SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 29
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Pendidikan pendahuluan bela negara
A. Pengertian Bela Negara
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang di jiwai
oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan
hidup bangsa dan negara.
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan
undang-undang.
Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara
dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu
sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari
hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal
ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah
bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
B. Unsur Dasar Bela Negara
Unsur dasar bela negara yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah
sebagai berikut :
1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran Berbangsa & bernegara
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
4. Rela berkorban untuk bangsa & negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara
C. Dasar Hukum
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis
bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara“. dan “Syarat-syarat tentang pembelaan diatur
dengan undang-undang”. Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut
serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan,
tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara:
1. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara
dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok
Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok
Hankam Negara Rl. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1988.
4. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan
POLRI.
5. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tenteng Pertahanan Negara.
D. Pentingnya Masyarakat Memiliki Jiwa Bela Negara.
Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan
mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh
negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat
menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki
kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawas yang cukup ketat.
Dimana pengawas tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri
saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia. Bila hanya
mengandalkan TNI/Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap
mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik-cabik oleh bangsa lain.
Dengan adanya bela negara kita dapat mempererat rasa persatuan di
antara penduduk Indonesia yang saling ber-Bhineka Tunggal Ika.
Sikap bela negara terhadap bangsa Indonesia merupakan kekuatan
Negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan
nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses
pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.
Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang
sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran
akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap dan prilaku yang
sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan
bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya
ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini sehingga kecintaan mereka
terhadap bangsa dan Negara lebih meyakini dan lebih dalam.
Dalam sikap bela negara kita hendaknya mampu menyesuaikan diri
dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di negara kita,
tidak mungkin kita tunjukan sikap bela negara yang bersifat keras
seandainya situasi keamanan nasional terkendali.
Menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar sudah merupakan salah
satu sikap bela negara dalam sekala kecil. Mentaati peraturan
pemerintah dan lain sebagainya. Bahkan menyanyikan lagu bela negara
yang diciptakan oleh Dharma Oratmangun atau mengenang hari bela
negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember yang ditetapkan oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 adalah salah satu bentuk bela
negara sekala kecil.
Sehingga ketika kita sebagai warga negara sudah terbiasa melakukan
hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik dan benar maka
seandainya ada konfrontasi atau intervensi terhadap negara, kita akan
peka menyikapinya bahkan dengan mengangkat senjata pun kita akan
berani karena jiwa bela negara dalam diri kita sudah terlatih dan
terbiasa.
E. Peran Pendidikan Bela Negara.
Peran Pendidikan Kesadaran Bela Negara Dalam Pertahanan Negara.
1. Ancaman Militer.
Pertahanan negara dibangun untuk menjaga kedaulatan negara,
keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala
bentukan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,
baik ancaman militer maupun non-militer. Yang dimaksud dengan
ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan
bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor: 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya yang berbunyi :
“Presiden/Panglima Tinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh
atau sebagaian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam
keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan
darurat militer atau perang”.
Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah,
pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata,
ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.
2. Strategi Pertahanan Militer.
Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan
dengan sumber, serta bentuk dan besarnya ancaman aktual yang
mengancam Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-
undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem
pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan
TNI sebagai Komponen Utama, di dukung oleh Komponen Cadangan
dan Komponen Pendukung. Tugas utama TNI adalah menghadapi
ancaman militer, yang berbentuk agresi militer yang dilakukan suatu
negara dengan tujuan menduduki sebagian atau seluruh wilayah NKRI.
Meskipun TNI merupakan Komponen Utama pertahan negara, namum
dalam menghadapi ancaman militer, khususnya agresi militer suatu
negara, lapis diplomasi sebagai pertahanan non militer tetap menjadi
pilihan sebagai lapis pertama untuk mencegah perang atau mengurangi
dampak perang. Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer
dihadapi dalam kerangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan, dan
keselamatan bangsa Indonesia.
Bentuk ancaman militer yang dimaksud, antara lain, adalah
pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan
bersenjata, gerakan separatis, sabotase, spionase, aksi teroryang
dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris
dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri, ancaman keamana di laut
atau udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal. Strategi pertahan
menghadapi ancaman militer yang berbentuk bukan agresi dihadapi
dengan kekuatan TNI sebagai lapis pertahanan militer, baik secara
matra atau secara gabungan salam susunan Tri-Matra Terpadu. Besarnya
kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan bentuk, derajat, dan
besaran ancaman yang dihadapi.
3. Pertahanan Non-Militer.
a. Ancaman Non-Militer.
Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang
menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai
kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis ancaman non militer
dibagi menjadi dua, pertama adalah ancaman yang berkaitan langsung
dengan pertahanan negara, misalnya kesengajaan penyebaran penyakit
sebagai bagian dari perang biologi. Kedua adalah ancaman non militer
yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya
penyebaran penyakit secara alamiah, baik epidemik maupun pendemik.
Sifat ancaman non-militer harus dihadapi pulan dengan pendekatan
non-militer, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan
negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga
pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai
dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan dukungan oleh
unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, sedangkan TNI sebagai
pendukung.
b. Dominasi Ancaman Non-militer di Era Globalisasi dan Strategi
Menghadapi.
Memasuki era globalisai yang ditandai dengan pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi
sebagaimana kita rasakan bersama saat ini, setidaknya telah
mempengaruhi pola dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan suatu
negara. Ancaman yang semula bersifat fisik (konvensional), yang
biasanya juga dihadapi dengan kekuatan fisik (hard power), kini, telah
berkembang menjadi multi dimensional (fisik dan non fisik) dengan
dominasi ancaman yang bersifat non fisik, serta berasal dari luar dan
dari dalam negeri. Jenis ancaman ini merupakan bentuk peperangan
baru yang memanfaatkan perkembangan pesat teknologi informasi,
termasuk perkembangan di bidang new composite material seperti
kimia dan biologi.
Bentuk perang di era globalisasi ini antara lain seperti perang
informasi, perang ekonomi, perang budaya, politik bahkan perang
peradaban. Di sinilah peranan soft power (kekuatan non-militer)
menjadi sangat penting dan mengemuka dalam menghadapi ancaman
perang diabad modern ini. Namun demikian, di sisi lain globalisasi juga
memberikan dampak positif, antara lain ditandai dengan semakin
eratnya hubungan antara bangsa di dunia, yang menciptakan suatu
kesaling tergantungan antara negara-negara di dunia. Implementasi
pendekatannya komprehensif dan integratif, karena pertahanan negara
tidak cukup di dekati dari aspek militer semata, akan tetapi memerlukan
pendekatan yang terpadu secara non militer dengan pendekatan secara
militer, sebagai satu kesatuan pertahanan dengan senantiasa
menyadarkan pada kesadaran bela negara setiap warga negara.
Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002
tentang pertahanan Negara pasal 7, bahwa sistem pertahanan negara
adalah bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah
dan sumber daya nasional lainnya, dan dilaksanakan secara menyeluruh,
total dan terpadu. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi
ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang
pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat
ancaman yang dihadapi dengan dukungan oleh unsur- unsur lain dari
kekuatan bangsa, termasuk mahasiswa, para intelektual Indonesia yang
merupakan bagian dari civil society.
c. Pertahanan Non-militer dan Pembinaannya.
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara Pasal 7 bahwa, sistem pertahanan negara
dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga
pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai
dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan di dukung oleh
unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Subtansi pasal tersebut
merefleksikan bahwa pertahanan negara merupakan fungsi
pemerintahan negara yang cakupannya tidak hanya terbatas pada
pertahanan militer, tetapi juga termasuk ke dalam fungsi lembaga
pemerintahan di luar bidang pertahanan.
Ancaman non-militer ditangani dengan pendekatan non-militer,
sedangkan fungsi pertahanan militer dapat digunakan dalam kondisi
tertentu sebagai unsur bantuan. Di sinilah esensi dari Sistem Pertahanan
Semesta yang diwujudkan dengan keterlibatan lembaga pemerintahan
diluar bidang pertahanan untuk memerankan fungsi pertahanan sipil
dalam penanganan ancaman non-militer. Unsur-unsur pertahanan non-
militer berada dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab setiap
instansi pemerintahan di luar Kementrian pertahanan. Oleh karena itu,
pembangunan postur pertahanan non-militer menjadi tanggung jawab
seluruh Kementrian atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian
(LPND), yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Mentri Pertahanan.
d. Peranan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan
Negara.
Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun
2002 penyelenggaraan pertahanan Negara, dapat dilakukan melalui
pendidikan Kewarganegaraan; pelatihan dasar militer secara wajib;
pengabdian sebagi prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela
atau secara wajib; kewajiban manjadi Komponen cadangan; kewajiban
menjadi komponen pendukung; dan pengabdian sesuai dengan profesi.
Pendidikan kesadaran bela negara merupakan pendidikan dasar bela
negara. Pendidikan dasar pada suatu negara lazimnya disebut
Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang
merupakan pendidikan dasar bela negara, dan merupakan bagian dari
komponen sistem pertahanan negara sangat diperlukan dalam
menghadapi ancaman militer maupun non-militer.
f. Nilai- Nilai yang harus dibangun adalah Nilai-nilai
kedaulatan, nilai kewilayahan, dan nilai keselamatan.
a. Nilai Kedaulatan adalah nilai berkehendak secara merdeka tanpa
tekanan dari siapa dan pihak manapun. Dalam negara demokrasi,
kedaulatan berada ditangan rakyat. Intinya dalam negara demokrasi,
penyelenggara negara menjalankan kekuasaannya setelah mendapat
persetujuan rakyat. Nilai kedaulatan rakyat dapat dijabarkan kedalam
subnilai antara lain : 1) nilai Pancasila; 2) nilai demokrasi; 3) nilai hak
asasi manusia; 4) nilai kesejahteraan; 5) nilai kepemimpinan.
b. Nilai Kewilayahan adalah ukuran batas ruang lingkup hidup
negara berkedaulatan, batas mana negara berdinamika dengan warganya
secara timbal balik dalam norma hukum yang disepakati. Menjaga
keutuhan wilayah merupakan hal yang mutlak, karena dalam wilayah
itulah kehidupan rakyat atau warga negara berlangsung dan tanpa
wilayah, eksistensi bangsa tidak akan pernah terwujud.
c. Nilai Keselamatan Bangsa adalah nilai keberlangsungan hidup
bangsa di tengah persaingan antara bangsa memperebutkan sumber
daya yang terbatas mengembangkan selisih keunggulan. Dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
F. Pembinaan Kekuatan Pertahanan Non-militer
Pertahanan negara non-militer harus dapat didudukkan dalam konteks
sebagai bentuk diplomasi, pelayanan publik, meningkatkan daya saing
dalam ekonomi, memperkuat ikatan sosial budaya, menjaga ketersedian
pasokan energi dan jaminan beroprasinya sistem distribusinya secara
baik, pelabuhan yang aman, bandara yang aman dan efisien, pelayanan
kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta jaminan
keamanan sosial. Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002 pasal 1 titik
2, yang berbunyi
“Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan
seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainya yang
disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan total,
terpadu, terarah dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulat negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman”.
Kesemestaan yang merupakan sifat sistem pertahanan negara
(total defence) dalam konteks pertahanan negara mempunyai dua
fungsi, yaitu dalam bentuk Pertahanan militer (military defence) dan
Pertahanan non militer (non military defence). Fungi pertahanan militer
yang dilaksanakan oleh TNI meliputi fungi operasi militer perang dan
operasi militer selain perang/other than war (OTW) untuk pertahahan
non-militer dibentuk komponen cadangan dan komponen pendukung
guna memperkuat komponen utama, sedangkan pertahanan sipil
(civil defence) untuk menghadapi ancaman non-milite.
G. Struktur Komponen Pertahanan
Dalam menjaga kemampuan komponen pertahanan negara harus ada
jaminan ketersedian strategi, alat utama sistem senjata,
teknologi, industri, serta peralatan pendukung pertahanan lainnya.
Pertahanan negara membutuhkan keahlian profesi dalam jangka waktu
tertentu, sehingga kepadanya diwajibkan memenuhi panggilan untuk
melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesinya. Komponen
pertahanan yang akan dibangun mencakup:
1) Komponen Utama, dengan membentuk Prajurit TNI baik wajib
maupun sukarela.
2) Komponen Cadangan, dengan membekali warga negara dengan
latihan dasar kemiliteran; Komponen Cadangan tidakhanya terdiri
atas warga negara, tetapi juga juga berupa: sumber daya alam,
buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan
untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan
memperkuat.
H. Peranan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan
Negara.
Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun
2002 penyelenggaraan pertahanan Negara, dapat dilakukan melalui:
pendidikan Kewarganegaraan; pelatihan dasar militer secara wajib;
pengabdian sebagi prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela
atau secara wajib; kewajiban manjadi Komponen cadangan; kewajiban
menjadi komponen pendukung; dan pengabdian sesuai dengan profesi.
Pendidikan kesadaran bela negara merupakan pendidikan dasar
belanegara. Pendidikan dasar pada suatu negara lazimnya disebut
Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang
merupakan pendidikan dasar bela negara, dan merupakan bagian dari
komponen sistem pertahanan negara sangat diperlukan dalam
menghadapi ancaman militer maupun non-militer.
I. Nilai
Nilai–nilai yang harus dibangun adalah nilai-nilai kedaulatan, nilai
kewilayahan, dan nilai keselamatan :
a. Nilai Kedaulatan adalah nilai berkehendak secara merdeka tanpa
tekanan dari siapa dan pihak manapun. Dalam negara kemokrasi,
kedaulatan berada ditangan rakyat. Intinya dalam negara demokrasi,
penyelenggara negara menjalankan kekuasaannya setelah mendapat
persetujuan rakyat. Nilai kedaulatan rakyat dapat dijabarkan kedalam
subnilai antara lain:
1) nilai Pancasila
2) nilai demokrasi
3) nilai hak asasi manusia
4) nilai kesejahteraan
5) nilai kepemimpinan
b. Nilai Kewilayahan adalah ukuran batas ruang lingkup hidup negara
berkedaulatan, batas mana negara berdinamika dengan warganyasecara
timbal balik dalam norma hukum yang disepakati. Menjaga keutuhan
wilayah merupakan hal yang mutlak, karena dalam wilayah itulah
kehidupan rakyat atau warga negara berlangsung dan tanpa wilayah,
eksistensi bangsa tidak akan pernah terwujud.
c. Nilai Keselamatan Bangsa adalah nilai keberlangsungan hidup
bangsa di tengah persaingan antara bangsa memperebutkan sumber
daya yang terbatas mengembangkan selisih keunggulan. Dalam
pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
J. Norma.
Norma diklasifikasikan menjadi dua, norma khusus dan norma
umum.
a. Norma Kedaulatan.
1. Norma Khusus berlaku pada lingkungan tertentu, misalnya norma
dilingkungan Univesitas, norma di lingkungan Kementrian, aturan-
aturan dalam perdangangan dan lain sebagainya.
2. Norma Umum adalah norma yang berlaku secara umum dalam
kehidupan bersama, sebagai pedoman dan pengendali tingakah laku.
Norma umum dibagi menjadi:
a) Norma sopan santu dalam konteks kedaulatan berarti juga
menghargai sesama warga bangsa dan manusia pada umumnya.
b) Norma hukum dalam konteks kedaulatan hal ini melindungi
kedaulatan telah disusun dalam bentuk UUD RI 1945 beserta
peraturan perundang-undangan dibawahnya.
c) Norma moral merupakan norma yang sulit dipahami, karena
menyangkut hati nurani.
b. Norma Kewilayahan.
1. Norma Khusus tampak dalam bentuk kearifan lokan dan sangat
membantu dalam menjaga wilayah beserta lingkungannya, seperti
hutan, dan sumber daya alam lainnya.
2. Norma Umum.
a) Norma sopan santun dalam masyarakat Indonesia norma ini
tampak dalam kebiasaan-kebiasaan seperti ucapan “permisi
numpang lewat”, apabila hendak memasuki wilayah tempat
tinggal atau kampung warga lain.
b) Norma hukum secara huku wilayah Indonesia sebagai negara
kepulauan telah terlindungi dengan adanya hukum laut
Internasional UNCLOS 1982, Deklarasi Juanda yang dipertegas
dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU)
No.4 Tahun 1960 yang diikuti peraturan pelaksanaaan mengenai
lalu lintas damai kendaraan laut asing dalam bentuk peraturan
pemerintah No.8 Tahun 1962.
THE END
THANKS FORYOUR ATTENTION

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

- BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptx
- BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptx- BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptx
- BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptxstafintel4
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
 
KEWASPADAAN NASIONAL UNTUK PEMANTAPAN NILAI NILAI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI TA...
KEWASPADAAN NASIONAL  UNTUK PEMANTAPAN NILAI NILAI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI TA...KEWASPADAAN NASIONAL  UNTUK PEMANTAPAN NILAI NILAI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI TA...
KEWASPADAAN NASIONAL UNTUK PEMANTAPAN NILAI NILAI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI TA...Yani Antariksa
 
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguanAncaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguanPutri Aisyah
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasiabd_
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraMuhammad Hidayat
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Pertahanan Dan keamanan negara
Pertahanan Dan keamanan negaraPertahanan Dan keamanan negara
Pertahanan Dan keamanan negaraZidni Ilma K.
 
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2eli priyatna laidan
 
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)Syifa Arsyana
 
KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG POLITIK
KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG POLITIKKETAHANAN NASIONAL DI BIDANG POLITIK
KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG POLITIKRisky Saputra
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraMuhammad Adnan Novanda
 
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaBab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaAriani Ghomaisha
 
Pentingnya bela negara
Pentingnya bela negaraPentingnya bela negara
Pentingnya bela negaraAlivia Zahra
 
Ppt pkn kls 8 2019-2020
Ppt pkn kls 8 2019-2020Ppt pkn kls 8 2019-2020
Ppt pkn kls 8 2019-2020soni wirawan
 

Was ist angesagt? (20)

- BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptx
- BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptx- BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptx
- BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptx
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
KEWASPADAAN NASIONAL UNTUK PEMANTAPAN NILAI NILAI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI TA...
KEWASPADAAN NASIONAL  UNTUK PEMANTAPAN NILAI NILAI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI TA...KEWASPADAAN NASIONAL  UNTUK PEMANTAPAN NILAI NILAI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI TA...
KEWASPADAAN NASIONAL UNTUK PEMANTAPAN NILAI NILAI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI TA...
 
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguanAncaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasi
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
 
Teori Kedaulatan
Teori KedaulatanTeori Kedaulatan
Teori Kedaulatan
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Pertahanan Dan keamanan negara
Pertahanan Dan keamanan negaraPertahanan Dan keamanan negara
Pertahanan Dan keamanan negara
 
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
 
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)
 
Prsentasi PKN kls IX
Prsentasi PKN kls IXPrsentasi PKN kls IX
Prsentasi PKN kls IX
 
KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG POLITIK
KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG POLITIKKETAHANAN NASIONAL DI BIDANG POLITIK
KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG POLITIK
 
Hak dan kewajiban warganegara
Hak dan kewajiban  warganegaraHak dan kewajiban  warganegara
Hak dan kewajiban warganegara
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaBab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
 
Pentingnya bela negara
Pentingnya bela negaraPentingnya bela negara
Pentingnya bela negara
 
Ppt pkn kls 8 2019-2020
Ppt pkn kls 8 2019-2020Ppt pkn kls 8 2019-2020
Ppt pkn kls 8 2019-2020
 

Andere mochten auch

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Cloudys04
 
PENDALAMAN BELA NEGARA: Mahasiswa/i sebagai Pilar Masa Depan Bangsa
PENDALAMAN BELA NEGARA: Mahasiswa/i sebagai Pilar  Masa Depan BangsaPENDALAMAN BELA NEGARA: Mahasiswa/i sebagai Pilar  Masa Depan Bangsa
PENDALAMAN BELA NEGARA: Mahasiswa/i sebagai Pilar Masa Depan BangsaDadang Solihin
 
Tugas ekonomi kel.1 kelas10.3
Tugas ekonomi kel.1 kelas10.3Tugas ekonomi kel.1 kelas10.3
Tugas ekonomi kel.1 kelas10.3kelas X.3
 
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2Warnet Raha
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguran Makalah pengangguran
Makalah pengangguran melly lydea
 
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraNegara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraAbdul Fauzan
 
Strategi doktrin postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budiman
Strategi  doktrin  postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budimanStrategi  doktrin  postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budiman
Strategi doktrin postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budimanYongki
 
Pengangguran-Ekonomi
Pengangguran-EkonomiPengangguran-Ekonomi
Pengangguran-EkonomiIka08
 
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negaraMakalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negaraWarnet Raha
 
Inflasi dan pengangguran
Inflasi dan pengangguranInflasi dan pengangguran
Inflasi dan pengangguranGunawan Manalu
 
Kalimat efektif (mkdu b.indo pertanian)
Kalimat efektif (mkdu b.indo pertanian)Kalimat efektif (mkdu b.indo pertanian)
Kalimat efektif (mkdu b.indo pertanian)Imo Priyanto
 
Pengangguran - Ekonomi
Pengangguran - EkonomiPengangguran - Ekonomi
Pengangguran - EkonomiAlfian Isnan
 

Andere mochten auch (20)

PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
BELA NEGARA
BELA NEGARABELA NEGARA
BELA NEGARA
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
Makalah Tentang Bela Negara
Makalah Tentang Bela NegaraMakalah Tentang Bela Negara
Makalah Tentang Bela Negara
 
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
 
PPKN
PPKNPPKN
PPKN
 
Tugas sma 2017
Tugas sma 2017Tugas sma 2017
Tugas sma 2017
 
PENDALAMAN BELA NEGARA: Mahasiswa/i sebagai Pilar Masa Depan Bangsa
PENDALAMAN BELA NEGARA: Mahasiswa/i sebagai Pilar  Masa Depan BangsaPENDALAMAN BELA NEGARA: Mahasiswa/i sebagai Pilar  Masa Depan Bangsa
PENDALAMAN BELA NEGARA: Mahasiswa/i sebagai Pilar Masa Depan Bangsa
 
Tugas ekonomi kel.1 kelas10.3
Tugas ekonomi kel.1 kelas10.3Tugas ekonomi kel.1 kelas10.3
Tugas ekonomi kel.1 kelas10.3
 
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguran Makalah pengangguran
Makalah pengangguran
 
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraNegara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
 
Pengangguran
PengangguranPengangguran
Pengangguran
 
Strategi doktrin postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budiman
Strategi  doktrin  postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budimanStrategi  doktrin  postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budiman
Strategi doktrin postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budiman
 
Pengangguran-Ekonomi
Pengangguran-EkonomiPengangguran-Ekonomi
Pengangguran-Ekonomi
 
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negaraMakalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara
 
Inflasi dan pengangguran
Inflasi dan pengangguranInflasi dan pengangguran
Inflasi dan pengangguran
 
Kalimat efektif (mkdu b.indo pertanian)
Kalimat efektif (mkdu b.indo pertanian)Kalimat efektif (mkdu b.indo pertanian)
Kalimat efektif (mkdu b.indo pertanian)
 
Pengangguran - Ekonomi
Pengangguran - EkonomiPengangguran - Ekonomi
Pengangguran - Ekonomi
 

Ähnlich wie Pendidikan pendahuluan bela negara

Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraSeptian Muna Barakati
 
Arti definisi pkn
Arti definisi pknArti definisi pkn
Arti definisi pknAzkhad_v
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraOperator Warnet Vast Raha
 
bentuk bentuk pembelaan negara
bentuk bentuk pembelaan negarabentuk bentuk pembelaan negara
bentuk bentuk pembelaan negaraAyunda Hafshah
 
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamananKetahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanannatal kristiono
 
Makalah Peran Generasi Muda Dalam Wujud Bela Negara
Makalah Peran Generasi Muda Dalam Wujud Bela NegaraMakalah Peran Generasi Muda Dalam Wujud Bela Negara
Makalah Peran Generasi Muda Dalam Wujud Bela NegaraMudhoffar Syarif
 
Bentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela NegaraBentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela NegaraLia Letifah
 
Menatap tantangan integrasi nasional
Menatap tantangan integrasi nasionalMenatap tantangan integrasi nasional
Menatap tantangan integrasi nasionalghinahuwaidah
 
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2eli priyatna laidan
 
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3Leonardus Munanto
 
Kelompok 5 ketahanan nasional
Kelompok 5 ketahanan nasionalKelompok 5 ketahanan nasional
Kelompok 5 ketahanan nasionalnatal kristiono
 
Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
Merajut Kebersamaan dalam KebhinnekaanMerajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaanlise_ti
 

Ähnlich wie Pendidikan pendahuluan bela negara (20)

pkn
pknpkn
pkn
 
Uu 03 2002 Pjls
Uu 03 2002 PjlsUu 03 2002 Pjls
Uu 03 2002 Pjls
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
Arti definisi pkn
Arti definisi pknArti definisi pkn
Arti definisi pkn
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
bentuk bentuk pembelaan negara
bentuk bentuk pembelaan negarabentuk bentuk pembelaan negara
bentuk bentuk pembelaan negara
 
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamananKetahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
 
Bela negara (2)
Bela negara (2)Bela negara (2)
Bela negara (2)
 
Makalah Peran Generasi Muda Dalam Wujud Bela Negara
Makalah Peran Generasi Muda Dalam Wujud Bela NegaraMakalah Peran Generasi Muda Dalam Wujud Bela Negara
Makalah Peran Generasi Muda Dalam Wujud Bela Negara
 
Bentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela NegaraBentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela Negara
 
Menatap tantangan integrasi nasional
Menatap tantangan integrasi nasionalMenatap tantangan integrasi nasional
Menatap tantangan integrasi nasional
 
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 7 pertemuan 2
 
Ketahanan Nasional (1).ppt
Ketahanan Nasional (1).pptKetahanan Nasional (1).ppt
Ketahanan Nasional (1).ppt
 
makalah Bela negara
makalah Bela negaramakalah Bela negara
makalah Bela negara
 
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
 
Kelompok 5 ketahanan nasional
Kelompok 5 ketahanan nasionalKelompok 5 ketahanan nasional
Kelompok 5 ketahanan nasional
 
BELA-NEGARA 2018.pptx
BELA-NEGARA 2018.pptxBELA-NEGARA 2018.pptx
BELA-NEGARA 2018.pptx
 
Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
Merajut Kebersamaan dalam KebhinnekaanMerajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
 
Kelompok6
Kelompok6Kelompok6
Kelompok6
 

Pendidikan pendahuluan bela negara

  • 2. A. Pengertian Bela Negara Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang di jiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
  • 3. B. Unsur Dasar Bela Negara Unsur dasar bela negara yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Cinta Tanah Air 2. Kesadaran Berbangsa & bernegara 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara 4. Rela berkorban untuk bangsa & negara 5. Memiliki kemampuan awal bela negara C. Dasar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara“. dan “Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang”. Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
  • 4. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara: 1. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. 2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. 3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara Rl. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. 4. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. 5. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. 6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. 7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tenteng Pertahanan Negara.
  • 5. D. Pentingnya Masyarakat Memiliki Jiwa Bela Negara. Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawas yang cukup ketat. Dimana pengawas tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia. Bila hanya mengandalkan TNI/Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik-cabik oleh bangsa lain. Dengan adanya bela negara kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling ber-Bhineka Tunggal Ika. Sikap bela negara terhadap bangsa Indonesia merupakan kekuatan Negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.
  • 6. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap dan prilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan Negara lebih meyakini dan lebih dalam. Dalam sikap bela negara kita hendaknya mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di negara kita, tidak mungkin kita tunjukan sikap bela negara yang bersifat keras seandainya situasi keamanan nasional terkendali.
  • 7. Menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar sudah merupakan salah satu sikap bela negara dalam sekala kecil. Mentaati peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Bahkan menyanyikan lagu bela negara yang diciptakan oleh Dharma Oratmangun atau mengenang hari bela negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 adalah salah satu bentuk bela negara sekala kecil. Sehingga ketika kita sebagai warga negara sudah terbiasa melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik dan benar maka seandainya ada konfrontasi atau intervensi terhadap negara, kita akan peka menyikapinya bahkan dengan mengangkat senjata pun kita akan berani karena jiwa bela negara dalam diri kita sudah terlatih dan terbiasa.
  • 8. E. Peran Pendidikan Bela Negara. Peran Pendidikan Kesadaran Bela Negara Dalam Pertahanan Negara. 1. Ancaman Militer. Pertahanan negara dibangun untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentukan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, baik ancaman militer maupun non-militer. Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya yang berbunyi : “Presiden/Panglima Tinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagaian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau perang”. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.
  • 9. 2. Strategi Pertahanan Militer. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, serta bentuk dan besarnya ancaman aktual yang mengancam Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang- undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama, di dukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Tugas utama TNI adalah menghadapi ancaman militer, yang berbentuk agresi militer yang dilakukan suatu negara dengan tujuan menduduki sebagian atau seluruh wilayah NKRI. Meskipun TNI merupakan Komponen Utama pertahan negara, namum dalam menghadapi ancaman militer, khususnya agresi militer suatu negara, lapis diplomasi sebagai pertahanan non militer tetap menjadi pilihan sebagai lapis pertama untuk mencegah perang atau mengurangi dampak perang. Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer dihadapi dalam kerangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia.
  • 10. Bentuk ancaman militer yang dimaksud, antara lain, adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, sabotase, spionase, aksi teroryang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri, ancaman keamana di laut atau udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal. Strategi pertahan menghadapi ancaman militer yang berbentuk bukan agresi dihadapi dengan kekuatan TNI sebagai lapis pertahanan militer, baik secara matra atau secara gabungan salam susunan Tri-Matra Terpadu. Besarnya kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan bentuk, derajat, dan besaran ancaman yang dihadapi.
  • 11. 3. Pertahanan Non-Militer. a. Ancaman Non-Militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis ancaman non militer dibagi menjadi dua, pertama adalah ancaman yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya kesengajaan penyebaran penyakit sebagai bagian dari perang biologi. Kedua adalah ancaman non militer yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya penyebaran penyakit secara alamiah, baik epidemik maupun pendemik.
  • 12. Sifat ancaman non-militer harus dihadapi pulan dengan pendekatan non-militer, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan dukungan oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, sedangkan TNI sebagai pendukung.
  • 13. b. Dominasi Ancaman Non-militer di Era Globalisasi dan Strategi Menghadapi. Memasuki era globalisai yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi sebagaimana kita rasakan bersama saat ini, setidaknya telah mempengaruhi pola dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan suatu negara. Ancaman yang semula bersifat fisik (konvensional), yang biasanya juga dihadapi dengan kekuatan fisik (hard power), kini, telah berkembang menjadi multi dimensional (fisik dan non fisik) dengan dominasi ancaman yang bersifat non fisik, serta berasal dari luar dan dari dalam negeri. Jenis ancaman ini merupakan bentuk peperangan baru yang memanfaatkan perkembangan pesat teknologi informasi, termasuk perkembangan di bidang new composite material seperti kimia dan biologi.
  • 14. Bentuk perang di era globalisasi ini antara lain seperti perang informasi, perang ekonomi, perang budaya, politik bahkan perang peradaban. Di sinilah peranan soft power (kekuatan non-militer) menjadi sangat penting dan mengemuka dalam menghadapi ancaman perang diabad modern ini. Namun demikian, di sisi lain globalisasi juga memberikan dampak positif, antara lain ditandai dengan semakin eratnya hubungan antara bangsa di dunia, yang menciptakan suatu kesaling tergantungan antara negara-negara di dunia. Implementasi pendekatannya komprehensif dan integratif, karena pertahanan negara tidak cukup di dekati dari aspek militer semata, akan tetapi memerlukan pendekatan yang terpadu secara non militer dengan pendekatan secara militer, sebagai satu kesatuan pertahanan dengan senantiasa menyadarkan pada kesadaran bela negara setiap warga negara.
  • 15. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara pasal 7, bahwa sistem pertahanan negara adalah bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, dan dilaksanakan secara menyeluruh, total dan terpadu. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan dukungan oleh unsur- unsur lain dari kekuatan bangsa, termasuk mahasiswa, para intelektual Indonesia yang merupakan bagian dari civil society.
  • 16. c. Pertahanan Non-militer dan Pembinaannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 bahwa, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan di dukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Subtansi pasal tersebut merefleksikan bahwa pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan negara yang cakupannya tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga termasuk ke dalam fungsi lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan.
  • 17. Ancaman non-militer ditangani dengan pendekatan non-militer, sedangkan fungsi pertahanan militer dapat digunakan dalam kondisi tertentu sebagai unsur bantuan. Di sinilah esensi dari Sistem Pertahanan Semesta yang diwujudkan dengan keterlibatan lembaga pemerintahan diluar bidang pertahanan untuk memerankan fungsi pertahanan sipil dalam penanganan ancaman non-militer. Unsur-unsur pertahanan non- militer berada dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab setiap instansi pemerintahan di luar Kementrian pertahanan. Oleh karena itu, pembangunan postur pertahanan non-militer menjadi tanggung jawab seluruh Kementrian atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPND), yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Mentri Pertahanan.
  • 18. d. Peranan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan Negara. Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 penyelenggaraan pertahanan Negara, dapat dilakukan melalui pendidikan Kewarganegaraan; pelatihan dasar militer secara wajib; pengabdian sebagi prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; kewajiban manjadi Komponen cadangan; kewajiban menjadi komponen pendukung; dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kesadaran bela negara merupakan pendidikan dasar bela negara. Pendidikan dasar pada suatu negara lazimnya disebut Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang merupakan pendidikan dasar bela negara, dan merupakan bagian dari komponen sistem pertahanan negara sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer.
  • 19. f. Nilai- Nilai yang harus dibangun adalah Nilai-nilai kedaulatan, nilai kewilayahan, dan nilai keselamatan. a. Nilai Kedaulatan adalah nilai berkehendak secara merdeka tanpa tekanan dari siapa dan pihak manapun. Dalam negara demokrasi, kedaulatan berada ditangan rakyat. Intinya dalam negara demokrasi, penyelenggara negara menjalankan kekuasaannya setelah mendapat persetujuan rakyat. Nilai kedaulatan rakyat dapat dijabarkan kedalam subnilai antara lain : 1) nilai Pancasila; 2) nilai demokrasi; 3) nilai hak asasi manusia; 4) nilai kesejahteraan; 5) nilai kepemimpinan. b. Nilai Kewilayahan adalah ukuran batas ruang lingkup hidup negara berkedaulatan, batas mana negara berdinamika dengan warganya secara timbal balik dalam norma hukum yang disepakati. Menjaga keutuhan wilayah merupakan hal yang mutlak, karena dalam wilayah itulah kehidupan rakyat atau warga negara berlangsung dan tanpa wilayah, eksistensi bangsa tidak akan pernah terwujud.
  • 20. c. Nilai Keselamatan Bangsa adalah nilai keberlangsungan hidup bangsa di tengah persaingan antara bangsa memperebutkan sumber daya yang terbatas mengembangkan selisih keunggulan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  • 21. F. Pembinaan Kekuatan Pertahanan Non-militer Pertahanan negara non-militer harus dapat didudukkan dalam konteks sebagai bentuk diplomasi, pelayanan publik, meningkatkan daya saing dalam ekonomi, memperkuat ikatan sosial budaya, menjaga ketersedian pasokan energi dan jaminan beroprasinya sistem distribusinya secara baik, pelabuhan yang aman, bandara yang aman dan efisien, pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta jaminan keamanan sosial. Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002 pasal 1 titik 2, yang berbunyi “Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainya yang disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan total, terpadu, terarah dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulat negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman”.
  • 22. Kesemestaan yang merupakan sifat sistem pertahanan negara (total defence) dalam konteks pertahanan negara mempunyai dua fungsi, yaitu dalam bentuk Pertahanan militer (military defence) dan Pertahanan non militer (non military defence). Fungi pertahanan militer yang dilaksanakan oleh TNI meliputi fungi operasi militer perang dan operasi militer selain perang/other than war (OTW) untuk pertahahan non-militer dibentuk komponen cadangan dan komponen pendukung guna memperkuat komponen utama, sedangkan pertahanan sipil (civil defence) untuk menghadapi ancaman non-milite.
  • 23. G. Struktur Komponen Pertahanan Dalam menjaga kemampuan komponen pertahanan negara harus ada jaminan ketersedian strategi, alat utama sistem senjata, teknologi, industri, serta peralatan pendukung pertahanan lainnya. Pertahanan negara membutuhkan keahlian profesi dalam jangka waktu tertentu, sehingga kepadanya diwajibkan memenuhi panggilan untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesinya. Komponen pertahanan yang akan dibangun mencakup: 1) Komponen Utama, dengan membentuk Prajurit TNI baik wajib maupun sukarela. 2) Komponen Cadangan, dengan membekali warga negara dengan latihan dasar kemiliteran; Komponen Cadangan tidakhanya terdiri atas warga negara, tetapi juga juga berupa: sumber daya alam, buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat.
  • 24. H. Peranan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan Negara. Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 penyelenggaraan pertahanan Negara, dapat dilakukan melalui: pendidikan Kewarganegaraan; pelatihan dasar militer secara wajib; pengabdian sebagi prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; kewajiban manjadi Komponen cadangan; kewajiban menjadi komponen pendukung; dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kesadaran bela negara merupakan pendidikan dasar belanegara. Pendidikan dasar pada suatu negara lazimnya disebut Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang merupakan pendidikan dasar bela negara, dan merupakan bagian dari komponen sistem pertahanan negara sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer.
  • 25. I. Nilai Nilai–nilai yang harus dibangun adalah nilai-nilai kedaulatan, nilai kewilayahan, dan nilai keselamatan : a. Nilai Kedaulatan adalah nilai berkehendak secara merdeka tanpa tekanan dari siapa dan pihak manapun. Dalam negara kemokrasi, kedaulatan berada ditangan rakyat. Intinya dalam negara demokrasi, penyelenggara negara menjalankan kekuasaannya setelah mendapat persetujuan rakyat. Nilai kedaulatan rakyat dapat dijabarkan kedalam subnilai antara lain: 1) nilai Pancasila 2) nilai demokrasi 3) nilai hak asasi manusia 4) nilai kesejahteraan 5) nilai kepemimpinan
  • 26. b. Nilai Kewilayahan adalah ukuran batas ruang lingkup hidup negara berkedaulatan, batas mana negara berdinamika dengan warganyasecara timbal balik dalam norma hukum yang disepakati. Menjaga keutuhan wilayah merupakan hal yang mutlak, karena dalam wilayah itulah kehidupan rakyat atau warga negara berlangsung dan tanpa wilayah, eksistensi bangsa tidak akan pernah terwujud. c. Nilai Keselamatan Bangsa adalah nilai keberlangsungan hidup bangsa di tengah persaingan antara bangsa memperebutkan sumber daya yang terbatas mengembangkan selisih keunggulan. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  • 27. J. Norma. Norma diklasifikasikan menjadi dua, norma khusus dan norma umum. a. Norma Kedaulatan. 1. Norma Khusus berlaku pada lingkungan tertentu, misalnya norma dilingkungan Univesitas, norma di lingkungan Kementrian, aturan- aturan dalam perdangangan dan lain sebagainya. 2. Norma Umum adalah norma yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama, sebagai pedoman dan pengendali tingakah laku. Norma umum dibagi menjadi: a) Norma sopan santu dalam konteks kedaulatan berarti juga menghargai sesama warga bangsa dan manusia pada umumnya. b) Norma hukum dalam konteks kedaulatan hal ini melindungi kedaulatan telah disusun dalam bentuk UUD RI 1945 beserta peraturan perundang-undangan dibawahnya. c) Norma moral merupakan norma yang sulit dipahami, karena menyangkut hati nurani.
  • 28. b. Norma Kewilayahan. 1. Norma Khusus tampak dalam bentuk kearifan lokan dan sangat membantu dalam menjaga wilayah beserta lingkungannya, seperti hutan, dan sumber daya alam lainnya. 2. Norma Umum. a) Norma sopan santun dalam masyarakat Indonesia norma ini tampak dalam kebiasaan-kebiasaan seperti ucapan “permisi numpang lewat”, apabila hendak memasuki wilayah tempat tinggal atau kampung warga lain. b) Norma hukum secara huku wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan telah terlindungi dengan adanya hukum laut Internasional UNCLOS 1982, Deklarasi Juanda yang dipertegas dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU) No.4 Tahun 1960 yang diikuti peraturan pelaksanaaan mengenai lalu lintas damai kendaraan laut asing dalam bentuk peraturan pemerintah No.8 Tahun 1962.