Media Indonesia 24 Maret 2014

Kenalkah Anda dengan para Caleg?
Tidak sedikit tenaga, pikiran, dan uang, yang harus
dikeluarkan agar dikenal masyarakat. Faktanya
banyak warga yang tak kenal caleg mereka.
Fokus Polkam, Hlm 22-23
SENIN, 24 MARET 2014 / NO. 12026 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
KITA ialah bangsa yang rajin memproduksi aturan, tapi ma-
las mengawasi pelaksanaannya. Aturan kerap diterbitkan,
tapi efektivitasnya enggan diukur. Padahal, aturan hanya
bermakna bila pelaksanaannya efektif. Tanpa itu, aturan
hanyalah macan ompong, garang di atas kertas, tapi loyo
di lapangan.
Itulah juga yang terjadi dengan instruksi presiden, per-
aturan presiden, dan keputusan presiden terkait dengan
pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejak 2004 hingga
Maret 2014, Presiden telah menerbitkan 10 inpres, perpres,
dan keppres pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Yang paling mutakhir ialah Inpres Nomor 2 Tahun 2014
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang
ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada
21 Maret 2014.
Sekadar komitmen di atas kertas berwujud aturan tidak-
lah cukup. Negara ini lebih memerlukan komitmen dalam
bentuk perbuatan daripada barisan kata dalam inpres,
perpres, dan keppres itu. Bukankah esensi pencegahan dan
pemberantasan korupsi ialah pelaksanaan kata-kata dalam
berbagai tata aturan?
Akan tetapi, justru di ting-
kat pelaksanaan itulah kita
kedodoran. Contohnya In-
pres Nomor 17 Tahun 2011
tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi.
Inpres itu ternyata tak cukup
perkasa mencegah korupsi
di BP Migas serta Kemen-
terian Energi dan Sumber
Daya Mineral yang terung-
kap pada 2013. Ihwal pem-
berantasan korupsi, inpres,
keppres, ataupun perpres
menugasi Polri dan Kejak-
saan Agung sebagai institusi
di bawah presiden untuk
melaksanakannya. Namun,
kita menilai Polri dan Keja-
gung belum juga naik kelas dalam memberantas korupsi.
Lemahnya pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh
kementerian dan lembaga memamerkan kepada kita bahwa
berbagai aturan yang dikeluarkan Presiden pada hakikatnya
lemah pengawasan, tiada ukuran, serta absen hukuman.
Dengan melihat pengalaman aturan-aturan terdahulu yang
majal di tingkat pelaksanaan, kita bertanya, apa sesungguh-
nya tujuan penerbitan Inpres Nomor 2 Tahun 2014? Apakah
Presiden tidak sedang melakukan pencitraan di penghu-
jung masa jabatan? Bila terkait Pemilu 2014 yang tengah
memasuki masa kampanye, apakah inpres itu merupakan
kampanye demi memulihkan citra partai Pak Presiden yang
belakangan banyak tersandung oleh kasus korupsi?
Kita berharap bukan itu tujuan penerbitan inpres. Untuk
itu, Presiden harus menyertakan komitmen pengawasan
pelaksanaan, pengukuran efektivitas, serta hukuman bagi
yang mengabaikan inpres.
Presiden, misalnya, bisa memulai dengan mengeluarkan
perintah untuk membekukan sementara dana bantuan sosial
di sejumlah kementerian yang rawan dikorupsi menjelang
pemilu hingga pemilu usai. Dengan begitu, kita boleh ber-
harap Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi merupakan langkah awal me-
nyetop produksi aturan majal oleh Presiden.
AP/IVAN SEKRETAREV
EVAKUASI WARGA: Milisi pro-Rusia mengevakuasi warga saat tentara ‘Negeri Beruang Merah’ tersebut
menyerang dan mengambil alih pangkalan militer Ukraina di Belbek, Sevastopol, Krimea, Sabtu (22/3).
Peran inspektorat di kementerian yang
selama ini diabaikan harus kembali
dikedepankan untuk mencegah korupsi.
TAHUKAH Anda jumlah bau maksimal
yang dapat dikenali manusia? Leslie
Vosshall, peneliti Universitas Rocke-
feller, AS, menyatakan ada setidaknya
1 triliun bebauan berbeda yang
dapat dikenali manusia.
Hasil temuan baru itu diung-
kap Vosshall setelah melakukan
pengamatan yang melibatkan 26 partisipan. “Analisis kami
menunjukkan kemampuan manusia membedakan bau jauh
lebih besar daripada yang dipikirkan,” kata Vosshall yang
merupakan kepala laboratorium neurogenetis di Universi-
tas Rockefeller tersebut. Sebelumnya, ilmuwan meyakini
indra penciuman manusia hanya dapat mengenali 10 ribu
bebauan yang berbeda.
Dalam laporan penelitian yang diterbitkan jurnal Science
itu, Vosshall juga menerangkan telinga dapat membedakan
suara hingga 340 ribu jenis. (Guardian/Kid/X-4)
Perkuat
Lembaga
Pengawas
Korupsi
Mengobral yang Majal
Penciuman dan
Jumlah Bebauan
Silakan tanggapi
Editorial ini melalui
www.metrotvnews.com
Presiden, misalnya, bisa
memulainya dengan
mengeluarkan perintah
untuk membekukan
sementara dana bantuan
sosial di sejumlah
kementerian yang rawan
dikorupsi menjelang
pemilu.
MILITER Rusia merebut pang-
kalan militer Ukraina, Belbek,
Sabtu (22/3), atau sehari sete-
lah Krimea resmi bergabung
dengan ‘Negeri Beruang Me-
rah’ tersebut.
Pendudukan itu sempat di-
warnai saling tembak antara
pasukan Rusia dan Ukraina.
Namun, hingga saat ini hanya
ada satu tentara Ukraina yang
menderita luka-luka. Belum
ada laporan jatuhnya korban
jiwa.
Pasukan Rusia juga meng-
ambil alih pelabuhan militer
Ukraina, Novofedorovka, di
Sevastopol, pesisir Laut Hitam.
Dalam aksi itu, kapal perang
Ukraina dirampas, termasuk
kapal selam Zaporizhzhia.
Kapal-kapal itu langsung di-
pasangi bendera Rusia.
Presiden sementara Ukraina
Oleksandr Turchynov me-
nyatakan komandan utama
pangkalan udara Belbek, Kolo-
nel Yuliy Mamchur, ditahan.
Namun, ia tidak tahu tempat
penahanan Mamchur.
Kementerian Pertahanan Ru-
sia menyatakan bendera Rusia,
Putih-Biru-Merah, kini telah
berkibar di sekitar 190 instalasi
militer di kawasan Semenan-
jung Krimea. Selain itu, dari
18 ribu pasukan Ukraina yang
adadiKrimea,kinitinggal2.000
yang masih bertahan.
KomandanPaktaPertahanan
Atlantik Utara (NATO) di Eropa
Jenderal Philip Breedlove me-
nyatakan keprihatinannya atas
tindakan Moskow yang meng-
gunakan latihan militer un-
tuk mempersiapkan pasukan
menginvasi Krimea. Sekitar
11 hari lalu Rusia melakukan
latihan militer dengan meli-
batkan 8.500 pasukan di selat
perbatasan Ukraina.
“NATO telah mencoba me-
mandang Rusia sebagai mitra,
tetapi sekarang sudah jelas
bahwa Rusia bertindak lebih
seperti musuh,” katanya.
Secara terpisah Belarus,
sekutu Rusia, mengakui hasil
referendum Krimea. Walau
begitu, Presiden Belarus Alex-
ander Lukashenko mengkritik
aneksasi Rusia atas Krimea
sebagai preseden buruk. (Reu-
ters/AP/Ria Novosti/Kid/X-4)
Berita terkait hlm 20
Rusia Rampas Basis Militer Ukraina
RAJA EBEN LUBIS
S
EJUMLAH pengamat dan pegiat antikorupsi menang-
gapi kritis inpres anyar tentang pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang diteken Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, Jumat (21/3).
Mereka meragukan efektivitas Inpres No 2 Tahun 2014
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi itu
dapat menekan drastis tindak pidana korupsi sebagaimana
inpres-inpres sebelumnya.
Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk mem-
perkuat kembali peran inspektorat di kementerian, lembaga,
dan BPKP untuk menciptakan sistem agar jeri melakukan
tindak pidana korupsi.
“Alih-alih signiﬁkan, rasanya inpres baru itu sekadar pen-
citraan pemerintah dan partai (berkuasa) agar diposisikan
propencegahan dan pemberantasan korupsi karena berte-
patan dengan pemilu,”
kata pengamat politik dari
Universitas Indonesia Ce-
cep Hidayat kepada Media
Indonesia, kemarin.
Cecepmenyampaikanhal
itu karena ia tidak melihat
ada mekanisme dan peng-
awasan jelas serta terukur
untuk mengetahui efek-
tivitas pelaksanaan inpres
antikorupsi terdahulu.
Sejak mulai memerintah
pada 2004, SBY telah me-
nandatangani 7 inpres, 2
keppres, dan 1 perpres ter-
kait dengan korupsi (Media
Indonesia, 23/3).
Politik kartel
Cecep bahkan menekan-
kan ketimbang SBY merilis
inpres baru soal antiko-
rupsi, lebih baik memperkuat lembaga pengawasan yang
ada seperti inspektorat jenderal di kementerian dan lembaga
serta BPKP. “Tidak perlu inpres baru karena isinya pasti tidak
jauh beda dari yang lalu.”
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sependapat dengan Ce-
cep. Ia mengakui inpres antikorupsi mandul karena budaya
politik yang tidak egaliter dan maraknya politik kartel.
“Dana bansos, contohnya, dinaikkan menjelang pemilu.
Sudah saatnya partai kembali ke ﬁtrah sebagai pilar demo-
krasi. Kalau tidak, siapa pun presidennya, kartel politik jadi
faktor utama yang mengembangbiakkan korupsi sehingga
mendelegitimasi presiden terpilih,” ungkap Busyro.
Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan me-
nilai minusnya efektivitas inpres antikorupsi karena tidak
ada langkah konkret dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi. “Tidak ada sanksi ketika inpres diabaikan.”
Irjen Kemendikbud Haryono Umar setuju jika pemerintah
memperkuat jajaran inspektorat dalam pemberantasan ko-
rupsi mengingat selama ini hal itu selalu diabaikan.
“Seharusnya pengawasan internal diperkuat karena dapat
melakukan pencegahan korupsi sejak dini, bisa melalui pe-
ningkatan sumber daya manusia, sistem, dan tindak lanjut
laporan pemeriksaan,” kata Haryono.
Sementara itu, pengawasan dan pencegahan korupsi di
lingkup Polri selama ini dilakukan hingga level polsek. Me-
nurut Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie, inpres baru
itu mengajak birokrasi, termasuk Polri, mencegah korupsi
di lingkup internal. (Gol/Bay/X-3)
raja_eben@mediaindonesia.com
Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com
MI / M IRFAN
Busyro Muqoddas
Wakil Ketua KPK
SENO

RAJA EBEN LUBIS
P
ERMINTAAN kuasa hukum
mantan Ketua Umum Par-
tai Demokrat Anas Urba-
ningrum, Firman Wijaya,
untuk menjadikan kliennya pihak
yang bekerja sama atau justice
collaborator (JC) ditolak mentah-
mentah oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Penolakan itu disebabkan Anas
tidak memenuhi syarat menjadi
JC, yakni bukan aktor utama dan
mengakui kesalahan serta bersedia
mengungkap aktor penting di balik
dugaan kasus korupsi proyek pem-
bangunan proyek olahraga Hamba-
lang. “Tidak bisa karena syarat JC
bukan pelaku utama tindak pidana
korupsi,” kata Wakil Ketua KPK
Busyro Muqoddas, kemarin.
Selain itu, menurut juru bicara
KPK Johan Budi, Anas juga harus
mengakui semua sangkaan KPK ke-
padanya, seperti dugaan penerima-
an gratifikasi proyek Hambalang
dan proyek-proyek lain, serta tin-
dak pidana pencucian uang yang
ia lakukan.“Tidak bisa (jadi JC)
karena syaratnya ialah mengakui
perbuatannya (sangkaan KPK). Da-
ri pernyataannya selama ini, dia
(Anas) belum mengakui kesalahan-
nya,” kata Johan Budi, kemarin.
Komisioner Lembaga Perlindung-
an Saksi dan Korban (LPSK) Lili
Pintauli Siregar menilai Anas bisa
saja menjadi JC jika memiliki info
penting dan mau membuka de-
ngan terang benderang keterlibatan
pihak lain yang lebih besar dalam
kasus yang sedang ia hadapi. “Akan
tetapi,statusitudiberikankejaksaan
atau KPK. Untuk Anas, kewenangan
JC ada di KPK,” kata Lili.
Jika pun Anas mengajukan perlin-
dungan kepada LPSK karena mem-
berikan informasi yang dapat men-
gancam diri dan keluarganya, LPSK
harus berkoordinasi juga dengan
KPK.
Membantah
Di sisi lain, Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono membantah di-
rinya pernah memberikan sejumlah
uang kepada Anas Urbaningrum
terkait dengan hasil kemenangan
Partai Demokrat di Pemilu 2009.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin
Pasha menyatakan klaim mantan
Ketua Umum PD yang kini tersang-
kut korupsi Hambalang itu hanya
didasari ilusi dan imajinasi.
“Sepengetahuan saya dan saya
yakin tidak pernah Presiden SBY
memberikan uang untuk kemu-
dian dibelikan mobil mahal,” kata
dia ketika dihubungi wartawan,
kemarin.
Ia menilai pernyataan Anas itu
aneh. Pasalnya kemenangan PD
dan SBY di Pemilu 2009 merupakan
hasil perjuangan konstituen partai
dan pendukung SBY. “Ini kan kerja
kolektif. Apalagi saat itu SBY sebagai
Ketua Dewan Pembina PD.”
Karena itu, menurut Julian, per-
nyataan Anas sulit diterima nalar.
Ia mengkhawatirkan pernyataan itu
menimbulkan dampak tidak baik.
“Ini tidak bisa diabaikan karena
merugikan nama baik Pak SBY. Saya
berkewajiban menyampaikan ini
karena sudah meluas, bukan satu
media, tapi sudah jadi pembicaraan
publik,” papar Julian.
Sebelumnya, Firman Wijaya
mengungkapkan keinginan menja-
dikan kliennya JC dalam kasus Ham-
balang untuk mengungkap aktor
intelektual kasus itu.
Menurutnya, bangunan kasus
Hambalang akan runtuh bila ber-
henti hanya di Anas. Apalagi proyek
Hambalang berkaitan dengan Kong-
res Partai Demokrat di Bandung
pada 2010.
Firman menegaskan kliennya me-
miliki bukti-bukti kuat yang mene-
gaskan SBY tidak bisa lepas tangan
dari kasus itu. (Che/X-6)
raja_eben@mediaindonesia
OTORITAS Keamanan Maritim Aus-
tralia (AMSA), selaku koordinator,
memusatkan operasi pencarian pe-
sawat Malaysia Airlines (MAS) MH
370 di Samudra Hindia, atau di area
yang berjarak 2.500 km dari barat
daya Perth, Minggu (23/3).
Delapan pesawat dikerahkan da-
lam operasi pencarian itu, termasuk
satu pesawat pengintai P8 Poseidon
milik AS.
Selain Australia dan AS, dua ke-
kuatan dunia dari Asia Timur, yaitu
ChinadanJepang,jugaberpartisipasi
dengan mengirimkan masing-ma-
sing 2 pesawat IL-76 dan 2 pesawat
patroli maritim P3 Orions.
Koordinator operasi AMSA, Mike
Burton, mengatakan pencarian
difokuskan untuk menentukan apa-
kah sebuah palet kayu dan sejumlah
benda mirip sabuk pengaman yang
diidentiﬁkasi pada Sabtu (22/3) me-
rupakan bagian dari MH 370. Palet
kayu biasa dipakai dalam pengirim-
an barang dan juga dapat diguna-
kan dalam kontainer kargo.
Pemusatan pencarian di Samudra
Hindia itu merupakan tindak lanjut
atas sejumlah objek temuan satelit
milik tiga negara di Samudra Hin-
dia. Setelah Australia dan China,
terakhir giliran satelit Prancis yang
menangkap objek di koridor selatan
yang diduga serpihan MH 370.
Penemuan itu dikonﬁrmasi Pelak-
sana Tugas Menteri Transportasi
Malaysia Hishammudin Tun Hus-
sein meskipun ia tidak memberikan
perincian lebih lanjut.
“Pagi ini, Malaysia menerima
citra satelit baru dari pihak ber-
wenang Prancis. Malaysia dengan
segera menyampaikan (temuan)
gambar tersebut ke pusat koordi-
nasi tim penyelamat Australia,” ujar
Hishammudin yang juga menjabat
Menteri Pertahanan.
Perdana Menteri Australia Tony
Abbott, kemarin, mengatakan upa-
ya pencarian MH 370 semakin me-
nemui titik terang.
Menurutnya, beberapa objek me-
ngambang di Samudra Hindia yang
ditemukan tiga negara mening-
katkan harapan untuk segera men-
guak misteri hilangnya MH 370
yang membawa 239 penumpang
dalam penerbangan Kuala Lumpur-
Beijing, China, pada 8 Maret lalu.
“Tampaknya kita berada di jalur
yang tepat untuk menemukan apa
yangterjadipadapesawatnahasitu,”
jelas Abbott. (Reuters/BBC/Hym/X-4)
DIREKTUR Jenderal Anggaran Ke-
menterian Keuangan Askolani me-
nyatakan bahwa seluruh anggaran
bantuan sosial (bansos) kemente-
rian/lembaga (K/L) dalam APBN
2014 telah masuk daftar isian pe-
laksanaan anggaran (DIPA). Hal
itu dilakukan agar anggaran dapat
dicairkan.
Dia mencontohkan dana bansos
penerima bantuan iuran da-
ri Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) te-
lah tercatat dalam Dipa
Kementerian Kesehatan.
Kemudian, anggaran bansos
yang mencapai Rp19,9 triliun
itu disalurkan pada BPJS.
“Anggaran bansos telah masuk
DIPA supaya bisa dicairkan,” tegas
Askolani melalui telepon, kemarin.
DIPA adalah dokumen pelaksa-
naan anggaran yang disusun peng-
guna anggaran atau kuasa penggu-
na anggaran dan disahkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan
atau Kepala Kantor Wilayah Direk-
torat Jenderal Perbendaharaan atas
nama Menteri Keuangan selaku
Bendaharawan Umum Negara
(BUN). DIPA berlaku untuk satu
tahun anggaran dan informasi sa-
tuan-satuan terukur yang berfungsi
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
dan penggunaan anggaran.
Hingga akhir Februari 2014, rea-
lisasi pagu bansos mencapai Rp7,4
triliun dari anggaran senilai Rp91,8
triliun. Besaran alokasi itu terbilang
besar jika dibandingkan dengan
periode yang sama pada 2012, dan
2013, yaitu Rp400 miliar, dan Rp1,9
triliun. “Pola realisasinya masih
sama dengan Januari. Tampaknya
dominan dari realisasi BPJS Kese-
hatan, dan bansos di pendidikan.
Kalau untuk kegiatan yang lain ma-
sih relatif kecil,” sebut dia.
Meskipun jelang pemilu beberapa
pihak khawatir ada penyelewengan
dana bansos, menurut ekonom Uni-
versitas Indonesia Lana Soelistia-
ningsih, tak perlu ada penundaan
pencairan dana bansos asalkan
alokasinya untuk sistem jaminan
sosial negara.
“Selama untuk pembayaran ru-
mah sakit terkait BPJS tidak perlu
ditunda. Di luar BPJS sebaiknya
ditunda, dan penundaan bisa sam-
pai akhir Juli,” ujar Lana, kemarin.
Lana melanjutkan, saat ini terjadi
lonjakan pasien peserta BPJS yang
luar biasa sehingga pelunasan ta-
gihan rumah sakit merupakan hal
mendesak. Bahkan, banyak peserta
terlalu antusias memanfaatkan
BPJS. (Wes/*/X-6)
SENIN, 24 MARET 2014SELEKTA2
KPKTolakAnasJadi
JusticeCollaborator
Syarat utama menjadi
justice collaborator ialah
yang bersangkutan
bukan aktor utama dan
mengakui kesalahan.
Anas tidak memenuhinya.
BERTEMU IBU KANDUNG: Siti Aisyah Pulungan, 8, bercengkerama dengan ibu kandungnya, Sugiarti, di RS Pirngadi, Medan, Sumut, kemarin. Bocah yang setahun
terakhir hidup menggelandang sambil merawat ayahnya, M Nawawi Pulungan, 54, di becak itu ditinggal ibunya sejak berusia 1 tahun. Berita halaman 25
ANTARA/IRSAN MULYADI
PaguBansos
sudah
Masuk
DIPA2014
PencarianMH370
Fokus di LautanHindia
Saraf Stem Sel Signifikan untuk Penanganan Parkinson
Hotline
Service 021-99933380 021-2930 8708
A
PA yang muncul di benak anda ketika men-
dengar tentang penyakit parkinson? Penya-
kit yang menyerang orang lanjut usia atau
penyakit yang menyebabkan kelumpuhan?
Selama ini parkinson dianggap sebagai penyakit yang
sukar dicegah dan tak mudah disembuhkan. Hal ini
disebabkan karena peyebab utama parkinson belum
diketahui secara pasti.
Gejala parkinson terjadi ketika 80 persen suplai do-
pamine dalam tubuh berkurang. Padahal dopamine ini
bertugas dalam proses pengiriman sinyal antara sel-sel
saraf otak untuk mengatur koordinasi gerak tubuh.
Efeknya pun terjadi seperti gemetar pada kaki dan ta-
ngan saat istirahat. Anggota tubuh menjadi kaku, gerak-
an melambat, dan penderita akan mengalami gangguan
keseimbangan tubuh dan kesusahan berjalan.
Hal ini seperti yang dialami Mr Lu (67). Mr Lu telah
menderita parkinson selama beberapa tahun. Ia meng-
alami gejala tangan dan kaki bergerak tak leluasa,
radang sendi kaku dan tegang, susah berjalan, dan tak
mampu berbicara dengan suara jelas. Dengan gejala-
gejala parkinson yang dialaminya, Mr Lu menjadi tak
mampu mengurus diri sendiri.
Mr Lu pun memutuskan untuk mengunjungi Modern
Cancer Hospital Guangzhou Pusat Penelitian Stem Sel
untuk melakukan pengobatan pencangkokan saraf
stem sel dengan ditemani istrinya. Usai pengobatan,
pada malam hari, wajahnya berubah menjadi kemerah-
merahan dan tampak cerah bersinar.
“Suami saya mengungkapkan tidak ada efek samping.
Sekarang saat berbicara, suaranya lebih keras, gemetar
tangan sudah berkurang, tidak mudah letih saat ber-
jalan, dan mempunyai semangat,” tutur Mrs Lu.
Usai lima bulan, Mr Lu datang untuk berobat untuk
kedua kalinya di Modern Cancer Hospital Guangzhou.
Usai pencangkokan saraf stem sel, hasilnya signi kan.
Gejala Parkinson Mr Lu berangsur hilang. Mr Lu kini
mulai bisa makan dan minum tanpa bantuan orang
lain. Tangan tidak gemetar, air ludah sudah tidak
menetes, dan bisa berjalan sendiri dalam jarak yang
cukup panjang.
Parkison memang penyakit yang sukar disembuhkan.
Namun pengalaman Mr Lu membuktikan bahwa tidak
ada yang mustahil. Dengan penanganan yang tepat,
parkinson dalam diri seseorang bisa ditangani dengan
baik. (MIL)

SENIN, 24 MARET 2014 HUKUM 3
RAJA EBEN LUBIS
M
ASALAH yang
melilit Sekre-
taris Mahkamah
Agung, Nurhadi,
tidak hanya berkaitan dengan
pernikahan mewah putrinya
di Hotel Mulya, Jakarta, tetapi
juga masalah laporan harta
kekayaan penyelenggara ne-
gara (LHKPN).
Nurhadi ketika dilantik
menjadi Sekretaris MA pada
22 Desember 2011 belum
menyerahkan LHKPN ke
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi. Ia baru menyerahkan
pada 2012, tapi hingga kini
belum dilengkapi dokumen
dan data-data pendukung.
“Dengan demikian, patut
diduga bahwa pengangkatan
Nurhadi sebagai Sekretaris
MA bermasalah karena te-
tap dilantik meskipun sudah
ada SE Menpan No 1/2008,”
jelas anggota Badan Pekerja
Indonesia Corruption Watch
Emerson Yuntho di Jakarta,
kemarin.
Berkenaan dengan hal itu,
ia mendesak Ketua MA Hatta
Ali untuk mencopot Nurhadi
dari jabatannya karena dini-
lai tidak layak menjadi Sek-
retaris MA. “Sebaiknya Ketua
MA copot Nurhadi karena
proses pengangkatannya me-
nyimpang dari surat edaran
Menpan,” imbuh Emerson.
Pada 9 Januari 2008, Men-
pan Taufik Effendi mengelu-
arkan Surat Edaran Nomor
SE/01/M.PAN/1/2008 tentang
Peningkatan Ketaatan La-
poran Harta Kekayaan Pe-
nyelenggara Negara untuk
pengangkatan pegawai ne-
geri sipil dalam jabatan.
Surat edaran tersebut
dikirimkan kepada para
menteri, panglima TNI, jak-
sa agung, kapolri, kepala
lembaga pemerintah non-
departemen, pimpinan sek-
retariat lembaga tinggi ne-
gara, pimpinan sekretariat
dewan, komisi, dan badan,
para gubernur, serta bupati/
wali kota, untuk melaporkan
harta kekayaan anak buah
mereka yang memangku ja-
batan strategis dan potensial/
rawan KKN sesuai Pasal 2 UU
No 28/1999 tentang Penye-
lenggaraan Negara yang Ber-
sih dan Bebas dari KKN.
Melalui surat edaran itu,
ujar Emerson, Menpan meng-
imbau pimpinan lembaga
negara apabila mengangkat
PNS dalam jabatan struktural
atau fungsional, selain ber-
pedoman pada persyaratan
pengangkatan jabatan, juga
mempertimbangkanketaatan
dalam penyampaian LHKPN
kepada KPK. Pimpinan lem-
baga juga, lanjutnya, menu-
gasi Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan In-
stansi untuk memperhatikan
dan melaksanakan ketentuan
itu, serta tidak mengusulkan
calon pejabat yang tidak me-
menuhi persyaratan ketaatan
penyampaian LHKPN.
“Ini mandat UU Nomor 28
Tahun 1999. Penyelenggara
negara seperti Nurhadi wajib
menyerahkan LHKPN sebe-
lum dan sesudah menjabat,”
tegas Emerson.
Berkenaan dengan hal itu,
dia meminta agar LHKPN
Nurhadi segera disikapi ka-
rena yang bersangkutan
diduga memiliki harta me-
limpah. “Untuk menikahkan
putrinya, Nurhadi mengelu-
arkan uang hingga puluhan
miliar rupiah. Sebelumnya
Nurhadi juga mempunyai
meja yang harganya hingga
Rp1 miliar,” paparnya.
Sebelumnya, KPK me-
nerima sembilan laporan
gratifikasi berupa pemutar
musik elektronik Ipod Shuffle
yang diberikan saat resepsi
pernikahan putri Nurhadi.
“Sudah ada sembilan orang
yang melaporkan Ipod ke-
pada KPK,” kata juru bi-
cara KPK Johan Budi, Jumat
(21/3).
Mereka ialah Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga (Dis-
pora) DKI Jakarta Ratiyono,
1 hakim pengadilan tinggi,
Ketua Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta Made Rawa Aryawan,
2 hakim MA, 1 pejabat Pusat
Pelaporan dan Analisis Tran-
saksi Keuangan, 1 pejabat
Komisi Yudisial, dan 2 orang
pejabat Ombudsman.
“Laporan ini akan kita
klarifikasi,” kata Direktur
Gratifikasi KPK Giri Suprap-
diono. (Ant/P-3)
raja_eben
@mediaindonesia.com
SATUAN Tugas Penegakan Hu-
kum dari Polda Riau menetap-
kan 86 orang sebagai tersangka
pembakar lahan, atau bertam-
bah satu orang dari penetapan
sehari sebelumnya.
“Seorang tersangka itu di-
tangani oleh Polres Indragiri
Hilir,” kata Kabid Humas Polda
Riau Ajun Komisaris Besar
Guntur Aryo Tejo di Pekan-
baru, tadi malam.
Dengan demikian, menu-
rut catatan, Polres Indragiri
Hilir telah menetapkan lima
tersangka dari lima kasus.
Tersangka terbanyak berada
di Polres Kabupaten Bengkalis,
yakni 25 dari delapan kasus
yang ditangani.
Sementara itu, di Polres Ro-
kan Hilir, dari tujuh kasus te-
lah menetapkan 20 tersangka,
dan Polresta Dumai menetap-
kan 13 tersangka dari enam
perkara. Kemudian Polres
Siak dari enam kasus sudah
menetapkan enam tersangka,
dan Polres Pelalawan mene-
tapkan tujuh tersangka dari
enam kasus.
Polres Meranti menetap-
kan empat tersangka dari
empat kasus, dan Direktorat
Reserse Kriminal Khusus
Polda Riau memproses lima
kasus dan menetapkan em-
pat tersangka. Polresta Pe-
kanbaru telah menangkap
dua tersangka, tapi sejauh
masih dalam tahap penye-
lidikan. “Total perkara yang
ditangani sebanyak 50 kasus.
Untuk korporasi masih satu,
yakni PT NSP di Meranti,” je-
las Guntur.
Di sisi lain, penegakan hu-
kum bagi para pembakar hu-
tan dinilai belum memberikan
efek jera. “Kami menjerat para
pembakar hutan dan lahan bu-
kan dengan KUHP, melainkan
memakai pasal berlapis dari
UU Kehutanan, Perkebunan,
dan Lingkungan Hidup. Hu-
kuman maksimal bisa men-
capai 8 tahun penjara,” kata
jaksa penuntut umum Banu
Laksamana.
Banu tengah menangani
proses persidangan perkara
pembakaran hutan dan la-
han PT Adei Plantation. Saat
ini, sidang sudah memasuki
tahapan mendatangkan saksi
ahli dari Institut Pertanian
Bogor (IPB).
Menurutnya, proses hukum
para pembakar hutan telah
masuk pada perkara khusus
seperti kasus tindak pidana
korupsi. Seharusnya, sesuai UU
Kehutanan, persidangan kasus
kejahatan lingkungan dita-
ngani oleh hakim ad hoc yang
menguasai masalah kehutan-
an, perkebunan, lingkungan
hidup, dan pembakaran hutan
dan lahan.
“Seharusnya sudah ada ha-
kim ad hoc yang menyidang-
kan kasus lingkungan seperti
di pengadilan tipikor,” tutur
Banu. (RK/Ant/P-3)
TersangkaPembakarLahandiRiau86Orang
LHKPN Nurhadi
Bermasalah
Nurhadi baru menyerahkan LHKPN pada 2012, tapi
hinnga saat ini belum dilengkapi data-data pendukung.
ANTARA/LUCKY.R
PERINGATI PERANG LENGKONG: Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI E Hudawi Lubis (kiri) didampingi Kepala Dinas Angkatan Darat Brigjen
Djoko Susilo melihat diorama Perang Lengkong saat mengenang Peristiwa ke-68 Pertempuran Lengkong di BSD Serpong, Tangerang
Selatan, kemarin. Peristiwa Lengkong merupakan pertempuran melawan tentara Jepang yang dipimpin Mayor Daan Mogot yang berlangsung
di daerah Lengkong, Serpong, pada 25 Januari 1946, yang menewaskan para taruna TNI yang sedang belajar di Akmil Tangerang.

SENIN, 24 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
SALAH satu peran negara
ialah memberikan fasilitas
kesehatan yang terjangkau,
murah, dan nyaman bagi
rakyatnya.
Namun, kondisi kesehatan
di Indonesia ternyata bertolak
belakang. Terlebih di daerah-
daerah perdesaan, kondisinya
sangat memprihatinkan.
Dr Geeta, calon anggota
legislatif dari daerah pemi-
lihan Sumatra Utara I, merasa
kecewa terhadap pemerintah
yang tidak bekerja sungguh-
sungguh memberikan kese-
hatan layak bagi rakyat.
Kenyataannya, rakyat kerap
dipersulit dalam memproses
fasilitas kesehatan yang dibu-
tuhkan.
“Saat saya melakukan so-
sialisasi dan kunjungan ke
konstituen, mereka selalu
mengeluh karena pelayanan
kesehatan yang kurang maksi-
malataubirokrasinyadipersu-
lit,” kata Geeta kepada Media
Indonesia di Medan, Minggu
(16/3).
Kendati demikian, Geeta
yang menjabat Ketua DPD
Partai NasDem Kota Medan
mengaku program-program
yang dibuat pemerintah me-
ngenai kesehatan seperti BPJS,
yang sebelumnya disebut Jam-
sostek, atau Kartu Medan Se-
hat di tingkat Provinsi Sumut,
sangat baik. Namun, tetap saja
pelaksanaannya tidak optimal
dan menyeluruh.
“Program yang ada kadang
tidak bisa diakses secara mu-
dah. Masih ada kesulitan
di masyarakat awam untuk
memperoleh itu,” ujar lulusan
Universitas Methodist Indone-
sia, Medan, tersebut.
Geeta menyarankan pem-
buatan buku pintar dengan
poin-poin mendasar untuk
mengarahkan masyarakat
awam yang sakit, tetapi me-
miliki keterbatasan materi
agar mampu mendapatkan
perawatan. Sebabnya, sampai
saat ini masih sering terjadi
kesimpangsiuran informasi.
Selain itu, provider atau
pihak rumah sakit dipaksa le-
bih fleksibel ketika menerima
pasien dengan latar belakang
pendidikan yang masih ren-
dah sehingga mereka diper-
lakukan secara sensitif dan
lebih manusiawi.
Ia pun menekankan pen-
tingnya peran anggota DPR
untuk menyuarakan kepen-
tingan dan keluhan rakyat.
Hal tersebut ia rasakan ke-
tika melakukan blusukan ke
para calon konstituennya di
Medan, Deli Serdang, Tebing
Tinggi, dan Serdang Beda-
gai.
“Keinginan saya menjadi
anggota DPR yakni menjadi
perpanjangan tangan agar
sosialisasi dan penerapan-
nya lebih baik dan merata
hingga ke tingkat desa dan
pedalaman,” jelasnya.
Geeta yang aktif di ke-
giatan sosial perempuan
seperti Lions Club, Wo-
men’s International Club,
dan Lions Club Medan Se-
runi juga menginginkan
perempuan Indonesia me-
miliki hak dan kewajiban
yang sama dengan kaum pria,
terutama di parlemen.
“Kuota 30% wanita itu ja-
ngan hanya lip service. Bahkan
seharusnya benar-benar 30%
kursi di DPR seharusnya sudah
diduduki perempuan Indone-
sia, dan saya ingin mencoba
memberikan pelayanan bagi
masyarakat,”
ujarnya.
P e r e m -
puanyang
juga aktif
d a l a m
o r g a -
nisasi
profe-
sional
kedokteran, baik di dalam
maupun luar negeri seperti
IDI, Ikatan Dokter Laser Indo-
nesia, American Academy of
Aesthetic Medicine, European
College of Aesthetic Medicine,
serta Care 100 Research Group
itu menilai kesetaraan gender
penting untuk dilaksanakan.
Terutama, hak perempuan
dalam memperoleh lapangan
pekerjaan jangan dibatasi.
“Menjadi perempuan
bukan berarti menjadi
lemah. Banyak perem-
puan yang lebih maju
ketimbang pria,” pung-
kasnya. (Yahya Farid
Nasution/P-4)
KesehatanRakyat TanggungJawabNegara
MI/USMAN ISKANDAR
KAMPANYE CALEG PDI PERJUANGAN: Caleg DPR PDI Perjuangan dapil DKI Jakarta 3 nomor urut 7
Charles Honoris menggelar kampanye terbuka dan menyanyi reggae bersama untuk menghibur
puluhan ribu simpatisan di Lapangan Kompas, Kembangan, Jakarta Barat, kemarin. Kampanye yang
dihadiri sebagian pemilih muda itu mengajak agar tidak bersikap antipolitik serta mau membuka
wawasan menjelang Pemilu 2014.
PELAPORAN dana kampanye
partai politik saat ini masih
tidak jujur bahkan melanggar
pasal tentang ketentuan pela-
poran yang dibuat oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU).
Sikap ketidakjujuran partai
itu ditegaskan Koordinator
Advokasi dan Investigasi Fo-
rum Indonesia untuk Trans-
paransi Anggaran (Fitra) Ucok
Sky Khadafi. Ia mengatakan
dalam daftar pelaporan dana
kampanye 12 partai tercatat
Rp4,4 triliun total dana yang
dilaporkan. Angka itu masih
diragukan.
Pasalnya, tambah dia, saat
ini sesuai dengan laporan
Bank Indonesia, pada Januari,
uang yang beredar di masya-
rakat sudah mencapai Rp500
triliun dengan Rp402 triliun
yang beredar dan dipegang
masyarakat. Sementara itu,
sisanya, Rp98,1 triliun, dalam
pengelolaan bank yang ada di
Indonesia
“Angka ini akan terlihat
‘jomplang’ karena selisihnya
terlalu besar. Ini menandakan
bahwa pelaporan dana kam-
panye tidak punya moral yang
baik, dan memperlihatkan be-
lum menjadi pejabat publik su-
dah mulai banyak berbohong
kepada rakyat,” cetus Ucok di
Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan partai poli-
tik dalam melaporkan dana
kampanye masih asal-asalan
dan belum sesuai dengan
peraturan yang dibuat KPU.
Bahkan, partai dalam mem-
buat laporan dana kampanye
masih melanggar pasal yang
menyebutkan secara rinci
ketentuan pelaporan dana
kampanye.
Dalam Pasal 19 PKPU Tahun
2013 dijelaskan secara rinci
ketentuan dana yang berasal
dari sumbangan yang menca-
kup identitas termasuk status
pajak yang tidak menunggak
dari pemberi dana.
Secara terpisah, peneliti
Divisi Korupsi Politik Indone-
sia Corruption Watch Almas
Sjafrina mengatakan pihaknya
tidak meminta masyarakat un-
tuk memiliha caleg petahan,
karena terindikasi korupsi.
“Selain terindikasi korupsi,
prestasi kinerja caleg incum-
bent lemah. Jika mereka ter-
pilih kembali, hasilnya tidak
akan berbeda dengan kinerja
saat ini.” (Cah/SU/P-4)
KINERJA pemerintah saat ini
selama dua periode dianggap
belum memberikan banyak
perubahan sebagaimana janji
yang pernah disampaikan. Hal
itu diperparah dengan janji
politik untuk menghadapi Pe-
milu 2014.
Ketua Umum Partai Nas-
Dem Surya Paloh mengata-
kan, apabila ada partai politik
yang mengaku telah berhasil
menyelesaikan masalah di In-
donesia saat ini, itu sama saja
menipu diri sendiri. Ia meng-
ajak seluruh rakyat, terutama
parpol, agar berani bersikap
jujur atas kekurangannya.
Surya pun melontarkan per-
tanyaan kepada kader dan
simpatisan Partai NasDem.
“Pemerintahan selama 10 ta-
hun bilang banyak kemajuan,
banyak pembangunan yang
mantap, apakah benar itu? Ada
kemajuan atau tidak?” tanya
Surya yang sontak dijawab ‘ti-
dak’ oleh 20 ribu peserta kam-
panye nasional Partai NasDem
di Lapangan Merdeka, Medan,
Sumatra Utara, kemarin.
Surya menjelaskan Indone-
sia merupakan bangsa yang
besar, mempunyai karunia
laut yang luas, daratan yang
luas, serta tanah yang subur
diliputi ngarai, gunung, dan
bukit. Selain itu, Indonesia
juga dikaruniai 250 juta pen-
duduk. Namun sayang, sampai
saat ini belum ada keadilan
dan kesejahteraan yang dira-
sakan masyarakat.
Padahal, tujuan bernegara
ialah menghantarkan kehi-
dupan, kemakmuran, dan
kesejahteraan bagi rakyat
Indonesia. Sudah 69 tahun In-
donesia merdeka dan sudah
11 kali pemilu digelar, tapi
infrastruktur, terutama di
Medan, tidak memadai.
“Sumatra Utara itu wilayah
subur, penyumbang surplus
APBN, banyak perkebunan teh ,
sawit, karet, kopi, dan juga sum-
ber daya alam mineral. Namun,
mengapa rakyat masih susah
hidup? Listrik dari dulu belum
masuk desa,” ujarnya.
Surya juga menekankan
pentingnya kemandirian da-
lam membangun bangsa. Dia
mengingatkan bangsa Indo-
nesia jangan berharap kepada
negara lain untuk benar-benar
ikhlas membantu Indonesia
bangkit dari keterpurukan.
Ditegaskan pula, Partai Nas-
Dem akan membawa gerakan
perubahan serta mengangkat
harkat dan martabat negara
kembali tegak. “Kita meng-
inginkan Indonesia kuat, bu-
kan lemah, bukan negara yang
takut dengan negara tetangga.
Digertak sedikit, melempem,”
ucap Surya. (Yah/P-2)
LaporanParpoltidakJujur
KemandirianBangsaMutlak
W
A L A U P U N
Partai Golkar
sudah mene-
tapkan ketua
umum mereka sebagai calon
presiden, posisi internal partai
itu tetap dinamis.
Jika hasil pemilu legislatif
nanti perolehan Partai Golkar
di bawah 30% dan kalah dari
partai lain, bisa digelar ra-
pat pimpinan nasional khusus,
untuk kemudian diusulkan
adanya musyawarah nasional
luar biasa.
“Setelah pileg itu, nanti ada
rapim. Itu bisa mengubah
segala-galanya dan bisa ber-
ujung pada munaslub,” kata
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar
Musfihin Dahlan dalam sebuah
diskusi di Jakarta, kemarin.
Apalagi, tambahnya, calon
presiden dari PDI Perjuangan,
saingan utama Partai Golkar,
ialah tokoh muda. Golkar
juga bisa memunculkan to-
koh muda sebagai pemimpin
nasional, salah satu yang cu-
kup menonjol saat ini ialah
Wakil Ketua DPR Priyo Budi
Santoso.
Musfihin mengkhawatirkan
jika Jokowi menjadi pemain
tunggal sebagai capres muda,
bisa terjadi kisruh politik di
Republik tercinta ini.
Ia juga mengakui, selain me-
munculkan capres alternatif,
Partai Golkar bisa memun-
culkan cawapres. “Kalau (saat)
dievaluasi (target) itu tidak
tercapai, stakeholder akan
realistis. Stok pimpinan dan
cawapres Golkar beragam.
Ada Priyo, Akbar, JK,” cetus
Musfihin.
Ia menyebutkan tidak ada
pemilik tunggal Partai Golkar.
Selain itu, saham Golkar dimi-
liki tiga Kino besar, yaitu Soksi,
Kosgoro, dan MKGR. Ketua DPP
Golkar Bidang Politik Priyo
Budi Santoso malah kini men-
jadi Ketua Umum MKGR.
“Jika perolehan suara tidak
sesuai target, Golkar sudah
terlatih dalam mengeluarkan
solusi berikutnya,” tandas
Musfihin.
Sependapat dengan Musfi-
hin, pakar komuniksai poli-
tik UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta Gun Gun Heryanto
menyatakan partai Golkar
memang seharusnya melaku-
kan evaluasi. “Pencapresan
ARB (Aburizal Bakrie) ha-
rus dievaluasi,” ungkap Gun
Gun.
Ia memberikan masukan
agar Partai Golkar mencari
alternatif yang terbaik pas-
capemilu nanti.
Peneliti CSIS J Kristiadi me-
ngatakan kalau Partai Golkar
hendak memunculkan nama
cawapres untuk capres dari
PDI Perjuangan Joko Widodo
dalam koalisi mereka, sebaik-
nya jangan memilih tokoh se-
nior. Kristiadi khawatir kalau
cawapresnya senior, justru
capres yang akan tunduk ter-
hadap cawapres.
Kampanye menyerang
Pada kesempatan itu Gun
Gun Heryanto menyebutkan
Partai Gerindra saat ini me-
mang menggunakan strategi
attacking campaign. Ia men-
jelaskan ada dua jenis kam-
panye menyerang, yaitu kam-
panye negatif dan kampanye
hitam.
Menurutnya, jika kampanye
negatif menyerang dengan
data dan fakta yang bisa dikon-
frontasikan, kampanye hitam
menyerang dengan isu atau
rumor yang sulit diverifikasi.
Saat ini Partai Gerindra me-
lakukan strategi menyerang
Megawati dan PDIP.
“Serangan itu, dalam tradisi
politik sejak 1999 sampai kini,
tidak bisa mengubah pilihan,”
jelas Gun Gun. (*/P-4)
ardi@mediaindonesia.com
Munculkan Tokoh Muda Golkar
ARDI TERISTI
Partai Golkar sudah harus mengubah
strategi pencapresan. Tokoh muda Golkar
harus mulai dimunculkan.
MI/PANCA SYURKANI
SAMBUTAN KADER PARTAI NASDEM: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyapa para kader dan simpatisan Partai NasDem yang
mengantar dari bandara ke kampanye terbuka di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatra Utara, kemarin. Kedatangan Surya disambut sekitar
20 ribu kader dan simpatisan Partai NasDem.
CALEG PEREMPUAN BICARA
Dr Geeta
Caleg DPR RI
dapil Sumut I
DOK PRIBADI

SENIN, 24 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5
Hadir di arena kampanye
biasanya mengundang
rasa haus dan lapar.
Tawaran makanan
dan minuman gratis di
kampanye Partai Gerindra
membuat massa berebut.
TOLAK POLITIK
UANG: Aktivis
menggelar aksi
tolak politik uang
di Solo, Jawa
Tengah, kemarin.
Dalam aksinya
mereka mengajak
masyarakat
untuk tidak
mencoblos caleg
yang melakukan
politik uang, tetapi
tetap menerima
pemberian
mereka.
ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY
Warga Tagih Janji Jokowi
RAJA EBEN L
R
ATUSAN Warga Cipi-
nang Muara, Jakarta
Timur, yang memilih
Joko Widodo (Jokowi)
sebagai Gubernur DKI Jakarta
periode 2012-2017, kecewa. Ke-
kecewaanmunculkarenaJokowi
lebihmemilihmenjadicalonpre-
siden pada pemilu mendatang
daripada menepati janji dan
komitmen saat berkampanye,
yakni membenahi Jakarta.
Warga yang terdiri dari ba-
pak-bapak, ibu-ibu, dan anak-
anak tersebut berorasi di Jalan
Griya Wartawan, Cipinang
Muara, sambil membentang-
kan spanduk bertuliskan ‘Du-
kung Jokowi selesaikan tugas
gubernur sampai 2017’.
Yang menarik, pada aksi ter-
sebut para bapak mengenakan
daster sebagai simbol ‘plin-
plan’ Gubernur DKI Jakarta itu
dalam menentukan sikap dan
tanggung jawab politiknya.
Komeng, 27, warga RT 12,
mengatakan Pemilu 2014 bu-
kan saat yang tepat bagi Jokowi
untuk maju sebagai capres.
Seharusnya, kata dia, Jokowi
menuntaskan terlebih dahulu
janji kampanye saat berebut
kursi Gubernur DKI. “Kami
setuju Jokowi capres, tapi se-
karang belum saatnya karena
masih banyak persoalan Ja-
karta yang belum beres. Banjir
tahunan, Kali Ciliwung belum
disodet, macet, dan rumah
deret, itu masalah yang harus
diselesaikan,” kata Komeng.
Warga lainnya, Ade Ujang,
30, dan Elias, 23, juga mengaku
tidak rela jabatan gubernur
DKI hanya dijadikan batu
loncatan untuk pencapres-
an. Mantan Wali Kota Sura-
karta itu, menurut mereka,
seharusnya mengutamakan
amanat warga Jakarta yang
memilihnya daripada tugas
partai yang meminta dirinya
menjadi capres.
“Tidak masalah Jokowi mau
capres, tapi harus tuntaskan
tugasnya di Jakarta dulu. Kalau
sudah tuntas, kita akan dukung
dia, kok,” ujar Ade.
Ujangmenambahkan,Jokowi
sudah membawa perubahan di
daerah tempat tinggalnya, se-
perti kawasan rumah kumuh
Penas, Cipinang Muara. Ka-
renanya, sangat disayangkan
jika tugas yang sudah dimulai
dan sedang berjalan itu diting-
galkan begitu saja.
Untungkan PDIP
Pendeklarasian Joko Wido-
do sebagai capres oleh PDIP,
menurut pengamat politik dari
UIN Jakarta Gun Gun Heryan-
to, akan menguntungkan PDIP.
“Pencapresan Jokowi mem-
berikan konvergensi simbolis
yang menyatukan internal
PDIP dan non-PDIP. Kita tidak
usah memperhatikan apa yang
menjadi trigger,” kata Gun Gun
dalam diskusi politik bertema
Efek Jokowi dan strategi partai
politik di Pilpres 2014’ di Wa-
rung Daun, Jakarta, kemarin.
Selain itu, Jokowi bisa men-
jadiancamannyatabagicapres
parpol lain. “Pemetaan poli-
tik kompetitor, saya rasa de-
ngan adanya Jokowi, semakin
mengerucut. Kekuatan riilnya
bahwa jelas Jokowi menjadi
the real enemy bagi lawan
PDIP,” pungkasnya.
Wasekjen Partai Golkar
Musfihin Dahlan mengaku
pihaknya tidak khawatir de-
ngan majunya Jokowi sebagai
capres dari PDIP. “Dia teman
bertanding dalam bursa pil-
pres. Tidak ada yang dikhawa-
tirkan Golkar,” kata Musfihin
pada kesempatan yang sama.
Meski sejumlah hasil survei
menyebut elektabilitas Ketua
Umum Partai Golkar Aburizal
Bakrie dalam bursa capres
stagnan, Musfihin mengatakan
partainya punya banyak tokoh
yang dapat diusung.(*/P-2)
raja_eben
@mediaindonesia.com
Warga Cipinang
Muara mendukung
Joko Widodo
menuntaskan
tugasnya sebagai
Gubernur DKI.
B
UKAN hanya kader,
pendukung, dan
simpatisan Partai
Gerindra yang memenuhi
Stadion Gedung Olahraga
Bung Karno, pada
kampanye terbuka
yang digelar di Jakarta,
kemarin.
Pedagang makanan
dan minuman pun sudah
berduyun-duyun datang
sejak pagi. Mulai penjual
gorengan, roti, es krim,
ketupat sayur, otak-otak,
hingga aneka minuman
susul-menyusul mengambil
posisi paling strategis agar
dagangan cepat laris.
Harapan mereka berbuah
manis. Di tengah-tengah
orasi politiknya, Ketua
Dewan Pembina Partai
Gerindra Prabowo Subianto
menawarkan minum
kepada ribuan kader
yang menyemut di depan
panggung utama. “Apakah
Saudara-Saudara haus?
Pengin minum?” tanya
Prabowo di sela orasinya.
Tawaran itu bukan basa-
basi. Prabowo benar-benar
meminta para pedagang
untuk memberikan
minuman dan makanan
yang mereka jual kepada
massa yang hadir.
“Sekarang saatnya rakyat
kecil, para pedagang,
merdeka. Saya memanggil
seluruh pedagang kaki
lima yang ada di sini untuk
menggratiskan dagangan
kepada para simpatisan
yang ada. Silakan semua
kasih. Nanti bayarnya
minta kepada Taufik (Ketua
DPD Gerindra DKI Jakarta
M Taufik),” ujarnya.
Tak perlu menunggu
disuruh dua kali, massa
pun berlarian ke arah
para penjual makanan dan
minuman terdekat. Melihat
massa yang berebut meraup
makanan, para pedagang di
tribune atas pun tak ingin
kehilangan momentum.
Mereka berlarian
membawa dagangan,
menghampiri peserta yang
lapar dan kehausan.
Para penjual makanan
dan minuman berbinar
karena mereka tak
perlu bersusah-susah
menawarkan jualan atau
duduk menunggu pembeli.
Semua langsung ludes tak
bersisa.
Namun, ternyata ada
juga penjual makanan yang
khawatir makanan dan
minuman mereka tidak
dibayar. Andi, penjual
kacang yang sedang
melamun, terkaget-kaget
ketika mendadak massa
kampanye berlari susul-
menyusul ke arahnya.
Massa berusaha meraup
kacang sebanyak yang
mereka sanggup. Andi
hanya bisa pasrah sambil
mengingatkan bahwa
kacangnya tidak gratis.
Kekhawatiran para
penjual makanan pun
mereda karena Prabowo
menepati janjinya. Seusai
acara, para penjual
makanan dan minuman
berbaris mengantre untuk
mendapatkan bayaran atas
jualan mereka yang ludes
tak bersisa. (Sri Utami/P-5)
GratiskanMakanan
saatOrasi
PILIH YANG JUJUR: Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad)
menggelar Sosialisasi Pemilu Berintegritas 2014 dengan tema
Pilih yang jujur pada kegiatan hari tanpa kendaraan bermotor di
jalanan Dago Bandung, Jawa Barat, kemarin. Melalui kegiatan
ini diharapkan masyarakat menggunakan hak pilihnya secara
jujur dalam memilih calon anggota parlemen maupun calon
presiden yang akan datang.
ANTARA/AGUS BEBENG
Manfaatkan
Akikah Anak
RUPANYA tidak ada tempat
dan kesempatan yang lolos
dari calon anggota legislatif
untuk berkampanye. Seperti
yang dilakukan seorang ca-
leg asal PKS di Palembang,
Sumatra Selatan. Tanpa
membuang peluang, dia
memanfaatkan acara syuku-
ran akikah putri pertamanya
untuk memperkenalkan di-
rinya dalam kompetisi Pileg
2014. Bila pada umumnya,
bendera akikah masyara-
kat Palembang berwarna-
warni atau merah putih,
Al Miftahul Khoiril Anwar
menggunakan bendera par-
tai (PKS) untuk menarik per-
hatiandanmemperkenalkan
dirinya kepada para tamu
undangan bahwa dia nyaleg.
“Mengingat sudah masuk
musim kampanye sekalian
ingin mengenalkan partai
dan diri kepada tamu,” ujar
Miftahul. (Ant/*/P-2)
Menghindar
Bayar Janji
BERMACAM upaya untuk
melengkapi fasilitas dalam
berkampanye dilakukan
oleh para caleg kali ini. Se-
perti yang dilakukan Abas
Sunarya, caleg dari Partai
Golkar untuk DPRD Provinsi
Banten dari Dapil 5 Kota
Tangerang. Sayangnya, da-
lam rangka memenuhi fasili-
tas kampanyenya, Abas,
nekat merugikan Zeki Huda
Almubarok. Pasalnya, lelaki
yang diminta untuk men-
ciptakan lima lagu mars
kampanye itu hingga kini
belum dibayar, walaupun
lagu tersebut sudah dipakai
untuk kampanyenya. “Be-
lum jadi anggota dewan saja
sudah menipu rakyat. Gima-
na kalau sudah jadi? Pasti
tidak akan peduli dengan
rakyatnya,” kata Zeki Huda
dengan nada jengkel. Setelah
dibuatkan lagu dan diformat
dalam CD, hingga kini Abas
Sunarya sulit ditemui untuk
ditagih utangnya.(SM/P-2)
PERNIK
KAMPANYE

SENIN, 24 MARET 2014MEGAPOLITAN6
SEJUMLAH warga yang ter-
gabung dalam Forum Umat
Islam (FUI) Jatisampurna
menuntut panitia pemba-
ngunan Gereja Katolik St Sta-
nislaus Kostka Kranggan, Kota
Bekasi, Jawa Barat, menghen-
tikan pembangunan gereja
yang sudah mencapai 90%.
Tuntutan tersebut mereka
sampaikan dalam unjuk rasa
di depan gereja, Sabtu (22/3).
Koordinator lapangan massa
FUI, Sulis, mengatakan aksi di-
lakukan terkait dengan kepu-
tusan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Bandung pada
20 Maret yang mencabut surat
izin pelaksanaan mendirikan
bangunan (SIPMB) Gereja St
Stanislaus Kostka Kranggan.
Menurutnya, ia bukan tidak
setuju dengan pembangunan
rumah ibadah. Namun, gereja
memanipulasi persetujuan
warga untuk izin pemba-
ngunan. Padahal, warga ti-
dak merasa menandatangani
persetujuan pembangunan
gereja.
Menurut rencana, hari ini
massa FUI juga akan berun-
juk rasa di Kantor Wali Kota
Bekasi. Mereka akan menun-
tut Wali Kota Rahmat Effendi
segera mencabut SIPMB yang
telah diberikan kepada panitia
pelaksanaan pembangunan
Gereja Katolik St Stanislaus
Kostka.
Sementara itu, Ketua Pani-
tia Pelaksana Pembangunan
Gereja Binarsumu menya-
takan sebelum membangun
gereja, pihaknya telah me-
lakukan sosialisasi terlebih
dahulu kepada warga. Warga
dimintai tanda tangan dengan
cara didatangi satu per satu.
(Gan/J-4)
KAWASAN Kota Tua setiap akhir pekan selalu dipenuhi
sampah, karena meningkatnya wisatawan yang berkunjung
ke lokasi itu.
Dari pemantauan Media Indonesia, kemarin, di Taman Fa-
tahillah yang disebut sebagai ruang publik di kawasan Kota
Tua, sampah terlihat bertebaran di mana-mana. Sampah
berupa plastik kemasan makanan dan minuman itu dibuang
pengunjung secara sembarangan. Padahal, tempat sampah
tersedia di segala penjuru.
Menurut Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Is-
nawa Adjie, volume sampah di kawasan tersebut setiap akhir
pekan rata-rata mencapai 1,5 ton, padahal pada hari biasa
0,3 sampai 0,5 ton per hari. “Petugas harus mengerahkan
tenaga ekstra untuk bersih-bersih,” katanya saat dihubungi,
kemarin. (Tes/J-4)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tidak akan minta pemerin-
tah pusat membagi peran pemerintah daerah untuk menyele-
saikan masalah Ibu Kota. Warga Jawa Barat dan Banten yang
bekerja di Jakarta telah memberi konstribusi bagi peningkatan
pendapatan asli daerah DKI.
“Tidak usah ada pembagian peran. Kita juga untung. Ka-
rena orang Jawa Barat dan Banten yang bekerja di Jakarta
ikut membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta bergerak,”
kata Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di
Jakarta, akhir pekan lalu.
Hal itu, ujarnya, karena pajak penghasilan mereka masuk
ke Jakarta. Yang penting, kendaraan dari luar Jakarta tidak
masuk. Antara lain dengan memberlakukan electronic road
pricing (ERP) dan menyediakan kereta. (Ssr/J-4)
ANCAMAN kebakaran di Kota Depok, Jawa Barat, harus diwas-
padai karena tingkat kejadiannya semakin tinggi. Sepanjang
2013 sampai Maret ini, tercatat terjadi 167 kali kebakaran.
Kepala Dinas Kebakaran Kota Depok Yayan Ariyanto me-
ngatakan penyebab utama kebakaran di wilayahnya disebab-
kan hubungan pendek arus listrik dan kelalaian manusia.
“Ini harus menjadi perhatian masyarakat,” katanya, dalam
acara sosialisasi pencegahan kebakaran kepada pelajar SD
hingga SLTA, kemarin.
Menurut Yayan, dinasnya memperbanyak sosialisasi ka-
rena pertumbuhan penduduk meningkat. Saat ini, jumlah
penduduk Depok mencapai 1,9 juta jiwa, atau meningkat
pesat setelah berpisah dari Kabupaten Bogor sejak 1999.
(KG/J-4)
VolumeSampahdiKotaTuaMelonjak
BrigadirSusantoTembak
AtasankarenaSakitHati
PegawaiLuarJakartaSumbangPAD
KasusKebakarandiDepokTinggi
MOTIF utama penembakan
yang dilakukan tersangka
Brigadir Susanto terhadap
atasannya, Kepala Pelayanan
Markas (Yanma) Polda Metro
Jaya Ajun Komisaris Besar
(AKB) Pamudji, ialah sakit
hati.
Kapolda Metro Jaya Irjen
Dwi Priyatno mengatakan
pemicunya ialah pelaku
ditegur korban (karena ti-
dak mengenakan pakaian
segaram lengkap).
“Berdasar hasil pemerik-
saan saksi-saksi, (tersangka
tidak suka ditegur) seperti
itu,” ujarnya, kemarin.
Direktur Reserse Kriminal
Umum Polda Metro Jaya
Komisaris Besar Heru Pra-
noto menambahkan, meski
Susanto membantah seba-
gai pelaku penembakan,
pihaknya memiliki lima
alat bukti yang cukup untuk
melimpahkan perkara itu ke
Kejaksaan Tinggi Jakarta.
Lima alat bukti tersebut,
yaitu surat atau laporan po-
lisi (LP), keterangan saksi di
lokasi perkara, keterangan
saksi ahli, bukti petunjuk di
lapangan, serta pernyataan
tersangka.
Regulasi alat bukti, lanjut-
nya, merujuk aturan yang
terangkum dalam KUHAP.
“Tetapi dalam kasus ini, kita
hanya butuh dua bukti saja,
yaitu saksi-saksi dan bukti
petunjuk lain,” kata Heru.
Apa pun dalih tersang-
ka, tambahnya, tetap ti-
dak menyurutkan proses
penyelidikan. Bantahan
tersangka ia nilai berada di
urutan terakhir, dan bukan
menjadi persoalan karena
penyidik telah memegang
bukti akurat.
Pamudji meregang nyawa
dengan luka tembak di pe-
lipis kiri hingga tembus ke
pelipis kanan, Selasa (18/3).
Korban ditembak dengan
senjata api milik Susanto.
(Gol/J-4)
H
AK pejalan kaki meng-
gunakan trotoar di Ja-
karta sering diabaikan,
karena sebagian fasilitas itu
diserobot untuk penggunaan
lain, terutama usaha. Hal ter-
sebut antara lain terlihat di
sepanjang Jalan KH Wahid
Hasyim, Tanah Abang, Jakarta
Pusat.
Berdasarkan pengamatan
di lapangan, sejumlah peda-
gang makanan yang berjualan
menggunakan gerobak dan
tenda, kios kurma, kain, ter-
pal, serta bengkel motor tidak
malu-malu menambah lahan
usaha mereka dengan meng-
ambil alih trotoar yang telah
diperbaiki. Bahkan, salah satu
bangunan di sana terlihat
memasang pagar hingga me-
makan trotoar.
Saat melihat kondisi itu, Wali
Kota Jakarta Pusat Saefullah
segera memerintahkan jajar-
annya bertindak tegas karena
pemilik bangunan/kios telah
mengganggu hak pejalan kaki
serta merusak pemandangan.
Ia pun meminta pejabat terkait
memberikan surat teguran ke-
pada penyalah guna trotoar.
Jika pemilik bangunan tidak
mengindahkan surat teguran,
ia mengancam akan melaku-
kan bongkar paksa. “Ini sudah
menyalahi aturan, masak tro-
toar ditutup pagar pengaman,
gimana orang mau lewat. Ini
harus dimundurkan,” katanya,
kemarin.
Sementara itu, saat Media
Indonesia menanyakan kondisi
trotoar yang ditempati pemilik
kios dan pedagang kaki lima
kepada salah satu petugas
Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP), dia menyatakan
tidak tahu-menahu mengenai
kondisi tersebut.
Padahal, di sebelah tempat-
nya berjaga terlihat pedagang
kaki lima berjualan di trotoar.
“Pedagang di trotoar? Di sini
enggak ada lagi, sudah pin-
dah ke Blok G semua,” ujar
petugas Satpol PP dengan raut
bingung.
Pasar Gembrong
Sementara itu, eks peda-
gang mainan anak di Pasar
Gembrong, Jakarta Timur,
yang direlokasi ke Pasar Cipi-
nang Besar Selatan (Cibesel)
pada September 2013, kini
kembali berjualan kembali
di sekitar trotoar Jalan Basuki
Rahmat.
Para pedagang menyatakan
Pasar Cibesel sepi pengunjung,
sehingga mereka kehilangan
penghasilan.
“Di sana sepi. Terpaksa balik
lagi ke sini (trotoar). Kalau eng-
gak gitu, siapa yang mau beli?
Makan apa anak istri?” kata
Samin, salah seorang pedagang
boneka, kemarin.
Terkait dengan sikap petu-
gas Satpol PP atas pengalih-
fungsian trotoar oleh peda-
gang, pengamat perkotaan
Yayat Supriyatna menyatakan
petugas Satpol PP memang
tidak memiliki panduan kerja
maupun konsep pembinaan
ketika bertugas di lapangan.
Akibatnya, petugas hanya
bekerja berdasarkan perintah
atasan.
“Tidak semua (petugas) pa-
ham. Kalau komandan perin-
tahkan gusur, ya gusur. Bong-
kar, ya bongkar. Panduan SOP
(prosedur operasi standar) di
lapangan tidak ada,” katanya.
(Ver/AF/J-4)
Sebagian Trotoar
Jadi Tempat Usaha
MassaFUIMintaPembangunanGerejaDihentikan
MI/SUSANTO
MENGOKUPASI TROTOAR: Kios pedagang kaki lima (PKL) mengokupasi trotoar yang merupakan hak pejalan kaki di Jalan Wahid Hasyim,
Jakarta Pusat, kemarin. Akibat inkonsistensi Pemprov DKI menerapkan larangan PKL menduduki trotoar, pejalan kaki pun menggunakan
badan jalan sehingga menimbulkan kesemrawutan.
DKI JAKARTA
KOTA BEKASI
“Pedagang makanan
yang berjualan
menggunakan gerobak
dan tenda tidak malu
menambah lahan usaha
dengan mengambil alih
trotoar.”
POLDA METRO JAYALINTAS BERITA
PEMANFAATAN AIR
HUJAN: Wagub DKI
Basuki Tjahaja
Purnama (kiri)
bersama Presdir PT
Coca-Cola Indonesia,
Martin Gil, melihat
kejernihan air hujan
hasil proses rain
water harvesting
(RWH) saat serah
terima proyek RWH
dari Coca-Cola
Foundation dan
Unika Atma Jaya
kepada Pemprov
DKI, di Jakarta,
Sabtu (22/3).ANTARA/JUNED

SENIN, 24 MARET 2014 PERBAIKAN JALAN 7
Sebagian Besar
Lubang sudah
Tertutup
PERBAIKAN jalan berlubang
akibat banjir beberapa waktu
lalu di DKI hampir sebagian
besar rampung.
Di Jakarta Timur, misalnya.
Sejak banjir melanda awal
Januari lalu, jumlah jalan
rusak mencapai 24.760 meter
persegi, yang tersebar di 560
titik.
“Jalan rusak saat ini masih
terus ditangani. Sudah hampir
rampung,” ucap Kasi Peme-
liharaan Jalan dan Jembatan
Sudin Pekerjaan Umum Jalan
Jaktim Ahmad Yazied, akhir
pekan lalu.
Selain menambal jalan ber-
lubang, pemkot juga akan
membeton jalan seluas 250.120
meter persegi. Angka tersebut
meningkat dari tahun lalu,
yang hanya seluas 110.308
meter persegi.
Berdasarkan pemantauan,
beberapa jalan rusak masih
terlihat, seperti di Jalan Rawa
Domba, Duren Sawit, Jakarta
Timur. Kondisi itu meresah-
kan warga lantaran kondisi
jalan rusak dan tak kunjung
diperbaiki.
Di Jakarta Pusat, pembe-
tonan dilakukan di tujuh ka-
wasan yang rawan genangan.
Salah satunya terlihat di Jalan
Gempol, Kebon Kosong, Ke-
mayoran, Jakarta Pusat.
“Akhirnya (Jalan Gempol)
kami beton karena jalan rusak
terus akibat genangan. Kami
sudah tambal, tapi selalu rusak
lagi. Kami sudah ajukan ke
dinas tujuh wilayah di Jakarta
Pusat yang rawan genangan
dan banjir untuk dibeton,” ujar
Kepala Suku Dinas PU Jalan
Jakpus, Maryana.
Maryana mengatakan pem-
betonan jalan dilakukan pada
malam hari untuk mengurangi
kemacetan. Menurut rencana,
pembetonan jalan sepanjang
50 meter itu akan selesai pada
25 Maret mendatang.
Selain tujuh jalan yang ra-
wan genangan selesai dibeton,
Sudin PU Jalan Jakpus juga
akan memperbaiki jalan-jalan
sekunder di wilayahnya.
Di Jakut, proses perbaikan
jalan terkendala proses le-
lang yang belum selesai. “Be-
berapa memang sudah dalam
pengerjaan, dan itu dari dinas
provinsi. Untuk di bawah ko-
ordinasi Sudin PU Jalan, masih
menunggu proses lelang,” ujar
Wali Kota Jakut Heru Budi
Hartono.
Proses pelelangan perbaikan
tersebut, kata dia, dilakukan
untuk pengerjaan perbaikan
jalan yang rusak serius. “Mi-
salnya saja di Jl Gunung Sahari
depan WTC Mangga Dua dan
beberapa ruas jalan lagi yang
kerusakannya parah dan perlu
pembetonan. Itu harus lewat
pelelangan,” ujarnya.
Sementara itu, ruas jalan
dengan kerusakan ringan bisa
langsung segera diperbaiki.
“Yang punya lubang-lubang
kecil dan masuk kategori
ringan biasanya bisa lang-
sung kita tambal atau yang
bergelombang. Itu langsung
dikerjakan dengan dana keja-
dian tak terduga.
Kepala Seksi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan Sudin PU
Jalan Jakarta Utara, Sugoro Si-
naga, menyebutkan di Jakarta
Utara terdapat total 2.564 jalan
rusak akibat banjir beberapa
waktu lalu.
Dari jumlah itu, empat ruas
jalan yang mendapat perhatian
lebih dengan dibeton yaitu Jl
Gunung Sahari, Jl Raya Plum-
pang, dan Jl Sunter Permai
Raya. Ketiganya dalam tahap
pengerjaan. (AF/Ver/Ths/J-1)
“Jalan Gempol kami
beton karena jalan
rusak terus akibat
genangan. Kami
sudah tambal, tapi
selalu rusak lagi.
Kami sudah ajukan
ke dinas tujuh
wilayah di Jakarta
Pusat yang rawan
genangan dan banjir
untuk dibeton.”
Maryana
Kepala Suku Dinas PU
Jalan Jakpus
PEMBETONAN TERHAMBAT: Kendaraan melintas di antara proyek pengerjaan betonisasi jalan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Jumat (21/3). Minimnya pekerja
yang memahami teknik pembetonan jalan membuat program tersebut menjadi terhambat.
Pembetonan Jadi Solusi
THOMAS HARMING SUWARTA
S
ELASA (18/3) lalu, warga RW
09, Semper Barat, Cilincing,
Jakarta Utara, memblokade
akses keluar-masuk perkam-
pungan di Jalan Beting Asam, Sem-
per Barat, Jakarta Utara.
Aksi tersebut merupakan protes
warga terhadap Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta yang tidak kunjung mem-
perbaiki jalan rusak.
“Ini kami lakukan karena kami su-
dah berulang kali meminta supaya
jalan rusak diperbaiki. Tapi, sampai
saat ini belum ada ada tindak lan-
jut pemerintah,” ujar Ketua RW 09
Nanang Suwardi.
Warga memblokade jalan dengan
menanam pohon pisang dan pohon
palem di jalan yang rusak. Menurut
Nanang, pohon tersebut merupakan
simbol yang berarti jalan itu tidak la-
yak menjadi jalan umum.
Jalan tersebut, kata dia, lebih layak
untuk ditanami pohon. Selain itu,
warga juga mengangkat keranda seba-
gai tanda matinya aspirasi warga yang
tidak didengar pemerintah.
Menurut Nanang, warga sudah
meminta perbaikan jalan sejak 2009.
Mereka pun meminta agar jalan rusak
segera diperbaiki dengan cara dibeton
supaya lebih awet.
Berdasarkan pemantauan, terdapat
banyak lubang di sana. Bukan hanya
itu, jalanan kerap tergenang jika hujan
turun sehingga membahayakan peng-
gunanya.
Praktis
Di tempat terpisah, Wakil Guber-
nur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pur-
nama mengatakan akan menyiapkan
teknologi baru untuk mengatasi jalan
rusak di Jakarta.
“Kami mau siapkan teknologi cor be-
ton, ini sudah dimasukkin e-catalogue,”
tuturnya.
Wakil Gubernur yang akrab disapa
Ahok itu menyebutkan teknologi baru
tersebut hanya membutuhkan waktu
singkat untuk pengeringan, tidak se-
perti cara lainnya.
“Kalau hotmix kan susah harus
tunggu hujan berhenti. Kalau yang ini
hanya 8 sampai 12 jam buat kering,
enggak usah menunggu 1-2 minggu”
lanjutnya.
Namun, teknologi baru itu masih
terkendala oleh sumber daya manusia
yang terbatas.
“Tenaga yang mengerti ini kan ter-
batas karena barang baru, jadi mesti
latih lagi orangnya. Itu kendalanya,”
tukasnya.
Parah di Tangerang
Sementara itu sebagian besar jalan-
an di Kota Tangerang rusak karena ter-
gerus air hujan dan banjir, beberapa
waktu lalu. Namun, hingga saat ini
belum ada perbaikan oleh Pemkot
Tangerang.
“Kerusakan jalan itu sampai saat
ini masih dalam pembahasan kami,”
kata Wali Kota Tangerang Arief R
Wismansyah.
Menurut dia, dalam waktu dekat
proyek perbaikan jalan akan segera
dilelang melalui Lembaga Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara elek-
tronik . “Kami upayakan sebelum Mei
2014 nanti perbaikan jalan tersebut
sudah bisa dilaksanakan,” kata Arief.
Namun, ia mengaku lupa berapa
besar dana yang dipersiapkan untuk
perbaikan jalan-jalan itu. “Nilainya
saya lupa, yang jelas akan menggu-
nakan dana dari APBD 2014,” kata
dia.
Yang lebih parah lagi, lanjut Arief,
jalan-jalan provinsi dan nasional
yang tersebar di Kota Tangerang juga
rusak parah. Karenanya, ia meminta
pemerintah agar segera memperbaiki
jalan-jalan terserbut.
“Kami akan segera mengirim surat,
baik kepada pemerintah provinsi
maupun pusat agar segera memper-
baiki jalan-jalan itu,” kata dia. (SM/
Ssr/J-1)
thomas@mediaindonesia.com
Dengan program zero
hole atau jalan bebas
lubang melalui teknik
beton, jalan diharapkan
lebih tahan lama.
MI/SUSANTO

INVEST8
ANATA SYAH FITRI
K
AMPANYE terbuka resmi bergulir 23
Maret, tapi sebenarnya pertarungan
sudah dimulai sejak jauh hari. Kepala
daerah mengemas kegiatan mereka
dengan mengerahkan PNS serta memanfaatkan
fasilitas negara, untuk mendekatkan kolega dan
keluarga kepada konstituen.
Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, misal-
nya, telah melaporkan adanya kampanye
terselubung bupati dalam kegiatan gerak jalan
peringatan hari lahir (harlah) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) pada 23 Februari 2014.
Kegiatan yang berakhir di Lapangan Keramat
Jaya, Puspahiang, Tasikmalaya, bertajuk Jalan
Bareng Kang Uu atau disingkat Jabarku menge-
rahkan PNS serta kendaraan pemerintah.
“Saya sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten
Tasikmalaya sekaligus anggota Gakkumdu
(Penegakan Hukum Terpadu) berkesimpulan
sudah terjadi pelanggaran tindak pidana pe-
milu dengan pelibatan PNS dalam harlah PPP,”
tutur Bambang Lesmana di kantor Panwaslu
Tasikmalaya, Senin (10/3).
Bambang berkesimpulan
terjadi pelanggaran tin-
dak pidana berdasarkan
penglihatan langsung
serta didukung kete-
rangan sejum-
lah saksi.
Pada Sabtu (22/2) malam, anggota panwas
juga telah mendokumentasikan baliho dan alat
peraga PPP yang menghiasi jalan raya menuju
Lapangan Keramat Jaya.
“Di lapangan tempat harlah, kami juga me-
nemukan kegiatan PPP mengarah pada kam-
panye terbuka. Anak-anak sekolah pakai kaus
partai. Indikasi politik uang pun terlihat. Ada
pembagian kupon undian serta saweran uang
saat dangdutan,” lanjutnya.
Sejumlah caleg PPP untuk DPR RI pun diha-
dirkan di panggung. Yel-yel partai dan ajakan
mencoblos PPP pun bergema. Kehadiran PNS
dengan kendaraan dinas mengesankan adanya
mobilisasi aparatur pemerintahan. Apalagi saat
itu, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum
hadir memberikan sambutan.
Oleh sebab itu, Panwaslu Tasik telah memang-
gil Uu. Sang bupati berkilah ia hanya undangan
dan memberi sambutan karena jabatannya
Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat. Kepada pan-
was, Uu mengaku tidak pernah memerintahkan
PNS, maupun para guru serta anak sekolah un-
tuk menghadiri harlah.
Pengakuan Uu dicurigai pembenaran semata.
Pasalnya, harlah PPP seharusnya jatuh pada 13
Januari, tapi digelar semarak menjelang Pemilu
Legislatif yang jatuh pada 9 April.
Meski demikian, Ketua DPD PPP Kabupaten
Tasikmalaya Ruhimat yang juga Ketua DPRD
Tasikmalaya tidak merasa melanggar UU No
8/2012 tentang Pemilu.
“Kami tidak melanggar aturan apa pun se-
bab UU maupun KPU tidak melarang acara
peringatan harlah,” cetus Ruhimat merujuk
Pasal 83 UU No 8/2012. Pasal tersebut memang
membolehkan kampanye dengan penyebaran
alat peraga sesuai zona. Hanya harus dilaku-
kan di tempat tertutup, bukan bersifat terbuka
sebagaimana di lapangan Keramat Jaya.
Sebagai bupati dan petinggi partai, Bambang
menilai sebenarnya Uu tahu kegiatan bersifat
kampanye terbuka dengan imbauan (menco-
blos) melanggar UU Pemilu meskipun dibung-
kus bertema harlah.
Kasus tersebut akhirnya tidak dibawa ke
pengadilan karena anggota Gakkumdu Iptu Pol
Roni Hartono yang juga Kanit I Reskrim Polres
Tasikmalaya melihat bukti belum memenuhi
syarat. “Bukti yang diberikan Panwaslu tidak
menunjukkan adanya penyampaian visi misi
dan program partai pada acara harlah itu. De-
ngan demikian, tidak dapat dikatakan mencuri
start kampanye,” terangnya.
Begitu pula dengan dugaan politik uang. Polisi
meminta Panwaslu menyerahkan uang serta
sembako yang menjadi barang bukti. Panwaslu
juga harus dapat menyebutkan siapa pemberi
dan siapa yang mendapat. “Bukti yang kami
terima hanya berbentuk foto,” cetus Roni.
Dukung istri
Bupati membiarkan jabatannya didompleng
orang dekat untuk meraih simpati konstituen
juga terjadi di Kabupaten Pemalang. Bupati
Pemalang Junaedi dituduh menyalahgunakan
wewenang mengintimidasi PNS dengan pe-
rintah menyukseskan Irna Setiawati, istrinya,
meraih kursi DPRD Pemalang.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Ka-
bupaten Pemalang, Jawa Tengah, melalui kuasa
hukum mereka, Arif Hijrah Saputra, bahkan
telah menyomasi Irna Setiawati dan Panwaslu
Kabupaten Pemalang.
Irna selaku caleg PDIP dituduh memanfaatkan
posisinya selaku istri bupati untuk konsolidasi,
mobilisasi, agitasi, dan propaganda massa. Se-
mentara itu, Panwaslu disomasi karena dinilai
tidak netral dalam menindaklanjuti berbagai
laporan pelanggaran.
“Hanya baliho dan alat peraga milik Irna yang
tidak dirusak dan dicopot Panwaslu,” tambah
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Peduli De-
mokrasi Kabupaten Pemalang Aﬁfufdin.
Selain itu, menjelang Pileg 2014, tiba-tiba
bermunculan iklan layanan masyarakat yang
menampilkan bupati didampingi istrinya. “Pa-
dahal, iklan sosial itu dibiayai negara. Kenapa
baru sekarang munculnya?” tanya Aﬁf yang kini
menjabat Wasekjen DPP Hanura.
Junaedi yang ditemui sebelum membuka
rapat kordinasi rutin, pekan lalu, menyebutkan
tidak ada kampanye terbuka di wilayahnya.
Sesuai aturan kampanye, kehadiran seseorang
sah saja asal tidak sebagai jurkam.
“Kita harus bisa memilah-milah. Aturan kam-
panye sudah menjabarkan bagaimana orang
sebagai peserta aktif, pendengar, maupun
jurkam. Kami tahu kapan sebagai politisi dan
kapan sebagai pejabat publik. Tidak ada yang
mendompleng jabatan saya,” jelasnya.
Anggota Panwaslu Kabupaten Pemalang
Sriyono juga menepis tudingan Koalisi Masya-
rakat Sipil Peduli Demokrasi. Pihaknya sudah
bersikap netral. Semua alat peraga yang me-
langgar pasti dicopot. “Kami tidak tebang pilih.
Kami tidak takut menertibkan alat peraga meski
Irna ialah istri bupati.”
Modus pendomplengan caleg dalam kegiatan
bupati di Kabupaten Brebes sedikit berbeda.
Damayanti, caleg PDIP, tiba-tiba muncul dalam
acara Bupati Brebes Idza Priyanti di Stadion
Karangbirahi pada 16 Januari 2014.
Acara sebenarnya untuk pengukuhan bupati
sebagai Bunda Paud Kabupaten Brebes serta
penerimaan Rekor Muri atas tari Payung yang
diikuti 2.200 pendidik paud. Ketika hari se-
makin terik, tiba-tiba ada aksi bagi-bagi kipas
yang bersablon wajah Damayanti. Masyarakat
berebut karena hari memang terik.
Damayanti sendiri terlihat duduk santai
dekat bupati. Dia berkilah tidak tahu siapa yang
bagi-bagi kipas. “Yang pasti bukan saya yang
bagikan. Itu suvenir sponsor. Kalau sponsor kan
boleh ya,” tuturnya kepada Panwaslu.
Ketua panitia acara yang juga Kepala Pembina
Paud, Ciptonoto, sendiri merasa kecolongan
meski sempat duduk bersebelahan dengan
Damayanti di panggung.
“Tidak ada tersirat kegiatan tumpangan
semacam itu. Saya benar-benar tidak tahu karena
sibuk, siapkan ini itu. Tahunya malah pas Pan-
waslu membuka gambar rekaman, lo kok seperti
itu. Kami tidak mengundang Damayanti, apalagi
dia mengaku menjadi sponsor,” keluhnya.
Ketua Panwas Brebes Maruf yang semula
berniat memanggil bupati akhirnya mem-
batalkan setelah mendapat informasi acara
itu bukan agenda pemerintahan.
Bukan kali itu saja Damayanti berusaha
mendompleng acara
bupati. Saat pembagian
dana RT/RW oleh bupati,
Damayanti juga sudah
berada di sana. “Untung-
nya kami hadir duluan.
Ketika melihat kami, dia
tidak jadi tampil dan bi-
cara,” terangnya. (T-1)
anata
@mediaindonesia.com
BUPATI ATAU JURU KAMPANYPenelusuran Media Indonesia mengungkap adanya
pendomplengan kekuasaan demi kepentingan
caleg di Kabupaten Tasikmalaya, Indramayu,
Brebes, dan Pemalang. Saksikan juga tayangannya
dalam program Realitas di Metro TV malam ini
pukul 23.05 WIB.

P
OT-POT bercat kuning
ditata selang-seling dengan
pepohonan yang batangnya
juga dicat kuning sepanjang jalan
protokol Kabupaten Indramayu.
Di beberapa titik tampak tong-tong
sampah juga dicat warna kuning.
Kabupaten Indramyu seolah-olah
identik dengan warna sebuah partai.
Mulai warung, pagar taman kota,
kantor dinas, gedung sekolah, hingga
bahkan kantor polisi mendapat
sentuhan cat kuning.
Begitu pula Pendopo Kabupaten
Indramayu, tempat digelarnya
agenda-agenda pemerintahan.
Ornamen tamannya pun
serbakuning. Bupati Indramayu
Anna Sophanah demikian semangat
menjadikan sekelilingnya diwarnai
kuning karena kapal politiknya
memang Partai Golkar.
Suaminya, Irianto MS Syafiuddin
alias Yance, sebelumnya Bupati
Indramayu. Calon Gubernur Jabar
yang kalah oleh Ahmad Heriawan
itu kini berlaga untuk merebut satu
kursi DPRD Provinsi Jabar dari Partai
Golkar.
Anak mereka, Daniel Muttaqien,
menjabat Ketua DPD Golkar
Indramayu, tahun ini, mencoba
peruntungan dengan mencalonkan
diri menduduki kursi DPR RI. Tidak
mengherankan bila ke mana pun
keluarga Anna melakukan kegiatan,
tak akan jauh dari upaya mendekati
konstituen.
“Sudah rahasia umum, Bupati
suruh bawahan untuk mendukung
suami dan anaknya,” tutur seorang
pejabat Pemkab Indramayu, Jumat
(14/3). Menurutnya, seluruh pemimpin
daerah di tingkat bawah, mulai kepala
desa hingga camat, mendapatkan
tekanan untuk mendukung Yance,
Daniel, dan Partai Golkar.
Dalam berbagai acara baik
pemerintahan maupun blusukan
Anna, Yance juga sering
mendampingi dan menyampaikan
pesan-pesan terselubung.
“Pembagian beras miskin ke desa
dilampiri kalender dan stiker partai
kuning,” ungkap Solih, salah satu
warga, penerima raskin.
Seorang mantan anggota
DPRD Indramayu berinisial W
menambahkan, intervensi Anna
sebagai bupati terhadap jajaran
PNS sangat kuat dan sistematis.
“Guru dan kepala sekolah ikut
mengedarkan kalender dengan
menyuruh murid memberikan
kepada orangtua mereka. Itu kan
media kampanye,” paparnya.
Kuatnya dinasti Anna dan Yance
karena telah menguasai posisi pucuk
di Kabupaten Indramayu sejak 2004.
Setelah Yance berkuasa dilanjutkan
istrinya.
Sumber Media Indonesia di Pemkab
Indramayu juga mengungkapkan
Anna Sophanah bersama Daniel
Muttaqien pernah menggelar
pertemuan tertutup dengan panitia
pemilihan kecamatan (PPK) se-
Kabupaten Indramayu di Grage
Sangkan, Kuningan, pada 11-12
Desember 2013.
Pertemuan yang dibingkai dalam
bentuk bimbingan teknis itu diduga
bagian dari upaya memenangkan
Partai Golkar. “Setiap PPK mendapat
uang transpor Rp400 ribu dari Sekda
Indramayu,” lanjutnya.
Acara KPU
Ketua Panwaslu Kabupaten
Indramayu Syamsul Bahri mengakui
telah menerima laporan kegiatan
tersebut. “Kami mencari informasi
semaksimal mungkin karena
menyangkut etik. Penjelasan hotel
(menyebut) acara itu (digelar) oleh
KPU. Honorarium yang diterima PPK
itu dari KPU,” paparnya.
Sejauh ini panwas telah menerima
dua laporan dugaan pelanggaran.
Pertama, kegiatan harlah Golkar
yang dihadiri banyak PNS
menggunakan seragam, atribut
Golkar, serta kehadiran para caleg.
“Panwas menemukan ada kendaraan
dinas yang dipakai,” tambahnya.
Dalam kasus tersebut, panwas
telah menyampaikan rekomendasi
kepada Sekda Indramayu agar
memberikan sanksi sesuai dengan
PP 53 yang mengatur PNS tidak
boleh terlibat kampanye politik.
Namun, pihaknya belum mengecek
apakah rekomendasi tersebut telah
dilaksanakan sekda.
Laporan kedua tentang iklan
masyarakat yang disiarkan radio
lokal berisi pernyataan Bupati
bahwa keberhasilan pembangunan
Kabupaten Indramayu tak lepas
dari peran Partai Golkar. Setelah
pengecekan, menurut Syamsul,
iklan tersebut didanai Partai Golkar,
bukan dari APBD.
Media Indonesia dan Metro TV
telah berupaya mengonfirmasikan
hal tersebut kepada Anna, Yance,
dan Daniel, tetapi mereka enggan
ditemui.
Salah seorang pengurus harian
DPD Golkar Kabupaten Indramayu
yang enggan namanya disebutkan
menyatakan selama ini tidak ada
teguran dari Panwaslu Indramayu
kepada partainya.
Kehadiran Yance dalam agenda
bupati dinilai sebagai suami
mendampingi istrinya. “Tapi dalam
setiap rapat, bukan Pak Yance yang
memimpin rapat, melainkan Ibu,”
tepisnya.
Adanya agenda pengumpulan PNS
di pendopo kabupaten, menurutnya,
sah-sah saja. Satuan kerja perangkat
daerah berada di bawah bupati.
Diskusi digelar di rumah dinas yang
kebetulan punya pendopo besar.
Kuatnya cengkeraman keluarga
Yance menguasai Indramayu
membuat masyarakat sampai
memberikan sebutan AMPY yang
artinya anak menantu putra-putri
Yance. Sebutan tersebut, menurut
pengurus harian DPD Golkar itu,
merupakan bukti prestasi keluarga
Bupati. “Itu bukti kepercayaan
masyarakat kepada keluarga Pak
Yance,” imbuhnya. (Nat/T-1)
SENIN, 24 MARET 2014 9TIGASI
PERAN ganda selaku Wakil Ketua DPD PPP Jawa Ba-
rat serta Bupati Tasikmalaya membuat Uu Ruzhanul
Ulum dituding tak netral. Pasalnya, tak jarang batas
antara kepentingan partai dan pejabat publik menjadi
abu-abu. Beginilah jawaban Uu kepada Anata Syah
Fitri dari Media Indonesia.
Panwaslu menuding Anda melanggar aturan Pe-
milu. Tanggapan Anda?
Saya mengucapkan terima kasih kepada panwas
yang sudah memanggil saya. Sekalipun hubungan
kami dengan ketua panwas sudah lama, ketika ada
pelanggaran meski sebenarnya belum melanggar, me-
reka langsung mengundang saya untuk klarifikasi.
Apa isi pemanggilan itu?
Saya ditegur dengan memberikan surat kepada
pemerintah daerah. Teguran juga datang dari KPU.
Karena mendapat teguran, jadwal perayaan hari lahir
(harlah) PPP di lima titik lagi dengan tema Jabarku,
jalan bareng Kang Uu, tidak diteruskan karena saya
menghargai panwas. Panwas juga berada di wilayah
pemerintah. Kalau saya tidak menghargai panwas,
berarti kan jeruk makan jeruk.
Anda memberikan pidato di harlah PPP?
Saya hadir, tapi tidak berpidato. Bukan sebagai
jurkam, tidak menyampaikan visi-misi. Panwaslu
menyebutkan salah satu kesalahan acara itu ialah
mencuri start kampanye atau apalah. Padahal itu
kan harlah PPP, dan itu adalah anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga yang harus kami laksanakan
sebagai kader partai untuk menambah idealisme.
Kami bersilaturahim sekaligus sosialisasi kepada ma-
syarakat bahwa PPP juga peserta Pemilu 2014.
Kalau yakin itu sosialisasi, mengapa tidak dilan-
jutkan lagi?
Saya ikuti teguran panwas dan tidak melanjutkan
kegiatan tersebut. Untuk ke depan saya akan bergerak
hati-hati dan selalu bertanya, takut ada pelanggaran
lagi.
Seperti apa penilaian Anda atas teguran itu, ka-
rena keliru atau ketidaktahuan?
Bermacam-macam. Bisa disebut kekeliruan untuk
orang yang memandang keliru. Bisa dipandang tidak
apa-apa dari orang yang memandang tidak apa-apa.
Selaku kepala daerah, kami harus arif dan bijaksana.
Orang partai bilang bukan kekeliruan karena dijamin
anggaran dasar dan rumah tangga partai. Kami pun
tahu kapan dan dimana kampanye, dan kami juga
tahu apa kriteria pelanggaran. Namun, orang lain
bilang itu pelanggaran. Saya harus bijak dan bersikap
negarawan. Kader tetap ingin yang lima kegiatan
dilaksanakan, tapi saya tidak melanjutkan karena
menghargai panwas.
Apakah Anda hadir ke acara itu sebagai bu-
pati?
Perlu dipahami, bupati sebagai kepala daerah ti-
dak bisa sebagai pemain selancar. Dia bisa berjalan
dengan baik, indah, dan jauh perjalanannya karena
memperhatikan dua unsur, yakni arah ombak dan
arah angin. Kita pun harus bermain dengan itu. Arti-
nya, saya sebagai kepala daerah harus berjiwa nega-
rawan, harus mampu mengayomi berbagai lapisan
masyarakat, termasuk partai politik yang berjumlah
12. Namun, juga harus dipahami bahwa
kepala daerah, presiden, dan gubernur
diusung oleh partai politik. Artinya, seba-
gai bupati yang harus berjiwa negarawan,
tidak bisa meninggalkan diri sebagai kader
partai politik.
Di mana letak selancarnya?
Kalau saya hanya memegang kepala daerah
lalu mengabaikan partai politik yang mengusung,
tidak saya pupuk, tidak saya besarkan, berarti
pemain selancar hanya mengikuti arah
ombak saja. Kalau saya hanya me-
mikirkan partai politik, ke
sini parpol ke sana par-
pol, pembangunan
tidak dipegang, itu
berarti pemain se-
lancar hanya me-
lihat arah angin.
Jadi saya sebagai
kepaladaerahme-
megang dua kebi-
jakan, yakni pem-
bangunan dan politik.
Jadi, di lapangan Keramat
Jaya itu Anda mengakui
berada pada kebijakan
politik?
Anda yang memberi
kesimpulan seperti itu.
Saya waktu itu sebagai
wakil ketua DPD PPP
dan saya sudah dipang-
gil.
Bagaimana Anda memisahkan posisi sebagai
kader PPP dan pejabat publik?
Di saat saya menjadi kepala daerah, otomatis be-
kerja sesuai tugas pokok dan fungsi menyejahtera-
kan masyarakat dalam pembangunan, pendidikan,
ekonomi, maupun sosial. Sekarang ini kami sedang
membangun akhlak dan mental masyarakat Tasik.
Sebaliknya, sebagai kader parpol, saya meminta cuti
kepada Mendagri karena dijadikan jurkam. Yang su-
dah sampai kepada saya ialah jurkam wilayah, dan
kata DPP, saya juga akan
dijadikan jurkam na-
sional untuk pemilu
legislatif.
Bagaimana Anda membedakan fasilitas partai
dan negara?
Saya tidak akan menggunakan fasilitas negara, seke-
cil apa pun ketika menjadi jurkam untuk
parpol. Saya tidak akan memakai mobil,
uang negara, ajudan, bahkan kalau perlu,
saya tidak diam di pendopo selama men-
jadi jurkam. Saya akan tinggal di
Pondok Pesantren Nurul Huda,
milik saya. (T-1)
IndramayuBersolekSerbakuning
JerukMakanJeruk
YE
Uu Ruzhanul UlumUu Ruzhanul Ulum
Bupati TasikmalayaBupati Tasikmalaya
GAMBAR CALEG:
Caleg berikut
gambar mereka ikut
meramaikan peringatan
Hari Kelahiran
PPP Kabupaten
Tasikmalaya pada 23
Februari 2014 meski
kampanye resmi baru
ditetapkan 23 Maret.
Panwaslu Tasikmalaya
menyatakan terjadi
pelanggaran pidana
pemilu pada acara
tersebut karena
mencuri start kampanye
terbuka. Pada acara
itu terindikasi ajakan
mencoblos serta bagi-
bagi uang.
KUNINGKAN GEDUNG SEKOLAH: Sejumlah siswa SD Negeri Juntikedokan 3, Indramayu, Jawa Barat, sedang belajar di halaman
dengan latar belakang gedung sekolah bercat kuning. Di Indramayu, tidak hanya gedung sekolah dan perkantoran dicat kuning, tapi
juga tong-tong sampah, taman kota, hingga warung-warung makan, identik dengan warna partai sang bupati.
DOK. PANWASLU TASIKMALAYA
ANTARA/DEDHEZ ANGGARA
MI/ANATA

Mengurangi
Risiko Dana
Bansos
Enny Sri Hartati
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
SENIN, 24 MARET 2014KOLOM PAKAR10
S
E T I A P
m e n j e -
l a n g
t a h u n
p o l i t i k f e n o m e n a
anggaran bantuan so-
sial (bansos) selalu ra-
mai menjadi perdebatan
publik. Keributan itu ti-
dak terlepas dari besaran
alokasi dana bansos yang
kebetulan selalu meningkat
setiap menjelang pemilihan
umum (pemilu). Sebut saja
anggaran bansos 2008 sebesar
Rp57,7 triliun melonjak men-
jadi Rp73,8 triliun pada 2009
dan kembali menurun menjadi
Rp68,6 triliun pada 2010.
Demikian juga dana bansos
pada APBNP 2013 menjadi sebesar
Rp82,5 triliun dan kembali naik
drastis pada 2014. Rilis Kemente-
rian Keuangan per Februari 2014,
menyebutkan bansos yang awal-
nya hanya dianggarkan Rp55,86
triliun melonjak menjadi Rp91,8
triliun.
Padahal, sejatinya kenaikan
alokasi anggaran bansos semes-
tinya disambut gembira dan
mendapat apresiasi publik. Mini-
mal kenaikan anggaran bansos
menunjukkan bukti perhatian
pemerintah untuk mengupayakan
langkah mitigasi terhadap ber-
bagai risiko sosial yang dihadapi
masyarakat. Apalagi selama 2013
masyarakat menghadapi tekanan
ekonomi akibat meroketnya infla-
si. Ditambah lagi sejak awal tahun
bencana silih berganti menerpa
berbagai daerah di Tanah Air. Se-
suai Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 81/PMK.05/2012,
bantuan sosial adalah penge-
luaran berupa transfer uang,
barang, atau jasa yang diberikan
pemerintah pusat/daerah kepada
masyarakat guna melindungi ma-
syarakat dari kemungkinan terja-
d i n y a
risiko so-
sial dan me-
ningkatkan ke-
mampuan ekonomi
dan/atau kesejahteraan
masyarakat. Risiko sosial me-
rupakan kejadian atau peristiwa
yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung individu, keluarga, ke-
lompok, dan/atau masyarakat se-
bagai dampak krisis sosial, krisis
ekonomi, krisis politik, fenomena
alam, dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan
sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.
Dalam PMK tersebut jelas di-
sebutkan bahwa bantuan sosial
baik melalui kementerian negara/
lembaga maupun melalui dana
transfer daerah peruntukannya
ialah (i) rehabilitasi sosial, yaitu
untuk memulihkan dan mengem-
bangkan kemampuan seseorang
yang mengalami disfungsi so-
sial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar;
(ii) perlindungan sosial, untuk
mencegah dan menangani risiko
dari guncangan kerentanan sosial
seseorang, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat agar kelang-
sungan hidupnya dapat dipenuhi
sesuai kebutuhan dasar mini-
mal; (iii) pemberdayaan sosial,
memberdayakan warga negara
yang mengalami masalah sosial,
sehingga mampu memenuhi ke-
butuhan dasarnya; (iv) jaminan
sosial, skema yang melembaga
untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak; (v)
penanggulangan kemiskinan,
kebijakan atau program agar
masyarakat mempunyai sumber
mata pencaharian dan dapat
memenuhi kebutuhannya secara
layak; dan (vii) penanggulangan
bencana, di antaranya ialah ke-
giatan pencegahan bencana, tang-
gap darurat, dan rehabilitasi.
Sangat longgar
Sayangnya, regulasi dan peng-
aturanyangmengikatpengelolaan
belanjabansossangatterbatasdan
tidak standar. Bahkan PMK hanya
mensyaratkanpertanggungjawab-
an dana bansos oleh kementerian
terkait ke Kementerian Keuangan
hanya memuat jumlah pagu
bansos yang disalurkan, realisasi
bansos yang telah disalurkan,
dan sisa dana bansos yang di-
setorkan ke
rekening kas
umum negara dengan
dilampiri bukti tanda terima
dan berita acara serah terima
penyaluran. Artinya pengaturan
alokasi bansos ini sangat longgar
dan tidak memiliki kriteria per-
untukan yang jelas. Rincian dana
bansos yang tertuang dalam nota
keuangan ialah untuk bantuan
operasional sekolah (BOS), ban-
tuan siswa dan mahasiswa miskin
(BSM),Jamkesmas,PNPMMandiri,
Program Keluarga Harapan (PKH),
dana cadangan penanggulangan
bencana alam, dan bantuan sosial
lainnya. Namun, realisasi dana
bansos sangat jauh dari amanat
dalam PMK tersebut. Rata-rata
hampir 50% alokasi dana bansos
jenis program dan kegiatannya ti-
dak jelas atau masuk dalam dana
bansos lainnya.
Ketidaktransparanan dan
ketidakjelasan kriteria alokasi
bansos itu tentu berpeluang me-
nimbulkan potensi moral hazard
mulai sisi penganggaran hingga
penyaluran. Itu juga menim-
bulkan ketiadaan standardisasi
dalam hal pertanggungjawaban
dan pengawasan. Akan sangat
sulit menentukan parameter un-
tuk mengukur seberapa efektif
dan efisien dari bansos yang telah
dilaksanakan. Fleksibilitas perun-
tukan dana bansos itu berakibat
paling rawan dicurangi atau disa-
lahgunakan. Akibatnya, banyak
temuan KPK terhadap terjadinya
penyimpangan dan korupsi dana
bansos. Lemahnya sisi regulasi
danketiadaanaturanyangstandar
dalam pedoman alokasi pengelo-
laan dana bansos menyebabkan
beragam interpretasi penggunaan
dana bansos. Bahkan, baik ke-
menterian teknis dan pemerintah
daerah de-
ngan mudah
melakukan berbagai
pengalihan dan pergeseran ang-
garan bansos.
Alhasil tercatat terdapat 10
kementerian yang dana bansos
2014 melonjak tajam, di antaranya
Kementerian Kominfo, Kemente-
rian Perhubungan, Kemente-
rian Hukum dan HAM,
Kementerian Pemuda
dan Olahraga, Kemen-
terian ESDM, Kemen-
terian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian
Kehutanan, Kementerian
Koperasi dan UKM, Kemente-
rian Pertanian, dan Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kesepuluh kementerian tersebut
yang juga notabene dipimpin
menteri yang terafiliasi dengan
partai politik. Dengan demikian,
sulit menafikan anggapan pub-
lik bahwa dana bansos ini bebas
dari kepentingan politis dan tidak
terkait dengan kebijakan popu-
lis menjelang pemilu. Politisasi
berpeluang membangun popu-
laritas pribadi dan kampanye
terselubung. Apalagi, dana bansos
diberikan kepada individu atau
kelompok sehingga rentan disa-
lurkan pada kelompok yang meru-
pakan basis pendukung menteri
atau partai politik tertentu guna
mendapat dukungan masyarakat.
Tak mengherankan jika sampai 28
Februari realisasi dana bansos su-
dah mencapai Rp7,8 triliun.
Lonjakan dana bansos bah-
kan ditengarai telah mengalami
lonjakan sejak 2013. Beberapa
contoh dana bantuan sosial di
kementerian yang dipimpin tokoh
partai politik cenderung mening-
kat menjelang tahun pemilihan
umum. Bansos di Kementerian
Agama tercatat sebesar Rp8,731
triliun pada 2011, Rp8,814 triliun
pada 2012, dan melon-
jak jadi Rp11,28 triliun
pada 2013. Lonjakan
juga terjadi pada dana
bansos Kemente-
rian Perumahan
Rakyat yang
pada 2011
sebesar
Rp560miliar,
Rp1,795 triliun pada
2012, dan Rp2,224 triliun pada
2013. Dana bansos Kementerian
Sosial meningkat dari Rp2,324
triliun pada 2011, Rp2,713 triliun
pada 2012, dan menjadi Rp3,351
triliun pada 2013.
Ada pergeseran
Di samping pembengkakan
dana bansos yang terjadi pada be-
berapa kementerian teknis, pem-
bengkakan bansos 2014 konon
juga diakibatkan terjadinya peng-
alihan anggaran. Hal itu terlihat
pada perubahan alokasi belanja
APBN per Februari 2014. Pagu
APBN 2014 berubah dan beberapa
posbelanjamengalamiperubahan
yang signifikan. Setidaknya, terda-
pat tiga pos belanja utama yang
mengalami pergeseran. Belanja
barang dalam APBN 2014 yang
semula mendapat alokasi sebe-
sar Rp201,88 triliun, naik 6,2%
menjadi Rp214,4 triliun. Apa-
lagi belanja bansos mengalami
kenaikan yang signifikan hingga
64,34% menjadi RP91,8 triliun.
Akibatnya, belanja modal turun
menjadi Rp184,2 triliun. Sebelum-
nya dalam APBN, belanja modal
sebesar Rp232,8 triliun.
Pergeseran tersebut memang
tidak mengakibatkan perubahan
besarnya alokasi belanja. Ang-
garan belanja pemerintah pusat
tetap sesuai pagu dalam nota ke-
uangan 2014 sebesar Rp1.249,9
triliun. Namun, dalam Undang-
Undang Keuangan Negara No 17
Tahun 2003 jelas diatur bahwa
belanja negara/belanja daerah
dirinci sampai dengan unit orga-
nisasi, fungsi, program, kegiatan,
dan jenis belanja. Artinya, setiap
pergeseran anggaran antarunit
organisasi, antarkegiatan, dan
antarjenis belanja harus menda-
pat persetujuan DPR/DPRD wa-
laupun dalam keadaan darurat
pemerintah/pemerintah daerah
dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggaran-
nya, yang selanjutnya diusulkan
dalam rancangan peru-
bahan APBN dan/atau
disampaikan dalam la-
poran realisasi ang-
garan.
Pertanyaannya,
seberapa daru-
rat pergeseran
a n g g a r a n
tersebut
h a r u s
dilaku-
k a n ?
K e -
mente-
rian Ke-
u a n g a n
m e n g -
klaim bah-
wa terdapat
p e r g e s e ra n
anggaran aki-
bat pembengkakan alokasi ang-
garan jaminan sosial menjadi
sebesar Rp19,9 triliun. Anggaran
tersebut sebelumnya dialokasikan
pada belanja barang dipindah ke
anggaran bansos. Tentu analogi
itu tidak masuk akal. Anggaran
Jamkesmas sejak awal nomen-
klaturnya ialah anggaran ban-
sos. Langkah itu dikhawatirkan
menjadi strategi dan justifikasi
pergeseran belanja modal dan
belanja barang menjadi belanja
bansos. Utamanya pergeseran
jenis belanja dengan alasan memi-
liki karakteristik belanja bansos.
Untuk mencegah praktik
pergeseran anggaran itu, kriteria
belanja bansos harus jelas dan
transparan. Anggaran bansos
harus dikembalikan pada tu-
juan yang telah tetapkan dalam
PMK81/PMK.05/2012, yaitu untuk
mengurangi dampak risiko sosial,
juga harus dapat meningkatkan
kemampuan ekonomi dan kese-
jahteraan masyarakat. Untuk itu,
syarat wajib dari kegiatan yang
didanai dengan bansos ialah ha-
rus merupakan program yang
berkelanjutan dan memiliki target
output dan outcome yang jelas dan
terukur. Dengan demikian, ber-
bagai potensi moral hazard dan
ditunggangi kepentingan politis
dapat diminimalkan. Untuk itu,
dana bansos pada tahun politik ini
seyogianya ditunda dulu sampai
pemilu selesai.
Untuk mencegah praktik pergeseran
anggaran itu, kriteria belanja bansos harus
jelas dan transparan. Anggaran bansos harus
dikembalikan pada tujuan yang telah tetapkan
dalam PMK81/PMK.05/2012, yaitu untuk
mengurangi dampak risiko sosial, juga harus
dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.
SENO

Mereka Memang Dimiskinkan
MEREKA ini menjadi miskin karena dimiskin-
kan oleh yang menjadi wakil mereka. Hara-
pan mereka terbengkalai sudah. Kita harus
ikut pemilu, dan berpartisipasi dengan cara
mencoblos semua. Jika tidak dicoblos, akan
terjadi penggelapan suara. Maka coblos
semua saja.
Nizar Surya Lesmana
Sumbangan dari Fakir Miskin
FAKIR miskin dan anak-anak telantar sudah
membiayai negara. Dengan membiarkan fakir
miskin, dana bantuan akan terus mengalir.
Bantuan yang dimiliki para fakir miskin itu te-
lah disumbangkan fakir miskin untuk kantong
para wakil rakyat.
Ranto Purba
Bagaimana Indonesia?
KITA hidup di negara yang kaya, makmur,
gemah ripah loh jinawi. Tongkat kayu pun jadi
tanaman karena saking suburnya tanah. Tapi
kenyataannya, banyak yang sengsara dan kela-
paran. Para penganggur di Kanada dibayar per
pekan Rp4 juta dan untuk warga asing karena
aku merasakan itu. Di sini, upah yang bekerja
keras saja kadang tidak dibayar.
Maria Lova
Tidak Peduli Nasib Bangsanya
KENAPA negara ini tak begitu peduli dengan
nasib bangsanya yang miskin? Apa ada yang
salah cara dalam melaksanakan UU negeri
ini?
Ahmad Subedja Al Jawi
Kesampingkan Urusan Pribadi
INI satu pembelajaran atau contoh untuk para
caleg yang akan mewakili rakyat. Bila terpilih
nanti, tolong perhatikan kaum duafa, orang ca-
cat, dan orang miskin yang serbakekurangan.
Tolong kesampingkan kepentingan pribadi
dan golongan.
Lexlox Klinten
Lupa Amanah Rakyat
PEMERINTAHAN SBY lupa akan amanat Pasal
34 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan ‘Fakir
miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh
negara’. Sekarang ada di mana pimpinan ne-
gara kita? Ada di mana para pemimpin kita
sekarang ini, kok sampai lupa diri dengan
rakyatnya? Tragis.
Yangtine Ricky
Apa Tindakan Pemerintah?
JADI, apa tindakan pemerintah saat ini? Apa
yang dilakukan masyarakat untuk menolong
ayah dan anak ini?
Hanni Hk
Akibat tidak Punya Wakil
ITU akibatnya orang miskin tidak punya
wakil di DPR. Sebab kalau mereka punya
wakil, pasti akan ada yang memperjuangkan
nasibnya.
Haerudin Tea
Bernapas Bayar Pajak
PEMERINTAH harus membuka mata. Kita
bernapas saja bayar pajak di negeri ini. Seha-
rusnya pembuat kebijakan harus peka. Negara
kaya, tapi rakyat terabaikan. Ini fakta, enggak
usah banyak ngeles....
Nank ‘peace’ Adventured
23 MARET 2014
EDITORIAL
Editorial @
MemeliharaKaumPapa
SENIN, 24 MARET 2014 BEDAH EDITORIAL 11
RakyatSekarang
SemakinMenderita
NEGARA kita makmur ka-
tanya, tapi nyatanya di de-
sa-desa kita banyak rakyat
yang sangat menderita dan
miskin, hanya makan ubi
setiap hari.
081361313xxx
KEMISKINAN di negeri kita
akibat banyaknya korupsi
yang dilakukan pejabat.
089639106xxx
PERCUMA gembar-gembor
umbar janji berantas ko-
rupsi, rakyat sudah kapok
dikibuli oleh koruptor yang
awalnya merupakan tokoh-
tokoh pengumbar janji.
083830249xxx
INGATLAH, semua rakyat
harus disejahterakan oleh
negara.
0811730xxx
RAKYAT sekarang makin
menderita.
085296524xxx
WALAUPUN merupakan ma-
syarakat desa, kami sudah
tidak mau lagi dibohongi,
daerah kami tetap miskin,
negara tidak pernah mem-
perhatikan.
08812262xxx
TETAPKAN hukuman mati
bagi koruptor karena me-
rekalah yang membuat
rakyat miskin makin banyak.
Jangan ragu menerapkan hu-
kuman mati.
081383738xxx
KEKERASAN terhadap anak-
anak bukan hanya men-
jadikan mereka pengemis.
Namun, pemerintah harus
segera bertindak mengurus
kaum miskin-papa tersebut.
Pemerintahlah yang bertang-
gung jawab.
082387740xxx
APA kerja kabinet, tidak
nyata hasilnya rakyat makin
miskin, semua bahan pangan
impor.
04112337xxx
MASYARAKAT sekarang te-
tap sengsara, apalagi kaum
pengemis yang seharusnya
menjadi tanggung jawab dan
diurus oleh negara.
081257838xxx
Ganti Istilah
SEGMEN masyarakat yang
riil ada, tugas konstitusi juga
jelas, program-program ka-
tanya pro-poor juga banyak.
Mungkin istilah poor tidak
cocok dengan realitas yang
dibahas ini. Usulkan saja
program-program pro terha-
dap kaum papa atau profakir
miskin. Jadi, pengertian di
luar kaum papa atau fakir
miskin sesegera mungkin di-
eliminasi supaya tidak rancu
dan meracuni pikiran kita.
Dengan demikian, kita bisa
bicara fokus program dan
lokus program, dan akhirnya
bisa bicara eﬁsiensi, bahkan
bisa bicara ke arah model
efektivitas manajemen ne-
gara, manajemen pemerin-
tahan daerah, dan desa.
Masageng Daldiri
Pajak Rakyat
KEPENTINGAN pribadi
dan golongan lebih diuta-
makan ketimbang kepen-
tingan rakyat. Padahal para
pemimpin ialah mereka yang
digaji dengan uang rakyat
melalui pajak. Lantas, bagai-
mana hak rakyat yang sudah
rajin membayar pajak?
Maalim Zam
Kalau Saja
Dikelola Benar
ANDAI kata di negara yang
berpenduduk mayoritas mus-
lim ini mengelola dana yang
berasal dari zakat, infak, dan
sedekah dengan benar, mus-
tahil ada orang miskin yang
mati kelaparan.
Lily Yumili Hajah
Bergantung di Masa Tua
SAYA kira semua akan setuju
dengan apa yang diamanat-
kan UUD 1945, karena kita
kelak akan menjadi tua. Saat
menjadi tua itulah kemam-
puan dan kesehatan tubuh
mulai menurun, dan keter-
gantungan kepada orang lain
kembali seperti saat kecil
dulu. Semua orang berharap
di masa tua akan memper-
oleh kebahagiaan. Banyak
orang tua saat ini kurang
beruntung. Akan tetapi kita
harus tetap menghormati
dan merawat mereka seba-
gai wujud rasa berbakti dan
kasih sayang. Sebab, balas
budi atas jasa mereka tak
akan bisa terbalas.
Setiawan Iwan
SMS INTERAKTIF
0811140772
Senin-Sabtu, 07.05 WIB
di Metro TV
ONLINE
metrotvnews.com
FACEBOOK
Harian Umum
Media Indonesia
Kirimkan tanggapan
dan komentar Anda
melalui:
ONLINE
FACEBOOK
Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang
pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com
OPINI PUBLIK
Kirimkan komentar Anda atas tema: Solidaritas makin Menurun di Masyarakat
(Periode 24 Maret-29 Maret 2014) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com
Kampanye dan pemilu ibarat dua sisi mata uang. Seharusnya, para caleg bukan sekadar
memberi janji, melainkan juga berupaya mewujudkan janji tersebut ketika akhirnya terpilih.
Berikut pendapat pembaca.
S
UDAH lazim bahwa setiap pemilihan umum akan
diawali kampanye, baik yang akan berlaga untuk
posisi di legislatif atau yang begitu bernafsu menjadi
presiden. Sudah lazim pula mereka semua menebar segudang
janji. Sama lazimnya ketika mereka tidak menepati janji saat
sudah terpilih nanti. Jangan salahkan rakyat kalau akhirnya
mereka menjadi apatis karena begitu banyak janji yang dite-
bar, sampai yang membuat janji pun lupa pernah berjanji.
Memang tidak semua caleg/capres yang berjanji tidak me-
nepatinya. Ada juga mereka yang menuntaskan janji tersebut.
Hanya, memang butuh waktu untuk mewujudkan janji-janji
itu. Sebaiknya, para caleg/capres jangan membuat janji yang
sekiranya sulit diwujudkan sebab pasti akan ditagih rakyat.
Mahatma Satria
Bekasi
JanganMudahBerjanji
K
ONSTITUSI negeri ini
telah memerintahkan
kepada negara untuk
mengurus fakir miskin
dan anak-anak telantar. Nyata-
nya, perintah itu tidak sela-
manya bisa diimplementasikan
dengan baik.
Terungkapnya kasus Aisyah,
seorang bocah di Medan, Sumatra
Utara, yang harus menanggung be-
ban hidup begitu berat di usianya
yang masih delapan tahun menjadi
fakta empiris paling nyata tentang
diabaikannya perintah Undang-
Undang Dasar 1945 tersebut.
Siti Aisyah Pulungan, nama leng-
kap bocah perempuan itu, sudah
lebih dari setahun menjalani hidup
di gerobak becak bersama sang
ayah, M Nawawi Pulungan, 56. Se-
tiap hari Aisyah harus mengayuh
pedal becak gerobak tempat ia
tinggal bersama sang ayah yang
tergolek lemah di atasnya.
Sebelumnya, Nawawi berpro-
fesi sebagai sopir. Namun, karena
sakit, ia berhenti. Uang menipis,
untuk mengontrak rumah pun tak
sanggup, hingga akhirnya ia meniti
hidup di gerobak dan Aisyah-lah
yang kini menjadi tulang pung-
gung keluarga.
Aisyah mengayuh becak ger-
obak berpindah-pindah tempat
sambil menunggu pemberian orang-orang yang
lewat untuk membeli makanan dan obat seka-
darnya bagi ayahnya yang mengidap komplikasi
paru.
Keinginan Aisyah bersekolah
pun harus ditanggalkan demi
merawat sang ayah. Ibunya te-
lah pergi entah ke mana saat ia
berusia setahun.
Meski hidup dalam penderi-
taan, ia tak mau menunjukkan
raut kesedihan. Aisyah bocah
yang amat tegar. Ia terus meme-
lihara harapan. Ia tetap ingin
ayahnya sembuh dan bisa ber-
sekolah kembali.
Kita miris, bahkan teramat
miris, menyaksikan kehidupan
Aisyah dan ayahnya. Yang lebih
membuat kita miris, Aisyah ha-
nyalah satu dari begitu banyak
fakir miskin dan anak telan-
tar yang semestinya dipelihara
negara. Data statistik terakhir
menunjukkan sedikitnya 5 juta
anak masih hidup telantar di
negeri ini.
Kita berharap datangnya re-
spons cepat dari para pemilik
otoritas untuk menangani kasus
Aisyah.
Kasus Aisyah harus membuat
seluruh penyelenggara negara
mencamkan kembali perintah
Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 untuk
memelihara fakir miskin dan
anak-anak telantar. Perintah itu
tegas dan jelas. Pengabaian dan
pembiaran terhadap fakir miskin
dan anak telantar bisa dikategorikan sebagai keja-
hatan terhadap kemanusiaan.
SENO

Media Indonesia 24 Maret 2014

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (6)

Ähnlich wie Media Indonesia 24 Maret 2014

Ähnlich wie Media Indonesia 24 Maret 2014 (20)

Mehr von hastapurnama

Mehr von hastapurnama (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Media Indonesia 24 Maret 2014