SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
PENGERTIAN, OBJEK DAN METODE ILMU NEGARA
By. Dian Yudistira, SH.
Pengertian Ilmu Negara
○ Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki /
membicarakan tentang negara.
○ Ilmu yang mempelajari, menyelidiki, /
membicarakan negara ( Suhino, 1982 : 1 )
○ Ilmu yang menyelidiki & mempelajari hal ikhwal &
seluk beluk negara ( Dipolo G.S, 1975 : 9 )
○ Ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas-asas pokok
& pengertian pokok tentang negara & hukum tata
negara ( Moh. Koesnardi, 1985 : 7 )
○ Ilmu negara umum adalah cabang penyelidikan
ilmu muda, tetapi menurut wujudnya merupakan
suatu cabang yang tua (Krenenburg, 1982 : 9)
Objek ilmu Negara
 Diantara ilmu yang berhubungan erat dengan ilmu negara
adlh HTN, HTUN, Hukum Publik Internasional & Ilmu Politik.
 Keempat ilmu di atas mmliki objek yg Sama yaitu “Negara”
 Perbedaannya :
Dalam HTN & HTUN memandang Negara dalam arti yang
“Kongkrit” sedangkan Ilmu Negara memandang negara dalam
pengertian yg “Abstrak” yaitu “objek dlm keadaan terlepas dari
tempat, keadaan & waktu, jadi tegasnya belum mempunyai objek
tertentu, bersifat abstrak – umum – universil” ( Suhino, 1982 : 2 )
 Batas-batas keempat ilmu di atas adalah sbb :
1. Batas dgn HTN
2. Batas dgn HTUN
3. Batas dgn Hk Publik Internasional
4. Batas dgn Ilmu Politik Next
1. Batas dgn HTN
 HTN ada hubungan erat dgn HTN Pemerintahan, keduanya mengenai soal-
soal kenegaraan. Hasil yang diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh HTN.
Ilmu Negara akan dipakai sebagai bahan penyelidikan oleh HTN untuk
menjelaskan bagaimana bentuk negara itu, sehingga dapat
diimplementasikan dalam praktek HTN;
 Rumusan dr Van Vollenhoven :
 HTN = rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badan-
badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang
& membagi pekerjaan pemerintah kepada alat-alat negara baik yg tinggi
maupun yg rendah kedudukannya.
 HTUN = rangkaian ketentuan-ketentuan yg mengikat alat-alat negara
tinggi & rendah, pada waktu alat-alat negara itu mulai mejalankan
pkerjaan.
 Peraturan HTN sbg kerangka landasan bg berdirinya suatu negara / prturan
mengenai “negara yg sedang beristirahat”/tidak bergerak.
Back
2. Batas dgn HTUN
 HTUN bicara negara yg berhubungan dengan
ketatausahaan negara, yaitu mengenai
hubungan kekuasaan satu sama lain,
hubungan pribadi/ pejabat dengan hukum
lainnya khususnya mengenai susunan tugas,
wewenang negara.
 HTUN merupakan cara untuk menjalankan
alat-alat perlengkapan negara / Menurut Prof.
Oppenheim “negara yg sedang bergerak”
 Jadi HTN & HTUN mengenai negara tertentu,
misalnya HTN Inggris, Indonesia dll
Back
3. Batas dengan Hukum Publik Internasional
 Dlm Ilmu Negara unsur hukum sebagai
rangkaian kaidah-kaidah tidak sebagai
unsur mutlak, tetapi dalam Hukum Publik
Intern unsur kaidah merupakan unsur
yang mutlak.
 Hukum publik Internasional pada
prinsipnya mengatur hubungan antara
berbagai negara (oknum-oknum dalam
suatu negara) di dunia dengan tujuan
untuk mengejar keselamatan & tata tertib
dalam masyarakat Internasional. Back
4. Batas Dengan Ilmu Politik
 Ilmu politik menyelediki negara dari sudut
kekuasaan. Sejak adanya negara maka
disitulah mulai ada kekuasaan untuk
mengatur negara tersebut. Jd ada
hubungan yang erat antara Ilmu Negara
dengan Ilmu Politik.
 Yang diselidiki lebih lanjut dalam Ilmu Negara
adalah
(1) Asal mula negara,
(2) Hakekat Negara,
(3) Bentuk-bentuk Negara.
Back
Metode ilmu Negara
 M. Observatif;
Bekerja dgn memperhatikan, menanggapi & memperdalam
sesuatunya baik pertumbuhan negara, wilayah, umatnya, &
pemerintahannya.
 M. Komparatif;
Bekerja dengan studi banding antara negara yang satu dengan
negara yang lain.
 M. Dialektis;
Bekerja dengan Dialektika, dengan mengkonfrontasikan, menguji
fakta-fakta, fenomena yang satu dengan yang lain.
Pola ilmu negara ditentukan oleh 2 kerangka yaitu :
 Kerangka struktural: disebut sistemetik, menyusun data rencana kerja yg lengkap
dgn bahan yg ada, merangkum data, fenomena & persoalannya.
 Kerangka Susunan fungsional / metodik, taktik kerja yg mntukan cara bgmn
mlakukan tugas.
Lanjutan....
 Metode Psikologis Untuk Menjelaskan Negara;
Karena dua alasan (JJ Van Schmid,1978 :183) :
a. Mempelajari pengaruh pikiran dengan perasaan serta
naluri manusia dlm hidup bernegara;
b. Menentukan gejala sosial yang sama sekali baru
dalam konteks moralitas susunan negara & masy.
 Metode Hukum Positif Utk Menjelaskan Negara;
Melalui metode ini para penganut teori kedaulatan negara
juga memberikan gambaran mangenai negara hukum, jd
untuk pemikiran mengenai negara dari sudut ajaran yuridis ,
diketemukan metode yang sama dengan metode yang
dipakai untuk mempelajari per UU an.
 Metode Mac Iver
Negara menurut Mac Iver adalah alat masyarakat. Metode
yang digunakan bersandar pada sejarah & perbandingan.
Ilmu negara ppt

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahanDian Oktavia
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaAryo Adiwoso
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARASiti Sahati
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.UtrechPet-pet
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialindra wijaya
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
 

Was ist angesagt? (20)

3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesiaPolitik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 

Ähnlich wie Ilmu negara ppt

ppt ilmu negara.pptx
ppt ilmu negara.pptxppt ilmu negara.pptx
ppt ilmu negara.pptxHtn1b
 
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptxPENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptxAIBPMCommittee
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Kul Fitra 1-2.pptx
Kul Fitra 1-2.pptxKul Fitra 1-2.pptx
Kul Fitra 1-2.pptxFitraParis1
 
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.ppt
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.pptMateri tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.ppt
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.pptRifanManihuruk
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraMAHASISWI
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxKonsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxBokuDaYo
 
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdfBUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdfJarotWilliam
 
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.pptAbdulKarimOmarSeff
 
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.pptAnisaSeptiantiPutri
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
ilmu-negara-1.ppt
ilmu-negara-1.pptilmu-negara-1.ppt
ilmu-negara-1.pptFitraParis1
 
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdfRidhoKhoirulaqso
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelstkip-pgri pontianak
 

Ähnlich wie Ilmu negara ppt (20)

ppt ilmu negara.pptx
ppt ilmu negara.pptxppt ilmu negara.pptx
ppt ilmu negara.pptx
 
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptxPENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Kul Fitra 1-2.pptx
Kul Fitra 1-2.pptxKul Fitra 1-2.pptx
Kul Fitra 1-2.pptx
 
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.ppt
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.pptMateri tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.ppt
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.ppt
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negara
 
Pe ndahuluan
Pe ndahuluanPe ndahuluan
Pe ndahuluan
 
Materi HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptxMateri HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptx
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxKonsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
 
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdfBUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
 
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
ilmu-negara-1.ppt
ilmu-negara-1.pptilmu-negara-1.ppt
ilmu-negara-1.ppt
 
Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)
 
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Bab iii
Bab iiiBab iii
Bab iii
 

Kürzlich hochgeladen

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 

Kürzlich hochgeladen (10)

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 

Ilmu negara ppt

  • 1. PENGERTIAN, OBJEK DAN METODE ILMU NEGARA By. Dian Yudistira, SH.
  • 2. Pengertian Ilmu Negara ○ Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki / membicarakan tentang negara. ○ Ilmu yang mempelajari, menyelidiki, / membicarakan negara ( Suhino, 1982 : 1 ) ○ Ilmu yang menyelidiki & mempelajari hal ikhwal & seluk beluk negara ( Dipolo G.S, 1975 : 9 ) ○ Ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas-asas pokok & pengertian pokok tentang negara & hukum tata negara ( Moh. Koesnardi, 1985 : 7 ) ○ Ilmu negara umum adalah cabang penyelidikan ilmu muda, tetapi menurut wujudnya merupakan suatu cabang yang tua (Krenenburg, 1982 : 9)
  • 3. Objek ilmu Negara  Diantara ilmu yang berhubungan erat dengan ilmu negara adlh HTN, HTUN, Hukum Publik Internasional & Ilmu Politik.  Keempat ilmu di atas mmliki objek yg Sama yaitu “Negara”  Perbedaannya : Dalam HTN & HTUN memandang Negara dalam arti yang “Kongkrit” sedangkan Ilmu Negara memandang negara dalam pengertian yg “Abstrak” yaitu “objek dlm keadaan terlepas dari tempat, keadaan & waktu, jadi tegasnya belum mempunyai objek tertentu, bersifat abstrak – umum – universil” ( Suhino, 1982 : 2 )  Batas-batas keempat ilmu di atas adalah sbb : 1. Batas dgn HTN 2. Batas dgn HTUN 3. Batas dgn Hk Publik Internasional 4. Batas dgn Ilmu Politik Next
  • 4. 1. Batas dgn HTN  HTN ada hubungan erat dgn HTN Pemerintahan, keduanya mengenai soal- soal kenegaraan. Hasil yang diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh HTN. Ilmu Negara akan dipakai sebagai bahan penyelidikan oleh HTN untuk menjelaskan bagaimana bentuk negara itu, sehingga dapat diimplementasikan dalam praktek HTN;  Rumusan dr Van Vollenhoven :  HTN = rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badan- badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang & membagi pekerjaan pemerintah kepada alat-alat negara baik yg tinggi maupun yg rendah kedudukannya.  HTUN = rangkaian ketentuan-ketentuan yg mengikat alat-alat negara tinggi & rendah, pada waktu alat-alat negara itu mulai mejalankan pkerjaan.  Peraturan HTN sbg kerangka landasan bg berdirinya suatu negara / prturan mengenai “negara yg sedang beristirahat”/tidak bergerak. Back
  • 5. 2. Batas dgn HTUN  HTUN bicara negara yg berhubungan dengan ketatausahaan negara, yaitu mengenai hubungan kekuasaan satu sama lain, hubungan pribadi/ pejabat dengan hukum lainnya khususnya mengenai susunan tugas, wewenang negara.  HTUN merupakan cara untuk menjalankan alat-alat perlengkapan negara / Menurut Prof. Oppenheim “negara yg sedang bergerak”  Jadi HTN & HTUN mengenai negara tertentu, misalnya HTN Inggris, Indonesia dll Back
  • 6. 3. Batas dengan Hukum Publik Internasional  Dlm Ilmu Negara unsur hukum sebagai rangkaian kaidah-kaidah tidak sebagai unsur mutlak, tetapi dalam Hukum Publik Intern unsur kaidah merupakan unsur yang mutlak.  Hukum publik Internasional pada prinsipnya mengatur hubungan antara berbagai negara (oknum-oknum dalam suatu negara) di dunia dengan tujuan untuk mengejar keselamatan & tata tertib dalam masyarakat Internasional. Back
  • 7. 4. Batas Dengan Ilmu Politik  Ilmu politik menyelediki negara dari sudut kekuasaan. Sejak adanya negara maka disitulah mulai ada kekuasaan untuk mengatur negara tersebut. Jd ada hubungan yang erat antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik.  Yang diselidiki lebih lanjut dalam Ilmu Negara adalah (1) Asal mula negara, (2) Hakekat Negara, (3) Bentuk-bentuk Negara. Back
  • 8. Metode ilmu Negara  M. Observatif; Bekerja dgn memperhatikan, menanggapi & memperdalam sesuatunya baik pertumbuhan negara, wilayah, umatnya, & pemerintahannya.  M. Komparatif; Bekerja dengan studi banding antara negara yang satu dengan negara yang lain.  M. Dialektis; Bekerja dengan Dialektika, dengan mengkonfrontasikan, menguji fakta-fakta, fenomena yang satu dengan yang lain. Pola ilmu negara ditentukan oleh 2 kerangka yaitu :  Kerangka struktural: disebut sistemetik, menyusun data rencana kerja yg lengkap dgn bahan yg ada, merangkum data, fenomena & persoalannya.  Kerangka Susunan fungsional / metodik, taktik kerja yg mntukan cara bgmn mlakukan tugas.
  • 9. Lanjutan....  Metode Psikologis Untuk Menjelaskan Negara; Karena dua alasan (JJ Van Schmid,1978 :183) : a. Mempelajari pengaruh pikiran dengan perasaan serta naluri manusia dlm hidup bernegara; b. Menentukan gejala sosial yang sama sekali baru dalam konteks moralitas susunan negara & masy.  Metode Hukum Positif Utk Menjelaskan Negara; Melalui metode ini para penganut teori kedaulatan negara juga memberikan gambaran mangenai negara hukum, jd untuk pemikiran mengenai negara dari sudut ajaran yuridis , diketemukan metode yang sama dengan metode yang dipakai untuk mempelajari per UU an.  Metode Mac Iver Negara menurut Mac Iver adalah alat masyarakat. Metode yang digunakan bersandar pada sejarah & perbandingan.