3. WASPADA
Selasa
24 November 2009 Nusantara 3
Jika Angket Century
Gagal, DPR Bubar Saja
JAKARTA (Antara): Ang- tor hak angket ini takkan mun- Partai Golkar, Bambang Soe- century yang mesti bertang-
gota Komisi XI DPR dari Fraksi dur untuk meloloskan ke pari- satyo juga meminta DPR, terma- gungjawab dalam skandal cen-
Partai Keadilan Sejahtera purna DPR. “Saya yakin 85% tak suk Partai Demokrat melu- tury.
(PKS), Andi Rachmat menya- bisa dibendung lagi. Apalagi luskan hak angket untuk mem- “Ada tiga pejabat yang
takan, jika DPR gagal mem- para inisiator angket berusaha bantu Presiden Susilo Bambang bertanggungjawb dalam kasus
Antara
perjuangkan hak angket Bank terus agar lolos ke paripurna,” Yudhoyono membersihkan itu yakni, Boediono (mantan
PETISI RAKYAT: Sejumlah aktifis dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) yang dipimpin Fadjrul Rahman (2kiri) Century, maka sebaiknya tambahnya. keluarganya akibat rumors Bank Gubernur Bank Indonesia), Sri
membacakan Petisi Rakyat untuk untuk Presiden di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11). Petisi Rakyat berisi meminta lembaga ini membubarkan Andi mengungkapkan, Century. Mulyani (ketua Komite Stabilitas
Presiden segera menindaklanjuti rekomendasi Tim Delapan yang dimulai dengan memerintahakan Kepolisian untuk menghentikan diri, karena kegagalan itu kekuatan hak angket hampir Oleh karena itu tak alasan Sektor Keuangan, KSSK) dan
kasus pidana dua pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. sama dengan kehilangan sama dengan pengadilan bagi Fraksi Demokrat untuk sekretaris KSSK, Raden Parde-
konstitusionalnya. karena bisa memanggil paksa tidak ikut menandatangani hak de,” klaimnya.
siapapun. “Bahkan mereka angket Bank Century, bahkan Bambang menyebutkan,
Kecelakaan Kapal “Mending DPR ini ditutup yang dipanggil itu juga di Demokrat seharusnya berada hasil audit BPK menunjukkan
saja kalau tak berhasil menja- sumpah,” tegasnya. di depan dalam memperjuang- adanya rekayasa penyelamatan
Syahbandar Karimun Dan Nahkoda lankan amanat rakyat, karena
kehilangan konsitutisonal-
nya,” katanya di Jakarta, Senin
Namun fokus utama DPR,
bukan diterima atau tidaknya
hak angket, tetapi bagaimana
kan hak angket. “Jadi tak ada
alasan lagi buat F-PD, harusnya
malah F-PD berada di depan
bank century sehingga semua
pihak berharap hak angket bisa
lolos ke paripurna. “Karena bisa
Feri Harus Bertanggung Jawab (23/11).
Sebalikya, Andi optimistis
mempelajari dan mendalami
hasil audit Badan Pemeriksa
untuk memperjuangkan angket
Century,” tegasnya.
membantu presiden menghin-
dari tudingan keterkaitan
bahwa 85 persen hak angket Keuangan (BPK). Bambang menyebutkan, presiden yang selama ini selalu
JAKARTA (Waspada). Se- kapal,” kata dia di DPR/MPR daerah pemilihan Riau, Ian sebelum ada sinyal dari BMG century sudah tak bisa diben- Dalam bahasa berbeda, setidaknya tiga pejabat yang ikut ditudingkan pada dirinya,”
jumlah anggota DPR Mendesak RI, Senin (23/11). Siagian mendukung langkah yang mengizinkan pelayaran.
dung lagi, sehingga para inisia- anggota Komisi III DPR Fraksi menandatangani bailout bank sebutnya.
Plh Syahbandar Tanjungbalai Kondisi ombak yang sangat Dirjen Perhubungan Laut, Feri Dumai Express 10
Karimun, Bahtiar dan nakhoda tinggi ditambah kencangnya Sunaryo menutup sementara mengangkut 278 penumpang
Feri Dumai Express 10, Johan angin sangat tidak memungkin- pelayaran karena kondisi cuaca dan 13 ABK itu tenggelam di
Hutajulu bertanggung jawab atas
musibah tenggelamnya kapal
penumpang di Dumai, Riau.
kan bagi kapal jenis fiber berlayar.
“Nahkoda dan syahbandar
mesti bertanggjawab atas mu-
buruk. “Aparat terkait tidak
membiarkan kapal berlayar
apabila kondisi cuaca buruk,
Perairan Tokong Hiu, Karimun
Kecil, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepri, Minggu (22/11)
Rapim DPR Akan Bahas Audit BPK
Manggara Siahaan dari PDI sibah itu, ”katanya. karena ini menyangkut kesela- sekira pukul 09:30 dalam per- Penjamin Simpanan (LPS). mencakup aliran dana Bank dana bailout sebesar Rp6,7
Perjuangan mempertanyakan Menurutnya, kapal jenis matan penumpang sekaligus jalanan ke Batam. 29 Penum- JAKARTA (Waspada): Ketua
DPR, Marzuki Alie mengatakan “Apakah ada unsur pidana atau Century, Pramono bersama triliun belum lengkap dilaporkan
tindakan syahbandar dan nah- fiber tidak layak berlayar dalam menghindari lebih banyak lagi pang dilaporkan tewas dan 17
DPR akan segera menindak- tidak, nanti kita lihat. Lalu LPS anggota lainnya bertekad me- kepada DPR. Dia mengatakan
koda yang tetap memberang- kondisi cuaca buruk. “Prioritas jatuh korban,” katanya. hilang, serta 245 orang selamat.
katkan kapal meskipun sudah yang mesti dilakukan pihak Ian mengatakan, pihaknya Sebelum tenggelam, Feri lanjuti hasil laporan audit (di sini) tidak menyebutkan nelusuri lebih jauh tentang ali- berniat menuntaskan kasus itu
ada peringatan gelombang terkait melakukan pertolongan tak lagi toleransi atau kompromi milik PT Lestari Indoma Bahari investigasi Badan Pemeriksa berapa dananya, hanya menga- ran dana itu. “Kendala yang di- sampai ke hilirnya dalam
tinggi. “Kenapa mereka tetap maupun evakuasi terhadap atas korban yang berjatuhan itu pecah akibat hantaman om- Keuangan (BPK) terhadap Bank takan akan berdampak sistemik. hadapi adalah penelusuran dana pembahasan di Komisi XI pe-
memberangkatkan kapal, pada- korban yang belum ditemukan dalam sistem transportasi laut. bak yang diperkirakan mencapai Century. Kesalahan ada di BI dan LPS,” century. Sebab BPK tidak bisa kan ini.
hal BMG telah memperingatkan dan membantu keluarga korban Karenanya, dia berpendapat 4 meter di perairan Hiu Kecil “Laporan ini kita terima dan terangnya. secara leluasa mengakses data “Nanti Komisi XI akan
adanya gelombang tinggi dan yang tewas,” jelasnya. jangan lagi ada kapal yang atau sekira 8 mil dari Pelabuhan akan kita bahas dalam rapat Menyinggung adanya aliran yang dimiliki PPATK. BPK ter- mengambil sebuah kesimpulan
mengancam keselamatan bagi Anggota DPR dari PDIP mengarungi perairan di Kepri Tanjungbalai Karimun.(aya) pimpinan untuk menentukan dana ke partai, Marzuki mene- bentur aturan yang menyata- yang akan digunakan sebagai
apakah laporan itu akan diserah- gaskan, tidak benar sama sekali. kan bahwa PPATK hanya boleh rekomendasi di paripurna 1
kan ke badan akuntabilitas “Enggak ada, bohong semua menyerahkan data kepada ke- Desember dalam pengajuan
Penyadapan Akan Diatur Dalam UU Khusus keuangan negara atau Komisi
XI DPR,” kata Marzuki, usai
itu,” bantahnya.
SementaraWakil Ketua DPR,
jaksaan dan kepolisian,” katanya.
Ketua Komisi XI, Emir Moeis
hak angket,” tuturnya.
Ditegaskannya, hanya
JAKARTA (Waspada): Men- penyadapan, maka tidak semua akan melakukan kejahatan Prihatin menerima Pimpinan BPK di Pramono Anung meminta menilai audit investigasi PT Bank melalui hak angket maka DPR
teri Komunikasi dan Informasi, lembaga boleh menyadap,” ujar yang merugikan negara. Mudahnya proses penyada- DPR Jakarta, Senin (23/11). PPATK segera menyerahkan Century Tbk (sekarang Bank bisa mendesak PPATK untuk
Tifatul Sembiring mengatakan Tifatul pada rapat kerja Agar proses pelaksanaan pan oleh lembaga hukum mem- Marzuki menilai, langkah data itu kepada BPK. Pramono Mutiara) oleh BPK mengecewa- memaparkan hasil aliran dana
proses penyadapan pembica- bersama Komisi I di DPR Ja- penyadapan tidak bersing- buat sejumlah anggota Komisi BPK tidak mengaudit aliran mempertanyakan sikap PPATK kan dan belum tuntas karena dari LPS kepada bank century
raan untuk mendapatkan bukti karta, Senin (23/11), gungan antar lembaga negara I merasa prihatin. Anggota Fraksi dana dikarenakan laporan itu yang tidak langsung membuka tidak bisa menguak kemana sampai kepada nasabahnya.
terhadap pelaku diduga mela- Menurutnya, penyadapan diharapkan ada salah satu PDI Perjuangan, Tri Tamtono tidak diserahkan oleh Pusat aliran dana century, sementara saja dana Rp6,7 triliun mengalir. “Karena masih terbentur oleh
kukan kejahatan akan ditata dan terhadap percakapan seseorang lembaga yang akan melakukan mencontohkan kasus penyada- Pelaporan dan Analisis Tran- kasus cek Miranda Goeltom Untuk itu, DPR akan mene- undang-undang, dimana PPATK
diatur dalam undang-undang terhadap orang lain sebenarnya penyadapan percakapan yang pan skandal bank century yang langsung dibuka. ruskan hasil audit investigasi hanya bisa melaporkan transaksi
saksi Keuangan (PPATK) meru-
khusus penyadapan. pelanggaran terhadap hak asasi disetujui terlebih dahulu oleh melibatkan tiga lembaga “PPATK harus belajar dari ini sebagai acuan menuntas- keuangan kepada Polri dan Ke-
Menkominfo mengatakan, manusia, namun beberapa lem- pengadilan. hukum. “Apa yang disajikan ada pakan langkah tepat. “Ini sudah
sesuai prosedur,”katanya. kasus cek Miranda Goeltom kan kasus yang menyebab- jaksaan, sementara kepada BPK
pembuatan peraturan lebih baga negara seperti kepolisian Beberapa negara telah suatu krisis kepemimpinan yang
Berdasarkan dari laporan yang waktu itu lang-sung kan kerugian sebesar Rp6,7 tidak bisa. Ini yang perlu lebih
jelas tentang lembaga yang dan KPK memiliki kewenangan memiliki satu lembaga yang ber- luar biasa,” ujarnya.
berhak melakukan penyadapan mendengar, sekaligus merekam tugas menyadap percakapan Penyadapan dapat dengan BPK terlihat adanya kesalahan dibuka PPATK,” kata dia. triliun. diatur sehingga semuanya bisa
harus segera direalisasikan. hasil percakapan seseorang seseorang seperti kementerian mudah diakses dan dipublikasi- Bank Indonesia dan Lembaga Meskipun audit BPK tidak Emir Moeis menegaskan terungkap,” katanya.(aya)
Dengan adanya UU khusus dengan orang lain yang dinilai komunikasi. kan media menurut Tri, telah
Saat ini, lembaga yang berdampak terhadap pemben-
memiliki alat sadap sekaligus tukan opini masyarakat. Ini
Susno Layak Dipecat kewenangan menyadap adalah
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). “Badan Intelijen Negara
mengingat masyarakat Indo-
nesia belum sepenuhnya dapat
menelaah dan mengolah berita
JAKARTA (Antara): Anggota (BIN) juga memiliki alat sadap, secaracermat,danjikadigunakan
Komisi Hukum Nasional (KHN), tapi tidak memiliki kewenangan pihak ketiga tentu akan dapat
Frans Hendra Winarta menga- penyadapan.” mengkhawatirkan,”ujarnya.(aya)
takan Kapolri Jenderal Bam-
bang Hendarso Danuri layak
memecat Komjen Pol. Susno
Duadji(foto)sebagai Kepala Ba- Peserta Jamsostek Tak Aktif
dan Reserse Kriminal (Bares-
krim) Polri. “Susno layak dipecat Bisa Cairkan Dananya
dari Kabareskrim karena kinerja
yang buruk,” kata Frans pada JAKARTA (Waspada): Sekira di antaranya karena pemutu-
dialog publik Supremasi Politik 19 juta pekerja peserta jaminan san hubungan kerja (PHK), bisa
melawan Kedaulatan Hukum sosial tenaga kerja yang tidak mencairkan dana JHT.
di Jakarta, Senin (23/11). aktif dapat mencairkan dana Hotbonar memperkirakan,
Frans menuturkan, Susno kata Frans. jaminan hari tua (JHT) nya. permintaan dana santunan
menunjukan kinerja yang tidak Susno mundur sementara “Kami mengimbau mereka yang disiapkan secara tahunan
bagus selama menjabat Kaba- menjadi Kabareskrim, selama tidak aktif, mengurus dana JHT bisa meningkat 20 persen.
reskrim termasuk terlibat perte- pemeriksaanTimVerifikasi Fakta meski belum memasuki masa “Dulu kan ada permintaan
muan dengan tersangka kasus dan Proses Hukum Kasus pensiun,” ujar Dirut Jamsostek percepatan pencairan dana JHT
korupsi Sistem Komunikasi Chandra-Bibit selesai bekerja. Hotbonar Sinaga pada rapat dari DPR. Ini disetujui peme-
Radio Terpadu (SKRT) Depar- Frans menjelaskan, peme- kerja dengan Komisi IX DPR di rintah karena dampak krisis
temen Kehutanan, Anggoro catan sementara terhadap Sus- Jakarta, kemarin. keuangan global,” ujarnya.
Widjojo di Singapura. no juga untuk memenuhi ke- Kebijakan itu sebutnya, Saat ini jelasnya, Jamsostek
Selain itu, Susno diduga inginan masyarakat, serta me- sesuai peraturan pemerintah tengah melakukan pendekatan
terlibat percakapan dengan nyeimbangkan penonaktifan sebagai petunjuk pelaksana dengan PT PLN dan PT Kereta
pengacara Budi Sampoerno, pimpinan KPK, Chandra M. operasional Jamsostek. “Peserta Api (KAI). Salah satunya ke ma-
Lukas, dalam masalah pencai- Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jamsostek yang lebih lima najemen dan serikat pekerja,
ran dana rekening nasabah di MengenaipemecatanKapolri tahun, berhak mencairkan dana untuk memasukkan karyawan
Bank Century. Susno juga tidak dan Jaksa Agung, Frans mene- JHT miliknya.” BUMN itu sebagai peserta Jam-
berkoordinasi dengan Kapolri gaskan Presiden tak bisa me- Saat ini, tercatat 27,6 juta sostek. “Sesuai UU, karyawan
ketika memanggil dua redaksi lakukannya hanya karena kasus peserta Jamsostek. Dari jumlah BUMN yang memiliki upah di
pelaksana pada Harian Kompas Chandra-Bibit. Presiden justru itu, 19 juta sudah nonaktif. atas Rp1 juta wajib menjadi ang-
dan Seputar Indonesia (Sindo), harus memiliki alasan kuat. Pekerja yang sudah nonaktif, gota Jamsostek,” tandasnya.(j04)
Pemerintah Dinilai Langgar Hak-hak Jamaah Haji
MEDAN (Waspada): Peme- yang disediakan PPIH. dengan khusyuk. “Kami menya- situ panitia menyewa rumah
rintah dinilai banyak melanggar Iskan pernah menerima takan apresiasi atas kesabaran seharga 462 ribu riyal untuk
hak-hak para jamaah haji. Pa- pesan pendek dari seorang us- mereka,” kata dia. ditempati oleh 231 jamaah,
dahal tujuan dibuatnya Un- tadz bernama Fauzan dari Kab. Lalai berarti harga sewanya 2.000 riyal
dang-undang No. 13/2008 ten- Padanglawas tentang kepriha- Pemerintah, dalam hal ini per jamaah. Padahal Depag
tang penyelenggaraan ibadah tinannya melihat tumpukan Depag menurut Iskan, juga lalai selalu mengatakan harga rumah
haji adalah agar jamaah menda- jamaah haji Indonesia di Masjidil melakukan kontrak dengan di sana sudah tinggi. “Jadi perlu
patkan keamanan, kenyamanan Haram yang tidak kebagian pihak Arab Saudi di bidang peru- kita pertanyakan, apakah
dan kemudahan dalam proses transportasi. Ini bukti buruknya mahan. Sebagai contoh, Depag jamaah haji yang tingal di tempat
pelaksanaan ibadah haji. pelayanan fasilitas yang dise- melakukan kontrak penyewaan itu sudah dikembalikan haknya
Demikian anggota FPKS diakan bagi jamaah haji Indo- perumahan semula atas 104 yang 1000 riyal atau belum?
DPR RI, Iskan Qolba Lubis yang nesia, padahal mereka sudah rumah dan terakhir 74 rumah Karena mereka harus menda-
juga anggota KomisiVIII daerah mengeluaran biaya mahal. yang ternyata tak memiliki tasrih patkan itu,” tandas Iskan.
pemilihan Sumut 2. Hal itu ter- Paling ironis kata Iskan, (ijin) yang masih berlaku dari Lebih ironis lagi, PPIH ter-
ungkap usai melakukan pe- Komisi VIII sudah menentukan pemerintah Saudi. Rumah- nyata juga menyewa salah satu
mantauan langsung pelaksa- jumlah bus yang dibutuhkan rumah yang dikontrak hanya rumah di luar wilayah yang
naan haji 1430 H di Saudi ber- jamaah sebanyak 647 armada, memiliki tasrih tahun 1429 H diperbolehkan Kementerian
sama 9 orang anggota Komisi ternyata yang tersedia 315 ar- yang sudah habis masa berla- Haji Saudi, yaitu di daerah Nuz-
VIII 10-17 November lalu. mada bus. Setiap jamaah dike- kunya. “Padahal pelaksanaan hah. Hal itu sudah melanggar
Beberapa pelanggaran nakan 100 Riyal untuk keperluan haji diselenggarakan 1430 H,” ketentuan hukum dan pera-
terhadap hak-hak jamaah transportasi. Jumlahnya sekira jelasnya. Lagi pula, dalam turan pemerintah Saudi.
menurut dia, Senin (23/11), Rp43 miliar. Jumlah ini atas per- kontrak tidak dicantumkan Kemudian paling disesalkan,
seperti terjadi di kloter 4-MES. mintaan Depag, masih ditam- pernyataan yang mengikat, di dalam buku manasik haji hak
Calon jamaah haji dari Man- bah Rp11 miliar untuk pelaksa- pemilik perumahan harus jamaah 2,5 meter X 1 meter,
dailing, selain tempat pemon- naan transportasi. Tapi ternyata menyelesaikan tasrih sebelum sedangkan dalam peraturan
dokan jauh di Aziziah Sya- di lapangan, Depag hanya me- pelaksanaan haji. Kementerian Haji Saudi dise-
maliyah, mereka juga tidak nyewa 315 armada bus, menye- Hal ini terjadi karena dalam butkan jamaah berhak men-
pernah mendapatkan fasilitas babkan tidak terpenuhinya hak- melakukan kontrak, pihak PPIH dapatkan 3,5 m per orang di
transportasi sejak 11 November. hak jamaah haji dan tidak ternyata tidak didampingi Makkah dan 4 meter per orang
Bahkan untuk kebutuhan terciptanya kenyamanan dan pengacara, padahal Komisi VIII di Madinah.
air sering tidak tercukupi karena kemudahan bagi mereka. telah menganggarkan sekira Dengan data ini seakan-akan
sering mati. Untuk pergi ke Sopir-sopir bus mengutip Rp2 miliar untuk itu. Kenyataan jamah haji tak berdaya karena
Masjidil Haram, jamaah harus uang dari jamaah satu hingga ini bisa berbahaya, karena bisa- dia telah ditempatkan di ruang
mengeluarkan koceknya dua riyal. Meski begitu, dengan bisa jamaah diusir. seperti layaknya peti mati. “Ini
sebesar 10 Riyal, bahkan banyak segala kendala dan keterbatasan KomisiVIII juga menemukan jelas-jelas merupakan pelang-
pula di antara jamaah yang yang dihadapi, jamaah haji adanya perumahan yang disewa garan terhadap undang-un-
membatalkan ibadahnya karena Indonesia terus berusaha agar PPIH dari pihak Saudi No. Tasrih dang kementerian haji,” tan-
buruknya fasilitas transportasi bisa menjalankan ibadah haji 6799 bernomor register 17. Di dasnya.(m10)

4. WASPADA
Selasa
24 November 2009 Nusantara 3
Jika Angket Century
Gagal, DPR Bubar Saja
JAKARTA (Antara): Ang- tor hak angket ini takkan mun- Partai Golkar, Bambang Soe- century yang mesti bertang-
gota Komisi XI DPR dari Fraksi dur untuk meloloskan ke pari- satyo juga meminta DPR, terma- gungjawab dalam skandal cen-
Partai Keadilan Sejahtera purna DPR. “Saya yakin 85% tak suk Partai Demokrat melu- tury.
(PKS), Andi Rachmat menya- bisa dibendung lagi. Apalagi luskan hak angket untuk mem- “Ada tiga pejabat yang
Antara takan, jika DPR gagal mem- para inisiator angket berusaha bantu Presiden Susilo Bambang bertanggungjawb dalam kasus
PETISI RAKYAT: Sejumlah aktifis dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) yang dipimpin Fadjrul Rahman (2kiri) perjuangkan hak angket Bank terus agar lolos ke paripurna,” Yudhoyono membersihkan itu yakni, Boediono (mantan
membacakan Petisi Rakyat untuk untuk Presiden di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11). Petisi Rakyat berisi meminta Century, maka sebaiknya tambahnya. keluarganya akibat rumors Bank Gubernur Bank Indonesia), Sri
Presiden segera menindaklanjuti rekomendasi Tim Delapan yang dimulai dengan memerintahakan Kepolisian untuk menghentikan lembaga ini membubarkan Andi mengungkapkan, Century. Mulyani (ketua Komite Stabilitas
kasus pidana dua pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. diri, karena kegagalan itu kekuatan hak angket hampir Oleh karena itu tak alasan Sektor Keuangan, KSSK) dan
sama dengan kehilangan sama dengan pengadilan bagi Fraksi Demokrat untuk sekretaris KSSK, Raden Parde-
konstitusionalnya. karena bisa memanggil paksa tidak ikut menandatangani hak de,” klaimnya.
Kecelakaan Kapal siapapun. “Bahkan mereka angket Bank Century, bahkan Bambang menyebutkan,
“Mending DPR ini ditutup yang dipanggil itu juga di Demokrat seharusnya berada hasil audit BPK menunjukkan
Syahbandar Karimun Dan Nahkoda saja kalau tak berhasil menja-
lankan amanat rakyat, karena
kehilangan konsitutisonal-
sumpah,” tegasnya.
Namun fokus utama DPR,
bukan diterima atau tidaknya
di depan dalam memperjuang-
kan hak angket. “Jadi tak ada
alasan lagi buat F-PD, harusnya
adanya rekayasa penyelamatan
bank century sehingga semua
pihak berharap hak angket bisa
Feri Harus Bertanggung Jawab nya,” katanya di Jakarta, Senin
(23/11).
hak angket, tetapi bagaimana
mempelajari dan mendalami
malah F-PD berada di depan
untuk memperjuangkan angket
lolos ke paripurna. “Karena bisa
membantu presiden menghin-
JAKARTA (Waspada). Se- kapal,” kata dia di DPR/MPR daerah pemilihan Riau, Ian sebelum ada sinyal dari BMG Sebalikya, Andi optimistis hasil audit Badan Pemeriksa Century,” tegasnya. dari tudingan keterkaitan
jumlah anggota DPR Mendesak RI, Senin (23/11). Siagian mendukung langkah yang mengizinkan pelayaran. bahwa 85 persen hak angket Keuangan (BPK). Bambang menyebutkan, presiden yang selama ini selalu
Plh Syahbandar Tanjungbalai Kondisi ombak yang sangat Dirjen Perhubungan Laut, Feri Dumai Express 10 century sudah tak bisa diben- Dalam bahasa berbeda, setidaknya tiga pejabat yang ikut ditudingkan pada dirinya,”
Karimun, Bahtiar dan nakhoda tinggi ditambah kencangnya Sunaryo menutup sementara mengangkut 278 penumpang dung lagi, sehingga para inisia- anggota Komisi III DPR Fraksi menandatangani bailout bank sebutnya.
Feri Dumai Express 10, Johan angin sangat tidak memungkin- pelayaran karena kondisi cuaca dan 13 ABK itu tenggelam di
Hutajulu bertanggung jawab atas kan bagi kapal jenis fiber berlayar. buruk. “Aparat terkait tidak Perairan Tokong Hiu, Karimun
musibah tenggelamnya kapal
penumpang di Dumai, Riau.
Manggara Siahaan dari PDI
Perjuangan mempertanyakan
“Nahkoda dan syahbandar
mesti bertanggjawab atas mu-
sibah itu, ”katanya.
Menurutnya, kapal jenis
membiarkan kapal berlayar
apabila kondisi cuaca buruk,
karena ini menyangkut kesela-
matan penumpang sekaligus
Kecil, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepri, Minggu (22/11)
sekira pukul 09:30 dalam per-
jalanan ke Batam. 29 Penum-
Rapim DPR Akan Bahas Audit BPK
tindakan syahbandar dan nah- fiber tidak layak berlayar dalam menghindari lebih banyak lagi pang dilaporkan tewas dan 17 JAKARTA (Waspada): Ketua Penjamin Simpanan (LPS). mencakup aliran dana Bank dana bailout sebesar Rp6,7
koda yang tetap memberang- kondisi cuaca buruk. “Prioritas jatuh korban,” katanya. hilang, serta 245 orang selamat. DPR, Marzuki Alie mengatakan “Apakah ada unsur pidana atau Century, Pramono bersama triliun belum lengkap dilaporkan
katkan kapal meskipun sudah yang mesti dilakukan pihak Ian mengatakan, pihaknya Sebelum tenggelam, Feri DPR akan segera menindak- tidak, nanti kita lihat. Lalu LPS anggota lainnya bertekad me- kepada DPR. Dia mengatakan
ada peringatan gelombang terkait melakukan pertolongan tak lagi toleransi atau kompromi milik PT Lestari Indoma Bahari lanjuti hasil laporan audit (di sini) tidak menyebutkan nelusuri lebih jauh tentang ali- berniat menuntaskan kasus itu
tinggi. “Kenapa mereka tetap maupun evakuasi terhadap atas korban yang berjatuhan itu pecah akibat hantaman om- investigasi Badan Pemeriksa berapa dananya, hanya menga- ran dana itu. “Kendala yang di- sampai ke hilirnya dalam
memberangkatkan kapal, pada- korban yang belum ditemukan dalam sistem transportasi laut. bak yang diperkirakan mencapai Keuangan (BPK) terhadap Bank takan akan berdampak sistemik. hadapi adalah penelusuran dana pembahasan di Komisi XI pe-
hal BMG telah memperingatkan dan membantu keluarga korban Karenanya, dia berpendapat 4 meter di perairan Hiu Kecil Century. Kesalahan ada di BI dan LPS,” century. Sebab BPK tidak bisa kan ini.
adanya gelombang tinggi dan yang tewas,” jelasnya. jangan lagi ada kapal yang atau sekira 8 mil dari Pelabuhan “Laporan ini kita terima dan terangnya. secara leluasa mengakses data “Nanti Komisi XI akan
mengancam keselamatan bagi Anggota DPR dari PDIP mengarungi perairan di Kepri Tanjungbalai Karimun.(aya) akan kita bahas dalam rapat Menyinggung adanya aliran yang dimiliki PPATK. BPK ter- mengambil sebuah kesimpulan
pimpinan untuk menentukan dana ke partai, Marzuki mene- bentur aturan yang menyata- yang akan digunakan sebagai
gaskan, tidak benar sama sekali. kan bahwa PPATK hanya boleh rekomendasi di paripurna 1
Penyadapan Akan Diatur Dalam UU Khusus apakah laporan itu akan diserah-
kan ke badan akuntabilitas
keuangan negara atau Komisi
“Enggak ada, bohong semua
itu,” bantahnya.
menyerahkan data kepada ke-
jaksaan dan kepolisian,” katanya.
Desember dalam pengajuan
hak angket,” tuturnya.
JAKARTA (Waspada): Men- Dengan adanya UU khusus hasil percakapan seseorang tugas menyadap percakapan XI DPR,” kata Marzuki, usai SementaraWakil Ketua DPR, Ketua Komisi XI, Emir Moeis Ditegaskannya, hanya
teri Komunikasi dan Informasi, penyadapan, maka tidak semua dengan orang lain yang dinilai seseorang seperti kementerian menerima Pimpinan BPK di Pramono Anung meminta menilai audit investigasi PT Bank melalui hak angket maka DPR
Tifatul Sembiring mengatakan lembaga boleh menyadap,” ujar akan melakukan kejahatan komunikasi. DPR Jakarta, Senin (23/11). PPATK segera menyerahkan Century Tbk (sekarang Bank bisa mendesak PPATK untuk
proses penyadapan pembica- Tifatul pada rapat kerja yang merugikan negara. Saat ini, lembaga yang Marzuki menilai, langkah data itu kepada BPK. Pramono Mutiara) oleh BPK mengecewa- memaparkan hasil aliran dana
raan untuk mendapatkan bukti bersama Komisi I di DPR Ja- Agar proses pelaksanaan memiliki alat sadap sekaligus mempertanyakan sikap PPATK kan dan belum tuntas karena dari LPS kepada bank century
BPK tidak mengaudit aliran
terhadap pelaku diduga mela- karta, Senin (23/11), penyadapan tidak bersing- kewenangan menyadap adalah yang tidak langsung membuka tidak bisa menguak kemana sampai kepada nasabahnya.
kukan kejahatan akan ditata dan Menurutnya, penyadapan gungan antar lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi dana dikarenakan laporan itu
tidak diserahkan oleh Pusat aliran dana century, sementara saja dana Rp6,7 triliun mengalir. “Karena masih terbentur oleh
diatur dalam undang-undang terhadap percakapan seseorang diharapkan ada salah satu (KPK). “Badan Intelijen Negara
Pelaporan dan Analisis Tran- kasus cek Miranda Goeltom Untuk itu, DPR akan mene- undang-undang, dimana PPATK
khusus penyadapan. terhadap orang lain sebenarnya lembaga yang akan melakukan (BIN) juga memiliki alat sadap,
Menkominfo mengatakan, pelanggaran terhadap hak asasi penyadapan percakapan yang tapi tidak memiliki kewenangan saksi Keuangan (PPATK) meru- langsung dibuka. ruskan hasil audit investigasi hanya bisa melaporkan transaksi
pembuatan peraturan lebih manusia, namun beberapa lem- disetujui terlebih dahulu oleh penyadapan.” pakan langkah tepat. “Ini sudah “PPATK harus belajar dari ini sebagai acuan menuntas- keuangan kepada Polri dan Ke-
jelas tentang lembaga yang baga negara seperti kepolisian pengadilan. Prihatin sesuai prosedur,”katanya. kasus cek Miranda Goeltom kan kasus yang menyebab- jaksaan, sementara kepada BPK
berhak melakukan penyadapan dan KPK memiliki kewenangan Beberapa negara telah Mudahnya proses penyada- Berdasarkan dari laporan yang waktu itu lang-sung kan kerugian sebesar Rp6,7 tidak bisa. Ini yang perlu lebih
harus segera direalisasikan. mendengar, sekaligus merekam memiliki satu lembaga yang ber- pan oleh lembaga hukum mem- BPK terlihat adanya kesalahan dibuka PPATK,” kata dia. triliun. diatur sehingga semuanya bisa
buat sejumlah anggota Komisi Bank Indonesia dan Lembaga Meskipun audit BPK tidak Emir Moeis menegaskan terungkap,” katanya.(aya)
I merasa prihatin. Anggota Fraksi
Peserta Jamsostek Tak Aktif Bisa Cairkan Dananya PDI Perjuangan, Tri Tamtono
mencontohkan kasus penyada-
JAKARTA (Waspada): Sekira operasional Jamsostek. “Peserta bisa meningkat 20 persen. pan skandal bank century yang
19 juta pekerja peserta jaminan Jamsostek yang lebih lima “Dulu kan ada permintaan melibatkan tiga lembaga
sosial tenaga kerja yang tidak aktif tahun, berhak mencairkan dana percepatan pencairan dana JHT hukum. “Apa yang disajikan ada
dapat mencairkan dana jaminan JHT miliknya.” dari DPR. Ini disetujui peme- suatu krisis kepemimpinan yang
hari tua (JHT) nya. “Kami meng- Saat ini, tercatat 27,6 juta rintah karena dampak krisis luar biasa,” ujarnya.
imbau mereka tidak aktif, me- peserta Jamsostek. Dari jumlah keuangan global,” ujarnya. Penyadapan dapat dengan
ngurus dana JHT meski belum itu, 19 juta sudah nonaktif. Saat ini jelasnya, Jamsostek mudah diakses dan dipublikasi-
memasuki masa pensiun,” ujar Pekerja yang sudah nonaktif, tengah melakukan pendekatan kan media menurut Tri, telah
Dirut Jamsostek Hotbonar Si- di antaranya karena pemutu- dengan PT PLN dan PT Kereta berdampak terhadap pemben-
naga pada rapat kerja dengan san hubungan kerja (PHK), bisa Api (KAI). Salah satunya ke ma- tukan opini masyarakat. Ini
KomisiIXDPRdiJakarta,kemarin. mencairkan dana JHT. najemen dan serikat pekerja, mengingat masyarakat Indo-
Kebijakan itu sebutnya, Hotbonar memperkirakan, untuk memasukkan karyawan nesia belum sepenuhnya dapat
sesuai peraturan pemerintah permintaan dana santunan BUMN itu sebagai peserta Jam- menelaah dan mengolah berita
sebagai petunjuk pelaksana yang disiapkan secara tahunan sostek. (j04) secara cermat,” ujarnya.(aya)
Pemerintah Dinilai Langgar Hak-hak Jamaah Haji
MEDAN (Waspada): Peme- mintaan Depag, masih ditam- (ijin) yang masih berlaku dari per jamaah. Padahal Depag
rintah dinilai banyak melanggar bah Rp11 miliar untuk pelaksa- pemerintah Saudi. Rumah- selalu mengatakan harga rumah
hak-hak para jamaah haji. Pa- naan transportasi. Tapi ternyata rumah yang dikontrak hanya di sana sudah tinggi. “Jadi perlu
dahal tujuan dibuatnya Un- di lapangan, Depag hanya me- memiliki tasrih tahun 1429 H kita pertanyakan, apakah
dang-undang No. 13/2008 ten- nyewa 315 armada bus, menye- yang sudah habis masa berla- jamaah haji yang tingal di tempat
tang penyelenggaraan ibadah babkan tidak terpenuhinya hak- kunya. “Padahal pelaksanaan itu sudah dikembalikan haknya
haji adalah agar jamaah menda- hak jamaah haji dan tidak haji diselenggarakan 1430 H,” yang 1000 riyal atau belum?
patkan keamanan, kenyamanan terciptanya kenyamanan dan jelasnya. Lagi pula, dalam Karena mereka harus menda-
dan kemudahan dalam proses kemudahan bagi mereka. kontrak tidak dicantumkan patkan itu,” tandas Iskan.
pelaksanaan ibadah haji. Sopir-sopir bus mengutip pernyataan yang mengikat, Lebih ironis lagi, PPIH ter-
Demikian anggota FPKS uang dari jamaah satu hingga pemilik perumahan harus nyata juga menyewa salah satu
DPR RI, Iskan Qolba Lubis yang dua riyal. Meski begitu, dengan menyelesaikan tasrih sebelum rumah di luar wilayah yang
juga anggota KomisiVIII daerah segala kendala dan keterbatasan pelaksanaan haji. diperbolehkan Kementerian
pemilihan Sumut 2. Hal itu ter- yang dihadapi, jamaah haji Hal ini terjadi karena dalam Haji Saudi, yaitu di daerah Nuz-
ungkap usai melakukan pe- Indonesia terus berusaha agar melakukan kontrak, pihak PPIH hah. Hal itu sudah melanggar
mantauan langsung pelaksa- bisa menjalankan ibadah haji ternyata tidak didampingi ketentuan hukum dan pera-
naan haji 1430 H di Saudi ber- dengan khusyuk. “Kami menya- pengacara, padahal Komisi VIII turan pemerintah Saudi.
sama 9 orang anggota Komisi takan apresiasi atas kesabaran telah menganggarkan sekira Kemudian paling disesalkan,
VIII 10-17 November lalu. mereka,” kata dia. Rp2 miliar untuk itu. Kenyataan di dalam buku manasik haji hak
Beberapa pelanggaran Lalai ini bisa berbahaya, karena bisa- jamaah 2,5 meter X 1 meter, se-
terhadap hak-hak jamaah Pemerintah, dalam hal ini bisa jamaah diusir. dangkan dalam peraturan Ke-
menurut dia, Senin (23/11), Depag menurut Iskan, juga lalai KomisiVIII juga menemukan menterian Haji Saudi disebutkan
seperti terjadi di kloter 4-MES. melakukan kontrak dengan adanya perumahan yang disewa jamaah berhak mendapatkan 3,5
Calon jamaah haji dari Man- pihak Arab Saudi di bidang peru- PPIH dari pihak Saudi No. Tasrih m per orang di Makkah dan 4
dailing, selain tempat pemon- mahan. Sebagai contoh, Depag 6799 bernomor register 17. Di meter per orang di Madinah.
dokan jauh di Aziziah Sya- melakukan kontrak penyewaan situ panitia menyewa rumah Dengan data ini seakan-akan
maliyah, mereka juga tidak perumahan semula atas 104 seharga 462 ribu riyal untuk jamah haji tak berdaya karena
pernah mendapatkan fasilitas rumah dan terakhir 74 rumah ditempati oleh 231 jamaah, dia telah ditempatkan di ruang
transportasi sejak 11 November. yang ternyata tak memiliki tasrih berarti harga sewanya 2.000 riyal seperti layaknya peti mati. (m10)
Bahkan untuk kebutuhan
air sering tidak tercukupi karena
sering mati. Untuk pergi ke
Masjidil Haram, jamaah harus
mengeluarkan koceknya
sebesar 10 Riyal, bahkan banyak
pula di antara jamaah yang
membatalkan ibadahnya karena
buruknya fasilitas transportasi
yang disediakan PPIH.
Iskan pernah menerima
pesan pendek dari seorang us-
tadz bernama Fauzan dari Kab.
Padanglawas tentang kepriha-
tinannya melihat tumpukan
jamaah haji Indonesia di Masjidil
Haram yang tidak kebagian
transportasi. Ini bukti buruknya
pelayanan fasilitas yang dise-
diakan bagi jamaah haji Indo-
nesia, padahal mereka sudah
mengeluaran biaya mahal.
Paling ironis kata Iskan,
Komisi VIII sudah menentukan
jumlah bus yang dibutuhkan
jamaah sebanyak 647 armada,
ternyata yang tersedia 315 ar-
mada bus. Setiap jamaah dike-
nakan 100 Riyal untuk keperluan
transportasi. Jumlahnya sekira
Rp43 miliar. Jumlah ini atas per-