1. Mandat
Mandat; adalah wewenang yang diberikan kepada mandataris (penerima mandat) dari mandans
(pemberi mandat) melaksanakan wewenang untuk dan atas nama mandans. Pada wewenang yang
diberikan dengan mandat, mandataris hanya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan KTUN untuk
dan atas nama mandans, dengan demikian tidak sampai ada pengalihan wewenang dari mandans kepada
mandataris. Oleh karena itu, tanggungjawab atas dikeluarkannya KTUN tersebut masih tetap ada pada
mandans, sehingga yang menjadi Tergugat apabila terjadi Sengketa Tata Usaha Negara adalah mandans
(Pemberi mandat).
man·dat n
1 perintah atau arahan yg diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) kpd seseorang
(beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dng kehendak orang banyak itu: kongres memberikan -- kpd
pengurus lama untuk meneruskan tugasnya;
2 kekuasaan untuk melakukan kewenangan kekuasaan dr suatu badan atau organ kekuasaan atas nama
badan atau organ kekuasaan tsb: MPR memberikan -- kpd Presiden untuk menjalankan kekuasaan
tertinggi negara;
3 instruksi atau wewenang yg diberikan oleh organisasi (perkumpulan dsb) kpd wakilnya untuk
melakukan sesuatu dl perundingan, dewan, dsb: organisasi itu telah memberikan -- kpd ketua untuk ikut
berunding;
4 surat perintah bayar: pegawai belum dapat menerima gaji krn -- nya belum ditandatangani oleh pejabat
yg berwenang;
5 perwakilan atas suatu wilayah yg diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; pemberian kekuasaan:
Jepang diberi -- untuk mengurus kepulauan bekas jajahan Jerman di Pasifik
a. Prosedur Pelimpahan
Dalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa kecuali dilarang tegas
b. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Tetap pada pemberi mandat
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi
Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu
d. Tata Naskah Dinas
a.n., u.b., a.p.

2. Delegasi
Delegasi; adalah wewenang yang diberikan dengan penyerahan wewenang dari delegans (pemberi
delegasi) kepada delegataris (penerima delegasi). Dalam hal ini, delegataris telah diberikan tanggung
jawab untuk mengeluarkan KTUN untuk dan atas nama delegataris sendiri, sehingga yang menjadi
Tergugat apabila terjadi Sengketa Tata Usaha Negara adalah delegataris (Penerima Delegasi).
de·le·ga·si /délegasi/ n
1 orang (orang) yg ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan (negara dsb) dl suatu perundingan
(musyawarah dsb); perutusan;
2 Dag penyerahan atau pelimpahan wewenang;
3 Adm pelimpahan wewenang;
-- wewenang penyerahan wewenang dr atasan kpd bawahan dl lingkungan tugas tertentu dng kewajiban
mempertanggung-jawabkannya kpd yg menugasi;
men·de·le·ga·si·kan v
1 melimpahkan wewenang;
2 menyerahkan uang (tt utang)
pen·de·le·ga·si·an n pemberian wewenang dan tanggung jawab kpd orang lain;
~ wewenang pelimpahan wewenang kpd bawahan untuk bertindak dl batas-batas tertentu
a. Prosedur Pelimpahan
Dari suatu organ pemerintahan kepada orang lain: dengan peraturan perundang-undangan
b. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi
Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas
„contrarius actus“
d. Tata Naskah Dinas
Tanpa a.n. dll (langsung)
Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, ten Berge, menyatakan bahwa syarat-syarat
delegasi antara lain:[17]
a.Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang
telah dilimpahkan itu.
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya
dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan
adanya delegasi.
d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta
penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang
penggunaan wewenang tersebut.