1. M A K A L A H
SEJARAH
“-,-”
KELOMPOK 6:
GIAN ARON ANGELO R.
NURUL AULIA H.
MARSITHA ZUBHA S.B

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Allah yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat
dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini.
Dalam pembuatan makalah ini, banyak kesulitan yang kami alami terutama disebabkan oleh
kurangnya pengetahuan. Namun berkat bantuan dari teman-teman akhirnya makalah ini dapat
terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat
bagi kita semua.
Tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan makalah yang kami buat ini yang masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran agar makalah ini menjadi lebih
baik serta berdaya guna dimasa yang akan datang.
Kendari, 2013
Penulis

3. DAFTAR ISI
KATAPENGANTAR…………………………………………………………….(i)
DAFTAR ISI………………………………………………………………………..(ii)
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………….3
A. Tujuan dan Manfaat……………………………………………..........3
BAB II PEMBAHASAN...........................................................4
ANGKATAN PERANG RATU ADIL (APRA)……………………........................................4
PERJUANGAN RAKYAT SEMESTA (PERMESTA).............................................5
PEMBERONTAKAN ANDI AZIS.......................................8
PEMBERONTAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)........................
GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965..............................................................................
BAB III KESIMPULAN ...........................................................9
DAFTAR PUSTAKA................................................................10

4. BAB I
PENDAHULUAN
Begitu banyak pemberontakan yang terjadi ketika RIS didirikan. Diantaranya adalah Gerakan
angkatan Perang Ratu Adil (APRA) Pimpinan Kapten Raymond Westerling dan Sultan Hamid II,
Pemberontakan Andi Azis pimpinan KNIL di Makassar, gerakan mendirikan Negara sendiri yaitu
Republik Maluku Selatan (RMS) pimpinan Dr. Soumokil di Maluku yang tidak menerima kebijakan –
kebijakan RIS.
A.Rumusan Masalah
- Apa saja pemberontakan yang terjadi ketika RIS terbentuk?
-Apa saja tujuan mereka melakukan pemberontakan?
B. Tujuan dan Manfaat
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui Perkembangan teknologi masyarakat awal
indonesia dengan mengetahui :
1. Mengetahui tentang Pemberontakan APRA, Permesta, Andi Azis, dkk.
2. Mengetahui tujuan merek melakukan pemberontakan.

5. BAB II
PEMBAHASAN
Gerakan angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Pada bulan Januari 1950 di Jawa Barat muncul gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang
dipimpin oleh mantan Kapten Raymond Westerling dalam dinas tentara kerajaan Belanda (KNIL).
Gerakan ini memanfaatkan kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami
penderitaan rakyat Indonesia selama masa penjajahan Belanda dan Jepang yang mendambakan
adanya kemakmuran seperti yang terdapat dalam Ramalan Jayabaya. Menurut ramalan tersebut akan
datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil yang akan memerintah dengan adil dan bijaksana
sehingga rakyat menjadi makmur dan sejahtera. Adapun tujuan sebenarnya dari gerakan APRA adalah
:
1. Tetap berdirinya Negara Pasundan
2. APRA sebagai tentara Negara Pasundan
Hal tersebut bertentangan dengan hasil konferensi Antar Indonesia dimana Angkatan Perang Nasional
adalah APRIS.
Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA yang bersenjata lengkap menyerbu kota Bandung dan
secara membabi buta membunuh anggota TNI yang dijumpai. Gerakan tersebut berhasil menduduki
Markas Divisi Siliwangi setelah membunuh hampir seluruh anggota regu jaga termasuk Letnan
Kolonel Lembong. Banyak penduduk yang menjadi korban.
Pemerintah segera mengirim pasukan bantuan ke Bandung. Sementara di Jakarta segera diadakan
perundingan antara Perdana Mentri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda. Di Bandung Kepala Staf
Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Eri Sudewo menemui Panglima Divisi C tentara Belanda, Mayor
Jendral Engels (Komandan Tentara Belanda) dan hasilnya Mayor Jendral Engels mendesak agar
APRA segera meninggalkan kota Bandung. Setelah meninggalkan kota Bandung gerombolan APRA
menyebar ke berbagai tempat dan terus dikejar oleh tentara APRIS dan dengan bantuan penduduk
gerombolan tersebut berhasil dilumpuhkan.
Gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II
yang menjadi menteri Negara dalam kabinet RIS. Mereka akan menyerang gedung tempat
berlangsungnya sidang kabinet dan merencanakan akan membunuh Menteri Pertahanan yaitu Sultan
Hamengkubuwono IX, Sekertaris Jendral Kementrian Pertahanan yaitu Mr. Ali Budiardjo, dan

6. Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang. Berkat kesigapan dari APRIS, usaha
APRA di Jakarta berhasil digagalkan. Pada tanggal 22 Februari 1950, Westerling berhasil melarikan
diri ke luar negeri dengan pesawat Catalina, sementara Sultan HamidII berhasil ditangkap pada
tanggal 4 April 1950.
Kegagalan gerakan APRA menyebabkan perasaan anti federal semakin meningkat. Pada 30
Januari 1950, R.A.A Wiranatakusumah, mengundurkan diri sebagai Wali Negara Pasundan. Pada 8
Februari 1950, Perdana Mentri Moh. Hatta mengangkat Sewaka sebagai penggantinya dengan jabatan
Komisaris RIS di Pasundan.
PERJUANGAN RAKYAT SEMESTA (PERMESTA)
Pada tanggal 2 Maret 1957, Letkol H.N.V. Sumual memproklamasikan perjuangan semesta
di Makassar. Latar belakang peristiwa Permesta 1957-1958 antara lain karena ketidakpuasan
bahwa pemerintah pusat tidak efisien, pembangunan macet dan keadaan ini telah
menyuburkan komunisme.Dalam piagam Permesta, tujuan perjuangan di tingkat daerah
khususnya dalam bidang pertahanan disebutkan bahwa (1) wilayah Indonesia bagian Timur
sebagai lingkungan pertahanan militer tidak dapat dipisah-pisahkan dan memerlukan rencana
jangka panjang dan jangka pendek yang serius, (2) dalam perjuangan membebaskan Irian
Barat, wilayah Indonesia Timur mutlak merupakan basis militer dan politik psikologis.
Sedangkan dalam bidang pemerintahan menyebutkan bahwa untuk kepentingan pembelaan
dan praktisnya pembangunan, maka kepada empat provinsi yang ada dalam wilayah
Indonesia bagian Timur harus segera diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Otonomi yang
luas berarti buat daerah surplus, 70 persen pendapatan daerah dan 30 persen untuk
pemerintah pusat. Untuk daerah minus 100 persen pendapatan daerah dan ditambah subsidi
dari pemerintah pusat untuk pembangunan vital selama 25 tahun.
Menurut Harvey, selama Permesta muncul kembali gerakan sporadis dengan sebutan “Twa-
Pro” di Minahasa. Twa Pro adalah sebutan provinsi kedua belas dari Negeri Belanda. Twa
Pro ini merupakan partai politik di Minahasa yang selama masa Negara Indonesia Timur
lebih menyukai masuk dalam uni Belanda sebagai provinsi kedua belas.Jika Presiden
Soekarno menolak permintaan, maka Permesta siap mendirikan pemerintahan revolusioner.
Munculnya gerakan Permesta ini mulai diincar Amerika Serikat. Sebab, untuk menghalau
komunis di Indonesia, Amerika Serikat melalui CIA pernah memberi bantuan jutaan dolar
untuk Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis
Indonesia). Tapi, yang memenangkan Pemilu 1955 adalah PNI dan PKI di Pulau Jawa.
Munculnya Permesta diharapkan Amerika sebagai jalan untuk menghalau pertumbuhan
komunis. Dimulailah kontak-kontak pribadi dengan agen-agen pemerintah Amerika Serikat.
Setelah deklarasi piagam permesta di Makassar, tanggal 15 Februari 1958 Pemerintah
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan di Padang, Sumatera Barat.
Tujuannya untuk memakmurkan daerah secara ekonomi, sembari memotong pengaruh
komunis yang mendominasi atmosfir politik di Jakarta dan Jawa. Tuntutan otonomi dan anti
komunis ini menyatukan keduanya dalam sebuah front menghadapi Jakarta. Dalam
pertemuan di Sungai Dareh, sekitar 109 kilo meter arah Timur, Padang, telah dilakukan
pertemuan yang dihadiri Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Letkol Ventje Sumual,

7. Letkol Barlian, Kolonel Zulkifli Lubis, Sumitro Djojohadikusumo, Syafruddin Prawira
Negara, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap. Pertemuan itu mengamanatkan forum
perwira pembangkang ini untuk aktif mencari senjata di luar negeri.. Presiden Amerika
Eisenhower, Menteri Luar Negeri John Foster Dulles, dan Direktur Central Intelligence
Agency (CIA) Allan Dulles yang mengatur keterlibatan dalam perjuangan PRRI/ Permesta.12
Sebelumnya, menurut Harvey (1989) John Dulles gelisah melihat PKI bertambah kuat di
Indonesia dan khawatir Soekarno bersekutu dengan komunisme di dalam negeri dan secara
internasional.
Kegelisahan Dulles sudah muncul sejak tahun 1953. Bahkan ketika mengirim Duta Besar
Amerika di Jakarta, Hugh S. Cumming, Dulles memberi pengarahan:
“..... tentang suatu Indonesia yang secara teritorial dipersatukan, yang cenderung dan
bergerak maju ke komunisme atau memecah-mecah negeri itu menjadi satuan-satuan
berdasarkan geografi dan suku, saya lebih menyukai yang terakhir sebagai penyediaan suatu
alat pendongkel yang pada hari kemudian dapat digunakan Amerika Serikat untuk membantu
mereka melenyapkan komunisme bila diperlukan, dan pada akhirnya, jika mereka
menghendaki demikian, kembali ke suatu Indonesia yang bersatu.”Awal tahun 1957, Dulles
kembali memberi instruksi kepada Duta Besar Amerika lainnya di Jakarta, John M. Allison.
“Jangan biarkan Soekarno sampai terikat kepada kaum komunis. Jangan biarkan dia
menggunakan kekerasan melawan Belanda. Jangan dorong ekstremisme-nya.... Di atas
segala-galanya, lakukan apa saja yang dapat Anda lakukan agar Sumatera (pulau penghasil
minyak) tidak sampai jatuh ke tangan komunis.” Amerika menggunakan segala cara yang
memungkinkan guna memperkuat dan mendorong tekad dan kebulatan kekuatan anti
komunis di pulau-pulau luar Jawa, terutama Sumatera dan Sulawesi.
CIA memberikan senjata anti pesawat terbang, dua pesawat pengebom B-26, 20 teknisi untuk
pengoperasian pesawat tempur. Selain itu, telah dibeli senjata bekas di Taiwan melalui
seorang broker. Namun, dalam sebuah misi di Ambon, pesawat Pope, pilot yang dikirim CIA
terkena tembakan dan jatuh. Terbongkarnya Pope merupakan akhir keterlibatan CIA dalam
PRRI/Permesta.Peter Dale-Scott (1999) menguraikan bahwa tahun 1957-1958 CIA telah
menginfiltrasikan senjata dan personil untuk mendukung pemberontakan PRRI/Permesta
melawan Soekarno. Setelah gagalnya pemberontakan-pemberontakan yang disponsori CIA,
Amerika Serikat mulai melaksanakan suatu program bantuan militer kepada Indonesia hingga
mencapai US$ 20 juta setahun.Seorang veteran CIA menyatakan bahwa motif CIA dalam
mendukung pemberontakan tahun 1958 bersifat untuk menekan Soekarno daripada untuk
menggulingkannya, yaitu memanggang kaki Soekarno di atas api.Sebagaimana diungkap
Scott (1999) anggota CIA Frank Wisner menyatakan secara lebih khusus lagi untuk
meningkatkan ketergantungan Soekarno pada Angkatan Darat dibawah A.H. Nasution yang
anti komunis.
Selain Dubes Amerika di Jakarta, Allison, telah menganjurkan kepada pemerintah Amerika
Serikat agar memikat Soekarno dengan jalan menekan Belanda supaya merundingkan soal
Papua Barat. Amerika juga mulai mendukung Indonesia di PBB. PBB mulai menangani
penyelesaian krisis Papua Barat dengan damai bulan November 1959. Tahun 1961 telah
dibentuk Komando Operasi Tertinggi (Koti) untuk pembebasan Papua Barat.18 Akhir tahun
1961 terjadi krisis ekonomi dan Indonesia terperosok ke dalam hiper inflasi. Bulan November
tahun 1962, IMF datang ke Jakarta untuk membahas usaha-usaha perbaikan ekonomi.

8. Sesudah tahun 1962, ketika pemerintahan Kennedy, Amerika membantu TNI Angkatan Darat
Indonesia dalam mengembangkan program misi civic-nya.
Tahun 1963, beberapa kebijakan Soekarno membuat rakyat semakin menderita dan hal ini
menimbulkan protes, semisal pengurangan anggaran belanja, termasuk untuk militer.
Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Tanggal 17
Februari 1958 Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung
PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini jelas
melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk
menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali. Berikut
ini operasi-operasi militer tersebut.
a. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.
b. Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi Utara
bagian Tengah.
c. Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara
bagian Selatan.
d. Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran kepulauan sebelah Utara
Manado.
e. Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta di
Sulawesi Utara.
f. Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo.
g. Operasi Mena II dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai.
Ternyata Gerakan Permesta mendapat dukungan asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya
pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope warga negara Amerika Serikat tanggal 18 Mei
1958 di atas Ambon. Meskipun demikian, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan
sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.
PEMBERONTAKAN ANDI AZIS
Andi Aziz merupakan seorang mantan perwira KNIL. Pada tanggal 30 Maret 1950, ia
bersama dengan pasukan KNIL di bawah komandonya menggabungkan diri ke dalam APRIS
di hadapan Letnan Kolonel Ahmad Junus Mokoginta, Panglima Tentara dan Teritorium
Indonesia Timur.
Pemberontakan dibawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar diawali dengan
adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi
karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal, mereka mendesak

9. NIT segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan
yang mendukung terbentuknya Negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul
kekacauan dan ketegangan di masyarakat.
Untuk menjaga keamanan maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengirimkan
1 batalion TNI dari Jawa. Kedatangan pasukan tersebut dipandang mengancam kedudukan
kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya kelompok pro-federal ini bergabung dan
membentuk “Pasukan Bebas” di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Ia menganggap masalah
keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya.
Pada 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar dan
berhasil menguasainya bahkan Letkol Mokoginta berhasil ditawan. Bahkan Ir.P.D. Diapari
(Perdana Mentri NIT) mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tindakan Andi Aziz
dan diganti Ir. Putuhena yang pro-RI. Tanggal 21 April 1950, Wali Negara NIT, Sukawati
mengumumkan bahwa NIT bersedia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Untuk mengatasi pemberontakan tersebut pemerintah pada tanggal 8 April 1950
mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 x 24 Jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke
Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada pasukan yang terlibat
pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan.
Pada saat yang sama dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan
yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang.
Pada tanggal 15 April 1950 Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh
Presiden NIT, Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan
diadili sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H. V Worang terus melakukan
pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950 pasukan ini berhasil menduduki
Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak.

10. Tanggal 26 April 1950, pasukan ekspedisi yang dipimpin A.E. Kawilarang mendarat
di Sulawesi Selatan. Keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan tidak berlangsung lama
karena keberadaan pasukan KL-KNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS
keluar dari Makassar. Mereka melakukan provokasi dan memancing bentrokan dengan
pasukan APRIS.
Pertempuran antara APRIS dengan KL-KNIL terjadi pada 5 Agustus 1950. Kota
Makassar pada waktu itu berada dalam suasana peperangan. APRIS berhasil memukul
mundur pasukan lawan. Pasukan APRIS melakukan pengepungan terhadap tangsi-tangsi
KNIL.
8 Agustus 1950, pihak KL-KNIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa
kedudukannya sudah sangat kritis.Perundingan dilakukan oleh Kolonel A.E Kawilarang dari
pihak RI dan Mayor Jendral Scheffelaar dari KL-KNIL. Hasilnya kedua belah pihak setuju
untuk dihentikannya tembak menembak dan dalam waktu dua hari pasukan KL-KNIL harus
meninggalkan Makassar.
PEMBERONTAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Mr. Dr.
Christian Robert Steven Soumokil (mantan jaksa agung NIT) merupakan sebuah gerakan
sparatisme yang bertujuan bukan hanya ingin memisahkan diri dari NIT melainkan untuk
membentuk Negara sendiri terpisah dari RIS. Soumokil awalnya sudah terlibat dalam
pemberontakan Andi Aziz akan tetapi dia dapat melarikan diri ke Maluku. Soumokil juga
dapat memindahkan pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau dari Makasar ke Ambon.
Pemberontakan Westerling, Andi Aziz, Soumokil memiliki kesamaan yaitu
ketidakpuasan mereka terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik

11. Indonesia(NKRI). Pemberontakan yang ada menggunakan unsur KNIL yang merasa bahwa
status mereka tidak pasti setelah KMB.
Keberhasilan APRIS mengatasi keadaan membuat para pemuda semakin bersemangat
untuk kembali ke NKRI. Akan tetapi terjadi banyak terror dan intimidasi kepada para pemuda
terlebih setelah teror dibantu oleh anggota polisi yang telah dibantu KNIL bagian dari Korp
Speciale Troepen yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling di Batujajar dekat
Bandung. Teror tersebut bahkan menyebabkan terjadinya pembunuhan. Benih sparatisme
muncul dari para birokrat pemerintah daerah yang memprovokasi seperti dengan
penggabungan wilayah Ambon ke NKRI mengandung bahaya sehingga seluruh rakyat
Ambon diingatkan akan bahaya tersebut.
Pada 20 April 1950, diajukan mosi tidak percaya dalam parlemen NIT sehingga
kabinet NIT meletakkan jabatannya dan akhirnya NIT dibubarkan dan bergabung ke dalam
wilayah NKRI. Kegagalan pemberontakan Andi Aziz, menyebabkan berakhirlah pula Negara
Indonesia Timur. Tetapi Soumokil tidak pantang menyerah untuk melepaskan Maluku
Tengah dari wilayah NKRI. Bahkan dalam rapat di Ambon dengan pemuka KNIL dan Ir.
Manusama, ia mengusulkan agar daerah Maluku Selatan dijadikan sebagai daerah merdeka.
Jika perlu seluruh anggota Dewan Maluku Selatan dibunuh. Usul tersebut ditolak, karena
anggota mengusulkan agar yang melakukan proklamasi kemerdekaan Maluku Selatan adalah
Kepala Daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu.
Sebelum diproklamasikannya “RMS” terlebih dahulu telah dilakukan propaganda
pemisahan diri dari NKRI yang dilakukan oleh gubernur Sembilan Serangkai yang
beranggotakan KNIL dan Partai Timur Besar. Sementara menjelang proklamasi RMS,
Soumokil telah berhasil menghimpun kekuatan di lingkungan Maluku Tengah. Sementara itu,

12. orang-orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI diancam dan dipenjarakan.
Akhirnya pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan Republik Maluku Selatan
(RMS) oleh Mr. Dr. Ch. R.S. Soumokil.
Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini secara damai yaitu dengan mengirimkan
misi damai yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku, yaitu dr. Leimena. Namun misi ini ditolak
oleh Soumokil. Misi damai yang dikirim selanjutnya terdiri dari para politikus, pendeta,
dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu dengan pengikut Soumokil.
Karena upaya damai mengalami jalan buntu maka pemerintah melakukan operasi
militer untuk menumpas gerakan RMS yaitu Gerakan Operasi Militer (GOM)III yang
dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.
Operasi berlangsung dari tanggal 14 Juli 1950, berhasil menguasai pos-pos penting di Pulau
Buru, 19 Juli 1950 pasukan APRIS berhasil menguasai Pulau Seram. Pada tanggal 28
September 1950 Ambon bagian utara berhasil dikuasai. 3 November 1950 benteng Nieuw
Victoria berhasil dikuasai. Dengan jatuhnya Ambon maka perlawanan RMS dapat dipatahkan
dan sisa-sisa kekuatan RMS banyak yang melarikan diri ke Pulau Seram dan dalam beberapa
tahun membuat serangkaian kekacauan.
GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965
Meskipun PKI telah gagal dalam pemberontakannya di Madiun 1948 tetapi mereka
tidak mau menyerah. Dibawah pimpinan D.N Aidit, ia berusaha memasukkan PKI ke dalam
pemerintahan meskipun pada masa Liberal PKI tidak berhasil duduk dalam pemerintahan
akan tetapi setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, PKI mulai
mendapatkan kesempatan berawal dengan memasukkan program-program PKI ke dalam
GBHN (Manipol RI), menjadikan Front Nasional bentukan Soekarno sebagai alat politik
untuk menggerakkan massa, dan semakin kuat ketika dibentuk kabinet Dwikora dimana
beberapa tokoh PKI duduk sebagai mentri koordinator dan menteri lainnya. Keberhasilan PKI
secara politik tersebut menyebabkan semakin besar keinginan untuk mempercepat cita-cita
politiknya. Sejak saat itu PKI mulai berusaha mengimbangi cara parlemen dengan cara
kekerasan.
Setelah penyusupan kader-kader PKI ke dalam tubuh aparatur negara termasuk ABRI,
organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan dinilai berhasil, maka PKI mulai

13. melaksanakan kegiatan yang disebutnya sebagai tahap ofensif revolusioner. Adapun kegiatan
tersebut meliputi,
1. Sabotase
Merupakan sebuah tindakan kesengajaan yang bertendensi politik, seperti kasus-kasus
kecelakaan kereta api, dimana pelakunya adalah anggota serikat buruh kereta api.
2. Aksi Massa dan aksi sepihak
Aksi-aksi yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia(BTI) baik berupa hasutan,
pengeroyokan, penganiayaan petani, pembabatan padi, penyerobotan tanah perkebunan milik
Perusahaan Perkebunan Negara (PPN), dsb.
3. Teror
4. Perusakan
5. Agitasi dan Propaganda
Agitasi dan propaganda dilakukan PKI melalui penguasaan unsur-unsur pers, antara lain
Kantor Berita Antara dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Selain itu melalui pidato
tokoh-tokoh PKI di segala forum kegiatan. Tujuannya untuk memotivasi solidaritas kaum
komunis dan para simpatisannya dalam rangka mewujudkan situasi “ofensif revolusioner
sampai ke puncaknya”
6. Isu
PKI melancarkan isu “Dewan Jendral” yang terdiri dari sejumlah Jendral TNI AD seperti,
A.H Nasution, A. Yani, Soeprapto, S. Parman, Haryono M.T, Sutojo S., D. I. Pandjaitan, dan
Sukendro. Isu yang beredar adalah sebagai berikut.
1) Dewan Jendral mempunyai tugas khusus memikirkan usaha-usaha dalam rangka
menghadapi kegiatan yang bersifat “kiri”. Dengan isu ini dikesankan bahwa TNI AD
merupakan kekuatan yang bersifat “kanan” dan anti PKI.
2) Dewan Jendral mempunyai tugas menilai kebijaksanaan Presiden Soekarno selaku
Pemimpin Besar Revolusi. Kesan yang dibangun lewat isu tersebut adalah TNI tidak dapat
dijamin loyalitasnya kepada PBR (Pemimpin Besar Revolusi), Soekarno.

14. 3) Dewan Jendral bekerjasama dengan imperialis. Citra yang hendak dibangun adalah TNI AD
telah menghianati perjuangan rakyat.
4) Dewan Jendral akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan memanfaatkan
pengerahan pasukan daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT
ABRI tanggal 5 Oktober 1965.
PKI juga melancarkan isu “Dokumen Gilchrist”. Gilchrist adalah nama duta besar Inggris di
Jakarta yang bertugas tahun 1963-1966. Dengan isu ini seolah-olah ada kerja sama antara
unsur-unsur TNI-AD dengan pihak Amerika dan Inggris, yang pada waktu itu dikategorokan
sebagai salah satu kekuatan Nekolim.
Isu mengenai “Dewan Jendral” akan mengadakan perebutan kekuasaan dari Presiden
Soekarno tersebut semakin menguat. PKI merasa perlu untuk mengadakan gerakan militer
guna mendahului rencana “Dewan Jendral”. Terlebih karena kondisi presiden Soekarno yang
sakit, membuat D.N Aidit memperkuat keadaan dengan menyampaikan bahwa jika Presiden
Soekarno tidak ada lagi kemungkinan terbesar TNI-AD lah yang akan menghancurkan PKI,
maka sebelum semua itu terjadi PKI harus mendahului untuk melumpuhkan TNI-AD.
Untuk melaksanakan maksud tersebut segala hal telah dipersiapkan termasuk latihan
militer PKI beserta organisasi massanya. Rencananya gerakan akan dilaksanakan pada
tanggal 30 September 1965, akan tetapi karena belum berkumpulnya seluruh komandan
satuan yang akan melaksanakan penculikan maka pelaksanaan gerakan diubah menjadi
tanggal 1 Oktober 1965, meskipun nama gerakannya tetap Gerakan 30 September. Sesuai
rencana pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI melakukan aksi penculikan, penyiksaan, dan
pembunuhan terhadap “Dewan Jenderal”. Para korban tersebut dikubur dalam satu sumur
yang terletak di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta.
Untuk menumpas aksi PKI tersebut maka Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto
mengerahkan personil Markas Kostrad dan satuan-satuan lainnya. Serta melakukan usaha
menarik dan menyadarkan kesatuan-kesatuan yang telah dipengaruhui dan digunakan oleh
Gerakan 30 September. Langkah konsolidasi dan koordinasi tersebut berhasil. Selain itu
usaha untuk merebut Stodio RRI Jakarta dan Kantor Besar Telkompun berhasil dikuasai.

15. Basis Gerakan 30 September yaitu daerah Pangkalan Udara Halimpun berhasil dikuasai. Para
pendukung gerakan menghentikan perlawanan dan melarikan diri meninggalkan daerah
Pondok Gede.
Upaya selanjutnya untuk menemukan para korban penculikan pun berhasil dilakukan.
Para pemimpin TNI-AD yang meninggal akibat peristiwa Gerakan 30 September tersebut
dibersihkan dan disemayamkan di Aula Markas Besar TNI-AD Jalan Merdeka Utara, Jakarta
Pusat untuk selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1965 bertepatan dengan HUT ABRI ke-20
jenazah para pemimpin TNI-AD tersebut dimakamkan dengan upacara kebesaran militer di
Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.

16. KESIMPULAN:
SARAN:

17. Daftar Pustaka
http://sukmalelana.blogspot.com/2011/01/gerakan-permesta.html
http://mkssej6.blogspot.com/2012/10/angkatan-perang-ratu-adil-apra.html
http://mkssej6.blogspot.com/2012/10/pemberontakan-republik-maluku-selatan.html
http://mkssej6.blogspot.com/2012/10/pemberontakan-andi-azis.html
http://mkssej6.blogspot.com/2012/10/gerakan-30-september-1965.html