Dokumen tersebut menjelaskan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberitahukan keberadaannya kepada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri. Syarat-syarat tersebut meliputi penyerahan surat pengantar, akte pendirian, anggaran dasar, program kerja, susunan kepengurusan, laporan kegiatan setiap enam bulan,

1. SYARAT ADMINISTRASI
PEMBERITAHUAN KEBERADAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
KEPADA DITJEN KESBANGPOL DEPDAGRI
I. UMUM
Untuk memberitahukan keberadaan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata
Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi,
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
menyampaikan pemberitahuan itu secara tertulis dengan surat pengantar :
Ditujukan kepada Yth.
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri
Up. Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan.
Perihal surat : Pemberitahuan Keberadaan Organisasi.
Surat ditandatangani oleh Pengurus Pusat Ormas/LSM.
II. KHUSUS
Selain syarat umum tersebut di atas, pemberitahuan keberadaan organisasi
juga harus memenuhi syarat-syarat khusus sebagai berikut :
1. Akte Pendirian yang dinotariskan.
2. AD/ART yang dinotariskan.
3. Program Kerja.
4. Susunan Kepengurusan.
5. Kepengurusan DPD I minimal 3 (tiga) Propinsi dan dibuat SK Pembentukan DPD-I
ditanda tangani Ketua Umum dan Sekjen, lengkap dengan Alamat Kantor
Sekretariat DPD-I.
6. Riwayat Hidup (Biodata) Pengurus Pusat, Yaitu :

2. a). Ketua Umum.
b). Sekretaris Jenderal.
c). Bendahara.
Masing-masing Riwayat Hidup (Biodata) dilampiri selembar pas foto berwarna
ukuran 4 x 6 cm.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. Foto Copy KTP Pengurus Pusat (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara).
9. Formulir Isian.
10. Data Lapangan.
11. Selembar Foto tampak depan Kantor Sekretariat Ormas/LSM, ukuran kartu pos.
12. Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Direktur jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik setiap 6 (enam) bulan sekali.
13. Izin Domisili Kantor Sekretariat dari Kelurahan/Kecamatan.
Kalau Sekretariat Kantor Pusat "ngontrak" atau dipinjami menempati agar ada Surat
Keterangan Kontrak.
14. Lambang Tidak boleh Gambar Burung Garuda Pancasila.
CATATAN :
- Ormas/LSM yang telah memenuhi syarat adimnistrasi akan memperoleh Surat
Keterangan Terdaftar (SKT).
- Nomor Inventarisasi SKT agar dicantumkan pada kop surat Ormas/LSM.
Sumber :
Direktorat Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.