Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pengelolaan barang milik daerah dan pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."

1. Bojonegoro, 2 Desember 2015

2. DASAR HUKUM
1
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor
120/5935/SJ perihal Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

3. 2
BARANG MILIK
DAERAH
YANG DIBELI
ATAU
DIPEROLEH
ATAS BEBAN
DAERAH
PEROLEHAN LAINNYA
YANG SAH
1. Barang dari hibah / sumbangan atau sejenisnya
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian
/ kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap
BARANG MILIK DAERAH

4. 3
ASAS
PENGELOLAAN
BMD
FUNGSIONAL
KEPASTIAN HUKUM
TRANSPARANSI
EFISIENSI
AKUNTABILITAS
KEPASTIAN NILAI
ASAS PENGELOLAAN BMD
KERJA...
KERJA...
KERJA...

5. 4
1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan : Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama
Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerjasama
Penyediaan Insfrastruktur
5. pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Pemindahtanganan : Penjualan, Tukar Menukar, Hibah,
Penyertaan Modal Pemerintah
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10. Penatausahaan; dan
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BMD
cHie
wE aRe
HeRe
BroW ...

6. 5
HIBAH
Hibah Barang Milik Negara/Daerah
dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, budaya, keagamaan,
kemanusiaan, pendidikan yang bersifat
non komersial, dan penyelenggaraan
pemerintahan negara/ daerah. (PP
27/2014)
Hibah adalah pengalihan kepemilikan
barang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau
dari Pemerintah Pusat kepada Pihak
Lain, tanpa memperoleh penggantian.
(PMK 4/PMK.06/2015)

7. 6
TATA CARA HIBAH TANAH DAN BANGUNAN
PENGGUNA BARANG
Tanah dan/atau Bangunan
PENGELOLA
BARANG
KEPALA
DAERAH
Disertai pertimbangan
dan Kelengkapan Data
Meneliti dan mengkaji
pertimbangan usul Hibah
utk kepentingan:
• Kepentingan sosial
• Budaya
• Keagamaan
• Pendidikan non
komersial
• Penyelenggaraan
Pemerintah
negara/daerah
Memenuhi
syarat
MENYETUJUI DAN
MENETAPKAN
Apabila
Memerlukan
persetujuan
DPRD
KDH mengajukan usul
Hibah disertai dengan
pertimbangan usulan
tersebut
Tanah
dan/atau
Bangunan
Di Pengelola
Barang
Dilaksanakan
Pengelola
BA
serah
Terima

8. 7
HIBAH SELAIN TANAH DAN BANGUNAN
PENGGUNA BARANG PENGELOLA
BARANG
Disertai pertimbangan
dan kelengkapan data,
Hasil Pengkajian Tim
Intern Pengguna
Barang
USUL
USUL
Memenuhi
syarat
menyetujui dan
menetapkan
Memerlukan
persetujuan
DPRD nilai
Lebih 5 M
KDH mengajukan usul
Hibah disertai dengan
pertimbangan usulan
tersebut
PENGELOLA
BARANG
Memenuhi
syarat
menyetujui dan
menetapkan
Nilai s/d 5 M
Nilai >5 M
KEPALA
DAERAH
KEPALA
DAERAH
Dilakukan
Ditungkan dlm
BAST
Dilakukan
Dituangkan dlm
BAST
Meneliti dan mengkaji
pertimbangan usul Hibah utk
kepentingan:
sosial,Budaya,Keagamaan
Pendidikan non
komersial,Penyelenggaraan
Pemerintah negara/daerah

9. 8
SERAH TERIMA P3D
P3D
PERSONIL
PENDANAAN
SARANA DAN
PRASARANA
DOKUMEN
cHie...
wE aRe
HeRe
BroW ...

10. DASAR HUKUM P3D
UU 22 / 1999
UU 32 / 2004
UU 23 / 2014
9

11. 10
BAST ASET P3D SEBELUM UU 23/2014
 BAST Tanggal 21 Desember 2000 Nomor 118/14401/012/2000
(Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Pariwiata,
Seni dan Budaya, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Koperasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah, Departemen Transmigrasi dan PPH) ;
 BAST Tanggal 21 Maret 2001 Nomor 118/2641/012/2001 (Departemen
ESDM, Departemen Perindag, Departemen Pertanian, Departemen
Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Kelautan dan Perikanan,
Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja,
Kantor Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional) ;
 BAST Tanggal 21 September 2005 Nomor 028/2443.A/SJ (Departemen
Dalam Negeri)
Diantaranya :

12. 1
P3D TERKAIT UU 23/2014
SE MENDAGRI 16
Januari 2015 No
120/253/SJ1. Pengelolaan pendidikan menengah ;
2. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B ;
3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara ;
4. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan ;
6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi ;
7. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan ;
8. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) ;
9. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan ;
10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional ;
11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu,
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang,
daerah terpencil dan perdesaan.
11
Sementara :

13. 1
P3D OLEH KAB/KOTA
12
1. Pengelolaan pendidikan menengah (SMA dan SMK) ;  P3D ke
provinsi
2. Terminal penumpang tipe A dan B ;  P3D ke pusat dan provinsi
3. Pengelolaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB ;  P3D
ke pusat
4. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan ;  P3D ke
provinsi
5. Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan
batu bara (IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam,
mineral bukan logam, batuan dan batubara dan/atau IPR)  D ke
provinsi
6. Perizinan dan non perijinan bidang kehutanan ;  P3D ke provinsi
7. Urusan kesatuan bangsa dan politik ;  P3D ke pusat

14. 13
SE MENDAGRI 120/5935/SJ – 16 Okt 2015
1. Inventarisasi P3D paling lambat 31 maret 2016, Serah terima personel,
sarana dan prasarana serta dokumen paling lambat 2 Oktober 2016,
serah terima pendanaan paling lambat 31 Desember 2016 ;
2. Tidak diperkenankan melakukan mutasi/perpindahan personil yang
beralih urusannya di internal provinsi dan kabupaten/kota dan
pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan / atau
kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik
daerah ;
3. Terkait pendanaan : gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan
biaya perawatan agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan
pemerintahan yang terjadi peralihan paling lambat 31 desember 2016 ;
4. Terkait dokumen untuk urusan yang terjadi peralihan untuk segera
dilaksanakan serah terima ;
5. Bagi urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat
perubahan pembagian urusan berdasarkan UU 23/2014 namun belum
diatur dalam SE Mendagri No. 120/253/SJ tanggal 16 Januari, agar
segera dilaksanakan serah terima P3D.

15. 1. Pemerintah Kabupaten / Kota bertanggungjawab untuk segera
melaksanakan langkah-langkah kongkrit dalam pelaksanaan
inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana Serta
Dokumen (P3D) terhadap urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya yang terjadi perubahan akibat berlakunya UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam angka (1) adalah :
a. urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 2015 Nomor 120/253/SJ
Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
b. urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat
pembagian urusan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, namun
belum diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16
Januari 2015 Nomor 120/253/SJ (sesuai Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ) ; 14
HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA

16. 3. Pemerintah Kabupaten / Kota segera membentuk Tim Pelaksana
Serah Terima P3D yang beranggotakan dari SKPD atau unit kerja
yang menangani bidang Pemerintahan (koordinator), Keuangan,
Kepegawaian, Aset/Perlengkapan, Arsip, Inspektorat, Organisasi,
Hukum, Perencanaan Daerah dan instansi terkait lainnya ;
4. Dalam pelaksanaan tugasnya maka Tim Pelaksana Serah Terima
P3D dibantu 4 (empat) kelompok kerja yang terdiri atas (1) Pokja
Personil yang dikoordinasikan oleh Kepegawaian; (2) Pokja
Pendanaan yang dikoordinasikan oleh Keuangan; (3) Pokja Sarana
dan Prasarana yang dikoordinasikan oleh Aset/Perlengkapan dan (4)
Pokja Dokumen yang dikoordinasikan oleh Arsip ;
15
HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA

17. 1) Tim Pelaksana Serah Terima P3D dibantu Pokja yang sudah terbentuk
melaksanakan identifikasi terhadap urusan pemerintahan yang terjadi
peralihan urusan dan berakibat pada serah terima P3D sebagaimana urusan
pemerintahan dimaksud pada angka (2) diatas ;
2) Tim Pelaksana Serah Terima P3D menetapkan urusan pemerintahan yang
akan dilakukan serah terima P3D beserta kriteria unsur-unsur P3D yang
harus diinventarisasi dan menggkoordinasikannya dengan SKPD terkait ;
3) Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka SKPD yang urusannya terjadi
peralihan membentuk Tim Inventarisasi internal yang bertugas
melaksanakan inventarisasi terhadap Personel, Pendanaan, Sarana Dan
Prasarana Serta Dokumen (P3D) berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan
oleh Tim Pelaksana P3D dengan menggunakan aplikasi SIMP3D atau form
sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 16
Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ perihal Percepatan Pelaksanaan
Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
16
HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA

18. 4) Hasil inventarisasi P3D oleh Tim Inventarisasi SKPD disampaikan kepada masing-
masing Pokja untuk divalidasi ;
5) Hasil validasi oleh masing-masing Pokja disampaikan kepada Tim Pelaksana
Serah Terima P3D untuk direkapitulasi dan dituangkan dalam Dokumen
Inventarisasi P3D sebagai draft Lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST) ;
6) Dokumen Inventarisasi P3D tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah
Provinsi / Pemerintah Pusat sebagai pihak penerima urusan pemerintahan yang
terjadi peralihan ;
7) Tingkatan Pemerintahan sebagai pihak penerima P3D melaksanakan validasi
terhadap Dokumen Inventarisasi P3D yang telah disampaikan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota ;
8) Setelah proses validasi selesai maka Dokumen Inventarisasi P3D ditetapkan
menjadi Lampiran BAST sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari BAST
sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 16
Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri
sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16
Januari 2015 Nomor 120/253/SJ selambat-lambatnya 31 Maret 2016;
9) Pelaksanaan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST). 17
HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA

19. 18
CONTOH FORM IDENTIFIKASI

20. PERSONIL
PENDANAAN
SARANA DAN
PRASARANA
DOKUMEN
LAMPIRAN BAST
BAHAN DASAR INVENTARISASI P3D
19
DATABASEP3D
SIMPEG
SIMBADA / SIM
BMD
SIKDA
RETENSI ARSIP
cHie...
wE aRe
HeRe
BroW ...

21. APLIKASI SIMP3D
20http://simp3d.ropem.jatimprov.go.id

22. JADUAL SERAH TERIMA P3D
21http://infop3d.ropem.jatimprov.go.id

23. 22
PERMASALAHAN ASET P3D
 DOKUMEN KEPEMILIKAN
1. Berita Acara Serah Terima (BAST)
2. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
3. Sertifikat / Buku Tanah / STNK
4. Dokumen pendukung lainnya
 STATUS
1. Balik nama
2. Tercatat pada Neraca
 SENGKETA KEPEMILIKAN
 SENGKETA PENGUASAAN
 BENCANA ALAM

24. M. HADI WAWAN GUNTORO
S.STP, M.Si
Kasubag Pengembangan Otoda
Biro Adm. Pemerintahan
Lahir di Cimahi
Tanggal 23 Maret 1977
Tinggal di Medan Bhakti
Sumobito – Jombang
 081.2167.4325
 hadiwawan@gmail.com
 www.hadiwawan.com
 Facebook.com/hadiwawan