![[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DASAR HUKUM Permenhut No : P.9/Menhut-II/2008 tentang persyaratan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir pembangunan HTR Permenhut No : P.64/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan HTI dan HTR PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2008 tentang Perubahan PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan HTR PerDirjen BPK No : P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Surat Edaran Dirjen BPK No : S.677/VI-BPHT/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Usulan Pencadangan Areal HTR PerDirjen BPK No : P.02/VI-BPHT/2009 tentang Pedoman Pembangunan HTR Pola Kemitraan dan Pola Developer Permenhut No. P.23/Menhut-II/2007 Jo. Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan .](https://image.slidesharecdn.com/bahanpameranhtr-100510020022-phpapp02/85/htr-1-320.jpg)
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie HTR DEFINISI
Ähnlich wie HTR DEFINISI (20)
HTR DEFINISI
- 2. Persyaratan Pencadangan Areal HTR Tidak terdapat potensi hutan alam yang produktif Terdapat masyarakat yang tinggal didalam dan/atau sekitar kawasan hutan sebagai komunitas sosial yang mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan Tidak dibebani ijin/hak yang sah Tidak terdapat tanaman reboisasi dan rehabilitasi atau tanaman lainnya yang merupakan aset negara Sejalan dengan program pembangunan daerah Kabupaten/Kota
- 3. Kepala Dirjen PLAN a.n. Menhut (Sampaikan peta indikatif) Bupati/Walikota Dirjen BPK Tembusan Menhut Sekjen Dephut Kepala BPKH (asistensi tek. peta) Kepala BPPHP Kadishut Prov Kadishut Kab (pertimb.teknis) Gubernur 1 1A 2 3 4 4A 5 6 Peta Pencadangan areal HTR 7 SOSIALISASI 7A Check Lapangan
- 4. MEKANISME PEMBERIAN IJIN UPHHK-HTR PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2008 tentang Perubahan PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan HTR BPPHP & BPKH Verifikasi adm & Sketsa/Peta, Lokasi PERTIMBANGAN TEKNIS CAMAT Tembusan DISHUT KAB/KOTA (Penilaian Permohonan) PERORANGAN KOPERASI REKOMENDASI KEPALA DESA (Verifikasi Persyaratan) BUPATI/WALIKOTA (Menerbitkan Izin) SK IUPHHK-HTR
Hinweis der Redaktion
- PENJELASAN : LATAR BELAKANG TUJUAN HTR, tanya kenapa ? 1. Sejak tahun 1970 melalui PP 21/1970 dan penyempurnaannya seperti PP 7/1990. PP 6/1999, PP 34/2002 selalu dipertanyakan, mengapa masyarakat setempat hanya jadi obyek pengusahaan hutan dan terpinggirkan untuk mendapat akses legal ke pengusahaan/ pemanfaatan hutan? 2. Pemerintah selalu disudutkan di dalam negeri (DPR, DPRD, LSM dsb) maupun pada tingkat diplomasi di luar negeri 3. Oleh karena itu melalui PP 6/2007 jo. PP 3/2008 masyarakat setempat diberi akses legal untuk ikut sebagai pelaku usaha pemanfaatan HP melalui IUPHHK-HTR 4. Diharapkan melalui akses legal ini mereka dapat masuk ke sektor ekonomi formal, bebas dari pemerasan oknum aparat maupun oknum masyarakat