional dari segala yang ada; penjaga terhadap realitas
yang terakhir (James K. Feibleman);
c. Usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan (Harold
H. Titus);
d. Teori tentang perbincangan kritis (John Passmore);
e. Sistem kebenaran, tentang segala sesuatu yang dipersoalkan secara
radikal, sistematik dan universal (Sidi Gazalba);
f. Refleksi menyeluruh tentang segala sesuatu yang disusun secara
sistematis, diuji secara kritis demi hakikat kebenarannya yang
terdalam serta demi makna kehidupan manusia di tengah-tengah
alam semesta (Damardjati Supadjar).



Berdasarkan uraian mengenai pengertian filsafat di atas, dapat dibuat
kesimpulan bahwa filsafat adalah alat untuk mencapai atau mencari kebenaran
sejati. Namun perlu diingat bahwa tidak selamanya filsafat digunakan untuk
mencapai kebenaran.

B. Fungsi Filsafat
Filsafat memiliki sejarah yang panjang. Sebagai induk atau ibu dari segala ilmu
pengetahuan saat itu, filsafat dituntut dapat menjawab berbagai permasalahan
yang ada, mulai dari permasalahan manusia, masyarakat, ekonomi, negara,
kesehatan, dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan karena belum adanya ilmu
pengetahuan lainnya yang berkembang.
Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan permasalahannya,
filsafat tidak lagi dapat menjadi satu-satunya solusi masyarakat. Oleh karena
itu, satu demi satu pengetahuan lahir akibat tuntutan kebutuhan penyelesaian
permasalahan yang ada. Lahirnya Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan
Kemasyarakatan, Ilmu Kedokteran, Ilmu Pengetahuan Manusia, Ilmu Ekonomi,
dan lain-lain telah mampu menjawab permasalahan masyarakat tersebut.
Mereka berkembang secara simultan menjawab tantangan jaman.
Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan menyebabkan munculnya
disiplin ilmu yang semakin spesifik (lebih khusus). Berbagai ilmu spesifik
tersebut bermunculan di muka bumi yang perannya sangat dibutuhkan oleh
masyarakat sekitar. Spesialisasi yang terjadi sedemikian rupa sehingga
hubungan antara cabang dan ranting ilmu pengetahuan semakin kompleks.
Hubungan-hubungan tersebut ada yang masih dekat, tetapi ada pula yang telah
jauh. Bahkan ada yang seolah-olah tidak mempunyai hubungan. Ketika ilmu-
ilmu pengetahuan tersebut terus berusaha memperdalam dirinya, maka pada
kedalaman tertentu akhirnya sampai juga pada filsafat. Sehubungan dengan
keadaan tersebut di atas, filsafat dapat berfungsi sebagai sistem interdisipliner.
Filsafat dapat berfungsi menghubungkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah
kompleks tersebut. Filsafat dapat berfungsi sebagai tempat bertemunya
berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Sebagai ilustrasi, sekelompok ilmuwan yang sedang membuat pesawat terbang
tidak saja wajib meneliti konsep umum tentang pembuatan pesawat terbang



saja., melainkan juga harus mengerti karakteristik angin (aerodinamika),
kekuatan struktur bahan pesawat, sistem avionik, mesin turbin pesawat, dan
sebagainya secara menyeluruh. Artinya, berbagai engineer/ahli teknik dengan
disiplin ilmunya masing-masing dibutuhkan dalam pembuatan pesawat terbang,
seperti teknik penerbangan, teknik elektronika, teknik mesin, teknik
metalurgi, dan lain-lain.
Dalam menghadapi suatu masalah diharapkan menggunakan berbagai
disiplin untuk mengatasinya. Misalnya ada masalah sosial tentang kenaikan
tingkat kejahatan. Hal ini belum dapat di selesaikan dengan tuntas jika hanya
menghukum para pelanggarnya saja. Di samping itu perlu dicari sebab
pokoknya. Langkah ini mungkin dapat menemukan berbagai sebab yang saling
berkaitan satu sama lain, misalnya adanya tuna karya, tuna wisma, urbanisasi,
kelebihan penduduk, kurangnya lapangan kerja, dan sebagainya. Dari
penemuan ini dapat kita ketahui bahwa masalah kejahatan menyangkut
berbagai disiplin.

C. Guna Filsafat
Dengan memperhatikan uraian penjelasan di atas, filsafat mempunyai
kegunaan sebagai berikut:
1. Melatih diri untuk berfikir kritis dan runtuk dan menyusun hasil pikiran
tersebut secara sistematik.
2. Menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berfikir
dan bersifat sempit dan tertutup.
3. Melatih diri melakukan penelitian, pengkajian dan memutuskan atau
mengambil kesimpulan mengenai suatu hal secara mendalam dan
komprehensif.
4. Menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi
berbagai problem.
5. Membuat diri menjadi manusia yang penuh toleran dan tenggang rasa.
6. Menjadi alat yang berguna bagi manusia baik untuk kepentingan
pribadinya maupun dalam hubungan dengan orang lain.
7. Menyadari akan kedudukan manusia baik sebagai pribadi maupun
hubungan dengan orang lain alam sekitar dan Tuhan Yang Maha Esa



Berfilsafat adalah segala proses berpikir atau merenung secara kritis, radikal,
konseptual, koheren, rasional, komprehensif, universal, spekulatif, sistematik
dan bebas. Filsafat juga memiliki beberapa sifat dasar, yaitu mempunyai tingkat
keumuman yang tinggi, tidak faktawi (mendasarkan pada fakta-fakta yang ada),
berkaitan dengan makna, berkaitan dengan nilai, dan implikatif (memunculkan
pertanyaan-pertanyaan baru, jawaban yang diperoleh tidak pernah
memuaskan sehingga muncullah pertanyaan baru). Metode dalam filsafat ada
empat macam, yaitu:
1. Metode Analisis, yaitu melakukan perincian terhadap istilah-istilah
atau pertanyaan-pertanyaan ke dalam bagian-bagiannya, agar dapat
menangkap makna yang dikandungnya.
2. Metode Sintesis, yaitu melakukan penggabungan semua pengetahuan
yang diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia.
3. Metode Analitiko Sintesis, yaitu penggabungan antara metode
sintesis dan analisis dengan melakukan perincian terhadap istilah atau
pernyataan, kemudian mengumpulkan kembali suatu istilah atau
pengetahuan itu untuk menyusun suatu rumusan umum.
4. Metode Dialog Sokrates, yang merupakan dialog antara dua
pendirian yang berbeda.

1.1.2 Pancasila sebagai Falsafah
Untuk mengetahui secara mendalam tentang Pancasila, perlu pendekatan
filosofis. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang
mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara
ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan
bangsa dan negara Indonesia (Syarbaini, 2003). Untuk dapat memahami secara
mendalam dan mendasar akan falsafah Pancasila, dimulai dengan menganalisis
inti serta hakikat dari sila-sila yang membentuk Pancasila tersebut.
Pengertian Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya adalah suatu nilai
(Kaelan, 2000). Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea IV adalah sebagai berikut:
- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia



- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah suatu nilai. Nilai-nilai yang
merupakan perasaan dari sila-sila Pancasila tersebut adalah: nilai ketuhanan,
nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai itu
selanjutnya menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara
Indonesia.
Secara etimologi, nilai berasal dari kata value (Inggris) yang berasal dari
kata valere (Latin) yang berarti kuat, baik, berharga. Dengan demikian secara
sederhana, nilai (value) adalah sesuatu yang berguna.
Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia.
Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan
minat. Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal
yang menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, karena suatu hal itu
berguna (useful), keyakinan (belief), memuaskan (satisfying), menarik
(interesting), menguntungkan (profitable), dan menyenangkan (pleasant).
Adapun ciri-ciri nilai adalah sebagai berikut:
- Suatu realitas abstrak
Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat
ditangkap melalui indra, yang dapat ditangkap adalah objek yang
memiliki nilai. Misal, gandum akan bernilai kemakmuran bila dibagikan
dan diterima secara adil. Kemakmuran adalah abstrak, tetapi gandum
adalah riil. Sebuah pantai akan bernilai keindahan apabila dilukis atau
difoto. Keindahan adalah abstrak sedangkan pantai bersifat riil.
Contohnya lagi keadilan, kecantikan, kedermawanan, kesederhanaan
adalah hal-hal yang abstrak. Meskipun abstrak, nilai merupakan suatu
realitas, sesuatu yang ada dan dibutuhkan manusia.
- Bersifat normatif
Nilai mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Misalnya nilai
keadilan, kesederhanaan. Orang hidup mengharapkan mendapat
keadilan. Kemakmuran adalah keinginan setiap orang. Jadi, nilai bersifat
normatif, suatu keharusan (das sollen) yang menuntut diwujudkan
dalam tingkah laku.



- Sebagai motivator (daya dorong) manusia dalam bertindak
Nilai menjadi pendorong/motivator hidup manusia. Tindakan manusia
digerakkan oleh nilai. Misalnya, kepandaian. Setiap siswa berharap
menjadi pandai atau pintar. Karena mengharapkan nilai itu, setiap siswa
tergerak untuk melakukan berbagai perilaku agar menjadi pandai.
Nilai dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan atau tingkatan.
Menurut Prof. Notonegoro, nilai terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu sebagai
berikut:
1. Nilai materiil, sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia
2. Nilai vital, sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat
melaksanakan kegiatan
3. Nilai kerohanian yang dibedakan menjadi 4 (empat) macam:
a. Nilai kebenaran bersumber pada akal pikir manusia (rasio,
budi, cipta);
b. Nilai estetika (keindahan) bersumber pada rasa manusia;
c. Nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak
keras, karsa hati, nurani manusia;
d. Nilai religius (ketuhanan) bersifat mutlak bersumber apada
keyakinan manusia.
Dalam ilmu filsafat, nilai dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. Nilai logika, yaitu nilai tentang benar-salah
2. Nilai etika, yaitu nilai tentang baik-buruk
3. Nilai estetika, yaitu nilai tentang indah-jelek
Selain itu, nilai juga memiliki tingkatan-tingkatan. Nilai-nilai itu dalam
kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan
dengan nilai-nilai lain. Max Scheller mengatakan nilai-nilai itu tidak sama
luhurnya dan tidak sama tingginya. Menurut tinggi rendahnya, nilai dapat
dikelompokkan dalam tingkatan sebagai berikut:
1. Nilai-nilai kenikmatan
Dalam tingkat ini terdapat deretan nilai yang mengenakkan ataupun
tidak mengenakkan, yang menyebabkan orang senang atau tidak
senang.



2. Nilai-nilai kehidupan
Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan,
seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran.
3. Nilai-nilai kejiwaan
Dalam tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak
bergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan.
4. Nilai-nilai kerohanian
Dalam tingkatan ini terdapat modalitas nilai yang suci dan tidak suci.
Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.
Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan nilai, yaitu
nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.
1. Nilai dasar, yaitu nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar
adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikt
banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang
benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi.
2. Nilai instrumental, yaitu nilai sebagai pelaksanaan umum dari nilai
dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang
selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme
lembaga-lembaga negara. Nilai ini dapat mengikuti setiap
perkembangan zaman, baik dalam negeri maupun dari luar negeri.
Nilai ini dapat berupa Tap MPR, UU, PP, dan peraturan perundangan
yang ada untuk menjadi tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila
sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam
kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai
dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat
Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral. Nilai-nilai dalam
Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai dasar ini mendasari nilai
berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar bersifat
fundamental dan tetap.



Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan
dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta.
Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius,
bukan bangsa yang ateis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan
perbuatan untuk taat apda perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya sesuai
dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya. Nilai ketuhanan juga
memiliki arti bagi adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama,
menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku
diskriminasi antarumat beragama.
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran
sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama
atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal
sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan
kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan
terhadap hak asasi manusia.
Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu
dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan
menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa
Indonesia. Adanya perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan tetapi justru
dapat menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta dengan baik bila
sesanti ”Bhinneka Tunggal Ika” sungguh-sungguh dihayati.
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat
melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan nilai ini, diakui paham
demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui
musyawarah mufakat.
Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna
sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang
adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini,
keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh



bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang
berkeadilan.
Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari
negara Indonesia memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan
nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan
bernegara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut ke
dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD
1945 dan peraturan perundang-undangan ini selanjutnya menjadi pedoman
penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, nilai Pancasila
diwujudkan menjadi norma hidup bernegara.

1.2 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

1.2.1 Definisi Ideologi
Definisi ideologi dapat dilakukan melalui pendekatan bahasa (etimologis) dan
istilah. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos dan
logos. Eidos berarti gagasan dan logos berarti berbicara (ilmu). Maka secara
etimologis ideologi adalah berbicara tentang gagasan, atau ilmu yang
mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud di sini adalah gagasan
yang murni ada dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan
masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka
berada.
Secara istilah, ideologi memiliki beragam makna. Dalam beberapa
kamus atau referensi, dapat terlihat bahwa definisi ideologi ada beberapa
macam. Keanekaragaman definisi ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang
keahlian dan fungsi lembaga yang memberi definisi tersebut. Keanekaragaman
yang dimaksud antara lain terlihat pada definisi berikut:

a. Definisi menurut BP-7 Pusat (kini telah dilikuidasi)
Ideologi adalah ajaran, doktrin, teori yang diyakini kebenarannya
yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaan
dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Maswadi Rauf, ahli Ilmu
Politik Universitas Indonesia



Ideologi adalah rangkaian (kumpulan) nilai yang disepakati bersama
untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau
kesejahteraan bersama.
Berdasarkan definisi Ideologi Pancasila di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila
sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea IV yang
telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Pada dasarnya, Indonesia menganut ideologi yang terbuka. Pengertian
Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang
lain. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila dapat berinteraksi dengan
ideologi-ideologi lainnya. Artinya, ideologi Pancasila dapat mengikuti
perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang
berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini
disebabkan karena ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi nilai
dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis seperti yang sudah disebutkan dalam
penjelasan sebelumnya.

1.2.2. Fungsi dan Peranan Pancasila
Keberadaan Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari perpecahan. Dengan konsep
Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila menjadi nilai rujukan kebersamaan atas
beragam budaya dan etnis dari Sabang sampai Merauke. Dari kenyataan inilah
maka fungsi dan peranan Pancasila meliputi:
a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
c. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
e. Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia
f. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa
Indonesia
g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
h. Pancasila sebagai moral pembangunan
i. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila



1.3 Karakteristik Identitas Nasional

1.3.1. Pengertian Identitas Nasional
Pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah ”manifestasi nilai-nilai
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa
(nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa
berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya” (Wibisono Koento, 2005).
Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda,
atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya
dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas
yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan,
kelompok, komunitas, atau negara sendiri.
Kata ”nasional” dalam identitas nasional merupakan identitas yang
melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh
kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa; maupun nonfisik
seperti: keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas
bangsa melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diberi atribut
nasional.
Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam
suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional bukanlah barang jadi
yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu
yang terbuka dan cenderung terus-menerus berkembang karena hasrat
menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya
adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi
makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang
berkembang dalam masyarakat.

1.3.2 Parameter Identitas Nasional
Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat
digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa.
Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang
menyangkut norma, bahasa, adat istiadat dan teknologi, sesuatu yang alami
atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis.



Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan menjadi ciri atau identitas
nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut:
1. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui
aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat-
istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada
orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional
yang bersumber dari adat-istiadat dan tata kelakuan.
2. Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis
menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini
biasanya dinyatakan dalam undang-undang, seperti Garuda Pancasila,
bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.
3. Alat-alat pelengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan
seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang
berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan yang merupakan
tempat ibadah (borobudur, prambanan, masjid, dan gereja), peralatan
manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam), dan teknologi
(pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain).
4. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari
tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul,
prestasi dalam bidang tertentu, seperti di Indonesia dikenal dengan
bulu tangkis.
Bagi bangsa Indonesia, pengertian parameter identitas nasional tidak merujuk
hanya pada individu (adat-istiadat dan tata laku), tetapi berlaku pula pada
suatu kelompok Indonesia sebagai suatu bangsa yang majemuk, maka
kemajemukan itu merupakan unsur-unsur atau parameter pembentuk
identitas yang melekat dan diikat oleh kesamaan-kesamaan yang terdapat pada
segenap warganya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia
berdasarkan ukuran parameter sosiologis adalah sebagai berikut:
1. Suku Bangsa
Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif
(ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis
kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa, dan
menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku



mempunyai adat-istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda,
namun demikian beragam suku ini mampu mengintegrasikan dalam
suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat yang
adil dan makmur.
2. Kebudayaan
Kebudayaan menurut ilmu sosiologis termasuk kesenian, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan adat-istiadat. Kebudayaan sebagai
parameter identitas nasional bukanlah sesuatu yang bersifat individual.
Apa yang dilakukan sebagai kebiasaan pribadi bukanlah suatu
kebudayaan. Kebudayaan harus merupakan milik bersama dalam suatu
kelompok, artinya para warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola
berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui
proses belajar. Hal-hal yang dimiliki bersama ini harus menjadi sesuatu
yang khas dan unik, yang akan tetap memperlihatkan diri di antara
berbagai kebiasaan-kebiasaan pribadi yang sangat variatif.
3. Bahasa
Bahasa adalah identitas nasional yang bersumber dari salah satu
lambang suatu negara. Bahasa adalah merupakan satu keistimewaan
manusia, khususnya dalam kaitan dengan hidup bersama dalam
masyarakat adalah adanya bahasa. Bahasa manusia memiliki simbol yang
menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apa pun,
sekalipun hal atau barang yang dilambangkan artinya oleh suatu kata
tidak hadir di situ.
Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili
banyaknya suku-suku bangsa atau etnis namun bahasa Melayu dahulu
dikenal sebagai bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami
kepulauan nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi di antara suku-
suku di nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa
transaksi perdagangan internasional di kawasan kepulauan nusantara
yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan pedagang
asing. Pada tahun 1928 Bahasa Melayu mengalami perkembangan yang
sangat pesat. Pada tahun tersebut, bahasa Melayu ditetapkan menjadi



bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah
kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional.
4. Kondisi Geografis
Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah.
Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi
negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga untuk
waktu tertentu menjadi jelas batas-batas wilayahnya di atas bumi.
Letak geografis tersebut menentukan corak dan tata susunan ke dalam
dan akan dapat diketahui pula situasi dan kondisi lingkungannya. Bangsa
akan mendapat pengaruh dari kedudukan geografis wilayah negaranya.
Letak geografis ini menjadi khas dimiliki oleh sebuah negara yang dapat
membedakannya dengan negara lain.

1.3.3 Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional
Identitas nasional Indonesia pada saat ini terbentuk dari enam unsur yaitu
sejarah perkembangan bangsa Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia, suku
bangsa, agama, dan budaya unggul. Namun demikian, unsur-unsur ini tidak
statis dan akan berkembang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.
1. Unsur Sejarah
Bangsa Indonesia mengalami kehidupan dalam beberapa situasi dan
kondisi sosial yang berbeda sesuai perubahan jaman. Bangsa Indonesia
secara ekonomis dan politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah
Asia Tenggara. Kejayaan dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia pada
era pemerintahan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, rakyat mengalami
kehidupan ekonomi yang sejahtera, sedangkan dalam bidang politik
memiliki kekuasaan negara hingga seluruh wilayah nusantara yang
meliputi wilayah jajahan Belanda (sekarang wilayah NKRI) hingga
wilayah negara Filipina, Singapura, Malaysia, bahkan sebagian wilayah
Thailand. Namun, kejayaan ini mengalami keruntuhan akibat
menghilangnya jiwa kebersamaan (persatuan dan kesatuan) di antara
bangsa dalam pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya tersebut.
Keruntuhan pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya ini
berimplikasi pada terciptanya pemerintahan kerajaan di masing-masing



daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemerintahan kerajaan ini
menyebabkan bangsa Indonesia menjadi makin lemah untuk
menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari negara
lain yang ingin mencari sumber energi baru bagi negaranya.
Ketidakmampuan bangsa Indonesia ini pada akhirnya menyebabkan
bangsa Indonesia jatuh ke tangan negara-negara kolonial (penjajah).
Sebagaimana kita ketahui negara yang menjajah bangsa Indonesia
adalah Belanda, Portugis, dan Jepang. Ketiganya masing-masing
menjajah kita selama 350, 400, dan 3,5 tahun.
Dampak langsung dari adanya penjajah ini adalah bangsa Indonesia
mengalami kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, perpecahan, dan
kehilangan sumber daya alam akibat eksploitasi yang tidak bertanggung
jawab oleh penjajah untuk dibawa ke negaranya.
Realitas perjalanan sejarah bangsa tersebut mendorong bangsa
Indonesia untuk menjadi bangsa pejuang yang pantang menyerah dalam
melawan penjajah untuk meraih dan mempertahankan kembali harga
diri, martabatnya sebagai bangsa, selain itu, dipertahankan semua
potensi sumber daya alam yang ada agar tidak terus-menerus
dieksplorasi dan dieksploitasi yang akhirnya dapat menghancurkan
kehidupan bangsa Indonesia di masa datang. Perjuangan bangsa
Indonesia ini tidak berhenti masalah yang tersebut di atas, melainkan
berlanjut pada perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdakaan
bangsa dari penjajah.
Perjuangan demi perjuangan bangsa Indonesia di atas pada
akhirnya menjadi suatu nilai yang mengkristal dalam jiwa bangsa
Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Sekaligus
semangat juang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi
kebanggaan sebagai identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang
membedakan dengan bangsa lain di ASEAN dan dunia pada umumnya.
Sejarah telah memberikan identitas nasional bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa pejuang.



2. Kebudayaan
Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional
adalah meliputi tiga unsur, yaitu akal budi, peradaban (civility), dan
pengetahuan (knowledge).
a. Akal budi
Akal budi adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia dalam interaksinya antara sesama (horizontal) maupun
antara pimpinan dengan staf, anak dengan orang tua (vertikal),
atau sebaliknya. Bentuk sikap dan perilaku sebagaimana yang
tersebut di atas, adalah hormat-menghormati antarsesama,
sopan santun dalam sikap dan tutur kata, dan hormat pada
orang tua.
b. Peradaban (civility)
Peradaban yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia
adalah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek
ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan hankam. Identitas nasional
dalam masing-masing aspek yang dimaksud adalah:
(1) Ideologi adalah sila-sila dalam Pancasila
(2) Politik adalah demokrasi langsung dalam pemilu langsung
presiden dan wakil presiden serta kepala daerah tingkat I
dan II kabupaten/kota,
(3) Ekonomi adalah usaha kecil dan koperasi
(4) Sosial adalah semangat gotong royong, sikap ramah tamah,
murah senyum, dan setia kawan
(5) Hankam adalah sistem keamanan lingkungan (siskamling),
sistem perang gerilya, dan teknologi kentongan dalam
memberikan informasi bahaya, dan sebagainya
c. Pengetahuan (knowledge)
Pengetahuan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional
meliputi:
(1) Prestasi anak bangsa dalam bidang olahraga bulutangkis
dunia



(2) Karya anak bangsa dalam bidang teknologi pesawat terbang,
yaitu pembuatan pesawat terbang CN 235, di IPTN
Bandung, Jawa Barat.
(3) Karya anak bangsa dalam bidang teknologi kapal laut, yaitu
pembuatan kapal laut Phinisi
(4) Prestasi anak bangsa dalam menjuarai lomba olimpiade fisika
dan kimia, dan sebagainya
3. Budaya Unggul
Budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai
kemajuan dengan cara ”kita harus bisa, kita harus berbuat terbaik,
kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa”. Dalam UUD 1945,
menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan
dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju,
makmur, serta adil atau berkesejahteraan. Untuk mencapai kualitas
hidup demikian, nilai kemanusiaan, demokrasi dan keadilan dijadikan
landasan ideologis yang secara ideal dan normatif diwujudkan secara
konsisten, konsekuen, dinamis, kreatif, dan bukan indoktriner.
4. Suku Bangsa
Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah adanya suku bangsa
yang majemuk. Majemuk atau aneka ragamnya suku bangsa dimaksud
adalah terlihat dari jumlah suku bangsa lebih kurang 300 suku bangsa
dengan bahasa dan dialek yag berbeda. Populasinya pada tahun 2007
adalah 225 juta jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya
adalah suku bangsa etnis Jawa. Sisanya adalah suku bangsa yang
mendiami wilayah Indonesia di luar Jawa, seperti suku Makassar-Bugis
(3,68%), Batak (2,04%), Bali (1,88%), Aceh (1,4%), dan suku-suku
lainnya. Sedangkan suku bangsa atau etnis Tionghoa hanya berjumlah
2,8% tetapi menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan mayoritas
mereka bermukim di perkotaan.
5. Agama
Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamis dan
memiliki hubungan antarumat seagama dan antarumat beragama yang
rukun. Di samping itu, menurut UU no.16/1969, negara Indonesia



mengakui multiagama yang dianut oleh bangsanya, yaitu Islam, Katholik,
Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Pada era Orde Baru, agama
Kong Hu Cu tidak diakui sebagai agama resmi negara Indonesia, tetapi
sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi
negara dihapuskan. Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia.
Indonesia merupakan negara multiagama, karena itu Indonesia
dikatakan negara yang rawan disintegrasi bangsa. Untuk itu menurut
Magnis Suseno, salah satu jalan untuk mengurangi risiko konflik
antaragama perlu diciptakan tradisi saling menghormati antara umat
agama yang ada. Menghormati berarti mengakui secara positif dalam
agama dan kepercayaan orang lain juga mampu belajar satu sama lain.
6. Bahasa
Bahasa adalah salah satu atribut bangsa di samping sebagai identitas
nasional. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa melayu yang
merupakan bahasa penghubung (lingua franca) berbagai etnis yang
mendiami kepulauan nusantara. Bahasa melayu ini pada tahun 1928
ditetapkan oleh pemuda dari berbagai suku bangsa Indonesia dalam
peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.

1.4 Proses Berbangsa dan Bernegara

1.4.1 Hakikat Bangsa
Konsep bangsa memiliki dua pengertian (Badri Yatim, 1999), yaitu bangsa
dalam pengertian sosiologis antropologis dan bangsa dalam pengertian politis.
A. Bangsa dalam Arti Sosiologis Antropologis
Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan
hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota
persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama,
dan adat istiadat. Jadi, mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh
kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Ikatan
demikian disebut ikatan primordial. Persekutuan hidup masyarakat



semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan hidup
yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup minoritas.
Suatu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa. Misalnya Amerika
Serikat terdiri dari bangsa Negro, bangsa Indian, bangsa Cina, bangsa
Yahudi, dan lain-lainnya, yang dahulunya merupakan kaum pendatang. Sri
Lanka terdiri dari bangsa Sinhala dan bangsa Tamil. Bangsa Indonesia
terdiri dari berbagai bangsa yang tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya,
seperti Batak, Minangkabau, Sunda, Dayak, Banjar, dan sebagainya.
Sebuah bangsa dapat pula tersebar di beberapa negara. Misalnya
bangsa Arab tersebar di berbagai negara di sekitar Timur Tengah.
Bangsa Yahudi terdapat di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat.
B. Bangsa dalam Arti Politis
Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu
daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya
sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Jadi, meeeka
diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara.
Jadi, bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara
dan mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara yang
bersangkutan. Setelah mereka bernegara, terciptalah bangsa. Misalnya,
kemunculan bangsa Indonesia (arti politis) setelah terciptanya negara
Indonesia.
Bangsa dalam arti sosiologis antropologis sekarang ini lebih dikenal
dengan istilah etnis, suku, atau suku bangsa. Ini untuk membedakan
dengan bangsa yang sudah beralih dalam arti politis. Namun, kita masih
mendengar istilah bangsa dalam arti sosiologis antropologis untuk
menunjuk pada persekutuan hidup tersebut. Misalnya bangsa Moro,
bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, dan bangsa Tamil. Bangsa Indonesia (dalam
arti politis) memiliki banyak bangsa (dalam arti sosiologis antropologis)
seperti suku bangsa Batak, Minangkabau, Jawa, Betawi, Madura, Dayak,
Asmat, Dani, dan lain-lain. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang
heterogen karena ada banyak bangsa di dalamnya.



1.4.2 Proses Pembentukan Bangsa-Negara
Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu
model ortodoks dan model mutakhir (Ramlan Surbakti, 1999).
Pertama, model ortodoks yaitu bermula dari adanya suatu bangsa
terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa membentuk satu negara tersendiri.
Contoh, bangsa Yahudi berupaya mendirikan negara Israel untuk satu bangsa
Yahudi. Setelah bangsa-negara ini terbentuk maka rezim politik (penguasa)
dirumuskan berdasarkan konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan
oleh partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa-negara yang
bersangkutan.
Kedua, model mutakhir yaitu berawal dari adanya negara terlebih
dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara
merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contohnya adalah kemunculan
negara Amerika Serikat pada tahun 1776.
Kedua model ini berbeda dalam empat hal:
1. Ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Model ortodoks
tidak mengalami perubahan unsur karena satu bangsa membentuk
satu negara. Model mutakhir mengalami perubahan unsur karena dari
banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa.
2. Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-
negara. Model ortodoks membutuhkan waktu yang singkat saja, yaitu
hanya membentuk struktur pemerintahan, bukan pembentukan
identitas kultural baru. Model mutakhir memerlukan waktu yang
lama karena harus mencapai kesepakatan tentang identitas kultural
yang baru.
3. Kesadaran politik masyarakat pada model ortodoks muncul setelah
terbentuknya bangsa-negara, sedangkan dalam model mutakhir,
kesadaran politik warga muncul mendahului bahkan menjadi kondisi
awal terbentuknya bangsa-negara.
4. Derajat partisipasi politik dan rezim politik. Pada model ortodoks,
partisipasi politik dan rezim politik dianggap sebagai bagian terpisah
dari proses integrasi nasional. Pada model mutakhir, partisipasi



politik dan rezim politik merupakan hal yang tak terpisahkan dari
proses integrasi nasional.

1.4.3. Hakikat Negara

A. Arti Negara
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara mempunyai dua pengertian
berikut :
Pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya.
Kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau
daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah
yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak
menentukan tujuan nasionalnya.
Sedangkan pengertian negara menurut pendapat para ahli, antara lain sebagai
berikut :
1. Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang
telah berkediaman di wilayah tertentu (Georg Jellinek).
2. Negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu
golongan atau bangsanya sendiri (Kranenburg).
3. Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur
atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat (Roger
F. Soultau).
4. Negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat yang mempunyai
daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya
sebagai sovereign (Soenarko).
5. Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis
dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal (George
Wilhelm Fredrich Hegel).
6. Negara ialah suatu organisasi masyarakat atau kumpulan manusia
yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama (R.
Djokosoetono).



7. Negara adalah suatu persekutuan keluarga dengan segala
kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang
berdaulat (Jean Bodin).
8. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh
sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan
pada perundangan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang
sah (Miriam Budiardjo).

B. Unsur-unsur Negara
Dari beberapa pendapat mengenai negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa
negara adalah organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang
permanen dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar).
Hal di atas disebut unsur-unsur negara, seperti dijelaskan di bawah ini:
1. Rakyat, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, tunduk
pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan.
2. Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi
tempat tinggal bagi rakyat negara. Wilayah juga menjadi sumber
kehidupan rakyat negara. Wilayah negara mencakup wilayah darat,
laut, dan udara.
3. Pemerintah yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggara negara yang
memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara
tersebut. Pemerintah tersebut memilih kedaulatan baik ke dalam
maupun ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti negara memiliki
kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar artinya
negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain.
Unsur-unsur di atas; unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang
berkedaulatan merupakan unsur konstitutif atau unsur pembentuk, yang
harus terpenuhi agar terbentuk negara. Selain ada unsur rakyat, wilayah dan
pemerintah yang berdaulat, ada unsur pengakuan dari negara lain. Pengakuan
dari negara lain merupakan unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur
yang sifatnya menyatakan, bukan unsur yang mutlak.
Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat memaksa, monopoli,
dan mencakup semua.



1. Memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan
ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal.
2. Monopoli, artinya memiliki hak menetapkan tujuan bersama
masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang
bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.
3. Mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara
berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

C. Teori Terjadinya Negara
1. Proses Terjadinya Negara secara Teoritis
Para ahli politik dan hukum tatanegara telah membuat teoretisasi
tentang terjadinya negara. Artinya, proses terjadinya negara yang
dimaksud di sini merupakan hasil pemikiran para ahli tersebut, bukan
berdasarkan kenyataan faktualnya.
Beberapa teori terjadinya negara adalah sebagai berikut:
a. Teori Hukum Alam
Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran yang paling awal,
yaitu masa Plato dan Aristoteles. Menurut teori ini, terjadinya
negara adalah sesuatu yang alamiah. Bahwa segala sesuatu itu
berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir, berkembang,
mencapai puncaknya, laut, dan akhirnya mati. Negara terjadi
secara alamiah, bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial
yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan
untuk mencapai kebutuhan hidupnya.
b. Teori Ketuhanan
Teori ini muncul setelah lahirnya agama-agama besar di dunia,
yaitu Islam dan Kristen. Dengna demikian, teori ini dipengaruhi
oleh paham keagamaan. Menurut teori ketuhanan, terjadinya
negara adalah kehendak Tuhan, didasari kepercayaan bahwa
segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak
Tuhan.
Munculnya paham teori ini karena orang yang beragama
yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa (paham monoteisme) dan
Dewa-Dewa (paham politeisme) yang menciptakan alam semesta



dan segala isinya termasuk negara. Tuhan memiliki kekuasaan
mutlak di dunia. Negara dianggap penjelmaan kekuasaan dari
Tuhan. Para Raja atau penguasa negara merupakan titisan Tuhan
atau wakil Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan
menyelenggarakan pemerintahan. Penganjur teori ini antara lain:
Freiderich Julius Stahl, Thomas Aquinas, dan Agustinus.
c. Teori Perjanjian
Teori perjanjian muncul sebagai reaksi atas teori hukum alam dan
kedaulatan Tuhan. Mereka menganggap kedua teori tersebut
belum mampu menjelaskan dengan baik bagaimana terjadinya
negara. Teori ini dilahirkan oleh pemikir-pemikir Eropa menjelang
abad Pencerahan. Mereka adalah Thomas Hobbes, John Locke,
J.J. Rousseau, dan Montesquieu.
Menurut teori perjanjian, negara terjadi sebagai hasil
perjanjian antarmanusia individu. Manusia berada dalam dua
keadaan, yaitu keadaan sebelum bernegara dan keadaan setelah
bernegara. Negara pada dasarnya adalah wujud perjanjian dari
masyarakat sebelum bernegara tersebut untuk kemudian menjadi
masyarakat bernegara.
Pendapat lain dikemukakan oleh G. Jellinek, yaitu terjadinya
negara dapat dilihat secara primer dan sekunder. Perkembangan
negara secara primer membicarakan tentang bagaimana
pertumbuhan negara mulai dari persekutuan atau kelompok
masyarakat yang sederhana berkembang menjadi negara yang
modern. Menurut Jellinek, terjadinya negara secara primer
melalui empat tahapan, yaitu:
a. Persekutuan masyarakat,
b. Kerajaan,
c. Negara, dan
d. Negara demokrasi.
Perkembangan negara secara sekunder membicarakan tentang
bagaimana terbentuknya negara baru yang dihubungkan dengan
masalah pengakuan. Jadi, yang terpenting adalah muncul tidaknya



negara baru tersebut adalah karena ada tidaknya pengakuan dari
negara lain.

2. Proses Terjadinya Negara di Zaman Modern
Menurut pandangan ini dalam kenyataannya, terjadinya negara bukan
disebabkan oleh teori-teori seperti di atas. Negara-negara di dunia ini
terbentuk karena melalui beberapa proses, seperti:
a. Penaklukan atau occupatie, yaitu suatu daerah yang tidak
dipertuan, kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah
itu. Misal, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara
oleh para budak Negro yang telah dimerdekakan orang Amerika.
Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.
b. Peleburan atau fusi, yaitu suatu penggabungan dua atau lebih
negara menjadi negara baru. Misal, Jerman Barat dan Jerman
Timur bergabung menjadi negara Jerman.
c. Pemecahan, yaitu terbentuknya negara-negara baru akibat
terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi
tidak ada lagi. Contohnya Yugoslavia terpecah menjadi negara
Serbia, Bosnia, dan Montenegro. Uni Sovyet terpecah menjadi
banyak negara baru. Cekoslovakia terpecah menjadi negara Ceko
dan Slovakia.
d. Pemisahan diri, yaitu memisahnya suatu bagian wilayah negara
kemudian terbentuk negara baru. Pemisahan berbeda dengan
pemecahan di mana negara lama masih ada. Misalnya India
kemudian terpecah menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh.
e. Perjuangan atau revolusi, merupakan hasil dari rakyat suatu
wilayah yang umumnya dijajah negara lain kemudian
memerdekakan diri. Contohnya adalah Indonesia yang melakukan
perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara
merdeka. Kebanyakan kemerdekaan yang diperoleh negara Asia
Afrika setelah Perang Dunia II adalah hasil perjuangan rakyatnya.
f. Penyerahan/pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada
suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas
jajahannya. Inggris dan Perancis yang memiliki wilayah jajahan di



Afrika, banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di
daerah tersebut. Contoh: Kongo dimerdekakan oleh Perancis.
g. Pendudukan, terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya,
tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya Australia merupakan
daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat
suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni
di mana penduduknya didatangkan dari dataran Eropa. Australia
dimerdekakan tahun 1901.

D. Fungsi dan Tujuan Negara
Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan negara untuk
mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada
negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan
tugas-tugas tertentu.
Di bawah ini adalah fungsi negara menurut beberapa ahli, antara lain
sebagai berikut:
1. John Locke, seorang sarjana Inggris, membagi fungsi negara menjadi
tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan,
b. Fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan peraturan,
c. Fungsi Federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan
urusan perang dan damai.
2. Montesquieu membagi fungsi negara sebagai berikut:
a. Fungsi Legislatif, membuat undang-undang
b. Fungsi Eksekutif, melaksanakan undang-undang
c. Fungsi Yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati
(fungsi mengadili), yang populer dengan nama Trias Politika.
3. Van Vollen Hoven, seorang sarjana dari Belanda menyatakan fungsi
negara dibagi dalam:
a. Regeling, membuat peraturan;
b. Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan;
c. Rechtspraak, fungsi mengadili;
d. Politie, fungsi ketertiban dan keamanan.
Ajaran Van Vollen Hoven tersebut terkenal dengan Catur Praja.



4. Goodnow menyatakan, fungsi negara secara prinsipil dibagi menjadi
dua bagian:
a. Policy Making, yaitu kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu,
untuk seluruh masyarakat.
b. Policy Executing, yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan
untuk tercapainya policy making.
Ajaran Goodnow ini terkenal dengan sebutan Dwipraja
(dichotomy).
5. Miriam Budiardjo, menuliskan fungsi pokok negara sebagai berikut:
a. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan
mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dapat
dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Fungsi ini dijalankan dengan melaksanakan pembangunan di
segala bidang.
c. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan
serangan dair luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat
pertahanan.
d. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan
peradilan.
Keseluruhan fungsi negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah untuk
mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan bersama.
Adapun tujuan suatu negara berbeda-beda. Di bawah ini adalah beberapa
tujuan negara menurut para ahli:
1. Roger H. Soultau menyatakan bahwa tujuan negara adalah
memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya
ciptanya sebebas mungkin.
2. Harold J. Laski menyatakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan
keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-
keinginan secara maksimal.
3. Plato menyatakan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesusilaan
manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.



4. Thomas Aquino dan Agustinus menyatakan bahwa tujuan negara
adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan
tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.
Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan
kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

E. Klasifikasi Negara
Klasifikasi negara dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, seperti jumlah
orang yang berkuasa, bentuk negara, dan asas pemerintahan.
1. Jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan
Jumlah orang yang berkuasa dapat berjumlah satu orang, sekelompok
orang, atau banyak orang. Sedangkan orientasi kekuasaan dapat
berorientasi kepada kepentingan pihak yang berkuasa (disebut bentuk
negatif), atau berorientasi demi kepentingan umum (disebut bentuk
positif).
Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan,
terdapat enam bentuk klasifikasi negara.

Jumlah penguasa Bentuk positif Bentuk negatif
Satu orang Monarki Tirani
Sekelompok orang Aristokrasi Oligarki
Banyak orang Demokrasi Monokrasi

2. Bentuk negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern terbagi
menjadi dua, yaitu:
a. Negara Kesatuan, yaitu negara yang merdeka dan berdaulat,
dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur
seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi
dua, yaitu:
Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana seluruh
persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan
diurus oleh pemerintah pusat.



Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana
kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk
mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan
otonomi daerah atau swatantra.
b. Negara Serikat (Federasi), yaitu bentuk negara yang merupakan
gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat.
Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan negara bagian,
karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara,
negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar
negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos.
3. Asas penyelenggaraan kekuasaan, yaitu berbagai tipe negara menurut
kondisinya, seperti:
a. Menurut ekonomi: negara agraris, negara industri, negara
berkembang, negara sedang berkembang, dan negara belum
berkembang. Selain itu, dikenal juga negara-negara utara dan
negara-negara selatan (negara utara: negara maju/kaya, negara
selatan: negara sedang berkembang/miskin).
b. Menurut politik: negara demokratis, negara otoriter, negara
totaliter, negara satu partai, negara multipartai, dan sebagainya.
c. Menurut sistem pemerintahan: sistem pemerintahan presidentil,
parlementer, junta militer, dan sebagainya.
d. Menurut ideologi bangsa: negara sosialis, negara liberal, negara
komunis, negara fasis, negara agama, dan sebagainya.

F. Elemen Kekuatan Negara
Kekuatan suatu negara tergantung pada beberapa elemen seperti sumber
daya manusia, sumber daya alam, kekuatan militer, dan teritorial negara
tersebut.
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kekuatan negara tergantung pada jumlah penduduk, tingkat pendidikan
warga, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat.
Semakin banyak jumlah penduduk, semakin berkualitas SDM, dan
semakin tinggi tingkat kesehatan, maka negara akan semakin maju dan
kuat.



2. Teritorial Negara
Kekuatan negara juga tergantung seberapa luas wilayah negara, yang
terdiri atas darat, laut, dan udara, letak geografis dan situasi negara
tetangga. Semakin luas dan strategis, maka negara tersebut akan semakin
kuat.
3. Sumber Daya Alam
Kekuatan negara tergantung pada kondisi alam atau material buminya,
berupa kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut, dan hutan.
Semakin tinggi kekayaan alam, maka negara tersebut semakin kuat,
negara yang kaya akan minyak, agroindustri, dan manufaktur akan
menjadi negara yang tangguh.
4. Kapasitas Pertanian dan Industri
Sektor pertanian mempengaruhi kekuatan negara, karena pertanian
memasok kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, dan lauk pauk.
Tingkat budaya, usaha warga negara dalam bidang pertanian, industri dan
perdagangan yang maju, menjamin kecukupan pangan atau swasembada
pangan sehingga negara menjadi kuat.
5. Kekuatan Militer dan Mobilitasnya
Kekuatan militer dan mobilitasnya sangat menentukan kekuatan negara,
negara yang mempunyai jumlah anggota militer, dan kualitas personel
dan peralatan yang baik akan meningkatkan kemampuan militer dalam
mempertahankan kedaulatan negara.
6. Elemen Kekuatan yang Tidak Berwujud
Segala faktor yang mendukung kedaulatan negara, berupa kepribadian
dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan
internasional, reputasi bangsa (nasionalisme), dan sebagainya.

1.4.4 Proses Berbangsa dan Bernegara Indonesia
Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadinya
pembentukan negara ini, sehingga dapat menambah kecintaan kita pada tanah
air ini.
Para pendiri negara Indonesia (the founding fathers) menyadari bahwa
negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua
kelompok dan golongan yang beragam. Hal yang diharapkan adalah keinginan



hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib,
cita-cita, dan karena berasal dalam ikatan wilayah atau wilayah yang sama.
Kesadaran demikian melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan, yang
pada gilirannya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu
penjajahan. Selanjutnya nasionalisme memunculkan semangat untuk
mendirikan negara bangsa dalam merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan
tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang penting
bagi pembentukan bangsa Indonesia antara lain:
1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan
bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun.
2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari
belenggu penjajahan.
3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang
membentang dari Sabang sampai Merauke.
4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan
suatu bangsa.
Negara Indonesia tidak terjadi begitu saja. Kemerdekaan Indonesia diraih
dengan perjuangan dan pengorbanan, bukan pemberian. Terjadinya negara
Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap yang berkesinambungan.
Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat
alinea dalam pembukaan UUD 1945. Secara teoretis, perkembangan negara
Indonesia terjadi sebagai berikut:
1. Terjadinya negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya
pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa
Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan
penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah yang menjadi sumber
motivasi perjuangan (Alinea I Pembukaan UUD 1945).
2. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan
panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah
mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi, dengan proklamasi
tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah
menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
(Alinea II Pembukaan UUD 1945).



3. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa
Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu adalah
kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini membuktikan
bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya
motivasi spiritual (Alinea III Pembukaan UUD 1945).
4. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang
meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara,
UUD negara, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurna
proses terjadinya negara Indonesia (Alinea IV Pembukaan UUD 1945).
Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada, terjadinya negara Indonesia
bukan melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau
penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui
proses perjuangan (revolusi). Dokumentasi proses perjuangan dan
pengorbanan dalam pembentukan negara ini tertata rapi dalam unsur produk
hukum negara ini, yaitu Pembukaan UUD 1945.

---------------



Rangkuman

1. Filsafat adalah alat untuk mencapai atau mencari kebenaran sejati. Namun
perlu diingat bahwa tidak selamanya filsafat digunakan untuk mencapai
kebenaran.
2. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis
dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara
Indonesia
3. Pengertian Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya adalah suatu nilai
4. Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal
yang menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, karena suatu hal itu
berguna (useful), keyakinan (belief), memuaskan (satisfying), menarik
(interesting), menguntungkan (profitable), dan menyenangkan (pleasant).
5. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila
Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945,
alinea IV yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
6. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan
hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota
persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan
adat istiadat.
7. Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu
daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai
suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Jadi, meeeka diikat oleh
kekuasaan politik, yaitu negara.
8. Unsur-unsur negara adalah: rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat



Kuis Benar Salah

1. Filsafat dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta, yang
terdiri dari kata Philein artinya cinta dan Sophia artinya kebijaksanaan.
2. Rumusan Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea III
3. Nilai materiil, sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia
4. Nilai dinamis merupakan nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam
kenyataan.
5. Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu
daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai
suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.
6. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup
masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan
hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat
7. Negara ialah suatu organisasi masyarakat atau kumpulan manusia yang
berada di bawah suatu pemerintahan yang sama
8. Menurut Montesquieu, fungsi Legislatif adalah fungsi untuk membuat
undang-undang
9. Menurut John Locke, Fungsi Federatif artinya untuk mengurusi urusan luar
negeri dan urusan perang dan damai.
10. Negara Serikat (Federasi), yaitu bentuk negara yang merupakan gabungan
dari beberapa negara bagian dari negara serikat.



Pilihan Ganda

1. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa __________
A. Arab D. China
B. Sansekerta E. Yunani
C. Inggris

2. Dalam ilmu filsafat, nilai dibedakan menjadi:
1. Nilai logika, yaitu nilai tentang benar-salah
2. Nilai etika, yaitu nilai tentang baik-buruk
3. Nilai estetika, yaitu nilai tentang indah-jelek
4. Nilai pragmatika, yaitu nilai yang biasa digunakan

A. 1,2,3 D. 4
B. 1,3 E. 1,2,3,4
C. 2,4

3. Metode dalam filsafat dengan melakukan perincian terhadap istilah-istilah
atau pertanyaan-pertanyaan ke dalam bagian-bagiannya, agar dapat
menangkap makna yang dikandungnya adalah metode __________

A. Analisis D. Dialog Sokrates
B. Sintesis E. Dialisis
C. Analitiko Sintesis

4. Ciri-ciri nilai adalah
1. Suatu realitas abstrak
2. Bersifat normatif
3. Sebagai motivator
4. Tanpa makna
A. 1,2,3 D. 2,4
B. 1,3 E. 1,2,3,4
C. 4



5. Pada dasarnya, Indonesia menganut ideologi yang terbuka. Pengertian
Ideologi terbuka adalah ideologi yang _________

A. Dapat diubah setiap waktu
B. Dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain.
C. Dapat menerima semua nilai dari ideologi lain
D. Dapat menekan ideologi lain
E. Dapat menggantikan ideologi lain

6.
Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia berdasarkan ukuran
parameter sosiologis adalah sebagai berikut:_____
5. Suku Bangsa
6. Kebudayaan
7. Bahasa
8. Kondisi Geografis
A. 1,2,3 D. 4
B. 1,3 E. 1,2.3.4
C. 2.4

7 Unsur – unsur negara terdiri dari ____
4. Rakyat
5. Wilayah
6. Pemerintah yang berdaulat
7. Bendera dan lagu kebangsaan
A 1,2,3 D 4
B 1,3 E 1,2,3,4
C 2,4

8 Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan cara ________
A Revolusi D Pemecahan
B Memisahkan diri E Peleburan atau fusi
C Penyerahan/pemberian



9 Van Vollen Hoven, seorang sarjana dari Belanda menyatakan fungsi negara
dibagi dalam:
1. Regeling, membuat peraturan;
2. Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan;
3. Rechtspraak, fungsi mengadili;
4. Politie, fungsi ketertiban dan keamanan.

A 1,2,3 D 1,2,4
B 1,3,4 E 1,2,3,4
C 2,3,4

10
Berikut ini yang merupakan faktor pendorong munculnya nasionalisme
pembentukan Indonesia adalah _______
5. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah
penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun.
6. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari
belenggu penjajahan.
7. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang
membentang dari Sabang sampai Merauke.
8. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan
suatu bangsa.

A 1,2,3 D 1,2,4
B 1,3,4 E 1,2,3,4
C 2,3,4



Latihan

1. Berkaitan dengan Filsafat,
a. apakah yang dimaksud dengan filsafat?
b. apa gunanya?
c. apa fungsinya?
2. Sebutkan metode-metode dalam filsafat!
3. Sebutkan ciri-ciri nilai!
4. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan Negara?
5. Sebutkan maka fungsi dan peranan Pancasila !
6. Sebutkan unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia
berdasarkan ukuran parameter sosiologis!
7. Sebutkan unsur-unsur suatu negara!
8. Sebutkan teori tentang terjadinya sebuah negara!
9. Sebutkan elemen kekuatan negara!
10. Sebutkan faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa Indonesia!


Filsafat Pancasila

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Filsafat Pancasila

Similar to Filsafat Pancasila (20)

More from Ilan Surf ﺕ

More from Ilan Surf ﺕ (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Filsafat Pancasila