1. DepkominfoDepkominfo
LAPORAN AKHIR
STUDI POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI TIK NASIONAL
DALAM MENDUKUNG PENERAPAN SMART CARD DAN RFID
TAHUN 2009
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI TELEMATIKA

2. i
KATA PENGANTAR
Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, telah mendorong
pemanfaatan teknologi pendukung seperti smart card untuk dapat diintegrasikan dalam
penerapan luas di kehidupan sehari-hari.
Dalam prakteknya, penerapan smart card dan teknologi derivatifnya memiliki nilai yang
sangat startegis menyangkut identifikasi dan nilai suatu transaksi. Dengan manfaat atas
fungsi yang dimiliki oleh smart card beserta aplikasinya maka perlu dilakukan
pengkajian atas potensi pengembangan industri TIK Nasional dalam mendukung
penerapan smart card dan RFID.
Studi ini merupakan upaya mengidentifikasi kondisi dan permasalahan di Indonesia
saat ini, dalam pengembangan industry TIK Nasional untuk implementasi smart card
dan RFID. Hal ini menjadi isu penting bagi studi ini karena merupakan bagian dari
roadmap IT yang dikeluarkan Dirjen Aptel Depkominfo.
Yang diharapkan adalah, adanya suatu gambaran potensi pengembangan industri TIK
Nasional dalam mendukung penerapan smart card dan RFID di Indonesia. Dengan
demikian maka kerangka kerja yang disusun akan menjadi acuan atau pedoman bagi
pengambil kebijakan.
Jakarta, Maret 2009.
Tim Peneliti:
Drs. Akmam Amir, MKom
Dr. Moedjiono, M.Sc.
Tim PT. Sewun Indo Konsultan
Tim Staf Puslitbang Aptel Balitbang SDM Depkominfo
Jakarta, November 2009
Kapuslitbang Aptel, SKDI
Akmam Amir

3. ii
DAFTAR ISI
Daftar Isi ………………………………………………………………………….... ii
Daftar Gambar ……………………………………………………………………. iv
Daftar Tabel ………………………………………………………………………. v
Bab 1 Pendahuluan ……………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………… 1
1.2 Perumusan Masalah ………………………………………………. 5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian …………………………………… 6
1.4 Kegunaan Penelitian ………………………………………………. 7
1.5 Manfaat Penelitian …………………………………………………. 7
1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan ………………………………………… 8
Bab 2 Tinjauan Permasalahan ………………………………………………… 11
2.1 Latar Belakang …………………………………………………….. 11
2.2 Perkembangan Pemanfaatan Smart Card ……………………… 12
2.2.1 Pemakaian Smart Card di Beberapa Negara …………… 12
2.2.2 Pemanfaatan Smart Card di Beberapa Negara Asia dan Eropa13
2.2.3 Pengalaman Negara Maju dalam Pengembangan Smart Card 16
2.2.4 Layanan Teknologi Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2008 27
2.3 Menuju Masyarakat Informasi Indonesia (E-Indonesia) ……….. 37
2.3.1 Permasalahan Umum yang Dihadapi …………………… 38
2.3.2 Indikator Teknologi Informasi …………………………….. 40
2.3.3 Isu Moral dan Undang-Undang ………………………….. 41
2.3.4 Isu Strategis Nasional …………………………………….. 42
2.3.4.1 Lingkungan Masyarakat Perkotaan Besar …….. 44
2.3.4.2 Lingkungan Pedesaan …………………………… 46
Bab 3 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan …………………………………… 49
3.1 Kerangka Pemikiran ………………………………………………. 49
3.2 Metodologi ………………………………………………………….. 52
3.2.1 Tahap Persiapan ………………………………………….. 52
3.2.2 Tahap Pengumpulan Data dan Informasi ………………. 53
3.2.3 Tahap Analisa dan Pengolahan Data …………………… 57
3.2.4 Tahap Penyelesaian Laporan Akhir Studi ………………. 57
Bab 4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan ………………………………………. 59
4.1 Tahap Persiapan …………………………………………………… 59
4.2 Studi Literatur ………………………………………………………. 59
4.3 Pengumpulan Data Primer ……………………………………….. 59
4.4 Survei Lapangan …………………………………………………… 60
4.5 Tahap Analisis ……………………………………………………… 60
4.6 Rumusan Konsep Kebijakan Baru Sebagai Usulan atau
Rekomendasi dari Hasil Kajian ………………………………….. 61
Bab 5 Alokasi dan Organisasi Tenaga Ahli ………………………………….. 62
Bab 6 Hasil Penelitian ………………………………………………………….. 68
6.1 Kuisioner ……………………………………………………………. 68
6.1.1 Kategori Responden ………………………………………. 70

4. iii
6.1.2 Responden dan Instrumen ………………………………. 71
6.2 Hasil Wawancara ………………………………………………….. 79
6.3 Focus Group Discussion …………………………………………. 97
Bab 7 Kesimpulan dan Saran …………………………………………………. 103
Referensi ………………………………………………………………………… 106
Lampiran A Daftar Pertanyaan FGD dan Kuisioner ………………………… 108
Lampiran B Dokumentasi Foto FGD I Jakarta ………………………………. 115
Lampiran C Dokumentasi Foto FGD II Jakarta ……………………………… 116
Lampiran D Foto dan Gambar Smart Card ………………………………….. 117

5. iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.23 Isu Strategis Nasional …………………………………………………… 43
Gambar 2.24 Alur Konsep E-Indonesia ……………………………………………….. 44
Gambar E.1 Smart Card dalam Bidang Kesehatan ……………………………….. 117
Gambar E.2 Smart Card Reader ……………………………………………………. 117
Gambar E.3 Smart Card dalam Bidang Perbankan ………………………………… 118
Gambar E.4 Smart Card dalam Bidang Telekomunikasi …………………………… 118
Gambar E.5 Smart Card Hotel Lock ………………………………………………….. 119
Gambar E.6 Smart Card untuk pengisian BBM ……………………………………… 120
Gambar E.7 Access Conrol berbasis Smart Card …………………………………… 120
Gambar E.8 Smart untuk alumni ……………………………………………………… 121
Gambar E.9 Smart Card untuk Kartu Kredit …………………………………………. 121
Gambar E.10Contactless Smart Card ………………………………………………… 122
Gambar E.11Kombinasi Contact dan Contactless Smart Card ……………………. 122

6. v
DAFTAR TABEL
Tabel Daftar Negara Pengguna Smart Card …………………………………. 12
Tabel Permasalahan di Sisi Demand dalam Pemanfaatan TIK ……………. 48

7. 1
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Chip adalah kartu elektronik atau yang lazim disebut smart card (kartu
pintar), dimana pada hakekatnya merupakan aplikasi teknologi yang
menerapkan langsung keunggulan yang dimiliki oleh chip semikonduktor
yang berisi ribuan – bahkan jutaan divais elektronik dalam skala sangat
kecil, dalam hal kecilnya ukuran dan kepadatan data yang dimilikinya.
Dalam penerapan pada aspek kehidupan di masyarakat,
pengembangan smart card itu sendiri maupun aplikasinya mempunyai
prospek dan tingkat kebutuhan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari
penggunaan smart card (SIM card) seperti yang digunakan dalam telefon
genggam.
Dengan tren pemanfaatan smart card ini secara lebih luas di dunia,
maka dirasakan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian mengenai
penerapannya di Indonesia, baik dari aspek teknis maupun dari kebijakan
yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah maupun regulasi yang perlu
dikeluarkan. Melalui kajian terhadap potensi pengembangan industri TIK
Nasional dalam mendorong penerapan smart card dan RFID ini, diharapkan
akan diperoleh arahan serta strategi untuk menelurkan kebijakan yang akan
mengangkat topik-topik penting untuk menjadi penggerak bangkitnya
perekonomian dari sektor TIK ini.
Implementasi smart card yang perlu diperhatikan adalah seberapa
besar keuntungan, baik keuntungan materi maupun non-materi (benefit),
yang ditimbulkan terhadap pengguna maupun terhadap sistem.
RFID (radio frequency identification) sebagai sebuah bentuk
penyederhanaan fitur chip dari contactless smart card, memiliki peluang

8. 2
untuk diterapkan secara lebih luas dan berbagai sektor, perlu dikembangkan
dan didorong pembangkitan industrinya.
Dalam institusi pemerintahan penggunaan smart card sebagai kartu
multi fungsi sangat menarik untuk diimplementasikan. Di Inggris, penerapan
smart card sebagai kartu identitas telah melibatkan kerja sama dengan
kepolisian (Surat Ijin Mengemudi), imigrasi (Paspor), Pemerintah Daerah
(KTP). Pemanfaatan smart card untuk e-government sudah marak di
berbagai negara dan sudah mulai merambah ke Indonesia.
Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) sendiri sudah
serius memperhatikan hal ini. Beberapa penelitian telah dikembangkan,
diantaranya penelitian mengenai kerangka kerja penerapan smart card pada
bulan Desember tahun lalu. Seminar ini bertujuan untuk memberikan
kerangka kerja bagi pemerintah dalam menghasilkan kebijakan dan panduan
mengenai pemanfaatan Smart Card di Indonesia. Dengan seminar ini,
diharapkan dapat terbentuk penguatan sistem pemerintahan maupun
pengelolaan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Penerapan Smart
Card juga dirasakan akan sejalan dengan pembangunan sistem
pemerintahan berbasis elektronik (e-government) untuk menuju
pemerintahan yang baik (good governance).
Pemanfaatan smart card untuk kepentingan e-government atau
kepentingan publik (selain industri telefon seluler) yang sudah marak sejak
awal tahun 2000-an di berbagai negara di dunia mulai berkembang pada
beberapa tahun belakangan ini di Indonesia. Untuk mengantisipasi ini
Departemen Komunikasi dan Informatika sejak beberapa tahun terakhir
mulai memasukkan smart card ke dalam bagian dari program yang menjadi
perhatian. Mulai dari pencanangan persiapan kebijakan mengenai smart card
yang dituangkan ke dalam Roadmap, rangkaian kegiatan yang berkaitan
dengan pengkajian mengenai kebijakan alat pembayaran menggunakan
kartu (APMK), sampai dengan serangkaian studi mengenai aspek kebijakan

9. 3
penerapan smart card telah dilakukan di lembaga ini. Dari hasil studi awal
mengenai smart card yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi
Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM dari Departemen ini
pada tahun 2008, maupun beberapa contoh yang sudah kita ketahui sudah
mulai berjalan seperti Kartu PNS Elektronika oleh BKN, e-Toll yang
diselenggarakan oleh PT.Jasa Marga bekerjasama dengan Bank Mandiri. Jika
selama ini aspek industri smart card di Indonesia masih didominasi oleh SIM
card yang digunakan pada telefon seluler, maka dengan munculnya berbagai
aplikasi baru untuk layanan publik seperti ini akan semakin mendorong
penerapan smart card pada area yang lebih luas lagi. Belum lagi ditambah
dengan potensi pemanfaatan smart card pada dunia perbankan yang mulai
secara tegas mensyaratkan penggunaan smart card pada kartu kredit.
Semakin kondusifnya iklim pengembangan dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia semakin membuat majunya
pemanfaatan berbagai teknologi yang ada, tidak hanya terbatas smart card
melainkan juga salah satu keluarga smart card yang lain yaitu RFID (radio
frequency identification). Dengan populasi Indonesia yang besar dan masih
dalam tahap pengembangan area implementasi, maka potensi pasar
Indonesia sangat menarik bagi pelaku usaha.
Pemahaman atas teknologi, proses dan model bisnis, resiko yang
dihadapi serta tata kelola pengoperasian dan pemanfaatan smart card
sangat diperlukan untuk dapat menyusun suatu kerangka kebijakan yang
tepat. Hal ini untuk membantu pihak Departemen Komunikasi dan
Informatika dalam menyusun kebijakan agar dapat melindungi dan
mengakomodasi kepentingan para stakeholder. Terlebih jika dikaitkan
dengan harapan untuk dapat memberikan dorongan terhadap bangkitnya
industri dalam negeri TIK yang terkait.

10. 4
Kebutuhan terhadap studi yang dilakukan ini cukup mendesak jika
dikaitkan dengan semakin berkembangnya infrastruktur maupun
sumberdaya yang dimiliki oleh Indonesia, dan kenyataan bahwa Indonesia
segera akan menghadapi kondisi pasar global yang menghendaki kita dapat
masuk ke dalamnya tidak semata-mata sebagai obyek. Juga hal ini
disebabkan oleh semakin cepatnya perkembangan teknologi dan
pemanfaatan smart card dalam kehidupan masyarakat dimana resiko yang
dihadapi dalam pemanfaatan smart card meningkat secara signifikan, yang
mana hal ini harus diantisipasi. Resiko yang timbul tidak saja disebabkan
oleh faktor manusia, tetapi juga pada model bisnis dan teknologi yang
berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna smart card. Yang penting
juga bagi implementasi smart card adalah seberapa besar keuntungan, baik
keuntungan materi maupun non-materi (benefit), yang ditimbulkan
terhadap pengguna maupun terhadap sistem.
1.2 Perumusan Masalah
Studi potensi pengembangan industri TIK nasional dalam
mendukung penerapan smart card dan RFID bertujuan untuk memberikan
menjamin dan melindungi para stakeholder agar terhindar dari resiko yang
dikhawatirkan akan timbul sekaligus mendorong dan meningkatkan
pendayagunaan smart card dalam kehidupan masyarakat.
Karenanya, hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meletakkan
fondasi dan panduan yang dapat diberikan oleh pemerintah bagi
implementasi smart card yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
bangsa Indonesia sendiri, yang dihasilkan melalui sebuah proses yang
melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) pada umumnya maupun para pelaku yang terkait erat
dengan aplikasi smart card itu sendiri.

11. 5
Kegiatan ini memiliki arti yang sangat strategis terutama memberikan
suatu kajian ilmiah sebagai landasan bagi pemerintah dalam menyusun
kebijakan dibidang pendorongan industri dalam rangka pemanfaatan smart
card.
Dipahami juga bahwa dari hasil studi ini berupa peta potensi dan
peluang bisnis, maupun identifikasi permasalahan industri TIK nasional akan
dapat dimanfaatkan bagi pengembangan kebijakan yang kondusif dalam
mendukung tumbuhnya iklim industri TIK yang sehat.
Dari uraian singkat di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana peta penggunaan dan potensinya, serta peta industri
nasional yang terkait erat dalam penerapan smart card di Indonesia
2. Bagaimana mengidentifikasi proyeksi penerapan smart card bagi
kepentingan publik dalam skala besar yang menjadi momentum
terhadap potensi dan peluang bisnis industri TIK nasional yang terkait
dengan smart card dan RFID
3. Bagaimana mengidentifikasi permasalahan terhadap perkembangan
industri TIK Nasional, serta kebutuhan terhadap kebijakan pemerintah
dalam mendukung tumbuhnya iklim industri TIK Nasional yang sehat
4. Bagaimana menyusun rujukan bagi pengembangan kebijakan
pemerintah dalam penerapan smart card berdasarkan pengalaman
negara-negara lain
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pengkajian atas potensi
dan peluang bisnis penerapan smart card dan RFID di Indonesia, agar dapat

12. 6
dimanfaatkan secara optimal untuk membangun kebijakan pemerintah yang
tepat untuk mendorong industri dalam negeri.
Tujuan dari Kegiatan ini adalah : “Mendapatkan pemahaman yang
komprehensif tentang potensi dukungan terhadap pengembangan industri
TIK Nasional dalam penerapan smart card dan RFID di Indonesia”.
Kegunaan dari kegiatan ini adalah :
1. Terpetakannya potensi dan peluang bisnis TIK berkaitan dengan
penerapan smart card dan RFID
2. Teridentifikasikannya proyeksi penerapan smart card bagi kepentingan
publik dalam skala besar yang menjadi momentum terhadap potensi
dan peluang bisnis industri TIK nasional yang terkait dengan smart
card dan RFID
3. Teridentifikasinya permasalahan terhadap perkembangan industri TIK
Nasional.
4. Teridentifikasinya kebutuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam
mendukung tumbuhnya iklim industri TIK Nasional yang sehat.
1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari kegiatan ini adalah :
1. Terpetakannya potensi dan peluang bisnis TIK berkaitan dengan
penerapan smart card dan RFID
2. Teridentifikasikannya proyeksi penerapan smart card bagi kepentingan
publik dalam skala besar yang menjadi momentum terhadap potensi
dan peluang bisnis industri TIK nasional yang terkait dengan smart
card dan RFID

13. 7
3. Teridentifikasinya permasalahan terhadap perkembangan industri TIK
Nasional.
4. Teridentifikasinya kebutuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam
mendukung tumbuhnya iklim industri TIK Nasional yang sehat.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat nyata bagi Departemen Komunikasi dan Informatika dalam bentuk :
1. Memahami potensi dan peluang bisnis TIK berkaitan dengan
penerapan smart card dan RFID.
2. Mengkaji proyeksi penerapan smart card bagi kepentingan publik
dalam skala besar yang menjadi momentum terhadap potensi dan
peluang bisnis industri TIK nasional yang terkait dengan smart card
dan RFID
3. Menganalisis dampak ekonomi, sosial dan moral implementasi
teknologi smart card dan RFID terhadap struktur industri teknologi
infomasi dan telekomunikasi yang kini sudah ada.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan teknologi
smart card dan RFID.
1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan
Rencana kegiatan atas studi / kajian mendalam mengenai potensi
pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam
mendukung implementasi teknologi smart card dan RFID berdasarkan
Lingkup Pekerjaan yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), adalah :
1. Menyusun survey secara komprehensif dengan mengembangkan daftar
pertanyaan tertulis untuk didistribusikan kepada masyarakat sasaran
survei, agar diketahui tingkat penyerapan dan pemahaman teknologi

14. 8
informasi dan kondisi ekonomi masyarakat dalam
mengimplementasikan teknologi smart card dan RFID
2. Melaksanakan penelitian di lapangan dan wawancara mendalam
terhadap sasaran penelitian yang kompeten dan terkait dalam bidang
teknologi informasi dan komunikasi
3. Melakukan kajian mendalam secara ekonomi, sosial dan moral serta
teknologi terhadap pengembangan industri dalam mendukung
implementasi teknologi smart card dan RFID.
4. Melaksanakan kompilasi hasil penelitian dan menyajikan dalam bentuk
dan format yang mudah dipahami
5. Melaksanakan kajian penerapan teknologi smart card dan RFID dari
berbagai sudut pandang, serta komparasi dengan penerapan dilihat
dari sudut pandang kajian dari tim konsultan.
Output dari kegiatan ini akan diserahkan pada Departemen
Komunikasi dan Informatika dalam bentuk laporan akhir studi potensi
industry teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung
implementasi teknologi smart card dan RFID dan diharapkan berisi tentang :
a. Terungkapnya potensi industri nasional yang terkait erat dalam
penerapan smart card di Indonesia
b. Terungkapnya proyeksi penerapan smart card bagi kepentingan
publik dalam skala besar yang menjadi momentum terhadap
potensi dan peluang bisnis industri TIK nasional yang terkait
dengan smart card dan RFID
c. Rekomendasi strategi dan langkah lanjutan untuk penyusunan
kebijakan pemerintah dalam penerapan smart card berdasarkan
pengalaman negara-negara lain

15. 9
Berdasarkan pada lingkup pekerjaan dan output kegiatan yang akan
diserahkan, maka studi ini akan berisi :
a. Hasil survei mengenai tingkat adopsi teknologi smart card dan
RFID di masyarakat
b. Hasil Survei mengenai kondisi ekonomi masyarakat terhadap
implementasi teknologi smart card dan RFID
c. Hasil analisis mengenai potensi peningkatan ekonomi
masyarakat akibat implementasi teknologi smart card dan RFID
d. Hasil analisis mengenai dampak implementasi teknologi smart
card dan RFID bagi industri teknologi dan informasi.
e. Hasil kajian secara ekonomi, sosial dan moral serta teknologi
dalam mengimplementasikan teknologi smart card dan RFID.
f. Laporan hasil survei, analisis dan kajian teori dalam kaitannya
dengan potensi dan implementasi teknologi smart card dan
RFID.

16. 10
Bab 2 Tinjauan Permasalahan
Dengan tren pemanfaatan smart card secara lebih luas di dunia, maka
dirasakan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian mengenai
penerapannya di Indonesia, baik dari aspek teknis maupun dari kebijakan
yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah maupun regulasi yang perlu
dikeluarkan. Melalui kajian terhadap potensi pengembangan industri TIK
Nasional dalam mendorong penerapan smart card dan RFID ini, diharapkan
akan diperoleh arahan serta strategi untuk menelurkan kebijakan yang akan
mengangkat topik-topik penting untuk menjadi penggerak bangkitnya
perekonomian dari sektor TIK ini.
Pemerintah harus bijaksana dan tepat untuk mengim-plementasikan
teknologi smart card dan RFID yang mengarah pada konvergensi agar
membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan seluruh lapisan
masyarakat, baik penyelenggara bisnis informasi dan pengguna jasa bisnis
informasi maupun pengembangan industri TIK Nasional.
2.1 Latar Belakang
Seorang teknokrat terkenal di negeri ini pernah berasumsi bahwa
sebagian besar bangsa Indonesia di masa mendatang akan hidup bukan dari
kemampuan otot melainkan dari isi otak / pengetahuan yang dimilikinya
(knowledge based society) sebagai sebuah visi utamanya. Visi ini tentunya
harus didukung oleh sinergi yang sempurna antara pengambil kebijakan,
penyedia jasa dan pengguna jasa telematika. Persaingan sehat antar
penyedia jasa, arah dan kebijakan yang tepat, serta potensi pemakai jasa
yang demikian besar, secara umum akan membawa tren pertumbuhan
ekonomi yang lebih baik lagi.

17. 11
2.2 Perkembangan Pemanfaatan Smart Card
2.2.1 Pemakaian Smart Card Di Beberapa Negara
Pemanfaatan smart card telah dilakukan di beberapa negera. Meskipun
penggunaannya masih terbatas untuk e-government namun dengan implementasi
tersebut maka manfaatnya sudah dapat dirasakan. Beberapa negara bahkan sudah
menerapkan smart card pada tahun 1990-an. Dengan demikian sesungguhnya smart
card sudah dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Berdasarkan sumber dari Card
Tech 2001, diperoleh data sebagai berikut:
Table Daftar Negara Pengguna Smart Card
N e g a r a D e s k r i p s i P r o j e c t V o l u m e s L a u n c h i n g
Jerman Health care 70 juta 1993
Belgia Health care 10 juta 1997
Spanyol TASS benefit card & PKI 2 juta 1997
Republik Czech Medi health & benefit card 30.000 1997
Perancis Sesam-Vitale health care 40 juta 1998
Slovenia ZZZS health insurance card 2 juta 1998
Rusia Regional health & benefit card 3 juta 1998
Polandia Health card 500.000 1998
Argentina Driver’s license 2 juta 1998
El Savador Driver’s license NA 1998
India Driver’s license 720.000 1998
Finlandia FINEID for online authentication 6.000 1999
United Kingdom Southampton multi function city card 25.000 1999
Kanada Health card 9.000 1999
Brazil Government employee id 30.000 2000
USA Department of defense id 4 juta 2000
China Health card 10.000 2000
Brunei National id card 300.000 2000
Taiwan Health card 24 juta 2001
Malaysia Government multi purpose card 2 juta 2001
Afrika Selatan National id card 30 juta 2001

18. 12
2.2.2 Pemanfaatan Smart Card Di Beberapa Negara Asia dan Eropa
Teknologi informasi dan komunikasi berkembang semakin pesat didorong oleh
Internet Protocol (IP), berbagai aplikasi baru dan beragam layanan multimedia. Salah
satu bidang yang berkembang adalah pemanfaatan kartu sebagai salah satu media
yang memiliki beragam fungsi. Dengan kemampuan multifungsi seperti ini, sejak
periode 2000-an perkembangan pemanfaatan smart card di berbagai negara tampak
semakin pesat. Jika kita mengacu kepada Asia Pacific Smart Card Association yang
merupakan organisasi yang aktif menghimpun aktifitas smart card di kawasan ini, maka
kita dapat mengetahui kondisi terkini dari pemanfaatan smart card.
Paparan Greg Pote, Chairman dari Asia Pacific Smart Card Association yang
berjudul “The Future of Smart Card” dalam GBDe Summit di Jepang, 9 Nopember
2007, memuat beberapa perkembangan terkini. Di dalam paparan tersebut disebutkan
bahwa smart card sekarang telah diterima di sektor publik seperti kartu identitas
nasional di beberapa negara Asia. Malaysia, Brunei, Hongkong, Macau,China, Thailand
telah meluncurkan program kartu identitas nasionalya, sementara negara-negara lain
seperti Korea Selatan, India, Indonesia, Filipina maupun yang lainnya juga telah mulai
merencanakan untuk menerapkannya. Tujuan utama dari pemanfaatan smart card di
negara-negara ini adalah untuk mengelola identitas nasional, dimana beberapa negara
menambahkan aplikasi e-government lainnya. Hal itu dapat dilihat misalnya dari
Malaysia yang telah memiliki 7 aplikasi pada kartu identitas nasionalnya.
Sementara itu, untuk negara-negara Eropa, diungkapkan bahwa Belgia, Italia,
Spanyol, dan Estonia telah melakukan langkah-langkah implementasi smart card
sebagai kartu identitas nasional mereka. Inggris dan Perancis berada dalam tahapan
perencanaan skema nasional kartu identitas nasionalnya. Tidak hanya itu saja, banyak
negara sudah menerbitkan kartuID/paspor berdasarkan standar ICAO.
Selain negara Eropa, negara-negara teluk seperti Oman, Qatar, Kuwait dan
lainnya sudah merencanakan untuk penerapan smart card, dan juga melakukan
penelitian untuk penerapan tersebut. Dalam pemanfaatannya ke depan, Dewan
Kerjasama Teluk (Gulf Co-Operation Council) telah mengusulkan interoperabilitas dari
aplikasi smart card tersebut. Selain itu, Maroko juga akan menerbitkan kartu identitas

19. 13
nasional berbasis smart card nirkontak yang pertama kalinya. Program kartu identitas
nasional yang direncanakan oleh negara-negara di kawasan ini sebagian besar
memasukkan biometrik sebagai alat otentikasinya.
Dalam paparan yang sama, selain pemanfaatan smart card untuk kartu identitas
nasional, juga disebutkan mengenai pemanfaatannya untuk kartu kesehatan dan
pengaman sosial, yang disadari bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi nasional utama
setelah kartu identitas. Upaya yang besar berkaitan dengan ini adalah program kartu
pengaman sosial di China yang pilot project nya dimulai di Shanghai yang kemudian
diikuti oleh kota-kota lain. Taiwan juga telah menerbitkan 24 juta kartu asuransi
kesehatan.
Beberapa negara Eropa telah juga mencanangkan program pemanfaatan smart
card di dalam area ini. Misalnya Jerman telah menerbitkan 80 juta kartu, Perancis telah
menerbitkan 50 juta kartu penduduk ditambah dengan setengah juta kartu profesional
kesehatan. Belgia menerbitkan kartu identitas sosial sebanyak 10 juta kartu. Austria
menerbitkan kartu elektronik asuransi sosial sebanyak 8 juta. Slovenia menerbitkan 2
juta kartu asuransi kesehatan dan 70 ribu kartu profesional. Selain negara-negara
tersebut, Inggris, Finlandia, Italia, Ceko juga mencanangkan pilot project mereka.
ResearchInChina melaporkan prediksi pasar kartu IC, fokus pada enam kunci
global pemasok IC chip, dan hampir 50 pabrik di Cina dari IC kartu chip, kartu kemasan
IC hingga perangkat kartu .
Secara umum kiriman kartu SIM telah mencapai 2,6 miliar kartu pada 2007,
meningkat 27% pada tahun-tahun; keseluruhan persentase 3G kartu SIM adalah 14%.
Menurut Aliansi SIM, skala pasar kartu SIM akan mencapai 3 miliar pada akhir 2008,
mengingat banyak permintaan dari operator selular di negara-negara berkembang.
Misalnya, China Mobile, operator telekomunikasi global terbesar, telah memerintahkan
lebih dari 280 juta kartu di kuartal pertama tahun 2007, naik 60% dibandingkan periode
yang sama tahun 2006. Selain itu, pengapalan kartu telepon selular yang 650 juta di
Cina pada tahun 2007. India juga dinikmati pasar yang dramatis pertumbuhan, dengan
ponsel kartu kiriman telah meningkat menjadi 194 juta kartu pada tahun 2007 dari 123
juta kartu pada tahun 2006, meningkat 58% pada tahun-tahun, Amerika Latin, Afrika
dan Timur Tengah juga meraih pasar yang besar pertumbuhan pada tahun 2007.

20. 14
Dari angka di atas, dapat dilihat bahwa total kiriman kartu IC menyimpan
pertumbuhan; sementara rasio kiriman CPU kartu yang terus meningkat dengan baik,
namun terjadi penurunan kiriman kartu memori. Pertumbuhan kiriman kartu memori di
tahun 2006 dan 2007 terutama dikaitkan dengan generasi kedua proyek KTP dan
proyek kartu bis di Cina, sekitar 300 juta KTP dan 30 juta kartu bis yang dikeluarkan
berturut-turut selama periode tersebut. Menurut Eurosmart, bagian pengapalan CPU,
kartu akan mencapai sekitar 4,205 miliar pada akhir 2008.
Menurut Asosiasi Industri Perdagangan Informasi Cina, kiriman kartu IC di Cina
adalah 1,08 miliar kartu di tahun 2005, meningkat 91,8% pada tahun-tahun, dan nilai
pengiriman meningkat 11,1% menjadi RMB 5,607 miliar. Di 2006, pengiriman kartu itu
1,676 miliar, meningkat 55,2% pada tahun-tahun, dan nilai pengiriman meningkat
32,4% ke RMB 7,426 miliar. Pengiriman kartu mencapai 1,993 miliar pada 2007, naik
19% dibandingkan 2006; dan kiriman adalah nilai RMB 8,165 miliar, hanya meningkat
9%, yang terutama disebabkan oleh harga terjatuh, terutama drop harga dramatis kartu
SIM.
Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Cina Informasi
Association, dengan metode waktu seri dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor
seperti generasi kedua proyek KTP dan EMV transfer dari proyek kartu bank serta 2008
Olympic Game, ResearchInChina diperkirakan kiriman kartu IC di Cina akan mencapai
2,02 miliar kartu pada akhir 2008, dan pengiriman nilai RMB akan mencapai 9,21 miliar.
Pada tahun 2007, Infieon memiliki kinerja terbaik dalam penjualan global IC kartu chip
Pasar, diikuti oleh NXP, Samsung, Atmel, Renesas dan ST Microelectronics, mereka
semua bersama-sama memiliki 92,1% pasar saham IC kartu chip global.
Selama 2007-2008, pengembangan pasar kartu IC Cina adalah fitur canggih
seperti aplikasi di sektor tradisional serta terus aplikasi baru. Selain itu, aplikasi sistem
telah memasuki update baru periode (seperti CPU kartu asuransi sosial dan non-kartu
kontak CPU).
2.2.3 Pengalaman Negara Maju Dalam Pengembangan Smart Card
Menurut Sub-komite tentang Kebijakan Pengadaan dan Teknologi Dewan
Perwakilan Rakyat AS Sejak tahun 1998, telah meluncurkan beberapa proyek smart

21. 15
card yang mampu memberikan banyak manfaat nyata maupun intangible, seperti cara
yang lebih baik dalam mengotentikasi kartu identitas, meningkatkan keamanan atas
bangunan sistem, melindungi sistem dan data komputer, dan melakukan transaksi
keuangan dan non keuangan yang lebih akurat dan efisien. Untuk beberapa agen
federal, manfaat menggunakan teknologi smart card baru saja dikenal, dan banyak
lembaga masih dalam tahap proyek-proyek perencanaan atau mengevaluasi manfaat
ini sebelum melanjutkan dengan teknologi inisiatif skala besar. Meski demikian, hasil
dari beberapa proyek smart card yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa
teknologi tersebut menawarkan kepada agen-agen federal berbagai manfaat.
Menurut informasi yang diperoleh dari GSA (General Services Administration),
OMB (Office of Management and Budget) , dan lembaga federal lainnya telah
melakukan perencanaan, pengujian, operasi, atau menyelesaikan puluhan proyek
smart card. Proyek-proyek bervariasi luas dalam ukuran dan kompleksitas teknis, mulai
dari skala kecil, proyek percontohan terbatas-lamanya untuk skala besar, lembaga
pusat berinisiatif menyediakan berbagai layanan.
Banyak dari proyek-proyek yang berskala kecil, melibatkan hanya 100 kartu dan
ditujukan untuk menampilkan nilai menggunakan smart card untuk identifikasi atau
untuk menyimpan uang atau informasi nilai pribadi lainnya. Namun, lebih dari 2 tahun
terakhir, proyek jauh lebih besar telah dimulai untuk memberikan dukungan teknologi
canggih untuk memverifikasi identitas orang mengakses sistem komputer. Sampai saat
ini, yang terbesar adalah program smart card yang akan dilaksanakan di pemerintah
federal adalah Common Access Card (CAC) program untuk Departemen Pertahanan
(DOD), yang dimaksudkan untuk digunakan bagi identifikasi oleh sekitar 4 juta personil
militer dan sipil. Hasil dari proyek tersebut menunjukkan bahwa smart card menawarkan
banyak keuntungan, seperti proses pengolahan yang mengurangi waktu sangat
signifikan yang diperlukan personil militer untuk deploying, pelacakan catatan imunisasi
anak-anak, dan memverifikasi identitas individu mengakses sistem komputer.
Meskipun teknologi ini menawarkan keuntungan, meluncurkan proyek-smart card
dalam skala besar atau kecil telah menjadi tantangan tersendiri bagi negara federal.
Menurut pejabat bersangkutan, berbagai manfaat smart card, hanya dapat dicapai jika

22. 16
kunci pengelolaan dan teknisnya dipahami dan dikuasai. Tantangan utama
pelaksanaan nya adalah sebagai berikut :
a. Pertama adalah mempertahankan komitmen pada level eksekutif. Tanpa dukungan
level eksekutif dan kejelasan arah, organisasi yang memulai smart card besar-
besaran bisa jadi akan menghadapi perlawanan dan keprihatinan yang mengarah ke
penundaan atau pembatalan. DOD menyatakan bahwa pejabat yang secara formal
mendapat mandat diminta untuk melanjutkan program CAC.
b. Kedua. mengenali sumber persyaratan. Menerapkan sistem smart card memakan
biaya yang mahal. Ekstensif upgrade mungkin diperlukan untuk seorang agen dari
infrastruktur teknis, seperti memasang pembaca smart card pada setiap sistem
komputer baru atau mengembangkan sistem back-end untuk memproses dan
menyimpan data yang terkait dengan identitas masing-masing kartu. Jika
infrastruktur kunci publik (PKI) yang dilaksanakan sehubungan dengan smart card,
biaya tambahan mungkin akan timbul untuk mengubah aplikasi perangkat lunak,
sehingga mereka bisa bekerja dengan smart card dan PKI. Namun demikian, untuk
memperoleh manfaat yang signifikan, seperti meningkatkan keamanan atas
bangunan sistem, pengamanan data dan sistem komputer, dan melakukan transaksi
keuangan dan nonfinancial lebih akurat dan efisien, biaya ini mungkin dibenarkan.
c. Ketiga, Integrasi keamanan praktis secara fisik dan logis antar organisasi.
Kemampuan sistem smart card pada keamanan fisik dan logis berarti tingkat yang
belum pernah terjadi sebelumnya mungkin diperlukan kerjasama antara internal
organisasi yang sebelumnya belum pernah bekerjasama, seperti fisik keamanan
organisasi dan teknologi informasi (TI) organisasi. Lebih jauh, sebuah smart card
akan memerlukan banyak perubahan dalam proses yang ada untuk credentialing
individu, verifikasi mandat mereka saat disajikan di pintu masuk gedung, dan
mengakses serta menggunakan sistem komputer.
d. Keempat, Pencapaian interoperabilitas antara system smart card. Sebagai lembaga
yang mempertimbangkan mengadopsi smart card dan rencana implementasi
spesifik, akan sangat penting untuk memastikan implementasi yang konsisten di
seluruh instansi pemerintah. Mengembangkan standar untuk memastikan bahwa

23. 17
smart card, pembaca kartu, dan teknologi yang terkait seperti biometrics dapat
interoperate ke seluruh pemerintah akan penting untuk mewujudkan manfaat yang
dapat dicapai oleh investasi dalam teknologi.
e. Kelima, Menjaga keamanan sistem smart card dan privasi informasi pribadi.
Meskipun kekhawatiran tentang keamanan adalah kunci driver untuk adopsi
teknologi smart card di pemerintah federal, keamanan sistem smart card sendiri
tidak foolproof dan harus dibenahi ketika lembaga terkait merencanakan penerapan
sistem smart card. Selain itu, melindungi kerahasiaan informasi pribadi harus
diperhatikan data yang ada pada smart card.
Tantangan ini terjadi dalam adopsi teknologi smart card di tahun-tahun
sebelumnya, namun di masa mendatang, tantangan ini terbukti tidak terlalu sulit, bukan
hanya karena peningkatan manajemen perhatian untuk pengamanan federal sarana
dan sistem informasi, tetapi juga karena kemajuan teknis telah meningkatkan
kemampuan dan mengurangi biaya sistem smart card. Efektifitas GSA dalam
meningkatkan teknologi smart card pada pemerintah federal telah dilakukan. Badan
tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk membuatnya lebih mudah
untuk agen-agen federal komersial dalam memperoleh produk smart card oleh
kontraktor pelaksana berdasarkan standar teknis yang dikembangkan dalam kolaborasi
dengan Badan dari Standarisasi dan Teknologi (NIST) dan vendor smart card. Lebih
jauh lagi, ia telah mengambil tindakan untuk mengatur manajer smart card federal dan
berbagi informasi tentang teknologi. Sedangkan kegiatan tersebut telah membantu
GSA, belum diambil langkah-langkah penting lainnya untuk meningkatkan inisiatif smart
card dan strategi deployment. Misalnya, efektifitas GSA dalam menunjukkan nilai dan
kesiapan teknologi smart card ke badan dan pejabat lainnya itu terbatas karena
masalah pelaksanaan internal sendiri sistem smart card dan berkoordinasi dengan
kebijakan smart card. Lebih jauh lagi, badan ini tidak dipelihara dengan panduan
administratif atau pelaksanaan strategi up-to-date. Ia juga tidak memiliki standar yang
ditetapkan untuk penggunaan smart card sebagai komponen dari proses keamanan
gedung federal. Akhirnya, GSA belum mengembangkan sebuah kerangka untuk
mengevaluasi implementasi smart card untuk membantu mengurangi risiko dan biaya

24. 18
lembaga. Sedangkan GSA secara sepihak dapat mengambil beberapa tindakan untuk
mempromosikan adopsi smart card, berbagi tanggung jawab untuk pemerintah dengan
petunjuk Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) dan NIST. OMB memiliki undang-
undang tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi kebijakan, prinsip-
prinsip, standar, dan pedoman yang digunakan oleh badan untuk menjamin keamanan
dan sistem informasi federal, tetapi tidak mengeluarkan kebijakan atau petunjuk khusus
menangani smart card sejak designating GSA memimpin untuk mempromosikan
teknologi pada tahun 1996. NIST terus memiliki tanggung jawab untuk melakukan
koordinasi yang pengembangan standar teknis yang diperlukan oleh GSA dari kontrak
smart card pemerintah. Untuk lebih meningkatkan keamanan personil federal,
bangunan, dan sistem informasi, akan dibuat rekomendasi ke NIST, GSA, dan OMB
untuk mengambil tindakan yang bertujuan untuk lebih mendukung upaya untuk agen
mengaparkan interoperable-smart card berbasis identifikasi sistem. Tertulis pada
konsep ini laporan dari Sekretaris Perdagangan dan DOD's Deputy Chief Information
Officer. Komentar lisan yang diterima dari pejabat OMB Kantor Informasi dan Peraturan
Negeri, termasuk Kebijakan Informasi dan Teknologi Kepala Cabang; dari Komisaris
Imigrasi dan Naturalisasi Layanan; dari GSA's Associate Administrator untuk Kantor
Kebijakan Pemerintah Pusat, dan dari pejabat yang mewakili Penerbangan Federal,
Administrasi maritim, yang Administrasi Keamanan Transportasi, dan Chief Information
Officer Departemen Perhubungan. Semua Komentar pejabat badan yang umumnya
sepakat dengan temuan dan rekomendasi Subcommittee on Technology and
Procurement Policy.
Tujuan Sub-komite tentang Kebijakan Pengadaan dan Teknologi adalah untuk
menilai (1) sejauh mana agen federal mengadopsi teknologi smart card dan menyadari
manfaat yang terkait, (2) sejauh mana tantangan untuk menggunakan smart card dalam
lembaga federal dan (3) efektivitas GSA dalam mempromosikan adopsi teknologi smart
card di dalam pemerintah federal. Untuk menilai mana smart card adopsi oleh agen-
agen federal dan mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang terkait, akan diperiksa
dokumentasi proyek smart card , perkiraan biaya, dan lain-lain dari studi GSA; OMB;
Assosiasi Gubernur wilayah Barat (WGA), yang bertanggung jawab untuk proyek smart

25. 19
card yang didanai sebagian oleh Departemen Pertanian dan Pelayanan Kesehatan dan
Manusia; Department of Justice's Imigrasi dan Layanan Naturalisasi; DOD, dan dari
Departemen Interior, Transportasi, Treasury, dan Veterans Affairs (VA). Juga diadakan
diskusi dengan pejabat penting dari organisasi-organisasi ini tentang manfaat dan
tantangan proyek. Diskusi juga dilakukan dengan perwakilan Smart Card Alliance,
sebuah asosiasi vendor teknologi smart card, tentang manfaat dan tantangan teknologi.
Selain itu, dibahas publik tentang tersedia bahan dan laporan teknologi smart card
membahas masalah-masalah dan masalah-masalah utama dengan perwakilan dari
organisasi.
Kesuksesan Adopsi smart card
Keunggulan adopsi smart card diidentifikasi oleh pejabat badan dapat tercapai
jika kunci pengelolaan dan teknis tantangan yang dipahami dan bertemu. Meskipun ada
tantangan diperlambat adopsi teknologi smart card di tahun-tahun sebelumnya, mereka
mungkin sedikit sulit di masa yang akan datang, bukan hanya meningkat karena
kekhawatiran tentang manajemen keamanan federal sarana dan sistem informasi,
tetapi juga karena kemajuan teknis telah meningkatkan kemampuan dan mengurangi
biaya sistem smart card. Tantangan utama termasuk pelaksanaan diantaranya:
a. Mempertahankan tingkat komitmen eksekutif;
b. Mengenali kebutuhan sumber daya;
c. Koordinasi beragam, lintas-kebutuhan organisasi dan transformasi organisasi
keamanan praktis;
d. Mencapai interoperabilitas antara sistem smart card dan
e. Menjaga keamanan dan privasi.
Mempertahankan tingkat komitmen eksekutif
Hampir semua pejabat yang diwawancarai menunjukkan bahwa menjaga
komitmen level executive sangat penting untuk menerapkan sistem smart card efektif.
Menurut para pejabat, baik di dalam dan di badan sipil DOD, pejabat Wakil Sekretaris
Pertahanan untuk menerapkan seragam, Common akses kartu identifikasi dalam DOD
adalah penting untuk mendapatkan sebuah proyek besar sebagai sebagai CAC inisiatif

26. 20
yang diluncurkan dan funded. Wakil Sekretaris juga diberikan peran dan tanggung
jawab kepada militer layanan dan badan-badan dan membentuk batas waktu untuk
menentukan smart card persyaratan. DOD bahwa tanpa pejabat eksekutif seperti level
dukungan dan jelas arah, smart card yang mungkin akan ada inisiatif dihadapi
organisasi perlawanan dan biaya akan ada kekhawatiran bahwa signifikan
menyebabkan penundaan atau pembatalan. Transportasi dan treasury pejabat juga
menunjukkan bahwa dukungan berkelanjutan highlevel penting untuk meluncurkan
smart card dalam inisiatif organisasi mereka dan bahwa tanpa dukungan ini, dana yang
begitu inisiatif mungkin tidak akan telah tersedia. Sebaliknya, lainnya federal smart card
proyek percontohan telah dibatalkan karena kurangnya eksekutif tingkat dukungan.
Pejabat di VA menunjukkan bahwa mereka percontohan VA Express proyek smart
card, kartu yang dikeluarkan untuk veteran untuk digunakan dalam VA mendaftar di
rumah sakit, tidak akan mungkin akan diperluas untuk skala penuh pelaksanaan,
sebagian besar karena eksekutif-tingkat prioritas telah berubah, dan dukungan yang
besar-besaran smart card proyek belum berkelanjutan.
Mengenali kebutuhan sumber daya
Biaya implementasi Kartu smart dapat menjadi tinggi, terutama jika prasarana
signifikan yang diperlukan modifikasi atau teknologi lainnya, seperti biometrics dan PKI,
yang dilaksanakan secara erat dengan kartu. Namun, dalam sisi manfaat lebih baik
otentikasi personil, meningkatkan keamanan selama akses ke bangunan, pengamanan
komputer sistem dan data, dan melakukan transaksi keuangan dan nonfinancial lebih
akurat dan efisien, biaya ini mungkin dapat diterima. Kunci pelaksanaan kegiatan yang
dapat mengelola kontraktor dan pemasok kartu termasuk mahal, pengembangan sistem
dan antarmuka yang ada dengan personil atau credentialing sistem, peralatan dan
instalasi sistem mendistribusikan kartu, dan pelatihan personil untuk mengeluarkan dan
menggunakan smart card. Sebagai Hasilnya, badan pejabat menyatakan bahwa
mendapatkan sumber daya yang memadai penting untuk melaksanakan utama
pemerintah sistem smart card. Menurut pejabat DOD program, departemen akan
membelanjakan lebih dari $ 1 miliar untuk smart card dan kemampuan PKI pada tahun
2005. Selain dengan biaya yang disebutkan di atas, militer dan pertahanan badan dana

27. 21
yang diperlukan untuk pembelian lebih dari 2,5 juta pembaca kartu dan middleware
untuk membuat mereka bekerja dengan komputer yang ada aplikasi, cenderung biaya
melebihi $ 93 juta pada 2003. Militer dan badan pertahanan juga diharapkan untuk
menyediakan dana untuk mengaktifkan aplikasi ke interoperate dengan sertifikat PKI
dimuat pada kartu. DOD disediakan sekitar $ 712 juta untuk mengeluarkan sertifikat
untuk kartu sebagai bagian dari PKI program tetapi tidak ada tambahan dana yang
disediakan untuk mengaktifkan aplikasi.
Koordinasi beragam, lintas-kebutuhan organisasi dan transformasi organisasi
keamanan praktis
Hampir semua pejabat federal yang diwawancarai tercatat bahwa keamanan
yang sudah ada dan prosedur bervariasi, secara signifikan di seluruh organisasi pada
setiap lembaga mereka, dan terdapat perubahan setiap proses dan mereka mencoba
untuk mengintegrasikan seluruh badan tersebut walau merupakan tantangan berat.
Masing-masing biro dan divisi sering kuat tentang pemesanan yang mendukung inisiatif
smart card karena kemungkinan akan mengakibatkan perubahan besar. Proses yang
ada untuk credentialing individu, mereka memverifikasi credentials bila disajikan di pintu
masuk gedung, dan mengakses dengan menggunakan komputer sistem. Pejabat DOD
menyatakan bahwa sudah sulit untuk mengambil keuntungan dari multiapplication CAC
dengan kemampuan yang sangat ini untuk alasan. Kartu ini adalah terutama digunakan
untuk mengakses logis-untuk membantu mengotentikasi kartu mengakses sistem dan
jaringan serta untuk tanda tangan digital untuk transaksi elektronik menggunakan PKI.
DOD hanya baru-baru ini telah mulai untuk mempertimbangkan cara menggunakan
CAC di seluruh departemen. Beberapa fasilitas DOD yang saat ini menggunakan kartu
untuk tujuan ini. pejabat DOD mengatakan ia telah sulit untuk meyakinkan personil yang
bertanggung jawab untuk keamanan fisik militer ke fasilitas membuat proses baru untuk
smart card dan biometrics dan untuk membuat perubahan signifikan untuk sistem yang
ada badge.
Di samping kesenjangan antara keamanan fisik dan logis organisasi nomor yang
sama sekali terpisah dari sistem yang ada dan bertentangan juga menambahkan
dengan tantangan untuk mendirikan suatu agen smart card sistem. Satu Treasury

28. 22
resmi, misalnya, mencatat bahwa inisiatif department, seperti rencana proyek smart
card, memerlukan dukungan dari 14 biro jasa berbeda. Setiap entitas memiliki sistem
yang berbeda dan proses untuk mengontrol akses ke bangunan, otomatis, sistem dan
transaksi elektronik. Perjanjian tidak selalu dapat dicapai pada satu proses bisnis ke
alamat ini di antara persyaratan keamanan beragam entitas.
Mencapai interoperabilitas antara sistem smart card
Interoperabilitas adalah pertimbangan utama dalam deployment smart card. Nilai
smart card meningkat jika dapat digunakan dengan beberapa sistem di instansi yang
berbeda, dan GSA telah melaporkan bahwa hampir semua lembaga setuju
Interoperabilitas di beberapa tempat yang sangat penting bagi tingkat adopsi smart card
yang meluas di seluruh pemerintah. Namun, mencapai Interoperabilitas menjadi sulit
karena produk smart card dan sistem yang dikembangkan terakhir umumnya
bertentangan tetapi pada tingkat sangat elementer.
Dengan berbagai produk yang tersedia dari berbagai vendor, belum ada
kejelasan pilihan untuk interoperabilitas standar. GSA mempertimbangkan pencapaian
interoperabilitas seluruh sistem ke kartu menjadi salah satu prioritas utama dalam
pengembangan dan kontrak KTP Elektronik. Dengan demikian, GSA merancang
kontrak untuk keperluan awardees untuk bekerja dengan GSA dan NIST17 pemerintah
untuk mengembangkan spesifikasi Interoperabilitas. Spesifikasi, karena saat ini berdiri,
mencakup model arsitektur, spesifikasi interface, conformance persyaratan pengujian,
dan data model. Aspek utama, spesifikasi bahwa alamat aspek operasi smart card yang
tidak tercakup oleh komersial standar. Secara khusus, spesifikasi mendefinisikan
seragam menetapkan Tanggapan dari perintah dan pesan untuk smart card untuk
digunakan dalam berkomunikasi dengan pembaca kartu. Vendor dapat memenuhi
spesifikasi oleh menulis perangkat lunak untuk kartu mereka yang menterjemahkan
mereka yang unik dan perintah Tanggapan format standar kepada pemerintah. Seperti
spesifikasi sebelumnya belum tersedia.
Menurut pejabat NIST, versi pertama dari spesifikasi Interoperabilitas, selesai
pada bulan Agustus 2000, tidak termasuk mencukupi untuk detail membentuk
interoperabilitas antara vendor 'beda produk smart card.

29. 23
Para pejabat mengatakan bahwa ini terjadi karena wakil-wakil dari NIST, yang
kontraktor, dan agen-agen federal lainnya hanya memiliki waktu yang sangat terbatas
untuk mengembangkan versi pertama. Versi 2,18 dirilis pada bulan Juni 2002, adalah
penting perbaikan, memberikan definisi yang lebih banyak rincian, misalnya seberapa
smart card harus bertukar informasi dengan perangkat lunak aplikasi dan pembaca
kartu. Spesifikasi yang direvisi juga mendukung DOD's CAC data model di samping
Common data model yang dikembangkan untuk asli spesifikasi. Namun, diperlukan
waktu beberapa saat sebelum produk smart card yang memenuhi persyaratan dari 2
versi yang tersedia, karena kontraktor dan vendor (di bawah kontrak Akses Smart
common ID) akan mengupdate atau merancang ulang produk mereka untuk memenuhi
peningkatan spesifikasi. Selanjutnya, potensi Interoperabilitas masalah bagi mereka
yang mungkin timbul lembaga yang dibeli dan dikirim kartu smart produk berdasarkan
spesifikasi asli.
Menjaga keamanan dan privasi
Melalui pembaca kartu yang mengendalikan aliran data dari dan ke smart kartu.
Serangan terpasang pada salah satu kartu pembaca atau apapun yang melekat pada
komputasi sistem pengamanan yang bisa kompromi yang tujuan menerapkan sistem
smart card. Smart card yang digunakan untuk mendukung beberapa aplikasi dapat
memperkenalkan tambahan risiko ke sistem. Misalnya, jika tidak memadai perawatan
diambil dalam merancang dan tes setiap aplikasi perangkat lunak, loading aplikasi baru
ke kartu yang ada bisa kompromi dengan keamanan dari aplikasi lain sudah tersimpan
pada kartu. Secara umum, menjamin keamanan yang multiapplication kartu dapat lebih
sulit karena harus menentukan aplikasi yang berjalan di dalam smart card
multiapplication pada suatu waktu. Jika aplikasi yang berjalan pada waktu yang tidak
sah, maka dapat memperoleh akses yang tidak sah ke data yang ditujukan hanya untuk
aplikasi lainnya. Seperti halnya sistem informasi, maka ancaman ke sistem smart card
harus dianalisa secara menyeluruh dan langkah-langkah yang memadai untuk
dikembangkan pada potensi kerentanan. 1998 telah laporan keamanan manajemen
efektif praktek-praktek yang digunakan oleh organisasi publik dan swasta serta laporan
berbasis pendekatan risiko keamanan diidentifikasi kunci prinsip-prinsip yang dapat

30. 24
digunakan untuk membangun sebuah kerangka kerja untuk pengelolaan efektif program
keamanan informasi.
Selain itu, National Security Agen menempatkan biometrics termasuk dalam
smart card langkah-langkah yang dapat diambil untuk membantu melindungi informasi
dalam smart card sistem, seperti encrypting semua kunci pribadi yang disimpan dalam
smart card dan mendefinisikan sebuah sistem keamanan dengan kebijakan pengguna
sebelum proses sertifikasi akses ke sistem yang diberikan. Selain keamanan,
melindungi privasi informasi pribadikarena tumbuhnya kekhawatiran yang harus
dibenahi dalam hal informasi pribadi pada smart card.
Setelah di tempat-smart card berbasis sistem yang didesain untuk mengontrol
akses ke fasilitas dan sistem dapat juga digunakan untuk melacak sehari-hari kegiatan
individu, potensi mengorbankan privasi mereka. Selanjutnya, smart-card sistem
berbasis dapat digunakan untuk menggabungkan informasi sensitif mengenai
perorangan untuk keperluan selain itu gerak awal kumpulan informasi yang privasi bisa
dikompromi.
Sementara individu yang terlibat dalam proyek ini memiliki beberapa masalah,
yang lain bisa jadi memerlukan lebih banyak informasi tentang jaminan yang disimpan
pada smart card dan bagaimana pemerintah akan menggunakan dan berbagi data.
GSA, NIST, dan agen pejabat lain-lain menunjukkan bahwa masalah-masalah
keamanan dan privasi cukup menantang, karena kebijakan governmentwide belum
didirikan secara luas menggunakan teknologi belum terjadi. Smart card sebagai proyek
berkembang dan lebih sering digunakan, terutama oleh masyarakat, badan semakin
cenderung membutuhkan bimbingan kebijakan untuk memastikan konsisten dan tepat
pelaksanaan.
2.2.4 Layanan Teknologi Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2006
Pada tahun 2006, perkembangan dan kemajuan teknologi bukan saja
sangat pesat, namun ada beberapa teknologi yang diperkirakan akan sangat
berpengaruh dalam kehidupan manusia, baik dalam kegiatan pribadi
maupun dunia bisnis. Hal itu, bisa jadi karena teknologi tersebut membawa

31. 25
perubahan yang sangat signifikan dan luas, dalam arti memberikan banyak
kemudahan dan pengalaman baru, dan sekaligus mendorong semakin
banyak orang untuk menggunakannya, dan tentu meningkatkan nilai
bisnisnya.
Teknologi-teknologi ini diperkirakan akan memberikan manfaat
optimal dibandingkan teknologi atau solusi sebelumnya, sehingga
menempatkan titik keunggulannya menjadi pilihan banyak orang untuk
menggunakannya. Namun, keunggulan teknologi ini, pada saat yang sama,
dipadukan dengan intensitas promosi dan komunikasi, serta dukungan
lainnya, yang semakin mendorong optimalisasi perannya sebagai solusi yang
lebih baik, efisien dan efektif, serta memberikan berbagai pengalaman baru
yang menarik.
a. Deep Web Search, adalah teknologi yang secara berani masuk ke area
dimana tidak ada mesin pencari ( search engine ) yang sebelumnya masuk
ke area itu. Ini merupakan suatu fenomena baru dalam dunia Internet masa
kini. Dikenal sebagai 'invisible web', 'deep web' merupakan cara
penyimpanan web pages yang sangat cepat, yang biasanya dihasilkan oleh
situs-situs web berbasis database , sehingga meskipun tak terlihat pada
mesin pencari tradisional, namun dapat disediakan untuk para pengguna
web. Jaringan yang digunakan untuk menelusuri web tersebut tidak dapat
menjangkau sebagian besar halaman web yang dibuat secara on-the-fly oleh
situs-situs dinamik, seperti e-Commerce, news dan situs konten utama
lainnya. Namun, dengan Deep Web Search, bukan saja penyimpanan,
melainkan pencariannya pun dapat dengan dilakukan. Menurut kajian Bright
Planet, deep web diperkirakan memiliki hingga 550 kali lebih banyak dari
'surface web' yang selama ini diakses melalui berbagai mesin pencari
tradisional dan lebih dari 200,000 situs web berbasis database yang
dipengaruhi oleh hal tersebut. Chris Sherman, associate editor of Search
Engine Watch , mengatakan bahwa jumlah halaman berkualitas yang ada di
deep web sekitar 3-4 kali lebih banyak dari halaman yang diakses melalui

32. 26
mesin pencari, misalnya Google. Meskipun angka pastinya masih
diperdebatkan, namun jumlah halaman di deep web jauh lebih besar dari
surface web , dan pertumbuhannya dinilai sangat cepat. Meskipun mesin-
mesin pencari, seperti Google, AltaVista dan FAST saat ini mengklaim telah
meng-indeks halaman web, namun mereka hanya meng-indeks sebagian
kecil saja. Mesin pencari tradisional, yang menggunakan 'spiders' dan
'crawlers', dirancang untuk meng-indeks halaman-halaman HTML yang
sederhana, yang memiliki 'incoming links' dari halaman lain di situs web.
Tetapi, situs-situs web modern, yang mengoperasikan berbagai database
untuk menghasilkan halaman sambil jalan ( on-the-fly ), sesungguhnya
?jauh lebih canggih? bagi mesin pencari untuk meng-indeks halaman web
mereka. Karena hanya mengindeks sebagian saja, maka mereka tidak dapat
menyediakan situs-situs yang canggih, misalnya eBay, Library of Congress
dan iMDB ( the Internet Movie Database ), yang banyak dibutuhkan oleh
para pengguna. Selain itu, kualitas informasi yang terdapat di deep web
biasanya sangat tinggi (terutama jika dibandingkan dengan surface web ),
karena deep web berisi situs-
situs utama yang sangat
otoritatif, yang tersedia di
Internet (diolah dari Majalah
EbizzAsia, 2005-2006).
Google telah meng-indeks sekitar 8
miliar halaman web, tetapi jumlah
itu baru sebagian kecil dari puncak
gunung es yang besar. Masih
banyak halaman web yang
tersembunyi di balik firewalls
korporat atau dalam database yang
menanti untuk diindeks. Jumlahnya
luar biasa, yang sering juga
dianggap sebagai dark Web , yakni
FAKTA-FAKTA DEEP WEB SEARCH
400-550 kali lebih besar dari surface
Web
 terabyte informasi vs. 19 terabyte
informasi.
 550 miliar dokumen vs. 1-2 miliar
dokumen.
 Saat ini ada ebih dari 200,000 situs
deep Web.
 Situs Deep Web menerima 50%
lebih banyak trafik bulanan
dibandingkan rata-rata situs surface
web .
Pertumbuhan informasi baru paling
besar di Internet
 Memiliki konten yang lebih dalam (
deeper ) dan fokus ( narrower )
dibandingkan situs-situs surface web
.
 Kualitasnya 1.000% ? 2.000% lebih
tinggi dibandingkan surface Web .
 Kontennya sesuai dengan setiap
kebutuhan, pasar dan domain
informasi.
 95% dari Deep Web merupakan
informasi yang dapat diakses publik

33. 27
bisa jadi 550 kali lebih besar dari World Wide Web (WWW) yang kita ketahui
sekarang ini. Tidak seperti Internet publik, halaman-halaman web ini tidak
dapat diambil dengan menggunakan Web crawler biasa. Melainkan harus
terlebih dahulu disediakan di database yang sangat besar milik mesin pencari
dan membutuhkan teknologi pengambilan yang khusus. Dalam kaitan itulah,
Deep Web search mampu memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan
langsung secara lebih baik dari ratusan link, karena kebanyakan dari
berbagai sumber yang berkualitas dapat di- online -kan. Ke depan, Deep
Web Search ini akan semakin banyak dibutuhkan, sehingga tren
peningkatannya pun akan luar biasa dan semakin banyak pula halaman-
halaman web yang berupa sumber informasi otoritatif yang dapat diperoleh
dan dimanfaatkan oleh pengguna yang membutuhkan. Solusi Deep Web
lainnya disediakan oleh LexiBot, BrightPlanet (lexibot.com), IntelliSeek
(invisibleweb.com), dan Copernic (copernic.com).
b. AJAX (Asynchronous Javasript dan XML) adalah teknik pembuatan web
( Software tools ) yang dapat digunakan untuk menciptakan berbagai
aplikasi web interaktif (berbasis browser ) di PC. Teknologi web baru
ini berhasil memadukan keunggulan dari pendekatan screen dan
berbasis halaman. Teknologi ini berhasil mengoptimalkan berbagai
keunggulan, yang merupakan kombinasi dari:
 HTML (atau XHTML) dan CSS untuk tampilkan informasi.
 Document Object Model yang dikembangkan melalui JavaScript
untuk secara dinamik menampilkan dan berinteraksi dengan
informasi yang ditampilkan.
 XMLHttpRequest akan mempertukarkan data secara tidak
beraturan (a synchronously ) dengan web server. (Bisa
menggunakan XML, bisa juga preformatted HTML, plain text,
JSON dan EBML).
 Seperti DHTML, LAMP, atau SPA, Ajax bukanlah suatu teknologi,
melainkan istilah yang mengacu pada penggunaan sekelompok

34. 28
teknologi secara bersama-sama. Saat ini, turunan AJAX sudah
tersedia, yakni AFLAX.
Google Suggest dan Google Maps merupakan dua contoh suatu
pendekatan baru terhadap berbagai aplikasi web, yang dikenal sebagai
AJAX atau Asynchronous JavaScript + XML. Ini peningkatan yang
mendasar dari apa yang mungkin dilakukan di Web. Browser-browser
yang mendukung AJAX :
- Apple Safari 1.2 dan di atasnya
- Konqueror
- Microsoft Internet Explorer 4.0 dan di atasnya
- Mozilla/Mozilla Firefox 1.0 dan di atasnya
- Netscape 7.1 dan di atasnya
- Opera 7.6 dan di atasnya
- Firefox
- Safari
- Opera
Umumnya, aplikasi Web menghendaki suatu halaman web yang baru
dikirimkan ke seorang pengguna sesuai dengan tahap-tahap
permintaannya, namun biasanya hal itu selalu lambat. Tetapi, dengan
Ajax memungkinkan suatu data baru masuk dan sekaligus
memperbarui konten-konten halaman web sambil jalan ( on-the-fly ).
Ini merupakan sumber-sumber tersembunyi yang ada di A9 search
(Amazon), layanan Gmail (Google), pemeringkatan film/ movie ratings
(Netflix), dan Flickr photo website (Yahoo). Google menginvestasikan
banyak dana untuk mengembangkan pendekatan Ajax . Semua produk
utama Google, yang telah diperkenalkan tahun lalu, seperti Orkut,
Gmail, versi beta terbaru Google Groups, Google Suggest, dan Google
Maps, merupakan aplikasi-aplikasi Ajax. Ini semakin membuktikan
bahwa bukan saja unggul secara teknis, tetapi praktis untuk
digunakan di berbagai aplikasi real-time , mulai dari yang sederhana,

35. 29
seperti fungsi tunggal pada Google Suggest hingga yang rumit dan
canggih, Google Maps.
c. Hybrid Cell Phone, adalah telepon seluler (ponsel) yang
berkemampuan Wi-Fi, yang sekaligus mampu memanfaatkan dua
sistem komunikasi, yakni seluler atau bergerak dan jaringan Wi-Fi.
Perkembangan ponsel dual-mode ini akan semakin meningkat dan
menarik banyak orang untuk menggunakannya. Karena, dengan
semakin matang teknologinya, para pengguna akan memperoleh
peluang untuk berkomunikasi secara tanpa batas dan lebih ekonomis.
Ketika di rumah, dengan ponsel yang sama, Anda dapat terhubung ke
jaringan Wi-Fi rumah atau nantinya layanan telepon VoIP pita-lebar.
Ketika keluar rumah dan masuk ke mobil, maka sepanjang perjalanan
tetap dapat berkomunikasi mengandalkan jaringan bergerak
(GSM/CDMA). Begitu sampai di kantor, ponsel akan secara otomatis
masuk ke jaringan Wi-Fi LAN atau VoIP kantor. Bukan saja komunikasi
tidak terputus, meskipun Anda berpindah-pindah dari satu jaringan ke
jaringan lainnya, komunikasi juga semakin mudah dan ekonomis.
Munculnya teknologi voice over WiFi (VoWiFi) dan ponsel dual-mode
ini diperkirakan akan mendorong banyak orang untuk
menggunakannya di tahun-tahun mendatang, termasuk di Indonesia .
Ponsel berlayanan hybrid juga akan menyediakan kecepatan surfing
Web di smartphone Anda. Hal ini dperkirakan akan menggantikan
penggunaan PC, karena kemampuan smartphone kini bahkan melebihi
PC. Konvergensi fixed-line/wireless ini diperkirakan akan mendorong
tak kurang dari 100 juta pengguna yang menginginkan ponsel hybrid
dalam 5 tahun ke depan (ABI Research). Perkembangan ponsel dual-
mode ini akan melibatkan raksasa telekomunikasi dunia, seperti British
Telecom dan Korea Telecom, yang diperkirakan akan menyediakan

36. 30
layanan dual-mode nya akhir 2005. Keuntungan menggunakan ponsel
dual-mode ini adalah tak terbatas dan ekonomis.
d. VoIP (Voice over Internet Protocol)
e. Mobile TV, merupakan perpaduan antara telepon bergerak dan siaran
TV, sehingga memungkinkan pengguna menonton acara TV di
perangkat bergerak, misalnya PDA phone atau smartphone Anda.
Keduanya, baik ponsel maupun TV, merupakan dua teknologi yang
sangat berpengaruh dalam kehidupan umat manusia di era elektronik
digital dewasa ini. Ke depan keduanya akan menyatu dan
menyediakan layanan TV bergerak, yang diperkirakan akan sangat
diminati banyak orang. Selain negara-negara Eropa dan Amerika, di
Asia, Jepang dan Korea, merupakan dua negara yang akan segera
meluncurkan Mobile TV ini. Sementara Samsung dan Nokia, telah pula
menyediakan beragam handset untuk keperluan itu, dan masih banyak
lagi perusahaan yang akan meluncurkan ponsel berkemampuan Mobile
TV. Jika layanannya dikemas dengan menarik dan diberi harga yang
tepat, maka tahun 2009 mendatang diperkirakan akan ada sekitar 270
juta pelanggan mobile TV ini. Saat ini, setidaknya berkembang dua
standar yang bakal banyak dianut, yakni DVB-H ( Digital Video
Broadcasting for Handhelds ) dan DMB ( Digital Mobile Broadcast ).
DVB-H telah diujicoba di Berlin; Helsinki, Finland; Oxford, Inggris; dan
Pittsburgh, serta sejumlah negara Eropa lainnya. Sedang DMB
merupakan standar yang dianut Korea Selatan. Sementara, Qualcomm
yang dikenal sebagi pembuat handset nirkabel dan chip ,
mengembangkan teknologi MediaFlo, yang mencakup jaringan end-to-
end menggunakan transmitter dan receiver nirkabel baru. Dengan
begitu operator mobile dapat menyediakan 15-20 kanal TV sekualitas
penyiaran. Perkembangan ini akan mendapatkan momentum sejalan
dengan berkembangnya layanan 3G atau W-CDMA secara luas dan

37. 31
didukung tersedianya ponsel 3G yang berkemampuan lebih besar
dalam multimedia, termasuk mobile TV. Namun, perlu juga kesiapan
kalangan operator dalam penyediaan kapasitas sebagai antisipasi
terjadinya ledakan permintaan pengguna. Layanan mobile television
dan digital video content akan segera diperkenalkan oleh operator di
seluruh dunia. Saat ini, baik ponsel berkemampuan multimedia atau
mobile TV sudah tersedia, sedang layanan TV merupakan sesuatu
yang sudah tersedia dan sangat digemari. Jadi, dengan adanya mobile
TV, pemirsa TV tak lagi dibatasi oleh tempat, melainkan dapat
menontonnya di mana dan kapan saja, dalam diam maupun bergerak.
Layanan ini diperkirakan akan semakin mendorong kerjasama antara
para operator dengan penyedia konten digital, yang jenisnya bisa
sangat beragam, dari yang pendek hingga panjang, termasuk
tayangan iklan. Perkembangannya boleh dibilang sangat pesat, dari
yang kurang dari satu juta di seluruh dunia saat ini, akan meningkat
menjadi 250 juta tahun 2010 mendatang ( ABI Research ). Nilai
bisnisnya pun akan meningkat drastis dari sekitar US$200 juta saat ini
akan menjadi US$27 miliar hingga akhir dekade ini. Hanya saja,
penghasilannya akan lebih menyebar, karena akan lebih banyak orang
atau perusahaan yang terlibat. Meski potensinya sangat besar, namun
selain ketersediaan dukungan kapasitas dan aneka ragam layanan,
masalah harga dan kemasan harus juga menjadi perhatian sungguh-
sungguh. Kalau harganya terlalu tinggi dan kemasannya kurang
menarik, mobile TV tak akan berkembang cepat. Perkiraan yang ada
saat ini, layanan tersebut dapat diperoleh dengan harga sekitar US$10
atau sekitar Rp. 100 ribu per bulan. Bagi operator, pilihan
penyampaian layanannya bisa mengandalkan jaringan yang ada, yang
telah ditingkatkan menjadi layanan 3G, WCDMA atau menggunakan

38. 32
teknologi broadcasting, seperti DVB-H, DMB dan MediaFLO (forward
link only).
f. DRM (Digital Rights Management) setidaknya telah memunculkan
pertarungan yang tampaknya akan berdampak besar terhadap
berbagai model bisnis musik online dunia. Pembeli musik online ,
misalnya, semakin menuntut fleksibilitas yang semakin besar untuk
memainkan musiknya di berbagai perangkat portabel kesukaannya.
Meski penggunaan DRM tak hanya terfokus pada musik, melainkan
juga mencakup berbagai konten digital lainnya, termasuk korporat,
yang memang harus dilindungi hak-hak kepemilikannya, sehingga
ketika dikomersialkan, juga berarti terkait dengan hak-hak
pendistribusian dan penggunaannya. Teknologi media digital juga
membuka peluang untuk mendistribusikan konten secara online , tidak
lagi mengandalkan medium fisik, seperti halnya CD maupun DVD. Kini,
Anda menjumpai berbagai pilihan konten digital, baik musik maupun
film melalui Internet, misalnya melalui situs web iTunes, Napster 2.0,
RealNetworks, Rhapsody, MusicMatch, Soundbuzz dan berbagai situs
lainnya. Namun, digitalisasi konten ini tak urung membuatnya seperti
pisau bermata dua. Di balik kemudahan, muncul peluang penggandaan
dan pendistribusian konten secara ilegal. Pengalaman ini mendorong
munculnya Digital Rights Management (DRM). Teknologi itu, kini,
sudah digunakan secara luas, baik oleh penyedia musik online yang
menjalankan model bisnis pay-per-download maupun berbasis
langganan, termasuk kalangan korporat. Teknologi DRM lain yang juga
bersifat proprietary adalah Helix yang dirilis RealNetworks. Teknologi
ini sudah terkemas dalam software Real Player yang sudah digunakan
jutaan PC di seluruh dunia. Belakangan, Real Networks
mengintegrasikan teknologi ini dengan teknologi DRM yang
dikembangkan oleh Open Mobile Alliance, yaitu OMA DRM 2.0. Dengan

39. 33
begitu, pilihan perangkat portabel yang memungkinkan untuk
menikmati konten digital yang dikemas dalam Helix pun semakin luas,
menjangkau perangkat mobile lainnya, seperti ponsel maupun PDA.
DRM juga sangat potensial digunakan sebagai solusi korporat. Sektor
jasa keuangan, manufaktur teknologi-tinggi dan pemerintahan
diharapkan akan menjadi pengguna solusi DRM korporat. DRM ini akan
memfasilitasi penghantaran dokumen-dokumen penting, misalnya
daftar harga, dokumen SDM atau engineering blueprints secara aman,
baik di dalam atau di luar firewall.
g. E-PASSPORT merupakan revolusi dalam penanganan paspor yang ada
selama ini dan menggantikannya dengan paspor elektronik, salah
satunya dengan menggunakan RFID tag (Radio Frequency
Identification). Dengan RFID bukan saja prosesnya menjadi lebih
cepat, karena semua data personal yang dibutuhkan pada suatu
paspor telah tersedia di paspor dalam bentuk data digital, juga pada
saat yang sama meningkatkan aspek keamanan, karena tak mudah
dipalsukan. Disamping itu, penerapan e-passport ini harus juga,
nantinya, terdukung dengan data mereka-mereka yang sering
bepergian menggunakan pesawat terbang yang menurut ICAO
berjumlah sekitar satu miliar orang. Data itu diperkirakan baru selesai
dihimpun pada tahun 2015 mendatang. Dengan begitu, nantinya, data
tersebut akan dapat diakses oleh semua bandara internasional di
mana saja, sehingga penerapan e-passport akan semakin efektif.
Penggunaan E-Passport akan juga terkait dengan digitalisasi sistem
yang lebih luas, antara lain paperless ticketing dan pengelolaan
berbasis elektronik di bandara dan sistem bisnis perjalanan dan
penerbangan dunia. Perkembangan e-passport dan paperless ticketing
ini akan merevolusi penanganan bandara, karena ia juga menyangkut

40. 34
tersedianya perangkat dan sistem pengenal dan keamanan bandara
sebagai konksuensi perubahan itu.
2.3 Menuju Masyarakat Informasi Indonesia (E-Indonesia)
Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki sekitar 17.000 pulau
(6000 pulau berpenduduk) yang tersebar dalam area geografis 2000 x 5000
kilometer persegi. Saat ini, meskipun telah didukung oleh satelit Palapa
sebagai back bone utama dalam jaringan telekomunikasi, sekitar 47.000
desa belum terjangkau layanan telekomunikasi. Investasi di sektor
telekomunikasi di Indonesia berkisar pada Rp. 50 trilyun / tahun di mana
industri dan jasa domestik hanya berkontribusi sebesar 2%. Pemakaian
Internet di Indonesia masih sangat kecil (sekitar 3 % populasi), dan
pengembangan aplikasi serta konten dalam Bahasa Indonesia masih sangat
terbatas. Di bidang pengembangan software, Indonesia masih berada di
tingkat sangat awal, dan cenderung menjadi konsumen daripada produsen.
Teknologi informasi dan komunikasi, TIK, seperti diyakini oleh semakin
banyak pihak, menjadi sebuah faktor penting bagi kemajuan bangsa di era
global ini. Selain menjadi faktor produksi dan ekonomi, TIK juga berperan
sebagai “enabler” dalam perubahan kemasyarakatan di berbagai aspek,
seperti dalam pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis,
pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas
governance di berbagai sektor pembangunan.
Tetapi, meskipun masih dalam posisi terlambat dan tertinggal,
perkembangan dan pemanfaatan TIK di tingkat internasional juga belum
mencapai fase yang matang dan final. Banyak aspek dari TIK masih tengah
dijajagi, digali dan dan dikembangkan, dengan berbagai keberhasilan
maupun kegagalan. Pengalaman dari berbagai bangsa-bangsa lain dalam
implementasi kebijakan TIK harus menjadi sumber pembelajaran bagi
bangsa Indonesia untuk menghindari kesalahan-kesalahan, dan untuk

41. 35
menemukan cara-cara baru yang lebih baik (diolah dari makalah Menristek
berjudul Menuju Masyarakat Informasi Indonesia : Peluang dan Tantangan,
tahun 2006)
2.3.1 Permasalahan Umum yang dihadapi
Industri telematika (ada yang menyebut Infocom) atau industri bidang
TIK adalah industri infrastuktur sebagai pilar pembangunan ekonomi suatu
bangsa seperti layaknya peran infrastruktur lainnya dimasa lampau sampai
sekarang dan yang akan datang seperti sarana transportasi darat-laut-udara
beserta pelabuhannya, listrik, air, dan kebutuhan primer lainnya. Dengan
kemajuan aplikasi telematika termasuk Internet dan kecanggihan jaringan
pita lebar (broadband), maka telah dimulai revolusi ekonomi dunia yang
ketiga dengan perubahan sistem produksi danpengiriman-penyampaian
(delivery), seperti terjadinya revolusi ekonomi pertama dan kedua dengan
ditemukannya mesin uap dan pembangunan besar-besaran jalan raya serta
kereta api. Pertanyaan yang harus dijawab:adalah bagaimana Indonesia
dapat membangun 40 juta sampai 50 juta akses telekomunikasi yang
seyogyanya merata ke semua rumah tangga di Indonesia, sebagaimana
pernah termuat dalam dokumen Sasaran Jangka Panjang Sektor
Telekomunikasi Repelita VII-X beberapa tahun yang lalu sebagai sasaran
untuk akhir Repelita IX (2014) atau awal Repelita X.
Manusia Indonesia melalui infrastruktur telematika akan bisa
mengakses informasi apapun yang ada didunia, dengan mudah, cepat dan
murah (anytime, anywhere, any content) setara dengan penduduk negara
maju. Prasarana telematika yang memadai dapat menunjang kemampuan
SDM bangsa Indonesia menjadi manusia yang produktif berpendidikan dan
berwawasan tinggi dengan skala international, sejajar dengan kemampuan
SDM bangsa lain didunia. Hingga dewasa ini majoritas penduduk Indonesia
belum bisa mengakses dan memanfaatkan informasi (content) yang cukup

42. 36
canggih dengan harga yang terjangkau/ sesuai daya beli masyarakat
Indonesia. Ini dapat menjadi kendala besar dalam usaha kita agar
produktifitas (manusia) Indonesia menjadi lebih tinggi melalui infrastruktur
telematika.
Menyadari pentingnya infrastruktur telematika (infocom) bagi
perkembangan ekonomi,sosial dan keamanan negara, sebaiknya para
pengambil keputusan di tingkat supra-struktur politik dan di tingkat birokrasi
di Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang sungguh-sungguh dengan
memikirkan dan merancang kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi
tumbuhnya industri telematika yang sehat. Yang menjadi persoalan adalah,
bagaimana menarik investasi dibidang telematika khususnya jaringan
telematika melalui kebijakan dan regulasi telematika yang sesuai, termasuk
model licensing yang bagaimana yang sesuai serta kondusif, kebijakan tarif
baik retail maupun interkoneksi yang memadai, dan lain sebagainya. Hal
yang mendasar adalah usaha menemu kenali bagaimana teknologi dan
layanan telematika dapat berfungsi sebagai “enabler” pembangunan
Indonesia dan perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran
pembangunan (ekonomi) Indonesia dan mencapai tujuan kita dalam sektor
telematika. Seluruh usaha harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan
konsisten.
2.3.2 Indikator Teknologi Informasi
Telematika adalah bagian tak terpisahkan dari Teknologi Informasi
dan Komunikasi. Telematika yang dimaksudkan mencakup semua teknologi
komputer, teknologi komunikasi, dan teknologi perkantoran yang terkait
serta aplikasinya yang fungsi utamanya adalah untuk menyimpan,
mengambil, mengolah dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk
termasuk suara, video, teks dan data. Termasuk juga di dalamnya alat-alat
elektronik, konsumer elektronik, perangkat keras dan perangkat lunak

43. 37
komputasi, disain dan produksi yang berkaitan dengan komputer. Indikator
teknologi informasi yang dikembangkan ini mencakup adalah :
• Telekomunikasi dan informatika (Telematika) di Indonesia.
• TIK dalam proyek pembangunan sektor iptek pemerintah.
• Investasi industri teknologi informasi dan komunikasi.
• Perdagangan luar negeri komoditi Teknologi Informasi dan
Komunikasi
• Paten dan Hak Cipta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
• SDM pendidikan tinggi negeri bidang teknologi informasi dan
komunikasi
Pemilihan indikator teknologi informasi yang dikembangkan ini merupakan
indikator yang memberikan peran besar dalam arah perkembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia (Edi, Dina, Muh dan
Saifullah, 2005).
2.3.3 Isu Moral dan Undang-Undang
Terdapat kebimbangan masyarakat tentang Internet yang berpuncak
pada beberapa bahan kontroversi di dalamnya. Sama seperti halnya sebuah
komunitas, Internet juga mempunyai tata tertib tertentu, yang dikenal
dengan nama Nettiquette.
Pelanggaran hak cipta, pornografi, pencurian identitas, dan ucapan
benci (Hate speech), adalah menjadi hal biasa dan sulit dijaga, karena
Nettiquette hanyalah sekadar etika bergaul di internet yang tidak memiliki
sangsi hukum (wikipedia, 2007).
Hingga tahun 2007, Indonesia masih belum memiliki Cyberlaw,
padahal draft akademis RUU Cyberlaw sudah dibahas sejak tahun 2000 oleh
Ditjen Postel dan Deperindag. UU yang masih ada kaitannya dengan
teknologi informasi dan telekomunikasi adalah UU Telekomunikasi tahun

44. 38
1999 (UU No. 36 tahun 1999) dan UU No.32 tahun 2002. Rancangan UU
Keterbukaan Informasi Publik diharapkan menjadi UU yang dapat lebih
mendukung penegakan hukum di area publik dunia maya.
Contoh dampak negatif TIK yang cukup dasyat terjadi di negara-
negara barat, yaitu adanya kehilangan nyawa bagi pengguna internet.
Sehingga oleh sebagian orang, internet menjadi tumpuan kesalahan atau
kambing hitam yang mengakibatkan kematian manusia. Brandon Vedas
meninggal dunia akibat pemakaian narkotik yang melampaui batas dengan
teman-teman chatting IRCnya. Shawn Woolley bunuh diri karena ketagihan
dengan permainan online, Everquest. Brandes ditikam bunuh, dan dimakan
oleh Armin Meiwes setelah menjawab iklan dalam internet.
Berkaitan dengan isu moral tersebut, adanya dampak negatif
pemanfaatan TIK di tanah air yang mungkin terjadi, pengembangan dan
pemanfaatan TIK menghadapi tantangan untuk permasalahan geo-sosio-
kultural yang cukup kompleks. Penyelesaian tidak dapat datang tiba-tiba dan
hanya dari segelintir rakyat Indonesia, melainkan segenap komponen
bangsa, mulai dari pengguna jasa TIK, penyelenggara jasa TIK dan para
pembuat kebijakan/aturan serta para pihak yang terkait di dalamnya harus
secara sadar berperan serta membangun benteng pertahanan melalui aturan
yang jelas dan tepat, penegakan hukum yang tegas dan iman yang bersih.
2.3.4 Isu Strategis Nasional
Pemerintah bangsa Indonesia berkeinginan untuk mempercepat
pembangunan nasional. Salah satu usulan yang dikemukakan oleh Forum
ICT 4 Perguruan Tinggi (UI, ITB, UGM, ITS) adalah teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) untuk percepatan Pembangunan Nasional. Karena TIK
tercantum dalam tujuan nasional Indonesia, yakni :

45. 39
1. Terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera,
aman dan bersatu dalam naungan NKRI
2. Era informasi atau pasca informasi, terwujud melalui
pembangunan masyarakat berpengetahuan (knowledge based
society)
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi tulang
punggung pencapaian tata nilai dan tata kelola masyarakat
berpengetahuan tersebut.
Berkaitan dengan isu strategis bangsa (lihat gambar bawah), maka
terbentuklah sasaran strategis bangsa Indonesia, yaitu :
1. Pengelolalan pemerintahan yang baik (Good Government
Governance)
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
3. Mengubah pola pikir dan budaya masyarakat agar lebih
berorientasi pada masyarakat yang berpengetahuan (knowledge
based society)
Gambar 2.23 : “Isu Strategis Nasional”

46. 40
Pemerintah wajib berperan serta untuk mendayagunakan fungsi strategi E-
Indonesia, karena di sini pemerintah memiliki kunci peranan yang sangat
krusial. Tujuannya tidak lain adalah tata kelola pemerintahan secara lebih
efisien dan efektif. Fungsi strategi E-Indonesia adalah :
• Pemerintah sebagai agent of change
• Pemerintah berperan sebagai initiator, bukan hanya sebagai
fasilitator
• Lembaga kepresidenan menjadi suprastruktur yang mensinergikan
seluruh simpul informasi
Alur kerangka strategi E-Indonesia terlihat pada gambar berikut.
Diharapakan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang baik
(IT Governance) serta didukung oleh Penyelenggaraan Pemerintahan (e-
tranformation melalui e-Government), Ekonomi TIK (e-conomics driven dan
national competetiveness) dan Pendidikan (e-tranformation menuju
knowledge based society), maka TIK sebagai penghela ekonomi yang
muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Tim
pakar ICT 4PT, 2006).

47. 41
Observasi
Pemantauan
Keputusan
Eksplisit
Umpan Balik
Pengalaman
Sebelumnya
Informasi
Baru
Tradisi
Budaya
Analisis
Sintesis
Umpan Balik
Kendali dan
Pengarahan
Implisit
Tindakan
Umpan
maju
Umpan
maju
Interaksi
dengan
Lingkungan
Kendali dan
Pengarahan
Implisit
Interaksi
dengan
Lingkungan
Fakta
Kondisi
Informasi
Luar
Umpan
maju
Presiden RI Lembaga/InstitusiLembaga/Institusi
Observasi Orientasi Keputusan Tindakan
Keputusan
Implisit
Karakter
Bawaan
Gambar 2.24 : “Alur Konsep E-lndonesia”
(Sumber : Presentasi Forum ICT 4PT, 2006)
2.3.4.1 Lingkungan Masyarakat Perkotaan Besar
Bagaimana TIK dapat membuat makna tempat-tempat/lokasi-lokasi
menjadi berbeda? Ini paling mudah terlihat dalam konteks perusahaan-
peruahaan bisnis dan upaya-upaya mereka untuk beroperasi. Meskipun
biaya telekomunikasi sebagai faktor penentu nilai ekonomik dari lokasi
merupakan konsep baru, biaya transportasi telah lama menjadi bagian
sentral dalam analisis ekonomik terhadap lokasi kegiatan bisnis. Upaya
untuk mengatasi persoalan jarak dalam pergerakan/perpindahan barang-
barang telah menghasilkan formula sederhana (yaitu, berat x jarak) dari
biaya transportasi total.
Peluang bisnis, industri dan tenaga kerja banyak tumbuh di wilayah
perkotaan karena infrastruktur TIK sudah cukup memadai, sehingga jika
jarak telah ‟dimusnahkan‟, TIK telah membuat “aliran-aliran” menjadi lebih
penting. Khususnya, ketika jejaring telah tercipta dan berkembang, siapa

48. 42
saja dapat menjadi simpul di dalam jejaring tersebut. Tetapi yang menjadi
persoalan adalah kepada siapa-siapa saja seseorang terhubungkan dalam
jejaring itu. Ini berarti bahwa dalam pemanfaatan TIK, konfigurasi koneksi-
koneksi lebih merupakan permasalahan, bukan jarak.
Sekarang, ketika infrastruktur TIK tersedia diwilayah perkotaan, siapa
pun dapat dihubungkan kemana pun. Bagi orang-orang lokal perkotaan ,
menjadi penting untuk memiliki hubungan-hubungan ke jejaring global yang
terdiri atas organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan besar (yang
notabene selalu berada di wilayah kota) di mana informasi, perdagangan
dan keputusan terpusatkan. Hubungan ke jejaring global ini tidak lagi
memerlukan kedekatan fisik. Tetapi ini memerlukan hubungan-hubungan
dan penggunaan hubungan-hubungan ini untuk bertukar informasi.
Hubungan-hubungan ini mencakup jejaring-jejaring personal yang dikelola
individu-individu dan jejaring-jejaring bisnis dari perusahaan-perusahaan
kompetitif yang beraliansi dengan para pensuplai (supplier) dan organisasi-
organisasi sumber pengetahuan yang lain. Biaya yang muncul dari keadaan
unconnected adalah biaya operasi yang menjadi lebih tinggi, yang biasanya
dalam bentuk penalti waktu. Waktu sering merupakan variabel yang penting
dikontrol oleh seseorang atau suatu perusahaan. Untuk mengembangkan
hubungan-hubungan ke jejaring global, simpul-simpul lokal memerlukan
pengetahuan know-how dan keterampilan, lingkungan sosio-kultural dan
infrastruktur kelembagaan yang adaptif, dan tradisi-tradisi entrepreneurial.
Meskipun efek telekomunikasi meruntuhkan jarak, efek ini tidak
seragam bagi daerah-daerah yang berbeda atau organisasi-organisasi dalam
daerah. Kunci untuk memahami signifikansi telekomunikasi adalah untuk
melihatnya dalam konteks jejaring komputer. Inovasi jejaring komputer
yang mendefinisikan ulang basis keuntungan kompetitif tidak dapat
dilepaskan dari organisasi-organisasi yang didalamnya jejaring tersebut
embeded. Meskipun jejaring komputer dapat atau tidak menggabungkan

49. 43
bagian-bagian dari infrastruktur telekomunikasi publik, setiap jejaring
komputer pada esensinya private and proprietary. Adakah teknologi bagi
yang tidak terkoneksikan ? Area perdesaan dan pinggiran menghadapi
tantangan spesial (Kusmayanto K, 2006).
2.3.4.2 Lingkungan Pedesaan
Terdapat dua pandangan tentang efek TIK bagi area perdesaan. Yang
pertama memandang penting akses yang lebih besar yang diberikan melalui
teknologi bergerak, dan peningkatan kapabilitas komunikasi. Pandangan
yang lain berfokus pada “rural penalty,” yang dikaitkan dengan tiga faktor:
(1) rapat populasi yang rendah, (2) jarak komunitas perdesaan dari pusat
perkotaan, dan (3) spesialisasi ekonomik di sektor yang bukan intensif-
pengetahuan atau intensif-informasi. Meskipun TIK dapat mengurangi faktor
jarak, akses berbasis Internet kurang menguntungkan bagi pengguna di
lokasi yang terpencil di perdesaan, karena harus menggunakan tarif jarak-
jauh. Faktor yang ketiga merupakan hambatan terbesar.
Kota-kota kecil non-metropolitan bahkan wilayah pedesaan cenderung
bergantung pada kegiatan-kegiatan seperti: pertanian, pertambangan,
manufaktur, administrasi pemerintahan, dan layanan-layanan. Faktor
lokasi/jarak mempengaruhi daya saing dari perusahaan-perusahaan di
perdesaan, yang jauh dari sumber informasi dan sumber teknologi.
Bagaimana suatu perusahaan kecil menjalankan bisnisnya menentukan tipe
sarana komunikasi yang digunakannya sehari-hari. Sekurangnya terdapat
tiga jenis perusahaan kecil:
1. perusahaan dengan pelanggan/klien yang tersebar;
2. perusahaan kecil yang menjadi antarmuka perusahaan besar;
3. perusahaan kecil dengan pangsa pasar lokal; dan
4. perusahaan kecil dengan pangsa pasar internasional.

50. 44
Masing-masing memiliki kebutuhan telekomunikasi yang berbeda. Di
antara ke empat jenis itu, perusahaan kecil dengan pangsa pasar
internasional merupakan yang (secara potensial) paling diuntungkan oleh
layanan TIK.
Di area perdesaan maupun perkotaan, para pengguna TIK cenderung
memiliki tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi dari pada
bukan pengguna. TIK cenderung terjangkau bagi mereka yang menjadi
bagian dari organisasi-organisasi besar. Meskipun non-nodalitas dari
teknologi mobile mengurangi arti penting infrastruktur fisis, tetapi interaksi
sosial tidak dapat didukung hanya dengan TIK. Bahkan, sejumlah survei
menunjukkan bahwa telekomunikasi telah meningkatkan perjalanan fisis,
bukan mengurangi. Jadi, meskipun banyak kegiatan dapat dilaksanakan di
lokasi pelosok dengan lebih menguntungkan, jauhnya area-area perdesaan
dari perkotaan tetap akan menjadi masalah. Meskipun faktor upah-tenaga
kerja yang rendah membawa desentralisasi bisnis ke perdesaan, ini perlu
diseimbangkan dengan aspek-aspek lain, seperti tingkat pengetahuan untuk
pengembangan layanan kesehatan dan pendidikan (Kusmayanto K, 2006).
Sektor Bisnis Sektor Publik
Area Perkotaan
Pengembangan hubungan-hubungan
ke jejaring global;
Pengembangan lingkungan dan
kelembagaan yang adaptif dan tradisi
entrepreneurial
Pengembangan layanan yang cost-effective,
fleksibel, aman, automated, terpadu dan
terandalkan;
Pengembangan kegiatan yang intensif-informasi di
sektor publik
Area Perdesaan
Pengembangan kegiatan-kegiatan
yang intensif-informasi;
Pemanfaatan faktor-faktor lokasional;
Pengembangan hubungan-hubungan
ke bisnis internasional
Pengembangan kegiatan-kegiatan yang intensif-
informasi;
Pengembangan yang bersumber pada faktor
endogen lokal (sosio-kultural); Pemanfaatan
faktor-faktor lokasional;
Tabel Permasalahan di Sisi Demand dalam Pemanfaatan TIK

51. 45

52. 46
Bab 3 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan
3.1 Kerangka Pemikiran
“Studi Potensi Pengembangan Industri TIK Nasional dalam mendukung
penerapan smart card dan RFID” ini merupakan studi yang bersifat
descriptive analysis yang akan menganalisis tentang potensi pengembangan
industri teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dalam mendukung
penerapan smart card dan RFID. Studi ini diawali dengan studi perpustakaan
sebagai teknik pengumpulan data awal bagi kesiapan pembuatan research
design (rancangan penelitian). Untuk itu, kegiatan diskusi pra penelitian
antar peneliti akan dilakukan sebagai langkah awal dalam menyusun suatu
rancangan penelitian. Sementara studi perpustakaan lewat sejumlah buku
yang diperoleh dari perpustakaan maupun lewat pencarian data di media
Internet, artikel ilmiah, studi kasus di beberapa negara serta indikator
teknologi informasi akan terus dilakukan baik pada tahap sebelum penulisan
rancangan penelitian, tahap saat penulisan rancangan penelitian, maupun
tahap saat sesudah penelitian lapangan ke beberapa daerah selesai
dilakukan.
Setelah penajaman naskah rancangan penelitian untuk persiapan
melakukan penelitian di daerah-daerah lapangan selesai dilakukan, tim
penelitian akan menyusun instrumen penelitian, berupa sejumlah
pertanyaan yang tersusun secara sistematis dalam bentuk indepth interview
questions maupun qestionnaire. Instrumen penelitian yang dipakai sebagai
alat ukur dalam penelitian akan diperbanyak (digandakan) sesuai dengan
kebutuhannya untuk kemudian dibawa ke daerah-daerah lapangan. Lembar-
lembar pertanyaan (baik indepth interview questions maupun qestionnaire)
yang telah digandakan itu kemudian disebarkan ke sejumlah
responden/nara sumber di daerah penelitian sesuai dengan kebutuhan.
Sementara itu, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di daerah-daerah

53. 47
penelitian dengan arah diskusi mengacu pada indepth interview questions
yang telah disusun, akan menjadi penekanan terpenting selama di lapangan.
FGD ini penting untuk menggali lebih jauh atas permasalahan yang
diteliti ataupun dikemukakan dalam forum ini. Uraian atas penjelsan
masalah bisa berkembang di dalam forum ini, sehingga informasi yang
diperoleh tim peneliti akan bisa lebih kaya, komprehensif dan akurat.
Untuk melaksanakan kegiatan studi potensi pengembangan industri
TIK nasional dalam mendukung smart card dan RFID, tim konsultan akan
menggunakan skema umum alur kegiatan sebagai berikut :

54. 48
Laporan Sementara
Pengolahan Data
Lapangan (Quesioner &
FGD)
Presentasi Laporan Awal
Seminar
Laporan Akhir
Diskusi Pra Penelitian
Studi Pustaka
Penyusunan
Laporan Awal
Penyusunan Instrumen
Penelitian
Rancangan
Penelitian
Skema Umum Alur Kegiatan Studi
Berdasar skema tersebut, ditambah berbagai masukan yang harus
diperhatikan serta ketetapan output hasil studi dari kegiatan ini, maka dapat
diperoleh kerangka pemikiran dalam bentuk bagan alur diatas.

55. 49
3.2 Metodologi
Studi ini dilaksanakan melalui metodologi yang secara umum dapat
dikategorikan yaitu Studi Literatur, Pendekatan Kuantitatif dan Pendekatan
Kualitatif.
Mengacu metodologi tersebut, maka dijabarkan secara umum terdapat
4 tahapan yang akan dilaksanakan oleh tim konsultan, yaitu:
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi
3. Tahap Analisis dan Pengolahan Data dan Informasi
4. Tahap Penyelesaian Laporan Akhir Studi
Penjelasan dari masing-masin tahapan adalah sebagai berikut :
3.2.1 Tahap Persiapan
Pada tahapan ini, peneliti akan mempersiapkan segala sesuatu yang
diperlukan dalam menjalankan kegiatan studi, diantaranya adalah
ketersediaan data dan informasi, lembar daftar pertanyaan dan
pengumpulan data, alokasi tenaga ahli, koordinasi dan penyusunan laporan
pendahuluan.
Kegiatan yang termasuk dalam tahap ini adalah :
a. Laporan Pendahuluan
Laporan ini berisi mengenai rencana kerja mulai dari awal kegiatan
hingga kegiatan berakhir berikut daftar pertanyaan survei. Isi dari
laporan tersebut akan dibahas dan disajikan pada Presentasi Awal,
agar tim dari Departemen Komunikasi dan Informatika dapat
mengetahui secara komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan studi
ini.

56. 50
b. Presentasi Awal
Presentasi awal dimaksudkan untuk
1. Memperkenalkan tim pelaksana Studi Potensi Pengembangan
Industri TIK Nasional dalam mendukung penerapan Smart Card
dan RFID kepada pejabat Departemen Komunikasi dan
Informatika dan untuk mengetahui tim dari Pemerintah yang
akan terlibat didalamnya
2. Mendiskusikan dan mempresentasikan isi dari Laporan
Pendahuluan
3. Mendiskusikan penetuan rencana pertemuan berikutnya
Kunci utama pada Presentasi Awal ini adalah agar semua pihak yakin
dan memahami kegiatan yang akan dilakukan tim pelaksana studi dan
tanggung jawabnya agar tercapai keberhasilan penyelesaian kegiatan ini.
3.2.2 Tahap Pengumpulan Data dan Informasi
Pada tahapan ini, tim pelaksana studi akan melakukan pengumpulan
data dan informasi yang terkait dan mengacu pada ruang lingkup pekerjaan
yang telah didefinisikan, dengan melihat pada koridor yang ditetapkan oleh
DETIKNAS.
Pengumpulan data dan Informasi dilaksanakan dengan cara Studi
Pustaka dan Pengumpulan Informasi pada daerah penelitian berdasar daftar
pertanyaan, dan yang dijabarkan sebagai berikut :
a. Metode Studi Pustaka
Metode studi yang diterapkan adalah :

57. 51
1. Studi Perpustakaan sebagai persiapan pelaksanaan seminar
research design dan persiapan penelitian lapangan, mencakup
hal :
- Pembacaan literatur dengan teknik pengumpulan data,
diperoleh melalui buku-buku yang diterbitkan di dalam dan
luar negeri, media cetak, dan penjelajahan melalui internet
- Mendengarkan informasi yang disiarkan melalui media
elektronik
2. Pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif, mencakup hal :
i. Pelaksanaan penyebaran daftar pertanyaan sebagai
langkah awal menggali sumber informasi secara langsung
dari berbagai responden yang menyelenggarakan jasa
bisnis informasi dan responden yang menggunakan jasa
bisnis informasi
ii. Pelaksanaan wawancara mendalam (indepth interview).
Teknik wawancara mendalam ini sebagai langkah lanjutan
yang lebih akurat dan mendalam tentang pandangan dari
sejumlah responden, karena dengan teknik ini dapat digali
lebih jauh lagi tentang “apa”, “mengapa”, dan
“bagaimana” pendapat responden dalam menjelaskan satu
pertanyaan yang diajukan.

58. 52
b. Daerah Penelitian Studi
Studi dilakukan pada daerah penelitian yang dipilih di Indonesia
yaitu :
1. Bandung
2. Batam
3. Surabaya
Ketiga kota diatas merupakan pusat bisnis informasi dan
telekomunikasi, sehingga bisa diperoleh „benang merah‟ antara
persepsi responden di daerah-daerah dengan persepsi responden di
pusat. Hal ini sekaligus dapat dipakai untuk mengetahui ada tidaknya
kesinambungan antara persepsi pusat dan persepsi daerah atas
permasalahan yang diteliti, terutama menyangkut implementasi
kebijakan teknologi komunikasi dan informasi.
Penentuan daerah penelitian ditetapkan secara proporsional
dengan mempertimbangkan potensi industri TIK nasional.
c. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder
Akan digunakan penyebaran angket untuk memperoleh data
primer dan pengumpulan hasil laporan lainnya yang mempunyai
keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung serta diskusi dengan
berbagai para sumber.
a. Data Primer
o Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan
mengirimkan kuesioner kepada responden terpilih
o Survei dalam rangka pengumpulan data dalam bentuk
questioner dengan informasi responden sebagai berikut:
Industri - 5 Industri Dalam Negeri
Pemerintah - 5 Instansi Pemerintah

59. 53
Perbankan - 5 Bank yang telah memanfaatkan
Smart Card
Telekomunikasi - 5 Operator Telekomunikasi
Kesehatan - 5 Rumah Sakit
Imigrasi - 5 Orang
Transportasi - 5 Orang
Umum - 5 Orang
o Asumsi-asumsi yang digunakan adalah :
Jumlah potensi pengguna smart card
Lama masa pemanfaatan dan pengembangan sistem
Kemampuan industri dalam negeri
Kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri dalam
negeri
Peta potensi pemanfaatan smart card
Fitur yang dapat dilayani dalam rangka pemanfaatan smart
card
b. Data sekunder
o Data yang dikumpulkan antara lain:
Buku maupun publikasi mengenai teknologi dan
pemanfaatan smart card
Data stakeholder dan pengguna smart card
Laporan mengenai pemanfaatan smart card dari negara lain
o Lembaga/instansi sumberdata diantaranya:
Departemen Komunikasi dan Informatika
Departemen Perindustrian
Departemen lain yang terkait
Bank Indonesia
Internet

60. 54
3.2.3 Tahap Analisa dan Pengolahan Data
Berdasar pada tahapan sebelumnya, maka tim pelaksana studi akan
melakukan analisa dan pengolahan data yang nantinya akan dituangkan
dalam Laporan Sementara. Laporan ini berisi draft hasil studi dan kajian
berdasarkan data survei di lapangan, kajian literatur, analisis data,
kesimpulan dan rekomendasi yang akan diusulkan pada seminar / uji sahih.
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah :
a. Prediksi Pertumbuhan nilai ekonomi atas implementasi teknologi
smart card dan RFID
b. Prediksi mengenai konsekuensi bisnis atas kelangsungan bisnis
TIK konvensional terhadap implementasi teknologi smart card dan
RFID
c. Mengkaji tingkat kelayakan industri teknologi smart card dan RFID
dibanding dengan derajat penyerapan teknologi
d. Mengkaji tingkat adopsi masyarakat terhadap penggunaan
teknologi smart card dan RFID
3.2.4 Tahap Penyelesaian Laporan Akhir Studi
Pada tahapan ini, tim pelaksana studi akan menyusun laporan akhir
yang merupakan penyempurnaan dari draft Laporan Sementara setelah
dilakukan pembahasan bersama pejabat, pakar dan tim terkait, agar
diperoleh masukan dan evaluasi melalui kegiatan seminar / uji sahih.
Laporan akhir tersebut akan berisi hal-hal sebagai berikut :
1. Pendahuluan
2. Kerangka Pemikiran dan Metodologi Studi
3. Tinjauan Teknologi Telekomunikasi, Multimedia dan
Informatika saat ini

61. 55
4. Analisis Potensi dan Permintaan Layanan / Jasa TIK yang
menerapkan smart card dan RFID
5. Analisis Implementasi Teknologi smart card dan RFID dan
Migrasi Teknologi
6. Regulasi, Kebijakan dan Standarisasi
7. Hasil Kajian dan Rekomendasi
8. Kesimpulan dan Saran
Lampiran-Lampiran
Hasil survei
Hasil diskusi dan wawancara
Prediksi

62. 56
Bab 4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan penyusunan Studi Potensi
Pengembangan Industri TIK Nasional dalam mendukung Penerapan
Smart Card dan RFID adalah selama 4 (empat) bulan terhitung sejak
tanggal pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja.
4.1. Tahap Persiapan
Tujuan : Mempersiapkan seluruh sarana dan
prasarana yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan
Keluaran : Laporan Pendahuluan (inception
Report)
Waktu : 2 (dua) Minggu
Tempat : Jakarta
4.2. Studi literatur
Tujuan : Mengkaji secara lebih mendalam
mengenai teknologi, dan
pengalaman negara lain dalam
pengembangan dan pemanfaatan
smart card maupun pengembangan
kebijakan yang mendukung
Keluaran : Laporan Antara
Waktu : 2 (dua) minggu
Tempat : Jakarta
4.3. Pengumpulan Data Primer
Jenis Data : Data hasil angket
Sumber Data : Kuestioner yang dikirimkan kepada
stakeholder terpilih untuk masing-
masing bidang
Substansi : Mengumpulkan informasi mengenai
teknologi, metode dan pengalaman
responden dalam pengembangan dan
pemanfaatan smart card
Waktu : 3 (tiga) minggu

63. 57
Tempat : Jakarta
4.4. Survei Lapangan
Tujuan : Untuk menggali secara lebih mendalam
mengenai pengalaman dan harapan
responden dalam memanfaatkan
teknologi smart card
Keluaran : Laporan Antara
Teknik :  Wawancara mendalam
Responden : Satu responden untuk setiap
stakeholder
6 responden
Sampel dipilih dari pengguna smart
card terbesar untuk masing-masing
bidang
Materi : Teknologi
Proyeksi pengembangan dan
pemanfaatan smart card ke depan
maupun yang sedang disiapkan
Permasalahan terkait dengan dukungan
perkembangan industri
Waktu : 3 (tiga) minggu
Tempat : Jakarta
4.5. Tahap Analisis
Tujuan : Melakukan analisa atas hasil
pengumpulan data primer dan sekunder
untuk selanjutnya dapat ditarik suatu
kesimpulan sebagai bahan penyusunan
laporan akhir
Keluaran : Draft Laporan Akhir
Metode Analisis :  SWOT
 Analisis Statistik
 Analisis Kebijakan
 Dll
Waktu : 3 (tiga) minggu
Tempat : Jakarta
4.6. Rumusan konsep kebijakan baru sebagai usulan atau
rekomendasi dari hasil kajian

64. 58
Tujuan : Melakukan pembahasan atas rumusan
rekomendasi yang akan dikeluarkan
bagi pengembangan industri TIK
nasional dalam mendukung penerapan
smart card
Keluaran : Draft rekomendasi pada laporan akhir
Metode :  Diskusi intensif
Waktu : 6 (tiga) minggu
Tempat : Jakarta
Pelaksana : Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung
dengan koordinasi oleh tim leader.
Langkah
Kegiatan
:  Melakukan diskusi intensif.
semua tahapan kegiatan di atas, disajikan dalam tabel rencana pelaksanaan
kegiatan di bawah ini.
N
O
TAHAPAN
KEGIATAN
BULAN KE 1 BULAN KE 2 BULAN KE 3 BULAN KE 4
MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 TAHAP PERSIAPAN
2 STUDI LITERATUR
3 PENGUMPULAN DATA
4 SURVEI LAPANGAN
5 TAHAP ANALISIS
6 RUMUSAN KONSEP
7 PENYUSUNAN DAN
PEMBAHASAN
LAPORAN AKHIR