2. Kelompok Pro
• Ketua : Emil Ardiansyah
• Pengantar Materi:
Ocha Aulia
• Pemimpin kelompok
dalam presentasi:
Andika Aulia Akbar
• Pembuat Presentasi:
Emil Ardiansyah
Anggota:
Anggoro
Setia Budi
Ainun Mardiah S.
Dona Lia Putri
Fadillah Yendi M.
Ircha Tri Meilisa
Lintang Pamungkas
M. Nur Alamyah
Minarjeni Herastuti
Mutia Fadilla P.
Rara Dwi O.
Ririn Wahyuni
Shilda Marthia H.
4. A. Keunggulan Sistem
Pemerintahan Parlementer
Dapat meminimalisir penyimpangan kekuasaan karena
kekuasaan dibatasi oleh konstitusi
Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena
mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif
dan legislatif karena berada dalam satu koalisi partai
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan publik jelas
Adanya pengawasan yang kuat dari parlementer
terhadap kabinet sehingga kabinet lebih berhati-hati
dalam menjalankan pemeritahan.
5. ...lanjutan
Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan
sangat besar sehingga suara rakyat sangat
didengarkan oleh parlemen
Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan
rakyat maka pengawasan pemerintah dapat
berjalan dengan baik
6. Contoh Negara Penganut
Sistem Parlementer
Inggris
Belanda
India
Malaysia
Australia
Jepang
Singapura
Thailand
Selandia Baru
Brunei Darussalam
Swedia
Kanada
United Kingdom
Jamaika
Afrika Selatan
Ghana
Nigeria
Tanzania
Uganda
Kenya
Malawi
Swaziland
Cameroon
Sri Lanka
Bangladesh
New Zealand
Maladewa
Irlandia
Maladewa
Jerman
7. Inggris : (Parlementer)
Negara Inggris dikenal sebagai induk parlementer ( the mother
of parliament ) dan pelopor sistem parlementer, Inggrislah
yang pertama kali menciptakan suatu parlemen
workable.Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat
melalui pemilu yang mampu bekerja memecahkan masalah
sosial ekonomi kemasyarakatan. Melalui pemilihan yang
demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat
mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan
kesejahteraan Negara.
Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak
tertulis ( konvensi ). Konstitusi inggris tidak terkodifikasi dalam
dalam satu naskah tertulis, tetapi tersebar dalam berbagai
peraturan, hokum, dan konvensi. yang dipilih.
8. ...lanjutan
Pokok -pokok sistem pemerintahan inggris adalah :
Inggris adalah negara kesatuan (United Kingdom) terdiri dari
england, scotland, wales, irlandia utara, berbentuk kerajaan
(monarki).
Kekuasan pemerintahan ditangan kabinet (Perdana Menteri)
sedangkan raja atau ratu hanya sebagai kepala negara.
Kabinetlah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari.
Raja adalah simbol kedaulatan dan persatuan negara.
Parlemen terdiri dari 2 kamar yaitu House of commons (majelis
Rendah) dan house of lords (majelis Tinggi). Majelis rendah adalah
badan perwakilan rakyat dimana anggotanya dipilih oleh rakyat
dari calon partai politik. Majelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi
para bangsawan berdasarkan warisan.
Adanya oposisi dari partai yang kalah dalam pemilu.
Menganut sistem 2 partai yaitu konservatif dan partai buruh.
Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet maka tidak ada hakim yang
dipilih.
9. Jerman : (Parlementer)
Sistem pemerintahan Jerman berbentuk republik
dengan Presiden sebagai kepala negara dan Kanselir
sebagai penanggungjawab pemerintahan, Republik
Federal Jerman terdiri dari 16 negara bagian yang
diantaranya adalah Baden Württemberg, Bayern,
Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinlandpfalz,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Schleswig-Holstein
dan Thüringen. Dan tiga daerah istimewa seperti Berlin,
Bremen dan Hamburg. Sejak tahun 1999 pusat
pemerintahan dan kedutaan dipindahkan dari Bonn ke
ibukota Berlin.
10. ...lanjutan
Ciri utama sistem politik Jerman sama dengan sifat-sifat
mendasar sistem politik di kebanyakan negara anggota Uni
Eropa (UE). Jerman memiliki sistem politik demokrasi
parlementer, artinya kebijakan politik pemerintahan ditentukan
oleh kepala pemerintah dan menteri-menterinya, tidak oleh
kepala negara. Karena konstitusi Jerman menetapkan standar
yang tinggi bagi kesesuaian dengan sifat negara hukum dan
demokrasi, kadangkadang Mahkamah Konstitusi Federal harus
bertindak di arena politik Eropa pula. Sudah beberapa kali
dijelaskan oleh mahkamah itu bahwa tatanan hukum Eropa
harus sesuai dengan konstitusi Jerman, sebelum Jerman
menyerahkan hak-hak penentuan politik kepada UE. Dalam
hal ini tampak adanya pertentangan antara apa yang disebut
“jaminan keabadian” bagi prinsip-prinsip dasar konstitusi dan
penetapan undangundang dasar yang mendukung integrasi
Eropa.
11. B. Keunggulan Sistem
Pemerintahan Presidensial
Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena menteri
bertanggung jawab kepada presiden
Pemerintah dapat leluasa dalam kebijakannya karena
tidak ada bayang-bayang parlemen sehingga tidak akan
ada pula bayang-bayang krisis kabinet
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak
bergantung pada parlemen
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dalam jangka
waktu tertentu. Misalkan, jabatan Presiden Amerika Serikat
selama 4 tahun tiap periode dan Presiden Indonesia 5
tahun untuk satu periode
12. ...lanjutan
Penyusunan program kerja kabinet lebih mudah
karena disesuaikan dengan jangka waktu
jabatannya
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatanjabatan eksekutif sebab anggota parlemen tidak
boleh dirangkap jabatan eksekutif
13. Contoh Negara Penganut
Sistem Presidensial
Indonesia
Amerika Serikat
Pakistan
Argentina
Brazil
Filiphina
Swiss
Rwanda
Azerbaijan
Mesir
Korea Selatan
Korea Utara
China
Rusia
Italia
Perancis
Iran
Timor Leste
Mexico
Cuba
Rep. Moldova
Venezuela
Kolombia
Chile
Irak
Taiwan
14. Amerika
serikat : (presidensial)
Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi
( UUD ) tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami
beberapa kali amandemen.Amerika Serikat memiliki tradisi
demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan
masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi
dan kebebasan.
Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang telah berjalan
sampai sekarang diusahakan tetap menjadi sistem
pemerintahan demokratis.Sistem yang dianut adalah
demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah
yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan
Negara-negara lain, meskipun telah mengalami
pembaharuan dengan latar belakang negara yang
bersangkutan.
15. …lanjutan
Pokok -pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah :
Amerika serikat adalah negara republik berbentuk Federasi
(federal) terdiri dari 50 negara bagian. Pusat pemerintahan
( federal) berada di Washington D.C. dan pemerintah negara
bagian ( state ).
Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif,
eksekutif dan yudikatif yang didasarkan pada sistem check and
balances.
Kekuasaan eksekutif adalah presiden sebgai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan.
Kekuasan legislatif ditangan parlemen yang bernama Kongres.
Kongres terdiri dari dua kamar yaitu senat dan badan perwakilan
(The House of Representatives). Anggota senatdipilih melalui pemilu
yang merupakan wakil dari negara-negara bagian, setiap negara
bagian 2 orang wakil. Jadi anggota senat itu 100 senator, masa
jabatan 6 tahun. Sedangkan badan perwakilan merupakan wakil
dari rakyat amerika serikat yang dipilih langsung untuk jabatan 2
tahun.
Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
Menganut sitem 2 partai yaitu Demokrat dan republik.
Pemilihan umum menganut sistem distrik.
16. Sistem Pemerintahan NKRI
Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan
kekuasaan atau separation of power( Trias Politica )
murni bagaimana yang diajarkan Montesquieu, akan
tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan
(distribution of power). Dikatakan demikian karena UUD
1945 :
Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu
harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang
tidak boleh saling campur tangan.
Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja
dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3
organ saja.
Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
MPR, pasal 1 ayat 2, kapada lembaga-lembaga negara
lainnya
17. …lanjutan
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah :
Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi
yang luas dengan 35 provinsi termasuk daerah istimewa.
Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta
bertanggungjawab kepada presiden.
Parlemen pemegang kekuasaan Eksekutif yang terdiri dari 2
kamar yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus
anggota MPR. Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu
dengan sitem proporsional terbuka, DPD dipilih rakyat
secara langsung melalui pemilu yang berasal dari masingmasing provinsi sejumlah 4 orang setiap provinsi dengan
sistem pemilihan distrik perwakilan banyak.
Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan
badan peradilan di bawahnya.