makalah pkn

1. 1
MAKALAH
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
OLEH :
Nama : ARIF HAKIM
NIM : 6661101788
ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2010-2011

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan
rahmat dan karunia-Nya kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan
makalah ini. Tidak lupa saya ucapkan kepada dosen pembimbing yang telah
memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini.
Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak
kekurangan, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang
membangun. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi
pembaca. Amin...
Cilegon, 16 Desember 2010
Penyusun

3. 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………………...… ii
PENDAHULUAN ……………………………………………………...… 1
A. Latar Belakang Masalah ..………………………………..……..…..… 1
B. Tujuan Penulisan .………………………………………………….…. 2
C. Metode Penulisan .……………………………………………...…..… 2
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA
A. Pengertian Paradigma ........................................................................... 3
B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan ........................................ 4-11
C. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi …………………………….. 12
1. Gerakan Reformasi ………………………………………….…….. 13-15
2. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum …………………. 16-18
3. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik ………………….. 19-23
4. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi ……………….. 24-25
KESIMPULAN DAN SARAN ………………………..………………... 26
KATA PENUTUP ………………………………………………………. iii
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… iv

4. 4
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara
resmi di sahkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 dan tercantum
dalam pembukuan UUD 1945, di undangkan dalam berita Republik
Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.
Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara
Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi
politik sesuai denan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya
kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi Negara pancasila.
Berdasarkan kenyataan tersebut diatas gerakan reformasi berupaya
untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi pancasila yaitu sebgai dasar
negara republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan
sidang istimewa MPR tahun 1998 No.XVIII/MPR/1998 disertai dengan
pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan pancasila sebagai satu-satunya
asas bagi orsospol di Indonesia.
Dampak yang cukup serius atas manipulasi pancasila oleh para
penguasa pada masa lampau,dewasa ini banyak kalangan elit politik serta
sebagian masyarakat beranggapan bahwa pancasila merupakan label politik
Orde Baru. Bukti yang secara objektif dapat disaksikan adalah terhadap hasil
reformasi yang telah berjalan selama ini, belum menampakan hasil yang
dapat dinikmati oleh rakyat, nasionalisme bangsa rapuh, sehingga martabat
bangsa Indonesia dipandang rendah di masyarakat internasional.
Berdasarkan alas an dan kenyataan objektif tersebut diatas maka sudah
menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara untuk
mengembangkan serta mengkaji pancasila sebagai suatu hasil karya besar
bangsa kota yang setingkat dengan paham atau isme-isme besar dunia
dewasa ini seperti liberalism, sosialisme, komunisme. Oleh karena itu
kiranya merupakan tugas berat kalangan intelektual untuk mengembalikan
persepsi rakyat yang keliru tersebut kearah cita-cita bersama bagi bangsa
Indonesia dalam hidup bernegara.

5. 5
B. Tujuan Penulisan
Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah
pengetahuan dan diharapkan bermanfaat bagi kita semua.
C. Metode Penulisan
Penulisan menggunakan metode observasi dan kepustakaan. Cara-cara
lain yang dapat dipergunakan penulis adalah study pustaka dalam metode ini
penulis membaca buku yang berkaitan dengan penulisan makalah.

6. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM KEHIDUPAN
6
MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA
A. Pegertian Paradigma
Istilah “paradigma” pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu
pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan.
Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia
ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul“The
Structure Of Scientific Revolution”, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi
dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga
merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu
pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu
pengetahuan itu sendiri.
Dalam ilmu-ilmu social manakala suatu teori yang didasarkan pada
suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang
mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial,
terukur, korelatif dan positivistik, maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut
secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari obyek ilmu
pengetahuanya itu manusia. Oleh karena itu kalangan ilmuan social kembali
mengkaji paradigm ilmu tersebut yaitu manusia. Berdasarkan hakikatnya
manusia dalam kenyataan objektivnya bersifat ganda bahkan multidimensi.
Atas dasar kajian paradigma ilmu pengetahuan social tersebut kemudian
dikembangkanlah metode baru berdasarkan hakikatnya dan sifat paradigma
ilmu tersebut yaiyu manusia, yaitu metode kualatif.
Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang
kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain misalnya politik, hokum,
ekonomi, budaya dan bidang lainnya. Dalam masalah yang popular istilah
paradigma berkembang menjadi terminology yang mengandung konotasi
pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar,sumber asas serta
tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dari suatu bidang
tertentu termasuk dalam bidang pembangunan & pendidikan.

7. 7
B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan
bernegara bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini
sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martbatnya.
Tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945
adalah“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ”hal
ini merupakan tujuan Negara Hokum formal, adapun rumusan“Memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan Kehidupan bangsa ”hal ini merupakan
tujuan Negara hokum material, yang secara Keseluruhan sebagai tujuan
khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah “ikut
melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial”.
Secara filosofi hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala
aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai
Pancasila. Unsur-unsur hakikat manusia“monopluralis”meliputi susunan
kodrat manusia, terdiri rokhani(jiwa) dan jasmani(raga), sifat kodrat
manusia terdiri makhluk individu dan makhluk social serta kedudukan kodrat
manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Oleh
karena itu pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk mewujudkan
tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigm
hakikat manusia “monopluralis”. Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalm
berbagai bidang pembangunan antara lain :
1. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK
2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM
3. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik
4. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi
5. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya
6. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hankam
7. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama

8. 8
1. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK
Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan
suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani (jiwa) manusia meliputi
aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam
hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak
dalam bidang moral (etika). Tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi
kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptek pada hakekatnya tidak bebas nilai
namun terikat oleh nilai. Dalam masalah ini pancasila telah memberikan dasar
nilai-nilai bagi pengembangan Iptek demi kesejahteraan hidup manusia.
Pengembangan Iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan
pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila
yang sila-silanya merupakan seatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi
system etika dalm pengembangan Iptek.
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan,
mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan
kehendak. Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan apa yang
ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud
dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya.
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas
bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek harus bersifat beradab. Iptek
adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.
3. Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalia dan
internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan
Iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa
serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
ermusyawaratan/perwakilan mendasari pengembangan Iptek secara
demokratis. Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk
mengembangkan Iptek juga harus menghormati dan menghargai kebebasan
orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang
maupun dibandingkandengan penemuan ilmuwan lainnya.

9. 5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengkomplementasikan
pengembangan Iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam
kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya
dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia
lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan
alam lingkungannya.
Kesimpulanya bahwa pada hakikatnya sila-sila pancasila harus
merupakan sumber nilai, kerangka piker serta basis moralitas bagi
pengambanan IPTEK.
2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM
Pembangunan pada hakikatnya merupakn satu realisasi praksis untuk
mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam berbagai
macam bidang antara lain POLEKSOSBUD HANKAM. Dalam bidang
kenegaraan penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci
dalm bidang operasional serta target pencapaiannya. Hakikat manusia adalah
“monopluralis” artinya meliputi berbagai unsur yaitu rokhani-jasmani,
individu-mahluk social serta sebagai pribadi-mahluk tuhan yang maha esa.
Hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan
POLEKSOSBUDHANKAM. Pembangunan hakikatnya membangun manusia
secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsure hakikat manusia
monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia.
9

10. 10
3. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik
Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan
pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan
kenegaraan disebut hak asasi manusia. Dalam sistem politik negara harus
mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat
manusia sebagai individu-mahluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Selain
sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik
negara. Drs. Moh. Hatta, menyatakan bahwa “negara berdasarkan atas
Ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak
berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu dalm politik negara termasuk para elit
politik dan para penyelenggara negara untuk memegang budi pekerti
kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat leluhur
Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urut-urutan sistematis, bahwa
dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan (sila IV), adapun
pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas
berturut-turut moral ketuhanan (sila I), moral kemanusiaan (sila II) dan moral
persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (sila III). Adapun
aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam
hidup bersama (sila V).
Dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik negara terutama dalam
proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana
tertuang dalam sila-sila pancasila sehingga, praktek-praktek politik yang
menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi menghasut rakyat
yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri.

11. 11
4. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi
Dalam dunia ilmu ekonomi boleh dikatakn jarang ditemukan pakar
ekonomi yang mendasarkan pemikirann pengembangan ekonomi atas dasar
moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Sehingga lazimnya pengembangan
ekonomi mengarah pada persaingan bebas, dan akhirnya yang kuatlah yang
menang. Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan ilmu ekonomi pada
akhir abad ke-18 menumbuhka ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan
objektif inilah maka di eropa pada awal abad ke-19 munculah pemikiran
sebagai reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut yaitu sosiolisme
komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh
kaum kapitalis. Oleh karena itu kiranya menjadi sangat penting bahkan
mendesak untuk dikembangkan system ekonomi yang mendasarkan pada
moralitas humanistik, ekonomi yang berkemanusiaan.
Atas dasar kenyataan tersebut maka mubyarto kemudian
mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang
mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas.
Perkembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan
demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Maka system ekonomi
Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan
ekonomi tidak bisa dipisahkan degan nilai-nilai moral kemnusiaan(mubyarto
1999). Hal ini didasarkan pada pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu
sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia lebih
menjadi sejahtera.

12. 12
5. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya
Dalam pembangunan pengembangan aspek social budaya hendaknya
didasarkan atas system nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang
dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia
melakukan reformasi disegala bidang dewasa ini. Oleh karena itu dalam
pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus
mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai
yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya
nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan
martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Terdapat rumusan dalam
sila kedua yaitu ”Kemanusiaan yang adil dan beradab“. Dalam rangka
pengembangan sosial budaya, Pancasila sebagai kerangka kesadaran yang
dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari
keterikatan struktur, dan transendentalisasi. yaitu meningkatkan derajat
kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual. Dengan demikian maka proses
humanisasi universal akan dehumanisasi serta aktualisasi nilai hanya demi
kepentingan kelompok social tertentu sehingga menciptakan system social
budaya yang beradab.

13. 13
6. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hankam
Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum.
Demi tegaknya hak-hak warga Negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan
Negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun
dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu Negara
bertujuan melindungi segenap wilayah Negara dan bangsanya. Oleh karena
pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai
kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan Negara harus
dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai
pendukung pokok Negara.
Demikian pula pertahanan dam keamanan Negara bukanlah hanya
untuk sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu, sehingga
berakibat Negara menjadi totaliter dan otoriter. Oleh karena itu Pertahanan
dan Keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya
kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
Pertahanan dan Keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi
kepentingan rakyat sebagai warga negara.
Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan
derajat serta kebebasan kemanusiaan dan Hankam diperuntukkan demi
terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan
pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu
Negara yang berdasarkan kekuasaan.

14. 14
7. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama
Pada reformasi dewasa ini dibeberapa wilayah Negara Indonesia
terjadi konflik social yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersuber
pada masalah agama. Hal ini menunjukan kemunduran bangsa Indonesia
kearah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu
merupakan salah satu tugas berat bangsa Indonesia untuk mengembalikan
suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian., saling menghargai,
saling menghormati dan saling mencintai sebagai sesame umat manusia yang
beradab.
Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi
bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di
negara Indonesia. Dalam pengertian ini maka negara menegaskan dalam pokok
pikiran ke IV bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa “,
atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. ini berarti bahwa kehidupan
dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. Negara memberikan
kebebasan kepada warganya untuk memeluk agamanya dan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini
menunjukan bahwa dalam Negara Indonesia memberikan kebebesan atas
kehidupan beragama atau dengan lain perkataan menjamin atas demokrasi di
bidang agama. Oleh karena itu kehidupan beragama dalam Negara Indonesia
dewasa ini harus dikembangkan kearah terciptnya kehidupan bersama yang
penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil
dan beradab.

15. 15
C. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi
Ketika gelombang gerakan reformasi melanda Indonesia maka seluruh
aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan terutama praktek-praktek
elit politik yang dihinggapi penyakit KKN. Bangsa Indonesia ingin
mengadakan suatu perubahan yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan
bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera.
Dalam kenyataannya gerakan reformasi ini harus dibayar mahal oleh
bangsa Indonesia yaitu dampak social, politk, ekonomi, terutama
kemanusiaan. Para elit politik memanfatkan gelombang reformasi ini demi
meraih kekuasaan, sehingga tidak mengherankan jikalau banyak terjadi
pembenturan kepentingan politik.
Namun demikian dibalik berbagai macam keterpurukan bangsa
Indonesia tersebut masih tersisa satu keyakinan akan nilai yang dimilikinya
yaitu nilai-nilai yang berakar dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri
yaitu nilai-nilai pancasila. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan
Negara dalam suatu system Negara dibawah nilai-nilai pancasila, bukan
menghancurkan dan membubarkan bangsa dan Negara Indonesia.
Secara historis telah kita pahami bersama bahwa para pendiri Negara
telah mennetukan suatu asas, sumber nilai dan sumber norma yang
fundamental dari Negara Indonesia yaitu pancasila, yang bersumber dari apa
yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri yaitu nilai-nilai yang merupakan
pandangan hidup bangsa Indonesia. Reformasi dengan melakukan perubahan
dalm berbagai bidang yang sering diteriakan dengan jargon reformasi total
tidak mungkin melakukan perubahan terhadap sumber itu sendiri.

16. 16
1. Gerakan Reformasi
Pelaksanaan GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka Panjang II
Pelita ketujuh Bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak
krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan
stabilitas politik menjadi goyah. Terutama praktek-praktek pemerintahan
dibawah orde baru hanya membawa kebahagiaan semu, ekonomi rakyat
menjadi semakin terpuruk system ekonomi menjadi kapitalistik dimana
kekuasaan ekonomi di Indonesia hanya berada pada sebagian kecil penguasa
dan konglomerat.
Sistem politik dikembangkan kearah sistem “Birokratik
Otoritarian”dan suatu sistem “Korporatik”.Sistem ini ditandai dengan
konsentrasi kekuasaan dan partisipasi didalam pembuatan keputusan-keputusan
nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa
negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendikiawan dan kelompok
pengusaha oligopolistik dan bekerjasama dengan mayarakat bisnis
internasional.
Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan
mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian
disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie
menggantikan kedudukan Presiden.Kemudian diikuti dengan pembentukan
Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang
merupakan pemerintahan transisiyang akan mengantarkan rakyat Indonesia
untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama perubahan paket
UU politik tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang
menyangkut perlindungan hukum. Yang lebih mendasar reformasi dilakukan
pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara yaitu pada susunan DPR dan
MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui pemilu secepatnya
dan diawali dengan pengubahan.
a. UU tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, dan DPRD (UU No.
16/1969 jis. UU No. 5/1975 dan UU No. 2/1985)
b. UU tentang partai politik dan golongan karya (UU No. 3/1975, jo. UU No.
3/1985)
c. UU tentang pemilihan umum (UU No. 16/1969 jis. UU No. 4/1975, UU
No. 2/1980, dan UU No. 1/1985)

17. 17
Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila
Makna Reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dengan
akar kata reform yang artinya“make or become better by removing or putting
right what is bad or wrong”. Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu
gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal
yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai
dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Oleh karena itu suatu gerakan
reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan -
penyimpangan. Misalnya pada masa orde baru, asas kekeluargaan menjadi
nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat
UUD 1945.
2. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas
(landasan ideologis) tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa
dan Negara Indonesia.
3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka
structural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.
4. Reformasi dilakukan kearah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih
baik dalam segala aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta kehidupan keagamaan.
5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia
yang berketuhanan yang maha esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan
bangsa

18. 18
Pancasila Sebagai Dasar Cita-cita Reformasi
Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan
dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi
sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan
mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme,brutalisme pada akhirnya menuju
pada kehancuran bangsadan negara Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif
Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Adapun secara rinci sebagai berikut :
1. Reformasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa sesuatu
gerakan kearah perubahan harus mengarah pada suatu kondisi yang lebih
baik bagi kehidupan manusia sebagai mahluk tuhan.
2. Reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa
reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar nilai-nilai martabat manusia
yang beradab.
3. Semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan, sehingga
reformasi harus menjamin tetap tegaknya Negara dan bangsa Indonesia.
4. Semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan sebab justru
permasalahan dasar gerakan reformasi dalah ada prinsip kerakyatan.
5. Visi dasar reformasi harus jelas yaitu demi terwujudnya keadilan social
seluruh rakyat Indonesia.
Dalam perspektif pancasila gerakan reformasi sebagai suatu upaya untuk
menata ulang dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai realisasi
kedinamisan dan keterbukaan pancasila dalam kebijaksanaan dan
penyelengaraan Negara. Oleh karena itu Pancasila sebagai sumber nilai memiliki
sifat yang reformatif artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu
menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat. Dalam mengantisipasi
perkembangan jaman yaitu dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan
yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, akan tetapi nilai-nilai
esensialnya bersifat tetap yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan
dan keadilan.

19. 19
2. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum
Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan orde baru,
salah satu subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum.
Produk hukum baik materi maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh
dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan. Subsistem hukum
nampaknya tidak mampu manjadi pelindung bagi kepentingan masyarakat
dan yang berlaku hanya bersifat imperative bagi penyelenggaraan
pemerintah.
Oleh karena itu kerusakan atas subsistem hukum yang sangat
menentukan dalam berbagai bidang misalnya, politik, ekonomi dan bidang
lainnya maka bangsa Indonesia ingin melakukan suatu reformasi, menata
kembali subsistem yang mengalami kerusakan tersebut. Namun demikian
hendaklah dipahami bahwa dalam melakukan reformasi tidak mungkin
dilalakukan secara spekulatif saja melainkan harus memiliki dasar, landasan
serta sumber nilai yang jelas, dan dalam masalah ini nilai-nilai yang
terkandung dalam pancasila yang merupakan dasar cita-cita reformasi.
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Perubahan
Hukum Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok
kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata
negara disebut “staatsfundamental”. Sumber hukum positif di Indonesia
tidak lain adalah Pancasila. Maka pancasila merupakan cita-cita hukum,
kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusun dan perubahan
hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka pancasila
berfungsi sebagai paradigma hukum terutama dalam kaitannya dengan
berbagai macam upaya perubahan hukum.
Sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif
maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatif Pancasila menentukan
dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri
sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan
kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum itu sendiri.

20. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian, sumber hukum formal
yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum,
yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya UU, Peraturan Menteri,
Peraturan Daerah. Sumber hukum material yaitu suatu sumber hukum yang
menentukan materi atau isi suatu norma hukum.
Dalam susunan yang hierarkhis ini pancasila menjamin keserasian atau
tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan baik
secara vertical maupun horizontal. Jika terjadi ketidakserasian atau
pertentangan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya yang secara
hierarkis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, berarti
terjadi inkonstitusionalitas (unconstitutionality)dan ketidaklegalan
(illegality)dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi
hukum. Oleh karena itu dalam reformasi hokum dewasa ini selain pancasila
sebagai paradigma pembaharuan hukum yang merupakan sumber norma dan
sumber nilai, terdapat unsur pokok yang justru tiak kalah pentingnya yaitu
kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat itu sendiri.
Dasar Yuridis Reformasi Hukum
Dalam wacana reformasi hukum dewasa ini bermunculan berbagai
pendapat yang ada taraf tertentu nampak hanya luapan emosional yang dan
meninggalkan aspek konsepsional. Reformasi total sering disalahartikan
sebagai dapat melakukan perubahan dalam bidang apapun dan degan jalan
apapun. Jikalau halnya demikian maka kita kembali menjadi bangsa tidak
beradab, bangsa yang tidak berbudaya masyarakat yang tanpa hukum yang
menurut Hobbes disebut keadaan “homo homini lupus”,manusia akan
menjadi serigala manusia lainnya dan hukum yang berlaku adalah hukum
rimba. tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia
termasuk UUD 1945. Dalam pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum
disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di
Indonesia.
Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa UUD 1945 beberapa
pasalnya dalam praktek penyelenggaraan negara bersifat multi interpretable
(penafsiran ganda), dan memberikan porsi kekuasaanyang sangat besar
kepada presiden (executive heavy). Akibatnya memberikan kontribusi atas
terjadinya krisis politik serta mandulnya fungsi hukum dalam negara RI.
20

21. Berdasarkan isi yang terkandung dalam Penjelasan UUD 1945,
Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan
dalam pasal-pasal UUD 1945 secara normatif. Pokok-pokok pikiran tersebut
merupakan suasana kebatinan dari UUD dan merupakan cita-cita hukum
yang menguasai baik hukum dasar tertulis (UUD 1945) maupun hukum dasar
tidak tertulis (Convensi).
Selain itu dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum
adalah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai
sumber produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa
bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan secara eksplisit dirinci tata urutan
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai
Pancasila.
21
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Pelaksanaan Hukum
Dalam era reformasi pelaksanaan hukum harus didasarkan pada suatu
nilai sebagai landasan operasionalnya. Reformasi pada dasarnya untuk
mengembalikan hakikat dan fungsi negara pada tujuan semula yaitu
melindungi seluruh bangsadan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara pada
hakikatnya secara formal harus melindungi hak-hak warganya terutama hak
kodrat sebagai suatu hak asasi yang merupakan karunia Tuhan YME. Oleh
karena itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah sebagai
pengingkaran terhadap dasar filosofis negara misalnya pembungkaman
demokrasi, penculikan, pembatasan berpendapat berserikat, berunjuk rasa
dan lain sebagainya. Pelaksanaan hukum pada masa reformasi harus benar-benar
dapat mewujudkan negara demokrasi dengan suatu supremasi hukum.
Artinya pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas
terwujudnya keadilan (sila V) dalam suatu negara yaitu keseimbangan antara
hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tidak memandang pangkat,
jabatan, golongan, etnisitas maupun agama. Setiap warganegara bersamaan
kedudukannya di muka hukum dan pemerintah (pasal 27 UUD 1945).
Jaminan atas terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup
bersama dalam suatu negara yang meliputi seluruh unsur keadilan baik
keadilan distributif, keadilan komulatif, serta keadilan legal.

22. 22
3. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik
Landasan aksiologis (sumber nilai) sistem politik Indonesia adalah
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “……maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yangAdil dan Beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam Pancasila
sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara
kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana
kerokhanian berdasarkan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan semangat dari
UUD 1945 esensi demokrasi adalah:
a. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.
b. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
rakyat.
c. Presiden dan wakil presiden dipiliholeh Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan karenanya harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.
d. Produk hokum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun
bersama-sama lembaga lain kekuatannya berada dibawah Majelis
Permusyawatan Rakyat atau produk-produknya

23. 23
a. Reformasi Atas Sistem Politik
sistem mekanisme demokrasi tersebut tertuang dalam undang-undang
Politik yang berlaku selama Orde Baru yaitu :
1. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU No.
16/1969 jis UU No. 5/1975 dan UU No. 2/1985)
2. UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No. 3/1975, jo. UU
No. 3/1985)
3. UU tentang Pemilihan Umum (UU No. 15/1969 jis UU No. 4/1975. UU
No. 2/1980, dan UU No. 1/1985)
Oleh karena itu melakukan reformasi atas system politik harus juga
melalui reformasi pada undang-undang yang mengatur system politik tersebut,
dengan tetap mendasarkan pada paradigm nilai-nilai kerakyatan sebagaimana
terkandung dalam pancasila.
Susunan Keanggotaan MPR
Target yang sangat vital dalam proses reformasi dewasa ini adalah
menyangkut penjabaran system kekuasaan rakyat dalam sisitem politik
Indonesia. walaupun gelombang protes dari madsyarakat yang merupakan
aspirasi murni dari rakyat untuk melakukan perubahan terhadap susunan
keanggotaan DPR, MPR dan DPRD.
Berdasarkan kenyataan susunan keangotaan MPR, DPR dan DPRD,
maka rakyat bertekad melakukan reformasi dengan mengubah system politik
tersebut melalui sidang Istimewa MPR tahun1998, yang kemudian dituangkan
dalm Undang-undang Politik tahun 1999. Undang- undang No. 4 tahun 1999
yang mengatur tentang susuna dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

24. 24
Susunan Keanggotaan DPR
Perubahan atas isi keanggotaan DPR tertuang dalm undang-undang No.
4 Pasal 11 sebagai berikut :
Pasal 4 ayat 2 meyatakan keanggotaan DPR terdiri atas :
a. Angota Partai Politik hasil Pemilu
b. Angota ABRI yang diangkat
Pasal 11 ayat 3 menjelaskan :
a. Anggota partai Politik hasil Pemilu sebanyak 462 orang
b. Anggota ABRI yang diangkat sebanyak 38 orang
Berkaitan dengan keanggotaan ABRI di DPR ini sampai saat ini masih
ada sementara masyarakat yang menolak, namun berdasarkan hasil sidang
Istimewa MPR tahun 1998, untuk keanggotaan ABRI ini akan dikurangi secara
bertahap.
Susunan Keanggotaan DPRD Tingkat I
Reformasi atas undang-undang politik yang mengatur susunan
keanggotaan DPRD Tingkat I tertuang dalam Undang-undang Politik No. 4
tahun 1999,sebagai berikut :
Pasal 18 ayat 1 bahwa pengisian anggota DPRD I dilakukan melalui pemilu dan
pengangkatan
Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa DPRD I terdiri atas :
a. Angota Partai Politik hasil Pemilu
b. Angota ABRI yang diangkat
Pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa jumlah anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya
45 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang termasuk 10% anggota
ABRI yang diangkat.
Demikianlah kiranya upaya untuk mengembalikan tatanan demokrasi
pada dasar nilai kedaulatan ditangan rakyat dituangkan dalam undang-undang
Politik tahun 1999.

25. 25
Susunan Keanggotaan DPRD Tingkat II
Reformasi atas undang-undang politik yang mengatur susunan
keanggotaan DPRD Tingkat II tertuang dalam Undang-undang Politik No. 4
tahun 1999,sebagai berikut :
Pasal 25 ayat 1 menyatakan pengisian anggota DPRD II dilakukan berdasarkan
pemilu dan pengangkatan
Pasal 25 ayat 2 menyatakan, DPRD Tingkat II terdiri atas :
a. Angota Partai Politik hasil Pemilu
b. Angota ABRI yang diangkat
Pasal 25 ayat 3 menyatakan bahwa jumlah anggota DPRD Tingkat II ditetapkan
sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang termasuk 10%
anggota ABRI yang diangkat.
Demikianlah perubahan atas undang-undang tentang Susunan
Keanggotaan MPR,DPR dan DPRD agar benar-benar mencerminkan nilai
kerakyatan sebagaimana terkandung dalam sila keempat pancasila yang
merupakan paradigma reformasi.
Reformasi Partai Politik
Pada masa orde baru ketentuan tentang Partai Politik diatur dalam
undang-undang Politk yaitu UU No. 3 tahun 1975, jo. UU No. 3 tahun 1985,
tentang Partai Politk dan Golongan Karya. Dalam undang-undang tersebut
ditentukan bahwa partai politik dan golongan karya hanya meliputi 3 macam
yaitu: Partai Persatuan Pembangunan(PPB), Golongan Karya(Golkar), dan Partai
Demlokrasi Indonesia(PDI). Penentuan asas tunggal pancasila berarti tidak
mencerminkan hakikat nilai pancasila itu sendiri “ majemuk tunggal “, yang
disimbulkan dalam lambang negara yaitu “ Bhineka Tunggal Ika “, yang
maknanya beraneka ragam tetapi satu kesatuan juga.
Adapun ketentuan yang mengatur tentang partai politik yang diatur dalm
UU No. 2 tahun 1999 yang lebih demokratis dan memberikan kebebasan serta
keleluasaan untuk menyalurkan aspirasinya adalah sebagai berikut :

26. a. Mencantumkan pancasila sebagai dasar Negara dari NKRI dalam anggaran
dasar partai.
b. Asas atau ciri, aspirasi, dan program partai politik tidak bertentangan dengan
pancasila.
c. Keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga Negara
Indonesia yang telah mempunyai hak pilih.
d. Paratai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama
dengan Negara asing bendera NKRI, bendera asing gambar perseorangan dan
nama serta lambang partai lain yang telah ada.
Berdasarkan ketentuan UU tersebut warga negara diberi kebebasan
untuk membentuk partai politik untuk menyalurkan aspirasi politiknya, selain itu
setiap partai politik diberi kebebasan pula untuk menentukan asas sebagai cirri
serta program masing-masing.
26
b. Reformasi Atas Kehidupan Politik
Para pendiri Negara serta penggali nilai-nilai pancasila menentukan
pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta
memformalkan UUD 1945 sebagai Undang-undang dasar Negara dimaksudkan
untuk mewujudkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sebagaimana terkandung dalam nilai kerakyatan sial IV pancasila. Dalam praktek
pelaksanaanya ternyata berbeda dengan nilai pancasila serta semangat dalam
UUD 1945. Pancasila sebagai dasar Negara. kondisi yang demikian ini tidak
menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis, karena penguasa senantiasa
memperkokoh kekuasaanya dengan berlindung di balik ideologi pancasila, serta
melegitimasi tindakan dan kebijaksanaanya berdasarkan pancasila. Oleh karena
itu reformasi kehidupan politik agar benar-benar demokrasi dilakukan dengan
jalan revitalisasi ideologi pancasila, yaitu dengan mengembalikan pancasila pada
kedudukan serta fungsi yang sebenarnya yang sebagaimana dikehendaki oleh
para pendiri Negara yang tertuang dalam UUD 1945.
Reformasi kehidupan politik juga dilakukan dengan meletakan cita-cita
kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam suatu kesatuan waktu yaitu nilai
masa lalu, masa kini dan kehidupan yang akan datang. Dengan sendirinya
kesemuanya ini harus diletakan dalam kerangka nilai-nilai yang dimiliki oleh
masyarakat itu sendiri sebagai filsafat hidupnya yaitu nilai-nilai pancasila.

27. 27
4. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi
Sistem ekonomi Indonesia pada masa orde baru bersifat “birokratik
otoritarium” yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dalam
membuat keputusan-keputusan nasional hampir sepenuhnya berada di tangan
penguasa bekerjasama dengan kelompok militer dan kaum teknokrat.
Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada
pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh
bangsa, dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok
kecil orang bahkan penguasa. Padaera ekonomi global dewasa ini dalam
kenyataannya tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi didunia dan
melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga
kepailitan yang diderita oleh para pengusaha harus ditanggung oleh rakyat.
Dalam kenyataannya sector ekonomi yang justru mampu bertahan pada
masa krisis dewasa ini adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang
berbasis pada usaha rakyat. Oleh karena itu subsidi yang luar biasa banyaknya
pada kebijaksanaan masa orde baru hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang
yaitu oleh sekelompok konglomerat, sedangkan bilamana mengalami
kebangkrutan seperti saat ini rakyatlah yang banyak dirugikan. Oleh karena
itu rekapitalisasi pengusaha pada masa krisis dewasa ini sama halnya dengan
rakyat banyak membantu pengusaha yang sedang terpuruk.

28. 28
Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi
yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila
yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut:
a. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan
dengan program “social safety net”yang popular dengan program Jaring
Pengaman Sosial(JPS). Sementara untuk mengembalikan kepercayaan
rakyat terhadap pemerintah, maka Pemerintah harus secara konsisten
menghapuskan KKN, serta mengadili bagi oknum Pemerintah masa
ordebaru yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan memberikan
Kepercayaan dan kepastian usaha.
b. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan
menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan Diwujudkan
perlindungan hokum serta undang-undang persaingan yang sehat. Untuk
itu Pembenahan dan penyehatan dalam sector perbankan menjadi prioritas
utama, karena Perbankan merupakan jantung perekonomian.
c. Transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu
diciptakan system untuk mendorong percepatan perubahan structural
(structural transformation). Transformasi structural ini meliputi proses
perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi
lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi
pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari orientasi dalam
negeri keorientasi ekspor. Dengan sendirinya intervensi birokrat
pemerintahan yang ikut dalam proses ekonomi Melalui monopoli demi
kepentingan pribadi harus segera diakhiri. Dengan system ekonomi yang
mendasarkan nilai pada upaya terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa
maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar
rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

29. 29
Kesimpulan
Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum
(merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum,
metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan
sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.
Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan
bernegara bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini
sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martbatnya. Tujuan
Negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “Melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, “hal ini merupakan
tujuan Negara hukum formal, adapun rumusan“ Memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ”hal ini merupakan tujuan negara
hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional
Saran
Kita sebagai warga Negara Indonesia harus turut ikut serta dalam
pembangunan Negara Republik Indonesia ini agar tercipta kedamaian yang
sesuai dengan semboyan kita dari dulu yaitu Bhineka Tunggal Ika.

30. 30
KATA PENUTUP
Demikianlah hasil dari makalah yang telah saya buat dalam rangka
memperdalam wawasan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga
dengan terbentuknya makalah ini, saya dapat memberikan pengetahuan yang luas
kepada semua orang yang membacanya. saya juga berharap bahwa dengan
terbentuknya makalah ini, semua orang yang membutuhkan bahan-bahan yang
terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tertolong dan tidak
kesulitan dalam mencari bahan-bahan yang dibutuhkan.
Semoga apa yang tertulis di dalam makalah ini memberikan berkah yang
tiada hentinya dalam kehidupan kita bersama
Terima kasih atas segala terbentuknya makalah ini. Semoga dapat
bermanfaat bagi pembacanya.amin…
Cilegon, 16 Desember 2010
Penyusun

31. 31
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila “ PARADIGMA “. Yogyakarta: Paradigma
Offset