Draft Permendiknas tentang Program Pendidikan Vokasi Berkelanjutan per tanggal 11 april 2011
•Als DOCX, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•463 views
![Draft Versi rapat tanggal 11 April 2011 <br />PERATURAN<br />MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL<br />REPUBLIK INDONESIA<br />NOMOR TAHUN 2011<br />TENTANG<br />PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN<br />DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br />MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,<br />,[object Object],Pasal 1 <br />,[object Object]](https://image.slidesharecdn.com/draftversirapattanggal11april2011-110412215638-phpapp01/85/Draft-Permendiknas-tentang-Program-Pendidikan-Vokasi-Berkelanjutan-per-tanggal-11-april-2011-1-320.jpg)
![Pendidikan vokasi berkelanjutan bertujuan: meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi; dan<br />memberikan keahlian pratama dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni agar lulusannya memiliki kemampuan mengembangkan usaha dengan berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.<br />,[object Object],Pasal 2<br />Tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dapat dilaksanakan di:<br />perguruan tinggi;<br />Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), industri, dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai subkampus.<br />Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.<br />UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar.<br />Pasal 3<br />Persyaratan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan meliputi:<br />,[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (14)
Andere mochten auch
Ähnlich wie Draft Permendiknas tentang Program Pendidikan Vokasi Berkelanjutan per tanggal 11 april 2011
Ähnlich wie Draft Permendiknas tentang Program Pendidikan Vokasi Berkelanjutan per tanggal 11 april 2011 (20)
Mehr von gatothp
Mehr von gatothp (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Draft Permendiknas tentang Program Pendidikan Vokasi Berkelanjutan per tanggal 11 april 2011
- 3. memiliki jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap yang berasal dari perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, industri, dan UKM sesuai dengan nisbah dosen dengan mahasiswa;
- 4. memiliki sarana dan prasarana penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan; dan
- 6. mempunyai konsentrasi/jurusan sesuai dengan program studi pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan;
- 7. didukung oleh industri, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dinas pendidikan provinsi;
- 8. memperoleh penugasan sebagai subkampus pendidikan vokasi berkelanjutan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
- 9. memiliki guru yang memadai; dan
- 10. memiliki sertifikat ISO 9001-2008.
- 12. memperoleh penugasan sebagai tempat penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan dari Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
- 16. mengacu pada standar nasional pendidikan;
- 17. menerapkan penjaminan mutu pendidikan termasuk pendidikan jarak jauh; dan
- 18. melaporkan penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, paling lambat 15 (lima belas) hari setiap akhir semester.
- 20. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap perguruan tinggi penyelenggaan pendidikan vokasi berkelanjutan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 12<br />Penugasan perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, industri, dan UKM sebagai penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.<br />Pasal 13<br />Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dibebankan pada anggaran perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan sebagai kampus induk/utama, SMK sebagai sub kampus, SEAMOLEC sebagai fasilitator pelaksanaan program, dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br />Pasal 12<br />Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.<br />Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.<br />Ditetapkan di Jakarta <br />pada tanggal <br />MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,<br />MOhammad Nuh<br />Diundangkan di Jakarta<br />pada tanggal <br />MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br />REPUBLIK INDONESIA,<br />PATRIALIS AKBAR<br />BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR<br />