SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 32
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Assalamualaikum Wr. Wb




                         1
Kelompok 2
Arief Rahman (08624003)
 Fiesty Utami (08624011)
Frieder SMS (08624013)
Novi Novianti (08624022)

       3 AMP A




                           2
PERENCANAAN
o Pendahuluan dan Sistem
  Perencanaan Pembangunan
  Nasional
o Rencana Pembangunan
  Jangka Panjang
o Rencana Pembangunan
  Jangka Menengah
o Rencana Strategis
  Kementrian/ Lembaga
o Rencana Pembangunan
  Jangka Tahunan
o Current Issue

                            3
Apa itu Perencanaan?
   Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan (dalam arti
luas) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai
sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara
bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-
sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

   Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat
tujuan perencanaan :
   1. Untuk memberikan pengarahan yang baik, bagi pelaku
      perencanaan.
   2. Untuk mengurangi ketidakpastian.
   3. Untuk meminimalisir pemborosan.
   4. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan
      dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan
      pengevaluasian.                                        4
Perencanaan, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) merupakan suatu “proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.

  Perencanaan pembangunan nasional disusun secara :
1. Sistematis
2. Terarah
3. Terpadu
4. Menyeluruh
5. Tanggap terhadap perubahan


                                                       5
Apa itu Pembangunan Nasional ?
   Pembangunan nasional merupakan upaya yang dihasilkan
oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan
bernegara. Agar pembangunan nasional dapat berjalan
dengan baik maka seharusnya tidak dilepaskan dari tataran
demokrasi dan prinsip-prinsip penting yang tidak boleh
diabaikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
1. Kebersamaan,
2. Berkeadilan,
3. Berkelanjutan,
4. Berwawasan lingkungan, dan
5. Kemandirian.
   Agar kegiatan pembagunan berjalan efektif, efisien dan
bersasaran, maka diperlukan adanya suatu perencanaan
pembangunan yang matang.
                                                        6
Sistem Perencanaan Pembangunan
              Nasional
    Sistem perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat menjamin
tercapainya tujuan dalam bernegara. SPPN mencangkup penyelenggaran
perencanaan makro dari semua fungsi pemerintah yang meliputi semua
bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah NKRI. SPPN adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelanggaran Negara dan
masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.
    Dalam cakupan waktu, SPPN disusun dalam cakupan tiga periode
perencanaan, yaitu:
              1. Jangka panjang dalam bentuk Rencana Pembangunan
                 Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu 20 tahun,
              2. Jangka menengah dalam bentuk Rencana Pembangunan
                 Menengah (RPJM) dengan jangka waktu 5 tahun,
              3. Jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan
                 (RKP) dengan periode tahunan.



                                                                     7
Tujuan disusunnya SPPN
1. Menjamin adanya koordinasi di antara pelaku
   pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan
   daerah, maupun antar daerah,
2. Menjamin tercipta intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi
   baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar
   fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah,
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
   perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
   pengawasan,
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
   secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

                                                          8
Tahapan Perencanaan Pembangunan
Dalam suatu perencanaan pembangunan sebagai suatu siklus ada empat tahapan
yang dilalui, yakni :
  1. Penyusunan rencana,
  2. Penetapan rencana,
  3. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
  4. Evaluasi pelaksanaan rencana.
Keempat tahapan diselelnggarakan secara berkelanjutan sehingga secara
   keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan
   rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana
   yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.
• Langkah pertama, adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
   terbaik, teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
• Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan
   rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan
   yang telah disiapkan.
• Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan
   menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang
   pemerintahan melalui Musrenbang.
• Langkah keempat, adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
   Selanjutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga
   mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
                                                                      9
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
   Perencanaan ini memuat penjabaran dari
tujuan dibentuknya pemerintahan negara
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun
1945 dalam visi, misi, dan arah pembangunan
nasional. Proses penyusunan RPJP dilakukan
secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
unsur pelaku pembangunan.


                                            10
Pola pikir..




      RPJPN (Visi, Misi, Arah Pembangunan,2005-2025)

  RPJMN           RPJMN            RPJMN            RPJMN
2005-2009       2010-2014        2015-2019        2020-2024




  RKP 2009       RKP 2014          RKP 2019            RKP 2024




                                                                        11
Penyusunan RPJPN




                   12
Stakeholders         Bappenas               DPR

                     Menyiapkan
 Rancangan
                   Rancangan RPJPN
   RPJPN
                      Rancangan         Rancangan Lam-
 Melakukan              RPJPN           Akhir RPJPN piran
 Musrenbang
                        Hasil
                                        Membahas Rancangan
   Hasil             Musrenbang
                                           Akhir RPJPN
Musrenbang

                 Penyusunan Rancangan         RPJPN
                       Akhir RPJP

                    Rancangan Lam-         Menetapkan
                    Akhir RPJPN piran       UU RPJPN

                                            UU RPJPN


                                                        13
Stakeholders
                                        CITIZENS
    STATE
                                   Community-based
                                      organizations
  Executive
                                   Non-governmental
  Judiciary
                                      organizations
 Legislative
                                Professional Associations
Public Service
                                    Religious groups
   Military
                                    Women’s groups
    Police          BUSINESS
                                         Media
              Small/Medium/Large
                   Enterprises
            Multinational Corporations
              Financial institutions
                 Stock Exchange




                                                            14
Musrenbang Jangka Panjang
                 Stakeholders




         PEMDA




                                15
Musrenbang Jangka Panjang
                 Stakeholders




         PEMDA




                                16
Rencana Pembangunan
          Jangka Menengah

   RPJM Nasional merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program kepala negara terpilih
yang wajib disusun dalam waktu 3 bulan
setelah dilantik. RPJM harus berpedoman
kepada RPJP Nasional. Termasuk
di dalamnya adalah arah kebijakan fiskal.



                                                 17
Penyusunan RPJM




                  18
Kementrian
 Bappenas    Kementrian/Lembaga                        Stakeholders
                                    Perencanaan
Menyiapkan      Menyiapkan           Rancangan          Rancangan
                                        Rancangan
 Rancangan      Rancangan           AwalRenstra K/L
                                         RPJMN            RPJMN
Awal RPJMN      Renstra K/L

                                  mengintegrasikan     Mengadakan
 Rancangan      Rancangan                              Musrenbang
Awal RPJMN      Renstra K/L          Rancangan
                                       RPJMN              Hasil
                                                       Musrenbang
                                        Hasil
                                     Musrenbang
                                     Merancang
                                      RPJMN
                                        RPJMN

                                     Menetapkan
                                  Peraturan Presiden

                                       PerPres
                                                                      19
Proses Penyusunan
RPJMN 2010-2014




                    20
Pendekatan Baru dalam
Penyusunan RPJMN 2010-2014




                             21
Proses Penyusunan
RPJMN 2010-2014




                    22
Rencana Strategis
          Kementrian/Lembaga
   Renstra Kementrian/Lembaga ( K/L ) memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi K/L serta berpedoman
kepada RPJM Daerah.




                                                23
Tahapan Penyusunan Renstra K/L yaitu :
1. Mempelajari Visi,Misi,dan program kepala negara terpilih
   terhadap tugas dan fungsi kementrian/lembaga yang
   dipimpinnya. Dalam hal ini menteri/kepala lembaga
   mengkaji implikasi visi, misi dan program presiden terpilih
   terhadap tugas pokok fungsi K/L yang dipimpinnya dalam
   bentuk :
   a. Memberikan penilaian keterkaitan visi, misi, dan
      program dalam Renstra K/L pada periode lalu
   b.Mengidentifikasikan program presiden terpilih
   terhadap capaian kinerja program K/L sebelumnya,
   c. Membuat kesimpulan.

2. Menyusun Rancangan Renstra K/L dengan
   berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional.
                                                                 24
Rencana Pembangunan Jangka
               Tahunan
   Rencana Pembangunan Jangka Tahunan adalah
perencanaan yang meliputi periode satu tahun yang
dalam hal ini disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah
dan merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.
    RKP berisi prioritas pembangunan,
 rancangan kerangka ekonomi makro yang
 mencakup gambaran perekonomian yang
 menyeluruh termasuk kebijakan fiskal serta
 program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam
 bentuk kerangka pendanaan.

                                                    25
Penyusunan RKP




                 26
Kementerian/
Stakeholders      Bappenas                        DPR
                                   Lembaga
                  Menyiapkan        Menyiapkan
                  Rancangan         rancangan
                   Awal RKP          Renja- KL
     Hasil
   Koordinasi
                  Rancangan         Rancangan
                   Awal RKP          Renja K/L

  Melakukan
  Musrenbang                                     Rancangan Akhir
                     Hasil                        Rencana Kerja
                   Koordinasi
     Hasil
  Musrenbang                                       Menetapkan
                  Menyusun                            RKP
                Rancangan Akhir
                 Rencana Kerja

                Rancangan Akhir                     Peraturan
                 Rencana Kerja                      Presiden

                                                                27
Current Issue
            Impor Beras Bebas Bea Masuk
Masalah:
Impor beras dengan pembebasan biaya bea masuk ke indonesia cukup
mencengangkan. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di negara dengan yang
berkecukupan untuk menghasilkan hasil pertanian yang dalam hal in khususnya beras
dari para petani pribumi. Rasanya, beras yang dihasilkan oleh mereka tidak kalah
mutunya sekalipun dibanding beras yang diimpor dari luar. Tambah lagi, impor beras
dengan pembebasan biaya seperti ini akan menambah keterpurukan kehidupan para
petani di negeri ini. Bagaimana bisa kelangsungan hidup ekonomi masyarakat di negeri
ini tidak dilindungi lagi dan malah diperkeruh oleh kebijakan pemerintahan dinegeri ini
sendiri.
•Kebijakan impor beras tidak sesuai dengan janji pemerintah untuk mewujudkan
swasembada pangan dalam pemenuhan kebutuhan beras nasional. Padahal,
komitmen swasembada pangan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan & RAPBN
2011 yang kemudian dilegalkan menjadi UU APBN 2011 serta Peraturan Presiden
No.29/2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
•Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.241/2010 tentang pembebasan
bea masuk atas impor beras inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan data yang
disampaikan di buku Nota Keuangan & RAPBN 2011 dan UU APBN 2011 dan Perpres
                                       No.29/2010.



                                                                                     28
Solusi:
•PMK harus direvisi secepatnya dan kebijakan pembebasan bea masuk
impor beras dicabut.       Selain itu, pemerintah juga sebaiknya
melakukan konsolidasi data perberasan karena terindikasi adanya
kelalaian penyusunan dan manipulasi data.
•Perum Bulog harus berhenti melakukan impor beras. Lebih baik,
Bulog membeli beras lebih mahal dari petani karena efeknya bagus
untuk kesejahteraan petani yang masih buruk saat ini.
•Bulog diminta jemput bola langsung ke petani. Karena selama ini,
Bulog membeli beras dari pihak ketiga seperti tengkulak dan spekulan
yang sudah pasti harganya tinggi.
Bulog membeli beras langsung dari petani.
•Pemerintah sebaiknya meningkatkan HPP (Harga Pembelian
                           Pemerintahan).



                                                                   29
Daftar Pustaka
Masli, Lili. Modul Manajemen Keuangan Pemerintahan.
Supriadi, Agust. 8 Februari 2011. Impor Beras Bebas Bea Masuk Langgar UU.
   http://www.bisnis.com/ekonomi/makro/11641-impor-beras-bebas-bea-
   masuk-langgar-uu. [14 Maret 2011]
Sutedjo, Bambang. 2010. Pembangunan Aparatur dalam Rencana
   Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. [8 Maret 2010]
UU Nomor 17 Tahun 2007
Widianto,           Bambang.            20          Oktober         2008.
   http://www.aigrp.anu.edu.au/research/pdf/Bambang%20Widianto.pdf .
   [13 Maret 2011]




                                                                       30
SESI TANYA-
    JAWAB
Anda bertanya,
  kami jawab,, :D




                    31
TERIMA KASIH




               32

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinusTeknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinusSimbachS Danuarta
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDDadang Solihin
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
 
Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja
Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis KinerjaPerencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja
Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan DaerahKebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptxMohamadSofiyullah
 
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...Dadang Solihin
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiTelaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiDadang Solihin
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPSEKP - UGM
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategisardinmarL
 
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022BappedaLampungUtara
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

Was ist angesagt? (20)

Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinusTeknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja
Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis KinerjaPerencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja
Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja
 
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan DaerahKebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
 
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiTelaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
 
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 

Andere mochten auch

Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMutiara Shifa
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
Sistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
Sistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan DaerahSistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
Sistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan DaerahDadang Solihin
 
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHSISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHanty hardianti
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
 
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...Penataan Ruang
 
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Penataan Ruang
 
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalUU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalPenataan Ruang
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
20110922130951 tugasan kenegaraan
20110922130951 tugasan  kenegaraan20110922130951 tugasan  kenegaraan
20110922130951 tugasan kenegaraanIsmail Mohamed
 
Buku i rpjmn 2015 2019
Buku i rpjmn 2015 2019Buku i rpjmn 2015 2019
Buku i rpjmn 2015 2019ergi bari
 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahfarums
 
Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...
Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...
Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifBagus ardian
 

Andere mochten auch (20)

Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
Sistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
Sistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan DaerahSistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
Sistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
 
6. struktur internal kota1
6. struktur internal kota16. struktur internal kota1
6. struktur internal kota1
 
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHSISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
 
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
 
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
 
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalUU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHMASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
20110922130951 tugasan kenegaraan
20110922130951 tugasan  kenegaraan20110922130951 tugasan  kenegaraan
20110922130951 tugasan kenegaraan
 
Buku i rpjmn 2015 2019
Buku i rpjmn 2015 2019Buku i rpjmn 2015 2019
Buku i rpjmn 2015 2019
 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintah
 
Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...
Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...
Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 

Ähnlich wie perencanaan pembangunan nasional

Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Dadang Solihin
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja PemerintahNilla Pratiwi
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Dadang Solihin
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Dadang Solihin
 
KLHS RPJM/P Bappenas Yogya
KLHS RPJM/P Bappenas YogyaKLHS RPJM/P Bappenas Yogya
KLHS RPJM/P Bappenas Yogyaalizias_boys
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanKeterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...Dadang Solihin
 
sistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
sistemperencanaanpembabangunannasional.pptsistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
sistemperencanaanpembabangunannasional.pptSriFatmasariSyam
 
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Dadang Solihin
 
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifDadang Solihin
 
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan NasionalSinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 

Ähnlich wie perencanaan pembangunan nasional (20)

Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
 
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
 
KLHS RPJM/P Bappenas Yogya
KLHS RPJM/P Bappenas YogyaKLHS RPJM/P Bappenas Yogya
KLHS RPJM/P Bappenas Yogya
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanKeterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
 
sistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
sistemperencanaanpembabangunannasional.pptsistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
sistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
 
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Sppn
SppnSppn
Sppn
 
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
 
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan NasionalSinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
 

Kürzlich hochgeladen

Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekahellenchanel31
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfrizalrulloh1992
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfssuserb45274
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIsyedharis59
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3sekolah9304
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docxaljabarkoho
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptxSuarniSuarni5
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxRestiana8
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
 

perencanaan pembangunan nasional

  • 2. Kelompok 2 Arief Rahman (08624003) Fiesty Utami (08624011) Frieder SMS (08624013) Novi Novianti (08624022) 3 AMP A 2
  • 3. PERENCANAAN o Pendahuluan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional o Rencana Pembangunan Jangka Panjang o Rencana Pembangunan Jangka Menengah o Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga o Rencana Pembangunan Jangka Tahunan o Current Issue 3
  • 4. Apa itu Perencanaan? Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan (dalam arti luas) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber- sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat tujuan perencanaan : 1. Untuk memberikan pengarahan yang baik, bagi pelaku perencanaan. 2. Untuk mengurangi ketidakpastian. 3. Untuk meminimalisir pemborosan. 4. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. 4
  • 5. Perencanaan, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan suatu “proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara : 1. Sistematis 2. Terarah 3. Terpadu 4. Menyeluruh 5. Tanggap terhadap perubahan 5
  • 6. Apa itu Pembangunan Nasional ? Pembangunan nasional merupakan upaya yang dihasilkan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik maka seharusnya tidak dilepaskan dari tataran demokrasi dan prinsip-prinsip penting yang tidak boleh diabaikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 1. Kebersamaan, 2. Berkeadilan, 3. Berkelanjutan, 4. Berwawasan lingkungan, dan 5. Kemandirian. Agar kegiatan pembagunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang matang. 6
  • 7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan dalam bernegara. SPPN mencangkup penyelenggaran perencanaan makro dari semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah NKRI. SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelanggaran Negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam cakupan waktu, SPPN disusun dalam cakupan tiga periode perencanaan, yaitu: 1. Jangka panjang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu 20 tahun, 2. Jangka menengah dalam bentuk Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) dengan jangka waktu 5 tahun, 3. Jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) dengan periode tahunan. 7
  • 8. Tujuan disusunnya SPPN 1. Menjamin adanya koordinasi di antara pelaku pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan daerah, maupun antar daerah, 2. Menjamin tercipta intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 8
  • 9. Tahapan Perencanaan Pembangunan Dalam suatu perencanaan pembangunan sebagai suatu siklus ada empat tahapan yang dilalui, yakni : 1. Penyusunan rencana, 2. Penetapan rencana, 3. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan 4. Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselelnggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. • Langkah pertama, adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang terbaik, teknokratik, menyeluruh, dan terukur. • Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. • Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musrenbang. • Langkah keempat, adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Selanjutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 9
  • 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perencanaan ini memuat penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dalam visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Proses penyusunan RPJP dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. 10
  • 11. Pola pikir.. RPJPN (Visi, Misi, Arah Pembangunan,2005-2025) RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024 RKP 2009 RKP 2014 RKP 2019 RKP 2024 11
  • 13. Stakeholders Bappenas DPR Menyiapkan Rancangan Rancangan RPJPN RPJPN Rancangan Rancangan Lam- Melakukan RPJPN Akhir RPJPN piran Musrenbang Hasil Membahas Rancangan Hasil Musrenbang Akhir RPJPN Musrenbang Penyusunan Rancangan RPJPN Akhir RPJP Rancangan Lam- Menetapkan Akhir RPJPN piran UU RPJPN UU RPJPN 13
  • 14. Stakeholders CITIZENS STATE Community-based organizations Executive Non-governmental Judiciary organizations Legislative Professional Associations Public Service Religious groups Military Women’s groups Police BUSINESS Media Small/Medium/Large Enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock Exchange 14
  • 15. Musrenbang Jangka Panjang Stakeholders PEMDA 15
  • 16. Musrenbang Jangka Panjang Stakeholders PEMDA 16
  • 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala negara terpilih yang wajib disusun dalam waktu 3 bulan setelah dilantik. RPJM harus berpedoman kepada RPJP Nasional. Termasuk di dalamnya adalah arah kebijakan fiskal. 17
  • 19. Kementrian Bappenas Kementrian/Lembaga Stakeholders Perencanaan Menyiapkan Menyiapkan Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan AwalRenstra K/L RPJMN RPJMN Awal RPJMN Renstra K/L mengintegrasikan Mengadakan Rancangan Rancangan Musrenbang Awal RPJMN Renstra K/L Rancangan RPJMN Hasil Musrenbang Hasil Musrenbang Merancang RPJMN RPJMN Menetapkan Peraturan Presiden PerPres 19
  • 21. Pendekatan Baru dalam Penyusunan RPJMN 2010-2014 21
  • 23. Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Renstra Kementrian/Lembaga ( K/L ) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi K/L serta berpedoman kepada RPJM Daerah. 23
  • 24. Tahapan Penyusunan Renstra K/L yaitu : 1. Mempelajari Visi,Misi,dan program kepala negara terpilih terhadap tugas dan fungsi kementrian/lembaga yang dipimpinnya. Dalam hal ini menteri/kepala lembaga mengkaji implikasi visi, misi dan program presiden terpilih terhadap tugas pokok fungsi K/L yang dipimpinnya dalam bentuk : a. Memberikan penilaian keterkaitan visi, misi, dan program dalam Renstra K/L pada periode lalu b.Mengidentifikasikan program presiden terpilih terhadap capaian kinerja program K/L sebelumnya, c. Membuat kesimpulan. 2. Menyusun Rancangan Renstra K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional. 24
  • 25. Rencana Pembangunan Jangka Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Tahunan adalah perencanaan yang meliputi periode satu tahun yang dalam hal ini disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah dan merupakan penjabaran dari RPJM Nasional. RKP berisi prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian yang menyeluruh termasuk kebijakan fiskal serta program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka pendanaan. 25
  • 27. Kementerian/ Stakeholders Bappenas DPR Lembaga Menyiapkan Menyiapkan Rancangan rancangan Awal RKP Renja- KL Hasil Koordinasi Rancangan Rancangan Awal RKP Renja K/L Melakukan Musrenbang Rancangan Akhir Hasil Rencana Kerja Koordinasi Hasil Musrenbang Menetapkan Menyusun RKP Rancangan Akhir Rencana Kerja Rancangan Akhir Peraturan Rencana Kerja Presiden 27
  • 28. Current Issue Impor Beras Bebas Bea Masuk Masalah: Impor beras dengan pembebasan biaya bea masuk ke indonesia cukup mencengangkan. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di negara dengan yang berkecukupan untuk menghasilkan hasil pertanian yang dalam hal in khususnya beras dari para petani pribumi. Rasanya, beras yang dihasilkan oleh mereka tidak kalah mutunya sekalipun dibanding beras yang diimpor dari luar. Tambah lagi, impor beras dengan pembebasan biaya seperti ini akan menambah keterpurukan kehidupan para petani di negeri ini. Bagaimana bisa kelangsungan hidup ekonomi masyarakat di negeri ini tidak dilindungi lagi dan malah diperkeruh oleh kebijakan pemerintahan dinegeri ini sendiri. •Kebijakan impor beras tidak sesuai dengan janji pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dalam pemenuhan kebutuhan beras nasional. Padahal, komitmen swasembada pangan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan & RAPBN 2011 yang kemudian dilegalkan menjadi UU APBN 2011 serta Peraturan Presiden No.29/2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah. •Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.241/2010 tentang pembebasan bea masuk atas impor beras inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan data yang disampaikan di buku Nota Keuangan & RAPBN 2011 dan UU APBN 2011 dan Perpres No.29/2010. 28
  • 29. Solusi: •PMK harus direvisi secepatnya dan kebijakan pembebasan bea masuk impor beras dicabut. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya melakukan konsolidasi data perberasan karena terindikasi adanya kelalaian penyusunan dan manipulasi data. •Perum Bulog harus berhenti melakukan impor beras. Lebih baik, Bulog membeli beras lebih mahal dari petani karena efeknya bagus untuk kesejahteraan petani yang masih buruk saat ini. •Bulog diminta jemput bola langsung ke petani. Karena selama ini, Bulog membeli beras dari pihak ketiga seperti tengkulak dan spekulan yang sudah pasti harganya tinggi. Bulog membeli beras langsung dari petani. •Pemerintah sebaiknya meningkatkan HPP (Harga Pembelian Pemerintahan). 29
  • 30. Daftar Pustaka Masli, Lili. Modul Manajemen Keuangan Pemerintahan. Supriadi, Agust. 8 Februari 2011. Impor Beras Bebas Bea Masuk Langgar UU. http://www.bisnis.com/ekonomi/makro/11641-impor-beras-bebas-bea- masuk-langgar-uu. [14 Maret 2011] Sutedjo, Bambang. 2010. Pembangunan Aparatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. [8 Maret 2010] UU Nomor 17 Tahun 2007 Widianto, Bambang. 20 Oktober 2008. http://www.aigrp.anu.edu.au/research/pdf/Bambang%20Widianto.pdf . [13 Maret 2011] 30
  • 31. SESI TANYA- JAWAB Anda bertanya, kami jawab,, :D 31