Glosarium Pemerintahan berisi definisi istilah-istilah terkait pemerintahan yang mencakup administrasi, perencanaan, lingkungan hidup, dan lembaga-lembaga pemerintahan.

1. Glosarium Pemerintahan
1 Administrasi Sistem pengaturan dan penyelenggaraan
Perencanaan perencanaan tata ruang serta realisasi rencananya;
system ini merupakan suatu proses dan prosedur
yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan,
swasta dan masyarakat yang terkait di wilayah
perencanaan, proses perencanaan dan pengaturan
pelaksanaan segala kegiatan atau tindakan yang
diperlukan untuk mengefektifkan atau
mengimplementasikan perencanaan; administrasi
perencanaan merupakan bagian yang sangat
penting diproses perencanaan dan realisasi rencana,
sehingga perlu dipahami oleh seorang perencana.
2 Afiliasi Hubungan antara seseorang atau badan hukum
dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum
lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari
mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau
kebijaksanaan dari orang yang lain atau badan
hukum yang lain, atau sebaliknya dengan
memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan
saham atau kebersamaan pengelolaan
perusahaan (Sumber : Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).
3 Aglomerasi Gabungan, kumpulan dua atau lebih pusat kegiatan,
tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan
dalam satu lokasi atau kawasan tertentu, dapat
berupa kawasan industri, permukiman,
perdagangan, dan lain-lain ( yang dapat saja
tumbuh melewati batas administrasi kawasan
masing-masing, sehingga membentuk wilayah baru
yang tidak terencana secara sempurna )
4 Akuisisi Pengambilalihan kepemilikan suatu bank. (Sumber
: Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan)
5 Akuntabilitas Merupakan salah satu prinsip dari sepuluh prinsip
Good Governance yang berarti meningkatkan
akuntabilitas para pengambil keputusan di
pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-
organisasi masyarakat dalam segala bidang kepada
masyarakat. (Hasil Seminar Nasional "Tata

2. Pemerintahan Kota yang Baik" Mei 2001)
6 Akuntabilitas Kinerja Merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
Instansi Pemerintah pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
(AKIP) keberhasilan/kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik. (Media Internal Ditjen Otda-Info Otda,
Nomor 1 Tahun 2001)
7 Amdal Regional Hasil analisis mengenai dampak penting suatu
usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap
lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan
ekosistem zona rencana pengembangan wilayah
sesuai rencana umum tata ruang daerah dan
melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi
yang bertanggung jawab.
8 AMPEK (Anak-Anak Terjemahan dari Children in Need Special
Yang Membutuhkan Protection (CNSP), sebagai komponen program
Perlindungan Khusus) ketiga dari program kerjasama RI-UNICEF periode
2001-2005 yang bertujuan untuk meningkatkan
perlindungan sosial dan hukum bagi anak usia 0-18
tahun yang beresiko terhadap semua bentuk
diskriminasi, kekerasan, eksploitasi,
penyalahgunaan dan penelantaran.
9 Analisis Dampak Telaahan secara cermat dan mendalam tentang
Lingkungan (ANDAL) dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau
kegiatan. (Sumber : Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)
10 Analisis Mengenai Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
Dampak Lingkungan usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada
(AMDAL) lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan / atau kegiatan. (Sumber : Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup).
11 Angka Harapan Hidup Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang
Waktu Lahir akan dicapai oleh sekelompok penduduk.(Sumber :
Menual Teknis Operasinal (MTO) Pengembangan
dan Pemanfaatan IPM dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda 1998).

3. 12 Area Pelayanan Dalam Istilah ini menyatakan area layanan suatu unit
Ilmu Perencanaan Kota kelembagaan, misal : area pelayanan sekolah SD
atau SMP atau SMA, Puskesmas, Kantor Pos, Pasar
dan lain sebagainya; misalnya juga suatu daerah
yang dilayani oleh suatu sistem angkutan umum.
13 Areal Pengusahaan Areal hutan yang telah dibebani Hak Pengusahaan
Hutan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri (Sumber : Keputusan Menteri Kehutanan
Ni. 523/KPTS-I/693 Tgl. 16 September 1993
tentang Pedoman Perlindungan Hutan di Areal
Pengusahaan Hutan).
14 ASIA (Analisis Situasi Suatu analisis yang bertujuan untuk melihat kondisi
Ibu dan Anak) obyektif tentang anak dan perempuan di
Kabupaten/Kota berdasarkan kelompok umur
sasaran dalam siklus kehidupan keluarga dan
dinaksudkan sebagai basis perencanaan program-
program pembangunan SDM Dini, yang dapat
dijadikan sebagai acuan oleh berbagai pihak yang
berkepentingan.
15 Asosiasi Usaha Stakeholders (lihat Stakeholders) dalam kebijakan
Berdasakan Topik usaha kecil dan menengah yang dibentuk
Tertentu berdasarkan suatu topik atau fungsi spesifik, seperti
asosiasi pengusaha, asosiasi wirausaha perempuan
atau asosiasi wira usaha muda. (Makalah
"Partisipasi Stakeholders : Teori dan Prakteknya di
Indonesia", pada Lokakarya Pertisipasi
Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik,
Depdagri, 2002).
16 Asosiasi Usaha Stakeholders (lihat Stakeholders) dalam kebijakan
Berdasarkan Sektor usaha kecil dan menengah yang cenderung lebih
Tertentu berorientasi pada isu nasional, meskippun mereka
memiliki basis regional yang kuat dalam kelompok
industri tertentu. Memformulasikan suatu agenda
lobi, mengakumulasikan keahlian khusus dan
membangun pelayanan spesifik begi anggotanya
jauh lebih mudah bagi suatu asosiasi sektor
tunggal. (Makalah "Partisipasi Stakeholders :
Teori dan Prakteknya di Indonesia", pada
Lokakarya Pertisipasi Masyarakat dalam
Perumusan Kebijakan Publik, Depdagri, 2002).
17 Asosiasi Usaha Lokal Stakeholders (lihat Stakeholders) dalam kebijakan
usaha kecil dan menengah yang lebih
memfokuskan diri pada pembangunan lokal dan isu

4. kebijakan, meskipun mereka memiliki struktur atas
pada tingkat regional dan nasional. Koperasi
merupakan salah satu contoh dari Asosiasi Usaha
Lokal. (Makalah "Partisipasi Stakeholders : Teori
dan Prakteknya di Indonesia", pada Lokakarya
Pertisipasi Masyarakat dalam Perumusan
Kebijakan Publik, Depdagri, 2002).
18 Backlog Pengeluaran yang sudah membebani rekening
khusus, akan tetapi belum diajukan
pertanggungjawabannya (sekaligus penggantian) ke
pemberi pinjaman.
19 Badan Kerjasama Wadah/forum kerjasama BUMD di seluruh
BUMD Seluruh Indonesia baik yang telah berbadan hukum atau
Indonesia (BKS- belum berbadan hukum dengan tujuan
BUMDSI) mengembangkan dan memberdayakan usaha
anggotanya.(Sumber : Kepmendagri No. 539.05-93
Tanggal 12-8-1997 tentang Kepengurusan BKS-
BUMDSI)
20 Badan Keswadayaan Suatu institusi masyarakat atau organisasi
Masyarakat (BKM) masyarakat warga di tingkat kelurahan yang
diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga,
untuk memenuhi kebutuhan atau memperjuangkan
kepentingan bersama, memecahkan persoalan
bersama, mentakan kepedulian bersama dengan
tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat
yang sama.(Sumber : Informasi Ringkas Program
PSKP, Dirjen Perumahan dan Permukiman, Dep.
Kimpraswil, 2001)
21 Badan Koordinasi Instansi pemerintah pusat yang menangani kegiatan
Penanaman Modal penanaman modal dalam rangka penanaman modal
(BKPM) dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing
(PMA).(Sumber : Rancangan Kepmendagri tentang
Pedoman Teknis Prosedur dan Mekanisme
Investasi Daerah).
22 Badan Perwakilan Desa Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-
(BPD) Undang Nomor 22 Tahun 1999. BPD merupakan
salah satu unsur pemerintah desa selain Kepala
Desa, BPD mempunyai 4 fungsi (1) mengayomi
adat istiadat; (2) membuat peraturan desa; (3)
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
serta (4) melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintah Desa.

5. 23 Badan Usaha Milik Perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh
Daerah (BUMD) atau Pemerintah Daerah yang modalnya untuk
Perusahaan Daerah seluruhnya atau untuk sebagian merupakan
(PD) kekayaan daerah yang dipisahkan. (Sumber : UU
No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan
Peraturan Pelaksanaannya)
24 Badan Usaha Milik Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum
Negara (BUMN) (Perum), Perusahaan Perseorangan Terbatas
(Persero) atau badan usaha lainnya yang dibentuk
dengan peraturan perundang-undangan
tersendiri. (Sumber : SKB Menteri Keuangan dan
Meneg PPN?Ketua BAPPENAS No.
48/KMK.012/1987 dan No. Kep. 004/Ket/1/1987
tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata
Usahaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri
Dalam Rangka Pelaksanaan APBN).
25 Bahan Berbahaya dan Setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi,
Beracun (B3) jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau
merusakkan lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup
lain. (Sumber : Undang-undang No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).
26 Bahu Jalan / Ambang (Struktur bagian dari jalan) yang berdampingan
Pengaman Jalan dengan jalur gerak untuk melindungi perkerasan,
menjamin, kebebasan samping dan menyediakan
ruang untuk tempat berhenti sementara, parkir dan
kadang-kadang dipakai oleh pejalan kaki atau
bersepeda.
27 Baku Mutu Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi
Lingkungan Hidup atau komponen yang ada atau harus ada dan atau
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya
dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup. (Sumber : Undang-undang No.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup).
28 Banaj Tanah/Lahan Lembaga yang membebaskan tanah/lahan
perkotaan diupaya membantu pengelolaan
(menyediakan dan mengendalikan penggunaan
tanah/lahan ruang kota sesuai rencana.
29 Bandara Lapangan dan gedung terminal, tempat pesawat
udara berangkat, mendarat dan parkir, singkatan

6. dari bandar udara
30 Bangunan Hidrolik/Air Bangunan, pengendali tingkat laku air akibat alami
atau buatan, untuk menanggulangi kekurangan air
waktu kemarau dan kelebihan waktu penghujan,
seperti waduk atau kolam air, bendungan dan
sebagainya.
31 Barang Negara Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang
dimiliki/dikuasau oleh instansi pemerintah pusat
yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban
anggaran pendapatan dan belanja negara serta
perolehan lain yang sah. (Sumber: Lampiran
Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 11
Tahun 2001)
32 Cagar Alam Kawasan suaka alam yang karena keadaan alam
mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan
ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu
dilindungi dna perekembangannya berlangsung
secara alami. (Sumber : Undang-Undang No. 5
Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya)
33 Cagar Biosfer Suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem unik,
dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi
yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan
dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan
pendidikan.(Sumber : Undang-undang No. 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya).
34 Capacity Building atau Pembangunan atau peningkatan
Pembangunan kemampuan (capacity) secara dinamis untuk
Kapasitas mencapai kinerja dalam menghasilkan out-put dan
out-come pada kerangka tertentu.(makalah
"Permasalah dalam Capacity Building Daerah",
Oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia,
2001).
35 Category Jenis pengeluaran dalam suatu proyek yang dibayar
oleh pinjaman/loan yang bersangkutan, misalnya
civil works, training, equipment dan sebagainya.
36 Commitment Fee Biaya yang dikenakan kepada peminjam atas dana
pinjaman yang sudah tersedia akan tetapi belum
ditarik.(Sumber : The World Bank, External Debt
Management, halaman 83).

7. 37 Corporate Plan BUMD Suatu pedoman bagi rencana pengembangan
BUMD yang mendasar, menyeluruh dan
berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu
yang disusun oleh BUMD yang bersangkutan
dengan memperhatikan potensi dan kendala yang
ada serta lingkungannya.(Sumber : Surat Mendagri
No. 690/448/PUMDA tanggal 6 Juli 2000 perihal
Pedoman Penyusunan Corporate Plan bagi
PDAM).
38 Crash Program Salah satu metode yang dijadikan azas
Method pemberdayaan masyarakat dalam realisasi program
dan kegiatan Pemerintah Daerah. Metide ini
mencakup upaya untuk melakukan keterpaduan
program-program pembangunan lintas sektoral
yang dimotori oleh instansi terkait. (Paduan
Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan
Masyarakat, Dirjen Bangda, T.A. 2000).
39 Currency Mata uang, valuta asing sebagai alat bayar yang
diterima oleh semua negara.
40 Daerah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional
41 Daerah Aliran Sungai Suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat
(DAS) alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya
yang melalui daerah tersebut di fungsinya untuk
menampung air yang berasal dari air hujan dan
sumber-sumber air lainnya yang penyimpanannya
serta pengalirannya dihimpun dan ditata
berdasarkan hukum-hukum alam sekelilingnya
demi kesinambungan daerah tersebut; daerah
sekitar sungai, meliputi punggung bukit atau
gunung yang merupakan tempat sumber air dan
semua curahan air hujan yang mengalir ke sungai,
sampai daerah dataran dan muara sungai.
42 Daerah Inti Daerah yang mempunyai ciri potensi pertumbuhan
ekonomi tinggi.
43 Daerah Khusus Daerah-daerah yang berdasarkan amanat GBHN
1999 perlu ditangani secara khusus dalam rangka
menuntaskan gejolak konflik yang mengarah pada
disintegrasi dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yakni Aceh, Papua, Maluku

8. dan Maluku Utara.
44 Daerah Wilayah yang dilindungi dan dipelihara untuk
Konservasi/Lindung mencegah kerusakan atau kemunduran berat atau
kemusnahan akibat perkembangan ekonomi sosial
atau fisik; daerah yang memuat sekelompok
bangunan dengan bentuk arsitektur atau latar
belakang sejarah yang berarti atau penting, yang
oleh pemerintah dilindungi dan dipelihara untuk
mencegah kerusakan atau kemusnahan.
45 Efective Date Tanggal dimana suatu naskah perjanjian mulai
mengikat semua pihak dan pada saat itu pula
penarikan dana dapat dilakukan.(Hasil Seminar
Nasional "Tata Pemerintah Kota yang Baik "Mei
2001).
46 Efektifitas dan Efisiensi Salah satu prinsip dan sepuluh prinsip Good
Governance yang berarti memberikan pelayanan
pada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya
dengan menggunakan segala sumber daya secara
optimal (Hasil seminar Nasional "Tata
Pemerintahan Kota yang Baik Mei 2001)
47 Ekologi Hubungan timbal balik antara kelompok organisasi
dengan lingkungannya.(Sumber : Kamus
Kehutanan Edisi Pertama 1989).
48 Ekosistem Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan utuh menyeluruh dan saling
mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan
stabilitas dan produktivitas lingkungan
hidup. (Sumber : Undang-undang No. 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).
49 Ekosistem Sumber Suatu hubungan timbal balik antara unsur-unsur
Daya Alam Hayati dalam alam baik hayati maupun non hayati yang
saling tergantung dan pengaruh
mempengaruhi. (Sumber : Undang-undang No. 23
Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan
Ekosistemnya).
50 Eksploitasi Kegiatan yang meliputi pengeboran sumur produksi
dan injeksi untuk mencapai target kapasitas
produksi, pembangunan fasilitas lapangan panas
bumi untuk pembangkit tenaga listrik.
51 Eksplorasi Kegiatan penyelidikan geologi, geokimia, geofisika
dan landaian suhu yang apabila diintegrasikan pada

9. suatu daerah panas bumi dapat menghasilkan uap
atau fluida melalui pengeboran sumur eksplorasi
untuk mengetahui tingkat cadangan mungkin &
tingkat cadangan terbukti.
52 Fasilitas / Sarana Bangunan atau ruang terbuka; istilah umum dipakai
untuk menunjuk kepada suatu unsur penting di aset
pemerintah atau pemberian jasa pelayanan pada
umumnya; jaringan dan/atau bangunan-bangunan
yang memberi pelayanan dengan fungsi tertentu
kepada masyarakat maupun perorangan berupa
kemudahan kehidupan mesyarakat; di perkotaan
lebih rumit dan di luar kota lebih langka; misal :
bangunan-bangunan kesehatan, peribadatan,
pendidikan pemerintahan, sarana transportasi
umum dan sebagainya.
53 Fasilitas Kenyamanan Bangunan atau ruang, memberi kenyamanan di
lingkungan tempat seseorang bertempat tinggal,
bekerja dan bersantai; hal ini termasuk aspek
lingkungan perkotaan, misal penambilan kota yang
estetis, menyenangkan dan memberikan
kenyamanan yang ditawarkan oleh lingkungan
perkotaan, yang menjadi pusat informasi
akomodasi, dengan cat, bahwa maknanya
dikhususkan pada fungsinya bukan pada
bangunannya
54 Fasilitas Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah dan atau
Komunitas/Lingkungan masyarakat yang diperlukan serta digunakan oleh
orang banyak, misal : jalan, sekolah, pasar,
perpustakaan umum, taman, pusat pelayanan
kesehatan, kantor pos, polisi dan pemadam
kebakaran, juga fasilitas-fasilitas yang secara
nirlaba dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan
atau badan hukum misal : gereja, masjid, surau,
langgar, lapangan olah raga (padanan kata =
fasilitas lingkungan).
55 Fasilitator Desa (FD) Anggota masyarakat yang dipilih dalam proses
musyawarah desa dan dianggap mampu
memotivasi dan menyelenggarakan diskusi
mengenai pengembangan potensi suatu sektor
(hamparan).(Sumber : Panduan Teknis
Administrasi Desa, Tim Koordinasi P2D Pusat,
2002).
56 Fasilitator Kecamatan- Pejabat dari kantor kecamatan yang membidangi

10. 1 (FK-1) tugas pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi
pelaksanaan P2D khususnya terkait dengan aspek
kelembagaan dan partisipasi masyarakat.(Sumber :
Panduan Teknis Administrasi Desa, Tim
Koordinasi P2D Pusat, 2002).
57 Fasilitator Kecamatan- Personil yang bertugas untuk mendampingi,
2 (FK-2) membantu kelancaran kegiatan P2D di tingkat
Kecamatan, dilakukan sesuai dengan ketentuan
P2D. (Sumber : Panduan Teknis Administrasi
Desa, Tim Koordinasi P2D Pusat, 2002).
58 Flat Hunian yang berada pada satu lantai dan
merupakan bagian dari bangunan rumah bertingkat.
59 Foreign Expenditure Pengeluaran dalam mata uang di luar negeri
peminjam untuk barang-barang/jasa yang suplai
dari negara lain.(Sumber : The World Bank,
Disburnement Handbook, halaman 19).
60 Forum Lintas Pelaku Forum terbuka skala Kabupaten (dan juga
(FLP) provinsi), yang berfungsi sebagai salah satu sarana
kontrol publik. Pada hakekatnya siapapun yang
berkepentingan dengan Jaringan Pengaman Sosial-
Penanggulangan Kemiskinan (JPS-PK) bisa ikut
serta dalam forum ini. FLP ini sama dengan SPM
(lihat Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat),
namun SPM skala lebih kecil yaitu di tingkat
desa.(Bahan-bahan Materi TOTMASI, Sekretariat
PMP3, Ditjen Bina Bangda Depdagri, Tahun
2000).
61 Garis Batas garis demarkasi yang mengindikasikan suatau
Kemiskinan keluarga dianggap miskin atau tidak. Berdasarkan
kriteria BPS, sesorang atau keluarga dianggap
berada di bawah garis kemiskinan jika setiap
anggota keluarga mengkonsumsi rata-rata kurang
dari 2100 kal. (indeks Pembangunan Regional,
Ditjen Bina Bangda Departemend Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah, 2001)
62 Garis Sepadan garis batas dalam mendirikan dalam suatu persil
Bangunan atau petak yang tidak boleh dilewatinya; garis ini
bisa membatasi fisik bangunan kearah depan,
belakang atau pun samping.
63 Gerakan Koperasi Keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan
perkoperasian yang bersifat terpadu menuju

11. tercapainya cita-cita bersama koperasi. (Sumber :
Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian).
64 Good Governance Suatu tata pemerintahan atau Governance (lihat
(Tata Pemerintahan Governance/Tata Pemerintahan) yang mendasarkan
yang Baik) diri pada prinsip-prinsip (yang kemudian dikenal
dengan "Sepuluh Prinsi Tata Pemerintahan yang
Baik"), antara lain : Partisipasi, Penegakan Hukum,
mewujudkan adanya penegakan huum dan
kepastian hukum yang adil Transparansi,
Responsivness/Tanggap, Kesetaraan, Visi Strategis,
Efektifitas dan Efisiensi, Profesionalisme,
Ekuntabilitas dan Pengawasan. (Hasil Seminar
Nasional "Tata Pemerintahan Kota yang baik" Mei
2001).
65 Governance (Tata Suatu mekanisme interkasi para pihak terkait yang
Pemerintahan) berada di lembaga pemerintahan, legislatif dan
masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok
(perusahaan, asosiasi, LSM dan lain-lain) untuk
bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan
yang berkaitan dengan manajemen pembangunan
dalam suatu wilayah hukum atau administratif
tertentu.(Hasil Kesepakatan Bersama antara
Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia).
66 Governanse Finanse Sistem pengumpulan data statistik keuangan
Statistic (GFS) mengenai kegiatan pemerintahan yang
berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan
negara, dalam format yang sesuai untuk analisa
ekonomi dan dapat diterima secara
internasional.(makalah "Sistem Akuntansi
Pemerintahan", oleh Mulia P. Nasution,
Departemen Keuangan Republik Indonesia).
67 Government Finance Terbitan Tahunan dari statistik keuangan mengenai
Statistic Yearbook kegiatan pemerintahan (lihat Government Finance
(GFSY) Statistic - GFS) yang berhubungan dengan
transaksi-transaksi keuangan negara.(makalah
"Sistem Akuntansi Pemerintahan', oleh Mulia P.
Nasution, Departemen Keuangan Republik
Indonesia).
68 Grant atau Hibah Luar Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa
Negeri maupun dalam bentuk barang ataupun dalam
bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar

12. negeri yang tidak perlu dibayar kembali. (Sumber :
SKB Menteri Keuangan dan Meneg PPN/Ketua
BAPPENAS Nomor 48/KMK.012/1987 dan Nomor
Kep. 004/Ket/1/1987 tentang Tata Cara
Pelaksanaan dan Penata Usahaan Pinjaman dan
atau Hibah Luar Negeri Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN).
69 Guarantee Fee Sejenis biaya atas dikeluarkannya jaminan kredit
ekspor yang harus ditanggung oleh penerima kredit
ekspor.(Sumber : SKB Menteri Keuangan dan
Meneg PPN/Ketua BAPPENAS Nomor
185/KMK.03/1995 dan Nomor Kep. 031/Ket/5/1995
tentang Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan ?
Penata Usahaan dan Pemantauan Pinjaman /
Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan
APBN).
70 Gugus Kepulauan Kumpulan dari pulau-pulau yang saling berdekatan
yang terdiri dari berbagai tipe dan ukuran yang
mempunyai ikatan/hubungan satu dengan yang lain.
71 Habitat Lingkungan tempat tinggal khas bagi seseorang
atau kelompok masyarakat; (biologi) tempat hidup
organisme tertentu, tempat hidup yang alami (bagi
tumbuh-tumbuhan dan hewan), lingkungan
kehidupan asli, (geografi) tempat kediaman atau
kehidupan tumbuhan, hewan dan manusia dengan
kondisi tertentu pada permukaan bumi
72 Hak Atas Ruang Hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang
daratan, ruang lautan dan ruang udara.(Sumber :
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun
1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di
Daerah).
73 Hak Guna Bangunan Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
(HGB) bangunan di atas tanah yang bukan miliknya
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun,
orang atau badan hukum yang mempunyai hak
guna bagunan luas serta keadaan bangunan-
bangunan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang
dengan waktu paling lama 20 tahun, HGB dapat
beralih dan dialihkan kepada pihak lain (UPA60);
HGB dapat diberikan kepada warga Indonesia dan
badan hukum yang didirikan menurun hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

13. 74 Hak Lintas Damai Hak yang diberikan kepada semua jenis kapal asing
untuk berlayar melewati laut teritorial dan perairan
suatu negara yang tidak mengganggu kedamaian,
ketertiban umum dan keamanan negara yang
dilaluinya.
75 Hak Lintas Transit Hak yang diberikan kepada semua jenis kapal asing
untuk berlayar melewati selat yang digunakan
untuk pelayaran Internasional secara cepat dan
tidak terputus, dari satu bagian ZEE atau laut lepas
meuju kegian dari ZEE atau laut lepas.
76 Hak Pakai Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau
tanah milik orang lain; yang memberi wewenang
dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala
sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan perundangan dapat diberikan selama
jangka waktu tertentu atau selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan
cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian
jasa apapun (UPA60).
77 Iklim Usaha Kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah berupa
penetapan berbagai peraturan perundang-undangan
dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan
sosial ekonomi, agar masyarakat memperoleh
kesempatan yang sama dan dukungan berusaha
yang seluar-luasnya terutama bagi usaha kecil
sehingga berkembang menjadi tangguh dan
mandiri. (Sumber Undang-Undang No.9 Tahun
1995 tentang Usaha Kecil).
78 Impoverishment Suatu proses yang aktif yang memusnahkan akses
masyarakat pada banyak pilihan atau proses
pelemahan dalam berbagai sektor, ekonomi,
ekologi, sosial, politik, budaya dan mengenai pada
mayoritas masyarakat kita.(Makalah oleh Ir. Sutan
Hidayatsyah, M. Sp., dalam Seminar Nasional
tentang Penguatan Komunitas sebagai Pilar
Pembangunan, April 2002).
79 Indeks Gini Suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 sampai
angka 1. koefisien tersebut menjelaskan kadar

14. kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapat
nasional. Semakin kecil koefisinnya, pertanda
semakin baik distribusi pendapatan
nasionalnya.(Indeks Pembangunan Regional,
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
2001).
80 Indeks Pembangunan Suatu alat yang dapat dipergunakan untuk
Manusia mengukur aspek-aspek yang relevan dengan
pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah
sebagai indeks komposit yang secara generic terdiri
dari 3 komponen utama, yaitu : 1. Kawasan
Pemerintah; 2. Perkembangan Wilayah; 3.
Kebudayaan Masyarakat. (Sumber : Makalah
Deputy Regional dan Sumber Daya Alam Pada
Konasbang 2001).
81 Indikator Ukuran kwantitatif atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran
atau tujuan yang telah ditetapkan. (Sumber : Proyek
Pengembangan Program Transmigrasi dan PPH
Tahun 2001).
82 Jalan Salah satu prasarana perhubungan yang berperan
penting untuk mempermudah arus
transportasi.(Sumber : Kamus Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Kamus Data Perumahan dan
Pemukiman tahun 1997).
83 Jalan Akses Desa Jalan yang menghubungkan antara satu desa
dengan jalur atau tempat lainnya, misalnya; Jalan
raya, jalan desa lainnya dan sebagainya. (Sumber :
Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.
10/KPTS/1994)
84 Jalan Desa Jalan lingkungan dalam suatu desa yang menjadi
jalur-jalur lalu lintas untuk mendukung kegiatan di
dalamnya.(Sumber : Keputusan Menteri
Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan
No. 36/MEN/1995, Kamus Data Perumahan dan
Permukiman Tahun 1997).
85 Jalan Lingkungan Jalan yang sirinya berperan sebagai penghubung
lalu lintas dalam suatu lingkungan.
86 Jalan Penghubung Jalan yang merupakan peran penghubung antara
satu tempat dengan suatu tempat/lokasi

15. lainnya. (Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kamus Data Perumahan dan Permukiman Tahun
1997).
87 Jalan Utama Jalan yang penting dan utama bagi arus
transportasi. (Sumber : Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka Kamus Data Perumahan
dan Permukiman Tahun 1997).
88 Kabupaten Partnership Kemitraan (lihat Program Kemitraan bagi
for Local Economic Pengembangan Ekonomi Lokal - KPEL) pada
Development tingkat Kabupaten yang berfungsi untuk
(KAPLED) merumuskan kebijakan-kebijakan atau rencana
tindak bagi pengembangan cluster suatu komoditas
yang lebih spesifik dan berdampak langsung pada
kelompok-kelompok spesifik. Anggota KAPLE
adalah pemerintah dan swasta di wilayah
Kabupaten / Kota serta wakil kelompok
masyarakat. (Definisi: Bappenas, UNDP, UN
Center for Settlements).
89 Laporan Kegiatan Laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan
Penanaman Modal perusahaan penanaman modal
(LKPM)
90 Macro Community Salah satu metode yang dijadikan azas
Development Method pemberdayaan masyarakat dalam realisasi program
dan kegiatan Pemerintah Daerah. Metode ini
berupaya memperluas wawasan aparat Pemda
dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap
konsep: (1) pembangunan berlandaskan pada
kemampuan masyarakat; (2) penciptaan Community
Center sebagai basis perencanaan pembangunan;
dan (3) peningkatan partisipasi komunitas
masyarakat. (Panduan Pemerintah Daerah dalam
Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen Bangda, TA
2000)
91 Naskah Perjanjian Suatu naskah perjanjian atau suatu naskah lainnya
Luar Negeri(NPLN) yang merupakan kesepakatan mengenai pinjaman
atau hibah luar negeri yang ditandatangani oleh
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemberi
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN). (Sumber :
SKB Menteri Keuangan dan Meneg PPN/Ketua
BAPPENAS Nomor 48/KMK.012/1987 dan Nomor
Kep. 004/Ket/1987 tentang Tata Cara Pelaksanaan
dan Penata Usahaan Pinjaman dan atau Hibah
Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN).

16. 92 Obligasi Pinjaman yang diperoleh dari penertiban surat
utang.
93 PAP (Pembinaan dan Dana yang bersumber dari APBN atau APBD yang
Administrasi Proyek) digunakan untuk kegiatan administrasi, pembinaan,
pemantauan dan pengendalian program.
94 Rapat Koordinasi Forum musyawarah/rapat koordinasi, sosialisasi,
Pembangunan pengambilan dan perumusan keputusan mulai dari
(Rakorbang) tingkat desa sampai tingkat nasional dan dianggap
sebagai mekanisme Pedoman Penyusunan
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di
Daerah. Istilah Rakorbang pada tiap tingkatan
antara lain (1) Tingkat Desa/Kelurahan dalam
Musbangdes, (2) Tingkat Kecamatan dalam
UDKP (lihat UDKP), (3) Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Musyawarah Pembangunan Daerah Tk. II
(Musbangda II), (4) Tingkat Propinsi pada
Musbangda I, (5) antar wilayah pada Konregbang,
dan (6) Tingkat Nasional pada Konasbang.
95 Sarana Lingkungan Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk
menyelenggarakan dan pengembangan kehidupan
ekonomi, sosial dan budaya.(Sumber : Undang-
Undang RI No.24 Tahun 1992 tentang Tata
Ruang).
96 Taman Hutan Raya Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi
tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan,
jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan
bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,
pendidikan, menunjang budidaya, budidaya
pariwisata dan rekrasi. (Sumber Undang-Undang
No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya)
97 Unit Daerah Kerja Merupakan Rapat Koordinasi Pembangunan
Pembangunan (UDKP) (Rakorbang) di tingkat Kecamatan. UDKP sangat
strategis sebagai wahana warga masyarakat untuk
proses-proses pengambilan keputusan tentang
kegiatan yang akan dilakukan, wahan sosialisasi
dan penyebaran informasi tentang latar belakang,
manfaat, sasaran dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan progarm pembangunan prasarana perdesaan
berbasis pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa
tahapan UDKP, antara lain (1) UDKP-1 merupakan
tahapan sosialisasi dan kesepakatan kerja; (2)
UDKP-2 merupakan tahap penyusunan dan

17. kesepakatan atas Rencana Strategis Kecamatan; (3)
UDKP-3 merupakan tahapan penyusunan Progaram
Investasi Kecamatan (PIK); (4) UDKP-4
merupakan tahapan penetapan bentuk pelaksanaan
tahun berikutnya. (Panduan Pelaksanaan P2D T.A
2001 - 2003, TIM Koordinasi Pusat P2B)
98 Vicious Circle of Diterjemahkan sebagai lingkaran setan kemisikinan
Poverty and dan keterbelakangan adalah kondisi suatu
Backwardness masyarakat yang berada dan sulit untuk keluar dari
kemiskinan dan penyebab kemiskinan itu sendir.
Produktifitas rendah; Pendapatan Rendah;
Pendapatan Nasional Rendah; lemahnya
infrastruktur pendukung investasi; Sempitnya
lapangan kerja; Pengangguran; daya beli dan daya
motivasi kerja yang rendah; dan akhirnya kembali
pada rendahnya produktivitas. Strategi mengatasi
masalah kemiskinan tersebut adalah dengan
memotong siklus melalaui peningkatan di bidang
sarana fisik dan SDM, yang bermuara pada
tergeraknya investasi dari dalam dan menarik
investasi dari luar. (Makalah "Konsepsi, Strategi
dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Cepat
Tumbuh dan Kumuh", Direktorat Permukiman dan
Perumahan, Bappenas, 2002)
99 Wilayah Ruang yang merupakan kesatusan geogrofis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administrasi dan/atau aspek fungsional.(Sumber :
Undang-Undang No.24 tahun 1992 tentang Tata
Ruang)
100 Zona Ekonomi Bagian dari laut lepas berupa suatu jalur laut yang
Eksklusif (ZEE) terletak di luar dan berdampingan dengan laut
teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut
diukur dari garis pangkal.