3. BAGIAN 10 PPh PASAL 26
Ketentuan pasal 26 undang-undang mengatur tentang
pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia
yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (baik
orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap.
A. WAJIB PAJAK
Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib
pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) selain
bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh
penghasilan.
4. B. OBJEK PAJAK PPh PASAL 26
Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah:
1. a) dividen
b) bunga termasuk premium,diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
c) royalti,sewa dan penghasilan lain.
d) hadiah dan penghargaan, dan lainnya dengan nama
dan dalam bentuk apapun, yang
dibayarkan,disediakan untuk dibayarkan, atau telah
jatuh tempo pembayarannya.
5. 2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di
Indonesia, yang berupa:
perhiasan mewah
berlian
emas
intan, dan lainnya dengan nilai Rp 10.000.000,00 ke atas
untuk setiap jenis transaksi.
3. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan
asuransi luar negeri.
6. 4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara
(conduit company atau special purpose company) yang
didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang
memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang
mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan
atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha
tetap di Indonesia.
5. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu
bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar
20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di
Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan peraturan menteri keuangan.
7. Tarif Pajak & Penerapannya
Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal
26 seperti berikut:
1. Atas penghasilan yang berupa:
a) dividen,
b) bunga termasuk premium,diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang,
c) royalti,sewa dan penghasilan lain,
d) imbalan sehubungan dengan jasa,pekerjaan, dan kegiatan,
Dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan
untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong
pajak sebesar 20 % dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib
membayarnya.
PPh pasal 26 = Penghasilan Bruto X 20 %
8. 2. Atas penghasilan yang berupa:
a) penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
b) Premi asuransi yang dibayarkan kepada
perusahaan asuransi luar negeri.
dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 % dari perkiraan
penghasilan neto,
PPh pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan penghasilan neto) x 20 %
Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta
adalah 25 % dari harga jual.
9. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan
premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi
luar negeri adalah:
a. Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan
asuransi diluar negeri baik secara langsung maupun melalui
pialang, sebesar 50 % dari jumlah premi yang dibayar.
b. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang
berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di
luar negeri baik secara langsung maupun melalui
pialang, sebesar 10 % dari jumlah premi yang dibayar.
c. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang
berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di
luar negeri baik secara langsung maupun melalui
pialang, sebesar 5 % dari jumlah premi yang dibayar.
10. 3. Atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham
dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20 % dari perkiraan penghasilan neto.
PPh pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan penghasilan neto) x 20 %
Besarnya penghasilan neto adalah 25 % dari harga jual.
4. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu
bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20 %, kecuali
penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
PPh pasal 26 = (PKP – PPh terutang) x 20 %
note: untuk keperluan penghitungan PPh pasal 26, penghasilan yang
diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan
nilai kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku pada
saat pembayaran atau dibebankan.
11. Contoh penghitungan pemotongan PPh pasal 26
Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult.
Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri,
dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2009, Mike
memperoleh gaji US$ 5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah
Rp 10.500,- per US$ 1.
Penghitungan PPh pasal 26:
Penghasilan bruto berupa gaji sebulan:
US$ 5.000 x Rp 10.500 = Rp 52.500.000,Penerapan tarif:
20 % x Rp 52.500.000 = Rp 10.500.000,Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2009 adalah Rp
10.500.000,-
12. Sifat Pemotongan
Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali:
1. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau
kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia
yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di
Indonesia.
2. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam
PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor
pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT
dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan
dimaksud.
3. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status
menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.
13. Pemotongan Pajak
Pemotongan pajak berdasarkan pasal 26 wajib dilakukan oleh:
1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26.
14. Bagian 11
(PPh Yang Bersifat Final)
1) Pajak penghasilan atas bunga, sewa dan
imbalan jasa konsultan dan jasa konstruksi
yang diatur dengan peraturan pemerintah
(PPh pasal 4 ayat 2).
Seperti dapat dilihat didalam buku...
2) Pajak penghasilan atas penghasilan berupa
bunga deposito dan tabungan, dan diskonto
sertifikasi BI diatur dengan peraturan
pemerintah No. 131 tahun 2000.
PPh (Final) = 20% X Bruto
Seperti dapat dilihat didalam buku...
15. 3) Pajak penghasilan atas penghasilan berupa
bunga atau diskonto obligasi yang dijual
dibursa efek. Diatur dengan peraturan
pemerintah No. 6 Tahun 2002.
Seperti dapat dilihat didalam buku...
4) Pajak penghasilan atas penghasilan berupa
sewa tanah dan/atau bangunan. Diatur
dengan peraturan pemerintah No. 29 Tahun
1996 sebagaimana telah diubah dengan
peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2002
PPh (Final) = 10 % X Bruto
Contoh dapat dilihat didalam buku...
16. 5) PPh final atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan.
Seperti dapat dilihat didalam buku...
6) Usaha Jasa Konstruksi. Diatur dengan
peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2008.
Seperti dapat dilihat didalam buku...
17. Lanjutan dari usaha jasa konstruksi...
Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut:
1) 2% untuk
pelaksanaan
konstruksi yang
dilakukan oleh
penyedia jasa yang
memiliki kualifikasi
usaha kecil.
2) 4% untuk
pelaksanaan
konstruksi yang
dilakukan oleh
penyedia jasa yang
tidak memiliki
kualifikasi usaha.
PPh (Final) = 2% X Jumlah Jasa
PPh (Final) = 4% X Jumlah Jasa
18. 3) 3% untuk
pelaksanaan
konstruksi yang
dilakukan oleh
penyedia jasa selain
penyedia jasa
sebagaimana
dimaksud dalam
angka dan angka 2.
4) 4% untuk
perencanaan
konstruksi atau
pengawasan
konstruksi yang
dilakukan oleh
penyedia jasa yang
memiliki kualifikasi
usaha,dan
PPh (Final) = 3% X Jumlah Jasa
PPh (Final) = 4% X Jumlah Jasa
19. 5) 6% untuk
perencanaan
konstruksi atau
pengawasan
konstruksi yang
dilakukan oleh
penyedia jasa
yang tidak
memiliki
kualifikasi usaha.
PPh (Final) = 6% X Jumlah Jasa
20. 7) Pajak penghasilan atas hadiah undian. Diatur dengan
peraturan pemerintah No. 132 Tahun 2000.
PPh (Final) = 25% X Bruto
Contoh :
PT. Dipta dalam rangka mempromosikan produk barunya
menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang
tunai senilai Rp. 100.000.000, PPh pasal 4 ayat 2 yang
dipotong oleh PT. Dipta adalah:
25% X Rp. 100.000.000 = Rp. 25.000.000
8) PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif
berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.
Diatur dalam peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2009.
PPh (Final) = 2,5% X Margin Awal
