Media Indonesia 15 Maret 2014

DIdepanrumahSiPitung,Kam-
pung Marunda, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara, pukul
14.50 WIB, Gubernur DKI Ja-
karta Joko Widodo alias Jokowi,
memberikan pernyataan pen-
ting siap dicalonkan sebagai
presiden RI.
“Saya telah mendapatkan
mandat dari Ketua Umum
PDIP Ibu Megawati Soekar-
noputri untuk jadi calon pre-
siden Republik Indonesia. De-
ngan mengucap bismillahir-
rahmannir-rahim, saya siap
melaksanakan,” kata Jokowi
dengan mengenakan busana
khas Betawi. Setelah itu, Jokowi
mencium bendera Merah Putih
yang berada di dekatnya itu.
Secara terpisah, Ketua DPP
PDIP Puan Maharani memba-
cakan surat perintah harian
dari Ketua Umum DPP PDIP
Megawati Soekarnoputri yang
memberikan mandat kepada
Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo sebagai calon presi-
den dari partai tersebut pada
Pemilu 2014.
“Dukung Bapak Joko Widodo
sebagai calon presiden dari
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan,” kata Puan yang
juga menjabat Ketua Badan
Pemenangan Pemilu (Bappilu)
PDIP itu sembari membacakan
perintah tertulis dari Megawati
di Kantor DPP PDIP, Lenteng
Agung, Jakarta Selatan, ke-
marin.
Saat menanggapi pencalon-
an Jokowi, Rektor UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Koma-
ruddin Hidayat mengatakan
secara etika politik, pencalonan
Jokowi memang banyak menu-
ai kekecewaan masyarakat
yang menudingnya melanggar
sumpah jabatan. Namun, kata
Komaruddin, bisa jadi Jokowi
memiliki cara pandang yang
lain.
”Jika nanti di tingkat nasional
dia tidak bisa membuktikan
mampu membuat kemajuan
untuk masyarakat, sedangkan
Jakarta semakin tak terurus,
rakyat akan kembali kecewa
dan menganggap Jokowi ti-
dak bertanggung jawab. Itu
namanya hanya pindah pang-
gung,” kata Komaruddin saat
dihubungi tadi malam.
Ketua Umum DPP Partai
NasDem Surya Paloh menyam-
but baik pencapresan Jokowi.
“Selamat dan mudah-mudahan
dapat memberikan upaya dan
kinerja yang terbaik,” kata
Surya di Kantor DPP Partai
NasDem. (Nov/Mag/Yah/Kim/
Mad/X-5)
Berita terkait hlm 4, 8
RUDI KURNIAWANSYAH
J
ENGKEL karena Peme-
rintah Provinsi Riau
tidak serius menangani
kebakaran hutan yang
semakin memburuk dan te-
lah berdampak bagi kese-
hatan masyarakat, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
menetapkan operasi tanggap
darurat kebakaran hutan di
daerah itu.
Kekesalan Presiden semakin
menjadi lantaran Gubernur
Riau Annas Maamun tidak
hadir dalam rapat koordinasi,
kemarin, melalui telekonfe-
rensi antara Presiden yang
berada di Kantor Polda Jateng
Semarang, Wapres Boediono
di Mabes Polri Jakarta, dan Ke-
pala BNPB Syamsul Maarif di
Pekanbaru, Riau.
“Mestinya gubernur ada
di situ. Gubernur melapor-
kan langsung kepada saya,
apa yang sudah dan sedang
dilakukan, sekaligus gubernur
bisa mendengarkan apa yang
saya perintahkan, begitu cara
menganalisis tugas dan mana-
jemen krisis dijalankan,” tegur
Presiden Yudhoyono dengan
wajah memerah.
Presiden juga menyindir
ketidakhadiran Menko Ke-
sejahteraan Rakyat Agung Lak-
sono. Namun, ketidakhadiran
Wakil Ketua Umum Partai
Golkar itu sudah mendapat izin
dari Wapres Boediono.
Kekecewaan Presiden lan-
taran seluruh aparatur peme-
rintahan tidak menjalankan
Instruksi Presiden 16/2011 ten-
tangPeningkatanPengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Itu disebabkan lemahnya
manajemen pelaksanaan, baik
di tingkat kepemimpinan mau-
pun tingkat koordinasi,” ujar
Deputi Kepala Unit Kerja Pre-
siden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan
(UKP4) Mas Achmad Santosa
kepada Media Indonesia.
Karena itu, Presiden Yudho-
yono memerintahkan pelaksa-
naan operasi tanggap darurat
kebakaran hutan di Riau se-
lama tiga minggu ke depan,
dan mungkin bisa diperpan-
jang apabila kondisi tersebut
diperlukan.
Peningkatan intensitas ope-
rasi terpadu tanggap darurat
asap meliputi tiga kegiatan
utama, yaitu pemadaman api
dan asap, perawatan dan pela-
yanan kesehatan, serta pene-
gakan hukum.
“Saya akan menuju Riau me-
mimpin pengendalian operasi
di sana. Saya meminta benar
tanggung jawab dan kerja
keras dari pejabat negara dan
pejabat pemerintah di Riau,”
tegas Presiden.
Kepala Badan Reserse Krimi-
nal Polri Komjen Suhardi Alius
mengungkapkan sudah me-
ningkatkan status hukum sa-
lah satu perusahaan pemilik
lahan di Riau, PT NSP, menjadi
tersangka. “Kita tidak soal
perusahaan. Tersangka per-
orangan juga sudah bertambah
menjadi 44 orang,” cetusnya.
Asap dampak kebakaran
hutan yang menyelimuti Riau
dan sekitarnya telah menca-
pai status sangat berbahaya
dengan indeks polusi lebih dari
300. Apalagi bencana asap itu
juga sudah melanda Bengkulu
dan Jambi.
Bencana kabut asap telah
berdampak serius bagi kese-
hatan warga sekitar. Data dari
Dinas Kesehatan Provinsi Riau
menunjukkan bahwa jum-
lah penderita infeksi saluran
pernapasan atas (ISPA) meru-
pakan yang terbanyak, dari
18.893 jiwa pada 26 Februari
2014 meningkat dua kali lipat
menjadi 43.463 jiwa pada 12
Maret 2014.
Wilayah dengan penderita
ISPA paling banyak ialah Ro-
kan Hilir dan Pekanbaru, di-
susul Rokan Hulu, Kota Dumai,
Bengkalis, Kampar, Siak, dan
Pelalawan. Selain ISPA, ribuan
warga juga mengalami iritasi
kulit dan mata, juga asma. (BG/
Mad/Kim/SL/MY/X-9)
rudi@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 10
SABTU, 15 MARET 2014 / NO. 12017 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Persaingan Lebih Panas di Ferrari
Aturan dan cara balapan musim ini lebih
kompleks jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya.
Fokus Olahraga, Hlm 22-23
SALAH satu babak penting perjalanan demokrasi di negeri
ini akan dimulai besok. Hal itu ditandai dengan digulirkan-
nya kampanye terbuka partai politik menjelang Pemilu
Legislatif 9 April 2014.
Melalui para calon anggota legislatif dan juru kampanye,
partai politik mulai menawarkan gagasan dan janji-janji
demi mendulang simpati dan suara. Di situlah makna me-
ngapa kita menyebut fase kampanye terbuka sebagai bagian
penting demokrasi elektoral di Republik ini.
Dengan kampanye terbuka, publik akan tahu sampai
seberapa jauh harapan mereka layak digantungkan. Rakyat
akan bisa menilai sekuat apakah gagasan para calon wakil
mereka, sekaligus bisa mencatat, merekam, untuk kemu-
dian menagihnya kelak jika sang caleg sudah jadi wakil
rakyat.
Bagi para caleg dan partai politik, kampanye terbuka
mulai besok hingga 21 hari mendatang mestinya menjadi
ajang menawarkan gagasan besar perubahan. Bagi publik,
kampanye terbuka bisa jadi tempat untuk menguji calon
pemimpin.
Kampanye terbuka bisa
dimanfaatkan oleh rakyat
untuk aktif menyorongkan
agenda perubahan dengan
memaksa partai politik dan
para juru kampanye mena-
warkan gagasan-gagasan
cerdas dan membawa ke-
maslahatan untuk lima
tahun ke depan.
Selama ini, masyarakat
dicekoki oleh laku lancung
para wakil rakyat dan prag-
matisme akut partai politik.
Perkembangan demokrasi
Indonesia didarahi prak-
tik politik kotor di bawah
penguasaan uang lewat ruang-ruang pengap transaksi
menjijikkan.
Dalam kurun hampir satu dasawarsa, demokrasi kita
dirayakan oleh kedangkalan, baik kedangkalan konsep
maupun etika. Ruang-ruang nalar dan etika ditaruh di
‘halaman belakang’, sedangkan ‘teras rumah demokrasi’
kita dijejali oleh politik pencitraan yang kelewat dosis.
Politik sekadar dihiasi oleh pola gerak tutur dan penge-
lolaan kesan. Substansi etika politik sebagai perkhidmatan
kepada kebajikan hidup bersama terkubur dalam-dalam.
Karena itulah, publik perlu cerdas serta cermat dalam
menilai dan memilah mana emas sungguhan dan mana
emas sepuhan. Emas sungguhan akan terus berkilau ken-
dati bungkusnya kurang meyakinkan.
Sebaliknya, emas sepuhan hanya kinclong sesaat, lalu
karatan hanya dalam waktu sekejap. Ia seperti menjanjikan,
tetapi substansinya ialah kepalsuan.
Kampanye terbuka juga akan menguji apakah para poli-
tikus benar-benar siap untuk mengedepankan kejujuran
kendati agak pahit dari sisi popularitas. Juga bisa terlihat a-
pakah justru politisi kita mengejar popularitas buta sembari
menghalalkan segala cara, termasuk jika perlu melakukan
kampanye hitam dan menebar ujaran kebencian.
Jika semua itu bisa dijalankan, kampanye terbuka akan
bermakna dan berkualitas. Akan tetapi, jika tidak, kampa-
nye terbuka hanya akan menjadi slogan dan janji kosong
tanpa isi.
Kampanye terbuka
akan menguji apakah para
politikus benar-benar siap
untuk mengedepankan
kejujuran kendati
agak pahit dari sisi
popularitas.
Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
www.metrotvnews.com
Menguji
Kualitas Kampanye
Alkohol dan
Kelahiran Prematur
SelamatkanRiau
Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com
Biang keladi dari
bencana asap
di Riau ialah
adanya tindakan
pembakaran yang
semestinya dicegah
aparat daerah.
SALAT MINTA HUJAN: Ratusan warga mengikuti salat Istiska atau meminta hujan di Masjid Ar-Rahman, Pekanbaru, Riau, kemarin. Salat itu digelar agar Riau terbebas dari kabut
asap tebal yang sudah berhari-hari menyelimuti dan sangat membahayakan kesehatan.
ANTARA/RONY MUHARRMAN
DariRumahSiPitung,JokowiSiapTinggalkanDKI
CAKSONO
PEREMPUAN yang tengah dalam
bulan-bulan pertama masa kehamil-
an sebaiknya menghindari mengon-
sumsi alkohol meskipun pada takaran
ringan atau moderat karena dapat
membawa dampak buruk terhadap
kehamilan.
Demikian disebutkan dalam
hasil temuan studi terbaru
yang dilakukan peneliti dari
University of Leeds, Inggris,
baru-baru ini.
Dengan menganalisis
sebanyak 1.264 partisipan,
tim peneliti menemukan
bahwa perilaku minum
berat saat masa kehamil-
an membuat perempuan
hamil berisiko melahirkan
prematur dan memengaruhi
perkembangan bayi.
Penelitian tersebut dipublikasikan di Journal of Epi-
demiology and Community Health.
Sebelumnya ada studi yang menyebut perempuan hamil
‘boleh’ mengonsumsi alkohol asalkan tidak lebih dari satu
pint atau sekitar 0,5 liter selama seminggu. Namun, peneliti
merekomendasikan agar perempuan hamil atau mereka
yang tengah mencoba hamil menghindari alkohol meskipun
pada tingkat yang ringan. (BBC/Hym/X-4)
ILUSI BUSANA GENIUS
Pekan mode Paris bukan hanya soal
keindahan, melainkan teknik desain
tingkat tinggi. Misalnya ilusi dua gaun
dalam satu busana dari Dior.
PESONA
ANGKUTAN DARI RUSUN
Masih juga kapal belum bisa jalan. Sudah lebih seminggu.
CERPEN

KOMISI Pemberantasan Korupsi
(KPK) menahan mantan Wakil
Rektor Bidang Sumber Daya Ma-
nusia, Keuangan, dan Administrasi
Umum Universitas Indonesia, Tafsir
Nurchamid, terkait dengan kasus
dugaan korupsi pengadaan instalasi
teknologi informasi (TI) Gedung Per-
pustakaan Pusat UI tahun anggaran
2010-2011.
“Hari ini (kemarin) KPK melaku-
kan upaya penahanan terhadap TN
di Rutan Jakarta Timur cabang KPK
yang terletak di Guntur. Tersangka
ditahan untuk 20 hari ke depan,”
kata juru bicara KPK Johan Budi di
Gedung KPK.
KPK menjadikan Tafsir sebagai
tersangka karena diduga melanggar
Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU
No 31/1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah pada UU No 20/2001 jo pasal
55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai
perbuatan memperkaya diri sendiri,
orang lain, atau korporasi yang da-
pat merugikan keuangan negara.
Yang bersangkutan dituding
melakukan penyalahgunaan we-
wenang secara bersama-sama ter-
kait proyek pengadaan instalasi TI
perpustakaan UI. Diduga ada peng-
gelembungan harga dari proyek
senilai Rp21 miliar itu.
Menurut Johan, hingga kini KPK
terus mengembangkan kasus terse-
but apakah melibatkan pihak lain
atau tidak. Saat ditanya mengenai
dugaan keterlibatan mantan Rektor
UI Gumilar R Soemantri, Johan be-
lum bisa berbicara banyak karena
penyidikan masih berlangsung.
“Iya (Gumilar) pernah diperiksa
sebagai saksi. Intinya kasus masih
dikembangkan dan terbuka peluang
pihak lain terlibat. Semua tergan-
tung ditemukannya dua alat bukti,”
kata Johan.
Seusai menjalani pemeriksaan
sekitar 7 jam, Tafsir yang keluar dari
Gedung KPK sekitar pukul 17.23 WIB
tampak mengenakan rompi tahanan
KPK. Ketika ditanya mengenai pena-
hanannya dan dugaan keterlibatan
pihak lain, ia enggan berkomentar.
“Tidak ada,” ucapnya singkat sebe-
lum masuk ke mobil tahanan.
Tafsirterakhirkalidiperiksasebagai
tersangka pada 17 Oktober 2013 lalu.
Audit yang dilakukan Badan Peme-
riksaKeuanganterhadapPengelolaan
Dana Masyarakat tahun anggaran
2009-2011 di UI menemukan adanya
potensi kerugian negara sekitar Rp45
miliar dalam dua proyek di UI, salah
satunya proyek pengadaan instalasi
TI untuk perpustakaan. (Ben/X-8)
KOMISI Pemberantasan Korupsi
(KPK) kemarin memasang pelang
sita di rumah di Duren Sawit,
Jakarta Timur, terkait dengan
kasus tindak pidana pencucian
uang (TPPU) yang disangkakan ke-
pada mantan Ketua Umum Partai
Demokrat Anas Urbaningrum.
Rumah yang terletak di Jl Selat
Makassar C9/22 dan Teluk Langsa
tersebut sudah disita sejak pe-
kan lalu, tetapi penyegelan baru
dilakukan kemarin. “Tadi sore
(kemarin), pemasangan pelang
sita dugaan TPPU tersangka AU di
rumah Jl Selat Makassar dan Teluk
Langsa di Duren Sawit,’’ jelas juru
bicara KPK Johan Budi di Gedung
KPK, Jakarta.
Rumah di hook itu, imbuh dia,
atas nama KH Attabik Ali yang
merupakan ayah istri Anas, Athi-
yyah Laila. Rumah tersebut kini
juga dijadikan markas ormas
Perhimpunan Pergerakan Indo-
nesia (PPI).
Anas yang juga Ketua Presidium
PPI dijerat dua undang-undang.
Oleh KPK dibidik dengan Pasal 12
huruf a atau huruf b atau Pasal 11
UU No 31/1999 sebagaimana telah
diubah menjadi UU No 20/2001
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor).
Ia disangka menerima hadiah
atau janji dalam proyek pem-
bangunan pusat olahraga Ham-
balang dan proyek lain. Dalam
proyek Hambalang, Anas diduga
mendapatkan uang Rp2,2 miliar
dan sebuah mobil Harrier. Selan-
jutnya, Anas disangka dengan UU
TPPU dengan ancaman hukuman
20 tahun penjara dan denda mak-
simal Rp1 miliar.
Selain rumah di Duren Sawit,
KPK telah pula menyita dua bi-
dang tanah di Kelurahan Mantri-
jero, Yogyakarta, seluas 7.670 m2
dan 200 m2 yang juga atas nama
KH Attabik Ali. Adapun tiga bidang
tanah di Desa Panggungharjo, Ban-
tul, yang disita atas nama Dina AZ,
anak Attabik Ali.
Seusai menjalani pemeriksaan
di KPK, kemarin, Anas memban-
tah memiliki tanah di Kelurahan
Mantrijero, Yogyakarta, yang
merupakan pemberian Direktur
PT Dutasari Citralaras Mahfud
Suroso. “Ah, siapa bilang, enak
aja. Gitu saja, ya. Saya mau Jumat
berkah dulu ya,” ucapnya.
Ia juga kembali menyangkal me-
miliki hotel di Bali. “Hotel apa? Di
Bali ada banyak hotel, ada hotel
bintang 5, bintang 4, hotel melati
juga ada. Doakan saja 20 tahun
lagi atau 30 tahun lagi sampeyan
doakan saja mudah-mudahan
(punya).’’
Namun, kala ditanya apakah
punya tambang dan perkebunan
di Riau dan Kalimantan, Anas
tidak mau menjawab. Menurut
Koordinator Advokasi Tambang
(Jatam) Hendrik Siregar, Anas
diduga memiliki perusahaan
tambang bauksit dan batu bara di
Kepulauan Riau dan Kalimantan.
Dugaan itu muncul karena Anas
kerap terlihat datang untuk me-
mantau jalannya usaha tambang
tersebut.
Pengacara Anas, Firman Wijaya,
menepis dugaan itu. Menurut dia,
jika memiliki usaha tambang,
penampilan kliennya akan ser-
bamewah.
“Anas kan cuma tamatan HMI
(Himpunan Mahasiswa Islam). Dia
cuma punya kemampuan tentang
politik, tidak ada tentang tam-
bang,’’ tandasnya. (Ben/X-8)
HILANGNYA pesawat Malaysia
Airlines (MAS) bernomor MH 370
yang mengangkut 239 penum-
pang, dari pantauan radar, mencu-
atkan spekulasi transponder atau
alat pengirim sinyal pada pesawat
tersebut sengaja dimatikan.
Spekulasi itu muncul setelah
otoritas AS menyatakan bahwa
pesawat dalam penerbangan
Kuala Lumpur (Malaysia)-Beijing
(China) itu masih terbang ratusan
kilometer di luar lokasi terakhir
tanpa kontak dengan radar.
AS meyakini pesawat itu ter-
bang berjam-jam di atas perairan
Laut China Selatan sesuai dengan
data berupa pancaran sinyal yang
masuk ke satelit yang mereka
pantau.
Pelaksana Tugas Menteri Trans-
portasi Malaysia, Hishamuddin
Hussein, kemarin, mengatakan
pihaknya terus mendalami ke-
mungkinan transponder sengaja
dimatikan meskipun belum men-
jadi kesimpulan yang definitif.
Temuan Badan Penerbangan
Federal AS (FAA) tersebut, kata
Hishamuddin, membuka kemung-
kinan salah satu pilot atau se-
seorang dengan pengalaman
terbang, ingin membajak pesawat
untuk beberapa tujuan. Motif
lainnya, penculikan dan bunuh
diri dengan cara menerjunkan
pesawat ke laut.
Merespons kemungkinan terba-
ru itu, Hishamuddin mengungkap-
kan upaya pencarian diperluas.
Area pencarian pesawat hingga
ke bagian timur dan barat dari
wilayah Malaysia. Bentangan area
pencarian, yaitu Laut China Sela-
tan dan sisi barat Semenanjung
Melayu, Laut Andaman, hingga
Samudra Hindia.
Perluasan area pencarian itu
berkorelasi juga dengan persedia-
an bahan bakar pesawat yang
mampu melakukan penerbangan
ke wilayah yang luas di Asia Teng-
gara dan Asia Selatan.
China, sebagai negara yang me-
miliki warga negara paling banyak
di dalam MH 370, menyatakan ter-
akhir kali berkomunikasi dengan
stasiun lalu lintas udara di timur
Malaysia di Laut China Selatan dan
diyakini berbalik ke Malaysia.
“Saya akan menjadi orang yang
paling bahagia jika kita benar-
benar bisa mengonfirmasi bahwa
yang terdeteksi itu MH 370,”
kata Hishamuddin. (AP/Reuters/
Hym/X-4)
VOUCKE LONTAAN
U
PAYA pemerintah membe-
rikanpelayanankesehatan
kepada seluruh rakyat In-
donesia terhambat oleh
mandeknya pembayaran Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Buktinya beberapa rumah sakit di
sejumlah daerah memiliki piutang
Jamkesmas sebesar puluhan miliar
rupiah di Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) (lihat grafik).
DiRumahSakitUmumPusat(RSUP)
Kandou Manado, misalnya, catatan
utang pemerintah dalam program
JamkesmastersebutmencapaiRp27,3
miliar terhitung sejak Agustus hingga
Desember 2013.
“Kami sudah mengajukan (per-
mohonan pembayaran) tunggakan
tersebut sejak awal Maret 2013 tetapi
hinggakinitidakkunjungdibayarkan.
Padahal, rinciannya cukup besar, ya-
itu Agustus Rp3,4 miliar, September
Rp5,8 miliar, Oktober Rp5,6 miliar,
November Rp6,3 miliar, dan Desem-
ber2013Rp6,1miliar,”keluhDirektur
Keuangan RSUP Kandou Agustinus
Pasalli, kemarin.
Adapun tunggakan dana Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
DivisiRegionalX,lanjutAgustinus,per
1 Januari 2014 terhitung mencapai
Rp12 miliar lebih dan baru dibayar-
kan sekitar 75%.
Di Provinsi Jawa Timur, tunggakan
Jamkesmas yang belum dibayarkan
Kemenkes mencapai Rp200 miliar
yang tersebar di sejumlah rumah
sakit daerah.
Di sebuah rumah sakit kecil di
Tarutung, Sumatra Utara, tunggakan
Jamkesmas pun tidak kalah mence-
ngangkan. Pada 2013, tunggakan di
RSUD Swadana tersebut mencapai
Rp1,2 miliar.
Besarnya tunggakan Jamkesmas
tersebut semakin diperberat dengan
tunggakan BPJS sejak Januari 2014
sebesar Rp1 miliar lebih.
Direktur RSUD Swadana Ladingan
Sianipar mengaku sudah bosan me-
nyurati Kemenkes sejak pertengahan
2013 karena ia selalu saja menerima
jawaban yang serbatidak pasti.
Besarnya tunggakan, kata dia, me-
mengaruhikinerjadankesejahteraan
petugas rumah sakit. Sementara itu,
pihak rumah sakit dituntut membe-
rikan pelayanan maksimal kepada
semua pasien. “Setiap pasien tetap
dilayanisepertibiasa.Setelahmereka
sembuh, kami mengajukan klaim ke
BPJS untuk diverifikasi,” ujarnya.
Dibayar Juni
Sekretaris Jenderal Kemenkes Su-
priyantoro mengakui tunggakan itu
dapat mengganggu kelancaran pro-
gramJamkesnas.“Namun,tunggakan
akan terbayarkan Juni 2014.”
Untuk kepentingan pembayaran,
kataSupriyantoro,BadanPengawasan
Keuangan dan Pembangunan kini te-
ngah mengaudit dan memastikan ni-
lai total tunggakan. “Dana tunggakan
diambildariAPBN-P2014.Setelahcair
langsung didistribusikan ke rumah
sakit,” ungkap Supriyantoro.
Pemerintahmencatattelahmenung-
gak pembayaran Jamkesmas kepada
1.023 rumah sakit di seluruh Tanah
Air dengan nilai total Rp2,9 triliun
(Media Indonesia, 13/3).Karena itu,
Kemenkes bertekad paling lambat
Juni2014akanmelunasiseluruhtung-
gakan itu. (FL/JH/X-3)
voucke@mediaindonesia.com
SABTU, 15 MARET 2014SELEKTA2
ANTARA/YUDHI MAHATMA
DITAHAN KPK: Mantan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas
Indonesia Tafsir Nurchamid (tengah) seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Tafsir
ditahan KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan instalasi teknologi informasi Perpustakaan Pusat UI.
Manajemen rumah sakit di daerah telah
mengajukan permohonan pembayaran dana
Jamkesmas sejak Maret 2013.
Miliaran Dana
Jamkesmas
tidak Kunjung
Dicairkan
RumahAnasyangDisita
atasNamaMertua
REUTERS/SAMSUL SAID IBRAHIM
DOA UNTUK PENUMPANG: Gedung Putra World Trade Centre di Kuala Lumpur
memberi pesan untuk mendoakan para penumpang Malaysia Airlines MH 370
yang hingga kini belum ditemukan, kemarin. Pencarian pesawat yang telah
delapan hari hilang diperluas hingga ke Samudra Hindia.
Transponder MAS
Sengaja Dimatikan
KPKTahan
MantanWakil
RektorUI
“Ah, siapa bilang, enak
aja. Gitu saja, ya. Saya
mau Jumat berkah
dulu, ya.”
Anas Urbaningrum
Tersangka TPPU
Hingga kini Komisi
Pemberantasan Korupsi
terus mengembangkan
kasus tersebut, apakah
melibatkan pihak lain
atau tidak.

ABDUS SYUKUR
K
OMISI untuk Orang
Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
(Kontras) meno-
lak calon presiden (capres)
dan calon wakil presiden
(cawapres) serta calon ang-
gota legislatif (caleg) yang ter-
kait dengan pelanggaran hak
asasi manusia (HAM).
“Pemiluituharusberkualitas
dan menghasilkan pemimpin
berintegritas yang menja-
min partisipasi publik. Pene-
tapan syarat caleg, capres, dan
cawapres harus kedepankan
sisi kemanusiaan. Jangan sam-
paiyangterpilihmemilikiutang
masa lalu dengan pelanggaran
HAM,” kata Kepala Divisi Pe-
mantauan Impunitas Kontras
Muhammad Daud Beureueh
saatmendatangiKantorKomisi
Pemilihan Umum (KPU) Ja-
karta, kemarin.
Saat bertemu Ketua KPU
Husni Kamil Manik, Muham-
mad Daud Beureueh bersama
keluarga korban memaparkan
adanya utang masa lalu terkait
denganhilangnyasejumlahma-
hasiswa pada 15 tahun silam.
Peristiwa penghilangan secara
paksa pada Mei 1998 tersebut,
dariketerangansejumlahsaksi
dantemankorban,karenapen-
culikanolehKomandoPasukan
Khusus (Kopassus).
“Komnas HAM sudah me-
nyelidiki peristiwa tersebut.
Maka itu, kami berharap KPU
bisa menjadi ﬁlter agar caleg,
capres, dan cawapres bersih
serta tidak terlibat atau punya
utang di masa lalunya,” imbuh
Muhammad Daud Beureueh.
Rukyati Darwin, keluarga
dekat Eten Karyana, maha-
siswa sastra Prancis Universi-
tas Indonesia (UI) yang hilang
hingga saat ini, berharap agar
pemilu kali ini menghasilkan
pemimpin-pemimpin negara
yang berkualitas.
“Semoga presiden yang
terpilih nanti dapat menun-
taskan kasus Mei 1998 yang
juga menghilangkan anggota
keluarga saya,” ujar Rukyati.
Di kesempatan itu, Husni
Kamil Manik berjanji akan
mengakomodasimasukandan
mengkaji semua laporan yang
disampaikan Kontras. Semen-
tara itu, untuk persyaratan
caleg yang diharapkan tidak
terkait dengan pelanggaran
HAM, Husni mengatakan saat
ini proses pemilu tengah ber-
langsung.
“KPU hanya bisa umumkan
kepada publik dan silakan
untuk memilihnya sendiri.
Dengan info yang cukup, pasti
akan terpilih yang terbaik,”
kata Husni.
Adapun untuk capres, Hus-
ni meminta Kontras agar tidak
hanya menyampaikannya ke
KPU, tapi juga mendatangi
partai peserta pemilu.
Kampanye hitam
Di kesempatan terpisah,
Koordinator Prabowo Media
Center Budi Purnomo Karjodi-
hardjo menduga adanya kam-
panye hitam yang ditujukan
terhadap Ketua Dewan Pem-
bina Partai Gerindra Prabowo
Subianto. Kampanye hitam
itu berupa beredarnya pesan
berantai yang berisi larangan
terhadap media massa untuk
menanyakan berbagai perso-
alan seputar kasus 1998 dan
pelanggaran HAM.
“Beredarnya pesan beran-
tai itu, kami anggap seba-
gai kampanye hitam untuk
mendiskreditkan Prabowo
yang elektabilitasnya sangat
baik,” kata Budi seraya me-
nambahkan sejumlah jurnalis
dari berbagai media massa
telah mewawancarai Prabowo
tanpa adanya campur tangan
pada saat peliputan.
Prabowo merupakan capres
yang diusung Partai Gerindra
pada Pemilu 2014. Sejumlah
survei menyebutkan elekta-
bilitas mantan Danjen Ko-
passus itu cukup baik dan
sanggup mengalahkan Jokowi
jika menggandeng calon wakil
presiden yang tepat pada pil-
pres mendatang.
abdus
@mediaindonesia.com
JELANG Pemilu 2014, be-
berapa insiden penembakan
dan pelemparan granat di
beberapa posko pemenangan
partai politik peserta pemilu
membuat kondisi keamanan
di Aceh menjadi tidak kon-
dusif.
Tiga partai sudah menjadi
korban, yakni Partai NasDem,
Partai Nasional Aceh (PNA),
dan Partai Aceh. Faisal, ca-
leg dari PNA, tewas karena
ditembak orang.
“Kepolisian sebagai aparat
penegak hukum seharusnya
mampu menjaga kemanan
dan stabilitas setiap daerah
di Indonesia. Kalau polisi
kemudian seolah-olah mem-
biarkan atau mengulur-ulur
dengan tidak melakukan tin-
dakan tegas pada pelaku yang
mengganggu keamanan, saya
kemudian berpikir, apakah
polisi masih pantas diberi tu-
gas untuk menjaga keamanan
masyarakat, khususnya di
Aceh?” kata Ketua Badan
Pemenangan Pemilu (Bap-
pilu) Partai NasDem Ferry
Mursyidan Baldan di Kantor
DPP Partai NasDem Jakarta,
kemarin.
Ditegaskan Ferry, rasa
aman merupakan hak dari se-
tiap warga negara Indonesia.
Kepolisian pun telah ditunjuk
konstitusi sebagai alat negara
untuk memberikan hak asasi
tersebut.
Ia pun menyarankan, jika
polisi tidak mampu memberi-
kan rasa aman di Aceh, sudah
sepantasnya TNI turun ta-
ngan untuk mengondusifkan
keamanan di Aceh.
“Karena rasa aman itu ada-
lah salah satu hak yang ter-
tinggi. Polisi terlihat main-
main hingga lima kali insiden
di Aceh. Kalau polisi dipan-
dang sudah tidak berdaya,
kita masih bisa berharap
pada TNI,” tegasnya.
Di kesempatan berbeda,
mantan Pangdam Iskandar
Muda Aceh Supiadin Aries
Saputra mengatakan ting-
ginya persaingan di antara
partai lokal di Aceh menjadi
pemicu teror politik di sana.
“Partai lokal di Aceh tidak
siap mental bersaing dengan
partai lain dan takut kalah.
Maka itu melakukan aksi
teror,” ungkapnya.
Dia juga menambahkan
persaingan politik di Aceh
pada dasarnya sudah dimu-
lai sejak 2006 saat pemilu
kada dimulai. Menurutnya,
persaingan di kalangan elite
politik Aceh tersebut lebih ka-
rena menyangkut harga diri
yang sulit dihentikan.
Calon anggota DPR dari Par-
tai NasDem dari Daerah Pemi-
lihan (Dapil) Aceh I Desi Fitri-
ani mengungkapkan konﬂik
menjelang pemilu di Aceh
lebih disebabkan kurangnya
kesadaran berpolitik elite di
sana. (Yah/*/P-1)
PartaiNasDemRagukan
PengamananPemiludiAceh
Jangan
Pilih Capres
Pelanggar HAM
Jika capres pelanggar HAM melenggang jadi pemimpin,
ia akan terus tersandera oleh kesalahan masa lalunya
karena tak pernah dituntaskan di pengadilan.
TOLAK CAPRES PELANGGAR HAM: Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) didampingi
Kontras mendatangi KPU Pusat, Jakarta, kemarin. Mereka ke KPU untuk mendorong pengusutan
HAM dengan menolak caleg, capres, dan cawapres pelanggar HAM dalam Pemilu 2014.
SABTU, 15 MARET 2014 3
MI/RAMDANI

BADANPengawasPemilumeng-
ingatkan semua calon anggota
legislatif atau siapa pun untuk
tidak memanfaatkan isu suku,
agama, ras, dan antargolongan
(SARA)dalammendulangsuara
dan popularitas pada Pemilu
2014 ini.
Penegasan tersebut disam-
paikan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Muhammad,
kemarin, bertepatan dengan
pelaksanaan kampanye pem-
ilu legislatif yang dijadwalkan
dimulai pada Minggu (16/3).
Bawaslu tidak menampik jika
isu SARA sangat rentan un-
tuk dimainkan dan terjadi di
hampir semua daerah, mulai
Bogor,Bekasi,SulawesiSelatan,
Papua, hingga sejumlah daerah
lain. Isu yang paling mencolok
ialah masalah yang dihadapi
warga Ahmadiyah.
Selain itu, sudah saatnya
calon-calon wakil rakyat, baik
yang akan duduk di pusat mau-
pun di daerah, yang bertarung
dalam pemilu kali ini untuk
menanggalkan politik uang
dalam mendulang suara.
“Selain melanggar aturan pe-
milu, politik uang merupakan
praktikyangmencederaidemo-
krasi. Politik transaksional ber-
dampak buruk bagi demokrasi
kita. Otoritas pemilu akan tin-
daktegas,”ungkapMuhammad
saat berdiskusi di kantor Media
Indonesia.
Dengan terbangunnya siner-
gi antara Bawaslu dan Komisi
Pemilihan Umum dalam Pem-
ilu 2014, Muhammad meyakini
hal itu mampu meminimalkan
timbulnya masalah dan ke-
curangan. Reformasi menyang-
kut penyelenggara pemilu
yangmemberikankewenangan
kepada Bawaslu membuat in-
stitusi itu bisa bekerja efektif
dalam mengawasi KPU, peserta
pemilu, dan publik.
Menyinggung partisipasi pe-
milih, Muhammad mengakui
bahwa masyarakat Indonesia
belum melihat pemilu sebagai
sebuah hajatan bersama untuk
membangun bangsa.
“Ironisnya konstituen datang
memberikan hak suaranya
didasarkan atas motif transak-
sional.”
Diungkapkan, modus politik
traksaksional yang dijalankan
caleg teridentifikasi sangat
beragam, mulai bidang jasa
hingga menemui calon kon-
stituen dari rumah ke rumah
untuk memberi amplop.
Untuk menekan pengaruh
politik uang tersebut Bawaslu
melarang pemilih membawa
alat komunikasi seperti telepon
seluler saat memilih. “Dalam
pemilu kali ini, kami melarang
pemilih membawa alat komu-
nikasi dan kamera. Biasanya
pemilih bawa telepon untuk
memfoto surat suara untuk
dijadikan bukti bagi calon yang
akan memberikan uang bahwa
mereka mencoblos dia (pem-
beri uang),” katanya.
Sementara itu, Sekretaris
Jenderal Aliansi Nasional Bhin-
neka Tunggal Ika, Nia Sjarifu-
din, menyeru kepada Bawaslu
supaya memaksimalkan fungsi
pencegahan untuk meminimal-
kan timbulnya masalah dan
kecurangan yang menyangkut
proses pemilu.
Bawaslu dan KPU, ujarnya,
juga harus memastikan bahwa
seseorang yang mengetahui
kecurangan lalu melapor ke
otoritas penyelenggara pemilu
untuk mendapatkan perlind-
ungan saksi yang sepantasnya.
(Hym/P-2)
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan
judicial review ke Mahkamah Konstitusi
terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD Pasal 5 dan Pasal 215 terkait
dengan sistem pemilihan proporsional
dan terbuka serta penetapan calon ter-
pilih anggota legislatif berdasarkan pada
perolehan kursi parpol peserta pemilu
dalam suatu dapil dengan ketentuan
suara terbanyak. Permohonan tersebut
didaftarkan Ketua DPP Bidang Hukum
PKB Anwar Rachman, kemarin.
PKB menguji kedua pasal tersebut da-
lam UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan
DPR dengan alasan bahwa sistem propor-
sional yang diatur dalam UU tersebut me-
nyebabkan terbatasnya jumlah kursi yang
diperebutkan dengan pertarungan sengit
antarcaleg di dalam satu partai. “Akibat-
nya masyarakat diombang-ambing, tarik
sana-tarik sini. Dengan kondisi tersebut,
masyarakat dikhawatirkan bersikap
golput dan/atau pragmatis. Dengan o-
rang baru yang bermodal, dengan mudah
menjadi caleg. Ini akan bahaya. Dari sini
mulai tumbuh korupsi,” imbuh Anwar.
Pasal-pasal yang diajukan untuk diuji ter-
sebut dipandang PKB bisa menghasilkan
anggota legislator yang tidak berkualitas
masuk ke parlemen.
PKB melalui Anwar meminta dengan
diajukannya uji materi tersebut, pene-
tapan anggota legislatif ditentukan partai
yang tentu sudah mempersiapkan kader-
kader terbaik mereka.
“Dengan sistem proporsional terbuka
dan suara tebanyak, proses kaderisasi
partai akan hilang. Jadi yang bertarung
dalam pemilu bukanlah pertarungan
antarpartai, melainkan pertarungan an-
tarindividu,” tuturnya.
Dia mencontohkan keberhasilan Pemilu
1999, ketika tidak ada sistem suara terba-
nyak atau sistem pemilihan proporsional.
“Di Pemilu 1999 dengan mencoblos partai
saja tanpa memilih caleg, angka golput
tidak sebesar pada pemilu-pemilu ter-
akhir,” tambahnya.
Akibat lanjutan, menurut Anwar, peran
partai sebagai perwujudan perwakilan da-
lam sistem demokrasi menjadi tidak ada
artinya karena partai dipandang sebagai
kendaraan untuk meloloskan seseorang ke
parlemen. Walaupun pelaksanaan pemilu
legislatif kurang dari satu bulan, menurut
Anwar, jika dikabulkan, itu dapat diber-
lakukan pada Pemilu 2019. (AI/P-2)
Jokowi Waspadai
Utang Budi
ADHI M DARYONO
P
ENCAPRESAN Gu-
bernur DKI Jakarta
Joko Widodo oleh
Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri
setelah menerima 60 pengu-
saha akan berdampak pada
ongkos politik yang tinggi.
Menurut pengamat politik
Gun Gun Heryanto, kemarin,
ongkos pemilu yang tinggi
melahirkan simbiosis mu-
tualisme antara parpol yang
mengusung calon penguasa
dengan pengusaha atau pe-
bisnis. Pebisnis juga melihat
siapa yang paling potensial
meraih dukungan dalam pe-
milu.
“Ingat tahun 2004, pengu-
saha berbondong-bondong
mendukung partai SBY (Par-
tai Demokrat)? Sekarang
berbondong-bondong masuk
PDIP, bukan sebagai anggota,
tetapi menunjukkan pengu-
saha di belakang PDIP atau
pencalonan Jokowi,” ujar
Gun Gun.
Dia menjelaskan kedata-
ngan pengusaha ke sebuah
parpol sangat bernuansa
politis. “Kalau rombongan
pengusaha ke situ, ada tren
Jokowi yang mereka harap-
kan,” kata Gun Gun saat
dihubungi Media Indonesia
tadi malam.
Fenomena pengumuman
pencapresan Gubernur DKI
Jakarta Jokowi setelah DPP
PDIP didatangi pengusaha,
bisa menjadi sinyal bagi
Jokowi agar tidak tersandera
kepentingan pengusaha yang
menjadi sponsor di balik
pencapresannya. Gun Gun
menuturkan dalam sejarah
praktik politik di berbagai
negara termasuk di Indo-
nesia, kalangan pengusaha
kerap menjadi orang di balik
layar yang menentukan. Ka-
rena posisi pengusaha yang
menentukan, tentunya ada
kompensasi yang diharap-
kan dari calon penguasa
yang didukungnya. “Tidak
ada makan siang gratis. No
free lunch. Yang ada bagai-
mana simbiosis mutualisme.
Ini harus dipelajari betul
oleh Jokowi jika memenangi
kontestasi,” ujar Gun Gun.
Sekadar mengingatkan,
investasi yang digelontorkan
pengusaha bisa jadi alat san-
dera bagi presiden terpilih.
Contohnya Hartati Murdaya
di rezim SBY. Pengusaha de-
ngan penguasa bisa ciptakan
satu tren baru dalam politik
yang disebut entrepreneur
rule,” paparnya.
Selain itu, menurut Gun
Gun, pencapresan Jokowi
oleh PDIP belum ideal. Hal
itu bisa dilihat dari kepemim-
pinan Jokowi saat menjabat
Walikota Solo dan Gubernur
DKI Jakarta.
“Sebagai Gubernur DKI,
Jokowi belum menunjukkan
prestasi yang menonjol.”
Menurut Gun Gun Jokowi
seharusnya menyelesaikan
tugas-tugasnya sebagai Gu-
bernur DKI terlebih dahulu
lalu baru dicapreskan. Gun
Gun menyakini jika Jokowi
memenangi kontestasi, dia
akan menemukan dilema
karena masyarakat akan ter-
lalu banyak berharap pada
dirinya sementara kondisi
riil akan berbicara lain.
Rekayasa
Terpisah, dosen Ilmu Ko-
munikasi UI ada tren popu-
laritas seseorang yang mun-
cul bisa saja tidak berdasar-
kan kinerja dan pemenuhan
elektabilitas, tetapi lebih
pada rekayasa. Tren pencit-
raan di media sosial yang
kian marak akhir-akhir ini
juga banyak dimanipulasi.
Devie mengungkapkan UI
pernah menganalisis media
sosial Twitter dan ditemukan
bukti bahwa ada pengorgani-
sasian untuk mencitrakan se-
seoran terlihat baik di publik.
Dari temuannya, satu orang
memegang puluhan akun dan
dilakukan beberapa orang.
“Lebih tepatnya, dusta di-
bayar, nantinya masyarakat
akan minta legitimasi atas apa
yang dinilai baik dari media
sosial atau media massa,” kata
Devie dalam sebuah diskusi di
Jakarta, Kamis (13/3).
“Fenomena popularitas
Jokowi pernah dialami SBY
pada2004.SBYmenjadimedia
darling, setelah menduduki
presiden,keluhandanpenilai-
an negatif diarahkan kepada
SBY. Juga dialami sekarang
oleh Jokowi sudah mulai dise-
rang dengan masalah busway
(Trans-Jakarta) bermasalah,”
ungkap Devie.(Cah/P-2)
adhi@mediaindonesia.com
Jokowi akan menghadapi dilema jika memenangi kontestansi
dalam pilpres. Masyarakat dan pengusaha akan berharap
banyak kepadanya.
MI/IMMANUEL ANTONIUS
MI/PERMANA
MENGUBUR DIRI: Warga berdemonstrasi dengan cara mengubur diri, di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, kemarin. Aksi tersebut dilakukan
warga karena menolak pemindahan tempat pemungutan suara (TPS) yang seharusnya berada di dekat tempat tinggal mereka ke daerah
Halim Perdanakusuma.
KAMPANYE AMAN DAN DAMAI: Ketua Bawaslu Muhammad (kiri) menyampaikan pendapat dalam acara
focus group discussion (FGD) di Kantor Media Group, Jakarta, kemarin. FGD yang diselenggarakan
Media Indonesia itu bertema Mewujudkan kampanye pemilu yang aman dan damai.
PKB Ajukan Uji Materi Sistem Proporsional
“Pasal-pasal yang diajukan
untuk diuji tersebut dipandang
PKB bisa menghasilkan
legislator yang tidak
berkualitas.”
DUA hari menjelang jadwal kampanye pe-
milu legislatif, kemarin, Kementerian Dalam
Negeri telah mengizinkan 23 gubernur dan
11 wakil gubernur untuk berkampanye.
“Yang sudah mengajukan cuti kampanye
tercatat hari ini sudah 34 orang. Jadi 23
gubernur dan 11 wakil gubernur dan sudah
saya tanda tangani semua,” ungkap Mendagri
Gamawan Fauzi, di Kantor Kemendagri, Ja-
karta, kemarin.
Dijelaskan, permohonan izin cuti kam-
panye dari kepala daerah dipastikan masih
akan bertambah. Karena masa kampanye
21 hari, kepala daerah akan mengajukan
cuti setelah mendapatkan jadwal kampanye
dari partainya.
Dari 21 hari waktu kampanye, jelas
Gamawan, kepala daerah diberikan cuti
selama empat hari. Itu dengan pembagian
dua hari di setiap minggunya. Namun, kedua
posisi itu boleh bersamaan di hari libur.
Selain itu, jadwal cuti tetap diatur su-
paya tidak berlangsung bersamaan dengan
wakil gubernur sehingga pemerintahan ti-
dak kosong. Namun, kedua posisi itu boleh
bersamaan di hari libur. Mendagri kembali
menegaskan gubernur dan wakilnya tidak
boleh memanfaatkan fasilitas negara selama
cuti kampanye, termasuk menggunakan
pengawalan seperti pada hari kerja. “Hanya
presiden yang memiliki fasilitas melekat
seperti keamanan dan kesehatan,” imbuh
mantan Gubernur Sumatra Barat itu. Proto-
kol pengawalan juga tidak boleh digunakan
pejabat setingkat menteri yang ikut meng-
ambil jatah cuti.
Terkait dengan pengawasan penggunaan
fasilitas negara oleh pejabat selama kampa-
nye, Mendagri mengatakan kewenangan ber-
ada di Badan Pengawasan Pemilu. Sementara
itu, anggota Bawaslu Daniel Zuchron menga-
takan pihaknya belum menyusun peraturan
mekanisme pemberian sanksi terhaap pe-
jabat negara yang memanfaatkan fasilitas
negara dalam berkampanye. “Kita baru akan
menggelar rapat dengan Sekretariat Negara
dan KPU untuk memastikan itu,” kata Daniel.
(Cah/Mad/Kim/P-2)
23GubernurIzinKampanye
SABTU, 15 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
BawasluakanTindakCalegIsukanSARA
14. PBB 15. PKPI
”Tidak ada makan
siang gratis. Yang ada
bagaimana simbiosis
mutualisme. Ini harus
dipelajari betul oleh
Jokowi.
Gun Gun Heryanto
Pengamat Politik

SABTU, 15 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5
Kekurangan surat suara
itu terjadi secara merata
untuk caleg DPR, DPD,
DPRD provinsi, maupun
DPRD kabupaten/kota.
BANYAKNYA purnawirawan
TNI yang ikut dalam kontestasi
Pemilu 2014, baik pemilu legis-
latif maupun pemilu presiden
dan wakil presiden, dikhawa-
tirkan akan mengganggu ne-
tralitas TNI secara individu
ataupun lembaga. “Saya kira
secara kelembagaan dari dulu,
TNI itu netral dalam pemilu.
Terlalu besar risikonya kalau
TNI tidak netral. Jadi, yang su-
dah mantan, kalau jadi caleg
atau capres, janganlah meng-
ajak atau menyeret anggota
TNI yang masih aktif,” tegas
Ketua PP Muhammadiyah Din
Syamsuddinseusaisilaturahim
Kepala Staf Angkatan Darat
(KSAD) dengan sejumlah tokoh
agama dan tokoh masyarakat,
di Markas Besar Angkatan
Darat, Jakarta, kemarin.
Walaupun terdapat bebera-
pa bakal calon presiden yang
berasal dari kalangan militer,
kata Din, hal tersebut tidak
perlu dikait-kaitkan dengan
posisi mereka sebagai mantan
petinggi TNI di masa lalu. TNI
diharapkan tetap menjaga ne-
tralitas sehingga tetap tercipta
suasana aman dan damai da-
lam pemilu.
Selain itu, mantan Ketua
Umum PBNU Hasyim Muzadi
yang juga hadir dalam per-
temuan itu mengatakan sikap
netral tidak berarti TNI pasif
dalam bergerak. “Netralitas
bukan berarti tak ikut apa-apa.
Hari ini TNI-AD akan netral,
tapi yang lebih pelik bagimana
mengamankan aspirasi masya-
rakat,” tutur mantan cawapres
dalam Pemilu 2004 itu.
Sementara itu, KSAD Jen-
deral TNI Budiman menjamin
prajuritnya akan bersikap ne-
tral dalam pemilu. Untuk itu,
ia meminta tokoh masyarakat
turut mengawasi prajurit TNI
di mana pun berada.
“Kami menghormati beliau-
beliau (purnawirawan) yang
mencalonkan diri, tapi kami
jamin prajurit tidak akan ikut
campur,” tegasnya.
Karena itu, dia meminta
kepada masyarakat untuk me-
laporkan jika ada prajurit atau
anggota TNI yang melakukan
pelanggaran, termasuk bila
ada yang tidak netral. “Kami
pun membuka line SMS untuk
menerima pengaduan jika ada
anggota kami yang tidak ne-
tral dalam pemilu,” tukasnya.
(AI/P-3)
PERSIAPAN SURAT
SUARA: Pekerja
melipat surat
suara di Gudang
Pengelolaan
Logistik Pemilu
Kota Yogyakarta,
Jalan Ngeksigondo,
Yogyakarta, kemarin.
Menurut KPU
Kota Yogyakarta,
persiapan surat
suara untuk
keperluan Pemilu
2014 telah
mencapai 70% dan
ditargetkan selesai
19 Maret 2014.
ANTARA/NOVERADIKA
TokohAgamaRisaukanPolitisasiTNI
KPUGamang Menindak Parpol
ARDI TERISTI HARDI
K
OMISI Pemilihan
Umum gamang un-
tuk mendiskuali-
fikasi partai politik
peserta Pemilu 2014 yang
terlambat menyerahkan la-
poran awal dana kampanye.
Sesuai ketentuan, laporan
tersebut harus disampaikan
ke KPU di semua tingkatan,
paling lambat 2 Maret lalu
pukul 18.00 WIB/Wita/WIT.
Berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 8 Tahun 2012 ten-
tang Pemilu Legialatif, sanksi
bagi parpol yang terlambat
mnyerahkan laporan awal
dana kampanye ialah dis-
kualifikasi. Ketentuan tersebut
dipertegas Peraturan KPU No-
mor 17 Tahun 2013 tentang La-
poran Dana Kampanye Peserta
Pemilu Legislatif 2014.
Berdasarkan pengakuan se-
jumlahKPUdaerah,tidaksedikit
peserta pemilu terlambat me-
nyerahkan laporan awal dana
kampanye. KPU pun pada Rabu
(12/3) telah menggelar rapat ko-
ordinasi dengan KPU provinsi
terkait dengan masalah itu.
“Kami masih meneliti lagi dari
kabupaten/kota soal varian-va-
rian (keterlambatan) yang ada,”
kata Ketua KPU Husni Kamil
Manik di Jakarta, kemarin.
Keterlambatan penyerah-
an laporan dana kampanye,
kata dia, disebabkan berba-
gai varian. Artinya, alasan
keterlambatan akan menjadi
pertimbangan KPU.
Husni mengaku ingin mene-
rapkan sanksi diskualifikasi se-
belum kampanye rapat umum
dimulai pada 16 Maret besok.
Untuk itu, sebelum menjatuh-
kan sanksi, pihaknya terlebih
dahulu mengumpulkan infor-
masi secara lengkap. “Keter-
lambatan laporan dana kam-
panye itu harus dilihat secara
utuh. Jangan sampai peserta
pemilu dirugikan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Ba-
waslu Daniel Zuchron me-
nyatakan Bawaslu di tingkat
kabupaten/kota dan provinsi
sedang memproses keterlam-
batan laporan dana kampanye.
“Nanti kita akan buat reko-
mendasi yang didiskualifikasi
dan yang tidak,” terangnya.
Bawaslu di setiap tingkatan,
ucapnya, pada hari terakhir la-
poran dana kampanye berada
di lapangan. Saat ini, Bawaslu
sedang mengumpulkan la-
poran Bawaslu daerah. “Itu
semua akan kita bicarakan di
rapat pleno Bawaslu. Sejauh
ini semuanya masih on go-
ing,” jelasnya. Menurut Daniel,
rekomendasi tersebut diharap-
kan sudah rampung sebelum
memasuki masa kampanye
rapat umum.
Berkenaan dengan laporan
awal dana kampanye, KPU tadi
malam menggelar rapat pleno
tertutup di Gedung KPU, Ja-
karta. Rapat itu untuk memve-
rifikasi laporan dana kampa-
nye parpol karena KPU tidak
ingin gegabah menjatuhkan
sanksi bagi parpol yang ter-
lambat melapor. “Masih proses
dan butuh kelengkapan infor-
masi. Jangan sampai setelah
keputusan diambil, ternyata
menimbulkan masalah di ke-
mudian hari,” tandas Husni.
Tidak tegas
Ketua Badan Pemenangan
Pemilu (Bappilu) Partai Nas-
Dem Ferry Mursyidan Baldan
menyesalkan sikap KPU yang
tidak mampu tegas pada pe-
serta pemilu yang melanggar
aturan, terutama yang tidak
melaporkan dana kampanye.
Menurutnya, masih bisakah
kita menaruh kepercayaan
kepada KPU sebagai penye-
lenggara jika dalam menerap-
kan peraturan KPU bersikap
inkosistensi?
“Jika ini berlaku tidak fair,
kita justru semakin khawatir
karena kita akan memasuki
pemilu. Ini baru peraturan
kasatmata, yang jelas kita bisa
melihatnya. Bagaimana de-
ngan nanti pada pemungutan
dan penghitungan suara? Ja-
ngan-jangan nanti dimainkan
lagi seperti pemilu sebelum-
nya?” Ferry mengingatkan.
(Yah/P-3)
ardi@mediaindonesia.com
Sebagai
penyelengara
pemilu, KPU harus
bersikap tegas agar
tidak mengulangi
kesalahan seperti
pemilu terdahulu.
SEJUMLAH Komisi Pemilihan
Umum daerah mengeluh
karena surat suara yang
mereka terima kurang dari
jumlah yang dibutuhkan.
KPU Klaten, Jawa Tengah, mi-
salnya, mengaku kekurang-
an 4.053 surat suara untuk
caleg DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota.
Sekretaris KPU Klaten
Rohmat Sunarno mengata-
kan soal kekurangan surat
suara itu, pihaknya telah
mengusulkan ke KPU pusat.
“Dari hasil sortir ditemukan
8.433 surat suara rusak.
Namun, kami hanya meng-
usulkan sesuai kebutuhan
ditambah cadangan 2% dari
DPT,” jelasnya di Klaten,
kemarin.
KPU Klaten, kata dia, tidak
mengusulkan semua surat
suara yang rusak untuk
diganti karena ada surat
suara yang lebih. “Kami
berharap kekurangan surat
suara sebanyak 4.053 lembar
itu sudah bisa diterima sebe-
lum 20 Maret mendatang,”
imbuhnya.
Sementara itu, surat suara
untuk caleg DPD baru dite-
rima KPU Klaten, kemarin,
pukul 05.00 WIB. Jumlahnya
1.019 boks, masing-masing
berisi sekitar 1.000 lembar.
Di Trenggalek, Jawa Ti-
mur, KPU setempat mengaku
kekurangan 12.193 surat su-
ara untuk Pemilu Legislatif 9
April 2014.
“Jumlah yang dikirim me-
mang kurang, sebagian lain
rusak dan baru diketahui
setelah penyortiran dilaku-
kan,” kata komisioner KPU
Trenggalek, Budi Mukary-
anto.
Ia mengatakan sesuai de-
ngan daftar pemilih tetap
yang diajukan, Kabupaten
Trenggalek seharusnya men-
dapat alokasi 2.282.516 lem-
bar surat suara. Namun,
setelah penyortiran dan peli-
patan dilakukan, surat suara
DPD, DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota
yang siap digunakan baru
2.273.258 lembar.
Setelah penyortiran di-
lakukan hingga tahap akhir,
ujarnya, ditemukan jumlah
surat suara yang rusak men-
capai 3.038 lembar. Sesuai
aturan, seluruh kekurangan
surat suara pemilu legislatif
tersebut segera dilaporkan
ke KPU pusat untuk segera
ditindaklanjuti. “Hasil reka-
pitulasinya akan segera kami
kirimkan ke KPU pusat,”
kata Sekretaris KPU Treng-
galek, Wiratno.
Kekurangan surat su-
ara juga dialami KPU Kota
Kediri, Jawa Timur. Sam-
pai kemarin, mereka masih
kekurangan 683 surat suara.
Komisioner KPU Kota Kediri,
Samanhudi, mengatakan
kekurangan itu merata un-
tuk caleg DPD, DPR, dan
DPRD.
“Kami sudah ajukan
kekurangan itu ke PT Tem-
prina di Nganjuk.” ujarnya.
Dalam menanggapi hal itu,
Kepala Biro Logistik KPU, Bo-
radi, mengatakan kekurang-
an terjadi karena sebagian
surat suara masih dalam
perjalanan. (JS/Ant/P-3)
SejumlahDaerah
Kekurangan
BanyakSuratSuara
D
A L A M r a n g k a
memperingatiHari
Musik Nasional
yang jatuh pada
9 Maret 2014, Summarecon
Mal Serpong kembali menye-
lenggarakan ajang Musical
March tahun ini.
Dengan mengusung tema
Back to 90’s, Summarecon
Mal Serpong memberi-
kan kesempatan bagi para
pengunjung untuk bernostal-
gia dan menikmati tembang-
tembang musisi legendaris
yang berjaya di era 90-an.
Selain sejumlah band
papan atas Tanah Air, se-
jumlah musikus kawakan
juga bakal tampil di ajang
yang berlangsung hingga
penghujung Maret tersebut,
semisal Andre Hehanusa
di 9 Maret, White Shoes &
The Couples Company 21
Maret, The Groove 23 Maret,
Java Jive 28 Maret, Potret 29
Maret, dan Yura & Gilbert
Pohan 31 Maret.
Dalam melengkapi ke-
meriahan Musical March,
pengunjung juga dapat ber-
partisipasi dalam berbagai
program menarik yang di-
siapkan SMS, semisal 90’s
Photo Contest pada 7-31
Maret 2014 dan Urban Ba-
zaar with Jakcloth pada 3-16
Maret.
Dalam 90’s Photo Contest,
para pengunjung diajak ber-
partisipasi dengan berfoto
berlatar dekorasi 90-an. Foto-
foto tersebut kemudian bisa
diunggah ke akun Facebook
dan Twitter masing-masing.
Foto yang paling unik akan
mendapatkan hadiah berupa
voucer belanja.
Sementara itu, Urban Ba-
zaar ditujukan untuk me-
muaskan hasrat pengunjung
Summarecon Mal Serpong
yang menyukai pakaian-
pakaian kasual dari cloth-
ing brands seperti Macbeth,
Croz, Hatrick, Volion, Flo
Distro, dan Chisel. Diskon
hingga 70% disediakan di
sejumlah booth.
Tidak hanya itu. Menyu-
sul kesuksesan tahun-ta-
hun sebelumnya, mal juga
kembali menggelar Fashion
Blast tahun ini. Bekerja sama
dengan desainer-desainer
kreatif dari Lasella Collage,
bakal menampilkan koleksi
baju dari sejumlah desainer
kenamaan Indonesia dan
tenant. Ajang ini juga bakal
dimeriahkan sejumlah
penyanyi ternama, semi-
sal Reza Artamevia pada 7
Maret, Raisa 8 Maret, NEO 14
Maret, Rio Febrian 15 Maret,
dan Iwa K 16 Maret.
Menurut GM Corporate
Communication PT Sum-
marecon Agung Tbk, Cut
Meutia, semua kegiatan
tersebut dipersembahkan
khusus untuk memenuhi
keinginan para pengunjung
setia Summarecon Mal Ser-
pong.
“Pengunjung ingin agar
tempat perbelanjaan seperti
mal tidak hanya menyajikan
pelayanan atas kebutuhan
berbelanja atau kuliner saja,
tetapi juga ajang-ajang positif
yang dapat memperkaya wa-
wasansertamenghiburmere-
ka,” tandasnya. (Deo/S-25)
One Month With a Thousand Stars at
DOK SUMMARECON

SABTU, 15 MARET 2014HUKUM6
KOMISI Pemberantasan Ko-
rupsi berharap pemerintah
tidak mengintervensi dan
berkomentar tentang pro-
ses hukum perkara korupsi
pemberian fasilitas pinjaman
jangka pendek (FPJP) dan
penetapan Bank Century se-
bagai bank gagal berdampak
sistemis.
“Kita berharap pemerintah
tidak mengintervensi dan
berkomentar tentang proses
hukum yang sedang berjalan,”
kata Ketua KPK Abraham Sa-
mad saat dihubungi kemarin.
Sebelumnya, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menga-
takan bahwa kebijakan Cen-
tury tidak dapat dipidanakan.
Implikasi dari pernyataan itu
menegaskan bahwa kebijakan
menyelamatkan Bank Century
tidak melanggar hukum.
Wakil Ketua KPK Zulkar-
nain membantah bahwa KPK
mengajukan kebijakan untuk
disidangkan di pengadilan
tipikor.
“KPK mengajukan pejabat
publik yang diduga melaku-
kan korupsi berkaitan de-
ngan perbuatan melawan
hukum atau penyalagunaan
wewenang yang dilakukan.
Ikuti persidangannya agar le-
bih jelas dan transparan.”
Hal senada juga diungkap-
kan Wakil Ketua KPK Bam-
bang Widjojanto. Menurutnya,
argumen eksepsi terdakwa
mantan Deputi Gubernur
Bank Indonesia Budi Mulya
yang mengatakan KPK meng-
adili kebijakan ialah mislead-
ing dan menyesatkan fakta
serta keyakinan publik.
“Pendapat itu tampaknya se-
suai dan selurus tegak dengan
pernyataan yang dikemuka-
kan oleh Presiden SBY. Yang
kini diadili di pengadilan ada-
lah perbuatan yang oleh KPK
diyakini memenuhi rumusan
delik serta ditemukannya ke-
salahan dan orang yang dapat
dipertanggungjawabkan.”
Menurut Bambang, KPK
mengajukan pihak-pihak yang
diduga melakukan perbuatan
melawan hukum dengan me-
nyalahgunakan kewenangan-
nya dalam pemberian FPJP
dan penetapan Bank Century
sebagai bank gagal berdampak
sistemis.
Perbuatan itu di antaranya
dengan mengubah peraturan
BI dan aturan lain sebagai
sarana perwujudan dan pe-
nyempurnaan menyalahgu-
nakan kewenangan.
Contoh dalam pemberian
FPJP, menurut Bambang, Bank
Century sebenarnya tidak
memenuhi syarat untuk men-
dapatkan FPJP karena nilai
rasio kecukupan modal dan
jaminan aset kredit bank ter-
sebut di bawah ketentuan.
(Ben/P-4)
FORUMIndonesiauntukTrans-
paransi Anggaran (Fitra) Riau
mendesak Komisi Pemberan-
tasan Korupsi tidak berhenti
menelusuri kasus yang me-
libatkan mantan Gubernur
Riau Rusli Zainal kendati vonis
sudah dijatuhkan.
Fitra menanggapi putusan
Pengadilan Tindak Pidana Ko-
rupsi pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru, Riau, yang mem-
beri vonis penjara 14 tahun
dan denda Rp1 miliar subsider
enam bulan penjara.
Untuk korupsi Pekan Olah-
raga Nasional (PON), Rusli
dinyatakan terbukti telah
menerima hadiah dalam
melancarkan pengusulan atau
pengesahan peraturan daerah
(perda) terkait PON di Riau
2012.
Adapun untuk kasus ko-
rupsi kehutanan, Ketua DPP
Partai Golkar itu juga terbukti
menyalahgunakan wewenang
dalam penerbitan bagan kerja
tahunan usaha pemanfatan
hasil hutan kayu hutan ta-
naman untuk sembilan kor-
porasi berbasis tanaman in-
dustri di Pelalawan dan Siak
pada 2004.
“Untuk TPPU (tindak pidana
pencucian uang), KPK harus ti-
dak berhenti sampai putusan,
tetapi harus terus menelusuri
seluk-beluk keterlibatan Rusli
Zainal dalam memberikan
izin kehutanan. KPK harus
menyeret korporasi yang telah
berselingkuh di bawah ketiak
Rusli Zainal,” kata Koordi-
nator Fitra Riau, Usman, di
Pekanbaru.
Dia juga menilai hukuman
denda sebesar Rp1 miliar
terhadap Rusli masih terlalu
rendah. Denda dan hukuman
buat Rulsi belum berat bila
dibandingkan dengan aki-
bat kerusakan lingkungan
dan kerugian yang diderita
negara pada korupsi PON
Riau.
Sementara itu, kuasa hukum
Rusli, Eva Nora, menyatakan
Rusli mengajukan banding
atas vonis 14 tahun penjara
dan denda Rp1 miliar yang
dijatuhkan terhadapnya. Eva
menyebutkan politikus se-
nior Partai Golkar itu merasa
sangat dizalimi atas vonis
tersebut.
“Tentu dizalimi. Kami ban-
ding atas putusan itu, sebab
hakim tidak mempertimbang-
kan prestasi Rusli Zainal dan
perbuatan baiknya selama
ini,” kata Eva di Pekanbaru,
kemarin.
Menurutnya, prestasi Rusli
Zainal selama 10 tahun me-
mimpin Riau tidak bisa di-
pandang remeh. Dia juga me-
nyayangkan denda Rp1 miliar
yang dibebankan terhadap
Rusli, padahal kliennya tidak
terbukti menerima langsung
uang suap atau korupsi yang
dituduhkan.
“Rusli juga tidak terbukti
memerintahkan secara lang-
sung upaya suap dalam ko-
rupsi Perda PON Riau terse-
but,” tandas Eva. (RK/P-4)
UngkapSemuaJejakKorupsiRusliZainal
KETUA Komisi Yudisial RI
Suparman Marzuki meni-
lai hakim di Indonesia perlu
menjaga konsistensi dalam
memutuskan perkara, guna
meningkatkan kepercayaan
publik.
“Konsistensi diperlukan
agar peradilan di Indonesia
mendapat peningkatan keper-
cayaan publik. Jangan terlalu
banyak disparitas dalam me-
mutus sebuah perkara,” kata
Suparman Marzuki seusai
memberikan kuliah umum di
Universitas Atmajaya Yogya-
karta, kemarin.
Menurut dia, seorang hakim
saat ini harus mampu mem-
berikan penafsiran yang jelas
dan konsisten terhadap suatu
perkara. Penafsiran atau pema-
haman hukum yang berbeda
antara hakim satu dengan yang
lainnya dapat menjadi pemicu
tidak adanya konsistensi dalam
memutus perkara.
Dalam hal itu, menurut Su-
parman, hakim diharapkan
dapat memberikan porsi se-
tara terhadap setiap perkara
yang relatif sama tingkat ke-
jahatannya.
“Putusan pidana yang ber-
beda dalam perkara yang
sama ini lah yang banyak
dipersoalkan masyarakat saat
ini,” katanya.
Misalnya dalam perkara
pencurian, jangan ada yang
mendalam, lalu ada pula yang
dangkal putusannya. Jangan
ada yang putusannya 15 ha-
laman, namun ada yang cuma
tiga halaman. Konsistensi
mesti ada, katanya menam-
bahkan.
Menurut dia problem itu,
harus menjadi bahan evalusi
baik peradilan di tingkat Mah-
kamah Agung (MA), Peng-
adilan Tinggi (PT), maupun
Pengadilan Negeri.
Selanjutnya, ia menambah-
kan sistem peradilan saat ini
juga perlu melakukan pembe-
nahan pelayanan kepada ma-
syarakat melalui konsistensi
waktu tahapan peradilan.
Pelayanan dianggap kurang
memuaskan karena waktu pe-
laksanaan persidangan kerap
tidak pasti.
“Ini juga tidak kalah pen-
ting, orang seharusnya dapat
mengetahui sebuah perkara
itu akan disidangkan kapan,
serta akan diputus kapan. Itu
harus jelas,” kata pria kelahir-
an Lampung ini. (Ant/P-4)
MIRZA ANDREAS
B
AMBANG W Soehar-
to diperiksa menjadi
saksi di persidangan
dengan terdakwa
Lusita Ani Razak, terkait de-
ngan kasus dugaan penyu-
apan pengurusan perkara
pemalsuan sertifikat lahan di
Lombok Tengah, Nusa Teng-
gara Barat (NTB).
Kasus itu menyeret nama
mantan Kepala Kejaksaan Ne-
geri (Kajari) Praya, Subri.
Sidang yang dilaksanakan
di Pengadilan Negeri (PN)
Mataram dengan ketua ma-
jelis hakim Sutarno tersebut
dihadiri terdakwa Lusita Ani
Razak bersama tim kuasa
hukumnya.
Dalam sidang kedua dengan
agenda pemeriksaan saksi-
saksi itu, Bambang yang juga
direktur utama di PT Pantai
Aan mengaku tidak tahu-me-
nahu soal kasus suap mantan
Kajari Praya. Dirinya hanya
mengaku mengenal dan te-
lah beberapa kali bertemu
dengan Subri atas perantara
Lusita. Pendiri Partai Hanura
itu mengaku bertemu dengan
Subri di beberapa tempat, se-
perti di Kantor Kejari Praya
dan di Bandung.
Dalam pertemuan terse-
but dia merasa tidak pernah
membicarakan masalah uang.
Menurut Bambang, ia hanya
menanyakan perkembangan
kasus dugaan pemalsuan
sertifikat tanah di kawasan
Selong Belanak yang melibat-
kan Sugiarta alias Along.
“Saya hanya tanyakan sam-
pai sejauh mana perkem-
bangan kasusnya. Saya tidak
pernah menjanjikan dan
memberikan apa pun juga,”
kata Bambang di hadapan
majelis hakim, kemarin.
Sertifikat palsu
Dugaan kasus suap jaksa
yang menyeret nama mantan
Kajari Praya, Subri, berawal
dari pelaporan kasus penye-
robotan tanah di kawasan
Selong Belanak, Lombok Te-
ngah, yang semula diakui
milik PT Pantai Aan.
Menurut Bambang, pada
2011 tanah yang dulunya atas
nama PT Pantai Aan telah
disertifikatkan dengan no-
mor yang berbeda atas nama
Sugiarta alias Along. Mediasi
pun dilakukan beberapa kali
di antara kedua pihak, antara
PT Aan dan Along, di Kantor
BPN Lombok Tengah, dengan
mediator Kepala BPN Arief
Widodo.
Kasus itu kemudian dila-
porkan ke Polres Lombok Te-
ngah terkait dengan dugaan
pembuatan sertifikat palsu
dalam kasus Along jilid 1
atas dugaan penyerobotan
tanah di kawasan Selong
Belanak, yang ditindaklan-
juti dengan penerbitan surat
perintah penyidikan tertang-
gal 3 April yang ditandata-
ngani Kasat Reskrim Polres
Lombok Tengah Deny Sep-
tiawan, atas nama kapolres
selaku penyidik. Jaksa Subri
lalu menunjuk Apriyanto
Kurniawan alias Iwan dan
Natty Ayuningliastuti Arif
sebagai jaksa dalam kasus
Along jilid 1.
Pada 17 Juni, atas sepenge-
tahuan Bambang, Lusita
kembali melaporkan kasus
Along jilid 2 terkait dugaan
penyerobotan tanah milik
PT Pantai Aan dengan lokasi
tanah dekat dengan tanah
kasus Along jilid 1. Laporan
itu kemudian ditindaklanjuti
dengan dikeluarkannya surat
perintah penyidikan.
Menurut dakwaan jaksa,
terdakwa Lusita guna mere-
alisasikan pemberian uang
dalam rangka pengaturan
penuntutan kasus Along jilid I
dan II kemudian menyiapkan
uang dengan cara membeli
valas di PT Sugi Internasio-
nal Valas sebesar US$16.500
atau senilai Rp200.887.500
dan menginformasikan akan
ke Lombok dan menyerahkan
uang kepada Subri dan Deny
Septiawan. (Ant/P-4)
mirza@media.indonesia.com
Pendiri Partai Hanura
Bersaksi di Pengadilan
KPK harus menelusuri keterlibatan
Bambang W Suharto dalam kasus suap
sertifikat tanah di NTB.
KETERANGAN SAKSI: Bambang Wiratmadji Soeharto sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan perkara tindak pidana umum
pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kuta Lombok Tengah saat mengikuti sidang kedua kasus tersebut di Pengadilan Negeri
Mataram, NTB, kemarin. Persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Bambang Wiratmadji Soeharto tersebut dipimpin hakim
ketua Sutarno.
KebijakanCenturyhanyaKover
SembunyikanKorupsi
HakimPerluJagaKonsistensi
Jangan ada yang
mendalam, ada yang
dangkal putusannya.
Jangan ada yang
putusannya 15 halaman,
ada cuma tiga halaman.
Konsistensi mesti ada.
“Kita berharap
pemerintah tidak
berkomentar tentang
proses hukum yang
sedang berjalan.”
Abraham Samad
Ketua KPK
KEMBALI DIPERIKSA KPK: Tersangka dugaan suap Ketua MK dan korupsi alat kesehatan, Gubernur
Banten Ratu Atut Chosiyah, menjalani pemeriksaan kembali di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Atut
kembali diperiksa dalam kasus dugaan suap pemilu kada Lebak, Banten.
BANDING: Mantan
Gubernur Riau
Rusli Zainal,
terdakwa tindak
pidana korupsi
kehutanan dan
suap PON,
mendengar
pembacaan
tuntutan di
Pengadilan Tipikor
Pekanbaru, Riau,
Kamis (20/2). Rusli
Zainal mengajukan
banding atas vonis
hukum 14 tahun
penjara dan denda
Rp1 miliar subsider
6 bulan penjara
yang dijatuhkan
majelis hakim
Tipikor Pengadilan
Negeri Pekanbaru.
ANTARA/AHMAD SUBAIDI
MI/M IRFAN
MI/M IRFAN
ANTARA/RONY MUHARRMAN

M
UNGKIN,menurut
kicauan, ‘jin iprit’
juga tahu, man-
tan Wali Kota Solo,
Joko Widodo (Jokowi), lambat
atau cepat akan jadi Presiden
RI, bukan sekadar calon. Perso-
alannya sejak awal bukan apa-
kah Megawati Soekarnoputri,
sebagai bos dari Gubernur DKI
itu, rela atau tidak, masih mau
maj(l)u apa tidak, atau tuli atau
tidak pada kehendak mayoritas
pendukung partainya sendiri.
Persoalan sebenarnya ada
pada kekuasaan dan kedaulat-
an dari jabatan Presiden RI
itu sendiri. Tampaknya Mega-
wati, yang menitikkan airmata
saat membayangkan kejayaan
‘Indonesia Raya’ di masa de-
pan, memahami benar betapa
bayangan ideal itu akan me-
nemukan banyak hambatan,
luar biasa berat bahkan. Bukan
di luar kekuasaan atau Istana
Negara, melainkan justru di
dalamnya. Di kursi atau sing-
gasana kekuasaan itu.
Dapatkah seorang presiden
yang terpilih memegang ke-
daulatan juga martabat diri,
bangsa, dan negerinya ber-
hadapan dengan tekanan-te-
kanan besar di kanan-kiri, baik
bersifat lokal maupun asing,
yang mampu menggoyang
keras kursi itu sehingga ia tidak
akan pernah ajek dan kokoh
memangku kuasa di tempat
duduknya.
Bukan rahasia lagi, semua
pemerintahan dunia harus
berhadapan dengan tantangan
yang sama: menegosiasi kekua-
saannya bahkan bangsa atau
negaranya dengan para pelobi
atau pressure power elite yang
ada di sekelilingnya. Semua
kuasa atau singgasana hanya-
lah pecundang bila ia memberi
banyakkonsesipadaparapene-
kan--dengan mengorbankan
kepentingan dan masa depan
bangsanya-—demi keselamat-
an atau keberlangsungan (pe-
riode) kekuasaannya.
Mungkin sejarah yang jujur
suatu saat nanti akan menje-
laskan dengan jernih bagai-
mana tujuh presiden yang
pernah memimpin negeri ini
berhadapan dengan tantangan
besar itu, menjadi pemenang
atau pecundang.
Kita sesungguhnya tahu, wa-
lau mungkin tidak peduli atau
tidak berani mengungkapkan,
di mana posisi presiden-presi-
den seperti Soekarno, Soeharto,
dan semua pelanjutnya dalam
situasi seperti itu.
Megawati, sebagai presiden
mantan yang masih memegang
salah satu kendali politik di
negeri ini, tentu saja memiliki
pemahaman sangat dalam
mengenai itu. Kita pun segera
mafhum kenapa ia menitikkan
airmata-–seraya mengenang
ayahnya,ataudianggaplamban
untuk menetapkan kadernya,
Jokowi, sebagai presiden yang
meneruskan cita-citanya. Tentu
saja ia tidak ingin kadernya
menjadi pecundang. Ia ha-
rus mendapat garansi. Tidak
hanya dari sang kader, tapi
juga dari kekuatan-kekuatan
penekan itu. Ia harus yakin
semua kekuatan-–setidaknya
sebagian yang sungguh kuat-
—mendukung gagasan, cita-
cita, dan model pemerintahan
yang akan dibangun partainya
bersama sang kader.
Saya kira, kunjungan atau
ziarah ke makam Bung Karno
dan pertemuan dengan 60
pengusaha dapat dipahami
dengan baik dalam rangka pi-
kiran semacam itu. Maka dari
rangka seperti ini, bisa pula
dapat kita perkirakan bagai-
mana pemerintahan Jokowi
mendatang menetapkan dan
menjalankan kebijakan-ke-
bijakannya, termasuk dalam
memilih seseorang sebagai
calon wakil presidennya.
Tiga opsi
Yang bisa kita perkirakan de-
ngan segera ialah reaksi segera
di kalangan para parpol mau-
pun capres/cawapres dengan
dideklarasikannya Jokowi seba-
gaicapresPDIP:sebagianbesar-
–bisa jadi hampir semua—-
sudah melemparkan handuk
putih. Tanpa ada force majeur
atau kampanye hitam yang ke-
terlaluan,kemungkinanpemilu
presiden berlangsung dalam
satu putaran tampaknya akan
menjadi kenyataan.
Seloroh publik, dipasang-
kan dengan ‘sandal jepit’ pun,
artinya wakil yang cuma me-
lindungi jejak-jejak rekam sang
bos, Jokowi akan menang.
Persoalannya tinggal, siapa
yang akan dipilih Jokowi untuk
menjadi cawapres. Apa yang
bisa dilakukan para capres dari
berbagai parpol saat ini ting-
gal memainkan posisi tawar,
setinggi mungkin, untuk men-
dapat peluang mengisi kursi
kosong itu.
Saya kira, demi nafsu kekua-
saan, capres-capres yang saat
ini bahkan mendapatkanrating
tinggi dalam pelbagai survei
tidak akan keberatan dipinang
atau meminang diri sebagai
cawapres sang capres baru.
Kemenangan dan kekuasaan
sudah di tangan, tak masalah
menjadi orang nomor dua, tapi
perjuangan, pengorbanan, dan
taktik-trik segala macam se-
lama ini akan terbayar lunas.
Tapi saya sangat ragu Jokowi,
lebih tepat Megawati, akan
memilih salah satu dari mereka
sebagai pasangan sang kader.
Saya kira juga tidak cukup bi-
jaksanajikaMegamemaksakan
kader PDIP sebagai cawapres.
Mungkin tetap akan menang,
mungkin lumrah dalam poli-
tik internasional, tapi untuk
kesantunan negeri ini, ia jadi
tidak elok. Mungkin pilihan
itu strategis bagi kebijakan pe-
merintahnya nanti, tapi ia akan
memperlihatkan keangkuhan
bahkan ketamakan, yang sung-
guh tidak elegan.
Mega dan Jokowi juga tidak
akan mengambil pola koalisi
yang dilakukan SBY dan Par-
tai Demokrat yang selama dua
periode sangat disusahkan
oleh koalisi yang semu itu.
Bukan karena Mega dan PDIP
tidak ingin share kekuasaan,
melainkan lebih pada pertim-
bangan kekuasaan bukan hal
yang remeh untuk diberikan
kepada seseorang hanya ka-
rena jasa politik atau seperti
jual-beli sapi, dan membiarkan
tanggung jawab besar dari
kekuasaan itu dijalankan oleh
pihak-pihak yang inkompeten
bahkan koruptif. Meritokrasi
tampaknya akan menjadi pilih-
an Jokowi/Mega, apalagi bila
dalam pileg mereka bisa meme-
nangi lebih dari 30% kursi.
Apa yang dibutuhkan Jokowi
bagi cawapresnya ada dalam
tiga opsi: pertama, jika ia ingin
fokus pada kesejahteraan
(yang lebih merata), kedaulat-
an ekonomi sebagai basis dari
kedaulatan-kedaulatanlainnya,
dia akan memilih seorang pro-
fesional (baik secara akademis
maupun pengalaman pemerin-
tahan), mendukung aksesnya
pada dunia internasional, dan
mendukung national interest
ketimbang market interest (apa-
lagi pasar liberal) sebagaimana
propagandanya yang mulai
muncul di televisi.
Tokohdalamopsipertamaini
tampaknya ada dari kalangan
independen. Ini kongruen de-
ngan apa yang dilakukan pre-
siden incumbent saat memilih
Boediono pada pemilu periode
keduanya yang ditandai de-
ngan kepercayaan diri yang
tinggi. Nama-nama untuk opsi
ini bisa merujuk pada tokoh-
tokoh seperti Sri Mulyani, Rizal
Ramli, Jusuf Kalla, Hatta Rajasa,
atau Irman Gusman, tanpa
harus mempertimbangkan
kekuatan dukungan massa di
balik mereka.
Opsi kedua, jika Jokowi/Mega
memilih fokus pada penegakan
hukum dan pemberantasan
korupsi di periode pertama pe-
merintahannya, mengingat me-
mang hal tersebut yang men-
jadi isu terkeras belakangan
ini, maka tidak lain akan dipilih
tokoh-tokoh bersih yang memi-
liki integritas dan rekam jejak
yang kuat di hal tersebut.
Nama-nama dengan mu-
dah disebut, seperti Mahfud
MD, Abraham Samad, atau
mantan-mantan aktivis yang
sangat dikenal perjuangan-
nya dalam soal-soal tersebut.
Nama-nama itu mungkin ti-
dak memiliki basis massa dari
partai politik, tapi sangat me-
madai untuk juga mendulang
dukungan.
Opsi ketiga, yang saya kira
tidaklah terlalu dipentingkan,
ialahtokohyangmenjadirepre-
sentasi masyarakat yang diang-
gap belum diwakili oleh sosok
Jokowi, seperti tokoh militer,
tokohagama(Islam),atautokoh
luar Jawa.
Opsi ini, walau bisa menjadi
perhitungan, tampaknya tidak
kuat karena kita sama mafhum,
Mega dan Jokowi bukanlah
tokoh yang suka berdekat-
dekat dengan militer, berhasil
mengatasi lack-nya di kalangan
agama, dan membuktikan ba-
gaimana dukungan muncul
tidakcumaseputarJawa,tapidi
seluruh pelosok negeri ini.
Penyambung kerja Soekarno
Beberapa opsi di atas sudah
menggambarkan apa yang
mungkin akan dilakukan oleh
(kabinet) Jokowi dalam menata
atau membenahi negeri yang
sekarang ini dianggap cukup
karut-marut karena terlalu
lembek atau melempem. Hal
utama ialah Jokowi dan sang
Godmather tidak akan kompro-
mi atau bernegosiasi dengan
kekuatan-kekuatan yang akan
justru menjadi penghambat
dari cita-cita ‘nasionalistik’ me-
reka. Cita-cita Soekarno.
Semangat, kerja, dan karya
Soekarno akan menjadi ilham
bahkan acuan. Indonesia ha-
rus tegak, ‘hebat’, seperti kata
iklannya. Jokowi akan memilih
bertarung di parlemen atau de-
ngan banyak kepentingan lain
untuk bisa mengoperasikan
kebijakan-kebijakannya, ke-
timbang berletih-letih merayu
koalisi.
Karena memang di situlah
peluang dia membuat seja-
rah. Atau, ia hanya akan men-
jadi common president, seperti
para pendahulu dan banyak
pemimpin negeri lainnya. Ti-
dak. Jokowi, Mega setidaknya
melalui kadernya itu berharap
presiden Indonesia dapat tegak
penuh harkat berhadapan de-
ngan dunia seperti pemimpin
negeri-negeri dengan karak-
ter yang kuat laiknya Putin
di Rusia, Ji Xinping di China,
Mahmohan di India, Rowhani
di Iran, atau bahkan Chavez di
Venezuela.
Karenanya, bila peta poli-
tik pemilihan presiden dapat
dibaca seperti di atas, hampir
sebagian besar capres yang
ada sekarang ini kehabisan
harapan untuk sekadar men-
jadi ‘orang kedua’. Adalah hal
yang mungkin terjadi pula bila
partai-partai lain akan mela-
kukan semacam ‘konspirasi’,
terbuka atau tertutup, untuk
menjadi pesaing besar atau
sekurangnya menjadi opoisi
yang kuat bagi bakal kabinet
Jokowi mendatang.
Ini ujian berat yang sudah
harus dilalui Jokowi, bahkan
sebelum ia memulai kekua-
saannya, bahkan lagi, sebelum
ia memulai pertempuran untuk
memenangi kekuasaan itu. Se-
makin tinggi cemara, semakin
kerasanginmenerpapucuknya.
Megawati,jugaJokowi-–lihatlah
gaya dan diskursusnya—-sa-
ngat memahami dan tampak-
nya berpengalaman mengha-
dapi itu. Hanya waktu yang
nanti akan memberi tahu.
PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)
SABTU, 15 MARET 2014 OPINI 7
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan-
song
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau-
rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato-
mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau-
rens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase-
tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing,
Tjahyo Utomo
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto
Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-
306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama,
Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:
Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088
(Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@
mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta,
ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR-
TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS
DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME-
MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah-
mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika,
Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,
Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono,
Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri-
antari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul-
wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne-
lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania
Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino
F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U.
Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo-
hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per-
mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto,
Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,
Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman
Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us-
man Iskandar, Zubaedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-
bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi-
djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COM
News: Khudori
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni
Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi,
Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi,
Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari,
Rita Ayuningtyas, Torie Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Kepala Divisi: Budiana Indrastuti
Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP
Nababan
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang
Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso,
Suprianto
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,
Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi
Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo
Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma
Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahri-
ar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad
Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania
Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih,
Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNIS
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya:
Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274)
523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)
5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per-
cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bu-
lan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening
Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
S
ETIAP kali buruh ber-
demonstrasi menuntut
penaikan upah minimum
dan perbaikan nasib, ada seke-
lompok pekerja yang hanya
menjadi penonton karena tidak
mungkin melakukan hal yang
sama. Mereka itu ialah kelom-
pok pekerja informal.
Bekerja di sektor informal
memang harus siap menerima
risikoabsennyasejumlahaspek
perlindungan sosial, seperti
upah minimum, uang pesa-
ngon, cuti, upah lembur, jamin-
an kecelakaan, kematian, hari
tua, dan pensiun. Sebaliknya,
pekerja di sektor formal dapat
menegosiasi upah minimum,
cuti, dan upah lembur dari
perusahaan tempat mereka
bekerja, serta memperoleh se-
jumlah jaminan sosial sebagai
keanggotaan Jamsostek.
Secara faktual, rendahnya as-
pek perlindungan sosial peker-
ja di sektor informal menye-
babkan mereka hidup dalam
ketidakpastian. Kegiatan sektor
itu umumnya cenderung tidak
stabil dan pekerjanya rentan
terperangkap dalam pengang-
guran dan kemiskinan.
Sektor formal terdistorsi
Celakanya, hadirnya pekerja
sektorinformaltidakbisadihin-
dari karena hal itu berkaitan
dengan kinerja ekonomi yang
belum mampu menciptakan
kesempatan kerja formal se-
cara memadai. Secara fak-
tual, hanya sepertiga penduduk
yang bekerja di sektor formal.
Sisanya (sekitar 62,7%) pendu-
duk bekerja di sektor informal
(BPS, 2012).
Di pihak lain, rendahnya
kualitas angkatan kerja cu-
kup menyulitkan pemerintah
untuk menciptakan peluang
bekerja di sektor formal guna
memenuhi permintaan pasar
tenaga kerja. Lebih dari sete-
ngah angkatan kerja kita hanya
berpendidikan sekolah dasar
ke bawah.
Bahkan, keberadaan sektor
tersebut diperkirakan terus
tumbuh seiring dengan kian
mengglobalnya sistem ekono-
mi. Dengan globalisasi, meski
suatu usaha diuntungkan a-
kibat berkurangnya regulasi,
usahanya dituntut melakukan
efisiensi agar berdaya saing
guna memenangi pasar glo-
bal.
Untuk mewujudkan eﬁsiensi
dimaksud, perusahaan umum-
nya tidak menjalankan usaha
secara mandiri karena harus
menanggung biaya perlindung-
an sosial. Semakin besar usaha
yang dijalankan akan menang-
gung biaya yang kian besar
karena semakin banyak tenaga
kerja yang dipekerjakan.
Bahkan, untuk pengem-
bangan usaha secara mandiri,
semakin besar risiko yang
harus dihadapi. UNDP (2002)
menyebutkan sejumlah faktor
yang berpotensi mendistorsi
dalam membuka kesempatan
usaha formal, yaitu regulasi,
administrasi, waktu memulai
usaha, biaya, sosial budaya, ko-
rupsi, dan aspek kriminal.
Maka, untuk menyiasatinya,
banyak perusahaan terutama
berskala multinasional meng-
gandeng sektor informal dalam
menjalankan usaha. Perusa-
haan multinasional itu tidak
perlu menghadapi berbagai
macam risiko dan biaya per-
lindungan sosial bagi pekerja
sektor informal yang digan-
dengnya.
Secara faktual, fenomena
itu akan mendistorsi perkem-
bangan sektor formal dan kian
menyuburkan sektor informal.
Dampaknya, kesejahteraan
pekerja sektor informal sulit
untuk ditingkatkan sehingga
hal ini tidak sejalan dengan
keinginan pemerintah untuk
menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang berpihak pada
penurunan jumlah penduduk
miskin.
BPJS ketenagakerjaan
Celakanya, kehadiran arus
globalisasi di Tanah Air tidak
bisa dihentikan karena hal itu
akan menyebabkan Indone-
sia tersisih dari konektivitas
ekonomi global. Maka, salah
satu upaya yang dapat dilaku-
kan ialah mengantisipasi dam-
pak negatif yang ditimbulkan
dari arus globalisasi dengan
meningkatkan kesejahteraan
pekerja sektor informal.
Namun, mengupayakan
aspek perlindungan sosial
berkaitan dengan pendapatan,
seperti upah minimum dan
uang pesangon, tampaknya su-
lit dilakukan karena karakter
usaha sektor informal memang
belum memungkinkan untuk
melakukan hal seperti itu. Hal
yang masih mungkin dilaku-
kanialahmengupayakanaspek
pelindungan berupa jaminan
kematian, kecelakaan kerja,
hari tua, dan pensiun. Dike-
tahui, kematian, kecelakaan
kerja, usia tua, dan pensiun
yang dialami pekerja sektor in-
formal akan berakibat fatal ter-
hadap kesejahteraan pekerja
dan keluarganya.
Atas dasar itu, hadirnya Ba-
dan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) ketenagakerjaan
diharapkan dapat menjadi
solusi untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja sektor
informal dan keluarganya.
Peningkatan kesejahteraan
pekerja di sektor itu sangat
dimungkinkan karena BPJS
ketenagakerjaan memuat
program jaminan kecelakaan
kerja, kematian, hari tua, dan
pensiun.
Hadirnya BPJS ketenaga-
kerjaan, pada tahap lanjut,
diharapkan dapat memenuhi
rasa keadilan bagi pekerja
sektor informal yang selama
ini terabaikan sehingga me-
nyebabkan kesenjangan kese-
jahteraan yang kian melebar
antara sektor formal dan sektor
informal.
Boleh jadi, terabaikannya
sektor informal merupakan
salah satu faktor penyebab
melebarnya kesenjangan pen-
dapatan di Tanah Air. Diketa-
hui, angka rasio Gini sebagai
ukuran kesenjangan menun-
jukkan kecenderungan me-
ningkat, yakni dari 0,35 pada
Maret 2008 menjadi 0,41 pada
Maret 2012 (BPS, 2012).
Lebih jauh, tersedianya ja-
minan hari tua dan pensiun
dalam BPJS ketenagakerjaan
diharapkan dapat membe-
rikan peluang bekerja bagi
penduduk usia muda. Dengan
jaminan itu, penduduk yang
sudah pensiun tidak perlu
terus bekerja dan pekerjaan
yang ditinggalkan dapat diisi
generasi yang lebih muda. Hal
itu sekaligus sebagai salah satu
solusi untuk mengantisipasi
kian meningkatnya pencari
kerja akibat meningkatnya
jumlah penduduk usia produk-
tif sebagai dampak kehadiran
bonus demograﬁ.
Maka, pemerintah sangat di-
harapkan dapat melaksanakan
BPJS ketenagakerjaan pada Juli
mendatang sesuai dengan yang
diharapkan. Belajar dari pe-
nerapan BPJS kesehatan pada
1 Januari 2014, pemerintah
sepatutnya dapat menyem-
purnakan penyelenggaraan
BPJS ketenagakerjaan, seperti
target keanggotaan, tata cara
mendaftarkan diri, besarnya
iuran, dan cara mengklaim
jaminan. Semoga ingar-bingar
persiapan Pemilu 2014 tidak
menyurutkan pemerintah un-
tuk menyelenggarakan BPJS
ketenagakerjaan secara baik.
Bila Jokowi
Membenahi Negeri
BPJSKetenagakerjaan
danSektorInformal
Radhar Panca Dahana
Budayawan
Razali Ritonga
Direktur Statistik Kependudukan
dan Ketenagakerjaan BPS RI

PENERAPAN Peraturan Ber-
sama Badan Narkotika Nasio-
nal (BNN), Mahkamah Agung,
Kemenkum dan HAM, kejak-
saan, dan Polri diharapkan
membuat pasar bandar nar-
koba makin berkurang, ka-
rena banyak pelanggannya
direhabilitasi. Selian itu, juga
dapat mencegah terus mem-
bengkaknya penghuni lem-
baga pemasyarakatan oleh
pengguna narkoba.
Menurut Kabag Humas BNN
Komisaris Besar Sumirat Dwi-
yatno, peraturan bersama
tersebut memberi peluang
kepada pecandu narkoba
tidak dihukum dan hanya
wajib mengikuti rehabilitasi.
Oleh karena itu, ia mengim-
bau pecandu narkoba segera
melapor ke institusi penerima
wajib lapor agar bisa direha-
bilitasi. Cara itu jauh lebih
ringan ketimbang mereka
tertangkap tangan oleh pe-
negak hukum saat membawa
narkoba.
“Peraturan ini mendorong
pengguna narkoba yang kini
bersembunyi untuk keluar
dan tidak takut dihukum pen-
jara. Cukup laporkan diri dan
akan diarahkan untuk ikut
rehabilitasi,” katanya, Kamis
(13/3).
Ia menjelaskan, ancaman
hukuman bagi pengguna
murni narkoba yang tertang-
kap tangan bersama barang
bukti, berdasarkan Pasal 127
Undang-Undang (UU) No 35
Tahun 2009 tentang Narko-
tika, maksimal empat tahun
penjara.
“Sementara itu, kalau me-
laporkan diri, tim assessment
akan memproses rehabilitasi
di tempat yang ditunjuk,”
imbuhnya.
S u m i ra t m e n g a t a k a n ,
pihaknya sudah bekerja sama
dengan Kementerian Kese-
hatan untuk menyediakan
lokasi rehabilitasi.
Tempatnya terdiri dari
17.000 puskesmas dan 2.200
rumah sakit (RS) yang terse-
bar di seluruh Indonesia. Se-
lain itu, adapula 45 RS Polri
dan tiga Rumah Sakit Keter-
gantungan Obat. Menurutnya,
biaya rehabilitasi demi kesem-
buhan itu tetap harus dibayar
oleh pecandu. (Kim/J-4)
S
EPERTI tidak ada yang
istimewa, Joko Widodo,
kemarin, melakukan
aktivitas sebagai Gubernur DKI
Jakarta di Balai Kota. Ia antara lain
menerima Gubernur Lampung
Sjachroedin ZP untuk melakukan
kesepakatan kerja sama tentang
penyediaan kebutuhan pangan di
Ibu Kota.
Selanjutnya, sekitar pukul
11.00 WIB, mantan Wali Kota
Surakarta yang akrab disapa
Jokowi itu memulai acara
blusukan dengan mengunjungi
Kampung Marunda, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara. Saat
berangkat dari Balai Kota, ia
enggan memberi tahu apa
kegiatannya, meskipun beredar
kabar hari itu akan ada deklarasi
pencalonan dirinya sebagai
presiden. Hingga salat Jumat di
Masjid Al Alam Marunda usai,
tanda-tanda itu belum ada.
Sekitar pukul 13.00, laki-laki
yang hobi mengenakan kemeja
putih itu meyambangi objek
wisata Rumah Si Pitung. Sesampai
di sana, orang nomor 1 DKI itu
langsung berjalan menuju kamar
mandi umum. Ia terlihat ce-
ngengesan ketika awak media
terus mengikutinya. Pasalnya,
akhir-akhir ini Jokowi sering
mengelabui wartawan dan hilang
tanpa jejak. “Saya enggak akan
menghilang kok, cuma ke kamar
mandi sebentar. Kenapa kalian
takut kehilangan saya, hehe,”
ujar Jokowi, seperti dilaporkan
wartawan Metrotvnews.com.
Selang beberapa menit,
Jokowi pun keluar. Awak media
beserta warga Marunda masih
setia menunggu sang gubernur.
Satu pertanyaan soal deklarasi
tiba-tiba meluncur. “Ayo Pak
Jokowi, langsung saja, kita
semua sudah berkumpul loh,”
ujar salah seorang wartawan.
Jokowi pun menimpali sambil
tertawa kecil. “Langsung apanya?
Stand up comedi, ya? Boleh, yang
dukun-dukun belum kan, ya?”
selorohnya. Setelah itu ia sempat
melamun sejenak, kemudian naik
ke lantai 2 Rumah Si Pitung tanpa
ditemani pengawal.
Beberapa saat kemudian ia
keluar dan berjalan menuju tiang
bendera Merah Putih, tempat
puluhan wartawan berkumpul
lebih dulu. Di situlah Jokowi
menyampaikan pernyataan yang
telah ditunggu-tunggu. “Saya
telah mendapatkan mandat
dari Ketua Umum PDIP Ibu
Megawati Soekarnoputri untuk
jadi calon Presiden Republik
Indonesia. Dengan mengucap
bismilahirohmann’irohim, saya
siap melaksanakan,” katanya.
Setelah itu, ia mencium
bendera Merah Putih di sam-
pingnya. Pernyataan Jokowi
disambut berbagai reaksi dari
staf juga warga yang berada di
sekitarnya. Ada yang meng-ucap
alhamdulillah, juga Allahu Akbar.
Seusai dari Rumah si Pitung,
sang capres melanjutkan
kunjungan kerja ke Rusun Ma-
runda, kemudian ke Waduk
Marunda. Di Musala Alifa yang
terletak di depan waduk, Jokowi
langsung mengambil air wudu.
Pada saat itulah ia diminta
agar menjadi imam salat Asar.
“Beneran mau pada salat. Ayo
saya tungguin,” ujarnya kepada
wartawan dan warga yang terus
mengikutinya. Makmum pun
berebut mengambil air wudu
untuk salat bersama capres dari
PDIP tersebut. (J-4)
MERUSAK KEINDAHAN: Poster gambar caleg dipasang di pepohonan sepanjang Jalan Sanggego Raya, Tangerang, kemarin. Poster-poster tersebut mengotori pemandangan
kota dan tidak memihak pelestarian lingkungan.
MOGOK: Penumpang bus Trans-Jakarta pindah ke bus lainnya
karena bus yang mereka tumpangi mogok di Jalan Gunung
Sahari, Jakarta Pusat, kemarin. Sering mogoknya bus Trans-
Jakarta diduga disebabkan kurang ketatnya pengawasan
operator terhadap perawatan bus.
MI/SUSANTO
ANTARA/FANNY OCTAVIANUS
Rehabilitasi Pecandu Narkoba
Kurangi Pasar Bandar
Beramai-ramaiJadiMakmumJokowi
A
DE Sara Angelina Suro-
to, 18, mahasiswi se-
mester dua Universitas
Bunda Mulia (UBM), tidak ha-
nya mengalami siksaan fisik.
Sebelum meregang nyawa,
korban dipaksa menanggal-
kan pakaiannya oleh para
pelaku.
Informasi tersebut meru-
pakan pernyataan dua ter-
sangka pembunuh Ade Sara,
yaitu Ahmad Imam Al Hafid,
19, dan Asyifa Ramadani,
18, kepada penyidik Subdit
Jatanras Direktorat Reserse
Kriminal Umum Polda Metro
Jaya. Setelah kemeja putih dan
rok hitam yang dipakainya
dilepas paksa, korban hanya
mengenakan pakaian dalam.
Keduanya beralasan melucuti
pakaian korban agar mantan
pacar Hafid itu tidak melari-
kan diri.
Direktur Reserse Krimi-
nal Umum Polda Metro Jaya
Komisaris Besar Heru Pra-
noto, kemarin, mengatakan
dalam kondisi hanya menge-
nakan pakaian dalam, Ade
Sara disiksa di dalam mobil
Kia Visto bernomor polisi
B 8328 JO sembari dibawa
berkeliling Jakarta. Menurut
tersangka, lanjut Heru, kor-
ban diperkirakan tewas pada
Senin (3/3) sekitar pukul 21.00
WIB, di wilayah Kemayoran,
Jakarta Pusat. Hal itu berbeda
dengan pernyataan pihak
Polres Kota Bekasi, Jawa Ba-
rat, yang menyebut kematian
diperkirakan terjadi Selasa
(4/3) pukul 21.00.
“Namun, timeline kematian
korban ini baru berdasarkan
pengakuan kedua tersangka
saja. Kami akan pastikan lagi
dari rekonstruksi dan pe-
nyelidikan apakah korban
meninggal pada Senin atau
Selasa,” katanya.
Makan tisu
Heru menjelaskan, kedua
tersangka mengaku menjem-
put korban sekitar pukul 17.30
di dekat Stasiun Gondangdia,
Jakarta Pusat. Pada hari itu
pula korban kemudian dibawa
ke sejumlah wilayah seperti
Menteng-Taman Mini-Pramu-
ka-Kemayoran-Utan Panjang-
ITC Cempaka Mas-Salemba-
Bintara-Pulogebang.
Hal senada dikatakan Kanit
V Subdit Jatanras Ditreskri-
mumPoldaMetroJayaKomisa-
ris Antonius Agus Rahmanto.
Menurutnya, korban disiksa
dengan cara dipukul, diten-
dang, dan disetrum.
“HF (Hafid) sempat menen-
dang dengan kaki kiri dan
mengena ke leher korban.
Lalu korban disuruh oleh AS
(Asyifa) untuk memakan tisu.
Karena ukuran tisu kegedean,
korban bilang ‘ya sudah saya
makan sendiri saja’,” ujar
Antonius.
Melihat korban memakan
tisu dengan perlahan, Asyifa
berang dan melakukan pemu-
kulan, serta mengambil koran
yang ada di bagian belakang
jok mobil. Kertas koran itu lalu
digulungdandisumpalkemulut
korban. Beberapa saat kemu-
dian, korban lemas dan tidak
bergerak.Asyifalalumemegang
dada korban dan di situ diketa-
huisudahtidakbernyawa.Hasil
visum menjelaskan, Ade tewas
karena kekurangan oksigen
akibat tisu yang menyumbat
ditenggorokan.
Mengetahui Ade mening-
gal, terang Antonius, kedua
tersangka panik dan berniat
membuang jasad korban. Na-
mun, mobil Kia Visto yang
mereka tumpangi tiba-tiba
mogok. “HF lalu menelepon
dua rekannya untuk datang
membawa aki. Barulah 24
jam kemudian tubuh korban
dibuang di tol (JORR Bintara),”
tutupnya. (Gol/J-4)
Ade Sara Disiksa tanpa Busana
BNN
KOTA BOGOR
POLDA METRO JAYA
Sidang Penyerobotan
Tanah Digelar di Lokasi
SABTU, 15 MARET 2014MEGAPOLITAN8
SIDANG dugaan penyero-
botan lahan milik keluarga
almarhum M Noer bin Yakoeb
di Jalan Gunung Gede 1, RT
04/03, Kelurahan Babakan,
Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat, dige-
lar di lokasi lahan yang di-
sengketakan.
Sidang yang dipimpin ketua
majelis hakim Pengadilan
Negeri Bogor Widya Irfani
dihadiri seluruh pihak yang
terkait dalam kasus tersebut.
Cucu M Noer selaku ahli waris
atas lahan seluas 11.160 me-
ter persegi (m2) yang diduga
diserobot hadir didampingi
kuasa hukum, Robi Anugerah
Marpaung.
Selain itu, hadir pula kuasa
hukum tergugat dan sejumlah
saksi seperti ketua RT dan
lurah setempat. Sidang juga
mendapatkan pengawalan
dari polisi dan anggota Babin-
sa TNI.
Robi mengatakan sidang
lapangan merupakan ke-
sempatan untuk menjelas-
kan batas-batas lahan milik
kliennya. “Ada fakta baru. Di
sidang ini terungkap ada per-
bedaan dalam sertifikat (mi-
lik) tergugat dengan (kondisi)
di lapangan. Dalam sertifikat
asal usul tanah verponding,
faktanya tanah ini milik adat
atau hak tanah yang berasal
dari zaman penjajahan Belan-
da. Jadi ada perbedaan dari
objek gugatan,” kata dia.
Tanah milik M Noer alias
Enur bin H Jakoeb itu diduga
diserobot dengan cara ma-
nipulasi surat oleh dua orang,
yakni Saiman Ermawan dan
Thetrin Meliana. Ahmad Mus-
lihat, salah satu ahli waris,
mengatakan pada 1940-1941
kakeknya membeli tanah 28
ribu m2. Pada 1972, tanah
dijual 16.777 m2 kepada En-
dang Setianingsih, sedangkan
sisanya 11.160 m2 tidak per-
nah diperjualbelikan. Tanah
itulah yang kini diserobot.
(DD/J-4)
TimPemburuPembunuhMiaDibentuk
RencanaBungkerdiMonasDitolak
BunuhABGuntukBayarOngkosBengkel
PENYIDIK gabungan Polres Jakarta Selatan dan Polsek Cilandak
masih memburu dua dari delapan tersangka pembunuh dan
penganiaya Mia Nuraeny, 16, siswi kelas II SMK, yang terjadi di
depan Perumahan Terogong Residence, Cilandak Barat, Jaksel,
Rabu (12/3) dini hari.
Pihak kepolisian pun membentuk dua tim khusus untuk me-
nangkap dua pelaku yang kini buron, Arfan (eksekutor) dan Anto
(otak dari insiden keji tersebut).
“Kita juga sudah minta kepada keluarga kedua pelaku agar
segera memberi tahu keberadaan (pelaku) dan (meminta me-
reka) menyerahkan diri,” kata Kasat Reskrim Polres Jaksel AKB
Novi Tursanurohmad, kemarin.
Insiden itu, lanjut dia, tidak hanya menyasar Mia. Soni Sumar-
sono, 19, pacar Mia, dan Surya Atmaja, 19, juga terluka akibat
dikeroyok para pelaku. Adapun enam tersangka lain sudah
ditangkap dan kini meringkuk di balik jeruji besi. (Gol/J-1)
RENCANA Gubernur DKI Joko Widodo membangun bungker di
Monas dipastikan gagal karena ditolak DPRD DKI dan Kemen-
terian Dalam Negeri. Penolakan itu diketahui setelah anggaran
Rp20 miliar untuk pembangunan infrastruktur itu dicoret DPRD
DKI dan Kemendagri.
“Kami coret karena tidak sesuai dengan peruntukan. Sebab,
berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta
bahwa kawasan Monas adalah ruang terbuka hijau (RTH). Jadi
mana mungkin RTH di bawahnya ada bangunan?” ujar Ketua
DPRD DKI Ferrial Sofyan, kemarin.
Apalagi jika ada rencana membangun bungker basis perta-
hanan di bawah lokasi wisata favorit warga Jakarta itu, jelas
Ferrial. “Itu tidak mungkin. Bukan hanya melanggar aturan, me-
lainkan juga membahayakan masyarakat umum,” ungkapnya.
Selain itu, membangun basis pertahanan di Monas bukan
kewenangan Gubernur DKI, melainkan butuh koordinasi dan
persetujuan hingga presiden. (Ssr/J-1)
YOHANA Febri Nugraha, 14, yang ditemukan terbujur kaku di
sebuah lahan kosong di Jl Siliwangi Raya, RT 01 RW 02, Pondok
Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (11/3), diduga
dibunuh pemuda pengangguran yang tengah membutuhkan
dana untuk mereparasi sepeda motornya.
“Setelah penyelidikan selama dua hari, sekitar pukul 00.30
dini hari tadi (kemarin), kami tangkap tersangka berinisial
AS di Gunung Sindur, Bogor. Dia remaja putus sekolah kelas
1 STM,” ujar Kasatreskrim Polres Jaksel AKB Novi Nurohmad,
kemarin.
Novi mengatakan pelaku mengakui aksi brutalnya itu me-
miliki motif untuk membetulkan sepeda motor pacarnya yang
rusak. Kendaraan itu rusak lantaran dipinjam pelaku. “Motif
pembunuhannya karena ingin menguasai harta korban,” sam-
bung Novi. AS diketahui sudah setahun kenal dengan korban.
Mereka berkenalan melalui jejaring sosial Facebook. (Kim/J-1)
LINTAS BERITA
CALON PRESIDEN

SABTU, 15 MARET 2014 KOTA TUA 9
PemilikGedungInginkan
KonsepyangJelas
RENCANA revitalisasi kawa-
san Kota Tua ternyata mem-
buat pemilik gedung merasa
gelisah.
“Karena yang memiliki
gedung-gedung di kawasan
Kota Tua ini kan berbagai
macam pihak sehingga peri-
lakunya pun beraneka ragam.
Ada pemilik gedung yang
membandel, sudah diper-
ingatkan tetap saja tidak
mau memperbaiki gedung.
Akhirnya, kondisi gedung
pun memprihatinkan,” tutur
Kepala Unit Pengelola Kawa-
san Kota Tua Gathut Dwi Has-
toro saat ditemui, beberapa
waktu lalu.
Padahal, lanjut Gathut, un-
tuk mencapai impian world
heritage, sinergi merupakan
harga mati. Apalagi penilai-
an yang disematkan United
Nations Educational Scientiﬁc
and Cultural Organization
(UNESCO) tersebut tidak ha-
nya mengedepankan potensi
atau nilai historis dari suatu
kawasan cagar budaya, tetapi
juga turut memperhatikan
bagaimana pengelolaan dan
penataan kawasan tersebut.
Suara kekhawatiran dice-
tuskan Ella Ubaidi, 50, pemilik
gedung bernama Rumah Akar
di Jalan Kali Besar Timur No
19, Taman Sari, Jakarta Barat.
Menurut perempuan yang
mewarisi gedung tersebut
secara turun-temurun ini,
tidak menjadi masalah jika
pemerintah merevitalisasi
kawasan Kota Tua asalkan
konsepnya jelas dan tidak me-
rugikan pemilik gedung.
“Sebenarnya, gaung revi-
talisasi sudah kami dengar
sejak 2000. Namun, sampai
detik ini tidak jelas. Kalau
memang mau merevitalisasi
kawasan Kota Tua, ya, harus
keseluruhan dong, jangan
hanya merapikan Taman
Fatahillah saja, lalu sampah-
sampahnya dibuang ke sisi
lain,” tutur Ella.
Menurut Ella, pemerintah
pernah menertibkan Taman
Fatahillah dari PKL ataupun
parkir liar. Akan tetapi, PKL
ataupun lokasi parkir liar
menjadi berpindah ke tepi
jalan Kali Besar Timur se-
hingga merugikan pemilik-
pemilik gedung di area ter-
sebut. “Jadi banyak gembel,
pengemis, dan anak jalanan.
Akhirnya kan menjadi ku-
muh. Bagaimana kami mau
mengembangkan bisnis di
tengah suasana yang seperti
itu?”
Ella pun tidak keberatan
bila dirinya mesti mengeluar-
kan uang untuk merenovasi
gedungnya. “Ikhlas kok saya
untuk mengeluarkan uang
sampai Rp2 miliar-Rp3 mi-
liar guna merenovasi gedung
yang saya miliki. Akan tetapi,
pemerintah juga harus kon-
sisten. Kalau mau merapikan
Kota Tua, konsepnya juga ha-
rus jelas. Selain itu, perlu ada
segmentasi dalam kawasan,”
tandasnya. (Tes/J-1)
TESA OKTIANA SURBAKTI
K
EINDAHAN Kota
Tua pernah men-
capai masa jaya
pada zaman kolo-
nial dahulu. Kala itu, atmos-
fernya begitu magnetis de-
ngan keindahan arsitektur
bangunan nan kukuh serta
nuansa yang asri.
Batavia lama atau Oud
Batavia pun pernah dijuluki
pedagang Eropa dan Asia se-
bagai ‘Mutiara dari Timur’
lantaran keindahannya yang
menyerupai kota di Eropa.
Seiring dengan perkem-
bangan zaman, kondisi Kota
Tua kian memprihatinkan.
Dalam kawasan seluas 284
hektare itu, tidak jarang
ditemukan kerusakan pada
bangunan bersejarah yang
sepatutnya menjadi cagar
budaya.
Bahkan, ada pula gedung
yang dijadikan gudang dibi-
arkan kosong sehingga terli-
hat menyeramkan. Belum lagi
keberadaan PKL, parkir tidak
teratur, serta tersebarnya
pengemis dan tunawisma
mencederai wajah Kota Tua.
Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo mengatakan mene-
rima banyak masukan dari
pemerhati. Ia kemudian men-
canangkan sebuah program
yang menjadi gebrakan tata
ruang Kota Tua.
Mantan Wali Kota Sura-
karta itu memiliki sebuah
mimpi yang sama dengan
masyarakat yang mencintai
sejarah dan budaya, yakni
Kota Tua dinobatkan sebagai
world heritage.
“Dari awal memimpin Ibu
Kota sudah tebersit di benak
saya bahwa kawasan Kota
Tua harus menjadi kawasan
wisata kelas dunia. Setelah
puluhan kali mengitari ka-
wasan ini pun, keyakinan
saya semakin teguh bahwa
revitalisasi Kota Tua jangan
hanya dibicarakan, tetapi
harus dilaksanakan secepat
mungkin,” ujar Jokowi saat
meresmikanFiestaFatahillah,
sebuah gelaran yang menan-
dai dimulainya revitalisasi
Kota Tua, Kamis (13/3).
Potensi luar biasa yang
dimiliki Kota Tua sudah sepa-
tutnya mendapat perhatian
khusus. Selain itu, diperlukan
adanya sinergi seluruh pihak.
Apalagi mayoritas bangunan
cagar budaya tersebut bukan
milik Pemprov DKI.
Dari pemetaan kepemi-
likan, Pemprov DKI hanya
memiliki tak lebih dari 5%
dari total keseluruhan ba-
ngunan cagar budaya. Se-
banyak 56% aset bangunan
dimiliki swasta. Sisanya dimi-
liki BUMN atau korporasi.
“Kalau yang mengerjakan
hanya Pemprov, jelas tidak
akan selesai. Itu sebabnya
dibuatlah suatu konsorsium
yang dapat menyinergikan
dan menjembatani seluruh
kepentingan,” seru Jokowi.
Restorasi
Megaproyek perombakan
tata ruang tidak hanya ber-
fokus pada restorasi, re-
novasi, serta penataan ins-
frastruktur saja. Akan tetapi,
nuansa kebudayaan dan seni
dihidupkan lagi sehingga da-
pat menjadi oase di tengah
keriuhan modernisasi.
“Masterplan perlu dibuat.
Hal tersebut menjadi acuan
untuk membedah sektor-
sektor vital mana yang harus
dihidupkan terlebih dahulu.
Parameternya bisa dilihat
dari destinasi wisata, potensi
ekonomi, kondisi bangunan
bersejarah, serta kehidupan
budaya. Kami pun sepakat
untuk memulai revitalisasi
dari titik Taman Fatahillah,”
kata Ketua Konsorsium Re-
vitalisasi Kota Tua SD Dar-
mono.
Kepala Unit Pengelolaan
Kawasan Kota Tua Gathut
Dwi Hastoro mengatakan re-
vitalisasi sudah digaungkan
sejak lama oleh pemimpin-
pemimpin Ibu Kota terda-
hulu. Hanya, revitalisasi Kota
Tua kerap kali berhenti pada
tatanan wacana saja tanpa
ada implementasi lebih lan-
jut. (J-1)
tesa@mediaindonesia.com
KEPALA Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan DKI Jakarta Arie
Budiman menyatakan konsep
masterplan revitalisasi Kota
Tua sudah dibuat enam bulan
belakangan ini.
Kendati demikian, ia meng-
akui Rencana Detail Tata Ru-
ang (RDTR) Kota Tua akan
terus digodok seiring dengan
berjalannya revitalisasi.
Menurutnya, cetak biru Kota
Tua tidak hanya menjadikan
kawasan tersebut sebagai
tempat rekreasi semata. Na-
mun, kehidupan Kota Tua
dapat diwarnai area bisnis,
sarana pendidikan, penyalur
hasrat berkebudayaan dan
berkeseniaan, serta bersinergi
dengan permukiman sekitar
yang menjadi saksi sejarah.
“Yang jelas masterplan itu
hal yang harus dibuat sebagai
acuan atau panduan untuk pe-
ngembangan kawasan cagar
budaya dan wisata. Nantinya,
dari cetak biru tersebut dapat
dilihat arah masa depan Kota
Tua,” terangnya saat ditemui,
baru-baru ini.
Apabila digambarkan, je-
las Arie, revitalisasi Kota Tua
akan menerapkan perombak-
an seturut zona. Setiap zona
akan disesuaikan dengan kul-
tur budaya kawasan sekitar,
yakni heritage trail (cagar
budaya) dan patriot trail (jejak
kepahlawanan).
Kendati masih dikaji lebih
lanjut, heritage trail sangat
mungkin mencakup kawa-
san Kota Tua, Sunda Kelapa,
dan Ancol. Adapun patriot
trail bisa mencakup kawasan
Monas dan Tugu Proklamasi.
Sementara itu, zona inti dipu-
satkan di Taman Fatahillah.
“Terkait dengan pembagian
zona masih terus digodok
dan disesuaikan dengan po-
tensi wilayah masing-masing.
Hanya, pembagian zona ini
diharapkan dapat membang-
kitkan semangat pelestarian
kebudayaan dan patriotisme
bagi siapa pun yang menje-
lajahi kawasan Kota Tua,”
kata dia.
Penataan Kota Tua pun ti-
dak lepas dari adanya target.
Setidaknya, pada tahap awal
revitalisasi, renovasi 85 ge-
dung tua dapat dilakukan
dalam kurun waktu lima ta-
hun. Anggaran dalam menata
kawasan Kota Tua mencapai
2,5% dari APBD DKI setiap
tahunnya.
Pemilik gedung pun tidak
perlu khawatir terkait dengan
dana. Apabila terdapat pemi-
lik yang tidak mampu mereno-
vasi, pihak konsorsium akan
bernegosiasi untuk menawar-
kan suntikan dana.
“Kami akan bantu tentunya
dengan skema bisnis yang te-
lah disepakati.” (Tes/J-1)
REVITALISASI KOTA TUA: Pengunjung memadati halaman Museum Fatahillah di kawasan Kota Tua, Jakarta, pekan lalu. Saat ini Pemprov DKI
Jakarta merevitalisasi kawasan Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya dan pariwisata yang memiliki nilai ekonomi dan seni budaya.
MI/ATET DWI PRAMADIA
Menuju
World Heritage
Revitalisasi merupakan upaya menggapai mimpi
pecinta sejarah yang ingin kawasan Kota Tua menjadi
kawasan wisata kelas dunia.
CetakBiruDibuatdenganSistemZona
Kalau yang mengerjakan
hanya Pemprov, tidak akan
selesai. Itu sebabnya dibuat
konsorsium yang dapat
menyinergikan seluruh
kepentingan.

Media Indonesia 15 Maret 2014

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Media Indonesia 15 Maret 2014

Ähnlich wie Media Indonesia 15 Maret 2014 (20)

Mehr von hastapurnama

Mehr von hastapurnama (20)

Media Indonesia 15 Maret 2014