SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Mengenal KODE ETIK DPR
Bahan ini disusun atas nama pribadi berdasarkan UU & Peraturan perundangan lainnya, bahan-bahan materi ajar serta
berdasarkan pengalaman pribadi sebagai simulator Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja (Handrini Ardiyanti)
=
PARLEMEN KAMPUS PARLEMEN REMAJADPR
KODE ETIK DPR?
• norma-norma atau aturan-aturan yang
merupakan kesatuan landasan etik atau
filosofis dengan peraturan perilaku
maupun ucapan mengenai hal-hal yang
diwajibkan, dilarang, atau tidak patut
dilakukan oleh Anggota DPR RI.
menjaga martabat, kehormatan, citra
dan kredibilitas DPR RI, serta membantu
Anggota dalam melaksanakan setiap
wewenang, tugas, kewajiban dan
tanggung jawabnya kepada negara,
masyarakat, dan konstituennya.
TUJUAN KODE ETIK DPR?
Sifat Kode Etik ?
•Mengikat
•Wajib dipatuhi
Kode Etik dalam Penyampaian Pernyataan
• Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai
Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPR di luar hal
tersebut pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. (Pasal
5 Tatib DPR)
• Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, seyogianya tidak
menyampaikan hasil rapat, tersebutdengan mengatasnamakan forum
tersebut kepada publik. (Pasal 5 Tatib DPR)
• Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu
permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh
peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang
sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya
sebagai Anggota. (Pasal 12 ayat 1 Tatib DPR)
• Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan,
kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan
mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang
dibahas.(Pasal 12 ayat 2 Tatib DPR)
Kode Etik Anggota DPR terkait Rapat
• harus mengutamakan tugasnya dengan cara
menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi
kewajibannya.
• Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali
berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari
Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode
etik.
• Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap
sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga
ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat.
• berpakaian rapih, sopan, dan pantas
(Pasal 6 Tatib DPR)
Kode Etik Terkait dg Perjalanan Dinas dll
• wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar. (Psl 10
Tatib)
• dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain. (Psl
11 Tatib).
• tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan
dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.(Psl 9
Tatib).
• tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan
dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-
undangan atau atas biaya sendiri;(Psl 9 Tatib).
• perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam
maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan
Pimpinan DPR RI.(Psl 9 Tatib).
Kode Etik Terkait dg Penyalahgunaan Jabatan dll
• dilarang menggunakan jabatannya untuk
mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan
diri pribadi dan/atau pihak lain. (Psl 13 Tatib).
• dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari
kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak
famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau
melakukan penanaman modal dalam suatu bidang
usaha. Perangkapan Jabatan. (Psl 14 Tatib).
• dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai
peraturan perundang-undangan. (Psl 15 Tatib).
Kode Etik Terkait dg Rahasia Jabatan
• Anggota wajib menjaga rahasia yang
dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat
yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas
waktu yang telah ditentukan atau sampai
masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka
untuk umum(Psl 16 ayat 1 Tatib).
• berlaku juga bagi Anggota yang telah pensiun.
(Psl 16 ayat 2 Tatib).
Semoga bermanfaat yaaa
^_^

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

4383311a07aad279ac1bb35bc18e4953a1ad4a35
4383311a07aad279ac1bb35bc18e4953a1ad4a354383311a07aad279ac1bb35bc18e4953a1ad4a35
4383311a07aad279ac1bb35bc18e4953a1ad4a35selvitia
 
kimia-periode 3 dan unsur transisi periode 4
kimia-periode 3 dan unsur transisi periode 4kimia-periode 3 dan unsur transisi periode 4
kimia-periode 3 dan unsur transisi periode 4muharomah
 
Materi teknik persidangan dalam organisasi
Materi teknik persidangan dalam organisasiMateri teknik persidangan dalam organisasi
Materi teknik persidangan dalam organisasiRudi Sudirdja
 
Proses pembuatan gas mulia
Proses pembuatan gas muliaProses pembuatan gas mulia
Proses pembuatan gas muliaAditya Brahmanto
 
Powerpoint unsur-unsur periode ketiga
Powerpoint unsur-unsur periode ketigaPowerpoint unsur-unsur periode ketiga
Powerpoint unsur-unsur periode ketigalutfi aldiansyah
 
Proses pembuatan besi tuang
Proses pembuatan besi tuangProses pembuatan besi tuang
Proses pembuatan besi tuangPutri Mawardani
 
Kimia Kelas XII Kimia UnsurGolongan oksigen
Kimia Kelas XII Kimia UnsurGolongan oksigenKimia Kelas XII Kimia UnsurGolongan oksigen
Kimia Kelas XII Kimia UnsurGolongan oksigenRio Satria Nugroho
 
Tips psikotes
Tips psikotesTips psikotes
Tips psikotesSri Maria
 
Materi kimia unsur kelas xii
Materi kimia unsur kelas xiiMateri kimia unsur kelas xii
Materi kimia unsur kelas xiiadetadeth
 
Penanganan surat masuk
Penanganan surat masukPenanganan surat masuk
Penanganan surat masukAnnisa240408
 
Cara Cepat Menyusun Skripsi
Cara Cepat Menyusun SkripsiCara Cepat Menyusun Skripsi
Cara Cepat Menyusun SkripsiRian Maulana
 

Was ist angesagt? (20)

4383311a07aad279ac1bb35bc18e4953a1ad4a35
4383311a07aad279ac1bb35bc18e4953a1ad4a354383311a07aad279ac1bb35bc18e4953a1ad4a35
4383311a07aad279ac1bb35bc18e4953a1ad4a35
 
kimia-periode 3 dan unsur transisi periode 4
kimia-periode 3 dan unsur transisi periode 4kimia-periode 3 dan unsur transisi periode 4
kimia-periode 3 dan unsur transisi periode 4
 
Materi teknik persidangan dalam organisasi
Materi teknik persidangan dalam organisasiMateri teknik persidangan dalam organisasi
Materi teknik persidangan dalam organisasi
 
Proses pembuatan gas mulia
Proses pembuatan gas muliaProses pembuatan gas mulia
Proses pembuatan gas mulia
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak
 
Powerpoint unsur-unsur periode ketiga
Powerpoint unsur-unsur periode ketigaPowerpoint unsur-unsur periode ketiga
Powerpoint unsur-unsur periode ketiga
 
Gallium (31 ga)
Gallium (31 ga)Gallium (31 ga)
Gallium (31 ga)
 
Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata surya
 
Peralatan Las gas Metal (MIG/MAG)
Peralatan Las gas Metal (MIG/MAG)Peralatan Las gas Metal (MIG/MAG)
Peralatan Las gas Metal (MIG/MAG)
 
Proses pembuatan besi tuang
Proses pembuatan besi tuangProses pembuatan besi tuang
Proses pembuatan besi tuang
 
Kimia Kelas XII Kimia UnsurGolongan oksigen
Kimia Kelas XII Kimia UnsurGolongan oksigenKimia Kelas XII Kimia UnsurGolongan oksigen
Kimia Kelas XII Kimia UnsurGolongan oksigen
 
Tips psikotes
Tips psikotesTips psikotes
Tips psikotes
 
Materi kimia unsur kelas xii
Materi kimia unsur kelas xiiMateri kimia unsur kelas xii
Materi kimia unsur kelas xii
 
Penanganan surat masuk
Penanganan surat masukPenanganan surat masuk
Penanganan surat masuk
 
Jenis - Jenis Bahan Material
Jenis - Jenis Bahan MaterialJenis - Jenis Bahan Material
Jenis - Jenis Bahan Material
 
Cacat las
Cacat las Cacat las
Cacat las
 
Cara Cepat Menyusun Skripsi
Cara Cepat Menyusun SkripsiCara Cepat Menyusun Skripsi
Cara Cepat Menyusun Skripsi
 
tembaga (cu)
 tembaga (cu) tembaga (cu)
tembaga (cu)
 
TANTANGAN SD 2023.pptx
TANTANGAN SD 2023.pptxTANTANGAN SD 2023.pptx
TANTANGAN SD 2023.pptx
 
Shot peening
Shot peeningShot peening
Shot peening
 

Ähnlich wie KODE ETIK DPR

PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015Muhammad Sirajuddin
 
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Tini Wartini
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahErica Nursanti
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxSecondWeb
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxGafurKroos
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
 

Ähnlich wie KODE ETIK DPR (9)

PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
 
Lembaga Negara
Lembaga NegaraLembaga Negara
Lembaga Negara
 
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
 
Anggaran Dasar PERMAHI
Anggaran Dasar PERMAHIAnggaran Dasar PERMAHI
Anggaran Dasar PERMAHI
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 

KODE ETIK DPR

  • 1. Mengenal KODE ETIK DPR Bahan ini disusun atas nama pribadi berdasarkan UU & Peraturan perundangan lainnya, bahan-bahan materi ajar serta berdasarkan pengalaman pribadi sebagai simulator Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja (Handrini Ardiyanti) = PARLEMEN KAMPUS PARLEMEN REMAJADPR
  • 2. KODE ETIK DPR? • norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR RI.
  • 3. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR RI, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya. TUJUAN KODE ETIK DPR?
  • 4. Sifat Kode Etik ? •Mengikat •Wajib dipatuhi
  • 5. Kode Etik dalam Penyampaian Pernyataan • Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPR di luar hal tersebut pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. (Pasal 5 Tatib DPR) • Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, seyogianya tidak menyampaikan hasil rapat, tersebutdengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik. (Pasal 5 Tatib DPR) • Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota. (Pasal 12 ayat 1 Tatib DPR) • Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.(Pasal 12 ayat 2 Tatib DPR)
  • 6. Kode Etik Anggota DPR terkait Rapat • harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. • Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik. • Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat. • berpakaian rapih, sopan, dan pantas (Pasal 6 Tatib DPR)
  • 7. Kode Etik Terkait dg Perjalanan Dinas dll • wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar. (Psl 10 Tatib) • dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain. (Psl 11 Tatib). • tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.(Psl 9 Tatib). • tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang- undangan atau atas biaya sendiri;(Psl 9 Tatib). • perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPR RI.(Psl 9 Tatib).
  • 8. Kode Etik Terkait dg Penyalahgunaan Jabatan dll • dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain. (Psl 13 Tatib). • dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha. Perangkapan Jabatan. (Psl 14 Tatib). • dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. (Psl 15 Tatib).
  • 9. Kode Etik Terkait dg Rahasia Jabatan • Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum(Psl 16 ayat 1 Tatib). • berlaku juga bagi Anggota yang telah pensiun. (Psl 16 ayat 2 Tatib).