Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Kedudukan RTRW Kabupaten/Kota
di Dalam Pembangunan daerah
Termasuk KLHS dan Paduserasi RTRW

2. Penataan Ruang VS Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah (regional development) adalah
upaya untuk memajukan tingkat perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah dengan
memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara optimal
Penataan ruang adalah alat atau instrumen yang
digunakan untuk mewujudkan pengembangan wilayah
Penataan ruang terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu :
1. Perencanaan tata ruang wilayah
2. Pemanfaatan ruang atau implementasi rencana tata ruang wilayah
3. Pengendalian pemanfaatan ruang

3. Kenapa Harus Memiliki RTRW ?
 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ps 14 menyatakan
bahwa Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang
merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 11 menyatakan
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam
penyelenggaraan penataan ruang yang antara lain meliputi pelaksanaan
penataaan ruang wilayah kabupaten/kota dan pelaksanaan penataan
ruang kawasan strategis kabupaten/kota
 Keppres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk
kepentingan Umum, ps 4 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk
pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan pada RTRW

4. RTRW = Pisau Bermata Dua
Ketentuan sanksi UU No. 26/ 2007
Pasal 69 s.d pasal 75
Ketentuan sanksi ini mengikat semua pihak, baik
pelanggar ketentuan RTRW maupun aparat pemberi ijin
pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya adalah kita
semua sebagai bagian dari institusi yang berwenang
memberikan persetujuan substansi.

5. Kapan RTRW Harus Selesai ?
 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 78 ayat 4c
mengamanatkan bahwa RTRW Kabupaten/Kota harus sudah
disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU diterbitkan, atau
pada bulan April 2010.
 Apa sanksinya bila pada bulan April 2010 penyesuaian RTRW
Kabupaten/Kota belum selesai?
Secara hukum tidak ada sanksinya, namun secara praktis
kabupaten/kota akan menderita banyak sekali kerugian akibat
terhambatnya pembangunan dan investasi
 Apakah penyesuaian RTRW Kabupaten/Kota harus menunggu
penyesuaian RTRW Provinsi?
Tidak, kabupaten dan kota dapat maju terlebih dahulu, sepanjang
Gubernur memberikan rekomendasi

6. 1-2
Bagaimana Proses Legalisasi
RTRW ?
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun RTRW Kabupaten/Kota,
kemudian diajukan kepada Gubernur untuk diberi rekomendasi.
Sebelum diberi rekomendasi oleh Gubernur, materi muatan RTRW
terlebih dahulu akan diperiksa oleh BKPRD provinsi , tentang
kesesuaiannya terhadap materi muatan RTRW Provinsi
Dengan dilampiri Rekomendasi Gubernur RTRW Kabupaten/ Kota
kemudian diajukan kepada Menteri PU selaku Ketua Tim Pelaksana
BKPRN.
Menteri PU, melalui Dirjen Penataan Ruang akan mengundang seluruh
anggota Tim Pelaksana BKPRN (32 instansi) untuk membahas materi
muatan RTRW Kabupaten/Kota

7. 2-2
Bagaimana Proses Legalisasi
RTRW ?
Setelah semua masukan anggota Tim Pelaksanan BKPRN diakomodasi,
Menteri PU melalui Dirjen Penataan Ruang akan menerbitkan Surat
Persetujuan Substansi
Dengan Surat Persetujuan Substansi tersebut, kabupaten/kota dapat
mengajukan rapat pembahasan RTRW Kabupaten/Kota bersama
DPRD, dan sebelum disahkan menjadi Perda RTRW, terlebih dahlu
harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi
Setelah hasil evaluasi Gubernur diakomodasi, Bupati/Walikota dapat
menetapkan Perda RTRW Kabupaten/Kota
Diagram proses legalisasi selengkapnya terlampir

8. Bagaimana Materi Muatan RTRW 2
1-
?
• Sesuai dengan Permen PU no 16 dan 17 tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, materi
muatan RTRW Kabupaten/Kota, sekurangnya harus memuat :
1. Pendahuluan (berisi profil lengkap tata ruang kabupaten/kota)
2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten/Kota
3. Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota
4. Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota
5. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota
6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kabupaten/Kota
• Sistematika materi muatan RTRW Kabupaten/Kota tepat sama
dengan RTRW Provinsi, namun cakupan dan kedalaman
keduanya berbeda

9. Bagaimana Materi Muatan RTRW 2
2-
?
• RTRW Kabupaten digambarkan pada peta skala 1: 50.000.
RTRW Kota digambarkan pada peta skala 1: 25.000 dan idealnya
digambarkan pada peta 1: 10.000.
• RTRW Kabupaten lebih menitikberatkan pada pemerataan
pengembangan wilayah, khususnya yang berkaitan dengan urban-
rural linkage.
• RTRW Kota lebih menitikberatkan pengaturan pola ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan yang relatif lebih dinamis
• Materi muatan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota dapat diikuti pada
Permen PU No. 16/ 2009 dan Permen PU No. 17/ 2009

10. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
1. Peta dasar untuk penyusunan RTRW umumnya sudah kada
luwarsa. Untuk RTRW Kota bahkan tidak tersedia pada skala
yang disyaratkan 1: 25.000.
Untuk itu penyusunan RTRW harus selalu diawali dengan
updating peta dasar yang sekaligus akan meng-update peta
penggunaan lahan. Updating peta dilakukan dengan
menggunakan citra satelit yang sesuai.
Untuk RTRW Kabupaten dapat digunakan citra satelit
ASTER dengan resolusi 15 m atau SPOT 5 dengan resolusi 10
m. Untuk RTRW Kota dapat digunakan citra IKONOS dengan
resolusi 1m atau citra Quick Bird dengan resolusi 60 cm.

11. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
2. Salah satu amanat UU No. 26/2007 yang paling utama utama
adalah untuk mendasarkan penyusunan RTRW pada mitigasi
bencana.
Sehubungan dengan itu langkah awal dalam penyusunan
RTRW adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan rawan
bencana.
Selanjutnya kawasan rawan bencana harus diarahkan untuk
tidak dijadikan sebagai kawasan hunian dan bila sudah
terlanjur berkembang menjadi kawasan hunian, harus
diberlakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara
ketat

12. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
3. RTRW Kabupaten harus bersifat komplementer terhadap
RTRW Provinsi,
a. Rencana Struktur Ruang provinsi yang ada di wilayah
kabupaten sepenuhnya harus diadopsi di dalam Rencana
Struktur Ruang kabupaten.
b. Rencana Pola Ruang Kabupaten harus “duduk” di
dalam Rencana Pola Ruang Provinsi.
c. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang
diamanah kan di dalam RTRW provinsi harus
diterjemahkan menjadi Ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di dalam RTRW Kabupaten.

13. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
4. Di dalam RTRW Provinsi kota hanya akan berbentuk sebagai
satu titik atau satu delineasi kecil. Pengertian komplementer
untuk RTRW Kota tidak sama dengan RTRW Kabupaten.
Suatu RTRW Kota dapat dinyatakan komplementer terhadap
RTRW Provinsi apabila fungsi dan peranan yang diembankan
oleh RTRW Provinsi terhadap kota tersebut terwujud secara
nyata di dalam Tujuan, Kebijakan dan Strateginya
5. Agar Rencana Pola Ruang Kabupaten dapat “duduk” di atas
Rencana Pola Ruang Provinsi, sangat dianjurkan agar Rencana
Pola Ruang kabupaten disusun di atas peta Rencana Pola Ruang
Provinsi yang sudah di translasikan ke peta dasar kabupaten 1:
50.000

14. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
6. Rencana Pola Ruang Kota sama sekali tidak terkait dengan Rencana
Pola Ruang Provinsi, dan sepenuhnya bergantung pada Strategi
Penataan Ruang yang ditetapkan dan pada kondisi fisik ruang yang ada.
Demikian pula Rencana Struktur Ruang nya sepenuhnya bergantung
pada strategi penataan ruang dan kondisi fisik ruang yang ada.
7. Dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten harus diperhatikan
prosentase kawasan hutan minimum dalam setiap DAS sebesar 30%
8. Dalam Rencana Pola Ruang Kota harus diperhatikan adanya Ruang
Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% , dengan proporsi 20% RTH publik
dan 10% RTH privat. Kuburan, sempadan sungai, dsb dapat dimasukan
sebagai bagian dari RTH publik

15. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
9. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang pada dasar
nya merupakan jiwa atau ruh dari pada RTRW, bukan sekedar
prolog. Disitulah ditentukan akan dibawa kemana kabupaten/
kota di masa datang
10. RTRW Kabupaten/Kota merupakan produk rencana tata ruang
yang bersifat operasional, sehubungan dengan itu Kebijakan
dan Strategi Penataan Ruangnya harus bersifat operasional.
11. Perbedaan kedalaman materi muatan RTRW Nasional,
Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR digambarkan sebagai
berikut,

16. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
12. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota pada dasarnya adalah bagian wilayah
kabupaten/kota yang penataan ruangnya dinilai harus untuk dilakukan secara
khusus, lebih dalam dari pada yang diatur di dalam rencana umum tata ruang,
oleh karena :
a. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus lebih didorong peranannya
di dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, atau
b. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus dilindungi eksistensinya agar
tidak mengganggu keseimbangan wilayah secara keseluruhan, dan
c. Perencanaan tata ruangnya tidak sepenuhnya terakomodasi di dalam
rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang ada di dalam rencana umum tata ruang
Oleh karena itu penetapan kawasan strategis kabupaten/kota tidak harus
membagi habis seluruh wilayah kabupaten/kota, tapi cukup satu atau dua
kawasan saja yang dinilai benar-benar memiliki nilai strategis bagi
kabupaten/kota

17. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
13. Arahan Pemanfaatan Ruang pada dasarnya merupakan pedoman bagi
implementasi Rencana Tata Ruang dan akan menjadi lampiran dari Perda
RTRW yang menjadi pegangan dalam penyusunan RAPBD, sehubungan
dengan itu arahan pemanfaatan ruang harus disusun sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah yang sebenarnya bukan sekedar shopping list.
14. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari Ketentuan
Umum Peraturan Zonasi, Ketentuan Perijinan, Ketentuan Insentif-
Disinsentif dan Arahan Sanksi, seharus nya sudah berisi dengan ketentuan-
ketentuan yang sudah operasional bukan hanya sekedar berisi definisi atau
pengertian. Ketentuan-ketentuan inilah yang akan menjadi instrumen hukum
di dalam Perda RTRW.
15. Dalam menyusun RTRW secara umum agar benar-benar memperhatikan dan
mengikuti ketentuan sektor terkait, seperti halnya sektor kehuranan,
pengairan, jalan, perhubungan dan lainnya.

18. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
16. Paduserasi kawasan hutan untuk provinsi Kepulauan Riau masih
dalam proses pelaksanaan, dan tidak pernah melakukan padu
serasi kawasan hutan sebelumnya. Karena itu persetujuan
substansi RTRW Kabupaten/Kota hanya dapat diberikan setelah
paduserasi ini selesai
17. Untuk provinsi lain yang sudah pernah melakukan paduserasi
kawasan hutan, persetujuan substansi dapat segera diberikan
apabila RTRW tersebut berpegang pada SK Menhut yang sudah
ada, sementara perubahan fungsi dan atau peruntukan kawasan
hutannya masih dalam proses bersama Kementerian Kehutanan.
(PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,
pasal 30 & 31)

19. Sekian & Terima Kasih

20. Prosentase Hutan Minimum 30%
• UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 17 ay 5 menyatakan bahwa
luas kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).
• Apakah kabupaten yang memiliki kawasan hutan lebih besar dari 30%
boleh menguranginya hingga sampai dengan 30%? Untuk menjawabnya:
a. Pertama harus diingat bahwa 30% luas kawasan hutan adalah dari
luas DAS bukan dari luas wilayah administratif
b. Di dalam suatu DAS sebagian besar kawasan hutan sebaiknya
berada di bagian hulu yang merupakan daerah resapan air, dan
sebagian lainnya di kawasan pantai untuk menjaga keanekaragaman
hayati pesisir dan melindungi pantai dari abrasi
• Hal ini menyebabkan akan ada kabupaten di bagian hulu sungai yang
memiliki kawasan hutan jauh di atas 30% dan harus tetap
mempertahankannya -> Kabupaten Konservasi

21. SIKLUS HIDROLOGI PADA SUATU DAERAH ALIRAN SUNGAI
evapotranspirasi
Aliran Permukaan
Peresapan Arus antara
Permukaan Air
Tanah
Pelepasan air tanah

22. KOMPENSASI
• Kabupaten konservasi harus konsisten untuk terus menjaga luasan dan
kelestarian kawasan hutannya. Secara langsung hal ini akan menambah
beban biaya dan selain itu juga akan mengurangi peluang untuk
mengembangkan lahan usaha bagi penghidupan masyarakatnya.
• Di sisi lain kabupaten/kota yang berada di bagian hilir akan menikmati
manfaat yang sangat besar, antara lain terjaminnya ketersediaan air baku
tahun dan terbebas dari ancaman bencana banjir di musim hujan
• Untuk itu kabupaten konservasi seharusnya mendapat kompensasi dari
kabupaten/kota yang berada di bagian hilir yang menikmati semua manfaat
di atas.
• Bentuk dan besaran kompensasi ini seharusnya sudah diatur dalam RTRW
Provinsi

23. Materi Muatan RTRW
• Sesuai dengan Permen PU no 16 dan 17 tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, materi
muatan RTRW Kabupaten/Kota, sekurangnya harus memuat :
1. Pendahuluan (berisi profil lengkap tata ruang kabupaten/kota)
2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten/Kota
3. Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota
4. Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota
5. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
6. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota
7. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kabupaten/Kota
• Sistematika materi muatan RTRW Kabupaten/Kota tepat sama
dengan RTRW Provinsi, namun cakupan dan kedalaman
keduanya berbeda

24. Sosial-politik
Hankam
Kehutanan
Geologi tata lingk.
Pertanian
Transportasi
Kelembagaan
Urban design
Arsitektur
Sosial-Budaya

25. Bobot Materi Muatan RTRW
RTRW RTRW RTRW RTRW
NASIONAL PROVINSI KABUPATEN KOTA RDTR
Tujuan, Kebijakan &
Strategi
Rencana Struktur
Ruang
Rencana Pola Ruang
Arahan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

26. Bagaimana Menyelesaikan RTRW
?
• RTRW Kabupaten/Kota seharusnya segera diselesaikan. Oleh karena
RTRW Provinsi sudah mendapat persetujuan substansi, proses legalisasi
RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi akan berjalan lebih cepat.
• Penyusunan RTRW dapat dimulai dengan mengaktifkan Tim BKPRD,
khususnya Pokja Perencanaan Tata Ruang yang akan berperan
sebagai Tim Pengarah.
• Selanjutnya harus dibentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk
menyusun RTRW. Tim Pelaksana ini bisa tim swakelola yang
beranggotakan staf SKPD yang dinilai memiliki kemampuan untuk
menyusun RTRW, atau konsultan perencanaan yang dikontrak secara
khusus.

27. Tahapa
n • Tahap Pertama
Penyelesaia Tim Pelaksana bertugas untuk mengumpul kan data, melakukan
n analisis tata ruang dan menyusun Profil Lengkap Tata Ruang
Kabupaten/Kota. Dari tahapan ini akan dihasilkan Buku Data
RTRW dan Analisis
• Tahap Kedua
berdasarkan Profil Lengkap Tata Ruang tersebut Tim Pengarah
merumuskan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
• Tahap Ketiga
sesuai dengan Tujuan, Kebijakan dan Strategi di atas, Tim
Pelaksana akan menyusun Rencana Struktur Ruang, Rencana
Pola Ruang dan menetapkan kawasan strategis kabupaten/kota.
Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Penetapan
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dibahas oleh Tim Pengarah
yang kemudian disempurnakan oleh Tim Pelaksana
1-2

28. Tahapa
n • Tahap Keempat
Penyelesaia
Tim Pelaksana menyusun konsep Arahan Pemanfaatan Ruang
n dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kedua hal ini
RTRW sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan dan kesiapan
pemerintah daerah untuk menerap kan aturan yang relatif tegas.
Karenanya perlu pembahasan yang matang. Produk tata ruang
yang dihasilkan pada tahap keempat ini adalah Buku RTRW dan
Album Peta RTRW.
• Tahap kelima
Tim Pelaksana menuangkan Buku RTRW ke dalam Buku
Rancangan Perda RTRW. Untuk itu Tim Pelaksana harus
didukung oleh tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk
menyusun Legal Drafting yang baik.
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota selesai dan dapat
diajukan ke BKPRD Provinsi untuk selanjutnya mendapatkan
rekomendasi Gubernur
2-2

29. Pasal 30 PP 15/2010
(1) Dalam hal terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah provinsi
yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya,
terhadap bagian kawasan hutan tersebut mengacu pada
ketentuan peruntukan kawasan hutan berdasarkan rencana tata
ruang wilayah provinsi sebelumnya.
(2) Bagian kawasan hutan dalam wilayah provinsi yang belum
memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rencana tata
ruang wilayah provinsi yang akan ditetapkan dengan mengacu
pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta
penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang
wilayah provinsi sebelumnya.

30. Pasal 31 PP 15/2010
(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta
penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.
(2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta
penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan
rencana tata ruang wilayah.
(3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta
penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan
rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

32. Pengumpulan Pengolahan Penyusunan
Data Data/Analisis Rencana

33. Garis Besar Pendekatan
 Supply dan Demand
 Supply adalah ruang budidaya yang tersedia atau yang diperkenankan
untuk dimanfaatkan
 Demand adalah kebutuhan ruang untuk hidup dan beraktivitas guna
mencapai Tujuan Penataan Ruang yang ingin dicapai.
 Analisis Supply dan Demand akan memberikan informasi daya
tampung dan karakteristik fisik (lingkungan hidup), sosial dan ekonomi
wilayah secara utuh -> Profil Tata Ruang Lengkap
 Berdasarkan profil tata ruang lengkap ini disusun kebijakan & strategi
penataan ruang yang tepat untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang
yang ingin dicapai

34.  KLHS merupakan bagian dari Analisis Tata Ruang, bukan produk
rencana, dimana hampir semua hal-hal yang menjadi fokus
dalam KLHS juga menjadi fokus dalam analisis tata ruang.
 Hasil KLHS yang baik dan benar akan tercermin pada:
 Profil Lengkap Tata Ruang Wilayah yang ada di Bab I RTRW
 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang yang realistis
 Bagaimana bila proses penyusunan RTRW sudah terlanjur sudah
berjalan. Lengkapi penyusunan RTRW tersebut dengan
dokumen analisis tata ruang yang benar, dimana di dalamnya
terdapat KLHS.

35. Hal-hal Yang Dipaduserasikan
1. Rencana Struktur Ruang
a. Rencana struktur ruang kabupaten harus “duduk” di dalam rencana struktur
ruang provinsi
b. Rencana struktur ruang Kabupaten harus serasi dengan rencana struktur
ruang kabupaten yang bertetangga
2. Rencana Pola Ruang
a. Rencana pola ruang kabupaten harus duduk di dalam rencana pola ruang
provinsi
b. Rencana pola ruang kabupaten harus serasi dengan rencana pola ruang
kabupaten/kota yang bertetangga
3. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
a. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten harus mewujudkan
amanah yang ada dalam arahan pemanfaatan ruang provinsi
b. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten harus serasi dengan
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten yang bertetangga

36. Bagaimana Dengan Kota?
• Di dalam RTRW Provinsi kota hanya akan berbentuk sebagai satu
titik atau satu delineasi kecil. Pengertian komplementer untuk
RTRW Kota tidak sama dengan RTRW Kabupaten. Suatu RTRW
Kota dapat dinyatakan komplementer terhadap RTRW Provinsi
apabila fungsi dan peranan yang diembankan oleh RTRW
Provinsi terhadap kota tersebut terwujud secara nyata di dalam
Tujuan, Kebijakan dan Strateginya
• Rencana Pola Ruang Kota sama sekali tidak terkait dengan
Rencana Pola Ruang Provinsi, dan sepenuhnya bergantung pada
Strategi Penataan Ruang yang ditetapkan dan pada kondisi fisik
ruang yang ada. Demikian pula Rencana Struktur Ruangnya
sepenuhnya bergantung pada strategi penataan ruang dan kondisi
fisik ruang yang ada.

37. Bagaimana Dengan Kota?
• Terhadap kabupaten yang bertetangga paduserasi diukur dari
keserasian pola ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan
ruangnya.
• Pada dasarnya pola ruang kota/kabupaten yang bertetangga tidak
boleh bertentangan satu sama lain. Demikian pula halnya dengan
arahan pengendalian pemanfaatan ruangnya.