Leaflet Jakarta Yang Berkelanjutan
Saat ini luas area ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta telah mengalami penurunan yang cukup drastis. Penyediaan RTH di Provinsi DKI Jakarta menjadi tantangan serius sehubungan dengan tingginya persaingan pemanfaatan ruang antar kegiatan. Diperlukan kebijakan dan strategi khusus agar alokasi ruang untuk RTH tidak dikalahkan oleh aktivitas lain yang oleh banyak pihak dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi. Jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta sudah mendekati angka 10 juta jiwa di siang hari dan sekitar 8,5 juta jiwa di malam hari. Jumlah penduduk Kota Jakarta yang demikian besar tentu saja berimplikasi pada aktivitas yang tinggi, yang secara langsung dapat mendorong terjadinya kompetisi penggunaan lahan antara berbagai kepentingan seperti perumahan, kegiatan ekonomi dan sosial, serta penyediaan infrastruktur dan utilitas kota. Di samping itu, kepadatan penduduk juga berimplikasi terhadap berkembangnya permukiman kumuh, yang tidak dilengkapi dengan ruang publik sebagai wahana interaksi sosial.Kompleksitas penyediaan RTH publik di DKI Jakarta dapat kita lihat dari perkembangan luas RTH dari waktu ke waktu. Kondisi eksisting RTH Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1972 mencapai sekitar 19,14%, kemudian pada tahun 2005 telah mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu hanya sebesar 9,12%. Dan tahun 2008 luasan RTH menjadi hanya sebesar 9,97%. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan memerlukan pemikiran yang serius untuk mencari solusinya. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan alokasi ruang untuk RTH di kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dimana 2/3-nya merupakan RTH publik yang berarti merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota. Dalam memenuhi ketentuan tersebut, Kota Jakarta juga perlu memikirkan arahan pemanfaatan RTH yang tersedia.
