Penguatan pola pendampingan dan profil fasilitator ideal
•Als PPT, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•957 views
Sebuah gambaran untuk melakuikan reorientasi pola pendampingan
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Penguatan pola pendampingan dan profil fasilitator ideal
Ähnlich wie Penguatan pola pendampingan dan profil fasilitator ideal (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (15)
Penguatan pola pendampingan dan profil fasilitator ideal
- 1. PENGUATAN POLA PENDAMPINGAN DAN PROFIL PENDAMPING IDEAL MENYONGSONG UU DESA DAN RPP DESA HADIAN SUPRIATNA DIVISI ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK DPN IPPMI
- 3. PENDAMPINGAN Upaya yang terus menerus (berkelanjutan) dan sistematis dalam menfasilitasi individu/ kelompok/ komunitas untuk Mengembangkan diri mereka, memberikan ketrampilan dalam mengatasi permasalahan dan membantu menyiapkan kemampuan-kemampuan dan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka PENDAMPING Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemiteraan, kerjasama dan kebersamaan tampa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam.
- 5. Paradigma Masyarakat Desa Kapitalis/ Birokrat Petani Gurem, Bur uh Tani, Buruh Industri Lapisan Atas Lapisan Menengah Lapisan Bawah Solidaritas Sosial Paradigma Sosialis Paradigma Solidaritas Sosial Paradigma Fungsional Paradigma Jaringan Sosial Pemberdayaan untuk revolusi sosial Pemberdayaan untuk kemandirian Pemberdayaan untuk kapasitas ekonomi Pemberdayaan untuk penguatan jaringan Fasilitasi gerakan protes Fasilitasi kelompok mandiri Fasilitasi penguatan teknis Fasilitasi jaringan sosial, politik,
- 6. Data PNPM dan Kemiskinan • Data statistik diperoleh dari web TNP2K: http://tnp2k.go.id/ • Tahun data PNPM bisa berbeda 1 tahun dari data kemiskinan • PNPM Mandiri Perdesaan – Cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin – Cenderung meningkatkan persentase penduduk miskin – Peningkatan dana PNPM Mandiri Perdesaan justru memiskinan penduduk di seluruh wilayah Indonesia
- 7. Mayoritas Pelaksana Proyek Pemberdayaan untuk Infrastruktur 2009-2011 (% Desa)
- 8. Mayoritas Pemanfaat Langsung Proyek Pemberdayaan 2009-2011 (% Desa)
- 9. Keterpaduan Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek Basis UU Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek (Tahunan) UU 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RPJP (25 tahunan) RPJM (5 tahunan) RKP UU 18/2003: Keuangan Negara - KPJM (3 tahunan) Renja UU 26/2007: Tata Ruang RTRW ( 30 tahunan) - - UU 6/2014: Desa - RPJM Desa (6 tahunan) RKP Desa
- 10. Keterpaduan Tipe Perencanaan Pembangunan dan Hierarki Perencanaan Tipe Perencanaan (UU25/2004) Nasional Provinsi Kab/Kota Desa Politis Visi, Misi, Prioritas Visi, Misi Visi, Misi Visi, Misi Teknokratis RPJM Nasional RPJM Provinsi RPJM Kab/Kota Penggunaan Profil Desa dalam RPJM Desa Top Down RKA-K/L - - - Bottom Up Musrenbang Nasional Musrenbang Provinsi Musrenbang Kab/Kota, Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa Partisipatif - - - RPJM Desa
- 11. Prasangka bagi Lapisan Bawah • Prasangka teknik partisipatif hanya bagi lapisan bawah: – Lapisan bawah tidak bisa angka dan statistika teknik partisipatif berbasis gambar – Lapisan bawah tidak mengetahui lingkungannya teknik wawancara key informant (tokoh), FGD dipisahkan antara lapisan atas dan bawah – Teknik partisipatif bersifat politis lapisan bawah hanya akan mematuhi opini lapisan atas dalam FGD – Teknik partisipatif yang politis tidak ilmiah tidak bisa digunakan sebagai metode ilmiah penyusun skripsi, tesis, disertasi
- 12. RPJM Desa sebagai Instrumen Keterpaduan Percepatan Pembangunan Desa menurut UU Desa
- 13. Peran PNPM dalam Proyek Kapasitas Sosial (Desa), 2011
- 14. Topik Desa dalam UU Desa Topik Bab 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Penataan Desa √ √ √ √ √ √ √ √ √ Percepatan Pembangunan Desa √ √ √ Pembinaan Kemasyarakatan Desa √ Pemberdayaan Masyarakat √ Konsep-konsep kerangka hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial dan demokrasi inklusif masuk topik percepatan pembangunan perdesaan Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bagian Kesatu Pembangunan Desa, Pasal 78 Ayat 3
- 15. PENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESA MUSDES PENDAMPING DESA DANA DESA/ALOKASI DANA DESA PEMDES BPD MASYARAKAT DESA KADER
- 16. PENDAMPINGAN DALAM RPP DESA UNTUK KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPR: KEPUTUSAN POLITIK DESA KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF JARING ASMARA REGULASI / PROYEK MUSRENBANGHEARING LEGISLASI RUANG PUBLIK BKADBKAD 16 PENDAMPING DESA
- 18. Strategi Pemberdayaan dalam Paradigma Jaringan Sosial • Dalam UU Desa banyak kata kunci keterpaduan pembangunan desa kolaborasi menjadi strategi utama • Aktor kolaboratif – Pemerintah – Pemerintah Daerah Provinsi – Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota – Pemerintah Desa – Dimungkinkan swasta – Dimungkinkan LSM atau lembaga kemasyarakatan lain • Topik kolaborasi – Penggunaan sumber daya alam desa – penggunaan sumber daya manusia desa – pengelolaan aset desa • Pelaksana kegiatan kolaborasi – Pemerintah Desa – BUM Desa.
- 19. Pendampingan 1: Teori Pertukaran • Exchange theory norma resiprositas • Zero-sum game: kekuasaan oleh satu pihak berarti kekalahan pihak lain • P ba = D ab • Kekuasaan (power): kemampuan memperoleh hadiah yang bernilai • Berbagi pengalaman membentuk norma kelompok dan masyarakat • Tindakan kolektif (collective action) selective benefits and sanctions menghindari common goods/pool goods A B•Nilai/norma •Struktur •Materi
- 20. Pendampingan 1: Village-Driven Development dalam Arahan Teori Pertukaran A (kontrol keputusan dan sumberdaya)= CBO B (demand- responsive)= PemPus, PemDa, Swasta, LSM •Proyek (nilai, norma, struktur, materi): layanan sosial, dan infrastruktur, manajemen aktivitas ekonomi dan sumberdaya, pemberdayaan penduduk miskin, pengamanan terhadap yang termiskin, ketata-pemerintahan
- 21. Pendampingan 2: Menjawab Kritik dalam Paradigma Solidaritas Sosial Kritik Menjawab Komunitas berbeda dari lapisan bawah Memperhitungkan suara dan pemihakan kepada lapisan bawah Perencanaan partisipatif hanya bagi lapisan bawah Mengajak seluruh lapisan berdiskusi bersama Prasangka bagi lapisan bawah Menyambung hasil teknik partisipatoris dengan kajian statistika dan politis Lapisan atas lawan lapisan bawah Solidaritas antar lapisan sosial Teknik partisipatoris kasar dan cepat Hasil dari teknik partisipatoris karena kesepakatan sosial Membesarkan pendamping, bukan masyarakat Pendamping mandiri dengan kerja pendampingan Teknik dilaksanakan seragam di seluruh wilayah Menyusun alasan kuat sebelum melaksanakan teknik partisipatoris
- 22. Pendampingan 2: Kapasitas yang diharapkan dari Fasilitator (Ife, 1992) Fasilitatif Pendidikan Representasi Teknis Ketrampilan dan sumberdaya Fasilitasi kelompok Animasi sosial Mediasi Dukungan Konsensus Pengorganisasi Meningkatkan rasa ingin tahu Menginformasikan Mengkonfrontir Training Sumberdaya Advokasi Media Public relation Jaringan Sharing pengalaman dan pengetahuan Pengumpulan data Komputer Presentasi Manajemen Kontrol keuangan
- 23. Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Program/ Kegiaran Pemerintahan Desa Pemerintahan Kabupaten •Tata ruang kawasan perdesaan •Unit-unit pelayanan (puskesmas, sekolah) •Unit-unit pembangunan ekonomi (pasar, irigasi, rumah potong hewan, jalan dll) •Unit administrasi (kantor kecamatan) •Sistem informasi terpadu Program/ Kegiatan Program /Kegiata n Program/ Kegiaran Pemerintahan Desa Musrenbang Kecamatan & PIK PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Kerja Sama •Musyawarah Antar Desa •Kelembagaan (BKAD) •Kegiatan 23
- 24. Tata Kelola Desa YANG DEMOKRATISTata Kelola Desa YANG DEMOKRATIS Musyawarah Desa (psl. 54) Musyawarah Desa (psl. 54) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) Warga/MasyarakatWarga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad- hok) Panitia (ad- hok) BUMDesBUMDes Klp. Special InterestKlp. Special Interest Perwakilan Bagian Wilayah Desa Perwakilan Bagian Wilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP-Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip Tata Kelola Desa •Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. •Demokrasi perwakilan + permusyawaran. •Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyarakat an/Adat Lembaga Kemasyarakat an/Adat 24
- 25. 25 PEMBIASAAN PRAKTIK SOSIAL - VDD STRUKTUR/SKEMATA VDD PELAKU-PELAKU VDD PENGETAHUAN YANG TEPAT TTG VDD KONTROL SUMBERDAYA OLEH DESA KONTROL PENGELOLA KEGIATAN OLEH DESA LEGITIMASI TINDAKAN MASYARAKAT DESA YANG BERBASIS HUKUM
- 26. 26 PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA MUSDES PENDAMPING DESA DANA DESA/ALOKASI DANA DESA PEMDES BPD MASYARAK AT DESA KADE R
- 27. PNPM sebagai Intervensi kebijakan 1. Asumsi PNPM 2. Penetapan target 3. Modus pertanggungjawaban 27
- 28. Asumsi PNPM1 Subsidi dalam rangka PNPM merupakan investasi Setiap investasi harus memberikan nilai balik (keuntungan Profit Akumulasi cash yang diperoleh dalam periode tertentu dengan dilakukannya investasi Benefit Akumulasi kemaslahatan yang diterima oleh benefeciries setelah menginvestasikan subsidi Prinsip Homo economicus: Maksimalisasi utility 28
- 29. Penetapan target2 Pemberdayaan tidak akan memberikan hasil tanpa ditetapkannya target (benchmark) Strategi benchmarking Internal benchamarking Ditetapkan berdasarkan pencapaian periode sebelumnya External benchamarking Ditetapkan berdasarkan pencapaian kelompok lain External benchamarking Ditetapkan berdasarkan ketersediaan sumber daya Pengendalian Penjaminan mutu (quality assurance) Pertanggungjawa ban mutu(quality control) 29
- 30. a. Responsibility jika suatu pekerjaan telah dilaksanakan dan selesai b. Accountability jika suatu pekerjaan yang dilaksana- kan memberikan kemaslahatan bagi orang banyak (Stake holder) Modus pertanggungjawaban3 30
- 31. Catatan Tiga Aktor Utama di Desa: 1.Pemerintah Desa (Kades & Aparat) 2.Badan Permusyawaratan Desa 3.Masyarakat Desa (Tokoh, Kelompok dan Umum) Aktor Supra Desa: 1.Pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten) 2.Pihak Ketiga Lain
- 32. Epilog Tantangan Pemberdayaan dipengaruhi dan ditentukan: 1.Posisi dan peran antar aktor utama di desa (actors interplays ) dalam Kehidupan ber”desa” (amanat UU dan bgmn penjabaran dalam PP?): tarik menarik (potensi konflik) kepentingan harus dapat dinegosiasikan atau diakomodasikan dalam keseimbangan antar tindakan 2.Tata Kelola Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa secara proporsional harus dapat disederhanakan (asas kelola desa) 3.Hak, Kewajiban dan Kewenangan dalam UU Desa harus dapat diturunkan dalam arah dan tindakan nyata sebagaimana tujuan pengaturan. Jika tidak, maka akan terbuka elite capture atau sandera elit desa dan proses marginalisasi masyarakat desa dalam proses ber”desa” 4.Intervensi aktor Supra Desa (Pemerintah); melalui regulasi “petunjuk teknis, peraturan pusat daerah, pedoman” dan sejenisnya. Termasuk diantaranya adalah Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa