SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Media Indonesia 13 Februari 2014

•
•
hastapurnama
hastapurnama

Berita utama menyoroti anggota DPR Papua Barat yang terpidana korupsi masih mencalonkan diri kembali dalam pemilu meski rakyat kecewa. Warga menuntut anggota dewan yang terbukti korupsi mundur, namun pimpinan DPR yakin mereka tidak akan didiskualifikasi. Rakyat diimbau untuk tidak memilih anggota dewan tersebut agar mereka tidak terpilih kembali.

1 von 28
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 / NO. 11987 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Kaban akan Kooperatif Mengejar Takhta Pemuncak ASEAN 2 Penalti Bawa Madrid ke Final KPK terus mendalami aliran dana suap sistem komunikasi radio terpadu hingga ke pejabat-pejabat Kemenhut. Produsen otomotif harus memusatkan perhatian untuk meningkatkan penjualan pada wilayah yang masih kurang distribusi kendaraan bermotornya. Pelatih Atletico Diego Simeone menolak mengambinghitamkan wasit dan lebih memilih melakukan introspeksi untuk laga berikutnya. Tipikor, Hlm 3 Fokus Otomotif, Hlm 22-23 Sepak Bola, Hlm 28 Momentum UU Perdagangan MI/ATET DWI PRAMADIA DAMPAK AKSI BURUH: Suasana lengang di Jalan MH Thamrin karena diblokade ribuan buruh yang melakukan long march dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuntut jaminan kesehatan, kemarin. Aksi tersebut mengakibatkan arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sudirman macet parah. Anggota DPR Papua Barat Terpidana Nyaleg Lagi Pimpinan dewan yakin tidak akan didiskualifikasi. Namun, rakyat sudah kehilangan kepercayaan. semua anggota legislatif kembali mencalonkan diri sebagai anggota dewan. “Masyarakat akan menilai kami,” kata Auri ringan. MARCELINUS KELEN Batu sandungan S EBAGAI warga Sorong, Joseph Titirlolobi menggadang-gadang anggota legislatif Provinsi Papua Barat menjadi wakil rakyat yang amanah. Namun, harapan Wakil Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Sorong itu sirna setelah semua anggota DPR Papua Barat menjadi terpidana korupsi Rp22 miliar dana PT Papua Doberai Mandiri (Padoma). “Kalau mereka tidak mundur, saya akan menggalang demonstrasi agar partai politik mencoret mereka dari daftar calon tetap pemilu. Saya tidak akan memilih mereka, sudah muak!” tandas Joseph dengan mimik geram, kemarin. Kekesalan serupa juga dilontarkan Lisman Hasibuan. Warga Manokwari yang tergabung dalam ormas Pekat Indonesia Bersatu itu bahkan mengimbau rakyat menghukum ke-44 anggota DPR Papua Barat dengan tidak mencoblos gambar mereka pada pemilu April 2014. “Wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh telah cedera janji. Kini mereka tidak mundur. Karena itu, saya minta masyarakat jangan memilih mereka. Percuma, sudah membohongi masyarakat,” keluh Lisman. Dari penelusuran Media Indonesia, Wakil Ketua II DPR Papua Barat Jimmy Itjie (PDIP) masuk daftar calon tetap anggota DPR untuk daerah pemilihan Papua Barat, sedangkan anggota dewan Izak Bahamba (PKPI) masuk daftar calon tetap DPR Papua Barat periode 2014-2019. Pengadilan Tipikor Jayapura, Senin (10/2), memvonis 44 anggota DPR Papua Barat dengan MI/SUSANTO “Hukuman itu paling ditakuti baik oleh caleg maupun partai politik.” Zainal Arifin Mochtar Direktur Pukat UGM hukuman 12-15 bulan penjara. Mereka terbukti menerima uang dari PT Padoma Rp450 juta-Rp1,7 miliar untuk mengontrak rumah dan membeli mobil pada September 2010. Saat menanggapi reaksi keras warga masyarakat terhadap 44 anggota DPR Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat Yosep Yohan Auri bergeming. Dengan yakin dia mengakui hampir Kegundahan warga seperti Joseph Titirlolobi dan Lisman Hasibuan bisa dimaklumi pakar hukum tata negara Amzulian Rifai. Dosen Universitas Sriwijaya Palembang itu tidak menutup kemungkinan anggota DPR Papua Barat yang menjadi terpidana kelak terpilih kembali dalam pemilu. “Nama mereka tidak bisa dicoret dari daftar peserta pemilu, tetapi saya pikir rakyat mengerti harus berbuat apa agar para terpidana itu tidak kembali terpilih,” ujar Amzulian. Tindakan rakyat tidak memilih mereka lagi, menurut Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar, akan menjadi batu sandungan bagi caleg yang terlibat korupsi. “Hukuman itu paling ditakuti baik oleh caleg maupun partai politik yang terlibat korupsi. Namun jika partai mencoret anggota yang korupsi, akan dinilai telah melakukan koreksi,” ungkap Zainal. Zainal menilai pengadilan telah menjatuhkan hukuman sangat ringan terhadap anggota DPR Papua Barat sehingga terpidana cenderung menerima putusan hakim. “Kalau lemah, dia (terpidana) tidak akan banding karena takut ditambah masa hukumannya.” Wakil Ketua II DPR Papua Barat Jimmy Itjie yang sejak Senin (10/2) sore lebih banyak bungkam akhirnya juga mengaku kalau mencalonkan diri kembali. “Kami tidak bisa didiskualifikasi.” Jimmy Itjie, Izak Bahamba, dan anggota DPR Papua Barat lain boleh saja mencalonkan diri kembali dalam pemilu legislatif mendatang. Tetapi, rakyat kadung kecewa Jimmy dan kawan-kawan tidak merawat amanah. (Wta/Nov/ AT/AI/X-3) marcel@mediaindonesia.com Permendag Impor Beras Rawan Konflik Kepentingan MESKI belum selesai dengan audit importasi beras, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyoroti tiga titik lemah pada mekanisme yang ada selama ini. Ada beberapa lubang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 12/M-DAG/PER/42008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras, termasuk konflik kepentingan surveyor beras. Catatan pertama, urai Kepala BPK Hadi Poernomo, lubang itu ialah Pasal 11 Permendag ayat 4, yang menyebut surveyor yang ditunjuk dapat memungut imbalan dari importir atau eksportir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat. “ S u r v e y o r d i t u n j u k Ke mendag, tetapi biaya verifikasi di luar itu dibayar importirnya sendiri. Ini kan conflict of interest, yang punya barang importirnya. Harusnya yang bayar itu negara,” ujar Hadi kepada Media Indonesia, tadi malam. Catatan kedua BPK ialah pada hal-hal yang diverifikasi surveyor pada importasi beras. Dalam Pasal 6, beras impor untuk keperluan tertentu harus diperiksa berdasarkan jenis dan volume, negara asal, nama dan alamat importir, serta tingkat kepecahan. Namun, tingkat kepecahan beras diperiksa apabila dipersyaratkan. “Harusnya ‘apabila dipersyaratkan’ ini dibuang. Yang benar tingkat kepecahan wajib diperiksa sehingga diketahui dengan nyata,” ujar Hadi. Catatan ketiga BPK yaitu pada pengenaan bea masuk beras. Bea masuk untuk semua jenis beras ialah Rp450 per kg, tak peduli jenis berasnya. Bahkan, beras yang diimpor Perum Bulog untuk stabilisasi harga pun harus membayar bea masuk yang sama. ”Harusnya ada pembeda. Kalau enggak, kan bahaya. Kalau kita lihat, tiga penyebab ini akibatnya bisa macam-macam, bisa beras masuk ilegal. Tulisannya thai hom mali, isinya lain.” Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Susiwijono Moegiarso menyambut positif penilaian BPK. “Usulan tentang biaya pemeriksa surveyor harus dibiayai negara. Itu sangat bagus supaya tidak ada conflict of interest.” Sementara itu, Wamendag Bayu Krisnamurthi enggan berkomentar. (Ghe/*/X-6) INDONESIA mencatat sejarah baru dengan melahirkan undang-undang yang mengatur sektor jasa perdagangan secara keseluruhan. Selama ini pengaturan perdagangan menginduk pada peraturan perundangan warisan pemerintah Belanda. Salah satu poin penting undang-undang perdagangan ialah memastikan setiap perjanjian dagang internasional benar-benar mengutamakan kepentingan nasional. Untuk memastikannya, peran DPR RI dimasukkan. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menolak perjanjian perdagangan yang dinilai dapat membahayakan kepentingan Indonesia. Amanat menjaga kepentingan nasional dalam UndangUndang Perdagangan tak boleh dianggap enteng. Apalagi, data pemerintah menunjukkan perjanjian perdagangan internasional kerap melemahkan perdagangan nasional. Tengok saja kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN dan China yang dimulai 1 Januari 2010. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN ikut meratifikasi perjanjian dagang itu. Sejak itu, nilai perdagangan dengan China berkembang pesat. Celakanya, Indonesia terus menanggung defisit perdaPemerintah tak boleh gangan dengan ‘Negeri Tirai Bambu’ dan jumlahnya lembek melaksanakan terus membengkak. amanat Undang-Undang Data Badan Pusat Statistik Perdagangan. DPR pun menyebutkan pada 2009 dejangan loyo mengontrol fisit kita hasil berdagang dengan China tercatat US$4,59 pelaksanaan undangmiliar. Di 2013, Indonesia undang tersebut. tekor US$8,29 miliar. Kita nyaris tak berdaya. Silakan tanggapi Dalam tempo empat tahun, Editorial ini melalui: nilai defisit itu meningwww.metrotvnews.com kat hampir dua kali lipat. Jangankan di pasar global, produk nasional keok dilibas produk China di kandang sendiri. Itu masih ditambah produk-produk China yang melenggang ke arena pasar Indonesia tanpa perlawanan karena produk itu belum dibuat di dalam negeri. ‘Belum’ bukan berarti tidak bisa, melainkan juga ketiadaan kemauan. Kebijakan-kebijakan setengah hati dalam memperkuat industri dalam negeri disertai liberalisme perdagangan telah menciptakan tren baru. Para pelaku usaha lebih memilih menjadi pedagang ketimbang produsen karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih menguntungkan daripada menjadi produsen. Tidak cukup sampai di situ. Lemahnya komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor produksi juga tecermin pada penegakan hukum. Contoh paling konkret ialah pelaksanaan kebijakan larangan ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014 sebagai amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemerintah menjadi lembek dan melonggarkan aturan yang bertujuan mewujudkan penghiliran industri mineral. Larangan baru berlaku secara penuh pada 2017. Memperjuangkan kepentingan nasional memang tidak mudah. Tantangan paling keras akan datang dari tekanan dunia internasional yang bertamengkan konvensi WTO. Untuk itu, tidak ada tempat bagi unsur-unsur pemerintah dengan kemampuan diplomasi lemah. Bangsa ini memerlukan diplomat-diplomat piawai untuk memajukan perdagangan yang berpihak pada rakyat. Pemerintah tak boleh lembek melaksanakan amanat UU Perdagangan. DPR pun jangan loyo mengontrol pelaksanaan undang-undang itu. Inilah momentum menyejahterakan 250 juta jiwa rakyat Indonesia melalui sektor perdagangan. Permen Karet dan Sakit Kepala MENGUNYAH permen karet memang asyik dan nikmat, apalagi bagi anak-anak. Namun, ketika dilakukan berlebihan, itu dapat menyebabkan sakit kepala. Demikian penuturan dokter anak dari Cleveland Clinic, Kim Giuliano. Penelitian yang dipublikasikan lewat jurnal Pediatric Neurology itu melibatkan 30 pasien anak dan remaja usia 6-19 tahun yang kerap mengeluh menderita sakit kepala. SENO Peneliti meminta mereka untuk tidak mengunyah permen karet selama satu bulan. Akhirnya, peneliti menemukan 26 dari 30 pasien mengalami kemajuan berarti. Sembilan belas di antara mengaku tidak merasakan sakit kepala lagi. Peneliti menyatakan mengonsumsi permen karet membuat anak-anak terlalu sering menggunakan sendi yang membantu menggerakkan rahang bawah. Hal itu dipandang menjadi salah satu penyebab intensitas sakit kepala yang dirasakan anak-anak. (AP/Kid/X-4)
SELEKTA 2 KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 Magma Dekati Puncak Kelud Berdasarkan data aktivitas vulkanologis dalam beberapa hari terakhir, Gunung Kelud diprediksi akan meletus dalam waku dekat. EDY SAPUTRA A KTIVITAS vulkanologis Gunung Kelud (1.731 m dpl) di Jawa Timur menunjukkan tanda-tanda akan meletus dalam waktu dekat. Hingga kemarin, magma dari perut bumi terus mendesak naik dan telah berada pada posisi kisaran 700-1.000 meter dari puncak gunung. Kepala Pos Pantau Gunung Kelud Khairul Huda menjelaskan parameter pergerakan magma yang signifikan terendus dari data seismik, yakni semakin besarnya gempa vulkanis dangkal dan vulkanis dalam. Berdasarkan data yang terekam kemarin pukul 00.00-06.00 WIB terjadi kenaikan interval gempa vulkanis, yakni 43 kali gempa dalam dan 149 kali gempa dangkal. Itu bergerak jauh dari data 12 jam sebelumnya, yakni 18 kali gempa dalam dan 101 gempa dangkal. Kemudian dalam rentang pukul 06.00-12.00, terjadi gempa dalam 59 kali, vulkanis dangkal 88 kali, gempa tektonis jauh 94 kali, serta suhu air yang ada di sekitar kawah tercatat 57,1 derajat celsius. “Jumlah gempa semakin besar. Ini berarti ada suplai signifikan energi dari dalam perut bumi ke arah puncak Kelud,” papar Khairul Huda di Pos Pantau Gunung Kelud di Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri, kemarin. Selain itu, muncul gempa hibrida, yang merupakan campuran dari gempa vulkanis dangkal dan dengan frekuensi tinggi serta rendah. Namun, Khairul belum mengetahui dengan pasti apakah sudah terjadi pembentukan kubah lava baru. Berdasarkan data itu, Khairul memprediksi kemungkinan Kelud erupsi sangat besar. Namun, ia tidak bisa memastikan kapan erupsi terjadi. “Kami hanya bisa mencatat gejalanya,” ujar pria yang sudah belasan tahun bertugas di Pos Pantau Gunung Kelud. Hingga kemarin, status Kelud belum berubah, masih siaga atau satu tingkat di bawah awas. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com Ronda malam Terkait dengan semakin aktifnya Kelud, warga yang tinggal di sekitar kawasan bahaya, sekitar 5-7 kilometer dari puncak gunung, pada harihari terakhir telah mempersiapkan diri mengungsi jika sewaktu-waktu Kelud meletus. Lebih dari 100 ribu warga berada di zona bahaya. Mereka dari desa-desa di wilayah Malang, Blitar, dan Kediri. Persiapan yang dilakukan warga selain telah mengemasi barang dan surat berharga ialah membangun tempat tinggal darurat di kawasan yang aman. “Kami sudah bangun sekitar satu pekan lalu dengan menggunakan bambu. Atapnya terpal dengan posisi miring,” kata Sunarmi, warga Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri. Persiapan juga dilakukan warga Dusun Sambirejo, Desa Pandansari, Ngantang, Malang. “Kami berjaga setiap malam dengan dilengkapi kentungan. Kami juga menyiapkan pengeras suara di musala dan masjid untuk mempercepat informasi bahaya kepada masyarakat,” ujar Kepala Dusun Sambirejo, Lamadi. Hingga kemarin, warga di Sambirejo masih beraktivitas seperti bi- asanya. Namun, kata Lamidi, warga sudah diminta siap-siap mengungsi sewaktu-waktu jika Kelud mengancam keselamatan warga. Pada bagian lain, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla telah memantau kesi apan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana Kelud di Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri. “Kami tidak mau dikatakan terlambat. Jadi, sebelum terjadi sudah disiapkan,” tukasnya. Kalla memastikan segala kesiapan seperti air, tempat penampungan, kamar mandi atau WC, serta makanan tidak ada masalah. Dalam kesempatan itu Kalla mengimbau warga patuh kepada petunjuk pemerintah. (BN/ FL/Ant/X-4) edy_saputra@mediaindonesia.com OBITUARIUM Fajrul Falaakh DOK MI 1959-2014 Ahli Hukum yang Unik itu Berpulang SIANG ini jenazah Fajrul Falaakh, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, akan dimakamkan di Tempat Permakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meski keluarga besar Fajrul Falaakh mempunyai kompleks permakaman di Yogyakarta, karena permintaan dua putra kembarnya, Nazir L Aulia dan Nizam L Hakim, akademisi yang dikenal santun itu akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. “Dua anaknya minta agar dimakamkannya di TPU Tanah Kusir,” kata adik Fajrul, Romahurmuziy, di rumah duka, Jalan Dato Tonggara Nomor 8, Jakarta Timur, kemarin. Menurut Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, sang kakak wafat karena serangan jantung. “Pukul 11.30 WIB tadi (kemarin) Mas Fajrul mengeluh dadanya sakit lagi dan minta dibawa ke RS Harapan Kita. Beliau meninggal dalam perjalanan,” tutur Sekjen PPP itu. Rektor UGM Pratikno mengaku sangat kehilangan. Menurut dia, selain menguasai hukum tata negara, koleganya itu menguasai ilmu politik. “Beliau adalah ahli hukum yang unik,” ujarnya. Fajrul yang juga mantan pengurus PBNU dan anggota Komisi Hukum Nasional RI mewarnai dunia hukum di Indonesia. “Banyak UU yang lahir atas pemikirannya, seperti amendemen UUD 1945 dan UU Pertahanan.” Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar tak bisa menyembunyikan rasa dukanya. “Beliau guru dan teman diskusi bagi saya,” kata dia. Setali tiga uang, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Yuliandri mempunyai kesan mendalam. “Beliau akademisi yang teguh, sangat toleran, rendah hati, dan humoris,” kata Dekan FH Unand itu. Dia dan Fajrul pernah tergabung dalam tim 9 yang menyusun amendemen UUD. Fajrul lahir di Gresik, 2 April 1959, sebagai sulung dari tujuh bersaudara pasangan Guru Besar HTN UII dan IAIN Sunan Kalijaga Moh Tolchah Mansoer dan anggota DPR RI 1987-2004 Umroh Machfudzoh. Tokoh reformasi konstitusi itu meninggalkan istri, Ratih Harjono, mantan asisten Gus Dur, dan dua anak. Selamat jalan Doktor Fajrul.... (Mad/Wta/FU/X-5) ANTARA/WAHYU PUTRO Tunggangan Wawan pun Bikin Repot KPK J ARUM jam menyentuh angka 11 saat dua teknisi mobil-mobil mewah dari Sentul Driving Course tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin. Bersama beberapa staf rumah tangga KPK, keduanya langsung menuju pelataran belakang, tempat lima mobil super mewah milik tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan disimpan. Dengan sigap, Taqwa Suryosuwasono dan Yanto, kedua teknisi itu, langsung mengecek tunggangan-tunggangan kelas wahid tersebut. Sasaran pertama ialah ‘si merah’ Ferrari. Dengan saksama, keduanya memeriksa detail eksterior dan interior. Tidak ada yang luput dari pengecekan, bahkan di bawah jok mobil sekalipun. Selanjutnya, kondisi mesin dijajal. Deru suara yang amat bertenaga langsung terdengar begitu starter dinyalakan. Seusai mengurusi ‘si Kuda Jingkrak’, Taqwa dan Yanto beralih ke Lamborghini Aventador, Rolls-Royce, Bentley, dan Nissan GTR. “Kondisi semuanya masih baik. Saya tidak tahu apakah pemilik merawat sendiri atau menggunakan jasa khusus,” jelas Taqwa. Ia menambahkan, mobilmobil supermahal tersebut memang tak boleh dirawat serampangan. Maklum saja, semua bahan yang digunakan kelas wahid, seperti jok dan dashboard yang dibalut kulit domba pilihan. Sesuai dengan harganya yang selangit, biaya perawatan menguras kantong pula. Untuk ganti oli saja, tutur Taqwa, tidak kurang dari Rp5 juta mesti dikeluarkan. Agar bagian eksterior dan interior tetap bersih, pemilik juga perlu merogoh kocek dalam-dalam. ‘’Perawatannya tidak sembarangan, harus dari dilernya. Yang membersihkan saja harus pakai sarung tangan karena bahannya lembut semua dan tidak bisa terkena keringat atau air,” ucap Taqwa. ‘’Memang bukan urusan mudah dan murah untuk merawat supercar seperti Ferrari, apalagi di tengah iklim tropis In- donesia,’’ ujar Service Manager Ferrari Indonesia Aschab Noor yang dihubungi terpisah. Lantaran kerumitan itu pula KPK sengaja mendatangkan teknisi khusus seperti Taqwa dan Yanto. Keduanya didaulat memberikan pelatihan kepada pegawai KPK dalam merawat mobil-mobil tersebut. ‘’Perawatan mobil-mobil ini kan khusus. Lagi pula baru kali ini ada mobil mewah begitu. Kalau perawatan mobil lainnya, ya biasa saja,” kata staf Humas KPK Ipi Maryati Kuding. Ia tak memungkiri kehadiran mobil-mobil ‘berdarah biru’ milik adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu membuat repot pegawai KPK. Namun, PELATIHAN RAWAT MOBIL SUPERMEWAH: Pegawai KPK mendapat pelatihan merawat mobil supermewah milik Tubagus Chaeri Wardana yang disita KPK, di lapangan parkir Kantor KPK, Jakarta, kemarin. Pelatihan itu dibutuhkan karena mobil tersebut harus dirawat secara khusus. serumit apa pun, semua barang sitaan KPK harus dirawat sebaik mungkin karena nantinya akan dilelang jika terbukti terkait dengan tindak pidana. Khusus untuk Wawan yang menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang, KPK telah menyita 28 mobil dari berbagai jenis, termasuk yang superluks plus motor Harley Davidson. Terakhir, KPK membeslah mobil Toyota Vellfire dari rumah artis Jennifer Dunn di Jl Bangka, Jaksel. (SU/EB/Xan/X-8) Segera Lakukan Proteksi Pasar Dalam Negeri BERBAGAI kalangan menyambut positif lahirnya UndangUndang Perdagangan yang di sahkan DPR, Selasa (11/2). Itu antara lain terpicu oleh adanya pasal yang mengatur per lindung an pengamanan perdagangan, yaitu Pasal 62-72, dalam UU tersebut. Pengamat ekonomi Unpad Bandung Ina Primiana menilai pa sal tersebut sangat bagus. World Trade Organization sebenarnya juga memperboleh- kan anggotanya menggunakan peraturan semacam itu. “Tapi, kenapa baru kita manfaatkan sekarang dan tidak dari dulu?” kata Ina, kemarin. Menurut dia, China, India, dan Brasil sudah melakukan proteksi sejenis. Dampak positifnya, mereka bisa melakukan negosiasi perdagangan dengan baik. Namun, Indonesia belum sepenuhnya melakukan proteksi. “Kita jangan takut dengan WTO dan mengorbankan indus- tri dalam negeri.” China dan India, lanjut Ina, memproteksi industri mereka dengan membatasi ekspor sumber daya alam, mengenakan biaya masuk tinggi, serta menyubsidi petani. “Sektor yang harus kita proteksi ialah sumber daya alam, tetapi itu sulit dilakukan karena sudah banyak FTA (free trade agreement) yang kita setujui, bahkan nilai biaya masuk kita sudah rendah.” Karena hal-hal tersebutlah, cetus Ina, UU Perdagangan tersebut kurang membantu. Dia menjelaskan bahwa FTA yang ideal ialah untuk barang-barang yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berharap pengganti dirinya, Muhammad Luthfi, bisa mengawal implementasi UU Perdagangan. UU pengganti Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 tersebut membutuhkan aturan turunan. “Saya melihat UU Perdagangan penting. Secara informal saya sudah bicara ke (Muhammad) Luthfi,” ujarnya seusai menghadiri konferensi pers pengumuman penggantian menteri perdagangan, kemarin. Gita menyebutkan sejumlah aturan turunan itu mendesak diterbitkan agar kita bisa meningkatkan produksi dalam negeri untuk kepentingan konsumsi. (*/Che/Mad/X-2)
TIPIKOR KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 3 Kejagung Janji Tuntaskan Kasus Tersangka Yance KEJAKSAAN Agung (Kejakgung) membantah anggapan bahwa pihaknya terkesan menutup-nutupi dugaan tindak pidana korupsi tersangka mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance. “Bagaimana mungkin kami dibilang diam-diam padahal pada 2010 lalu kita umumkan secara terbuka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi saat dihubungi kemarin. Bahkan, Kejakgung berjanji akan menuntaskan kasus Yance. “Hingga hari ini, tim penyidik pada tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI sedang melakukan pemberkasan hasil penyidikan,” tuturnya. Dia memastikan Ketua DPD Golkar Jawa Barat yang juga pernah menjadi calon Gubernur Jawa Barat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melanggar hukum. Sejak Desember 2010 silam, Yance ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) I di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut dilakukan melalui panitia pembebasan tanah. Modus yang digunakan adalah menaikkan nilai harga jual tanah (mark up). Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga sekitar Rp4 miliar. Tiga tahun sudah lewat sejak penetapan tersangka, namun hingga kini Yance belum disidang. Banyak yang mempertanyakan perkem- bangan kasusnya, bahkan mencurigai adanya intervensi politik. Pasalnya, istri Yance kini menggantikan Yance menjabat Bupati Indramayu. Saat menanggapi kasus Yance, Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) Indramayu Ulumudin yang akrab disapa Oushj Dialambaqa, meyakini Kejakgung akan meningkatkan status Yance sebagai terdakwa setelah tersangka mangkir kedua kali saat pemanggilan pada 16 Januari lalu. “Sebelumnya Kejakgung berjanji status Yance yang sudah tersangka tidak akan dieliminasi,“ katanya. PEMERIKSAAN TERKAIT SKRT: Mantan anggota DPR Yusuf Erwin Faishal berada di ruang tunggu setiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin. Yusuf diperiksa KPK sekitar 11 jam sebagai saksi dalam kasus pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan. ANTARA/WAHYU PUTRO A Kaban akan Kooperatif “Hingga hari ini, tim penyidik pada tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI sedang melakukan pemberkasan” Setia Untung Arimuladi Kapuspenkum Kejakgung. KPK terus mendalami aliran dana suap proyek SKRT hingga ke pejabat-pejabat Kemenhut. Raja Eben L Terlebih, lanjutnya, putusan kasasi Mahkamah Agung menghukum 4 tahun penjara Agung Rijoto dari PT Wiharta Karya Agung, tersangka kasus mark up pembebasan lahan PLTU Sumur Adem Indramayu. PT Wiharta Karya Agung adalah pihak ketiga dalam pembebasan lahan di PLTU tersebut. Selain Agung Rijoto, tersangka lain adalah Daddy Haryadi, sekretaris panitia pengadaan tanah untuk negara (P2TUN) Kabupaten Indramayu, dan Muhammad Ichwan, mantan Kepala Dinas Pertanahan kabupaten Indramayu. (RA/UL/X-5) K OMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009, Yusuf Erwin Faishal dan Mukhtarudin, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2007. Yusuf yang mengenakan kemeja putih tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Suami penyanyi dangdut Hetty Koes Endang itu tidak berkomentar saat wartawan melontarkan ANTARA/M RISYAL HIDAYAT GUBERNUR DAN WAGUB TERPILIH: Gubernur terpilih Jawa Timur Soekarwo (kedua dari kiri) bersama istri dan Wagub terpilih Jawa Timur Saifullah Yusuf dan istri menyapa masyarakat seusai pelantikan di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Surabaya, kemarin. Atut Disangka Memeras di Proyek Alat Kesehatan GUBERNUR Banten Ratu Atut Chosiyah kemarin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pemerasan pada proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Seperti biasa, Atut tidak mau berkomentar seusai diperiksa KPK. Johan Budi menegaskan KPK akan terus menelusuri aset milik Atut yang terkait dengan sangkaannya. Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup dan memenuhi unsur-unsur pidana pencucian uang, KPK akan mengenakan Atut dengan pasal tersebut. Selain itu, KPK juga mendalami sangkaan Pasal 12 e UU Tipikor kepada Atut yang bunyinya ‘memaksa’ dalam kaitan dengan jabatan dan kekuasaannya. Menurut Johan, Atut diduga mengunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai Gubernur Banten. Saat ditanya kepada siapa, jumlah pemerasan dan mengalir ke mana, Johan mengatakan bahwa KPK tengah menelusuri hal tersebut. “Sedang didalami apakah sendiri atau ada pihak lain yang terlibat (membantu pemerasan). Semua sangkaan kepada RAC terus dikembangkan,” jelas Johan. Kuasa hukum Atut lainnya, Andi Simangungsong mengatakan pemeriksaan kliennya seputar sangkaan memeras dinas-dinas Provinsi Banten terkait proyek Alat Kesehatan. “Ibu itu sebelum menjabat Wagub Banten, Plt Gubernur dan Gubernur sudah merupakan orang yang cukup berada secara ekonomi sehingga agak susah untuk bisa dimengerti apabila dituduh terima uang apalagi dituduh memeras dinas-dinas ter- kait,” katanya. Andi menjelaskan, Atut juga dicecar mengenai ajudan dan stafnya yang diduga menjadi kasir serta orang yang disuruh untuk memeras dinas tersebut. Staf tersebut di antaranya adalah Siti Halimah yang dijemput paksa oleh KPK di Bandung setelah dua kali mangkir dari panggilan. “Pertanyaan ada yang seputar siapa ajudan dan staf Bu Atut. Yang pasti Bu Atut tidak pernah meras dan terima uang dari SKPD mana pun,” kata Andi. Pengembangan pemeriksaan KPK kemarin berarti Atut menjadi tersangka dalam tiga kasus di KPK yaitu dugaan korupsi pengadaan alkes Banten, dugaan penerimaan gratifikasi dalam pemerasan proyek alkes Banten, dan dugaan suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait dengan Pemilu Kada Lebak. (EB/P-2) pertanyaan kepadanya. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan mereka diperiksa guna melengkapi berkasberkas penyidikan tersangka pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo (AW). “Ini untuk pemberkasan AW. Maka mereka diperiksa lagi agar segera naik ke penuntutan,” kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Yusuf diduga menerima uang dari Anggoro. Yusuf dan Mukhtarudin juga diduga mengetahui aliran dana dari Anggoro kepada pejabat di Dephut--sekarang Kemenhut. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto menilai pascapenangkapan Anggoro, ada in- formasi baru yang diungkap sehingga perlu diklarifikasi kepada kedua mantan anggota DPR itu. Apalagi Yusuf pernah divonis dalam kasus SKRT. “KPK juga mau memperjelas kenapa proyek yang pernah dihentikan kemudian dilanjutkan lagi oleh Menhut MS Kaban? Apalagi kemudian terbukti di pengadilan ada suap kepada anggota Komisi Kehutanan DPR yang merekomendasikan proyek itu untuk dilanjutkan kembali.” Sebelumnya, di persidangan, mantan Sekjen Dephut Boen Mochtar Purnama mengaku menerima uang US$20 ribu dari PT Masaro sebagai imbalan atas penunjukan langsung, tanpa tender, atas persetujuan MS Kaban. “Waktu duduk, saya menyampaikan bahwa saya menerima uang US$20 ribu dari PT Masaro. Kaban me- ngatakan ya sudah, itu sudah rezeki,” ujar Boen saat bersaksi dengan terdakwa mantan Kabiro Perencanaan Keuangan Dephut Wandoyo Siswanto. Kaban kembali disebut menerima suap saat rekaman pembicaraan telepon antara anggota DPR Al Amin Nasution dan Wandoyo Siswanto diputar. Al Amin mengatakan masih memegang sejumlah uang untuk Kaban. Kooperatif Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra meyakini MS Kaban sebagai kader partainya akan kooperatif dengan segala proses hukum di KPK sejak dicegah bepergian ke luar negeri. “Pak Kaban akan mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan akan memberikan keterangan apa pun yang diperlukan guna penegakan hukum. Dalam perkara yang melibatkan Anggoro ini, Pak Kaban sudah pernah diperiksa oleh KPK delapan kali dan selalu datang memenuhi panggilan,” kata Yusril lewat pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, kemarin. Menurut Yusril, pencegahan kepada Ketua Umum PBB itu wajar dilakukan KPK sebagai bagian dari proses hukum. “Kami memandang penetapan status cegah kepada Pak Kaban adalah normal dalam konteks penyidikan suatu perkara pidana oleh KPK,” ucapnya. Dengan pencegahan itu, kata Yusril, akan memudahkan KPK untuk memanggil MS Kaban setiap waktu jika keterangannya diperlukan. (EB/P-2) raja_eben @mediaindonesia.com
INDONESIA MEMILIH 4 KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 Ketua KPU Mendadak Minta Tambahan Surat SAAT acara pengiriman surat suara Pemilu 2014 ke luar negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik kemarin secara mendadak meminta tambahan surat suara untuk pemilu di luar negeri. Permintaan tambahan surat suara itu mendadak disampaikannya ke perusahaan percetakan, PT Gelora Aksara Pratama, langsung ke direksi perusahaan lewat Direktur HRD, Raja Hutauruk. Dalam menanggapi hal tersebut, Manager Marketing PT Gelora Aksara Pratama, Haris Dwi Cahyo, membenarkan adanya permintaan tambahan surat suara. Sebelumnya, PT Gelora Aksara Pratama telah menandatangani kontrak dengan KPU untuk pengadaan surat suara sebanyak 1.581.639 lembar untuk luar negeri. “Tadi ada permintaan penambahan sekitar 420 ribu lagi lembar surat suara buat dikirim ke luar negeri,” terang Haris, kemarin. Terkait penambahan tersebut, ia mengaku masih menunggu pejabat pembuat komitmen KPU datang ke perusahaannya. “Kita tunggu surat dari KPU. Kalau belum ada, kita tidak berani mengeksekusi. Jangan-jangan nanti ada perubahan lagi,” terangnya. Walau ada penambahan mendadak, ia mengaku perusahaannya masih menyanggupinya. Ia juga menjamin perusahaannya hanya mencetak kertas suara sesuai jumlah pesanan KPU. Hasil cetakan langsung dikarantina dan tidak diperbolehkan ada petugas yang membawa keluar. Terkait jumlah surat suara yang dicetak, katanya, bisa dicek dari alat penghitungnya. “Di mesin bisa diketahui jumlah yang tercetak. Mudah kok mengawasinya,” terangnya. (AT/P-1) MI/RAMDANI PEMILIH DI LUAR NEGERI: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menempelkan segel di truk pengangkut surat suara untuk dikirim ke luar negeri, di Ciracas, Jakarta, kemarin. KPU memutuskan pelaksanaan pemungutan sura di luar negeri dilakukan lebih cepat, yaitu mulai 30 Maret hinga 6 April 2014. Partai NasDem Dinilai Properubahan HASIL survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menunjukkan elektabilitas Partai NasDem berada di posisi ke-4, mengalahkan Partai Hanura dan Partai Demokrat. Selain itu, partai besutan Surya Paloh tersebut dianggap sebagai partai yang properubahan. Manager Riset LSJ, Rendy Kurnia, di Jakarta, kemarin, menjelaskan Partai NasDem diprediksi bakal bersinar dalam pemilu tahun ini karena partai itu dipersepsikan sebagai partai yang paling punya komitmen terhadap perubahan. “Konsep restorasi Indonesia dipersepsikan publik sebagai jawaban atas tuntutan perubahan dalam berbagai bidang. Saat ini populer saja tidak cukup. Buat apa pilih yang po- puler, tapi tidak berkualitas,” ujar Rendy. Ia menambahkan, belum masuknya kader Partai NasDem ke lembaga legislatif karena sebagai partai baru juga menguntungkan partai tersebut karena terhindar dari berbagai kasus korupsi yang saat ini menjerat sejumlah partai politik. “Situasi ini memberikan insentif elektoral bagi NasDem. Publik sudah jenuh terhadap partai-partai lama yang terlibat berbagai kasus korupsi,” papar Rendy. Ia melanjutkan, sejumlah parpol yang dalam sosialisasinya mengedepankan isu perubahan seperti halnya NasDem akan diminati masyarakat. Adanya komitmen yang kuat terhadap rakyat kecil juga sangat memengaruhi peningkatan elektabilitas parpol. Ketika LSJ menanyakan kepada responden, partai mana yang dinilai properubahan, hasilnya Partai NasDem berada di posisi teratas dengan 15,3%, disusul Partai Gerindra 14,9%, dan Hanura 12,8%. “NasDem dipersepsikan sebagai partai yang paling punya komitmen terhadap perubahan. Konsep restorasi Indonesia dimaknai publik sebagai jawaban atas tuntutan perubahan dalam berbagai bidang,” ujarnya. Hasil survei juga menyebutkan PDIP meraih 11,2%, Partai Golkar 10,1%, PKS 4,3%, Partai Demokrat 3,9%, PAN 3,8%, PBB 2,4%, PKPI 1,9%, PKB 1,7%, dan PPP 1,5%. Se- mentara itu, 16,2% responden menyatakan tidak tahu. Namun berdasarkan elektabilitas, PDIP berada di urutan teratas, yakni 19,83%, di urutan kedua Partai Golkar dengan 17,74%, Partai Gerindra 12,58%, Partai NasDem 6,94%, Partai Hanura 6,85%, dan Partai Demokrat 6,12%. Dalam survei LSJ tersebut, pemilih yang belum menentukan sikap mencapai 10,62%. Survei LSJ dilakukan pada 12-26 Januari 2014 di 33 provinsi dengan sampel sebanyak 1.240 responden dan teknik multistage random sampling. Ambang kesalahan survei sebesar 2,8% dengan level of confidence 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan kuesioner. (Ant/P-1) Aja Klalen Sedulur, 9 April Maring TPS Ya BERBAGAI upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengurangi jumlah golongan putih (golput) dalam Pemilu 2014, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Di Brebes, Jawa Tengah, KPU setempat menggandeng 10 stasiun radio untuk menyosialisasikan hajatan demokrasi tersebut. Penandatanganan kerja sama (MoU) dengan 10 radio itu dilakukan di kantor KPU Brebes, antara Ketua KPU Muamar Riza Pahlevi dan para pemimpin studio radio. Ikut hadir pada acara tersebut para penyiar radio yang suaranya akrab di telinga masyarakat Brebes. Seusai penandatanganan kerja sama, salah satu radio, yakni Singosari FM, langsung menyiarkan acara layanan iklan berupa sosialisasi pemilu caleg dan presiden tersebut. ”Aja klalen, sedulur-sedulur, mengko tanggal 9 April pada teka ya maring tempat pemungutan suara (TPS). Pilih para wakil rakyat ya...,” celoteh seorang penyiar menggunakan campuran logat banyumasan untuk mengingatkan warga agar datang ke TPS saat Pemilu 9 April 2014. Ketua KPU Muamar Riza Pahlevi menyebut kerja sama dengan stasiun radio itu dimaksudkan untuk mencegah sekaligus mengurangi jumlah golput. “Syukur-syukur semua warga tidak ada yang Golput,” ujar Riza. Berdasarkan kerja sama itu, sambung Riza, layanan iklan pemilu akan disiarkan oleh MI/SUPARDJI RASBAN MENCEGAH GOLPUT: Ketua KPU Brebes bersama pemilik stasiun radio dan penyiar memberikan keterangan pers seusai menandatangani kerja sama antara KPU Kabupaten Brebes dan sejumlah stasiun radio dalam rangka menyebarkan informasi tentang pemilu dan menekan angka golput, di Jawa Tengah, kemarin. radio-radio tersebut sebanyak 15 kali dalam sehari. “Iklan layanan akan berlangsung di sela-sela hiburan lagu-lagu,” terang Riza. Lewat cara itu, ia yakin jumlah golput dapat ditekan mengingat setiap radio memiliki pendengar fanatik. Apalagi jangkauan siar sebuah radio dapat sampai hingga masyarakat perdesaan. Fenomena golput juga menjadi perhatian khusus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Di Jakarta, kemarin, PGI menyeru umat kristiani agar menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014. Menurut PGI, memilih merupakan pertanggungjawaban umat Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Perlu juga ditegaskan ini pertanggungjawaban iman kristiani dan sosial. Kami dari PGI dan Forum Umat Kristiani Indonesia menyerukan untuk tidak golput. Kami tidak punya kuasa untuk itu, tetapi kami menyerukan, karena ketidakikutsertaan Anda dalam pemilu mungkin menghasilkan hal-hal tidak terduga,” ujar Ketua Umum PGI Andreas Anangguru Yewangoe. Ia mengatakan golput bisa menyebabkan orang yang tidak tepat berkuasa. Ia mencontohkan Adolf Hitler berkuasa di Jerman pada 1939 karena tingginya angka golput masyarakat Jerman kala itu. PGI sendiri menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sangat rendah jika mengacu kepada hasil riset berbagai lembaga survei. Namun, ia menegaskan masyarakat tetap harus memilih karena ada tingkat gradasi keburukan caleg yang berbeda. “Kita memilih mungkin kurang buruk dari yang buruk, dengan harapan yang kurang buruk itu menjadi baik. Dari sisi kristiani, kita berdoa dan saya kira semua umat kristiani juga. Kami juga serukan jangan terlibat dalam politik uang karena berbahaya bagi kemurnian demokrasi,” tegas Yewangoe. Di kesempatan itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengatakan KPU harus meningkatkan sosialisasi ke publik. “Sekarang masih dipertanyakan karena belum ada sosialisasi apa-apa. KPU agak lamban. Yang ada baru semacam pemberitahuan pemilu legislatif pada 9 April 2014,” ujar Jeirry. (JI/Fox/P-1) WNI di Luar Negeri Sulit ke TPS Di Hong Kong, WNI lebih memilih bekerja lembur ketimbang menggunakan hak pilih mereka. ARDI TERISTI HARDI T INGKAT partisipasi pemilih di luar negeri diyakini bakal rendah, seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) M Wahid Supriyadi memperkirakan hanya 23% dari 2,2 juta warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang sudah punya hak pilih yang akan menggunakan suara. “Sulit untuk mengajak agar WNI di luar negeri agar menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Beberapa masalah masih menjadi kendala mereka menggunakan hak pilih,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Ia menuturkan kendala itu antara lain adanya WNI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tidak mendapat izin majikannya untuk keluar rumah di hari pemilihan. Ada lagi WNI yang enggan menggunakan hak pilih karena saat pemungutan suara mereka tidak libur karena hari libur di setiap negara berbeda. “Di Indonesia, waktu pemungutan suara saat hari kerja dan di luar negeri tidak libur,” terangnya. Selain itu, sambungnya, para WNI itu tidak memilih karena tidak mengenal calon yang akan mereka pilih. “Misalnya saya tinggal di luar negeri, kok yang dipilih caleg dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta. Ini pertanyaan yang biasa muncul,” ujarnya. Ia mengatakan ada tuntutan dari WNI di luar negeri agar ada dapil luar negeri. Dengan adanya dapil luar negeri, diharapkan bakal muncul caleg yang lebih mengerti akan kebutuhan WNI yang tinggal di luar negeri. Dalam catatannya, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, jumlah WNI yang tinggal di luar negeri mencapai 4,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, WNI yang sudah memenuhi syarat memilih sekitar 2,2 juta jiwa. Hong Kong didahulukan Di kesempatan berbeda, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengakui adanya keengganan WNI di luar negeri menggunakan hak pilih mereka, seperti yang terjadi pada pemilupemilu sebelumnya. Berdasarkan pengalaman, selain masalah waktu pemungutan suara, persoalan ekonomi juga menjadi hambatan WNI di luar negeri menggunakan hak pilih mereka. Di Seoul, Korea Selatan, misalnya, ada 32 ribu WNI di sana. Sebagian dari mereka memilih kerja lembur daripada menggunakan hak pilih karena gaji untuk kerja lembur sangat besar. “Jika dikumpulkan selama sebulan, uang lembur bisa 50% dari gaji pokok. Mereka lebih memilih itu ketimbang menggunakan hak pilih,” terangnya. Karena itu, ujarnya, melihat adanya hambatan-hambatan yang ada dan usaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih di luar negeri, pemungutan suara di luar negeri akan dilaksanakan lebih dulu, yakni pada 30 Maret-6 April 2014. Husni menerangkan, Hong Kong merupakan wilayah pertama di luar negeri yang akan melaksanakan pemungutan suara, yakni pada 30 Maret. Hong Kong didahulukan karena diprediksi pada 6 April akan terjadi badai. “Saat terjadi badai, pemerintah Hong Kong akan melarang warganya keluar rumah sehingga agar lebih aman, pemilu dilaksanakan lebih cepat,” ujarnya. (P-1) ardi@mediaindonesia.com ANTARA/SAIFUL BAHRI RAKIT KOTAK SUARA: Pekerja menyelesaikan perakitan kotak suara Pemilu 2014 di gudang logistik KPU Pamekasan, Jawa Timur, kemarin. Sebanyak 7.804 kotak suara sisa pilgub Jatim akan dirakit untuk digunakan dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014.
INDONESIA MEMILIH KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 5 Soal Bansos, Bawaslu Panggil 10 Sekjen KPU Daerah Harus Diisi Anggota Berpengalaman Penurunan DPT terjadi karena rasionalisasi data pemilih, seperti meninggal, juga kepindahan domisili. ABDUS SYUKUR P ELAKSANAAN pemilihan umum legislatif kurang dari dua bulan lagi. Namun, hingga saat ini kepengurusan sejumlah komisi pemilihan umum daerah belum terisi karena berbagai hal. Bagi KPU pusat, belum terisinya personel KPUD tersebut tidak menjadi masalah. Namun, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia justru khawatir pemilu malah berantakan, jika personel KPUD tidak diisi orang-orang yang berpengalaman. Ko m i s i o n e r K P U Fe r r y Kurnia Rizkiyansyah yakin pelaksanaan pemilu tetap akan berjalan normal. “Tidak ada yang vakum, semua terisi. Hanya, di beberapa KPUD memang terjadi pergantian karena periodenya habis,” cetus Ferry di Jakarta, kemarin. KPUD yang masa periodenya habis antara lain Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur. Adapun satu daerah lainnya, yakni Maluku, sudah terisi, tetapi tinggal menunggu pelantikan saja. Ferry menjelaskan pergantian yang terjadi hanya sebatas pada personel dan tidak memengaruhi mekanisme yang berjalan dalam organisasi. “Semua akan berjalan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan. Untuk KPUD yang periodenya akan habis, mereka masih tetap menjalankan tugas sebelum digantikan. Kalau penggantinya sudah ada, tinggal melantik saja,” imbuh Ferry. Akan tetapi, Sekjen KIPP Mochtar Sindang menyatakan pihaknya khawatir pemilu justru akan terhambat karena personel KPU yang terpilih ternyata tidak memiliki pengalaman. “Kinerjanya pasti akan terhambat jika anggota KPU yang terpilih tidak terbiasa dengan kerja-kerja pemilihan. Makanya, proses seleksi yang dilakukan harus memperhatikan pengalaman kerja calon anggota KPU. Kalau tidak, pemilu di daerah bersangkutan bakal berantakan,” kata Mochtar. “Kinerjanya pasti akan terhambat jika anggota KPU terpilih tidak terbiasa dengan kerja-kerja pemilihan.” Mochtar Sindang Sekjen KIPP Sempitnya waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan agenda Pemilu 2014, ujar Mochtar, membutuhkan kerja ekstra bagi KPU. Apalagi masa periode KPUD rata-rata berakhir setelah proses pemilu kada rampung. “Seperti Lampung, KPU pusat harus memperpanjang masa periodenya. Itu memang kewenangan KPU karena adanya masalah-masalah khusus di daerah sehingga pelaksanaan pemilu tidak terhambat,” ungkap Mochtar. BAWASLU akan memanggil sekjen kementerian untuk menanyakan dana bantuan sosial dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dinyatakan, salah satu larangan kampanye ialah menggunakan fasilitas pemerintah. Dalam Keppres No 37 Tahun 2012 tentang Perincian APBN 2013, total belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam belanja kementerian/lembaga sebesar Rp69,5 triliun. “Melihat dari karakteristiknya, belanja bansos memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh para menteri yang menjadi caleg,” kata anggota Bawaslu Daniel Zuchron, kemarin. Bawaslu mencatat ada beberapa modus yang sering terjadi dalam penyelewengan bansos. Di antaranya bansos dilakukan pada saat sering muncul atribut partai tertentu, bansos diberikan kepada basis pendukung partai tertentu, dan acara serah terima bansos bersamaan dengan kegiatan partai. NIK bermasalah Daftar pemilih tetap (DPT) sejak dirilis KPU pada 4 November 2013 terus menurun. Jumlah pemilih pada DPT semula yang sebanyak 186.612.255 turun pada 23 Januari menjadi 185.813.540. Penurunan jumlah DPT tersebut dianggap wajar oleh KPU karena adanya rasionalisasi data pemilih. “Saya tegaskan, DPT akan terus disempurnakan sesuai batas waktunya, yakni H-14, pemilu kurang 14 hari,” tegas Ferry. Dia menyebutkan penurunan DPT terjadi karena rasionalisasi data pemilih, seperti meninggal. Selain itu, ada juga anggota masyarakat yang pindah domisili atau statusnya tidak jelas, termasuk anggota TNI/Polri yang pensiun. “Kita yakini pemilih dijamin hak konstitusionalnya tetap ada. Tapi kalau didapati data yang tidak memenuhi syarat, akan dicoret. Makanya, DPT pada 4 November menurun, itu karena rasionalisasi data pemilih,” imbuh Ferry. Selain menyampaikan penurunan jumlah DPT, Ferry juga menyampaikan penduduk tanpa nomor induk kependudukan (NIK) juga terus berkurang. Pada November 2013, terdapat 10,4 juta DPT tanpa NIK, sedangkan pada 4 Desember 2013 menjadi 3,3 juta. Terakhir pada 23 Januari menurun menjadi 2,1 juta. “Saya yakin saat ini juga terus berkurang karena KPU di daerah-daerah terus memasukkan data NIK untuk daftar DPT yang sudah di-support Kementerian Dalam Negeri,” ujar Ferry. (P-4) Bansos dilakukan pada saat sering muncul atribut partai tertentu dan acara serah terima bansos bersamaan dengan kegiatan partai. abdus@mediaindonesia.com Ikang Fauzi Dilaporkan ke Panwaslu ANTARA/SISWOWIDODO PENERTIBAN ALAT PERAGA: Petugas menurunkan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan di Madiun, Jawa Timur, kemarin. Semua baliho dan spanduk yang dipasang di pohon dan tiang listrik ditertibkan Satpol PP. CALON anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ikang Fauzi, diduga melakukan kampanye terselubung di daerah pemilihan (dapil) II Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin. Humas Panwaslu Kabupaten Bandung Hari Haryanto mengatakan dugaan pelanggaran kampanye Ikang, yang merupakan caleg dari dapil II Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu berdasarkan laporan dari Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Banjaran. “Persoalan ini (kampanye terselubung Ikang Fauzi di Kabupaten Bandung) masih kami dalami bersama Panwascam Banjaran. Pendalaman itu, berdasarkan hasil laporan dan pengembangan lanjutan,” ujar Haryanto. Karena itu, ia menambahkan belum bisa memberikan sanksi apa pun terhadap Ikang. “Soal itu (pemberian sanksi) masih masih menunggu bukti-bukti kebenarannya, di samping diplenokan selama tujuh hari setelah ditemukan dugaan tersebut. Jika memang terbukti adanya pelanggaran kampanye, tentunya harus diberikan sanksi sesuai ketentuan,” tandasnya. Diperoleh keterangan, suami artis sekaligus politikus Marissa Haque itu melakukan sosialisasi di tempat hajatan salah satu warga di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kegiatan rocker yang popular di era 80-an itu dianggap melanggar karena adanya ajakan memilih. Hari menyatakan laporan adanya dugaan pelanggaran oleh caleg yang melakukan kampanye diterima pihak Panwaslu Kabupaten Bandung, kemarin. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstrukasikan kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jawa Barat untuk tidak menggunakan fasilitas negara pada kampanye Pemilu 2014. “Fasilitas negara dipakai untuk kampanye adalah suatu pelanggaran pidana pemilu. Kalau ada mobil pelat merah dipakai kampanye, itu sudah pelanggaran pidana pemilu,” kata Heryawan. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun fasilitas negara dan atas nama serta dalih apa pun digunakan untuk kampanye. “Makanya, saya akan instruksikan larangan penggunaan fasilitas negara untuk itu,” cetus Heryawan. Ia menjelaskan, pada hakikatnya seorang PNS tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik dan kalaupun ada, tentunya itu merupakan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, lanjut Heryawan, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat surat edaran tentang instruksi pelarangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Pemilu 2014. “Saya yakin masyarakat Jabar sudah cerdas. Jabar masih cukup tinggi angka partisipasinya. Insya Allah kita sangat memahami dan sangat percaya masyarakat Jawa Barat pasti akan ikut pemilu dan tidak golput,” tandas Heryawan. (EM/Ant/P-4) Untuk mengantisipasi penyelewengan bansos, Bawaslu meminta data dan informasi tentang data alokasi bantuan sosial/tugas pembantuan 2012 dan 2013 serta rencana 2014 dari 10 kementerian. Mereka ialah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian ESDM, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Kehutanan. “Sampai dengan 10 Februari 2014, yang belum menyerahkan data/dokumen sebagaimana permintaan dua kali Bawaslu ialah Kementerian Kehutanan,” tandas Daniel. Sekretaris Jenderal Kemenhut Hadi Daryanto menyatakan di Kemenhut tahun ini tidak ada anggaran bansos. Namun, ada anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat desa hutan berbasis konservasi sebesar Rp50 miliar. (AT/P-4) Hartoyo, Tukang Sol Sepatu Jadi Caleg P ROFESI sebagai tukang sol sepatu tidak membuat ciut nyalinya menjadi calon anggota legislatif dan bersaing dengan tokoh-tokoh yang lebih ‘prestisius’. “Bagi saya, dipilih menjadi caleg oleh partai itu suatu amanah,” ujar Hartoyo Jabarudin, 40, caleg Partai Keadilan Sejahtera untuk DPRD Kota Denpasar dari daerah pemilihan Denpasar Timur, menjawab Media Indonesia, Selasa (11/2). Menurut Hartoyo, di PKS, bukanlah kader yang aktif mencalonkan diri menjadi caleg, melainkan partailah yang menunjuk dan mencalonkan kader sebagai caleg. Karena itu, urusan pendaftaran dirinya ke KPU juga dilakukan partainya. Dalam ‘perang’ memperebutkan kursi DPRD dengan calon-calon dari partai lain, Hartoyo yang sudah menjalani profesi sebagai tukang sol sepatu sejak 1999 mengaku minim modal finansial. “Saya hanya targetkan modal maksimal Rp1 juta hingga hari H coblosan,” ujar ayah dua anak itu. Untuk strategi meraup suara, Hartoyo menerapkan sejumlah jurus. Ia mencantumkan nama diri dan partainya di lembar bukti penerimaan order sepatu. Tulisan tambahan yang dicantumkan ialah ‘Sol Bergaransi Menuju DPRD Kota Denpasar Bergaransi’. “Sampai sekarang sudah seribu lembar lebih tersebar ke pelanggan,” ujar Hartoyo yang berasal dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Ia optimistis dikenal masyarakat sekitarnya karena setiap hari pelanggan atau yang orang yang datang memperbaiki sepatu, sandal, ataupun tas rata-rata berkisar 50 hingga 60 orang. Mengenai visi dan misi yang ditawarkan ke calon pemilih, Hartoyo tidaklah muluk-muluk. Dalam setiap tatap muka, pria yang pernah bekerja sebagai sopir bus pariwisata itu mengaku lebih mengedepankan keberagaman dan kerukunan antarwarga. “Untuk di Bali, khususnya Denpasar, saya lebih menekankan perlunya menjaga keberagaman dan kerukunan antarumat.” Idealisme yang ingin tetap Hartoyo pegang setidaknya ada tiga, yakni amanah, bersih, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketika ditanya tentang apa yang masih kurang dalam kebijakan program Pemerintah Kota Denpasar, Hartoyo menilai dalam pemberian bantuan, terutama untuk warga miskin, pelaksanaannya kadang-kadang masih belum merata. “Selain itu, biaya pendidikan perlu lebih diringankan, terutama bagi orang-orang miskin, apalagi yang belum punya rumah,” harapnya. (Ruta Suryana/P-4) MI/RUTA SURYANA CALEG PKS: Hartoyo Jabarudin menjahit sepatu di kiosnya di Depasar, Bali, Selasa (11/2). Hartoyo, 40, maju sebagai Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk DPRD Kota Denpasar dari daerah pemilihan Denpasar Timur.
POLITIK 6 KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 Uji Materi UU Narkotika Ditolak Konstitusi secara tegas mengatur bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. ADHI M DARYONO M MI/ROMMY PUJIANTO UJI UU NARKOTIKA DITOLAK: Pengunjung mengikuti sidang putusan pengujian Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Majelis hakim yang dipimpin Hamdan Zoelva menolak seluruh permohonan pengujian UU itu karena setiap orang harus sama di hadapan hukum. Judicial Review UU MK Dinilai Sarat Kepentingan PENGUJIAN Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi akan diputuskan MK, hari ini. Uji materi UU tersebut dinilai sarat dengan kepentingan para hakim konstitusi. “Dalam memeriksa perkara tersebut, MK memiliki konflik kepentingan dan seharusnya MK tidak bertindak jauh dengan mengabulkan permohonan tersebut,” kata pengamat hukum tata negara yang juga Direktur Ekskutif Constitutional & Electoral Reform Centre (Correct) Refly Harun di Jakarta, kemarin. Menurutnya, UU Nomor 14 Tahun 2014 tersebut berisi tiga hal penting yang dibutuhkan MK saat ini. Pertama, calon hakim konstitusi tidak berasal dari parpol, kecuali sudah berhenti sekurang-kurangnya 7 tahun. Kedua, seleksi hakim konstitusi melibatkan panel ahli independen sehingga diharapkan terpilih hakim konstitusi yang berintegritas, berkualitas, dan memiliki netralitas terhadap kelompok atau kekuatan politik. Ketiga, UU Nomor 4 Tahun 2014 juga mengamanatkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bersifat per- manen dengan sekretariat di Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi agar tidak terjadi penyimpangan sebagaimana dilakukan mantan Ketua MK Akil Mochtar. “Sama sekali tidak ada materi dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 tersebut yang dapat dinilai bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Refly. Senada dengan Refly, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon K Palma mengatakan MK seharusnya menolak gugatan para dosen dan advokat tersebut. “Ada asas nemo judex in causa sua yang menyatakan hakim tidak boleh menjadi hakim atas dirinya sendiri,” terang Alvon. Sementara itu, hakim konstitusi Harjono mengatakan setiap perkara di MK mempunyai karakteristik sendirisendiri sehingga ada yang cepat diputuskan dan ada yang perlu peroses panjang. “Setiap kasus kan punya karakterisktik sendiri. Kalau UU Pilpres itu lama karena banyak faktor yang menyebabkan lama. Kalau pendapat delapan hakim sudah ketemu, ya, diputuskan,” jelasnya. Menurutnya, uji materi UU No 4/2014 itu perlu segera diputuskan agar implementasinya, seperti pembentukan panel ahli, memiliki kepastian hukum. (AI/P-3) AHKAMAH Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 111 ayat 2, Pasal 112 ayat 1, dan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimohonkan pengguna narkoba Firman Ramang Putra. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Dalam pertimbangan yang dibacakan hakim konstitusi Patrialis Akbar, dinyatakan bahwa UUD 1945 telah melarang perlakuan berbeda terhadap setiap orang di hadapan hukum. Ketiga pasal yang dimohonkan itu-berdasarkan pertimbangan majelis hakim-konstitusional dan berlaku untuk semua warga negara. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menggunakan, atau menyalurkan narkotika, khususnya narkotika golongan I, akan terkena sanksi pidana seperti yang ditentukan Pasal 111 ayat 2 dan Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika,” jelas Patrialis. Dalam menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum pemohon Muhammad Yusuf Hasibuan menyatakan kecewa karena majelis hakim tidak memberikan gambaran yang jelas serta memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pengguna narkoba. “Selama ini yang terjadi ialah penumpukan kasus pengguna narkotika di LP, bukan pemiliknya, bukan bos-bos besarnya yang dipenjara,” kata Yusuf seusai persidangan. Menurutnya, esensi permohonan uji materi itu ialah meminta agar ada pembedaan antara pengguna dan pengedar (besar). “Kami berharap dengan pengujian undangundang ini, penanganan perkara narkotika ke depan akan lebih baik lagi,” ujarnya. Pemohon yang merupakan pengonsumsi narkoba jenis sabu itu merasa norma dalam pasal–pasal yang diujimaterikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Menurut pemohon, norma tersebut menyamaratakan peranan seseorang dengan pertanggungjawaban hukum tanpa ada pemisahan peranan masing-masing pada saat tertangkap sesuai sifat hukumnya. Pemohon merasa dirugikan karena awalnya menerima ajakan teman, yakni Muhammad Yanamar Azzam, untuk menyimpan 15 karung berisi 215 bungkus ganja seberat 214.600 gram. Dari kejadian tersebut, pemohon merasa dirugikan karena hanya dititipi. “Pemohon merasa tidak adil karena dihukum seolah-olah pemilik,” kata Muhammad. Firman Ramang dijatuhi hukuman maksimal dengan ketiga pasal tersebut. Pemilik usaha bengkel motor itu mengakui memiliki kebiasaan buruk mengomsumsi sabu. Impitan ekonomi membuatnya menerima ajakan Muhammad Yanamar untuk menyimpan 15 karung berisi 215 bungkus ganja seberat 214.600 gram itu. Informasi masyarakat Muhammad Yanamar Azzam bin Ismail dan Firman Ramang Putra bin Mudatsir divonis hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 10 Desember 2013. Pengungkapan kasus itu berawal saat Yusuf Halim, Elvin Ginting, dan Rahardi Sampurno yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa sekitar Jalan Kampung Mangga, Jakarta Utara, sering dijadikan tempat penyimpanan narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap Firman dan Muhammad. Dari hasil penggeledahan di kamar kontrakan milik Muhammad, ditemukan ganja seberat 214.600 gram. Menurut pengakuan Muhammad, daun ganja tersebut milik Bang Jul yang hingga kini masih buron. (P-3) adhi@mediaindonesia.com Vila yang Ditempati Corby Dijaga Ketat SCHAPELLE Leigh Corby telah menikmati pembebasan bersyarat sejak 10 Maret lalu. Kini, ratu mariyuana asal Australia itu sudah bisa menghirup udara bebas. Bahkan, saat ini Corby menempati sebuah vila supermewah di kawasan wisata Seminyak, Kuta, Bali. Vila Santosa yang kondisinya bak istana tersebut dijaga ketat aparat keamanan. Belum jelas apakah pengetatan keamanan tersebut dilakukan sejak Corby menempati vila tersebut atau memang sedari dulu sudah demikian. “Kelihatan sih, pemeriksaan kendaraan sampai orang yang keluar-masuk baru dilakukan tiga hari belakangan ini. Kalau sebelumnya, hanya diberi pas masuk, dicek sekadarnya,” ujar Karyana, buruh yang bekerja di samping vila itu, kemarin. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali Sunar Agus mengaku vila yang ditempati Corby itu memang sudah dikoordinasikan oleh pejabat terkait. “Dia kan (Corby) tidak mesti tinggal bersama kakaknya. Makanya, dia menempati Vila Sentosa. Di mana dia tinggal, itu tidak penting. Yang terpenting dia dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan dan kejari,” ujarnya. Menurut Agus, soal berapa biaya sewa vila dan uangnya dari mana, itu bukan kewenangan dirinya untuk mengomentari karena seluruhnya ditanggung Corby dan keluarganya. Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar I Ketut Artha mengatakan Corby dipastikan tetap tinggal di Bali hingga 2017. “Meskipun sudah mengantongi surat pembebasan bersayarat, Corby tidak seenaknya melenggang bebas. Dia tidak diizinkan keluar dari Bali, apalagi ke luar negeri,” tegasnya. Saat Corby akan keluar dari LP, kata dia, pihaknya sudah menjelaskan berbagai ketentuan itu kepada Corby, di antaranya tidak boleh keluar dari Bali apalagi ke luar negeri, serta tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. “Bahkan, kita sudah menyampaikan bahwa aktivitasnya selama di Bali akan terus dipantau,” ungkap Artha. Artha menjelaskan Corby menyatakan bersedia mematuhi semua ketentuan tersebut. “Saat itu, pengarahan dilakukan secara ringan dan cepat karena Corby tampak gelisah karena dikerumuni wartawan yang berada di luar gedung balai pemasyarakatan. Meskinya pengarahan itu banyak, tapi situasi tidak memungkinkan. Dia tidak tenang, percuma juga memberi pengarahan dengan kondisi seperti ini. Saya sudah tugaskan petugas untuk melakukan pengarahan di lain hari,” tuturnya. (OL/P-3) MI/RAMDANII KUNJUNGAN DUBES AS: Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) bertukar cenderamata dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake seusai berdialog di Jakarta, kemarin. Blake mengapresiasi langkah Muhammadiyah yang telah memperjuangkan nilainilai toleransi dan antikekerasan.
OPINI KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 hewan tersebut dilaporkan mengalami gejala kerusakan organ liver dan ginjal. Impor produk kedelai dari luar negeri yang berpotensi transgenik jelas mengkhawatirkan dari sisi konsumen. Kita, sebagai konsumen, merasa khawatir akan dampak buruk bila memakan produk makanan yang berbahan transgenik. Membengkaknya biaya kesehatan yang harus ditanggung konsumen sudah berada di depan mata, bila konsumen tersebut memakan produk transgenik. Sebaliknya, bagi produsen produk transgenik, keuntungan dagang sudah berada di tangan. Keuntungan produsen tanaman transgenik itu terlihat dari pertambahan luas lahan pertanian transgenik mer e k a d a r i tahun ke ta- Kedelai Impor dan Produk Transgenik Firdaus Cahyadi Knowledge Manager for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia M UNDURNYA Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mendapat sorotan banyak pihak. Karena hampir bersamaan dengan mundurnya Gita, muncul kasus impor beras dari Vietnam. Di samping kasus beras impor itu, di waktu yang hampir bersamaan juga pemerintah mengimpor kedelai. Namun, impor kedelai itu hampir luput dari sorotan media. Akhir Januari 2014, seperti ditulis di sebuah media massa yang terbit di Jakarta, sebanyak 108,5 ton kedelai asal Amerika Serikat (AS) telah tiba di Indonesia. Untuk kesekian kalinya, negeri ini menjadi importir produk kedelai dari berbagai negara, salah satunya AS. Bahkan menurut Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), target impor kedelai untuk 2014 sebesar 30 ribu ton. Terkait besarnya impor kedelai, pertanyaannya kemudian ialah apakah kedelai impor itu tidak termasuk produk transgenik atau rekayasa genetik? Hasil uji Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai produk kedelai di negeri ini pada 2001, 2002, 2005 menunjukkan bahwa beberapa produk turunan kedelai di Indonesia terkontaminasi bahan transgenik. Dalam buku Seeds of Deception dan Genetik Roulette disebutkan bahwa alergi terhadap kedelai telah meningkat setelah pengenalan cara menanam dengan metode GMO (genetically modified organism) atau kedelai transgenik. Pemicu kanker Sementara itu, AS ialah negara yang terus mengembangkan pertanian melalui teknologi transgenik dengan tujuan meningkatkan hasil produksi. Setiap tahun lahan pertanian transgenik semakin luas. Ironisnya, di negeri asalnya, produk kedelai transgenik itu digunakan untuk pakan ternak, bioetanol, dan tinta. Namun, di Indonesia kedelai transgenik itu justru untuk bahan makanan manusia. Yang lebih memprihatinkan, dampak buruk produk transgenik bukan hanya menyebabkan alergi. Seperti ditulis di fact sheet tentang produk transgenik di laman www. desasejahtera.org, disebutkan bahwa Dr Arpad Pusztai, peneliti Rusia, menemukan adanya hubungan antara produk pangan transgenik dan penyakit kanker, berdasarkan percobaan yang dilakukan melalui tikus yang diberi kentang transgenik. Penelitian tersebut dipakai oleh Greenpeace pada 2007 untuk melawan kebijakan pemerintah Inggris yang menerbitkan izin impor kentang transgenik. Peneliti Prancis, Dr Gilles Eric Seralini dari University of Caen, meneliti mengenai hewan percobaan yang diberi tiga tipe jagung hasil modifikasi genetik. Hasilnya, Berkaca pada Kasus Corby Romli Atmasasmita Guru Besar (Em) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran S EBENARNYA masih banyak kasus ‘Corby’ lain yang tidak diketahui umum seperti terpidana narkoba yang warga negara Prancis. Dia juga dihukum seumur hidup, tetapi memperoleh pembebasan bersyarat ala Corby. Pemerintah telah tegas menetapkan kebijakan penegakan hukum zero tolerance terhadap kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Tentu kita mengapresiasi kebijakan hukum tersebut. Meski demikian, ketika ketiga kejahatan musuh bangsa berkaitan dengan pelaku yang warga negara asing (WNA), di sinilah konsistensi pemerintah diuji. Apakah sikap dan PARTISIPASI OPINI 7 kebijakan hukum serta penegakan hukum yang telah diberlakukan sama terhadap semua pelakunya, tidak terkecuali pelakunya WNA. Sejarah diplomasi penegakan hukum sejak pelarian terpidana mantan peting gi Nazi sampai pada proses ekstradisi mantan presiden Nigeria, Cile, dan PM Thailand Thaksin Shinawatra, telah terbukti bahwa proses ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana selalu berkelindan dengan kepentingan politik kedua negara yang bekerja sama. Langkah ini lazim berlaku di dalam dunia diplomasi antarnegara, dan bukan sesuatu yang aneh atau luar biasa. Kita pernah alami keberadaan pengaruh kepentingan politis ketika pemerintah mengajukan permohonan ekstradisi Hendra Rahardja, buron Kejaksaan Agung lebih dari 5 (lima) tahun. Hendra tidak pernah kembali sampai meninggal dunia di Australia kecuali asetnya yang tidak seberapa. Selain Hendra, masih ada yang menjadi buron karena mengemplang BLBI sampai kini sebagian besar raib, tidak tentu domisilinya dan tidak dapat dipulangkan ke Indonesia, tidak terkecuali yang mukim di Singapura, Hong Kong, dan Swiss. Luar biasa Jika baru-baru ini hakim federal Australia mengabulkan permintaan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia dan diperkuat ke- terangan Kementerian Luar Negeri Australia, sungguh luar biasa. Sebab, sekalipun kedua negara telah terikat pada perjanjian ekstradisi dan MLA, lazimnya peme- Masalah itu sudah pasti berdampak dan ada salah satu kepentingan harus ‘diabaikan’, apakah kepentingan nasional atau kerja sama bilateral atau internasional. rintah Australia sulit untuk kooperatif dengan pemerintah Indonesia dalam hal buron korupsi dan perbankan sekalipun telah lebih dari 5 tahun buron. Terlebih hal itu bertepatan menjelang dikeluarkannya kebijakan hukum pemberian bebas bersyarat terhadap Corby. Dalam dunia diplomasi khusus penegakan hukum diibaratkan no free for lunch. Atau paling tidak sekurangkurangya ada janji berdasarkan prinsip resiprositas dari negara peminta (requesting state) dalam hal ini Indonesia kepada negara diminta (requested state), Australia. Ketika kebijakan pemerintah menempatkan tiga jenis kejahatan sebagai musuh bangsa Indonesia, tentu harus telah dipertimbangkan faktor politis dalam kerja sama internasional penegakan hukum pidana. Mengapa? Hal itu disebabkan karakter hukum pidana dan karakter hukum internasional telah berbeda sejak awal, yaitu hukum pidana bercirikan pasti, jelas, dan tegas, sedangkan hukum internasional--dalam kerja sama antarnegara--bertolak pada kepentingan negara (nasional) yang menganut prinsip hun. Data dari Freedonia yang dikutip dalam The Economist, Desember 2002, menyebutkan bahwa pada 1996 total area di dunia yang ditanami tanaman pangan transgenik hanya berkisar 5 juta hektare. Namun, pada 2006 telah melonjak menjadi 184 juta hektare. Tidak didukung kebijakan Peningkatan juga terjadi pada bisnis bibit tanaman transgenik. Penjualan bibit kedelai transgenik di dunia pada 2006 telah mencapai US$1.550 juta. Padahal, pada 1996, penjualan bibit kedelai transgenik hanya berkisar US$11 juta. Hal yang sama juga terjadi pada penjualan bibit jagung transgenik. Luasan tanah yang ditanami tanaman transgenik pun terus meningkat. Menurut International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) 2011, jumlah lahan yang menggunakan tanaman transgenik sebesar 1 miliar hektare (ha) di seluruh dunia. Jumlah lahan tersebut meningkat 100% dari 2005 yang hanya 500 juta ha dan dicapai dalam waktu 15 tahun sejak kemunculan komersialisasi pertama kali 1996. Besarnya gurita bisnis produk transgenik itu telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar bagi produkproduk tersebut. Laporan United States Department of Agriculture (USDA) menyebutkan nilai ekspor produk t ra n s g e n i k A merika ke Indonesia pada 2004 mencapai US$600 juta. Produk transgenik itu terdiri atas kedelai, jagung, dan kapas. Para perajin tempe dan tahu sebenarnya tidak memerlukan impor kedelai, apalagi kedelai transgenik. Kepentingan mereka ialah bagaimana men- pacta sunt servanda (iktikad baik) dan lebih mengutamakan pertemuan pemikiran (meeting of mind) dan kepentingan (mutual of interest) dua negara atau lebih dalam satu isu tertentu. Ada yang diabaikan Dalam aplikasinya, tidak jauh berbeda dan memerlukan ketegasan sikap serta konsistensi pada kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di satu sisi, dan di sisi lain diperlukan kepiawaian diplomasi untuk bernegosiasi serta tidak harus apriori berpegang teguh pada kebijakan awal. Di sinilah letak akar masalah pro dan kontra kasus pembebasan bersyarat Corby. Masalah itu sudah pasti berdampak dan ada salah satu kepentingan harus ‘diabaikan’, apakah kepentingan nasional atau kerja sama bilateral atau internasional. Dalam kasus bebas bersyarat Corby, tampaknya ada dapatkan bahan baku kedelai yang terjangkau. Bahan baku kedelai tentu saja tidak harus didatangkan dari impor. Bila pemerintah memberikan insentif kepada petani dalam negeri, tentu kita tidak perlu impor kedelai lagi, terutama kedelai transgenik. Pemerintah selalu berdalih bahwa impor kedelai adalah langkah jangka pendek. Rencana jangka panjangnya tetap memberdayakan petani kedelai dalam negeri. Benarkah pernyataan itu atau hanya retorika politik belaka? Yang jelas, impor kedelai bukan terjadi pada tahun-tahun ini saja. Artinya, selama ini pemerintah belum memiliki kebijakan yang berpihak pada petani kedelai sehingga proyek impor kedelai hampir selalu berluang setiap tahunnya. Tidak optimalnya keberpihakan pemerintah kepada petani tampak dari makin menyusutnya lahan pertanian dan sebaliknya meningkatnya jumlah petani guram atau petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 ha. Menurut dosen ekonomi Universitas Brawijaya Malang Ahmad Erani, jika pada 1980-an kepemilikan lahan pertanian di Jawa rata-rata kurang dari 0,5 ha, pada 2009 kepemilikan lahan pertanian itu rata-rata tinggal 0,25 ha saja. Meningkatnya jumlah petani guram diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa jumlah petani guram dalam kurun 1993-2003 meningkat rata– rata sebesar 2,6% per tahun. Di Pulau Jawa, jumlah petani guram mencapai 75% dari seluruh total rumah tangga petani. Mungkin dalam jangka pendek Indonesia harus tetap menjadi importir kedelai seraya menunggu datangnya pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 yang lebih berpihak kepada petani, termasuk petani kedelai. Namun, dari sisi kesehatan konsumen, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kedelai yang diimpor itu tidak terkontaminasi produk transgenik. Bagaimanapun juga pemerintah harus tetap bertanggung jawab melindungi keselamatan warganya dari bahaya produk transgenik. dua kemungkinan yang ‘diabaikan’, yaitu pertama memang kepentingan (hukum) nasional telah ‘diabaikan’ dan kepentingan kerja sama bilateral telah didahulukan. Atau mungkin kedua negara setuju pada prinsip resiprositas; pemulangan Adrian Kiki Ariawan berbalas dengan bebas bersyarat Corby. Apakah pemerintah Indonesia keliru atau dapat dipersalahkan? Jawabannya tidak! Hal itu disebabkan pakem diplomasi hukum internasional yang membenarkan keputusan pembebasan bersyarat Corby tentu dengan didahului oleh prasarayat prinsip resiprositas sebagaimana diuraikan awal tulisan ini. Hanya saja pemerintah harus terbuka kepada publik bahwa dokumen lengkap untuk bebas bersyarat Corby telah sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai tata cara pembebasan yang tidak berbeda terhadap terpidana lainnya. Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM Head of Metrotvnews.com: Asep Setiawan Assistant to Head: Jemmy Bagota News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Dendi Suharyana, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andhini, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Satwika, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/ Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) email: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
MEGAPOLITAN 8 KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 DEPOK PEMPROV DKI Memacu Kerja tanpa Seremoni Polisi Sita 50 Motor Curian POLISI Depok menggeledah tiga gudang penyimpanan sepeda motor curian. Sedikitnya 50 sepeda motor dan sparepart yang telah dipereteli disita. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap dua tersangka, berinisial D dan M. Tersangka D dan M merupakan pemilik gudang penyimpanan motor curian sekaligus otak pelaku pencurian kendaraan roda dua. Tiga gudang yang digeledah aparat kepolisian, itu terletak di Kampung Baru RT 004 RW 05, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jalan Citayam Baru, Desa Raga Jaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor dan satunya lagi gudang terletak di Kampung Baru RT 003 RW 03, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. “Penggerebekan dilakukan menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menyebutkan tempat itu sering digunakan untuk menyimpan kendaraan roda dua,” ujar Kapolsek Limo Komisaris Sujanto, kemarin. Sebelumnya, lanjut Sujanto, pihaknya telah banyak menerima laporan kehilangan sepeda motor. Salah satu pelapornya ialah Yakobus Fandi Radi. Yakobus melaporkan motor Yamaha Byson B 6709 ZCL, Senin (10/2) dicuri saat di parkir di teras rumahnya, di Jalan Tiga Putra No 49 RT 003 RW 11, Kelurahan Maruyung, Kecamatan Limo, Depok. Dari laporan itu, Polsek Limo pun menerjunkan tim khusus untuk menyelidik kasus itu. Diketahui bahwa pelaku pencurian dan barang bukti itu ada di Sasak Panjang, Bogor. “Anggota kami langsung mengintai pada tiga lokasi. Alhasil, ditemukan puluhan unit sepeda motor dari berbagai merek yang telah dibongkar suku cadangnya. Dua pemilik gudang kami tangkap,” katanya. Selanjutnya, dua tersangka berikut puluhan sepeda motor diangkut ke Polsek Limo. “Barang bukti itu telah kami amankan di Gudang Polsek Limo. Sedangkan, dua pelaku pencurian ditahan,” ujarnya. (KG/J-2) LINTAS BERITA Hakim Larang Wartawan Liput Sidang G UBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo mengharapkan 26 pejabat eselon II di jajaran Pemprov DKI yang kemarin dilantiknya mampu bekerja serius. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan tidak membutuhkan pejabat yang hanya mengejar kegiatan seremonial belaka. “Jangan lapor ke saya sudah beres Pak. Sudah bagus Pak, atau menyajikan sebuah acara seremonial yang baik. Tapi mohon maaf kalau hal-hal itu dilakukan tanpa diiringi kinerja yang baik, tidak mengikuti apa yang diinginkan masyarakat, Anda akan ditinggal kereta,” ujar gubernur yang kerap disapa Jokowi itu. Pejabat yang tidak serius, lanjut Jokowi, akan mudah diketahui olehnya. Pasalnya, Jokowi mengklaim selalu terjun ke lapangan mengawasi kinerja anak buahnya. Ia pun mengatakan akan melakukan tindakan tegas karena ia ingin membangun sebuah nilai dan budaya kerja yang baik di DKI Jakarta. Karena itu, sistem kinerja dan birokrasi yang baik harus dibangun dengan optimal. Bagi pejabat yang tidak menjalankan perintah dan instruksinya akan dicatat rekam jejaknya pada buku catatan evaluasi kinerja pejabat. “Kalau saya kasih perintah, saya pasti akan ikuti prosesnya. Jangan sampai “Jangan lapor sudah baik dan menyajikan acara seremonial kalau dilakukan tanpa diiringi kinerja yang baik, tidak mengikuti apa yang diinginkan masyarakat. Anda akan ditinggal kereta.” satu rel kereta yang selama ini dijalankannya, karena pengabdian mereka ditunggu masyarakat yang menginginkan Jakarta berubah. “Dengan pelantikan ini, saya harap kita semua berada di rel kereta yang selama ini saya sampaikan. Kita ini ditunggu masyarakat yang ingin Jakarta berubah,” tegasnya. Tim Gubernur bapak dan ibu tidak mengerjakan perintah saya. Kalau tidak dilaksanakan, akan saya catat. Pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti juga akan masuk catatan saya,” ungkapnya. Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik itu berada dalam Selain melantik eselon II menjadi pejabat, Jokowi juga menunjuk tujuh mantan kepala dinas untuk masuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2). Mereka adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, mantan Ke- pala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, mantan Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sugiyanta, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Ipih Ruyani, mantan Kepala Dinas Sosial Kian Kelana, dan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Zainal Musappa. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Fatahillah, pun tidak luput dirotasi Jokowi. Fatahillah kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun tampuk kepemimpinan di wilayah Jakarta Barat untuk sementara dipegang wakilnya. (Ssr/J-1) JAKARTA PUSAT JI Expo Gelar Festival Cap Go Meh MI/ATET DWI PRAMADIA SALAT BERJEMAAH: Polisi salat zuhur berjemaah di sela-sela pengamanan unjuk rasa buruh di Bundaran HI, Jakarta, kemarin. Sebanyak 8.417 polisi diturunkan guna mengamankan unjuk rasa. PT Jakarta International Expo (JI Expo) mengadakan acara rutin tahunan, yaitu Cap Go Meh Food and Festival. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Jumat, 31 Januari 2014. JI Expo selaku penyelenggara mempersiapkan Cap Go Meh Food and Festival selama lima hari, 12-16 Februari 2014, di Gambir Expo, JI Expo, Kemayoran, Jakarta. Cap Go Meh Food and Festival 2014 pada dasarnya tidak hanya terbatas ditujukan bagi masyarakat Tionghoa. Sebagai kegiatan budaya, Cap Go Meh Food and Festival dapat dinikmati seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Pasalnya, pada acara tersebut pengunjung dapat menyaksikan berbagai atraksi kebudayaan Tionghoa, festival kuliner, hiburan, dan acara menarik lainnya. Rangkaian acara mulai dari atraksi barongsai, pertunjukan liong, akrobat mangkok dan pedang, peking sai, kembang api, atraksi lok thung yang didatangkan langsung dari Singkawang, hingga atraksi layang-layang dapat dinikmati pengunjung. (RO/J-2) PERSIDANGAN kasus pencucian uang dengan terdakwa warga negara Australia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya terbuka untuk umum. Namun, persidangan malah dilakukan tertutup. Wartawan pun dilarang meliput. Hakim Achmad Dimyati saat persidangan melarang wartawan mengikuti persidangan Patrick Moris Alexander atas kasus pencucian uang senilai Rp17 miliar. Menurutnya, keberadaan wartawan dapat menggangu konsentrasi hakim yang tengah bersidang. “Kalian yang di sebelah sana siapa, sudah izin humas untuk meliput?” tegurnya. Sidang WN Australia itu dipimpin hakim Lendriaty Jeanilis dengan dua hakim anggota. Meski demikian, sidang tetap dilanjutkan dan wartawan tetap meliput. Sidang belum menjatuhkan hukuman apa pun terhadap terdakwa. Sebelumnya terdakwa disidang sejak Agustus 2013 di PN Jaksel. Terdakwa selaku Direktur PT Charm Hill Investmen dan Direktur PT Bengkulu Coal Limited diduga memiliki perusahaan fiktif dan dituding melakukan pencucian uang senilai US$1,4 juta terkait bisnis batu bara. (*/J-2) Karyawan Klinik Tewas akibat Gas Beracun PENYIDIK Polres Kota Bekasi yang menangani kasus kematian lima karyawan Klinik Sapta Mitra mendapatkan bukti bahwa seluruh korban tewas karena menghirup gas karbon monoksida (CO) dalam jumlah besar. Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto kepada wartawan, kemarin. “Mereka tidur dengan nyenyak, tetapi pada prosesnya menghirup karbon monoksida,” katanya. Adanya gas beracun itu, lanjut dia, diketahui setelah penyidik memeriksa dan menguji genset yang ada di klinik ke Puslabfor Mabes Polri. “Pengujian dilakukan 10 menit di dalam ruangan tertutup. Saat diukur, sudah ada gas CO sebanyak 50 cbm di ruang itu. Jumlah itu sudah berada di atas ambang batas, apalagi sampai berjam-jam,” katanya. Penyidik tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Seperti diberitakan, listrik klinik padam pukul 01.00 WIB. Teknisi menyalakan genset. Saat menyala, genset mengeluarkan CO yang meracuni para korban. Lima dari sembilan karyawan klinik di Jl Pondok Timur Nomor 8E, Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, itu ditemukan tewas, Selasa (11/2) pagi. Korban tewas ialah dr Friska, 26, Desi Purwono, 21, Ani Dwi Pastiwi, 23, M Zamroni, 19, dan Slamet Afriana, 21. Empat orang lainnya, Santi Siwi, 20, Hendra Rukwanto, 18, Ifa Riana Dewi, 20, dan Siti Nurjanah, 21, kritis. (GG/J-2) Meraup Untung dari Mawar di Hari Kasih Sayang M ENJELANG 14 Februari sebagian orang menyiapkan diri untuk memperingati Hari Kasih Sayang atau Valentine dengan menyediakan hadiah bagi orang yang disayangi. Banyak jenis hadiah yang biasa diberikan pada hari itu, dari tiket konser, boneka, cokelat hingga bunga. Banyaknya orang memilih bunga sebagai hadiah membuat para pedagang bunga di Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta Barat, ketiban rezeki, karena tingginya permintaan. Tidak mengherankan bila pasar yang menjual aneka bunga seperti mawar, krisan, aster, pikok, dan anggrek di lahan seluas 1,4 hektare itu menjelang 14 Februari didominasi oleh bunga mawar, terutama mawar merah. Sebab, pada saat itu mawar merah menjadi primadona, lantaran yang paling banyak diminati pembeli. Salah seorang penjual bunga mawar, Aan, 29, mengatakan lonjakan permintaan bunga mawar terjadi mulai 12 hingga 14 Februari setiap tahun. Oleh karena itu, pada Senin (10/2) lalu sedikitnya 100 ribu tangkai mawar merah masuk ke pasar tersebut. Mawar sebanyak itu kemudian dipisahkan dalam ikatanikatan terdiri dari 20 tangkai dan diselimuti kertas. Karena banyak peminatnya, harga bunga itu pun melambung menjadi tiga kali lipat. Bila pada hari biasa seikat mawar berisi 20 tangkai hanya dijual Rp30 ribu, menjelang 14 Februari penjual mematok harga Rp80 ribu hingga Rp90 ribu. Meski harga yang ditawarkan tinggi, bunga-bunga itu tetap saja laris manis. ANTARA/DHONI SETIAWAN BUNGA VALENTINE: Pedagang menata bunga mawar di Pasar Kembang Rawa Belong, Jakarta, beberapa waktu lalu. Jelang Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day), boneka dan bunga mawar diburu warga Menurut Aan, tingginya harga jual mawar tentu saja melipatgandakan keuntungan para pedagang. Selama tiga hari sejak menjelang samnpai Hari Valentine, ia mengaku bisa mengantongi keuntungan hingga Rp80 juta. Padahal, untung yang ia dapat di hari lainnya hanya Rp25 juta per bulan. “Mulai tanggal 12 (Februari) malam sampai 14 pagi pasar dipadati pengunjung. Semuanya cari bunga untuk konsumsi pribadi atau dijual lagi,” ujar pemilik tiga toko bunga mawar itu, Senin (10/2) lalu. Selain bunga tangkai, bunga dalam bentuk bouquet juga laku keras di hari itu. Setiap bouquet bunga lokal dijual dengan harga Rp250 ribu-Rp300 ribu, sedangkan bunga impor dengan ragam warna yang lebih banyak mencapai Rp500 ribu-Rp600 ribu. Satu bouquet berisi 20 tangkai bunga dengan warna apa pun sesuai pesanan. Pengunjung Pasar Bunga Rawa Belong bukan hanya pembeli untuk konsumsi pribadi, melainkan para pedagang dari wilayah Jabotabek yang akan menjual kembali bunga-bunga tersebut di toko mereka. Seperti halnya Ricky, saat itu ia datang ke Rawa Belong untuk membeli mawar merah yang akan dijualnya kembali di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur. “Saya cari bunga mawar merah sama pink untuk Valentine,” katanya. Bahkan, menjelang Hari Valentine pasar itu bukan hanya dibanjiri pembeli, melainkan juga dipenuhi pedagang dadakan yang ingin ikut meraih untung dari cantik dan harumnya mawar di Hari Kasih Sayang. (*/J-4)
kamis, 13 februari 2014 transportasi 9 Empat Perusak Bus Kota Ditahan Sejumlah sopir angkot merusak bus kota terintegrasi bus Trans-Jakarta karena merasa penumpang mereka direbut. Padahal angkot seharusnya beroperasi di permukiman. Thomas Harming Suwarta K EPOLISIAN Sektor Me­ tro Penjaringan, Jakarta Utara, menahan empat sopir angkot Koperasi Wa­ hana Kalpika (KWK) yang menjadi tersangka kasus perusakan tiga bus kota terintergrasi bus Trans-Jakarta (BKTB) pada Senin (11/2). Adapun 26 sopir lainnya dipulangkan. “Dari hasil penyelidikan terhadap 30 orang, ditetapkan empat orang tersangka. Mereka yang melakukan perusakan,” kata Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Ajun Komisaris Besar Suyudi AS di Kan­ tor Polsek Penjaringan, kemarin. Mereka ialah DH, TY, UD, dan JR yang merupakan sopir angkot B-01 jusuran Grogol-Muara Angke dan U-11 rute Muara Baru-Muara Angke. Menurutnya, para sopir angkot me­ lakukan perusakan karena tidak suka terhadap program BKTB yang mereka nilai merugikan. Sebelum peristiwa, ujarnya, para sopir sedang dalam perjalanan pulang menuju Muara Karang dari Balai Kota DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan seusai menyam­ paikan aspirasi atas beroperasinya BKTB di jalur yang dilalui angkot. Namun, saat melintas di Gedong Panjang, mereka bertemu dengan BKTB. “Mungkin karena kesal melihat BKTB, mereka langsung merusak bus kota tersebut dengan menggunakan batu,” tukas Suyudi. Dalam kasus tersebut polisi me­ nyita barang bukti berupa batu dan pecahan kaca bus. Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Perusakan terhadap Barang dengan ancaman hukuman penjara lebih dari lima tahun. Adapun ketiga bus rute Pantai Indah Kapuk-Monas yang dirusak bernomor polisi B 7660 IV, B 7736 IV, dan B 7870 IV. Mogok beroperasi Sementara itu, sejumlah sopir angkot B-01 dan U-11, kemarin, mogok beroperasi sebagai protes atas beroperasinya BKTB sekaligus bentuk solidaritas terhadap penahanan empat rekan mereka. Pokel, 40, salah seorang sopir ang­ mi/rommy pujianto TOLAK BKTB: Ratusan sopir angkot Koperasi Wahana Kalpika (KWK) jurusan Grogol-Muara Angke berunjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/2). Aksi para sopir itu menolak pengoperasian bus kota terintegrasi bus Trans-Jakarta (BKTB) dianggap telah menurunkan pendapatan sopir angkot. kot KWK B-01 di terminal bayang­ n a Muara Karang, mengatakan ia dan sopir lainnya akan terus mogok sampai keempat teman mereka yang ditahan oleh aparat Polsek Penjaringan dibebaskan. Ia menya­ takan tidak keberatan bila selama mogok tidak memperoleh peng­ hasilan. “Demi teman, kita rela,” ujarnya. Berbeda dengan Pokel, Ketua Pengemudi B-01 Ajay Sujay, 49, menyatakan aksi mogok hanya berlangsung dua hari, atau hingga hari ini. “Namanya aksi solidaritas, ada batasnya. Bisa sehari-dua hari. Kalau lebih, nanti kita makan apa?” ujarnya. Ia menambahkan, peng­ urus KWK dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sedang mela­ kukan pertemuan untuk menyele­ saikan masalah itu. Atas keberatan para sopir angkot, Gubernur Joko Widodo berjanji akan menemui mereka. “Saya akan ke lokasi mereka, baik di Angke atau di Pluit. Kita tahu tempat mereka di mana,” kata Jokowi di Kuningan, Jakarta Selatan. Perusakan BKTB membuat Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berang. Menurutnya, sopir angkot tidak bisa melarang pengoperasian BKTB dengan alasan penumpang mereka direbut. ”Siapa yang mau naik angkot, karena ken­ daraannya nggak jelas, kebersihan nggak jelas, keamanan nggak jelas. Yang bawanya juga ada sopir tem­ bak,” ujarnya di Balai Kota DKI. Menurut Ahok, bila keberatan, mereka dipersilakan untuk me­ nyampaikan aspirasi. Namun, jika mereka makin beringas, aparat bakal diminta bertindak tegas. Ahok bahkan menuding jalur angkot yang sudah beroperasi tahunan tersebut menyalahi peraturan terkait dengan operasional karena seharusnya angkutan itu hanya beroperasi di lingkungan permukiman dan bukan di jalan utama. Menurutnya, pemerintah sebetul­ nya sudah membuka kesempatan kepada para sopir angkot untuk melamar sebagai sopir BKTB. Akan tetapi, jika ugal-ugalan, mereka ti­ dak akan diterima. (*/J-4) thomas@mediaindonesia.com Bus Baru tapi Rusak Diinvestigasi DINAS Perhubungan DKI Jakarta mengakui ada komponen bus TransJakarta dan bus kota terintegrasi bus Trans-Jakarta (BKTB) yang rusak, padahal baru dibeli dari China. De­ ngan demikian, Inspektorat Provinsi DKI, mungkin akan melakukan investigasi. Kepala Inspektorat Provinsi (In­ prov) DKI Franky Mangatas Pan­ jaitan di Balai Kota DKI, kemarin, mengatakan pengakuan adanya bus berkarat dan rusak terungkap da­ lam pemeriksaan sejumlah pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI sejak Senin (11/2). Namun, ia meno­ lak menjelaskan hasil pemeriksaan yang akan dilaporkan kepada Gu­ bernur Joko Widodo (Jokowi) secara terperinci. “Yang pasti, pihak dishub meng­ akui kenyataan ada komponenkomponen bus gandeng dan BKTB yang berkarat. Kami sudah susun laporannya. Nanti kami akan se­ rahkan kepada Pak Gubernur,” ujar Franky. Franky menambahkan, pemerik­ saan kasus impor bus dalam kondisi rusak itu dilakukan dengan meminta keterangan dari sejumlah pejabat D ­ ishub DKI untuk mempertanya­ kan siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan barang tersebut. Pertanyaan yang dajukan antara lain mengenai prosedur operasio­ nal standar (SOP) pengadaan bus, penanggung jawab pengadaan bus, dan panitia lelang. Meski keputusan atas kasus itu ada di tangan Gubernur DKI, ujarnya, ia akan terus mendalaminya untuk mencari hukum sebab dan akibat secara mendetail sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur dalam menentukan lang­ kah selanjutnya. “Bisa saja dari pemeriksaan bergeser ke tindakan investigasi atau pendalaman kasus secara mendetail dan menyeluruh,” tuturnya. Lima dari 90 bus Trans-Jakarta dan 10 dari 18 BKTB ditemukan rusak di sejumlah komponennya. Kerusakan itu antara lain kom­ ponen berkarat, berjamur, dan be­ erapa instalasi tidak dibaut. b Bah­ an, ada bus yang tidak ada tali k kipas mesinnya. Hal itu menimbul­ kan kecurigaan bus impor tersebut produk rekondisi. (Ssr/J-4) Warga Tangsel bakal Nikmati Angkutan Gratis SEBANYAK 10 bus Trans-Anggrek ta­ hun ini bakal melayani warga Kota Tangerang Selatan, Banten, secara gratis. Bus milik pemerintah kota itu direncanakan melayani delapan rute yang terintegrasi dengan sejum­ lah stasiun kereta api. Kendati melayani masyarakat secara gratis, bus berkapasitas 34 tempat duduk tersebut nantinya tetap memperhatikan kenyamanan penumpang, dengan dilengkapi fasilitas pendingin udara. Kepala Bidang Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan, Komu­ nikasi dan Informatika (Dishub­ kominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Wijaya Kusumah, menga­ takan fasilitan bus gratis disediakan dengan maksud untuk meningkat­ kan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga agar masyarakat, terutama warga Tangsel, mau ber­ alih ke angkutan umum guna me­ ngurangi kemacetan lalu lintas akibat penggunaan kendaraan pri­ badi. “Bus diperuntukkan bagi ma­ syarakat umum. Tidak cuma anak sekolah. Warga yang hendak pergi ke kantor maupun beraktivitas apa pun boleh naik bus Trans- Anggrek tanpa ongkos,” papar Wijaya. Ia menyebutkan, biaya operasio­ nal bus tersebut diambil dari APBD 2014 sebesar Rp10 miliar. Anggaran itu untuk sementara akan digunakan untuk membiayai operasional lima armada yang telah memperoleh izin operasional dari 10 armada yang diusulkan beberapa waktu lalu. Menurut Wijaya, dana operasional itu meliputi biaya perawatan, suku cadang, hingga honor sopir dan kernet bus. Terkait dengan rencana peng­ Biaya operasional bus Rp10 miliar diambil dari APBD 2014, meliputi biaya perawatan, suku cadang, honor sopir dan kernet. operasian bus gratis untuk memi­ nimalisasi kemacetan lalu lintas, pengamat kebijakan publik dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin pesimistis pengguna ken­ daraan pribadi mau beralih ke ang­ kutan itu. “Belum tentu (pengguna kendaraan pribadi mau mengguna­ kan angkutan umum),” ujarnya. Menurutnya, bila angkutan massal digratiskan, kualitas pelayanannya dikhawatirkan turun. Padahal, yang dibutuhkan publik selama ini adalah kenyamanan dan bukan sisi ekono­ mis. Oleh karena itu, untuk mengam­ bil kebijakan layanan gratis harus dilakukan hati-hati, jangan sampai layanan lain menjadi korban. “Kalau (angkutan umum gratis) nyaman, mereka (pengguna kendaraan pri­ badi) akan pindah. Tapi kalau me­ reka merasa mampu (memfasilitasi diri), pasti enggan pakai kendaraan umum. Sebab, masalah kenyamanan dan bukan karena murahnya (gra­ tis),” tandasnya. Masih dipilihnya kendaraan pri­ badi sebagai alat transportasi seharihari sampai saat ini karena berbagai alasan. Seperti yang diutarakan N ­ aning Sulistyorini, warga Griya Jakarta, Pamulang. Untuk pergi bekerja ke Jakarta, ia enggan meng­ gunakan angkutan umum karena merasa tidak aman. (DA/J-4)
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014

Empfohlen

E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013Portal Surya
 
Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Portal Surya
 
Harian warta nasional
Harian warta nasionalHarian warta nasional
Harian warta nasionalSurat Kabar Warta Nasional
 
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Kevin Biondy
 
06 wakil rakyat ok
06 wakil rakyat ok06 wakil rakyat ok
06 wakil rakyat okSurabaya Post
 
Friets Benyamin Meturan
Friets Benyamin MeturanFriets Benyamin Meturan
Friets Benyamin MeturanBeniMeturan
 
11 surabaya
11 surabaya11 surabaya
11 surabayaSurabaya Post
 
Media Indonesia 5 Maret 2014
Media Indonesia 5 Maret 2014Media Indonesia 5 Maret 2014
Media Indonesia 5 Maret 2014hastapurnama
 

Empfohlen

E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013Portal Surya
 
Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Portal Surya
 
Harian warta nasional
Harian warta nasionalHarian warta nasional
Harian warta nasionalSurat Kabar Warta Nasional
 
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Kevin Biondy
 
06 wakil rakyat ok
06 wakil rakyat ok06 wakil rakyat ok
06 wakil rakyat okSurabaya Post
 
Friets Benyamin Meturan
Friets Benyamin MeturanFriets Benyamin Meturan
Friets Benyamin MeturanBeniMeturan
 
11 surabaya
11 surabaya11 surabaya
11 surabayaSurabaya Post
 
Media Indonesia 5 Maret 2014
Media Indonesia 5 Maret 2014Media Indonesia 5 Maret 2014
Media Indonesia 5 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014hastapurnama
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.comhttps://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Harian warta nasional
Harian warta nasionalHarian warta nasional
Harian warta nasionalhttps://wartaviral.com/
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Portal Surya
 
Selasa, 28 April 2015
Selasa, 28 April 2015Selasa, 28 April 2015
Selasa, 28 April 2015suarakarya
 
Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014hastapurnama
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.comhttps://wartaviral.com/
 
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014hastapurnama
 
Epaper surya 24 agustus 2013
Epaper surya 24 agustus 2013Epaper surya 24 agustus 2013
Epaper surya 24 agustus 2013Portal Surya
 
Demokrasi & ham
Demokrasi & hamDemokrasi & ham
Demokrasi & hamOmy Hany
 
Surya epaper 21 november 2013
Surya epaper 21 november 2013Surya epaper 21 november 2013
Surya epaper 21 november 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...
K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...
K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...fraksi balkon
 
Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4Publica Pos
 
(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014
(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014
(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014ekho109
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Media Indonesia 13 Februari 2014

Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014hastapurnama
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Portal Surya
 
Selasa, 28 April 2015
Selasa, 28 April 2015Selasa, 28 April 2015
Selasa, 28 April 2015suarakarya
 
Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014hastapurnama
 
Epaper surya 24 agustus 2013
Epaper surya 24 agustus 2013Epaper surya 24 agustus 2013
Epaper surya 24 agustus 2013Portal Surya
 
Demokrasi & ham
Demokrasi & hamDemokrasi & ham
Demokrasi & hamOmy Hany
 
Surya epaper 21 november 2013
Surya epaper 21 november 2013Surya epaper 21 november 2013
Surya epaper 21 november 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...
K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...
K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...fraksi balkon
 
Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4Publica Pos
 
(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014
(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014
(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014ekho109
 

Ähnlich wie Media Indonesia 13 Februari 2014 (20)

Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Harian warta nasional
Harian warta nasionalHarian warta nasional
Harian warta nasional
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013
 
Selasa, 28 April 2015
Selasa, 28 April 2015Selasa, 28 April 2015
Selasa, 28 April 2015
 
Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
 
Epaper surya 24 agustus 2013
Epaper surya 24 agustus 2013Epaper surya 24 agustus 2013
Epaper surya 24 agustus 2013
 
Demokrasi & ham
Demokrasi & hamDemokrasi & ham
Demokrasi & ham
 
Surya epaper 21 november 2013
Surya epaper 21 november 2013Surya epaper 21 november 2013
Surya epaper 21 november 2013
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...
K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...
K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_...
 
Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014
 
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4
 
(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014
(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014
(Sindonews.com) Opini hukum & politik Koran SINDO 7 Juli 2014-23 Agustus 2014
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 

Mehr von hastapurnama

Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014hastapurnama
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014hastapurnama
 

Mehr von hastapurnama (20)

Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
 

Media Indonesia 13 Februari 2014

  • 1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 / NO. 11987 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Kaban akan Kooperatif Mengejar Takhta Pemuncak ASEAN 2 Penalti Bawa Madrid ke Final KPK terus mendalami aliran dana suap sistem komunikasi radio terpadu hingga ke pejabat-pejabat Kemenhut. Produsen otomotif harus memusatkan perhatian untuk meningkatkan penjualan pada wilayah yang masih kurang distribusi kendaraan bermotornya. Pelatih Atletico Diego Simeone menolak mengambinghitamkan wasit dan lebih memilih melakukan introspeksi untuk laga berikutnya. Tipikor, Hlm 3 Fokus Otomotif, Hlm 22-23 Sepak Bola, Hlm 28 Momentum UU Perdagangan MI/ATET DWI PRAMADIA DAMPAK AKSI BURUH: Suasana lengang di Jalan MH Thamrin karena diblokade ribuan buruh yang melakukan long march dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuntut jaminan kesehatan, kemarin. Aksi tersebut mengakibatkan arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sudirman macet parah. Anggota DPR Papua Barat Terpidana Nyaleg Lagi Pimpinan dewan yakin tidak akan didiskualifikasi. Namun, rakyat sudah kehilangan kepercayaan. semua anggota legislatif kembali mencalonkan diri sebagai anggota dewan. “Masyarakat akan menilai kami,” kata Auri ringan. MARCELINUS KELEN Batu sandungan S EBAGAI warga Sorong, Joseph Titirlolobi menggadang-gadang anggota legislatif Provinsi Papua Barat menjadi wakil rakyat yang amanah. Namun, harapan Wakil Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Sorong itu sirna setelah semua anggota DPR Papua Barat menjadi terpidana korupsi Rp22 miliar dana PT Papua Doberai Mandiri (Padoma). “Kalau mereka tidak mundur, saya akan menggalang demonstrasi agar partai politik mencoret mereka dari daftar calon tetap pemilu. Saya tidak akan memilih mereka, sudah muak!” tandas Joseph dengan mimik geram, kemarin. Kekesalan serupa juga dilontarkan Lisman Hasibuan. Warga Manokwari yang tergabung dalam ormas Pekat Indonesia Bersatu itu bahkan mengimbau rakyat menghukum ke-44 anggota DPR Papua Barat dengan tidak mencoblos gambar mereka pada pemilu April 2014. “Wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh telah cedera janji. Kini mereka tidak mundur. Karena itu, saya minta masyarakat jangan memilih mereka. Percuma, sudah membohongi masyarakat,” keluh Lisman. Dari penelusuran Media Indonesia, Wakil Ketua II DPR Papua Barat Jimmy Itjie (PDIP) masuk daftar calon tetap anggota DPR untuk daerah pemilihan Papua Barat, sedangkan anggota dewan Izak Bahamba (PKPI) masuk daftar calon tetap DPR Papua Barat periode 2014-2019. Pengadilan Tipikor Jayapura, Senin (10/2), memvonis 44 anggota DPR Papua Barat dengan MI/SUSANTO “Hukuman itu paling ditakuti baik oleh caleg maupun partai politik.” Zainal Arifin Mochtar Direktur Pukat UGM hukuman 12-15 bulan penjara. Mereka terbukti menerima uang dari PT Padoma Rp450 juta-Rp1,7 miliar untuk mengontrak rumah dan membeli mobil pada September 2010. Saat menanggapi reaksi keras warga masyarakat terhadap 44 anggota DPR Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat Yosep Yohan Auri bergeming. Dengan yakin dia mengakui hampir Kegundahan warga seperti Joseph Titirlolobi dan Lisman Hasibuan bisa dimaklumi pakar hukum tata negara Amzulian Rifai. Dosen Universitas Sriwijaya Palembang itu tidak menutup kemungkinan anggota DPR Papua Barat yang menjadi terpidana kelak terpilih kembali dalam pemilu. “Nama mereka tidak bisa dicoret dari daftar peserta pemilu, tetapi saya pikir rakyat mengerti harus berbuat apa agar para terpidana itu tidak kembali terpilih,” ujar Amzulian. Tindakan rakyat tidak memilih mereka lagi, menurut Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar, akan menjadi batu sandungan bagi caleg yang terlibat korupsi. “Hukuman itu paling ditakuti baik oleh caleg maupun partai politik yang terlibat korupsi. Namun jika partai mencoret anggota yang korupsi, akan dinilai telah melakukan koreksi,” ungkap Zainal. Zainal menilai pengadilan telah menjatuhkan hukuman sangat ringan terhadap anggota DPR Papua Barat sehingga terpidana cenderung menerima putusan hakim. “Kalau lemah, dia (terpidana) tidak akan banding karena takut ditambah masa hukumannya.” Wakil Ketua II DPR Papua Barat Jimmy Itjie yang sejak Senin (10/2) sore lebih banyak bungkam akhirnya juga mengaku kalau mencalonkan diri kembali. “Kami tidak bisa didiskualifikasi.” Jimmy Itjie, Izak Bahamba, dan anggota DPR Papua Barat lain boleh saja mencalonkan diri kembali dalam pemilu legislatif mendatang. Tetapi, rakyat kadung kecewa Jimmy dan kawan-kawan tidak merawat amanah. (Wta/Nov/ AT/AI/X-3) marcel@mediaindonesia.com Permendag Impor Beras Rawan Konflik Kepentingan MESKI belum selesai dengan audit importasi beras, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyoroti tiga titik lemah pada mekanisme yang ada selama ini. Ada beberapa lubang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 12/M-DAG/PER/42008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras, termasuk konflik kepentingan surveyor beras. Catatan pertama, urai Kepala BPK Hadi Poernomo, lubang itu ialah Pasal 11 Permendag ayat 4, yang menyebut surveyor yang ditunjuk dapat memungut imbalan dari importir atau eksportir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat. “ S u r v e y o r d i t u n j u k Ke mendag, tetapi biaya verifikasi di luar itu dibayar importirnya sendiri. Ini kan conflict of interest, yang punya barang importirnya. Harusnya yang bayar itu negara,” ujar Hadi kepada Media Indonesia, tadi malam. Catatan kedua BPK ialah pada hal-hal yang diverifikasi surveyor pada importasi beras. Dalam Pasal 6, beras impor untuk keperluan tertentu harus diperiksa berdasarkan jenis dan volume, negara asal, nama dan alamat importir, serta tingkat kepecahan. Namun, tingkat kepecahan beras diperiksa apabila dipersyaratkan. “Harusnya ‘apabila dipersyaratkan’ ini dibuang. Yang benar tingkat kepecahan wajib diperiksa sehingga diketahui dengan nyata,” ujar Hadi. Catatan ketiga BPK yaitu pada pengenaan bea masuk beras. Bea masuk untuk semua jenis beras ialah Rp450 per kg, tak peduli jenis berasnya. Bahkan, beras yang diimpor Perum Bulog untuk stabilisasi harga pun harus membayar bea masuk yang sama. ”Harusnya ada pembeda. Kalau enggak, kan bahaya. Kalau kita lihat, tiga penyebab ini akibatnya bisa macam-macam, bisa beras masuk ilegal. Tulisannya thai hom mali, isinya lain.” Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Susiwijono Moegiarso menyambut positif penilaian BPK. “Usulan tentang biaya pemeriksa surveyor harus dibiayai negara. Itu sangat bagus supaya tidak ada conflict of interest.” Sementara itu, Wamendag Bayu Krisnamurthi enggan berkomentar. (Ghe/*/X-6) INDONESIA mencatat sejarah baru dengan melahirkan undang-undang yang mengatur sektor jasa perdagangan secara keseluruhan. Selama ini pengaturan perdagangan menginduk pada peraturan perundangan warisan pemerintah Belanda. Salah satu poin penting undang-undang perdagangan ialah memastikan setiap perjanjian dagang internasional benar-benar mengutamakan kepentingan nasional. Untuk memastikannya, peran DPR RI dimasukkan. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menolak perjanjian perdagangan yang dinilai dapat membahayakan kepentingan Indonesia. Amanat menjaga kepentingan nasional dalam UndangUndang Perdagangan tak boleh dianggap enteng. Apalagi, data pemerintah menunjukkan perjanjian perdagangan internasional kerap melemahkan perdagangan nasional. Tengok saja kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN dan China yang dimulai 1 Januari 2010. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN ikut meratifikasi perjanjian dagang itu. Sejak itu, nilai perdagangan dengan China berkembang pesat. Celakanya, Indonesia terus menanggung defisit perdaPemerintah tak boleh gangan dengan ‘Negeri Tirai Bambu’ dan jumlahnya lembek melaksanakan terus membengkak. amanat Undang-Undang Data Badan Pusat Statistik Perdagangan. DPR pun menyebutkan pada 2009 dejangan loyo mengontrol fisit kita hasil berdagang dengan China tercatat US$4,59 pelaksanaan undangmiliar. Di 2013, Indonesia undang tersebut. tekor US$8,29 miliar. Kita nyaris tak berdaya. Silakan tanggapi Dalam tempo empat tahun, Editorial ini melalui: nilai defisit itu meningwww.metrotvnews.com kat hampir dua kali lipat. Jangankan di pasar global, produk nasional keok dilibas produk China di kandang sendiri. Itu masih ditambah produk-produk China yang melenggang ke arena pasar Indonesia tanpa perlawanan karena produk itu belum dibuat di dalam negeri. ‘Belum’ bukan berarti tidak bisa, melainkan juga ketiadaan kemauan. Kebijakan-kebijakan setengah hati dalam memperkuat industri dalam negeri disertai liberalisme perdagangan telah menciptakan tren baru. Para pelaku usaha lebih memilih menjadi pedagang ketimbang produsen karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih menguntungkan daripada menjadi produsen. Tidak cukup sampai di situ. Lemahnya komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor produksi juga tecermin pada penegakan hukum. Contoh paling konkret ialah pelaksanaan kebijakan larangan ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014 sebagai amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemerintah menjadi lembek dan melonggarkan aturan yang bertujuan mewujudkan penghiliran industri mineral. Larangan baru berlaku secara penuh pada 2017. Memperjuangkan kepentingan nasional memang tidak mudah. Tantangan paling keras akan datang dari tekanan dunia internasional yang bertamengkan konvensi WTO. Untuk itu, tidak ada tempat bagi unsur-unsur pemerintah dengan kemampuan diplomasi lemah. Bangsa ini memerlukan diplomat-diplomat piawai untuk memajukan perdagangan yang berpihak pada rakyat. Pemerintah tak boleh lembek melaksanakan amanat UU Perdagangan. DPR pun jangan loyo mengontrol pelaksanaan undang-undang itu. Inilah momentum menyejahterakan 250 juta jiwa rakyat Indonesia melalui sektor perdagangan. Permen Karet dan Sakit Kepala MENGUNYAH permen karet memang asyik dan nikmat, apalagi bagi anak-anak. Namun, ketika dilakukan berlebihan, itu dapat menyebabkan sakit kepala. Demikian penuturan dokter anak dari Cleveland Clinic, Kim Giuliano. Penelitian yang dipublikasikan lewat jurnal Pediatric Neurology itu melibatkan 30 pasien anak dan remaja usia 6-19 tahun yang kerap mengeluh menderita sakit kepala. SENO Peneliti meminta mereka untuk tidak mengunyah permen karet selama satu bulan. Akhirnya, peneliti menemukan 26 dari 30 pasien mengalami kemajuan berarti. Sembilan belas di antara mengaku tidak merasakan sakit kepala lagi. Peneliti menyatakan mengonsumsi permen karet membuat anak-anak terlalu sering menggunakan sendi yang membantu menggerakkan rahang bawah. Hal itu dipandang menjadi salah satu penyebab intensitas sakit kepala yang dirasakan anak-anak. (AP/Kid/X-4)
  • 2. SELEKTA 2 KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 Magma Dekati Puncak Kelud Berdasarkan data aktivitas vulkanologis dalam beberapa hari terakhir, Gunung Kelud diprediksi akan meletus dalam waku dekat. EDY SAPUTRA A KTIVITAS vulkanologis Gunung Kelud (1.731 m dpl) di Jawa Timur menunjukkan tanda-tanda akan meletus dalam waktu dekat. Hingga kemarin, magma dari perut bumi terus mendesak naik dan telah berada pada posisi kisaran 700-1.000 meter dari puncak gunung. Kepala Pos Pantau Gunung Kelud Khairul Huda menjelaskan parameter pergerakan magma yang signifikan terendus dari data seismik, yakni semakin besarnya gempa vulkanis dangkal dan vulkanis dalam. Berdasarkan data yang terekam kemarin pukul 00.00-06.00 WIB terjadi kenaikan interval gempa vulkanis, yakni 43 kali gempa dalam dan 149 kali gempa dangkal. Itu bergerak jauh dari data 12 jam sebelumnya, yakni 18 kali gempa dalam dan 101 gempa dangkal. Kemudian dalam rentang pukul 06.00-12.00, terjadi gempa dalam 59 kali, vulkanis dangkal 88 kali, gempa tektonis jauh 94 kali, serta suhu air yang ada di sekitar kawah tercatat 57,1 derajat celsius. “Jumlah gempa semakin besar. Ini berarti ada suplai signifikan energi dari dalam perut bumi ke arah puncak Kelud,” papar Khairul Huda di Pos Pantau Gunung Kelud di Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri, kemarin. Selain itu, muncul gempa hibrida, yang merupakan campuran dari gempa vulkanis dangkal dan dengan frekuensi tinggi serta rendah. Namun, Khairul belum mengetahui dengan pasti apakah sudah terjadi pembentukan kubah lava baru. Berdasarkan data itu, Khairul memprediksi kemungkinan Kelud erupsi sangat besar. Namun, ia tidak bisa memastikan kapan erupsi terjadi. “Kami hanya bisa mencatat gejalanya,” ujar pria yang sudah belasan tahun bertugas di Pos Pantau Gunung Kelud. Hingga kemarin, status Kelud belum berubah, masih siaga atau satu tingkat di bawah awas. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com Ronda malam Terkait dengan semakin aktifnya Kelud, warga yang tinggal di sekitar kawasan bahaya, sekitar 5-7 kilometer dari puncak gunung, pada harihari terakhir telah mempersiapkan diri mengungsi jika sewaktu-waktu Kelud meletus. Lebih dari 100 ribu warga berada di zona bahaya. Mereka dari desa-desa di wilayah Malang, Blitar, dan Kediri. Persiapan yang dilakukan warga selain telah mengemasi barang dan surat berharga ialah membangun tempat tinggal darurat di kawasan yang aman. “Kami sudah bangun sekitar satu pekan lalu dengan menggunakan bambu. Atapnya terpal dengan posisi miring,” kata Sunarmi, warga Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri. Persiapan juga dilakukan warga Dusun Sambirejo, Desa Pandansari, Ngantang, Malang. “Kami berjaga setiap malam dengan dilengkapi kentungan. Kami juga menyiapkan pengeras suara di musala dan masjid untuk mempercepat informasi bahaya kepada masyarakat,” ujar Kepala Dusun Sambirejo, Lamadi. Hingga kemarin, warga di Sambirejo masih beraktivitas seperti bi- asanya. Namun, kata Lamidi, warga sudah diminta siap-siap mengungsi sewaktu-waktu jika Kelud mengancam keselamatan warga. Pada bagian lain, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla telah memantau kesi apan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana Kelud di Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri. “Kami tidak mau dikatakan terlambat. Jadi, sebelum terjadi sudah disiapkan,” tukasnya. Kalla memastikan segala kesiapan seperti air, tempat penampungan, kamar mandi atau WC, serta makanan tidak ada masalah. Dalam kesempatan itu Kalla mengimbau warga patuh kepada petunjuk pemerintah. (BN/ FL/Ant/X-4) edy_saputra@mediaindonesia.com OBITUARIUM Fajrul Falaakh DOK MI 1959-2014 Ahli Hukum yang Unik itu Berpulang SIANG ini jenazah Fajrul Falaakh, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, akan dimakamkan di Tempat Permakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meski keluarga besar Fajrul Falaakh mempunyai kompleks permakaman di Yogyakarta, karena permintaan dua putra kembarnya, Nazir L Aulia dan Nizam L Hakim, akademisi yang dikenal santun itu akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. “Dua anaknya minta agar dimakamkannya di TPU Tanah Kusir,” kata adik Fajrul, Romahurmuziy, di rumah duka, Jalan Dato Tonggara Nomor 8, Jakarta Timur, kemarin. Menurut Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, sang kakak wafat karena serangan jantung. “Pukul 11.30 WIB tadi (kemarin) Mas Fajrul mengeluh dadanya sakit lagi dan minta dibawa ke RS Harapan Kita. Beliau meninggal dalam perjalanan,” tutur Sekjen PPP itu. Rektor UGM Pratikno mengaku sangat kehilangan. Menurut dia, selain menguasai hukum tata negara, koleganya itu menguasai ilmu politik. “Beliau adalah ahli hukum yang unik,” ujarnya. Fajrul yang juga mantan pengurus PBNU dan anggota Komisi Hukum Nasional RI mewarnai dunia hukum di Indonesia. “Banyak UU yang lahir atas pemikirannya, seperti amendemen UUD 1945 dan UU Pertahanan.” Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar tak bisa menyembunyikan rasa dukanya. “Beliau guru dan teman diskusi bagi saya,” kata dia. Setali tiga uang, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Yuliandri mempunyai kesan mendalam. “Beliau akademisi yang teguh, sangat toleran, rendah hati, dan humoris,” kata Dekan FH Unand itu. Dia dan Fajrul pernah tergabung dalam tim 9 yang menyusun amendemen UUD. Fajrul lahir di Gresik, 2 April 1959, sebagai sulung dari tujuh bersaudara pasangan Guru Besar HTN UII dan IAIN Sunan Kalijaga Moh Tolchah Mansoer dan anggota DPR RI 1987-2004 Umroh Machfudzoh. Tokoh reformasi konstitusi itu meninggalkan istri, Ratih Harjono, mantan asisten Gus Dur, dan dua anak. Selamat jalan Doktor Fajrul.... (Mad/Wta/FU/X-5) ANTARA/WAHYU PUTRO Tunggangan Wawan pun Bikin Repot KPK J ARUM jam menyentuh angka 11 saat dua teknisi mobil-mobil mewah dari Sentul Driving Course tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin. Bersama beberapa staf rumah tangga KPK, keduanya langsung menuju pelataran belakang, tempat lima mobil super mewah milik tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan disimpan. Dengan sigap, Taqwa Suryosuwasono dan Yanto, kedua teknisi itu, langsung mengecek tunggangan-tunggangan kelas wahid tersebut. Sasaran pertama ialah ‘si merah’ Ferrari. Dengan saksama, keduanya memeriksa detail eksterior dan interior. Tidak ada yang luput dari pengecekan, bahkan di bawah jok mobil sekalipun. Selanjutnya, kondisi mesin dijajal. Deru suara yang amat bertenaga langsung terdengar begitu starter dinyalakan. Seusai mengurusi ‘si Kuda Jingkrak’, Taqwa dan Yanto beralih ke Lamborghini Aventador, Rolls-Royce, Bentley, dan Nissan GTR. “Kondisi semuanya masih baik. Saya tidak tahu apakah pemilik merawat sendiri atau menggunakan jasa khusus,” jelas Taqwa. Ia menambahkan, mobilmobil supermahal tersebut memang tak boleh dirawat serampangan. Maklum saja, semua bahan yang digunakan kelas wahid, seperti jok dan dashboard yang dibalut kulit domba pilihan. Sesuai dengan harganya yang selangit, biaya perawatan menguras kantong pula. Untuk ganti oli saja, tutur Taqwa, tidak kurang dari Rp5 juta mesti dikeluarkan. Agar bagian eksterior dan interior tetap bersih, pemilik juga perlu merogoh kocek dalam-dalam. ‘’Perawatannya tidak sembarangan, harus dari dilernya. Yang membersihkan saja harus pakai sarung tangan karena bahannya lembut semua dan tidak bisa terkena keringat atau air,” ucap Taqwa. ‘’Memang bukan urusan mudah dan murah untuk merawat supercar seperti Ferrari, apalagi di tengah iklim tropis In- donesia,’’ ujar Service Manager Ferrari Indonesia Aschab Noor yang dihubungi terpisah. Lantaran kerumitan itu pula KPK sengaja mendatangkan teknisi khusus seperti Taqwa dan Yanto. Keduanya didaulat memberikan pelatihan kepada pegawai KPK dalam merawat mobil-mobil tersebut. ‘’Perawatan mobil-mobil ini kan khusus. Lagi pula baru kali ini ada mobil mewah begitu. Kalau perawatan mobil lainnya, ya biasa saja,” kata staf Humas KPK Ipi Maryati Kuding. Ia tak memungkiri kehadiran mobil-mobil ‘berdarah biru’ milik adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu membuat repot pegawai KPK. Namun, PELATIHAN RAWAT MOBIL SUPERMEWAH: Pegawai KPK mendapat pelatihan merawat mobil supermewah milik Tubagus Chaeri Wardana yang disita KPK, di lapangan parkir Kantor KPK, Jakarta, kemarin. Pelatihan itu dibutuhkan karena mobil tersebut harus dirawat secara khusus. serumit apa pun, semua barang sitaan KPK harus dirawat sebaik mungkin karena nantinya akan dilelang jika terbukti terkait dengan tindak pidana. Khusus untuk Wawan yang menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang, KPK telah menyita 28 mobil dari berbagai jenis, termasuk yang superluks plus motor Harley Davidson. Terakhir, KPK membeslah mobil Toyota Vellfire dari rumah artis Jennifer Dunn di Jl Bangka, Jaksel. (SU/EB/Xan/X-8) Segera Lakukan Proteksi Pasar Dalam Negeri BERBAGAI kalangan menyambut positif lahirnya UndangUndang Perdagangan yang di sahkan DPR, Selasa (11/2). Itu antara lain terpicu oleh adanya pasal yang mengatur per lindung an pengamanan perdagangan, yaitu Pasal 62-72, dalam UU tersebut. Pengamat ekonomi Unpad Bandung Ina Primiana menilai pa sal tersebut sangat bagus. World Trade Organization sebenarnya juga memperboleh- kan anggotanya menggunakan peraturan semacam itu. “Tapi, kenapa baru kita manfaatkan sekarang dan tidak dari dulu?” kata Ina, kemarin. Menurut dia, China, India, dan Brasil sudah melakukan proteksi sejenis. Dampak positifnya, mereka bisa melakukan negosiasi perdagangan dengan baik. Namun, Indonesia belum sepenuhnya melakukan proteksi. “Kita jangan takut dengan WTO dan mengorbankan indus- tri dalam negeri.” China dan India, lanjut Ina, memproteksi industri mereka dengan membatasi ekspor sumber daya alam, mengenakan biaya masuk tinggi, serta menyubsidi petani. “Sektor yang harus kita proteksi ialah sumber daya alam, tetapi itu sulit dilakukan karena sudah banyak FTA (free trade agreement) yang kita setujui, bahkan nilai biaya masuk kita sudah rendah.” Karena hal-hal tersebutlah, cetus Ina, UU Perdagangan tersebut kurang membantu. Dia menjelaskan bahwa FTA yang ideal ialah untuk barang-barang yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berharap pengganti dirinya, Muhammad Luthfi, bisa mengawal implementasi UU Perdagangan. UU pengganti Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 tersebut membutuhkan aturan turunan. “Saya melihat UU Perdagangan penting. Secara informal saya sudah bicara ke (Muhammad) Luthfi,” ujarnya seusai menghadiri konferensi pers pengumuman penggantian menteri perdagangan, kemarin. Gita menyebutkan sejumlah aturan turunan itu mendesak diterbitkan agar kita bisa meningkatkan produksi dalam negeri untuk kepentingan konsumsi. (*/Che/Mad/X-2)
  • 3. TIPIKOR KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 3 Kejagung Janji Tuntaskan Kasus Tersangka Yance KEJAKSAAN Agung (Kejakgung) membantah anggapan bahwa pihaknya terkesan menutup-nutupi dugaan tindak pidana korupsi tersangka mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance. “Bagaimana mungkin kami dibilang diam-diam padahal pada 2010 lalu kita umumkan secara terbuka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi saat dihubungi kemarin. Bahkan, Kejakgung berjanji akan menuntaskan kasus Yance. “Hingga hari ini, tim penyidik pada tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI sedang melakukan pemberkasan hasil penyidikan,” tuturnya. Dia memastikan Ketua DPD Golkar Jawa Barat yang juga pernah menjadi calon Gubernur Jawa Barat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melanggar hukum. Sejak Desember 2010 silam, Yance ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) I di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut dilakukan melalui panitia pembebasan tanah. Modus yang digunakan adalah menaikkan nilai harga jual tanah (mark up). Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga sekitar Rp4 miliar. Tiga tahun sudah lewat sejak penetapan tersangka, namun hingga kini Yance belum disidang. Banyak yang mempertanyakan perkem- bangan kasusnya, bahkan mencurigai adanya intervensi politik. Pasalnya, istri Yance kini menggantikan Yance menjabat Bupati Indramayu. Saat menanggapi kasus Yance, Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) Indramayu Ulumudin yang akrab disapa Oushj Dialambaqa, meyakini Kejakgung akan meningkatkan status Yance sebagai terdakwa setelah tersangka mangkir kedua kali saat pemanggilan pada 16 Januari lalu. “Sebelumnya Kejakgung berjanji status Yance yang sudah tersangka tidak akan dieliminasi,“ katanya. PEMERIKSAAN TERKAIT SKRT: Mantan anggota DPR Yusuf Erwin Faishal berada di ruang tunggu setiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin. Yusuf diperiksa KPK sekitar 11 jam sebagai saksi dalam kasus pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan. ANTARA/WAHYU PUTRO A Kaban akan Kooperatif “Hingga hari ini, tim penyidik pada tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI sedang melakukan pemberkasan” Setia Untung Arimuladi Kapuspenkum Kejakgung. KPK terus mendalami aliran dana suap proyek SKRT hingga ke pejabat-pejabat Kemenhut. Raja Eben L Terlebih, lanjutnya, putusan kasasi Mahkamah Agung menghukum 4 tahun penjara Agung Rijoto dari PT Wiharta Karya Agung, tersangka kasus mark up pembebasan lahan PLTU Sumur Adem Indramayu. PT Wiharta Karya Agung adalah pihak ketiga dalam pembebasan lahan di PLTU tersebut. Selain Agung Rijoto, tersangka lain adalah Daddy Haryadi, sekretaris panitia pengadaan tanah untuk negara (P2TUN) Kabupaten Indramayu, dan Muhammad Ichwan, mantan Kepala Dinas Pertanahan kabupaten Indramayu. (RA/UL/X-5) K OMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009, Yusuf Erwin Faishal dan Mukhtarudin, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2007. Yusuf yang mengenakan kemeja putih tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Suami penyanyi dangdut Hetty Koes Endang itu tidak berkomentar saat wartawan melontarkan ANTARA/M RISYAL HIDAYAT GUBERNUR DAN WAGUB TERPILIH: Gubernur terpilih Jawa Timur Soekarwo (kedua dari kiri) bersama istri dan Wagub terpilih Jawa Timur Saifullah Yusuf dan istri menyapa masyarakat seusai pelantikan di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Surabaya, kemarin. Atut Disangka Memeras di Proyek Alat Kesehatan GUBERNUR Banten Ratu Atut Chosiyah kemarin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pemerasan pada proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Seperti biasa, Atut tidak mau berkomentar seusai diperiksa KPK. Johan Budi menegaskan KPK akan terus menelusuri aset milik Atut yang terkait dengan sangkaannya. Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup dan memenuhi unsur-unsur pidana pencucian uang, KPK akan mengenakan Atut dengan pasal tersebut. Selain itu, KPK juga mendalami sangkaan Pasal 12 e UU Tipikor kepada Atut yang bunyinya ‘memaksa’ dalam kaitan dengan jabatan dan kekuasaannya. Menurut Johan, Atut diduga mengunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai Gubernur Banten. Saat ditanya kepada siapa, jumlah pemerasan dan mengalir ke mana, Johan mengatakan bahwa KPK tengah menelusuri hal tersebut. “Sedang didalami apakah sendiri atau ada pihak lain yang terlibat (membantu pemerasan). Semua sangkaan kepada RAC terus dikembangkan,” jelas Johan. Kuasa hukum Atut lainnya, Andi Simangungsong mengatakan pemeriksaan kliennya seputar sangkaan memeras dinas-dinas Provinsi Banten terkait proyek Alat Kesehatan. “Ibu itu sebelum menjabat Wagub Banten, Plt Gubernur dan Gubernur sudah merupakan orang yang cukup berada secara ekonomi sehingga agak susah untuk bisa dimengerti apabila dituduh terima uang apalagi dituduh memeras dinas-dinas ter- kait,” katanya. Andi menjelaskan, Atut juga dicecar mengenai ajudan dan stafnya yang diduga menjadi kasir serta orang yang disuruh untuk memeras dinas tersebut. Staf tersebut di antaranya adalah Siti Halimah yang dijemput paksa oleh KPK di Bandung setelah dua kali mangkir dari panggilan. “Pertanyaan ada yang seputar siapa ajudan dan staf Bu Atut. Yang pasti Bu Atut tidak pernah meras dan terima uang dari SKPD mana pun,” kata Andi. Pengembangan pemeriksaan KPK kemarin berarti Atut menjadi tersangka dalam tiga kasus di KPK yaitu dugaan korupsi pengadaan alkes Banten, dugaan penerimaan gratifikasi dalam pemerasan proyek alkes Banten, dan dugaan suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait dengan Pemilu Kada Lebak. (EB/P-2) pertanyaan kepadanya. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan mereka diperiksa guna melengkapi berkasberkas penyidikan tersangka pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo (AW). “Ini untuk pemberkasan AW. Maka mereka diperiksa lagi agar segera naik ke penuntutan,” kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Yusuf diduga menerima uang dari Anggoro. Yusuf dan Mukhtarudin juga diduga mengetahui aliran dana dari Anggoro kepada pejabat di Dephut--sekarang Kemenhut. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto menilai pascapenangkapan Anggoro, ada in- formasi baru yang diungkap sehingga perlu diklarifikasi kepada kedua mantan anggota DPR itu. Apalagi Yusuf pernah divonis dalam kasus SKRT. “KPK juga mau memperjelas kenapa proyek yang pernah dihentikan kemudian dilanjutkan lagi oleh Menhut MS Kaban? Apalagi kemudian terbukti di pengadilan ada suap kepada anggota Komisi Kehutanan DPR yang merekomendasikan proyek itu untuk dilanjutkan kembali.” Sebelumnya, di persidangan, mantan Sekjen Dephut Boen Mochtar Purnama mengaku menerima uang US$20 ribu dari PT Masaro sebagai imbalan atas penunjukan langsung, tanpa tender, atas persetujuan MS Kaban. “Waktu duduk, saya menyampaikan bahwa saya menerima uang US$20 ribu dari PT Masaro. Kaban me- ngatakan ya sudah, itu sudah rezeki,” ujar Boen saat bersaksi dengan terdakwa mantan Kabiro Perencanaan Keuangan Dephut Wandoyo Siswanto. Kaban kembali disebut menerima suap saat rekaman pembicaraan telepon antara anggota DPR Al Amin Nasution dan Wandoyo Siswanto diputar. Al Amin mengatakan masih memegang sejumlah uang untuk Kaban. Kooperatif Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra meyakini MS Kaban sebagai kader partainya akan kooperatif dengan segala proses hukum di KPK sejak dicegah bepergian ke luar negeri. “Pak Kaban akan mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan akan memberikan keterangan apa pun yang diperlukan guna penegakan hukum. Dalam perkara yang melibatkan Anggoro ini, Pak Kaban sudah pernah diperiksa oleh KPK delapan kali dan selalu datang memenuhi panggilan,” kata Yusril lewat pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, kemarin. Menurut Yusril, pencegahan kepada Ketua Umum PBB itu wajar dilakukan KPK sebagai bagian dari proses hukum. “Kami memandang penetapan status cegah kepada Pak Kaban adalah normal dalam konteks penyidikan suatu perkara pidana oleh KPK,” ucapnya. Dengan pencegahan itu, kata Yusril, akan memudahkan KPK untuk memanggil MS Kaban setiap waktu jika keterangannya diperlukan. (EB/P-2) raja_eben @mediaindonesia.com
  • 4. INDONESIA MEMILIH 4 KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 Ketua KPU Mendadak Minta Tambahan Surat SAAT acara pengiriman surat suara Pemilu 2014 ke luar negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik kemarin secara mendadak meminta tambahan surat suara untuk pemilu di luar negeri. Permintaan tambahan surat suara itu mendadak disampaikannya ke perusahaan percetakan, PT Gelora Aksara Pratama, langsung ke direksi perusahaan lewat Direktur HRD, Raja Hutauruk. Dalam menanggapi hal tersebut, Manager Marketing PT Gelora Aksara Pratama, Haris Dwi Cahyo, membenarkan adanya permintaan tambahan surat suara. Sebelumnya, PT Gelora Aksara Pratama telah menandatangani kontrak dengan KPU untuk pengadaan surat suara sebanyak 1.581.639 lembar untuk luar negeri. “Tadi ada permintaan penambahan sekitar 420 ribu lagi lembar surat suara buat dikirim ke luar negeri,” terang Haris, kemarin. Terkait penambahan tersebut, ia mengaku masih menunggu pejabat pembuat komitmen KPU datang ke perusahaannya. “Kita tunggu surat dari KPU. Kalau belum ada, kita tidak berani mengeksekusi. Jangan-jangan nanti ada perubahan lagi,” terangnya. Walau ada penambahan mendadak, ia mengaku perusahaannya masih menyanggupinya. Ia juga menjamin perusahaannya hanya mencetak kertas suara sesuai jumlah pesanan KPU. Hasil cetakan langsung dikarantina dan tidak diperbolehkan ada petugas yang membawa keluar. Terkait jumlah surat suara yang dicetak, katanya, bisa dicek dari alat penghitungnya. “Di mesin bisa diketahui jumlah yang tercetak. Mudah kok mengawasinya,” terangnya. (AT/P-1) MI/RAMDANI PEMILIH DI LUAR NEGERI: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menempelkan segel di truk pengangkut surat suara untuk dikirim ke luar negeri, di Ciracas, Jakarta, kemarin. KPU memutuskan pelaksanaan pemungutan sura di luar negeri dilakukan lebih cepat, yaitu mulai 30 Maret hinga 6 April 2014. Partai NasDem Dinilai Properubahan HASIL survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menunjukkan elektabilitas Partai NasDem berada di posisi ke-4, mengalahkan Partai Hanura dan Partai Demokrat. Selain itu, partai besutan Surya Paloh tersebut dianggap sebagai partai yang properubahan. Manager Riset LSJ, Rendy Kurnia, di Jakarta, kemarin, menjelaskan Partai NasDem diprediksi bakal bersinar dalam pemilu tahun ini karena partai itu dipersepsikan sebagai partai yang paling punya komitmen terhadap perubahan. “Konsep restorasi Indonesia dipersepsikan publik sebagai jawaban atas tuntutan perubahan dalam berbagai bidang. Saat ini populer saja tidak cukup. Buat apa pilih yang po- puler, tapi tidak berkualitas,” ujar Rendy. Ia menambahkan, belum masuknya kader Partai NasDem ke lembaga legislatif karena sebagai partai baru juga menguntungkan partai tersebut karena terhindar dari berbagai kasus korupsi yang saat ini menjerat sejumlah partai politik. “Situasi ini memberikan insentif elektoral bagi NasDem. Publik sudah jenuh terhadap partai-partai lama yang terlibat berbagai kasus korupsi,” papar Rendy. Ia melanjutkan, sejumlah parpol yang dalam sosialisasinya mengedepankan isu perubahan seperti halnya NasDem akan diminati masyarakat. Adanya komitmen yang kuat terhadap rakyat kecil juga sangat memengaruhi peningkatan elektabilitas parpol. Ketika LSJ menanyakan kepada responden, partai mana yang dinilai properubahan, hasilnya Partai NasDem berada di posisi teratas dengan 15,3%, disusul Partai Gerindra 14,9%, dan Hanura 12,8%. “NasDem dipersepsikan sebagai partai yang paling punya komitmen terhadap perubahan. Konsep restorasi Indonesia dimaknai publik sebagai jawaban atas tuntutan perubahan dalam berbagai bidang,” ujarnya. Hasil survei juga menyebutkan PDIP meraih 11,2%, Partai Golkar 10,1%, PKS 4,3%, Partai Demokrat 3,9%, PAN 3,8%, PBB 2,4%, PKPI 1,9%, PKB 1,7%, dan PPP 1,5%. Se- mentara itu, 16,2% responden menyatakan tidak tahu. Namun berdasarkan elektabilitas, PDIP berada di urutan teratas, yakni 19,83%, di urutan kedua Partai Golkar dengan 17,74%, Partai Gerindra 12,58%, Partai NasDem 6,94%, Partai Hanura 6,85%, dan Partai Demokrat 6,12%. Dalam survei LSJ tersebut, pemilih yang belum menentukan sikap mencapai 10,62%. Survei LSJ dilakukan pada 12-26 Januari 2014 di 33 provinsi dengan sampel sebanyak 1.240 responden dan teknik multistage random sampling. Ambang kesalahan survei sebesar 2,8% dengan level of confidence 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan kuesioner. (Ant/P-1) Aja Klalen Sedulur, 9 April Maring TPS Ya BERBAGAI upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengurangi jumlah golongan putih (golput) dalam Pemilu 2014, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Di Brebes, Jawa Tengah, KPU setempat menggandeng 10 stasiun radio untuk menyosialisasikan hajatan demokrasi tersebut. Penandatanganan kerja sama (MoU) dengan 10 radio itu dilakukan di kantor KPU Brebes, antara Ketua KPU Muamar Riza Pahlevi dan para pemimpin studio radio. Ikut hadir pada acara tersebut para penyiar radio yang suaranya akrab di telinga masyarakat Brebes. Seusai penandatanganan kerja sama, salah satu radio, yakni Singosari FM, langsung menyiarkan acara layanan iklan berupa sosialisasi pemilu caleg dan presiden tersebut. ”Aja klalen, sedulur-sedulur, mengko tanggal 9 April pada teka ya maring tempat pemungutan suara (TPS). Pilih para wakil rakyat ya...,” celoteh seorang penyiar menggunakan campuran logat banyumasan untuk mengingatkan warga agar datang ke TPS saat Pemilu 9 April 2014. Ketua KPU Muamar Riza Pahlevi menyebut kerja sama dengan stasiun radio itu dimaksudkan untuk mencegah sekaligus mengurangi jumlah golput. “Syukur-syukur semua warga tidak ada yang Golput,” ujar Riza. Berdasarkan kerja sama itu, sambung Riza, layanan iklan pemilu akan disiarkan oleh MI/SUPARDJI RASBAN MENCEGAH GOLPUT: Ketua KPU Brebes bersama pemilik stasiun radio dan penyiar memberikan keterangan pers seusai menandatangani kerja sama antara KPU Kabupaten Brebes dan sejumlah stasiun radio dalam rangka menyebarkan informasi tentang pemilu dan menekan angka golput, di Jawa Tengah, kemarin. radio-radio tersebut sebanyak 15 kali dalam sehari. “Iklan layanan akan berlangsung di sela-sela hiburan lagu-lagu,” terang Riza. Lewat cara itu, ia yakin jumlah golput dapat ditekan mengingat setiap radio memiliki pendengar fanatik. Apalagi jangkauan siar sebuah radio dapat sampai hingga masyarakat perdesaan. Fenomena golput juga menjadi perhatian khusus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Di Jakarta, kemarin, PGI menyeru umat kristiani agar menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014. Menurut PGI, memilih merupakan pertanggungjawaban umat Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Perlu juga ditegaskan ini pertanggungjawaban iman kristiani dan sosial. Kami dari PGI dan Forum Umat Kristiani Indonesia menyerukan untuk tidak golput. Kami tidak punya kuasa untuk itu, tetapi kami menyerukan, karena ketidakikutsertaan Anda dalam pemilu mungkin menghasilkan hal-hal tidak terduga,” ujar Ketua Umum PGI Andreas Anangguru Yewangoe. Ia mengatakan golput bisa menyebabkan orang yang tidak tepat berkuasa. Ia mencontohkan Adolf Hitler berkuasa di Jerman pada 1939 karena tingginya angka golput masyarakat Jerman kala itu. PGI sendiri menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sangat rendah jika mengacu kepada hasil riset berbagai lembaga survei. Namun, ia menegaskan masyarakat tetap harus memilih karena ada tingkat gradasi keburukan caleg yang berbeda. “Kita memilih mungkin kurang buruk dari yang buruk, dengan harapan yang kurang buruk itu menjadi baik. Dari sisi kristiani, kita berdoa dan saya kira semua umat kristiani juga. Kami juga serukan jangan terlibat dalam politik uang karena berbahaya bagi kemurnian demokrasi,” tegas Yewangoe. Di kesempatan itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengatakan KPU harus meningkatkan sosialisasi ke publik. “Sekarang masih dipertanyakan karena belum ada sosialisasi apa-apa. KPU agak lamban. Yang ada baru semacam pemberitahuan pemilu legislatif pada 9 April 2014,” ujar Jeirry. (JI/Fox/P-1) WNI di Luar Negeri Sulit ke TPS Di Hong Kong, WNI lebih memilih bekerja lembur ketimbang menggunakan hak pilih mereka. ARDI TERISTI HARDI T INGKAT partisipasi pemilih di luar negeri diyakini bakal rendah, seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) M Wahid Supriyadi memperkirakan hanya 23% dari 2,2 juta warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang sudah punya hak pilih yang akan menggunakan suara. “Sulit untuk mengajak agar WNI di luar negeri agar menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Beberapa masalah masih menjadi kendala mereka menggunakan hak pilih,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Ia menuturkan kendala itu antara lain adanya WNI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tidak mendapat izin majikannya untuk keluar rumah di hari pemilihan. Ada lagi WNI yang enggan menggunakan hak pilih karena saat pemungutan suara mereka tidak libur karena hari libur di setiap negara berbeda. “Di Indonesia, waktu pemungutan suara saat hari kerja dan di luar negeri tidak libur,” terangnya. Selain itu, sambungnya, para WNI itu tidak memilih karena tidak mengenal calon yang akan mereka pilih. “Misalnya saya tinggal di luar negeri, kok yang dipilih caleg dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta. Ini pertanyaan yang biasa muncul,” ujarnya. Ia mengatakan ada tuntutan dari WNI di luar negeri agar ada dapil luar negeri. Dengan adanya dapil luar negeri, diharapkan bakal muncul caleg yang lebih mengerti akan kebutuhan WNI yang tinggal di luar negeri. Dalam catatannya, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, jumlah WNI yang tinggal di luar negeri mencapai 4,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, WNI yang sudah memenuhi syarat memilih sekitar 2,2 juta jiwa. Hong Kong didahulukan Di kesempatan berbeda, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengakui adanya keengganan WNI di luar negeri menggunakan hak pilih mereka, seperti yang terjadi pada pemilupemilu sebelumnya. Berdasarkan pengalaman, selain masalah waktu pemungutan suara, persoalan ekonomi juga menjadi hambatan WNI di luar negeri menggunakan hak pilih mereka. Di Seoul, Korea Selatan, misalnya, ada 32 ribu WNI di sana. Sebagian dari mereka memilih kerja lembur daripada menggunakan hak pilih karena gaji untuk kerja lembur sangat besar. “Jika dikumpulkan selama sebulan, uang lembur bisa 50% dari gaji pokok. Mereka lebih memilih itu ketimbang menggunakan hak pilih,” terangnya. Karena itu, ujarnya, melihat adanya hambatan-hambatan yang ada dan usaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih di luar negeri, pemungutan suara di luar negeri akan dilaksanakan lebih dulu, yakni pada 30 Maret-6 April 2014. Husni menerangkan, Hong Kong merupakan wilayah pertama di luar negeri yang akan melaksanakan pemungutan suara, yakni pada 30 Maret. Hong Kong didahulukan karena diprediksi pada 6 April akan terjadi badai. “Saat terjadi badai, pemerintah Hong Kong akan melarang warganya keluar rumah sehingga agar lebih aman, pemilu dilaksanakan lebih cepat,” ujarnya. (P-1) ardi@mediaindonesia.com ANTARA/SAIFUL BAHRI RAKIT KOTAK SUARA: Pekerja menyelesaikan perakitan kotak suara Pemilu 2014 di gudang logistik KPU Pamekasan, Jawa Timur, kemarin. Sebanyak 7.804 kotak suara sisa pilgub Jatim akan dirakit untuk digunakan dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014.
  • 5. INDONESIA MEMILIH KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 5 Soal Bansos, Bawaslu Panggil 10 Sekjen KPU Daerah Harus Diisi Anggota Berpengalaman Penurunan DPT terjadi karena rasionalisasi data pemilih, seperti meninggal, juga kepindahan domisili. ABDUS SYUKUR P ELAKSANAAN pemilihan umum legislatif kurang dari dua bulan lagi. Namun, hingga saat ini kepengurusan sejumlah komisi pemilihan umum daerah belum terisi karena berbagai hal. Bagi KPU pusat, belum terisinya personel KPUD tersebut tidak menjadi masalah. Namun, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia justru khawatir pemilu malah berantakan, jika personel KPUD tidak diisi orang-orang yang berpengalaman. Ko m i s i o n e r K P U Fe r r y Kurnia Rizkiyansyah yakin pelaksanaan pemilu tetap akan berjalan normal. “Tidak ada yang vakum, semua terisi. Hanya, di beberapa KPUD memang terjadi pergantian karena periodenya habis,” cetus Ferry di Jakarta, kemarin. KPUD yang masa periodenya habis antara lain Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur. Adapun satu daerah lainnya, yakni Maluku, sudah terisi, tetapi tinggal menunggu pelantikan saja. Ferry menjelaskan pergantian yang terjadi hanya sebatas pada personel dan tidak memengaruhi mekanisme yang berjalan dalam organisasi. “Semua akan berjalan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan. Untuk KPUD yang periodenya akan habis, mereka masih tetap menjalankan tugas sebelum digantikan. Kalau penggantinya sudah ada, tinggal melantik saja,” imbuh Ferry. Akan tetapi, Sekjen KIPP Mochtar Sindang menyatakan pihaknya khawatir pemilu justru akan terhambat karena personel KPU yang terpilih ternyata tidak memiliki pengalaman. “Kinerjanya pasti akan terhambat jika anggota KPU yang terpilih tidak terbiasa dengan kerja-kerja pemilihan. Makanya, proses seleksi yang dilakukan harus memperhatikan pengalaman kerja calon anggota KPU. Kalau tidak, pemilu di daerah bersangkutan bakal berantakan,” kata Mochtar. “Kinerjanya pasti akan terhambat jika anggota KPU terpilih tidak terbiasa dengan kerja-kerja pemilihan.” Mochtar Sindang Sekjen KIPP Sempitnya waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan agenda Pemilu 2014, ujar Mochtar, membutuhkan kerja ekstra bagi KPU. Apalagi masa periode KPUD rata-rata berakhir setelah proses pemilu kada rampung. “Seperti Lampung, KPU pusat harus memperpanjang masa periodenya. Itu memang kewenangan KPU karena adanya masalah-masalah khusus di daerah sehingga pelaksanaan pemilu tidak terhambat,” ungkap Mochtar. BAWASLU akan memanggil sekjen kementerian untuk menanyakan dana bantuan sosial dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dinyatakan, salah satu larangan kampanye ialah menggunakan fasilitas pemerintah. Dalam Keppres No 37 Tahun 2012 tentang Perincian APBN 2013, total belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam belanja kementerian/lembaga sebesar Rp69,5 triliun. “Melihat dari karakteristiknya, belanja bansos memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh para menteri yang menjadi caleg,” kata anggota Bawaslu Daniel Zuchron, kemarin. Bawaslu mencatat ada beberapa modus yang sering terjadi dalam penyelewengan bansos. Di antaranya bansos dilakukan pada saat sering muncul atribut partai tertentu, bansos diberikan kepada basis pendukung partai tertentu, dan acara serah terima bansos bersamaan dengan kegiatan partai. NIK bermasalah Daftar pemilih tetap (DPT) sejak dirilis KPU pada 4 November 2013 terus menurun. Jumlah pemilih pada DPT semula yang sebanyak 186.612.255 turun pada 23 Januari menjadi 185.813.540. Penurunan jumlah DPT tersebut dianggap wajar oleh KPU karena adanya rasionalisasi data pemilih. “Saya tegaskan, DPT akan terus disempurnakan sesuai batas waktunya, yakni H-14, pemilu kurang 14 hari,” tegas Ferry. Dia menyebutkan penurunan DPT terjadi karena rasionalisasi data pemilih, seperti meninggal. Selain itu, ada juga anggota masyarakat yang pindah domisili atau statusnya tidak jelas, termasuk anggota TNI/Polri yang pensiun. “Kita yakini pemilih dijamin hak konstitusionalnya tetap ada. Tapi kalau didapati data yang tidak memenuhi syarat, akan dicoret. Makanya, DPT pada 4 November menurun, itu karena rasionalisasi data pemilih,” imbuh Ferry. Selain menyampaikan penurunan jumlah DPT, Ferry juga menyampaikan penduduk tanpa nomor induk kependudukan (NIK) juga terus berkurang. Pada November 2013, terdapat 10,4 juta DPT tanpa NIK, sedangkan pada 4 Desember 2013 menjadi 3,3 juta. Terakhir pada 23 Januari menurun menjadi 2,1 juta. “Saya yakin saat ini juga terus berkurang karena KPU di daerah-daerah terus memasukkan data NIK untuk daftar DPT yang sudah di-support Kementerian Dalam Negeri,” ujar Ferry. (P-4) Bansos dilakukan pada saat sering muncul atribut partai tertentu dan acara serah terima bansos bersamaan dengan kegiatan partai. abdus@mediaindonesia.com Ikang Fauzi Dilaporkan ke Panwaslu ANTARA/SISWOWIDODO PENERTIBAN ALAT PERAGA: Petugas menurunkan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan di Madiun, Jawa Timur, kemarin. Semua baliho dan spanduk yang dipasang di pohon dan tiang listrik ditertibkan Satpol PP. CALON anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ikang Fauzi, diduga melakukan kampanye terselubung di daerah pemilihan (dapil) II Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin. Humas Panwaslu Kabupaten Bandung Hari Haryanto mengatakan dugaan pelanggaran kampanye Ikang, yang merupakan caleg dari dapil II Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu berdasarkan laporan dari Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Banjaran. “Persoalan ini (kampanye terselubung Ikang Fauzi di Kabupaten Bandung) masih kami dalami bersama Panwascam Banjaran. Pendalaman itu, berdasarkan hasil laporan dan pengembangan lanjutan,” ujar Haryanto. Karena itu, ia menambahkan belum bisa memberikan sanksi apa pun terhadap Ikang. “Soal itu (pemberian sanksi) masih masih menunggu bukti-bukti kebenarannya, di samping diplenokan selama tujuh hari setelah ditemukan dugaan tersebut. Jika memang terbukti adanya pelanggaran kampanye, tentunya harus diberikan sanksi sesuai ketentuan,” tandasnya. Diperoleh keterangan, suami artis sekaligus politikus Marissa Haque itu melakukan sosialisasi di tempat hajatan salah satu warga di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kegiatan rocker yang popular di era 80-an itu dianggap melanggar karena adanya ajakan memilih. Hari menyatakan laporan adanya dugaan pelanggaran oleh caleg yang melakukan kampanye diterima pihak Panwaslu Kabupaten Bandung, kemarin. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstrukasikan kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jawa Barat untuk tidak menggunakan fasilitas negara pada kampanye Pemilu 2014. “Fasilitas negara dipakai untuk kampanye adalah suatu pelanggaran pidana pemilu. Kalau ada mobil pelat merah dipakai kampanye, itu sudah pelanggaran pidana pemilu,” kata Heryawan. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun fasilitas negara dan atas nama serta dalih apa pun digunakan untuk kampanye. “Makanya, saya akan instruksikan larangan penggunaan fasilitas negara untuk itu,” cetus Heryawan. Ia menjelaskan, pada hakikatnya seorang PNS tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik dan kalaupun ada, tentunya itu merupakan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, lanjut Heryawan, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat surat edaran tentang instruksi pelarangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Pemilu 2014. “Saya yakin masyarakat Jabar sudah cerdas. Jabar masih cukup tinggi angka partisipasinya. Insya Allah kita sangat memahami dan sangat percaya masyarakat Jawa Barat pasti akan ikut pemilu dan tidak golput,” tandas Heryawan. (EM/Ant/P-4) Untuk mengantisipasi penyelewengan bansos, Bawaslu meminta data dan informasi tentang data alokasi bantuan sosial/tugas pembantuan 2012 dan 2013 serta rencana 2014 dari 10 kementerian. Mereka ialah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian ESDM, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Kehutanan. “Sampai dengan 10 Februari 2014, yang belum menyerahkan data/dokumen sebagaimana permintaan dua kali Bawaslu ialah Kementerian Kehutanan,” tandas Daniel. Sekretaris Jenderal Kemenhut Hadi Daryanto menyatakan di Kemenhut tahun ini tidak ada anggaran bansos. Namun, ada anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat desa hutan berbasis konservasi sebesar Rp50 miliar. (AT/P-4) Hartoyo, Tukang Sol Sepatu Jadi Caleg P ROFESI sebagai tukang sol sepatu tidak membuat ciut nyalinya menjadi calon anggota legislatif dan bersaing dengan tokoh-tokoh yang lebih ‘prestisius’. “Bagi saya, dipilih menjadi caleg oleh partai itu suatu amanah,” ujar Hartoyo Jabarudin, 40, caleg Partai Keadilan Sejahtera untuk DPRD Kota Denpasar dari daerah pemilihan Denpasar Timur, menjawab Media Indonesia, Selasa (11/2). Menurut Hartoyo, di PKS, bukanlah kader yang aktif mencalonkan diri menjadi caleg, melainkan partailah yang menunjuk dan mencalonkan kader sebagai caleg. Karena itu, urusan pendaftaran dirinya ke KPU juga dilakukan partainya. Dalam ‘perang’ memperebutkan kursi DPRD dengan calon-calon dari partai lain, Hartoyo yang sudah menjalani profesi sebagai tukang sol sepatu sejak 1999 mengaku minim modal finansial. “Saya hanya targetkan modal maksimal Rp1 juta hingga hari H coblosan,” ujar ayah dua anak itu. Untuk strategi meraup suara, Hartoyo menerapkan sejumlah jurus. Ia mencantumkan nama diri dan partainya di lembar bukti penerimaan order sepatu. Tulisan tambahan yang dicantumkan ialah ‘Sol Bergaransi Menuju DPRD Kota Denpasar Bergaransi’. “Sampai sekarang sudah seribu lembar lebih tersebar ke pelanggan,” ujar Hartoyo yang berasal dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Ia optimistis dikenal masyarakat sekitarnya karena setiap hari pelanggan atau yang orang yang datang memperbaiki sepatu, sandal, ataupun tas rata-rata berkisar 50 hingga 60 orang. Mengenai visi dan misi yang ditawarkan ke calon pemilih, Hartoyo tidaklah muluk-muluk. Dalam setiap tatap muka, pria yang pernah bekerja sebagai sopir bus pariwisata itu mengaku lebih mengedepankan keberagaman dan kerukunan antarwarga. “Untuk di Bali, khususnya Denpasar, saya lebih menekankan perlunya menjaga keberagaman dan kerukunan antarumat.” Idealisme yang ingin tetap Hartoyo pegang setidaknya ada tiga, yakni amanah, bersih, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketika ditanya tentang apa yang masih kurang dalam kebijakan program Pemerintah Kota Denpasar, Hartoyo menilai dalam pemberian bantuan, terutama untuk warga miskin, pelaksanaannya kadang-kadang masih belum merata. “Selain itu, biaya pendidikan perlu lebih diringankan, terutama bagi orang-orang miskin, apalagi yang belum punya rumah,” harapnya. (Ruta Suryana/P-4) MI/RUTA SURYANA CALEG PKS: Hartoyo Jabarudin menjahit sepatu di kiosnya di Depasar, Bali, Selasa (11/2). Hartoyo, 40, maju sebagai Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk DPRD Kota Denpasar dari daerah pemilihan Denpasar Timur.
  • 6. POLITIK 6 KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 Uji Materi UU Narkotika Ditolak Konstitusi secara tegas mengatur bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. ADHI M DARYONO M MI/ROMMY PUJIANTO UJI UU NARKOTIKA DITOLAK: Pengunjung mengikuti sidang putusan pengujian Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Majelis hakim yang dipimpin Hamdan Zoelva menolak seluruh permohonan pengujian UU itu karena setiap orang harus sama di hadapan hukum. Judicial Review UU MK Dinilai Sarat Kepentingan PENGUJIAN Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi akan diputuskan MK, hari ini. Uji materi UU tersebut dinilai sarat dengan kepentingan para hakim konstitusi. “Dalam memeriksa perkara tersebut, MK memiliki konflik kepentingan dan seharusnya MK tidak bertindak jauh dengan mengabulkan permohonan tersebut,” kata pengamat hukum tata negara yang juga Direktur Ekskutif Constitutional & Electoral Reform Centre (Correct) Refly Harun di Jakarta, kemarin. Menurutnya, UU Nomor 14 Tahun 2014 tersebut berisi tiga hal penting yang dibutuhkan MK saat ini. Pertama, calon hakim konstitusi tidak berasal dari parpol, kecuali sudah berhenti sekurang-kurangnya 7 tahun. Kedua, seleksi hakim konstitusi melibatkan panel ahli independen sehingga diharapkan terpilih hakim konstitusi yang berintegritas, berkualitas, dan memiliki netralitas terhadap kelompok atau kekuatan politik. Ketiga, UU Nomor 4 Tahun 2014 juga mengamanatkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bersifat per- manen dengan sekretariat di Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi agar tidak terjadi penyimpangan sebagaimana dilakukan mantan Ketua MK Akil Mochtar. “Sama sekali tidak ada materi dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 tersebut yang dapat dinilai bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Refly. Senada dengan Refly, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon K Palma mengatakan MK seharusnya menolak gugatan para dosen dan advokat tersebut. “Ada asas nemo judex in causa sua yang menyatakan hakim tidak boleh menjadi hakim atas dirinya sendiri,” terang Alvon. Sementara itu, hakim konstitusi Harjono mengatakan setiap perkara di MK mempunyai karakteristik sendirisendiri sehingga ada yang cepat diputuskan dan ada yang perlu peroses panjang. “Setiap kasus kan punya karakterisktik sendiri. Kalau UU Pilpres itu lama karena banyak faktor yang menyebabkan lama. Kalau pendapat delapan hakim sudah ketemu, ya, diputuskan,” jelasnya. Menurutnya, uji materi UU No 4/2014 itu perlu segera diputuskan agar implementasinya, seperti pembentukan panel ahli, memiliki kepastian hukum. (AI/P-3) AHKAMAH Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 111 ayat 2, Pasal 112 ayat 1, dan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimohonkan pengguna narkoba Firman Ramang Putra. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Dalam pertimbangan yang dibacakan hakim konstitusi Patrialis Akbar, dinyatakan bahwa UUD 1945 telah melarang perlakuan berbeda terhadap setiap orang di hadapan hukum. Ketiga pasal yang dimohonkan itu-berdasarkan pertimbangan majelis hakim-konstitusional dan berlaku untuk semua warga negara. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menggunakan, atau menyalurkan narkotika, khususnya narkotika golongan I, akan terkena sanksi pidana seperti yang ditentukan Pasal 111 ayat 2 dan Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika,” jelas Patrialis. Dalam menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum pemohon Muhammad Yusuf Hasibuan menyatakan kecewa karena majelis hakim tidak memberikan gambaran yang jelas serta memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pengguna narkoba. “Selama ini yang terjadi ialah penumpukan kasus pengguna narkotika di LP, bukan pemiliknya, bukan bos-bos besarnya yang dipenjara,” kata Yusuf seusai persidangan. Menurutnya, esensi permohonan uji materi itu ialah meminta agar ada pembedaan antara pengguna dan pengedar (besar). “Kami berharap dengan pengujian undangundang ini, penanganan perkara narkotika ke depan akan lebih baik lagi,” ujarnya. Pemohon yang merupakan pengonsumsi narkoba jenis sabu itu merasa norma dalam pasal–pasal yang diujimaterikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Menurut pemohon, norma tersebut menyamaratakan peranan seseorang dengan pertanggungjawaban hukum tanpa ada pemisahan peranan masing-masing pada saat tertangkap sesuai sifat hukumnya. Pemohon merasa dirugikan karena awalnya menerima ajakan teman, yakni Muhammad Yanamar Azzam, untuk menyimpan 15 karung berisi 215 bungkus ganja seberat 214.600 gram. Dari kejadian tersebut, pemohon merasa dirugikan karena hanya dititipi. “Pemohon merasa tidak adil karena dihukum seolah-olah pemilik,” kata Muhammad. Firman Ramang dijatuhi hukuman maksimal dengan ketiga pasal tersebut. Pemilik usaha bengkel motor itu mengakui memiliki kebiasaan buruk mengomsumsi sabu. Impitan ekonomi membuatnya menerima ajakan Muhammad Yanamar untuk menyimpan 15 karung berisi 215 bungkus ganja seberat 214.600 gram itu. Informasi masyarakat Muhammad Yanamar Azzam bin Ismail dan Firman Ramang Putra bin Mudatsir divonis hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 10 Desember 2013. Pengungkapan kasus itu berawal saat Yusuf Halim, Elvin Ginting, dan Rahardi Sampurno yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa sekitar Jalan Kampung Mangga, Jakarta Utara, sering dijadikan tempat penyimpanan narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap Firman dan Muhammad. Dari hasil penggeledahan di kamar kontrakan milik Muhammad, ditemukan ganja seberat 214.600 gram. Menurut pengakuan Muhammad, daun ganja tersebut milik Bang Jul yang hingga kini masih buron. (P-3) adhi@mediaindonesia.com Vila yang Ditempati Corby Dijaga Ketat SCHAPELLE Leigh Corby telah menikmati pembebasan bersyarat sejak 10 Maret lalu. Kini, ratu mariyuana asal Australia itu sudah bisa menghirup udara bebas. Bahkan, saat ini Corby menempati sebuah vila supermewah di kawasan wisata Seminyak, Kuta, Bali. Vila Santosa yang kondisinya bak istana tersebut dijaga ketat aparat keamanan. Belum jelas apakah pengetatan keamanan tersebut dilakukan sejak Corby menempati vila tersebut atau memang sedari dulu sudah demikian. “Kelihatan sih, pemeriksaan kendaraan sampai orang yang keluar-masuk baru dilakukan tiga hari belakangan ini. Kalau sebelumnya, hanya diberi pas masuk, dicek sekadarnya,” ujar Karyana, buruh yang bekerja di samping vila itu, kemarin. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali Sunar Agus mengaku vila yang ditempati Corby itu memang sudah dikoordinasikan oleh pejabat terkait. “Dia kan (Corby) tidak mesti tinggal bersama kakaknya. Makanya, dia menempati Vila Sentosa. Di mana dia tinggal, itu tidak penting. Yang terpenting dia dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan dan kejari,” ujarnya. Menurut Agus, soal berapa biaya sewa vila dan uangnya dari mana, itu bukan kewenangan dirinya untuk mengomentari karena seluruhnya ditanggung Corby dan keluarganya. Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar I Ketut Artha mengatakan Corby dipastikan tetap tinggal di Bali hingga 2017. “Meskipun sudah mengantongi surat pembebasan bersayarat, Corby tidak seenaknya melenggang bebas. Dia tidak diizinkan keluar dari Bali, apalagi ke luar negeri,” tegasnya. Saat Corby akan keluar dari LP, kata dia, pihaknya sudah menjelaskan berbagai ketentuan itu kepada Corby, di antaranya tidak boleh keluar dari Bali apalagi ke luar negeri, serta tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. “Bahkan, kita sudah menyampaikan bahwa aktivitasnya selama di Bali akan terus dipantau,” ungkap Artha. Artha menjelaskan Corby menyatakan bersedia mematuhi semua ketentuan tersebut. “Saat itu, pengarahan dilakukan secara ringan dan cepat karena Corby tampak gelisah karena dikerumuni wartawan yang berada di luar gedung balai pemasyarakatan. Meskinya pengarahan itu banyak, tapi situasi tidak memungkinkan. Dia tidak tenang, percuma juga memberi pengarahan dengan kondisi seperti ini. Saya sudah tugaskan petugas untuk melakukan pengarahan di lain hari,” tuturnya. (OL/P-3) MI/RAMDANII KUNJUNGAN DUBES AS: Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) bertukar cenderamata dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake seusai berdialog di Jakarta, kemarin. Blake mengapresiasi langkah Muhammadiyah yang telah memperjuangkan nilainilai toleransi dan antikekerasan.
  • 7. OPINI KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 hewan tersebut dilaporkan mengalami gejala kerusakan organ liver dan ginjal. Impor produk kedelai dari luar negeri yang berpotensi transgenik jelas mengkhawatirkan dari sisi konsumen. Kita, sebagai konsumen, merasa khawatir akan dampak buruk bila memakan produk makanan yang berbahan transgenik. Membengkaknya biaya kesehatan yang harus ditanggung konsumen sudah berada di depan mata, bila konsumen tersebut memakan produk transgenik. Sebaliknya, bagi produsen produk transgenik, keuntungan dagang sudah berada di tangan. Keuntungan produsen tanaman transgenik itu terlihat dari pertambahan luas lahan pertanian transgenik mer e k a d a r i tahun ke ta- Kedelai Impor dan Produk Transgenik Firdaus Cahyadi Knowledge Manager for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia M UNDURNYA Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mendapat sorotan banyak pihak. Karena hampir bersamaan dengan mundurnya Gita, muncul kasus impor beras dari Vietnam. Di samping kasus beras impor itu, di waktu yang hampir bersamaan juga pemerintah mengimpor kedelai. Namun, impor kedelai itu hampir luput dari sorotan media. Akhir Januari 2014, seperti ditulis di sebuah media massa yang terbit di Jakarta, sebanyak 108,5 ton kedelai asal Amerika Serikat (AS) telah tiba di Indonesia. Untuk kesekian kalinya, negeri ini menjadi importir produk kedelai dari berbagai negara, salah satunya AS. Bahkan menurut Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), target impor kedelai untuk 2014 sebesar 30 ribu ton. Terkait besarnya impor kedelai, pertanyaannya kemudian ialah apakah kedelai impor itu tidak termasuk produk transgenik atau rekayasa genetik? Hasil uji Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai produk kedelai di negeri ini pada 2001, 2002, 2005 menunjukkan bahwa beberapa produk turunan kedelai di Indonesia terkontaminasi bahan transgenik. Dalam buku Seeds of Deception dan Genetik Roulette disebutkan bahwa alergi terhadap kedelai telah meningkat setelah pengenalan cara menanam dengan metode GMO (genetically modified organism) atau kedelai transgenik. Pemicu kanker Sementara itu, AS ialah negara yang terus mengembangkan pertanian melalui teknologi transgenik dengan tujuan meningkatkan hasil produksi. Setiap tahun lahan pertanian transgenik semakin luas. Ironisnya, di negeri asalnya, produk kedelai transgenik itu digunakan untuk pakan ternak, bioetanol, dan tinta. Namun, di Indonesia kedelai transgenik itu justru untuk bahan makanan manusia. Yang lebih memprihatinkan, dampak buruk produk transgenik bukan hanya menyebabkan alergi. Seperti ditulis di fact sheet tentang produk transgenik di laman www. desasejahtera.org, disebutkan bahwa Dr Arpad Pusztai, peneliti Rusia, menemukan adanya hubungan antara produk pangan transgenik dan penyakit kanker, berdasarkan percobaan yang dilakukan melalui tikus yang diberi kentang transgenik. Penelitian tersebut dipakai oleh Greenpeace pada 2007 untuk melawan kebijakan pemerintah Inggris yang menerbitkan izin impor kentang transgenik. Peneliti Prancis, Dr Gilles Eric Seralini dari University of Caen, meneliti mengenai hewan percobaan yang diberi tiga tipe jagung hasil modifikasi genetik. Hasilnya, Berkaca pada Kasus Corby Romli Atmasasmita Guru Besar (Em) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran S EBENARNYA masih banyak kasus ‘Corby’ lain yang tidak diketahui umum seperti terpidana narkoba yang warga negara Prancis. Dia juga dihukum seumur hidup, tetapi memperoleh pembebasan bersyarat ala Corby. Pemerintah telah tegas menetapkan kebijakan penegakan hukum zero tolerance terhadap kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Tentu kita mengapresiasi kebijakan hukum tersebut. Meski demikian, ketika ketiga kejahatan musuh bangsa berkaitan dengan pelaku yang warga negara asing (WNA), di sinilah konsistensi pemerintah diuji. Apakah sikap dan PARTISIPASI OPINI 7 kebijakan hukum serta penegakan hukum yang telah diberlakukan sama terhadap semua pelakunya, tidak terkecuali pelakunya WNA. Sejarah diplomasi penegakan hukum sejak pelarian terpidana mantan peting gi Nazi sampai pada proses ekstradisi mantan presiden Nigeria, Cile, dan PM Thailand Thaksin Shinawatra, telah terbukti bahwa proses ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana selalu berkelindan dengan kepentingan politik kedua negara yang bekerja sama. Langkah ini lazim berlaku di dalam dunia diplomasi antarnegara, dan bukan sesuatu yang aneh atau luar biasa. Kita pernah alami keberadaan pengaruh kepentingan politis ketika pemerintah mengajukan permohonan ekstradisi Hendra Rahardja, buron Kejaksaan Agung lebih dari 5 (lima) tahun. Hendra tidak pernah kembali sampai meninggal dunia di Australia kecuali asetnya yang tidak seberapa. Selain Hendra, masih ada yang menjadi buron karena mengemplang BLBI sampai kini sebagian besar raib, tidak tentu domisilinya dan tidak dapat dipulangkan ke Indonesia, tidak terkecuali yang mukim di Singapura, Hong Kong, dan Swiss. Luar biasa Jika baru-baru ini hakim federal Australia mengabulkan permintaan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia dan diperkuat ke- terangan Kementerian Luar Negeri Australia, sungguh luar biasa. Sebab, sekalipun kedua negara telah terikat pada perjanjian ekstradisi dan MLA, lazimnya peme- Masalah itu sudah pasti berdampak dan ada salah satu kepentingan harus ‘diabaikan’, apakah kepentingan nasional atau kerja sama bilateral atau internasional. rintah Australia sulit untuk kooperatif dengan pemerintah Indonesia dalam hal buron korupsi dan perbankan sekalipun telah lebih dari 5 tahun buron. Terlebih hal itu bertepatan menjelang dikeluarkannya kebijakan hukum pemberian bebas bersyarat terhadap Corby. Dalam dunia diplomasi khusus penegakan hukum diibaratkan no free for lunch. Atau paling tidak sekurangkurangya ada janji berdasarkan prinsip resiprositas dari negara peminta (requesting state) dalam hal ini Indonesia kepada negara diminta (requested state), Australia. Ketika kebijakan pemerintah menempatkan tiga jenis kejahatan sebagai musuh bangsa Indonesia, tentu harus telah dipertimbangkan faktor politis dalam kerja sama internasional penegakan hukum pidana. Mengapa? Hal itu disebabkan karakter hukum pidana dan karakter hukum internasional telah berbeda sejak awal, yaitu hukum pidana bercirikan pasti, jelas, dan tegas, sedangkan hukum internasional--dalam kerja sama antarnegara--bertolak pada kepentingan negara (nasional) yang menganut prinsip hun. Data dari Freedonia yang dikutip dalam The Economist, Desember 2002, menyebutkan bahwa pada 1996 total area di dunia yang ditanami tanaman pangan transgenik hanya berkisar 5 juta hektare. Namun, pada 2006 telah melonjak menjadi 184 juta hektare. Tidak didukung kebijakan Peningkatan juga terjadi pada bisnis bibit tanaman transgenik. Penjualan bibit kedelai transgenik di dunia pada 2006 telah mencapai US$1.550 juta. Padahal, pada 1996, penjualan bibit kedelai transgenik hanya berkisar US$11 juta. Hal yang sama juga terjadi pada penjualan bibit jagung transgenik. Luasan tanah yang ditanami tanaman transgenik pun terus meningkat. Menurut International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) 2011, jumlah lahan yang menggunakan tanaman transgenik sebesar 1 miliar hektare (ha) di seluruh dunia. Jumlah lahan tersebut meningkat 100% dari 2005 yang hanya 500 juta ha dan dicapai dalam waktu 15 tahun sejak kemunculan komersialisasi pertama kali 1996. Besarnya gurita bisnis produk transgenik itu telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar bagi produkproduk tersebut. Laporan United States Department of Agriculture (USDA) menyebutkan nilai ekspor produk t ra n s g e n i k A merika ke Indonesia pada 2004 mencapai US$600 juta. Produk transgenik itu terdiri atas kedelai, jagung, dan kapas. Para perajin tempe dan tahu sebenarnya tidak memerlukan impor kedelai, apalagi kedelai transgenik. Kepentingan mereka ialah bagaimana men- pacta sunt servanda (iktikad baik) dan lebih mengutamakan pertemuan pemikiran (meeting of mind) dan kepentingan (mutual of interest) dua negara atau lebih dalam satu isu tertentu. Ada yang diabaikan Dalam aplikasinya, tidak jauh berbeda dan memerlukan ketegasan sikap serta konsistensi pada kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di satu sisi, dan di sisi lain diperlukan kepiawaian diplomasi untuk bernegosiasi serta tidak harus apriori berpegang teguh pada kebijakan awal. Di sinilah letak akar masalah pro dan kontra kasus pembebasan bersyarat Corby. Masalah itu sudah pasti berdampak dan ada salah satu kepentingan harus ‘diabaikan’, apakah kepentingan nasional atau kerja sama bilateral atau internasional. Dalam kasus bebas bersyarat Corby, tampaknya ada dapatkan bahan baku kedelai yang terjangkau. Bahan baku kedelai tentu saja tidak harus didatangkan dari impor. Bila pemerintah memberikan insentif kepada petani dalam negeri, tentu kita tidak perlu impor kedelai lagi, terutama kedelai transgenik. Pemerintah selalu berdalih bahwa impor kedelai adalah langkah jangka pendek. Rencana jangka panjangnya tetap memberdayakan petani kedelai dalam negeri. Benarkah pernyataan itu atau hanya retorika politik belaka? Yang jelas, impor kedelai bukan terjadi pada tahun-tahun ini saja. Artinya, selama ini pemerintah belum memiliki kebijakan yang berpihak pada petani kedelai sehingga proyek impor kedelai hampir selalu berluang setiap tahunnya. Tidak optimalnya keberpihakan pemerintah kepada petani tampak dari makin menyusutnya lahan pertanian dan sebaliknya meningkatnya jumlah petani guram atau petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 ha. Menurut dosen ekonomi Universitas Brawijaya Malang Ahmad Erani, jika pada 1980-an kepemilikan lahan pertanian di Jawa rata-rata kurang dari 0,5 ha, pada 2009 kepemilikan lahan pertanian itu rata-rata tinggal 0,25 ha saja. Meningkatnya jumlah petani guram diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa jumlah petani guram dalam kurun 1993-2003 meningkat rata– rata sebesar 2,6% per tahun. Di Pulau Jawa, jumlah petani guram mencapai 75% dari seluruh total rumah tangga petani. Mungkin dalam jangka pendek Indonesia harus tetap menjadi importir kedelai seraya menunggu datangnya pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 yang lebih berpihak kepada petani, termasuk petani kedelai. Namun, dari sisi kesehatan konsumen, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kedelai yang diimpor itu tidak terkontaminasi produk transgenik. Bagaimanapun juga pemerintah harus tetap bertanggung jawab melindungi keselamatan warganya dari bahaya produk transgenik. dua kemungkinan yang ‘diabaikan’, yaitu pertama memang kepentingan (hukum) nasional telah ‘diabaikan’ dan kepentingan kerja sama bilateral telah didahulukan. Atau mungkin kedua negara setuju pada prinsip resiprositas; pemulangan Adrian Kiki Ariawan berbalas dengan bebas bersyarat Corby. Apakah pemerintah Indonesia keliru atau dapat dipersalahkan? Jawabannya tidak! Hal itu disebabkan pakem diplomasi hukum internasional yang membenarkan keputusan pembebasan bersyarat Corby tentu dengan didahului oleh prasarayat prinsip resiprositas sebagaimana diuraikan awal tulisan ini. Hanya saja pemerintah harus terbuka kepada publik bahwa dokumen lengkap untuk bebas bersyarat Corby telah sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai tata cara pembebasan yang tidak berbeda terhadap terpidana lainnya. Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM Head of Metrotvnews.com: Asep Setiawan Assistant to Head: Jemmy Bagota News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Dendi Suharyana, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andhini, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Satwika, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/ Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) email: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
  • 8. MEGAPOLITAN 8 KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 DEPOK PEMPROV DKI Memacu Kerja tanpa Seremoni Polisi Sita 50 Motor Curian POLISI Depok menggeledah tiga gudang penyimpanan sepeda motor curian. Sedikitnya 50 sepeda motor dan sparepart yang telah dipereteli disita. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap dua tersangka, berinisial D dan M. Tersangka D dan M merupakan pemilik gudang penyimpanan motor curian sekaligus otak pelaku pencurian kendaraan roda dua. Tiga gudang yang digeledah aparat kepolisian, itu terletak di Kampung Baru RT 004 RW 05, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jalan Citayam Baru, Desa Raga Jaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor dan satunya lagi gudang terletak di Kampung Baru RT 003 RW 03, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. “Penggerebekan dilakukan menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menyebutkan tempat itu sering digunakan untuk menyimpan kendaraan roda dua,” ujar Kapolsek Limo Komisaris Sujanto, kemarin. Sebelumnya, lanjut Sujanto, pihaknya telah banyak menerima laporan kehilangan sepeda motor. Salah satu pelapornya ialah Yakobus Fandi Radi. Yakobus melaporkan motor Yamaha Byson B 6709 ZCL, Senin (10/2) dicuri saat di parkir di teras rumahnya, di Jalan Tiga Putra No 49 RT 003 RW 11, Kelurahan Maruyung, Kecamatan Limo, Depok. Dari laporan itu, Polsek Limo pun menerjunkan tim khusus untuk menyelidik kasus itu. Diketahui bahwa pelaku pencurian dan barang bukti itu ada di Sasak Panjang, Bogor. “Anggota kami langsung mengintai pada tiga lokasi. Alhasil, ditemukan puluhan unit sepeda motor dari berbagai merek yang telah dibongkar suku cadangnya. Dua pemilik gudang kami tangkap,” katanya. Selanjutnya, dua tersangka berikut puluhan sepeda motor diangkut ke Polsek Limo. “Barang bukti itu telah kami amankan di Gudang Polsek Limo. Sedangkan, dua pelaku pencurian ditahan,” ujarnya. (KG/J-2) LINTAS BERITA Hakim Larang Wartawan Liput Sidang G UBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo mengharapkan 26 pejabat eselon II di jajaran Pemprov DKI yang kemarin dilantiknya mampu bekerja serius. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan tidak membutuhkan pejabat yang hanya mengejar kegiatan seremonial belaka. “Jangan lapor ke saya sudah beres Pak. Sudah bagus Pak, atau menyajikan sebuah acara seremonial yang baik. Tapi mohon maaf kalau hal-hal itu dilakukan tanpa diiringi kinerja yang baik, tidak mengikuti apa yang diinginkan masyarakat, Anda akan ditinggal kereta,” ujar gubernur yang kerap disapa Jokowi itu. Pejabat yang tidak serius, lanjut Jokowi, akan mudah diketahui olehnya. Pasalnya, Jokowi mengklaim selalu terjun ke lapangan mengawasi kinerja anak buahnya. Ia pun mengatakan akan melakukan tindakan tegas karena ia ingin membangun sebuah nilai dan budaya kerja yang baik di DKI Jakarta. Karena itu, sistem kinerja dan birokrasi yang baik harus dibangun dengan optimal. Bagi pejabat yang tidak menjalankan perintah dan instruksinya akan dicatat rekam jejaknya pada buku catatan evaluasi kinerja pejabat. “Kalau saya kasih perintah, saya pasti akan ikuti prosesnya. Jangan sampai “Jangan lapor sudah baik dan menyajikan acara seremonial kalau dilakukan tanpa diiringi kinerja yang baik, tidak mengikuti apa yang diinginkan masyarakat. Anda akan ditinggal kereta.” satu rel kereta yang selama ini dijalankannya, karena pengabdian mereka ditunggu masyarakat yang menginginkan Jakarta berubah. “Dengan pelantikan ini, saya harap kita semua berada di rel kereta yang selama ini saya sampaikan. Kita ini ditunggu masyarakat yang ingin Jakarta berubah,” tegasnya. Tim Gubernur bapak dan ibu tidak mengerjakan perintah saya. Kalau tidak dilaksanakan, akan saya catat. Pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti juga akan masuk catatan saya,” ungkapnya. Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik itu berada dalam Selain melantik eselon II menjadi pejabat, Jokowi juga menunjuk tujuh mantan kepala dinas untuk masuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2). Mereka adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, mantan Ke- pala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, mantan Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sugiyanta, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Ipih Ruyani, mantan Kepala Dinas Sosial Kian Kelana, dan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Zainal Musappa. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Fatahillah, pun tidak luput dirotasi Jokowi. Fatahillah kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun tampuk kepemimpinan di wilayah Jakarta Barat untuk sementara dipegang wakilnya. (Ssr/J-1) JAKARTA PUSAT JI Expo Gelar Festival Cap Go Meh MI/ATET DWI PRAMADIA SALAT BERJEMAAH: Polisi salat zuhur berjemaah di sela-sela pengamanan unjuk rasa buruh di Bundaran HI, Jakarta, kemarin. Sebanyak 8.417 polisi diturunkan guna mengamankan unjuk rasa. PT Jakarta International Expo (JI Expo) mengadakan acara rutin tahunan, yaitu Cap Go Meh Food and Festival. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Jumat, 31 Januari 2014. JI Expo selaku penyelenggara mempersiapkan Cap Go Meh Food and Festival selama lima hari, 12-16 Februari 2014, di Gambir Expo, JI Expo, Kemayoran, Jakarta. Cap Go Meh Food and Festival 2014 pada dasarnya tidak hanya terbatas ditujukan bagi masyarakat Tionghoa. Sebagai kegiatan budaya, Cap Go Meh Food and Festival dapat dinikmati seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Pasalnya, pada acara tersebut pengunjung dapat menyaksikan berbagai atraksi kebudayaan Tionghoa, festival kuliner, hiburan, dan acara menarik lainnya. Rangkaian acara mulai dari atraksi barongsai, pertunjukan liong, akrobat mangkok dan pedang, peking sai, kembang api, atraksi lok thung yang didatangkan langsung dari Singkawang, hingga atraksi layang-layang dapat dinikmati pengunjung. (RO/J-2) PERSIDANGAN kasus pencucian uang dengan terdakwa warga negara Australia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya terbuka untuk umum. Namun, persidangan malah dilakukan tertutup. Wartawan pun dilarang meliput. Hakim Achmad Dimyati saat persidangan melarang wartawan mengikuti persidangan Patrick Moris Alexander atas kasus pencucian uang senilai Rp17 miliar. Menurutnya, keberadaan wartawan dapat menggangu konsentrasi hakim yang tengah bersidang. “Kalian yang di sebelah sana siapa, sudah izin humas untuk meliput?” tegurnya. Sidang WN Australia itu dipimpin hakim Lendriaty Jeanilis dengan dua hakim anggota. Meski demikian, sidang tetap dilanjutkan dan wartawan tetap meliput. Sidang belum menjatuhkan hukuman apa pun terhadap terdakwa. Sebelumnya terdakwa disidang sejak Agustus 2013 di PN Jaksel. Terdakwa selaku Direktur PT Charm Hill Investmen dan Direktur PT Bengkulu Coal Limited diduga memiliki perusahaan fiktif dan dituding melakukan pencucian uang senilai US$1,4 juta terkait bisnis batu bara. (*/J-2) Karyawan Klinik Tewas akibat Gas Beracun PENYIDIK Polres Kota Bekasi yang menangani kasus kematian lima karyawan Klinik Sapta Mitra mendapatkan bukti bahwa seluruh korban tewas karena menghirup gas karbon monoksida (CO) dalam jumlah besar. Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto kepada wartawan, kemarin. “Mereka tidur dengan nyenyak, tetapi pada prosesnya menghirup karbon monoksida,” katanya. Adanya gas beracun itu, lanjut dia, diketahui setelah penyidik memeriksa dan menguji genset yang ada di klinik ke Puslabfor Mabes Polri. “Pengujian dilakukan 10 menit di dalam ruangan tertutup. Saat diukur, sudah ada gas CO sebanyak 50 cbm di ruang itu. Jumlah itu sudah berada di atas ambang batas, apalagi sampai berjam-jam,” katanya. Penyidik tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Seperti diberitakan, listrik klinik padam pukul 01.00 WIB. Teknisi menyalakan genset. Saat menyala, genset mengeluarkan CO yang meracuni para korban. Lima dari sembilan karyawan klinik di Jl Pondok Timur Nomor 8E, Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, itu ditemukan tewas, Selasa (11/2) pagi. Korban tewas ialah dr Friska, 26, Desi Purwono, 21, Ani Dwi Pastiwi, 23, M Zamroni, 19, dan Slamet Afriana, 21. Empat orang lainnya, Santi Siwi, 20, Hendra Rukwanto, 18, Ifa Riana Dewi, 20, dan Siti Nurjanah, 21, kritis. (GG/J-2) Meraup Untung dari Mawar di Hari Kasih Sayang M ENJELANG 14 Februari sebagian orang menyiapkan diri untuk memperingati Hari Kasih Sayang atau Valentine dengan menyediakan hadiah bagi orang yang disayangi. Banyak jenis hadiah yang biasa diberikan pada hari itu, dari tiket konser, boneka, cokelat hingga bunga. Banyaknya orang memilih bunga sebagai hadiah membuat para pedagang bunga di Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta Barat, ketiban rezeki, karena tingginya permintaan. Tidak mengherankan bila pasar yang menjual aneka bunga seperti mawar, krisan, aster, pikok, dan anggrek di lahan seluas 1,4 hektare itu menjelang 14 Februari didominasi oleh bunga mawar, terutama mawar merah. Sebab, pada saat itu mawar merah menjadi primadona, lantaran yang paling banyak diminati pembeli. Salah seorang penjual bunga mawar, Aan, 29, mengatakan lonjakan permintaan bunga mawar terjadi mulai 12 hingga 14 Februari setiap tahun. Oleh karena itu, pada Senin (10/2) lalu sedikitnya 100 ribu tangkai mawar merah masuk ke pasar tersebut. Mawar sebanyak itu kemudian dipisahkan dalam ikatanikatan terdiri dari 20 tangkai dan diselimuti kertas. Karena banyak peminatnya, harga bunga itu pun melambung menjadi tiga kali lipat. Bila pada hari biasa seikat mawar berisi 20 tangkai hanya dijual Rp30 ribu, menjelang 14 Februari penjual mematok harga Rp80 ribu hingga Rp90 ribu. Meski harga yang ditawarkan tinggi, bunga-bunga itu tetap saja laris manis. ANTARA/DHONI SETIAWAN BUNGA VALENTINE: Pedagang menata bunga mawar di Pasar Kembang Rawa Belong, Jakarta, beberapa waktu lalu. Jelang Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day), boneka dan bunga mawar diburu warga Menurut Aan, tingginya harga jual mawar tentu saja melipatgandakan keuntungan para pedagang. Selama tiga hari sejak menjelang samnpai Hari Valentine, ia mengaku bisa mengantongi keuntungan hingga Rp80 juta. Padahal, untung yang ia dapat di hari lainnya hanya Rp25 juta per bulan. “Mulai tanggal 12 (Februari) malam sampai 14 pagi pasar dipadati pengunjung. Semuanya cari bunga untuk konsumsi pribadi atau dijual lagi,” ujar pemilik tiga toko bunga mawar itu, Senin (10/2) lalu. Selain bunga tangkai, bunga dalam bentuk bouquet juga laku keras di hari itu. Setiap bouquet bunga lokal dijual dengan harga Rp250 ribu-Rp300 ribu, sedangkan bunga impor dengan ragam warna yang lebih banyak mencapai Rp500 ribu-Rp600 ribu. Satu bouquet berisi 20 tangkai bunga dengan warna apa pun sesuai pesanan. Pengunjung Pasar Bunga Rawa Belong bukan hanya pembeli untuk konsumsi pribadi, melainkan para pedagang dari wilayah Jabotabek yang akan menjual kembali bunga-bunga tersebut di toko mereka. Seperti halnya Ricky, saat itu ia datang ke Rawa Belong untuk membeli mawar merah yang akan dijualnya kembali di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur. “Saya cari bunga mawar merah sama pink untuk Valentine,” katanya. Bahkan, menjelang Hari Valentine pasar itu bukan hanya dibanjiri pembeli, melainkan juga dipenuhi pedagang dadakan yang ingin ikut meraih untung dari cantik dan harumnya mawar di Hari Kasih Sayang. (*/J-4)
  • 9. kamis, 13 februari 2014 transportasi 9 Empat Perusak Bus Kota Ditahan Sejumlah sopir angkot merusak bus kota terintegrasi bus Trans-Jakarta karena merasa penumpang mereka direbut. Padahal angkot seharusnya beroperasi di permukiman. Thomas Harming Suwarta K EPOLISIAN Sektor Me­ tro Penjaringan, Jakarta Utara, menahan empat sopir angkot Koperasi Wa­ hana Kalpika (KWK) yang menjadi tersangka kasus perusakan tiga bus kota terintergrasi bus Trans-Jakarta (BKTB) pada Senin (11/2). Adapun 26 sopir lainnya dipulangkan. “Dari hasil penyelidikan terhadap 30 orang, ditetapkan empat orang tersangka. Mereka yang melakukan perusakan,” kata Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Ajun Komisaris Besar Suyudi AS di Kan­ tor Polsek Penjaringan, kemarin. Mereka ialah DH, TY, UD, dan JR yang merupakan sopir angkot B-01 jusuran Grogol-Muara Angke dan U-11 rute Muara Baru-Muara Angke. Menurutnya, para sopir angkot me­ lakukan perusakan karena tidak suka terhadap program BKTB yang mereka nilai merugikan. Sebelum peristiwa, ujarnya, para sopir sedang dalam perjalanan pulang menuju Muara Karang dari Balai Kota DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan seusai menyam­ paikan aspirasi atas beroperasinya BKTB di jalur yang dilalui angkot. Namun, saat melintas di Gedong Panjang, mereka bertemu dengan BKTB. “Mungkin karena kesal melihat BKTB, mereka langsung merusak bus kota tersebut dengan menggunakan batu,” tukas Suyudi. Dalam kasus tersebut polisi me­ nyita barang bukti berupa batu dan pecahan kaca bus. Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Perusakan terhadap Barang dengan ancaman hukuman penjara lebih dari lima tahun. Adapun ketiga bus rute Pantai Indah Kapuk-Monas yang dirusak bernomor polisi B 7660 IV, B 7736 IV, dan B 7870 IV. Mogok beroperasi Sementara itu, sejumlah sopir angkot B-01 dan U-11, kemarin, mogok beroperasi sebagai protes atas beroperasinya BKTB sekaligus bentuk solidaritas terhadap penahanan empat rekan mereka. Pokel, 40, salah seorang sopir ang­ mi/rommy pujianto TOLAK BKTB: Ratusan sopir angkot Koperasi Wahana Kalpika (KWK) jurusan Grogol-Muara Angke berunjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/2). Aksi para sopir itu menolak pengoperasian bus kota terintegrasi bus Trans-Jakarta (BKTB) dianggap telah menurunkan pendapatan sopir angkot. kot KWK B-01 di terminal bayang­ n a Muara Karang, mengatakan ia dan sopir lainnya akan terus mogok sampai keempat teman mereka yang ditahan oleh aparat Polsek Penjaringan dibebaskan. Ia menya­ takan tidak keberatan bila selama mogok tidak memperoleh peng­ hasilan. “Demi teman, kita rela,” ujarnya. Berbeda dengan Pokel, Ketua Pengemudi B-01 Ajay Sujay, 49, menyatakan aksi mogok hanya berlangsung dua hari, atau hingga hari ini. “Namanya aksi solidaritas, ada batasnya. Bisa sehari-dua hari. Kalau lebih, nanti kita makan apa?” ujarnya. Ia menambahkan, peng­ urus KWK dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sedang mela­ kukan pertemuan untuk menyele­ saikan masalah itu. Atas keberatan para sopir angkot, Gubernur Joko Widodo berjanji akan menemui mereka. “Saya akan ke lokasi mereka, baik di Angke atau di Pluit. Kita tahu tempat mereka di mana,” kata Jokowi di Kuningan, Jakarta Selatan. Perusakan BKTB membuat Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berang. Menurutnya, sopir angkot tidak bisa melarang pengoperasian BKTB dengan alasan penumpang mereka direbut. ”Siapa yang mau naik angkot, karena ken­ daraannya nggak jelas, kebersihan nggak jelas, keamanan nggak jelas. Yang bawanya juga ada sopir tem­ bak,” ujarnya di Balai Kota DKI. Menurut Ahok, bila keberatan, mereka dipersilakan untuk me­ nyampaikan aspirasi. Namun, jika mereka makin beringas, aparat bakal diminta bertindak tegas. Ahok bahkan menuding jalur angkot yang sudah beroperasi tahunan tersebut menyalahi peraturan terkait dengan operasional karena seharusnya angkutan itu hanya beroperasi di lingkungan permukiman dan bukan di jalan utama. Menurutnya, pemerintah sebetul­ nya sudah membuka kesempatan kepada para sopir angkot untuk melamar sebagai sopir BKTB. Akan tetapi, jika ugal-ugalan, mereka ti­ dak akan diterima. (*/J-4) thomas@mediaindonesia.com Bus Baru tapi Rusak Diinvestigasi DINAS Perhubungan DKI Jakarta mengakui ada komponen bus TransJakarta dan bus kota terintegrasi bus Trans-Jakarta (BKTB) yang rusak, padahal baru dibeli dari China. De­ ngan demikian, Inspektorat Provinsi DKI, mungkin akan melakukan investigasi. Kepala Inspektorat Provinsi (In­ prov) DKI Franky Mangatas Pan­ jaitan di Balai Kota DKI, kemarin, mengatakan pengakuan adanya bus berkarat dan rusak terungkap da­ lam pemeriksaan sejumlah pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI sejak Senin (11/2). Namun, ia meno­ lak menjelaskan hasil pemeriksaan yang akan dilaporkan kepada Gu­ bernur Joko Widodo (Jokowi) secara terperinci. “Yang pasti, pihak dishub meng­ akui kenyataan ada komponenkomponen bus gandeng dan BKTB yang berkarat. Kami sudah susun laporannya. Nanti kami akan se­ rahkan kepada Pak Gubernur,” ujar Franky. Franky menambahkan, pemerik­ saan kasus impor bus dalam kondisi rusak itu dilakukan dengan meminta keterangan dari sejumlah pejabat D ­ ishub DKI untuk mempertanya­ kan siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan barang tersebut. Pertanyaan yang dajukan antara lain mengenai prosedur operasio­ nal standar (SOP) pengadaan bus, penanggung jawab pengadaan bus, dan panitia lelang. Meski keputusan atas kasus itu ada di tangan Gubernur DKI, ujarnya, ia akan terus mendalaminya untuk mencari hukum sebab dan akibat secara mendetail sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur dalam menentukan lang­ kah selanjutnya. “Bisa saja dari pemeriksaan bergeser ke tindakan investigasi atau pendalaman kasus secara mendetail dan menyeluruh,” tuturnya. Lima dari 90 bus Trans-Jakarta dan 10 dari 18 BKTB ditemukan rusak di sejumlah komponennya. Kerusakan itu antara lain kom­ ponen berkarat, berjamur, dan be­ erapa instalasi tidak dibaut. b Bah­ an, ada bus yang tidak ada tali k kipas mesinnya. Hal itu menimbul­ kan kecurigaan bus impor tersebut produk rekondisi. (Ssr/J-4) Warga Tangsel bakal Nikmati Angkutan Gratis SEBANYAK 10 bus Trans-Anggrek ta­ hun ini bakal melayani warga Kota Tangerang Selatan, Banten, secara gratis. Bus milik pemerintah kota itu direncanakan melayani delapan rute yang terintegrasi dengan sejum­ lah stasiun kereta api. Kendati melayani masyarakat secara gratis, bus berkapasitas 34 tempat duduk tersebut nantinya tetap memperhatikan kenyamanan penumpang, dengan dilengkapi fasilitas pendingin udara. Kepala Bidang Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan, Komu­ nikasi dan Informatika (Dishub­ kominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Wijaya Kusumah, menga­ takan fasilitan bus gratis disediakan dengan maksud untuk meningkat­ kan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga agar masyarakat, terutama warga Tangsel, mau ber­ alih ke angkutan umum guna me­ ngurangi kemacetan lalu lintas akibat penggunaan kendaraan pri­ badi. “Bus diperuntukkan bagi ma­ syarakat umum. Tidak cuma anak sekolah. Warga yang hendak pergi ke kantor maupun beraktivitas apa pun boleh naik bus Trans- Anggrek tanpa ongkos,” papar Wijaya. Ia menyebutkan, biaya operasio­ nal bus tersebut diambil dari APBD 2014 sebesar Rp10 miliar. Anggaran itu untuk sementara akan digunakan untuk membiayai operasional lima armada yang telah memperoleh izin operasional dari 10 armada yang diusulkan beberapa waktu lalu. Menurut Wijaya, dana operasional itu meliputi biaya perawatan, suku cadang, hingga honor sopir dan kernet bus. Terkait dengan rencana peng­ Biaya operasional bus Rp10 miliar diambil dari APBD 2014, meliputi biaya perawatan, suku cadang, honor sopir dan kernet. operasian bus gratis untuk memi­ nimalisasi kemacetan lalu lintas, pengamat kebijakan publik dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin pesimistis pengguna ken­ daraan pribadi mau beralih ke ang­ kutan itu. “Belum tentu (pengguna kendaraan pribadi mau mengguna­ kan angkutan umum),” ujarnya. Menurutnya, bila angkutan massal digratiskan, kualitas pelayanannya dikhawatirkan turun. Padahal, yang dibutuhkan publik selama ini adalah kenyamanan dan bukan sisi ekono­ mis. Oleh karena itu, untuk mengam­ bil kebijakan layanan gratis harus dilakukan hati-hati, jangan sampai layanan lain menjadi korban. “Kalau (angkutan umum gratis) nyaman, mereka (pengguna kendaraan pri­ badi) akan pindah. Tapi kalau me­ reka merasa mampu (memfasilitasi diri), pasti enggan pakai kendaraan umum. Sebab, masalah kenyamanan dan bukan karena murahnya (gra­ tis),” tandasnya. Masih dipilihnya kendaraan pri­ badi sebagai alat transportasi seharihari sampai saat ini karena berbagai alasan. Seperti yang diutarakan N ­ aning Sulistyorini, warga Griya Jakarta, Pamulang. Untuk pergi bekerja ke Jakarta, ia enggan meng­ gunakan angkutan umum karena merasa tidak aman. (DA/J-4)