Penanaman Modal di Bidang Perdagangan - BKPM

Invest in remarkable indonesia Invest in
indonesia Invest in remarkable indonesia
PENANAMAN MODAL
DI BIDANG USAHA PERDAGANGAN
indonesia Invest in remarkable indonesia
Invest in remarkable indonesia Invest in oleh Kasubdit Perizinan Sektor Primer & Tersier
indonesia remarkable indonesia
able indonesia Invest
Invest in Makassar, 08 Mei 2012

Invest in remarkable indonesia Invest in © 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Topik Bahasan

I. DASAR HUKUM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN

II. PRINSIP DASAR PELAYANAN PENANAMAN MODAL

III. PEDOMAN DAN TATA CARA PENANAMAN MODAL

IV. ASPEK TEKNIS PENANAMAN MODAL

V. FASILITAS PENANAMAN MODAL

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
2

I. Dasar Hukum Perizinan Penanaman Modal
di Bidang Perdagangan

3

Dasar Hukum Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan

KEBIJAKAN DASAR PELAYANAN

 UU Penanaman Modal – UU No. 25 Tahun 2007  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang
Penanaman Modal
 Daftar Negatif Investasi – PerPres No.36 Tahun
2010  Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi
 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 (PTSP) Secara Elektronik (SPIPISE)
 Peraturan Menteri Perdagangan No. 1/M-
Dag/Per/1/2012 mengenai pelimpahan  Mekanisme baru perizinan penanaman modal
kewenangan di bidang perdagangan kepada (PerKa BKPM No. 12 tahun 2009)
Kepala BKPM

 Peraturan Sektoral terkait antara lain:
• Permendag No. 36/2007 jo. No. 46/2009
(SIUP)
• Permendag No. 14/2006 (SIUJS)
• Permendag No. 33/2008 (SIUP4)
• Permendag No. 10/2006 jo. No. 28/2010
(SIUP3A)

4

II. Prinsip Dasar Pelayanan Penanaman Modal

5

Prinsip Dasar Pelayanan Penanaman Modal

PRINSIP DASAR: Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

 Perlakuan yang sama
 Tidak mensyaratkan modal minimum
 Jaminan untuk melakukan repatriasi modal dan keuntungan
 Jaminan kepastian hukum
 Penyelesaian sengketa
 Kemudahan investasi: pemberian fasilitas dan pelayanan perizinan, serta informasi

6

Daftar Negatif Investasi – PerPres No.36 Tahun 2010

DAFTAR BIDANG USAHA YANG BERSYARAT

 Tertutup mutlak ( asing )
 Dicadangkan untuk UMKMK
 Kemitraan
 Kepemilikan modal asing
 Lokasi tertentu
 Perizinan khusus
 Modal dalam negeri 100%
 Kepemilikan modal asing serta lokasi
 Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
 Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
 Persyaratan kepemilikan modal asing dan /atau lokasi bagi penanam modal dari negara-
negara ASEAN

7

III. Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal

8

Maksud dan Tujuan - Prinsip Dasar Pelayanan

MAKSUD DAN TUJUAN PRINSIP DASAR PELAYANAN

 Panduan bagi para penyelenggara PTSP di  MUDAH : alur proses penyelesaian
bidang Penanaman Modal, para penanam permohonan sederhana dalam
modal, serta masyarakat pengertian mudah dipahami

 Terwujudnya kesamaan dan keseragaman  CEPAT : waktu proses penyelesaian
prosedur dan proses penyelesaian permohonan singkat
permohonan

 Memberikan gambaran umum dan  TEPAT : kesesuaian produk dengan
kepastian waktu penyelesaian permohonan ketentuan peraturan
perundangan

 AKURAT : pemberian fasilitas impor mesin,
barang dan bahan sesuai dengan
kebutuhan produksi

 TRANSPARAN
& AKUNTABEL : alur proses penyelesaian
permohonan jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan

9

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahapan Investasi secara umum
TAHAPAN
PERSIAPAN Penanam
Modal 1a Pendaftaran PM
1 3
Permohonan
Pengajuan Akta
Izin Prinsip
Pendirian
Perusahaan Notaris Izin Pendaftaran Izin Prinsip
1b Pendaftaran PM
2
Pengajuan Kemen.
Pengesahan Hukum &
Badan Hukum HAM 1c Pendaftaran PM

TAHAPAN 4 Izin Pelaksanaan
KONSTRUKSI 1. Izin Lokasi
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin UUG/HO
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dll
5 Fasilitas Non Fiskal
1. API-P
2. RPTKA/TA.01/IMTA
6 Fasilitas Fiskal
1. SP Pabean Barang Modal
2. Usulan Fasilitas PPh Badan

TAHAPAN 7 8
Permohonan Izin Usaha Fasilitas Fiskal
KOMERSIAL SP Pabean Bahan Baku 10
Izin Usaha
10

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahapan Investasi di Bidang Perdagangan
TAHAPAN
PERSIAPAN Penanam
Modal 1a Pendaftaran PM
Pengajuan Akta
Pengajuan Akta
Pendirian 1
1b Pendirian
Perusahaan
Perusahaan
Notaris
Pengajuan 2a Izin Pendaftaran
Pengesahan 2 Pendaftaran PM
Pengajuan
Badan Hukum
2b Pengesahan
Kemen.
Badan Hukum
Hukum &
HAM
3 Pendaftaran PM

TAHAPAN 4 Izin Pelaksanaan
REALISASI 1. Izin Lokasi
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin UUG/HO
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dll

5 Fasilitas Non Fiskal
1. API-P
2. RPTKA/TA.01/IMTA

TAHAPAN 7
KOMERSIAL Permohonan Izin Usaha 11
Izin Usaha
11

IV. Aspek Teknis Penanaman Modal

12

Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010

13

Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010… (lanjutan)

14

Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010… (lanjutan)

15

Penilaian Teknis “Pendaftaran Penanaman Modal”

Persyaratan Aspek Teknis
Rekaman paspor untuk pemohon WNA Periksa nama, tanda tangan dan masa berlaku paspor
Rekaman AOA untuk pemohon perusahaan Periksa asal negara
asing

Rekaman KTP untuk pemohon WNI Periksa nama, tanda tangan dan masa berlaku KTP

Rekaman Akta & perubahan serta Periksa susunan dan komposisi penyertaan dalam modal
pengesahan dari KEMKUMHAM untuk perseroan dan susunan direksi
pemohon perusahaan PMA/PMDN
Rekaman NPWP untuk pemohon WNI atau Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor yang terdapat
perusahaan PMA/PMDN dalam NPWP

Permohonan diatas materai  Periksa tandatangan seluruh pemohon (bila perusahaan
belum berbadan hukum)
 Periksa tandatangan direksi perusahaan (bila perusahaan
sudah berbadan hukum)
Surat Kuasa bermeterai cukup Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara
langsung oleh direksi perusahaan dan dilegalisasi

16

Penilaian Teknis “Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan”
Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Untuk permohonan yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas
impor barang dan bahan.
Rekaman akta pendirian &  Periksa nama perusahaan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan
perubahannya serta pengesahan dari pendirian perusahaan, modal perseroan dan susunan pemegang
KEMKUMHAM saham (komposisi saham).
 Sesuaikan penandatangan aplikasi permohonan dengan susunan
direksi.
 Periksa apakah Akta telah disahkan oleh Kemkumham.
Rekaman Pendaftaran /Izin Prinsip Periksa kesesuaian data perusahaan dalam permohonan dengan
Penanaman Modal data dalam Pendaftaran/Izin Prinsip PM.
Rekaman NPWP Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor yang terdapat dalam
NPWP.
Rekaman HGU/HGB/Sewa Menyewa  Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh perusahaan.
Lahan & Bangunan Pabrik  Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh yang menyewakan.

Rekaman IMB  Periksa kesesuaian IMB dengan pemilik tanah dan peruntukan
bangunan.
 Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa
berlaku sewa

17

Penilaian Teknis “Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan “….. (lanjutan)
Rekaman UUG/HO/SITU  Periksa kesesuaian nama perusahaan dan lokasi perusahaan.
 Periksa masa berlakunya.
Rekaman LKPM periode terakhir Digunakan sebagai acuan untuk penilaian permohonan bagi
perusahaan.
Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan Periksa kesesuaian nama perusahaan, lokasi dan kegiatan usaha
pengesahan/persetujuan dari dinas LH yang tercantum dalam AMDAL/UKL-UPL dengan yang dimohonkan
setempat serta instansi yang memberikan pengesahan/persetujuan
Persyaratan lain sebagaimana diatur Disesuaikan dengan bidang usaha yang memiliki persyaratan
dalam peraturan instansi teknis terkait tambahan
dan/atau peraturan daerah
langsung oleh direksi perusahaan

18

Penilaian Teknis “Izin Usaha Perubahan”

Perubahan Alamat dan Lokasi Proyek :

Rekaman akta pendirian &  Periksa nama perusahaan, tempat kedudukan untuk alamat dan
perubahannya serta pengesahan dari lokasi terbaru.
KEMKUMHAM  Periksa apakah Akta telah disahkan oleh Kemkumham.
Rekaman Izin Usaha Periksa izin usaha.
Rekaman NPWP terbaru Periksa nama, alamat perusahaan terbaru dan nomor yang
terdapat dalam NPWP.
Rekaman HGU/HGB/Sewa Menyewa  Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh perusahaan.
Lahan & Bangunan Pabrik  Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa
berlaku sewa.
Rekaman IMB/Perjanjian Sewa  Periksa kesesuaian IMB dengan pemilik tanah dan peruntukan
Menyewa terbaru bangunan.
 Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa
berlaku sewa.
Rekaman LKPM periode terakhir Digunakan sebagai acuan untuk penilaian permohonan bagi
perusahaan
Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL Periksa kesesuaian nama perusahaan,lokasi dan kegiatan usaha
terbaru dan pengesahan/persetujuan yang tercantum dalam AMDAL/UKL-UPL dengan yang dimohonkan
dari LH serta instansi yang memberikan pengesahan/persetujuan

19

V. Fasilitas Penanaman Modal

20

Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal

JENIS PERSETUJUAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS FISKAL DAN NON-FISKAL

 Angka Pengenal Importir (API)
 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 Surat Persetujuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin/peralatan
 Surat Persetujuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan bahan baku/penolong
 Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek (bagi proyek yang telah
memiliki Surat Persetujuan Pabean)
 Usulan mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan
 Tax Holiday

21

Penilaian Teknis API-P

rekaman akta pendirian & Periksa nama perusahaan dan susunan direksi terakhir
perubahannya serta pengesahan dari
KEMKUMHAM
Identitas penandatangan APIP -Periksa nama TKA, nama perusahaan, jabatan & masa berlaku di
(rekaman IMTA (WNA) dan IMTA
rekaman KTP (WNI)) -Periksa nama WNI dan masa berlaku di KTP
Rekaman NPWP Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor

Rekaman TDP Periksa nama, alamat perusahaan, nomor dan masa berlaku
Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal Periksa kesesuaian nama perusahaan, alamat, lokasi, bidang usaha

rekaman surat keterangan domisili Periksa kesesuaian alamat kantor pusat perusahaan yang masih
kantor pusat perusahaan berlaku dari kantor kelurahan setempat dengan permohonan
Pasfoto Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah
2 (dua) lembar ukuran 3x4
langsung oleh direksi perusahaan
Surat Kuasa bermeterai penandatangan Untuk penandatangan APIP tidak dilakukan oleh direksi perusahaan
APIP diwaarmerking oleh notaris

22

Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal..... (lanjutan)

RPTKA / TA.01 / IMTA

 Sesuai dengan Surat MENAKERTRANS tanggal 16 Desember 2009, proses penerbitan tidak
dilakukan oleh BKPM, melainkan dilakukan oleh Pejabat KEMENAKERTRANS sesuai
kewenangannya.
 Proses penerbitan RPTKA / TA.01 / IMTA dilakukan oleh Pejabat KEMENAKERTRANS dan
dilaksanakan di PTSP BKPM.

23

ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
27/M-DAG/PER/5/2012 TANGGAL 1 MEI 2012
TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR
(API)
2. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
59/M-DAG/PER/9/2012 TANGGAL 21 SEPTEMBER
2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-
DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA
PENGENAL IMPORTIR
24

ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku
impor;
2. Mendorong pengembangan industri di dalam
negeri;
3. Meningkatkan keadilan (fairness) di antara pelaku
impor; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dari para pelaku impor.

25


1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U):
- API-U adalah hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor
barang tertentu untuk kelompok/jenis barang yang tercakup dalam 1
(satu) bagian (section) untuk tujuan diperdagangkan.
- Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok/jenis barang
lebih dari 1 (satu) bagian (section) apabila:
a) perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang
berasal dari perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan
istimewa; atau
b) perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah.
(Permendag No. 59/2012)

26


2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor
barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan
baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses
produksi dan dilarang untuk diperdagangkan atau
dipindahtangankan kepada pihak lain.
3. Dalam hal barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau
bahan untuk mendukung proses produksi yang diimpor oleh
perusahaan pemilik API-P merupakan barang yang diberikan fasilitas
pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam
jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal
pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat
dipindahtangankan kepada pihak lain. (Permendag No. 59/2012)

27


1. Hubungan istimewa adalah hubungan antara
perusahaan pemilik dengan perusahaan di luar negeri
dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan
mengendalikan atas pihak lain atau mempunyai
pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar
akuntansi yang berlaku
2. Hubungan istimewa merupakan kemampuan
mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh
signifikan atas pihak lain.

28


3. Hubungan istimewa dapat diperoleh melalui:
– persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian
terhadap suatu aktivitas ekonomi;
– kepemilikan saham;
– anggaran dasar;
– perjanjian keagenan/distributor;
– perjanjian pinjaman (loan agreement); atau
– perjanjian penyediaan barang (supplier agreement).

29


1. Dalam rangka pengembangan usaha dan investasinya, perusahaan
pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu untuk tujuan
diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan.
2. Barang industri tertentu tersebut tidak digunakan dalam proses
produksi dan hanya digunakan untuk tujuan:
– Tes Pasar adalah kegiatan untuk menjual barang industri tertentu
yang diimpor oleh Produsen Importir untuk memenuhi kriteria
yang belum dapat diproduksi dengan tujuan untuk mengetahui
reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan
usahanya.
– Barang Komplementer adalah barang industri tertentu yang
terkait dengan izin usaha industrinya, yang diimpor oleh
produsen importir yang berasal dari dan dihasilkan oleh
perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan istimewa
dengan importir.
30


3. Impor barang industri tertentu untuk tujuan tes pasar harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P;
b. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain
yang sejenis yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P.
4. Barang industri tertentu yang diimpor sebagai barang
komplementer harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha
lain yang sejenis yang dimiliki oleh pemilik API-P;
dan
b. Berasal dari perusahaan luar negeri yang mempunyai
hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
31


1. Menteri Mendelegasikan Kewenangan Penerbitan API:
a. API-U dan API-P kepada Kepala BKPM, untuk perusahaan penanaman
modal (PMA/PMDN) yang penerbitan izin usahanya merupakan
kewenangan Pemerintah.
b. API-P kepada Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor di
bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber
daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian
kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.
c. API-U dan API-P kepada Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung
jawab di bidang perdagangan untuk perusahaan selain butir a dan b
tersebut diatas.
d. Dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi telah dibentuk Instansi
Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri dapat
mendelegasikan penerbitan API-U dan API-P kepada Kepala Instansi
Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Permendag No. 59/2012)
32


e. API-U dan API-P kepada Kepala Badan Pengusahaan untuk
perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan
berdomisili di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
2. Mengenai tata cara permohonan dan persyaratan API,
penerbitan API, pelaporan realisasi impor perusahaan pemilik
API, perubahan data API, dan sanksi di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun, diatur
tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan setelah berkoordinasi
dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan
mengacu kepada Peraturan Menteri ini.
33


1. Pada umumnya ketentuan persyaratan untuk mendapatkan API-U dan API-P tidak
jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana perusahaan mengajukan
permohonan dengan melampirkan fotokopi dokumen perusahaan diantaranya:
a. Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan,
c. NPWP Perusahaan;
d. Tanda Daftar Perusahaan;
e. Izin Prinsip dan atau Izin Usaha;
f. IMTA Khusus tenaga kerja asing serta NPWP yang menandatangani API-P
g. KTP atau Paspor serta NPWP penandatangan API-P (WNI)
h. Referensi Bank Devisa (Untuk API-U)
i. Fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi;
j. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing
Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan

34


2. Untuk API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu)
bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi
Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus
melampirkan:
1. surat pernyataan bermeterai dari pemilik API-U yang menyatakan
memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri;
dan
2. bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh Atase
Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler/perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana perusahaan yang
memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada.

35

PENILAIAN KEPATUHAN (POST AUDIT) TERHADAP PEMILIK API

1. Pengawasan terhadap pemilik API dilakukan melalui penilaian
kepatuhan (Post Audit) meliputi:
a) kebenaran laporan realisasi impor;
b) kesesuaian barang yang diimpor sesuai dengan data yang
tercantum dalam dokumen API dan peruntukkannya; dan
c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
terkait di bidang impor.
2. Penilaian Kepatuhan (post audit) tersebut akan dilakukan
Kementerian Perdagangan dengan membentuk tim terpadu
yang melibatkan instansi teknis terkait.

36


1. Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan realisasi
impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam
3 (tiga) bulan kepada Kepala BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri
dan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
perdagangan;
2. Perusahaan pemilik API-P yang ditetapkan sebagai Produsen
Importir wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi
atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur
Jenderal
3. Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Badan
Pengusahaan menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API-U
dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada
Menteri;
37


1. API dibekukan apabila:
a. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
b. tidak melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi impor dan perubahan
data pada API.
2. API dicabut apabila:
a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor atau tidak
melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen
permohonan API;
e. tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor;
f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang impor;
38


3. Penetapan Produsen Importir dicabut apabila :
a. hasil atas penilaian kepatuhan (post audit) menyatakan bahwa laporan realisasi
impor tidak benar, jenis barang yang diimpor tidak sesuai dengan rekomendasi
dari instansi teknis pembina di tingkat pusat, dan/atau tidak mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor
b. tidak menyampaikan laporan realisasi impor;
c. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai PI dari instansi
teknis terkait dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P tidak
melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya;
d. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai Produsen Importir
dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan
pertimbangan perusahaan pemilik API-P telah melakukan pelanggaran di
bidang kepabeanan; dan/atau
e. dikenakan sanksi pencabutan API-P.

39


1. API-U dan API-P yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20/M-DAG/PER/7/2011, wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling
lambat tanggal 31 Desember 2012.
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2012 ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei
2012.

40

REKAPITULASI PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
PENERBIT API

JENIS DINAS PERINDAG BKPM DAGLU BBK TOTAL

API-U 10.647 - - 120 10.767

API-P 9.102 6.648 227 117 16.094

Jumlah 19.749 6.648 227 237 26.861
Sumber: - Dit Impor Mei 2012

Catatan:
Data API berdasarkan Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

TERIMA KASIH
Invest in
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
P.O. Box 3186, Indonesia

Penanaman Modal di Bidang Perdagangan - BKPM

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (18)

Ähnlich wie Penanaman Modal di Bidang Perdagangan - BKPM

Ähnlich wie Penanaman Modal di Bidang Perdagangan - BKPM (20)

Penanaman Modal di Bidang Perdagangan - BKPM