Laporan Akhir EKPD 09 DKI Jakarta - UI

Laporan

EVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2009

Universitas Indonesia
D E P O K

Laporan
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2009
© 2009

Disusun dalam bahasa Indonesia
oleh Tim EKPD UI Tahun 2009
Universitas Indonesia
Gedung DRPM UI Lt. 2
Kampus UI, Depok 16424
e-mail: drpm@ui.ac.id

KODE LAPORAN: -

Penyusun:
Tim EKPD UI Tahun 2009

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Merupakan sebuah kepercayaan bagi Universitas Indonesia untuk turut serta melakukan
kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2009 bekerja sama dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas. Mengingat pentingnya kegiatan ini, Direktorat Riset dan Pengabdian
Masyarakat (DPRM) Universitas Indonesia sebagai unit yang bertanggung jawab atas
kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan UI, diberi tugas untuk
menyusun tim khusus EKPD UI. Tim ini terdiri dari dosen/peneliti di lingkungan UI yang
memiliki kepakaran di bidang yang terkait dengan pelbagai program yang dievaluasi.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai
relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008.
Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai
tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari
pembangunan daerah tersebut.

Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna
mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode
berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana
Dekonsentrasi (DEKON).

Atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah Provinsi DKI
Jakarta kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Depok, 30 Desember 2009

Tim EKPD UI

LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009 | i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................................................. i
Daftar Isi ........................................................................................................................ ii

Bab I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang dan Tujuan .......................................................................... 1
1.2. Keluaran ...................................................................................................... 2
1.3. Metodologi ................................................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan Laporan ................................................................... 3

Bab II HASIL EVALUASI .............................................................................................. 4
2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI …………………..… 4
2.1.1 Capaian Indikator………………………………………………………… 4
a. Pendidikan Aparatur Minimal S1…………………………………….. 8
b. Pelayanan Satu Atap…………………………………….………….… 8
c. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ………………………..… 8
d. Pelayanan Puskesmas ……………………………………………..… 10
e. Pelayanan Pemakaman Umum ………………………..………........ 12
f. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan ……………........................... 14
g. Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah ……………………..…..… 16
2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik Dan Menonjol ……………...…… 17
2.1.3. Rekomendasi Kebijakan ……………………………………………..… 18

2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ……………………………..…... 20
2.2.1.A. Capaian Indikator Bidang Pendidikan ………………………….... 20
a. Indeks Pembangunan Manusia ………………………………….….. 20
b. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI …………………………………… 20
c. Angka Melek Aksara 15 Tahun Ke Atas …………………………… 21
d. Rata-rata Nilai Akhir ....................................................................... 22
d. Angka Putus Sekolah ………………………………….…………..… 23
e. Persentase Guru yang Layak Mengajar ………………………….... 24
2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol beserta 32
Rekomendasi …………………………………………………..……
2.2.1.B. Capaian Indikator dan Analisis Capaian Indikator Spesifik dan
Menonjol Bidang Kesehatan …………………………………….. 34
a. Peserta KB Aktif Periode 2004-2009 ………………………….…… 34
b. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir Periode 2004-2009 …………. 35
c. Angka Kematian Bayi Periode 2004-2009 ………………………… 36
d. Angka Kematian Ibu Periode 2004-2009 ………………………..… 37
e. Prevalensi Balita Gizi Buruk Periode 2004-2009 ……………….… 38
f. Prevalensi Balita Gizi Kurang Periode 2004-2009 ……………….. 38
g. Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap 100.000 Penduduk
Periode 2004-2009 …………………………………………………... 39

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009 | ii

2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI ……………………………………..….… 41
2.3.1.1. Capaian Indikator …………………………………………………… 42
2.3.2.1. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ................... 44
A. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi DKI Jakarta …………….. 44
a. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta ………………………... 44
b. Perkembangan Ekspor DKI Jakarta ………………………... 49
c. Perkembangan Industri Manufaktur DKI Jakarta ………….. 52
d. Perkembangan Pendapatan Per Kapita DKI Jakarta ……… 54
e. Perkembangan Inflasi DKI Jakarta ……………………….…. 55
f. Perkembangan Investasi Provinsi DKI Jakarta ………..…. 59
g. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN…….… 59
h. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) ……………….... 62
2.3.3.1. Rekomendasi Kebijakan …………………………………………..… 64
2.3.1.2. Capaian Indikator dan Analisis Capaian Indikator Spesifik dan
Menonjol Transportasi Darat dan Penyediaan Air Bersih ……….. 66
2.3.2.2. Rekomendasi Kebijakan …………………………………………..... 80

2.4. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL-EKONOMI …………………………….. 82
2.4.1.Capaian Indikator ................................................................................... 82
2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ........................... 82
a. Kondisi Kemiskinan DKI Jakarta ………………………………………. 83
b. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan DKI Jakarta ……………… 83
c. Perkembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi
Anak (Terlantar, Jalanan, Balita Terlantar dan Nakal) …………....… 90
d. Perkembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi
Lanjut Usia ........................................................................................... 91
e. Perkembangan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
(Penyandang Cacat, Tuna Sosial, dan Korban
Penyalahgunaan Narkoba) ……….………………………………..…... 92
2.4.3. Rekomendasi Kebijakan ……………………………………..………..…. 92

BAB III KESIMPULAN ................................................................................................. 94

LAMPIRAN
Matriks Data
Daftar Grafik
Daftar Tabel
Daftar Gambar

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009 | iii

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009 | iv

Bab I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan
nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih
baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan
dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Demikian pula halnya dengan Provinsi DKI Jakarta telah membuat perencanaan
pembangunannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DKI
Jakarta 2007-2012, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Gubernur
terpilih Fauzi Bowo. RPJMD DKI Jakarta terdiri dari Kebijakan Umum Pembangunan
Daerah, Kebijakan Umum Keuangan Daerah, Strategi dan Program SKPD, lintas
SKPD, serta program kewilayahan.

Adapun maksud penyusunan RPJMD DKI Jakarta 2007-2012 untuk menghasilkan
program-program pembangunan daerah yang terpadu, fokus dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan penyusunan
Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), arah
pengembangan usaha bagi pelaku usaha dan harapan bagi setiap warga ibukota.

Visi DKI Jakarta yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai
berikut: “Jakarta Yang Nyaman dan Sejahtera Untuk Semua”, dengan pemahaman
sebagai berikut:
A. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai;
B. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk
Jakarta yang sehat, layak, dan manusiawi.

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2007-2012 adalah sebagai berikut:
a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-
kaidah ”Good Governance”.

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009 | 1

b. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima.
c. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat
untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan
yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian pembangunan.
d. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan
memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
e. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong
pertumbuhan dan kesejahteraan.

Setelah berjalan sampai tahun 2009, Bappenas memutuskan untuk melakukan
evaluasi terhadap kinerja pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi DKI
Jakarta termasuk di dalamnya walaupun jika dilihat dari keberlakuan RPMJD baru
berakhir tahun 2012. Hal ini dilakukan karena kepemimpinan nasional dimulai tahun
2004 dan akan berakhir tahun 2009.

Sebagai catatan perlu disampaikan bahwa pada periode tersebut diatas Provinsi DKI
dipimpin oleh dua orang Gubernur yang berbeda, yaitu Sutiyoso dan Fauzi Bowo.
Kedua orang gubernur ini memerintah dengan Visi, Misi, Renstra serta program
pembangunannya sendiri-sendiri.

Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna
sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan
pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah
dilakukan sebelumnya.

Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna
mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah
periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Dana Dekonsentrasi (DEKON).

1.2 Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi:
1. Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi DKI
Jakarta
2. Tersusunnya hasil analisis evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi DKI Jakarta
sesuai sistematika buku panduan.


1.3 Metodologi
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian evaluatif yang mengutamakan
penggunaan data sekunder dan pengamatan langsung.

Untuk menganalisis kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan
adalah Relevansi dan Efektivitas.

Relevansi digunakan untuk menganalisis sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan
yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini,
relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah
sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.

Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara
hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas
pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah
membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang akan digunakan pada Provinsi
DKI adalah:

Pengumpulan Data Primer
Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Tim EKPD melakukan FGD dengan peserta Bappeda DKI bersama dengan sejumlah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD yang terlibat adalah mereka yang
berkedudukan di Tingkat Provinsi maupun Kotamadya.

Pengumpulan Data Sekunder
Sejauh ini data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah adalah
data yang berasal dari BPS DKI Jakarta, Bappeda Pemda DKI Jakarta, serta dari
sejumlah SKPD yang terkait.Selain itu data-data juga diperoleh dari sumber-sumber
resmi lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan
Laporan ini terdiri dari 3 bab yang berisi pendahuluan, hasil evaluasi, dan kesimpulan.


Bab II
HASIL EVALUASI

2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
2.1.1. Capaian Indikator
Kurun Waktu Tahun 2007
Pemerintah Daerah DKI Jakarta sejauh ini telah melakukan berbagai upaya
perbaikan pelayanan diberbagai sektor pemerintahan. Penyelenggaraan
Pemerintahan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Rencana Strategis Daerah (Renstrada) 2002-2007. Sesuai dengan Renstrada
2002-2007, program Pemerintah Daerah dikelompokan dalam 8 (delapan) Bidang
Pembangunan. Berdasarkan prioritas anggaran, kedelapan bidang pembangunan
tersebut dikelompokkan menjadi Program Dedicated dari Prioritas Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD). Dengan demikian, program pemerintah daerah
adalah sebagai berikut:
1. Program Dedicated
2. Program prioritas SKPD:
a. Bidang Hukum, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kesatuan Bangsa
b. Bidang Pemerintahan
c. Bidang Ekonomi
d. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
e. Bidang Sosial Budaya
f. Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
h. Bidang Sarana Prasarana Kota
Pencapaian Program Dedicated sampai tahun 2007 dapat dilihat pada deskripsi di
bawah ini:

Pembebasan Tanah Banjir Kanal Timur
Sejauh ini telah dibebaskan tanah untuk Banjir Kanal Timur sebesar 72,82% dari
total lahan yang harus dibebaskan
a. Normalisasi Sungai, Situ, Saluran dan Waduk
Terlaksananya pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Sunter Hulu,
Cimanggis, Cilangkap, Rawa Lindung. Demikian pula terlaksananya sebagian
dari normalisasi Kali Banglio, Kali Tanjungan dan Kali Ciliwung Gajah Mada,


serta berfungsinya saluran penghubung dan saluran mikro sepanjang 13,59
km.
b. Pelabuhan Penumpang Muara Angke
Dalam rangka pembangunan pelabuhan Muara Angke, sejauh ini telah
terbangun dermaganya.
c. Busway
Hasil yang dicapai sampai tahun 2007 adalah terlaksananya pemeliharaan
jalur Busway koridor I – VII, tersedianya jalur Busway (termasuk separator)
Koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni), Koridor IX (Pinang Ranti-Grogol-Pluit),
Koridor X (Cililitan-Tanjung Priok), berfungsinya lokasi park and ride di Halte
Ragunan dan Halte Kampung Rambutan, serta terbangunnya pool Busway di
Cililitan dan Daan Mogot (eks PPD).
d. Perumahan
Dari rencana pembangunan rumah susun sebanyak 2008 unit, telah
direalisasikan sebanyak 1700 unit yang terdiri dari 1200 unit Rusun Marunda,
280 unit Rusun Pinus Elok, 63 unit Rusun Cakung Barat, 48 Unit Rusun Pulo
Jahe dan 100 unit Rusun Pulo Gebang atau 85% dari target rencana.
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan dan
pelayanan, Gubernur DKI telah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) No. 46
Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan
Daerah dari Gubernur kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administratif,
Camat dan Lurah. Saat ini Peraturan Gubernur tersebut sudah dilaksanakan.
f. Kesehatan
Berfungsinya pelayanan keluarga miskin dan bencana bagi 320.763 pasien di
82 Rumah Sakit serta 44 Puskesmas.

Laporan yang berkaitan dengan Provinsi DKI Jakarta tidak lengkap karena
kesulitan untuk mendapatkan data dari instansi-instansi pemerintah yang ada
(SKPD) walaupun Bappeda bersifat sangat membantu. Selain mendapatkan
sebagian data dari Pemda DKI Jakarta, sebagian data diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh Transparansi Internasional untuk data Pelayanan
Publik dan Korupsi, serta dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
berkaitan dengan integritas yang berkaitan dengan korupsi dan pelayanan publik.


Kurun Waktu Tahun 2008
Kurun waktu 2008 ditandai dengan sulitnya mendapatkan data yang berkaitan
dengan pelayanan publik di DKI Jakarta. Oleh karena itu tim mengambil data dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh Transparansi Internasional tentang Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) seperti yang dapat dibaca di bawah ini.
Transparansi Internasional melakukan penelitian terhadap 50 kota di Indonesia
yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 17 kota besar lainnya. Hasil penelitian
adalah sebagai berikut:

A. Sepuluh kota terbaik terdiri dari:
1. Yogyakarta 6. Surakarta
2. Palangkaraya 7. Tasikmalaya
3. Banda Aceh 8. Banjarmasin
4. Jambi 9. Samarinda
5. Mataram 10. Pangkal Pinang

B. Ranking 11 sampai 40:
11. Ternate 21. Semarang 31. Surabaya
12. Jayapura 22. Bandar Lampung 32. Denpasar
13. Malang 23. Serang/Cilegon 33. Sibolga
14. Jember 24. Palu 34. Lhokseumawe
15. Kediri 25. Bengkulu 35. Mamuju
16. Balikpapan 26. Batam 36. Jakarta
17. Gorontalo 27. Sorong 37.Manado
18. Makassar 28. Tenggarong 38. Pematang Siantar
19. Padang 29. Tanjung Pinang 39.Palembang
20. Sampit 30. Ambon 40. Medan

C. Ranking 10 terendah
41. Cirebon 46. Purwokerto
42. Pontianak 47. Kendari
43. Bandung 48. Manokwari
44. Padang Sidempuan 49. Tegal
45. Pakan Baru 50. Kupang


Data di atas memperlihatkan Provinsi DKI Jakarta berada pada ranking 36 dari 50
kota yang disurvei oleh Transparansi Internasional. Data di atas memperlihatkan
bahwa kondisi pelayanan publik yang berkaitan dengan korupsi cukup
memprihatinkan di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia.

Kurun Waktu 2009
Pada penelitian yang sama, yaitu yang bertemakan korupsi dan pelayanan publik,
KPK mengurut 10 Provinsi dengan hasil Pemerintah DKI Jakarta ada pada
peringkat 8 dengan nilai integritas 5,65. Ini artinya baik dilihat dari ranking unit
pelayanan maupun provinsi yang menjadi sampel penelitian, Provinsi DKI Jakarta
mendapat nilai integritas pelayanan publik yang cukup buruk.

Nilai Integritas 10 Pemerintah Provinsi Tahun 2009

Nilai Pengalaman Potensi
No Prov
Integritas Integritas Integritas
1 Jawa Timur 7,15 7,46 5,94
Kalimantan
2 7,04 7,56 5,51
Selatan
3 Jawa Barat 6,81 7,09 5,97
4 Kalimantan Timur 6,73 7,10 5,64
5 Bali 6,53 6,67 6,08
6 Lampung 6,25 6,41 5,78
7 Sumatera Utara 6,06 6,17 5,72
8 DKI Jakarta 5,65 5,67 5,61
9 Sulawesi Utara 4,80 4,66 5,23
10 Sulawesi Selatan 4,75 4,55 5,34
Rata-rata 6,18 6,33 5,68
5

Tabel 1. Nilai Integritas 10 Pemerintah Provinsi Tahun 2009

Selain itu pada penelitian yang sama KPK juga melakukan penelitian terhadap 39
unit pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 4 unit pelayanan Pemda
DKI Jakarta yang terambil sebagai sampel. Masing masing adalah RSUD DKI
berada pada rangking 6 terbaik dengan nilai integritas 7,28, rangking 28 adalah
Dinas Koperasi dan UKM DKI dengan nilai integritas sebesar 5,78, rangking 31
Lintas Instansi DKI dengan nilai integritas sebesar 5,11, rangking 34 Dinas
Perhubungan DKI dengan nilai integritas sebesar 4,43. Secara keseluruhan nilai
integritas tertinggi adalah 7,42 diperoleh RSUD Provinsi Jawa Timur, sedangkan
nilai terendah adalah 3,72 diperoleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi


Selatan. Dapat disimpulkan sejauh berkaitan dengan pelayanan publik dan
korupsi, kinerja Provinsi DKI dapat dikatakan masih buruk.

a. Pendidikan Aparatur Minimal S1
Berkaitan dengan indikator pendidikan aparatur yang berijazah minimal S1
data menunjukan adanya kenaikan mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2009.
Data tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah
Tahun
(Persentasi)
2005 29,17
2006 31,61
2007 33,34
2008 36,02
2009 39,18
Tabel 2. Persentase Jumlah Aparat Yang Berijazah Minimal S1

Jumlah Persentase Aparat yang berijazah Minimal S1 untuk tahun 2005
adalah 29,17 persen, tahun 2006 31,61 persen, tahun 2007 33,34 persen,
tahun 2008 36,02 persen serta tahun 2009 39,18 persen.
Data di atas menunjukan kondisi yang lebih baik dari rata-rata nasional.

b. Pelayanan Satu Atap
Di Provinsi DKI Jakarta sudah sejak lama terdapat Kantor Pelayanan Satu
Atap (SAMSAT), namun kantor ini hanya terpadu dalam arti lokasi dan belum
dalam arti kewenangan. Berbeda dengan yang ada pada sejumlah provinsi,
keterpaduan diwujudkan dalam Dinas Perijinan. Dengan demikian kualitas
pelayanan sistem satu atap yang ada pada Provinsi DKI belum mampu
mempercepat proses pelayanan. Hal ini disebabkan karena masing-masing
instansi harus kembali lagi ke instansi asalnya untuk pengambilan keputusan.

c. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Persepsi terhadap pelayanan KTP di Kelurahan menurut data survei 83,33
persen memperoleh hasil puas atas pelayanan KTP, 11,90 persen kurang
puas serta 4,17 persen menunjukkan tidak puas pada pelayanan pembuatan
KTP di Kelurahan.

a. Persepsi terhadap Pelayanan KTP di Kelurahan

12% 4%

84%

Puas Kurang Puas Tidak Puas

Grafik 1. Persepsi Terhadap Pelayanan KTP di Kelurahan

Waktu penyelesaian pengurusan KTP membutuhkan waktu satu hari untuk
perpanjangan serta dalam hal pembuatan baru, mutasi hilang maka dibutuhkan
waktu maksimum 14 hari. Persepsi terhadap jangka waktu pengurusan KTP
74,03 persen menunjukkan puas, 21,79 persen menyatakan kurang puas,
selebihnya yaitu 4,18 persen menunjukkan tidak puas terhadap lama waktu
penyelesaian pembuatan KTP di kelurahan.

b. Persepsi terhadap jangka waktu pengurusan
KTP

4%

22%

74%


Grafik 2. Persepsi Terhadap Jangka Waktu Pengurusan KTP di Kelurahan

Pelayanan masyarakat bidang administrasi kependudukan di DKI Jakarta
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
Nomor 6-7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dalam
wilayah DKI Jakarta, serta Instruksi Gubernur KDKI Jakarta Nomor 134 Tahun
1998 tentang Penghentian Pungutan Beberapa Jenis Pajak Daerah dan


Retribusi Daerah DKI Jakarta menyatakan bahwa dalam rangka pengurusan
administrasi kependudukan tidak dikenakan biaya, dalam data menunjukkan
persepsi terhadap biaya pengurusan KTP menunjukkan data persentasi: 77,20
persen menyatakan puas, 18,54 persen kurang puas serta 4,26 persen
menyatakan tidak puas atas pelayanan biaya pembuatan KTP. Serta persepsi
terhadap biaya pihak ketiga menyatakan data 55,11 persen menyatakan puas,
22,73 persen meyatakan kurang puas serta 22,16 persen menyatakan tidak
puas dalam rangka pembiayaan pembuatan KTP pihak ketiga.

c. Persepsi terhadap biaya pengurusan KTP

4%

19%

77%


Grafik 3. Persepsi Terhadap Biaya Pengurusan KTP di Kelurahan

d. Pelayanan Puskesmas
Berdasarkan hasil survei persepsi dan kepuasan publik oleh Pusat Kajian
Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), sebanyak 87,59 persen
warga menyatakan puas terhadap pelayanan Puskesmas Kecamatan.
Sedangkan yang merasa kurang puas mencapai 16,80 persen, dan hanya 3,67
persen mengaku tidak puas.

a. Persepsi terhadap Pelayanan Puskesmas

11% 1%

88%


Grafik 4. Persepsi Terhadap Pelayanan Puskesmas


Terhadap biaya pengobatan di Puskesmas, warga menganggap sudah sangat
memadai. Terbukti dari responden yang menyatakan puas terhadap biaya yang
dikenakan saat berobat di puskesmas mencapai 94,06 persen. Responden yang
menyatakan kurang puas hanya 5,68 persen, dan yang tidak puas hanya 0,26
persen.

b. Persepsi terhadap biaya pengobatan

0%
6%

94%


Grafik 5. Persepsi Terhadap Biaya Pengobatan

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Dinas Kesehatan DKI, mayoritas pasien
menginginkan pelayanan yang ramah dan cepat. Untuk itu, Dinas Kesehatan
telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan mulai dari loket sampai poliklinik
dengan pola 3S yaitu Senyum, Sapa dan Salam, juga melakukan pembinaan
sumber daya manusia seperti pelatihan service excellent, serta rutin
melaksanakan Gugus Kendali Mutu yang salah satunya adalah menindaklanjuti
keluhan pelanggan.

Persepsi terhadap lama waktu pelayanan Puskesmas menunjukkan data 87,59
persen menyatakan puas, 5,68 persen kurang puas serta 0,26 persen tidak puas.

b. Persepsi terhadap Lama Waktu Pelayanan Puskesmas

4%

17%

79%


Grafik 6. Persepsi Terhadap Lama Waktu Pelayanan Puskesmas


e. Pelayanan Pemakaman Umum
Persepsi terhadap pelayanan pemakaman umum DKI Jakarta menunjukkan
angka 68,33 persen menunjukan puas serta 24,17 persen menunjukkan
kurang puas dan 7,50 persen meyatakan tidak puas atas pelayanan
pemakaman umum.

a. Persepsi terhadap pelayanan pemakaman umum

20% 17%

63%


Grafik 7. Persepsi Terhadap Pelayanan Pemakaman Umum

Jangka waktu pengurusan pemakaman menunjukkan angka 76,79 persen
menyatakan puas, 17,41 menyatakan kurang puas dan yang tidak puas sebesar
5,8 persen.

b. Persepsi terhadap lama pengurusan
pemakaman

6%

17%

77%


Grafik 8. Persepsi Terhadap Lama Pengurusan Pemakaman


Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah menyatakan
besaran biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pengurusan pemakaman
umum di DKI Jakarta.

Biaya Perizinan Pelayanan Pemakaman:
1. Izin pemasangan plaket makam Rp30.000,00/izin
2. Izin mengangkut jenazah keluar negeri Rp20.000,00/jenazah
3. Izin mengangkut jenazah keluar wilayah Provinsi DKI
Rp10.000,00/jenazah
Jakarta
Izin tahan jenazah setelah 24 jam
4. Rp10.000,00/24 jam
Penambahan lebih dari 1 hari sampai dengan paling
Rp2.000,00/hari
lama 5 hari
5. Rp10.000,00/jenazah/
Izin pengabuan jenazah/kerangka jenazah
kerangka
6. Izin penggalian dan pemindahan jenazah/ kerangka Rp10.000,00/jenazah/
jenazah kerangka
7. Izin usaha dan daftar ulang izin usaha dibidang
Rp250.000,00/tahun
pelayanan pemakaman atau pengabuan (kremasi)

Berdasarkan persepsi terhadap biaya pengurusan pemakaman umum di DKI
Jakarta maka hasil survei menunjukkan data 57,21 persen meyatakan
kepuasan, 30,63 persen kurang puas serta angka 10,74 persen yang meyatakan
tidak puas dalam pembiayaan pengurusan pemakaman umum. Data ini
menunjukkan ketidaksesuaian antara biaya peizinan pelayanan pemakaman
pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dengan
implementasi pengurusannya.

c. Persepsi terhadap biaya pemakaman umum

12%

31%
57%


Grafik 9. Persepsi Terhadap Biaya Pemakaman Umum


f. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 76 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan menggunakan
Bangunan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Surat Keputusan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 147 Tahun 2000 "Tentang
Pendelegasian Wewenang Pelayanan Penetapan Keterangan Rencana Kota
(KRK) dan Penetapan Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan Bangunan pada seksi
P2K Kecamatan". Menerangkan bahwa IMB adalah izin yang diberikan untuk
melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana
bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek
pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek
kenyamanan dan aspek lingkungan. Bangunan yang tidak memiliki IMB akan
terkena sanksi yaitu tindakan penertiban. Untuk mendapatkan IMB, pertama
pemohon harus datang ke SUDIN Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah
setempat, di mana bangunan itu akan didirikan, untuk mengajukan PIMB.
Sebelumnya terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan dan melengkapi
berkas permohonan yang akan diajukan.

Persepsi terhadap pelayanan pengurusan IMB menurut data survei 40,00
persen menyatakan puas, 38,26 persen kurang puas serta 21,74 persen
menyakan tidak puas dalam pelayanan pembuatan izin mendirikan bangunan
di DKI Jakarta.

a. Persepsi terhadap pelayanan pengurusan IMB

22%

40%

38%

Grafik 10. Persepsi Terhadap Pelayanan Pengurusan IMB


Persepsi terhadap lama waktu pengurusan waktu pengurusan IMB menurut
survei adalah 36,79 persen menyatakan puas, 42,45 persen kurang puas serta
tidak puas pada pelayanan pengurusan waktu pengurusan IMB adalah 20,75
persen.

b. Persepsi terhadap lama waktu pengurusan IMB

21%
37%

42%

Grafik 11. Persepsi Terhadap Lama Waktu Pengurusan IMB

Persepsi terhadap biaya pengurusan IMB adalah 35,24 persen menyatakan
puas, 44,76 persen kurang puas serta 20,00 persen tidak puas.

c. Persepsi terhadap biaya pengurusan pembuatan
IMB

20%
35%

45%

Grafik 12. Persepsi Terhadap Biaya Pengurusan Pembuatan IMB

Persepsi terhadap pelayanan pihak ketiga dalam pengurusan IMB adalah 60,92
persen menunjukkan puas, kurang puas di angka 19,54 persen serta yang tidak
puas 19,54 persen.


d. Persepsi terhadap pihak ketiga pengurusan
pembuatan IMB

20%

19%
61%


Grafik 13. Persepsi Terhadap Pihak Ketiga Pengurusan Pembuatan IMB

g. Indikator Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah
Persepsi terhadap pelayanan pembuatan sertifikat tanah menurut survei
adalah 45,70 persen menunjukkan puas terhadap pelayanan pembuatan
sertifikat tanah, 39,74 persen kurang puas serta 14,57 persen menyatakan
tidak puas.

a. Persepsi terhadap pelayanan pembuatan
sertifikasi tanah

14%

46%
40%


Grafik 14. Persepsi Terhadap Pelayanan Pembuatan Sertifikasi Tanah

Persepsi terhadap lama waktu pembuatan sertifikasi tanah menunjukkan angka
34,51 persen menyatakan puas, 53,52 persen kurang puas serta 11,97 persen
tidak puas atas waktu yang diperlukan dalam pengurusan pembuatan sertifikat
tanah.


b. Persepsi terhadap lama waktu pembuatan
sertifikasi tanah

12%
35%

53%

Grafik 15. Persepsi Terhadap Lama Waktu Pembuatan Sertifikasi Tanah

Persepsi terhadap biaya pengurusan pembuatan pengurusan sertifikat tanah
adalah 35,62 persen menyatakan puas, 52,05 persen kurang puas dan 12,33
persen tidak puas pada pembiayaan yang dikeluarkan dalam pengurusan
sertifikat tanah.

c. Persepsi terhadap biaya pengurusan pembuatan
sertifikasi tanah

12%

36%
52%


Grafik 16. Persepsi Terhadap Biaya Pengurusan Pembuatan Sertifikasi Tanah

2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik Dan Menonjol
Dari hasil penelitian mengenai korupsi dan pelayanan publk dari kurun waktu
2008-2009 yang dilakukan oleh Transparansi Internasional dan KPK
meperlihatkan kondisi yang memprihatinkan di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota


Negara Indonesia. Dalam laporan penelitian yang disususun oleh KPK, tidak ada
perubahan menuju ke arah yang lebih baik dari tahun 2008 sampai 2009. Dapat
disimpulkan sejauh berkaitan dengan pelayanan publik dan korupsi, kinerja
Provinsi DKI dapat dikatakan masih buruk.

Walaupun secara umum permasalahan korupsi dan pelayanan publik masih
buruk di DKI Jakarta, tetapi ada beberapa hal yang cukup baik di DKI Jakarta
seperti indikator pendidikan aparatur minimal S1 yang berada di atas rata-rata
nasional. Selain itu hasil survei mengenai persepsi dan kepuasan publik oleh
Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), menyimpulkan
ada beberapa layanan yang dipersepsikan oleh masyarakat DKI Jakarta pada
level yang cukup memuaskan dalam pelayananannya seperti pelayanan KTP
dan Puskesmas. Sedangkan indikator pelayanan satu atap, pengurusan IMB
dan pembuatan sertifikat tanah masih belum menunjukkan level yang
memuaskan bagi masyarakat di DKI Jakarta.

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil penelitian mengenai korupsi dan pelayanan publk dari kurun waktu
2008-2009 yang dilakukan oleh Transparansi Internasional dan KPK
meperlihatkan kondisi yang memprihatinkan di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota
Negara Indonesia. Dalam laporan penelitian yang disususun oleh KPK, tidak ada
perubahan menuju ke arah yang lebih baik dari tahun 2008 sampai 2009. Dapat
disimpulkan sejauh berkaitan dengan pelayanan publik dan korupsi, kinerja
Propinsi DKI dapat dikatakan masih buruk.

Walaupun secara umum permasalahan korupsi dan pelayanan publik masih
buruk di DKI Jakarta, tetapi ada beberapa hal yang cukup baik di DKI Jakarta
seperti indikator pendidikan aparatur minimal S1 yang berada di atas rata-rata
nasional. Selain itu hasil survei mengenai persepsi dan kepuasan publik oleh
Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), menyimpulkan
ada beberapa layanan yang dipersepsikan oleh masyarakat DKI Jakarta pada
level yang cukup memuaskan dalam pelayananannya seperti pelayanan KTP
dan Puskesmas. Sedangkan indikator pelayanan satu atap, pengurusan IMB
dan pembuatan sertifikat tanah masih belum menunjukkan level yang
memuaskan bagi masyarakat di DKI Jakarta.


Untuk itu di rekomendasikan perbaikan dan reformasi administrasi di lingkungan
Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan
penerapan secara ketat standar pelayanan minimum.


2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
2.2.1. A. Capaian Indikator Bidang Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Nasional EKPD, sehubungan
dengan capaian indikator “Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia” untuk
Provinsi DKI Jakarta dan disandingkan dengan capaian di tingkat nasional,
didapat data sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia
Untuk capaian tingkat Provinsi pada tahun 2004 sebesar 75,80 %, tahun 2005
sebesar 76,10%, tahun 2006 sebesar 76,30 %, tahun 2008 sebesar 77,03 %.
Sedangkan untuk tingkat nasional berturut turut tahun 2004, 2005, 2006 dan
2007, yaitu sebesar 68,7%, 69,8%, 70,1% dan 70,59%.

Indeks Pembangunan Manusia

78,00

77,03

76,40

76.30

76,10
-
75,80 -
70,59
68,70 -
2004 2005 2006 2007 2008
Indeks Pemb manusiaProvinsi (outcomes)
Indeks Pemb Manusia Nasional (outcomes)

Grafik 17. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Dan Nasional

b. Angka partisipasi sekolah SD/MI
Untuk capaian tingkat provinsi tahun 2004 sebesar 95,00, tahun 2005
meningkat menjadi 96,15%, tahun 2006 meningkat lagi menjadi 97,12. tetapi
tahun 2007 turun sedikit menjadi 96,71%. Sedangkan untuk tingkat nasional,
capaian angka partisipasi sekolah SD/MI adalah berturut turut tahun 2004,
2005, 2006, 2007 dan 2008 adalah sebesar 93%, 93,3%, 93,54%, 93,75%,
dan 93,98%.


ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH SD/MI :

90.00

97,12
96,71
96,15

95,00

93,98
93,75 -
93,30 -

78.00 -
2004 2005 2006 2007 2008
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi (outcomes)
Angka Partisipasi Sekolah Nasional (outcomes)

Grafik 18. Angka Partisipasi Sekolah DKI dan Nasional

c. Angka Melek Aksara 15 Tahun Ke Atas
Untuk capaian tingkat Provinsi pada tahun 2004 sebesar 98,44%, tahun 2005
sebesar 98,48%, tahun 2006: 98,34%, tahun 2007: 98,83% dan tahun 2009
sebesar 98,76 %. Untuk capaian tingkat nasional pada indikator angka melek
aksara 15 tahun ke atas, yaitu berturut-turut tahun 2004, 2005, 2006, 2007
dan 2008 yaitu sebesar 90,4%, 90,90%, 91,50%, 91,87% dan 92,19%.
ANGKA MELEK AKSARA 15 TAHUN KE ATAS :

99.00

98,83

98,34

98,30

91,87
91,50
90,40

90.00
2004 2005 2006 2007 2008

Angka Melek Aksara 15 Tahun Ke atas Prov
Angka Melek Aksara 15 th ke atas tk Nasional

Grafik 19. Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas DKI dan Nasional


d. Rata-rata Nilai Akhir
Untuk capaian tingkat Provinsi tahun 2004 untuk SMP 5,20 dan SMA 5,12,
tahun 2005 untuk SMP 5,88 dan SMA 6,12, tahun 2006 untuk SMP 5,88 dan
SMA 6,45, tahun 2997 SMP 5,88 dan SMA 6,68 dan tahun 2008 untuk SMP
7,16 dan SMA 6,74. Dan untuk capaian tingkat nasional tahun 2004 untuk
SMP 4,8 dan untuk SMA 4,77. Tahun 2005 untuk SMP 5,42 dan untuk SMA
5,77. Untuk tahun 2006 tingkat SMP 5,42 dan untuk SMA 5,94. Tahun 2007
untuk SMP 5,42 dan untuk SMA 6,28. Tahun 2008 untuk SMP 6,05 dan untuk
SMA 6,35.
RATA-RATA NILAI AKHIR SMP/MTS :

7.50

7,16

6,05

5,88

5,42
5,20
4,80 -

4,50 -
2004 2005 2006 2007 2008
Rata-rata Nilai Akhir SMP Provinsi (outcomes)
Rata-rata Nilai Akhir SMP Nasional (outcomes)

Grafik 20. Rata-Rata Nilai Akhir SMP DKI dan Nasional
RATA-RATA NILAI AKHIR SMA/SMK :

7.50

6,74
6,68
6,45
6,28
6,12
5,94
5,77
5,12
4,77 -

4,50 -
2004 2005 2006 2007 2008
Rata-rata Nilai Akhir SMA Provinsi (outcomes)
Rata-rata Nilai Akhir SMA Nasional (outcomes)

Grafik 21. Rata-Rata Nilai Akhir SMP DKI dan Nasional


e. Angka Putus Sekolah
Untuk capaian tingkat Provinsi tahun 2004 untuk SD 2,79%, SMP 3,70% dan
untuk SMA 4,20%, tahun 2005 untuk SD 5,59%, SMP 0,37% dan untuk SMA
3,00%, tahun 2006 untuk SD 1,78%, SMP 1,87% dan untuk SMA 2,89%, tahun
2007 untuk SD2,43%, SMP 0,77% dan untuk SMA 1,84%. Selanjutnya untuk
capaian tingkat nasional pada tahun 2004, untuk tingkat SD 2,97%, SMP
2.83% dan SMA 3,14%. Tahun 2005 untuk SD 3,17%, SMP 1,97% dan SMA
3,08%. Tahun 2006 untuk SD 2,41%, SMP 2,88% dan SMA 3,33%. Tahun
2007 untuk SD 1,81%, SMP 3,94% dan SMA 2,68%.
ANGKA PUTUS SEKOLAH SD :

7.00

6,35
5,59
3,17
2,97
2,79
2,43
2,41
1,81
1,78 -

1,50 -
2004 2005 2006 2007 2008
Angka Putus Sekolah SD tk Provinsi (outcomes)
Angka Putus sekolah SD tk Nasional (outcomes)

Grafik 22. Angka Putus Sekolah DKI dan Nasional

ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP :

5.00

3,94

3,70
2,97
2,88
2,83
1,97
1,87
0,77 -
0,37
0 -
2004 2005 2006 2007 2008
Angka Putus Sekolah SMP tk Provinsi (outcomes)

Angka Putus sekolah SMP tk Nasional (outcomes)

Grafik 23. Angka Putus Sekolah SMP DKI dan Nasional


ANGKA PUTUS SEKOLAH SMA :

5,00

4,20

3,33
3,14
3,08
3,00
2,89
2,68
-
1,84
1 -
2004 2005 2006 2007 2008
Angka Putus Sekolah SMA tk Provinsi (outcomes)

Angka Putus sekolah SMA tk Nasional (outcomes)

Grafik 24. Angka Putus Sekolah SMA DKI dan Nasional

f. Persentase Guru Yang Layak Mengajar
Untuk capaian tingkat Provinsi tahun 2004 untuk SMP 85,94% dan SMA
66,24%, tahun 2005 untuk SMP 85,91% dan SMA 68,81%, tahun 2006 untuk
SMP 82,67% dan SMA 85,91%, tahun 2007 untuk SMP 89,67% dan SMA
86,24%. Sedangkan untuk tingkat nasional tahun 2004 untuk SMP 81,12%
untuk SMA 69,47. Tahun 2005 tingkat SMP 81,01% dan untuk SMA 72,44%.
Tahun 2006 untuk SMP 78,04% dan untuk SMA 82,55%. Tahun 2007 untuk
SMP 86,26% dan untuk SMA 84,05%.


PERSENTASE GURU YANG LAYAK MENGAJAR SMP :

99.00

89,67

85,94

85,91

82,67

80.00
2004 2005 2006 2007 2008

Persentase Guru yang layak Mengajar SMP Prov
Persentase guru yg layak mengajar SMPNasional

Grafik 25. Presentase Guru yang Layak Mengajar SMP DKI dan Nasional

Persentase Guru yang layak Mengajar SMA :

99.00

86,24

85,91

68,81

66,24

66.00
2004 2005 2006 2007 2008

Persentase guru yang layak mengajar SMA Prov
Persentase guru yg layak mengajar SMA Nasional

Grafik 26. Presentase Guru yang Layak Mengajar SMA DKI dan Nasional


Tabel 3. Data Kualitas SDM Bidang Pendidikan di Wilayah DKI Jakarta Periode 2004‐2009
Indikator
Tahun
Hasil Indikator Hasil (Output)
(Outcomes) 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indeks Pembangunan Manusia 75,8 76,1 76,3 76,4 77,03
Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 95,00 96,15 97,12 96,71
Rata‐Rata SMP/MTS 5,20 5,88 5,88 5,88 7,16
Tingkat Nilai Akhir SMA/SMK 5,12 6,12 6,45 6,68 6,74
Kualitas SD 2,79 5,59 1,78 2,43
Angka Putus
Sumber Daya SMP 3,70 0,37 1,87 0,77
Sekolah
Manusia SMA 4,20 3,00 2,89 1,84
Angka Melek Aksara 15 tahun Ke atas 98,31 98,30 98,34 98,83
SMP 85,94 85,91 82,67 89,67
Presentase guru yang
Sekolah
layak mengajar 66,24 68,81 85,91 86,24
Menengah

Tabel 4. Data Kualitas SDM Bidang Pendidikan Nasional Periode 2004‐2009

Indikator Tahun
Hasil Indikator Hasil (Output)
(Outcomes)
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indeks Pembangunan Manusia 75,8 76,1 76,3 76,4 77,03
Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 95,00 96,15 97,12 96,71
Rata‐ SMP/MTS 5,20 5,88 5,88 5,88 7,16
Rata
Nilai SMA/SMK 5,12 6,12 6,45 6,68 6,74
Tingkat Akhir
Kualitas SD 2,79 5,59 1,78 2,43
Sumber Daya Angka
Manusia Putus SMP 3,70 0,37 1,87 0,77
Sekolah
SMA 4,20 3,00 2,89 1,84

Angka Melek Aksara 15 tahun Ke atas 98,31 98,30 98,34 98,83

SMP 85,94 85,91 82,67 89,67
Presentase guru yang
layak mengajar Sekolah
66,24 68,81 85,91 86,24
Menengah


Analisis Relevansi Dan Efektivitas

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis adalah analisis relevansi dan
analisis efektifitas. Analisis Relevansi digunakan untuk menganalisis sejauh mana
tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan
utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren
capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan
nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian
antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas
pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang didapat dari Sekretariat Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah
Daerah, maka dapat diberikan analisis sebagai berikut :

Indeks pembangunan manusia
Untuk sasaran dengan indikator Indeks pembangunan manusia yang pada tahun 2004
dicapai sebesar 75,80 persen, tahun 2005 sebesar 76,10 persen, tahun 2006 sebesar
76,30 persen, tahun 2007 sebesar 76,40 dan tahun 2008 dicapai sebesar 77,03 persen.
Bila kita lihat relevansi yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana tujuan/sasaran
pembangunan yang direncanakan tercapai, dengan melihat apakah tren capaian
pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.
Capaian indeks pembangunan manusia, ternyata untuk provinsi lebih baik dari capaian
tingkat nasional. Mulai tahun 2004 capaian tingkat Provinsi DKI 75,8% sedangkan
capaian tingkat nasional sebesar 68,7%. Begitu juga untuk tahun 2005 untuk tingkat
provinsi capaiannya sebesar 76,1% sedangkan untuk tingkat nasional capaiannya
sebesar 69,8%. Tahun 2006 untuk provinsi capaiannya sebesar 76,3% dan untuk tingkat
nasional sebesar 70,1%. Sedangkan untuk tahun 2007 capaian provinsi sebesar 76,4%
dan untuk tingkat nasional sebesar 70,59%.

Berdasarkan data yang ada, maka untuk indeks pembangunan manusia, terdapat
peningkatan dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Hal ini berarti lebih baiknya untuk
sasaran pembangunan manusia melalui pendidikan di berbagai jenjang di Provinsi DKI
bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa
sasaran pembangunan tercapai dengan baik. Selain itu kita dapat juga melihat
efektivitasnya, yaitu dengan adanya peningkatan capaian di Provinsi DKI dari tahun ke


tahun sebelumnya, yaitu dari 75,8%, 76,1%, 76,3%, 76,4% dan terakhir 77,03%. Maka
hal ini dapat dikatakan bahwa sasaran di bidang pendidikan adalah efektif, karena tingkat
capaian sasaran meningkat terus bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Angka partisipasi sekolah SD/MI:
Selanjutnya untuk melihat relevansi capaian hasil, maka akan ditinjau apakah sejalan
dan sesuai dengan sasaran yang dicapai di tingkat nasional. Mengacu pada capaian
tingkat nasional dengan indikator “angka partisipasi sekolah SD/MI”, yaitu berturut-turut
untuk tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 adalah 93%, 93,3%, 93,54%, 93,75% dan
93,98%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa capaian tingkat provinsi selalu lebih
tinggi dibandingkan dengan capaian tingkat nasional untuk tahun yang sama. Dengan
demikian terdapat relevansi dalam angka partisipasi sekolah SD/MI.

Bila dilihat dari capaian yang diperoleh, untuk angka partisipasi sekolah, ternyata cukup
efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa, terjadi peningkatan sejak tahun 2004 hingga tahun
2006, yaitu dari 95,00 % menjadi 96,15 % dan meningkat lagi menjadi 97,12. Namun
pada tahun 2007 terjadi penurunan dari tahun 2004 sebesar 1,71%, yaitu menjadi
96,71%.

Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas :
Capaian yang dihasilkan selama kurun waktu 2004 sampai 2008 adalah sebagai berikut :
tahun 2004 sebesar 98,44%, tahun 2005 sebesar 98,48%, tahun 2006 sebesar 98,34%,
tahun 2007 sebesar 98,83% dan tahun 2008 sebesar 98,76 %. Adapun tolok ukur yang
digunakan dalam mengukur angka melek aksara usia 15 tahun ke atas adalah
sebagaimana ditetapkan dalam RPJM yaitu sebagai berikut :

1) meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD, MI dan paket A sebesar
115,76 % dengan jumlah siswa menjadi sekitar 27,68 juta. Dan untuk jenjang SMP
sebesar 98,09 % dengan jumlah siswa menjadi sebanyak 12,20 juta.
2) Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD ke jenjang SMP menjadi 94,00%,
sehingga jumlah siswa kelas satu dapat ditingkatkan dari 3,67 juta siswa pada tahun
2004/2005 menjadi 4,04 juta siswa pada tahun 2009/2010;
3) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 5% pada
tahun 2009;
4) Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;


5) Meningkatnya proporsi pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non formal
yang memiliki kualitas minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan
mengajar;

Untuk melihat relevansi dalam indikator “angka melek aksara 15 tahun ke atas, maka
dapat dibandingkan dengan capaian angka melek aksara tingkat nasional, yaitu berturut-
turut tahun 2004, 2005, 2006, 2007dan 2008, yaitu 90,40%, 90,90%, 91,50%, 91,87% .
Hal tersebut menunjukan bahwa, capaian tingkat Provinis ternyata jauh lebih tinggi dari
capaian tingkat nasional, dengan demikian untuk indicator angka melek aksara 15 tahun
ke atas di tingkat provinsi DKI lebih baik dari tingkat nasional.

Sedangkan untuk melihat efektivitasnya, maka mengacu pada capaian tingkat provinsi
dari tahun ke tahun dan ternyata tidak cukup efektif. Hal ini disebabkan terjadi penurunan
capaian pada tahun 2004 sebesar 98,31% turun pada tahun 2005 menjadi 98,30%.
Namun kemudian pada tahun 2006 dan 2007 meningkat menjadi 98,34% dan 98,83%.

Rata-rata Nilai Akhir
Sejak tahun 2004 hingga tahun 2008 untuk tingkat pendidikan SMP di tingkat Provinsi,
terjadi peningkatan terhadap nilai akhir rata-rata, yaitu pada tahun 2004 hanya 5,20
kemudian tahun 2005, 2006 dan 2007 menjadi 5,88 serta terakhir tahun 2008 meningkat
menjadi 7,16.

Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, yaitu tahun 2004 sebesar 4,8, 2005,
2006 dan 2007 sebesar 5,42 dan tahun 2008 6,05, dapat dilihat relevansinya. Maka
capaian tingkat Provinsi ternyata lebih baik dari capaian tingkat nasional. Berarti sasaran
untuk nilai akhir di Provinsi DKI telah berhasil dengan baik.
Dilihat dari capaian terhadap sasaran, maka terdapat peningkatan dari tahun ke tahun
yang cukup signifikan, terutama dari tahun 2007 ke tahun 2008, yaitu dari 5,88 menjadi
7,16. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan di bidang pendidikan untuk tingkat
SMP dengan indikator rata-rata nilai akhir, maka evaluasi tergolong “efektif”, walaupun
pada tahun 2005, 2006 dan 2007, tidak terdapat perubahan capaian.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA, pada tahun 2004 rata-rata nilai akhir adalah
5,12. Dan berturut turut untuk tahun 2005 , 2006, 2007 dan 2008 terjadi peningkatan
yaitu berturut-turut 6,12 ; 6,45 ; 6,68; dan 6,74. Disinipun terjadi peningkatan rata-rata
nilai akhir untuk tingkat pendidikan SMA. Dengan demikian dapat dikatakan efektif, dilihat


dari indikator capaian rata-rata nilai akhir SMA di Provinsi DKI Jakarta, yang meningkat
terus dari tahun ke tahun.

Sedangkan untuk melihat relevansinya, maka perlu melihat pada capaian tingkat
nasional, yaitu berturut turut 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008, yaitu: 4,77 ,5,77, 5,94,
6,28, dan 6,35. Merujuk pada capaian tersebut, maka nampak bahwa capaian tingkat
provinsi lebih baik dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi.

Angka Putus Sekolah
Angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar, terjadi peningkatan yang cukup tajam
pada tahun 2005, yaitu 5,59%, dari tahun sebelumnya tahun 2004 sebesar 2,79%.
Namun pada tahun 2006 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu menjadi 1,78%.
Kemudian tahun 2007 terjadi sedikit peningkatan kembali angka putus sekolah yaitu
menjadi 2,43%. Hal ini tentunya harus diwaspadai, agar selalu terjadi penurunan angka
putus sekolah setiap tahunnya. Karena indikator inilah mempunyai korelasi yang sangat
besar terhadap tingkat kesejahteraan, dimana kemampuan masyarakat sangat
menentukan kelangsungan pendidikan dari seorang siswa. Melihat pada relevansinya,
maka mengacu pada capaian yang terjadi yaitu tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008,
yaitu sebesar 2,97%, 3,17%, 2,41%, 1,81% dan 6,35%. Tren capaian untuk tingkat
provinsi pun mengalami naik dan turun juga dari tahun ke tahun. Namun demikian
persentase putus sekolah dari provinsi lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat
nasional. Maka hal ini berarti kondisi provinsi lebih baik dalam indikator “angka putus
sekolah tingkat sekolah dasar”.

Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP, angka putus sekolah justru pada tahun 2005
sangat menurun drastis yaitu menjadi 0,37%, dari tahun sebelumnya 2004 yaitu sebesar
3,70%. Berarti pada tahun 2005 boleh dibilang minimalisasi angka putus sekolah hampir
berhasil seratus persen. Prestasi yang luar biasa. Selanjutnya pada tahun 2006
meningkat lagi menjadi 1,87% dan tahun 2007 turun kembali menjadi 0,77%. Berarti
tahun 2007 juga sudah membaik, karena angka putus sekolah hanya 0,77%. Jadi dapat
dikatakan bahwa untuk indikator angka putus sekolah, tidak efektif, karena terjadi naik
turun setiap tahunnya.

Analisis relevansi terhadap angka putus sekolah tingkat SMP, dapat dilihat dengan
membandingkannya terhadap capaian tingkat nasional, yaitu tahun 2004, 2005, 2006,
2007 dan 2008 adalah 2,83%, 1,97%, 2,88% dan 3,94%. Khusus untuk tahun 2004,


kondisi capaian nasional ternyata lebih baik bila dibandingkan dengan capaian Provinsi,
dimana angka putus sekolah SMP di Provinsi DKI lebih tinggi .

Dan untuk tingkat pendidikan SMA menunjukkan grafik yang terus membaik dari tahun
2004 sebesar 4,20 %, tahun 2005 sebesar 3,00%, tahun 2006 sebesar 2,89% dan tahun
2007 sebesar 1,84%. Dengan terus menurunnya angka putus sekolah tingkat SMA, maka
menunjukkan hasil yang membaik dari tahun ke tahun. Dengan demikian dilihat dari
capaian hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa untuk indikator angka putus sekolah
tingkat SMA adalah efektif, karena dari tahun ke tahun membaik. Kemudian bila
dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, yaitu tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007
adalah 3,14% , 3,08% , 3,33% dan 2,68%. Ternyata pada tahun 2004, capaian tingkat
Provinsi tidak lebih baik bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional. Namun pada
tahun 2005, 2006, dan 2007 ternyata capaian tingkat Provinsi lebih baik dibandingkan
dengan capaian tingkat nasional.

Persentase Guru yang Layak Mengajar
Untuk tingkat pendidikan SMP, persentase guru yang layak mengajar pada tahun 2004
sebesar 85,94%, kemudian tahun sebesar 2005 sebesar 85,91%, tahun 2006 sebesar
82,67% dan tahun 2007 sebesar 89,67%. Merujuk pada capaian tersebut dari tahun ke
tahun terkait indikator persentase guru yang layak mengajar di tingkat SMP, ternyata
terdapat trend naik dan turun pula, sehingga tidak dapat dikategorikan efektif. Pada tahun
2006 terjadi penurunan capaian persentase guru yang layak mengajar menjadi 82,67%
dari tahun sebelumnya 2005 yaitu 85,91%.

Selanjutnya untuk melihat relevansinya, maka perlu dikemukakan capaian tingkat
nasional yaitu: tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007 yaitu sebesar 81,12, 81,01, 78,04, dan
86,26. Dengan demikian capaian tingkat provinsi lebih baik dari capaian tingkat nasional,
dan hal ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dapat capaian guru yang layak
mengajar di tingkat SMP.

Selanjutnya untuk tingkat pendidikan SMA, persentase guru yang layak mengajar pada
tahun 2004 sebesar 66,24% dan tahun 2005 sebesar 66,81%. Selanjutnya pada tahun
2006 terdapat peningkatan yang sangat besar yaitu menjadi 85,91% dan tahun 2007
menjadi 86,24%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, sehingga evaluasinya
tergolong “efektif”, karena setiap tahunnya terdapat peningkatan capaian terhadap
indikator “guru yang layak mengajar pada tingkat SMA”.


Selanjutnya untuk melihat relevansi terhadap indikator tersebut, perlu
dibandingkan dengan capaian tingkat nasional. Adapun capaian tingkat nasional
adalah: tahun 2004 sebesar 69,47%, tahun 2005 sebesar 72,44%, tahun 2006
sebesar 82,55%, dan tahun 2007 sebesar 84,05%. Dari hal tersebut menunjukkan
bahwa pada tahun 2004 dan 2005 menunjukkan bahwa capaian tingkat Provinsi
DKI tidak lebih baik dari capaian tingkat nasional. Namun untuk tahun 2006 dan
2007 ternyata capaian tingkat Provinsi lebih baik dari capaian tingkat nasional.

2.2.2. Analisis capaian indikator spesifik dan menonjol beserta rekomendasi
a. Capaian indeks pembangunan manusia baik di tingkat Provinsi DKI maupun di
tingkat nasional, menunjukkan peningkatan yang stabil, sehingga grafik selalu
meningkat. Hal ini menunjukkan meningkatnya relevansi pendidikan dengan
kebutuhan pembangunan. Untuk itu rekomendasi bagi strategi dalam
mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam RPJM, perlu
terus dilanjutkan dan dipertahankan, karena memang sudah relevan dan
efektif.
b. Capaian indikator angka partisipasi sekolah SD/MI di tingkat Provinsi DKI,
pada tahun 2007 terjadi penurunan sebesar 0,41% dari tahun sebelumnya (
tahun 2006 sebesar 97,12% turun menjadi 96,71% pada tahun 2007).
Walaupun bila dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional, memang
masih lebih baik (tingkat nasional capaiannya yaitu sebesar 93,75 % pada
tahun 2007). Kondisi ini perlu diwaspadai dalam penentuan sasaran, dimana
sebenarnya Wajib Belajar 9 tahun sudah dicanangkan, seharusnya angka
partisipasi sekolah semakin membaik, tidak boleh ada penurunan. Dengan
demikian angka partisipasi sekolah dapat dijadikan indikator untuk
menentukan keberhasilan kebijakan Wajib Belajar 9 tahun, yang telah
dicanangkan oleh pemerintah. Penurunan ini perlu dicari penyebabnya, agar
dapat diperbaiki di kemudian hari. Untuk itu rekomendasi yang dapat
diberikan adalah, kebijakan pemerintah yang menyangkut kesempatan untuk
memperoleh pendidikan gratis terutama dalam tingkat Wajib Belajar 9 tahun,
perlu terus diperbaiki agar pelaksanaannya benar-benar terwujud dengan baik
di berbagai daerah baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga angka
partisipasi sekolah akan terus membaik dari tahun ke tahun.
c. Indikator angka putus sekolah di tingkat Provinsi DKI untuk Sekolah Dasar,
terjadi peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2005, dengan mengalami
sebesar 1,80% (dari 2,79% pada tahun 2004 menjadi 5,59% pada tahun


2005). Begitu juga pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 0,65%
(dari tahun 2006 sebesar 1,78% menjadi 2,43% pada tahun 2007 ). Hal ini
tentunya perlu dicermati, karena terjadinya penurunan dalam dua tahun yaitu
2005 dan 2007. Melihat loncatan penurunan tersebut, berarti pada tahun 2009
akan terjadi penurunan kembali. Untuk itu rekomendasi yang dapat diberikan
adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan Wajib Belajar 9 tahun perlu
diperbaiki, agar angka putus sekolah tidak meningkat. Hal ini mungkin terkait
juga dengan kemampuan dari masyarakat untuk menikmati pendidikan dan
tersedianya sekolah yang dapat menampung anak usia Sekolah Dasar
tertampung semuanya. Di samping memberikan sosialisasi kepada
masyarakat agar berorientasi kepada pendidikan untuk meningkatkan taraf
hidup, juga perlu dibuat kebijakan pemerintah yang memberikan anggaran
pendidikan yang memadai, yang didukung oleh sistem pembiayaan yang adil,
efisien, efektif, trasparan, dan akuntabel.
d. Berbeda untuk angka putus sekolah di tingkat Provinsi bagi SMP, pada tahun
2005 terjadi penurunan yang sangat tajam, yaitu sebesar 3,33% (dari 3,70%
pada tahun 2004 menjadi 0,37 pada tahun 2005). Namun terjadi peningkatan
yang cukup besar lagi pada tahun 2006 sebesar 1,50% ( dari 0,37% pada
tahun 2005 menjadi 1,87 % pada tahun 2006). Melihat hal tersebut, maka
terjadi ketidakstabilan dalam capaian angka putus sekolah di tingkat SMP.
Untuk itu perlu direkomendasikan agar pemerintah menetapkan kebijakan
terkait yang lebih mempunyai nilai daya paksa untuk Wajib Belajar 9 tahun.
Dan perlu terus dilakukan perbaikan dalam implementasi Wajib Belajar 9 tahun
tersebut, sehingga ada pemebenahan di berbagai level pelaksanaan, sehingga
akan terwujud Wajib Belajar 9 tahun, sesuai sasaran yang telah ditetapkan
dalam RPJM. Selain itu perlu terus diupayakan agar terjadi peningkatan
efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pendidikan, agar biaya pendidikan
tidak terlalu mahal, atau bahkan benar-benar gratis bagi sekolah sampai level
pendidikan 9 tahun.
e. Untuk indikator persentase guru yang layak mengajar di tingkat provinsi DKI
untuk SMP, terjadi penurunan dari tahun 2004 ke 2005 dan terus menurun
sampai tahun 2006, yaitu dari 85,94% menjadi 85,91% dan terus turun menjadi
82,67%. Indikator ini tentunya akan berkorelasi secara langsung pada mutu
pendidikan yang akan diberikan kepada murid sekolah SMP. Bila guru yang
layak mengajar saja, semakin menurun tentunya kualitas capaian hasil
pengajaranpun akan menurun. Untuk itu rekomendasi yang dapat diberikan


adalah pemerintah perlu terus membuat kebijakan untuk peningkatan pada
jenjang pendidikan formal maupun pendidikan dan latihan di lingkungan
instansi tenaga pendidik dengan memberikan bantuan dana yang memadai,
sehingga para tenaga pendidikan dapat menjalankannya dengan baik dan
konsentrasi. Dengan demikian persentase guru yang layak mengajar akan
semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2.2.1.B. Capaian Indikator dan Analisis Spesifik dan Menonjol Bidang
Kesehatan
a. Peserta KB Aktif Periode 2004-2009

Grafik 27. Peserta KB Aktif Periode 2004-2009

Grafik di atas menggambarkan tren peserta aktif keluarga berencana di DKI
Jakarta sejak 2004 sampai 2009 dan tren peserta Keluarga Berencana di
tingkat nasional. Dari grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa pencapaian
DKI Jakarta selama periode 2004 sampai 2009 di atas pencapaian angka
nasional, dengan perbedaan sekitar 9,61% sampai 14,59%. Secara rata-rata,
persentase peserta aktif Keluarga Berencana di DKI mencapai 78,16%;
sedangkan di tingkat nasional pencapaian rata-rata per tahun sebesar 65,83%.
Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena di DKI Jakarta
tersedia fasilitas pelayanan kontrasepsi yang relatif mencukupi bila dibanding
dengan provinsi-provinsi lainnya, serta kesanggupan masyarakat yang lebih
tinggi untuk memperoleh kontrasepsi, sesuai dengan latar belakang budaya
serta sosial masyarakat serta letak geografis Provinsi DKI Jakarta.


b. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir Periode 2004-2009

Grafik 28. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir Periode 2004-2009

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa di Provinsi DKI Jakarta, terjadi
peningkatan angka harapan hidup waktu lahir pada periode 2004 sampai
2009. Angkanya meningkat dari 74,9 tahun pada 2004 menjadi 76,4 tahun
pada 2009, walaupun terjadi penurunan sedikit pada tahun 2005 dan 2006,
yakni berturut-turut 74,28 dan 74,43 tahun. Tren yang meningkat juga
ditunjukkan oleh angka nasional, dengan peningkatan yang cukup stabil, dari
66,20 pada 2004 menjadi 70,76 tahun pada 2008. Angka nasional pada 2009
belum dapat diperoleh.


c. Angka Kematian Bayi Periode 2004-2009

Angka Kematian Bayi Periode 2004-2009

40

Per 1000 kelahiran hidup
35
30
25
DKI
20
NASIONAL
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tahun

Grafik 29. Angka Kematian Bayi Periode 2004-2009

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator kesehatan kesehatan
yang terpenting. Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah jauh lebih baik daripada pencapaian
nasional, walaupun kalau dilihat dari trennya tidak ada kemajuan yang
mengesankan, atau dapat dikatakan penurunannya sangat lamban. Ini dapat
dilihat dari penurunan selama periode 2004 sampai 2009, hanya menurun dari
16,1 menjadi 13,70 per 1000 kelahiran hidup. Lambannya penurunan angka
kematian bayi di Provinsi DKI Jakarta juga sesuai dengan apa yang terjadi di
Indonesia, walaupun datanya tidak lengkap. Dapat disimpulkan baik di Provinsi
DKI Jakarta maupun di Indonesia penurunan angka kematian bayi belum
terjadi secara signifikan selama periode 2004-2009.


d. Angka Kematian Ibu Periode 2004-2009

Angka Kematian Ibu Periode 2004-2009

350

Per 100.000 Kelahiran Hidup 300
250
200 DKI
150 NASIONAL
100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tahun

Grafik 30. Angka Kematian Ibu Periode 2004-2009

Selain angka kematian bayi dan angka harapan hidup saat lahir, AKI (Angka
Kematian Ibu), merupakan indikator yang penting untuk menentukan status
kesehatan suatu bangsa. Indikator ini menggambarkan bagaimana
penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yakni perawatan ibu hamil,
melahirkan, dan nifas di suatu populasi. Angka kematian ibu di DKI Jakarta
belum menunjukkan adanya tren penurunan yang signifikan. Pada 2007
seolah-olah terjadi lonjakan angka kematian ibu yang sangat tinggi, angkanya
hanya sedikit di bawah angka nasional (225 dan 228). Data 2007 berasal dari
SDKI, yang dilakukan di semua provinsi di Indonesia oleh BPS. Data tahun-
tahun lainnya berasal dari data yang dikumpulkan sendiri oleh Dinas
Kesehatan DKI Jakarta. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan
hasil yang diperoleh dari survei dan data yang dikumpulkan secara rutin.
Tampaknya perlu dilakukan perbaikan sistem pengumpulan data, untuk
menjamin kebenaran data, yang tentunya sangat diperlukan untuk
perencanaan dan penilaian program.


e. Prevalensi Balita Gizi Buruk Periode 2004-2009

Grafik di atas menunjukkan adanya tren penurunan prevalensi balita dengan
gizi buruk, dari 3,9 pada 2004 menjadi 2,5 pada 2009. Penurunan ini walaupun
tidak terlalu tajam, tetapi cukup baik; mengingat prevalensinya pada 2004
sudah relatif kecil bila dibandingkan dengan kondisi nasional. Perbedaan yang
mencolok dengan angka nasional pada 2004 disebabkan adanya kabupaten-
kabupaten di luar Provinsi DKI Jakarta yang persentase penduduk miskinnya
cukup tinggi. Dengan menurunnya prevalensi Balita gizi buruk di Indonesia dari
8,8 pada 2004 menjadi 5,40 pada 2007, menunjukkan adanya perbaikan gizi
Balita yang signifikan. Data ini dapat menunjukkan adanya keberhasilan
program gizi serta perbaikan ekonomi masyarakat secara nasional.

Grafik 31. Prevalensi Balita Gizi Buruk Periode 2004-2009

f. Prevalensi Balita Gizi Kurang Periode 2004-2009

Prevalensi Balita dengan gizi kurang di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan
tren penurunan yang mengesankan, dari 19,3 pada 2004 menjadi 9,20 pada
2009. Penurunan tersebut sesuai dengan tren penurunan yang terjadi pada
angka nasional, walaupun data nasional tidak lengkap. Dapat disimpulkan
bahwa pada periode 2004 sampai 2009, terjadi penurunan prevalensi balita
kurang gizi, baik di Provinsi DKI Jakarta maupun secara nasional.


Grafik 32. Prevalensi Balita Gizi Kurang Periode 2004-2009

Grafik 32. Prevalensi Balita Gizi Buruk Periode 2004-2009

g. Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap 100.000 Penduduk Periode 2004-2009

Tahun
Tenaga Kesehatan
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dr. Praktek Umum Nasional 11.66 19.93 19.59
Dr. Praktek Umum DKI 43 43
Dr. Spesialis Nasional 4.43 5.53
Dr. Spesialis DKI 30 30
Perawat Nasional 53.91 137.9
Perawat DKI 185 185
Bidan Nasional 30.54 35.4 42.92
Bidan Nasional 52 52

Tabel 5. Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap 100.000 Penduduk

Data mengenai rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk tidak lengkap baik di
tingkat nasional maupun di Provinsi DKI Jakarta. Sulit untuk dapat
membandingkan rasio tenaga kesehatan di DKI Jakarta dengan nasional, karena
datanya diperoleh dari tahun yang berbeda. Selama periode 2007-2008, rasio
dokter praktik umum di Provinsi DKI Jakarta, lebih tinggi daripada rasio dokter
praktik umum di tingkat nasional pada 2005-2008; tetapi bila dilihat dari trennya,
kenaikan di tingkat nasional lebih tinggi, ini sesuai dengan kebutuhan dokter
secara nasional. Begitu juga halnya pada dokter spesialis; rasionya lebih tinggi di
Provinsi DKI Jakarta, tetapi peningkatannya tidak berbeda. Hal ini disebabkan

Laporan Akhir EKPD 09 DKI Jakarta - UI

Laporan Akhir EKPD 09 DKI Jakarta - UI

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Laporan Akhir EKPD 09 DKI Jakarta - UI

Ähnlich wie Laporan Akhir EKPD 09 DKI Jakarta - UI (20)

Mehr von EKPD

Mehr von EKPD (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Laporan Akhir EKPD 09 DKI Jakarta - UI