Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Standar akuntansi sektor publik dan proses perumusannya
2. Jenis laporan keuangan dan anggaran sektor publik beserta elemen-elemennya
3. Siklus akuntansi keuangan sektor publik
1. STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Standar akuntansi sektor publik adalah adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan organisasi sektor publik
1
2. Perumusan Standar Akuntansi
Perumusan standar akuntansi oleh suatu komite independen
bisa mempengaruhi banyak aspek. Banyak sekali faktor-faktor
yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak
menyimpang jauh dari kerangka konseptual akuntansi dan
tetap memperhitungkan konsekuensi ekonomi. Standar
diturunkan dari suatu postulat. Penurunan standar dari suatu
postulat harus mempertimbangkan kendala-kendala para
pengguna laporan keuangan agar informasi akuntansi
bermanfaat secara optimal. Kendala-kendala tersebut antara
lain faktor materialitas (materiality), konsistensi (consistency),
keseragaman (uniformity), keterbandingan (comparability)
dan ketepatan waktu (timeliness).
2
3. Standar Akuntansi Pemerintahan
1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
3
4. International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS)
1. IPSAS 1 - Presentation of Financial Statements
2. IPSAS 2 - Cash Flow Statements
3. IPSAS 3 - Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting
Policies
4. IPSAS 4 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
5. IPSAS 5 - Borrowing Costs
6. IPSAS 6 - Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities
7. IPSAS 7 - Accounting for Investments in Associates
8. IPSAS 8 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
9. IPSAS 9 - Revenue from Exchange Transactions
10. IPSAS 10 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
11. IPSAS 11 - Construction Contracts
12. IPSAS 12 - Inventories
13. IPSAS 13 - Leases
14. IPSAS 14 - Events After the Reporting Date
15. IPSAS 15 - Financial Instruments: Disclosure and Presentation
16. IPSAS 16 - Investment Property
17. IPSAS 17 - Property, Plant and Equipment
18. IPSAS 18, Segment Reporting
19. IPSAS 19 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
20. IPSAS 20 - Related Party Disclosures
21. IPSAS 21 - Impairment of NonCash-Generating Assets
4
5. PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran merupakan pernyataan mengenai
estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu
organisasi dalam periode tertentu yang
dinyatakan dalam ukuran moneter
5
6. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
Siklus anggaran
1. Tahap persiapan anggaran.
2. Tahap ratifikasi anggaran.
3. Tahap pelaksanaan anggaran
4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran
7. Pendekatan Utama Anggaran Sektor Publik
1. Anggaran tradisional atau konvensional
2. Anggaran dengan pendekatan New Public
Management (NPM)
8. Teknik Penganggaran Sektor Publik
Berdasarakan NPM
1. Sistem Anggaran Kinerja (Performance
Budgeting System)
2. Zero Based Budgeting System
3. Planning, Programming, and Budgeting
System (PPBS)
9. SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK
Siklus Akuntansi
Dokumen Catatan Laporan
Peringkasan
Dokumen Buku Buku Laporan
Transaksi Jurnal Besar Keuangan
Pencatatan & Penggolongan Daftar Saldo
Kertas Kerja
Buku Penyesuaian
Pembantu
Buku Jurnal Kumpulan Laporan Realisasi Anggaran
Bukti Penerimaan
Penerimaan Kas Rekening Neraca
Kas (Ringkasan dan
Rincian) Laporan Arus Kas
Bukti Pengeluaran Buku Jurnal Catatan atas Lap Keuangan
Kas Pengeluaran Kas
Laporan Kinerja Keuangan
Laporan Perubahan Ekuitas
Bukti Memorial Buku Jurnal Umum
Kebijakan Akuntansi
10. Bukti Transaksi
Bukti Transksi adalah media pendokumentasian dari transaksi atau kejadian
ekonomi. Bukti transaksi umumnya disebut dokumen dasar / pendukung.
Contoh dari bukti yaitu :
Kas : Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah
Membayar (SPM)
Piutang : Daftar Piutang
Persediaan : BA Penerimaan Barang, Daftar Persediaan
Aktiva Tetap : BA Penerimaan Inventaris, Daftar Aktiva
Hutang : Surat Perjanjian (Akad Kredit), Dokumen penarikan
Pinjaman
Pendapatan : Surat Tanda Setoran (STS), Daftar Pembukuan
Administratif (DPA)
Belanja : Surat Perintah Membayar (SPM), Daftar
Pembukuan Administratif (DPA)
11. LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
DAN ELEMENNYA
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi
yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang
terdapat dalam laporan keuangnan tersebut digunakan
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak
internal maupun pihak eksternal
12. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan
keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan
dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan
transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah
pusat/daerah selama periode tertentu.
13. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan meliputi
penjelasan naratif atau rincian dari angka yang
tertera dalam laporan realisasi anggaran,
neraca, dan laporan arus kas.
13
14. Laporan Kinerja Keuangan
Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi
pendapatan dan belanja yang disusun
berdasarkan basis akrual. Dalam laporan tersebut
disajikan informasi mengenai pendapatan
operasional, belanja berdasarkan klasifikasi
fungsional dan ekonomi, dan surplus atau
15. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang
menunjukkan kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya
15