PELAKSANA UNIVERSITAS ANDALAS di Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009

2. Hutan Lindung: 910 533 Ha (21,5%)
Hutan Suaka Alam dan Wisata: 846 175 Ha (20,0%)
Hutan Produksi Konversi: 189 346 Ha (4,5%)
Luas Areal Perkebunan Sawit: 280.099 Ha: Lhn Per tani an
Perkebunan Rakyat: 146.542 Ha 27,5 %
PENGGUNAAN
PT Perkebunan Nusantara VI: 6.810 Ha
LAHAN
Perkebunan Besar Swasta: 126.747 Ha
Pdg Rumput 1,9%
Rawa 4,1%
Hutan 61,5%
Lai nnya 5,1%
Bukittinggi
AREAL PEGUNUNGAN TINGGI: 51,93 %
Kelestarian Alam: Modal masa depan
Pemb Infrastruktur: Sulit & Mahal + BENCANA ALAM/GEMPA
Panjang Pantai 375 Km
TSUNAMI Perikanan 2

3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
1. Pemerintahan Kualitas pelayanan publik masih rendah . Etos kerja aparatur; rendah;
aparatur; rendah;
dan Aparatur Penggunaan anggaran belum efisien dan efektif, Keamanan dan
efektif,
ketertiban umum belum kondusif; Partisipasi dalam pembangunan rendah;
kondusif; rendah;
Budaya KKN masih berkembang
2. Sumber Daya Dana pemerintah terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat (faktor
Manusia kemiskinan) sehingga pemerataan dan kualitas pendidikan serta status
kemiskinan)
kesehatan masyarakat relatif`rendah; Prestasi pemuda dan olah raga,
relatif`rendah;
partisipasi perempuan belum berkembang; Apresiasi terhadap IPTEK dan
berkembang;
budaya riset belum berkembang
3. Ekonomi Perubahan struktur ekonomi relatif lambat; Industri manufaktur dan
pariwisata belum berkembang optimal; Arus investasi masih rendah;
Tingkat pengangguran masih tinggi; Perusahaan swasta besar relatif
belum banyak berkembang; Terbatasnya infrastruktur yang mempercepat
pembangunan.
Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi; Belum terpenuhinya hak-hak
hak-
dasar masyarakat sebagai mana diharapkan; Belum berkembangnya
usaha mikro.
4. Kehidupan Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan;
Beragama dan Belum optimalnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial. Melunturnya
Sosial-Budaya
Sosial- penghayatan terhadap nilai-nilai adat Minangkabau.
nilai-
3

4. Ringkasan: PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
1. STRUKTUR
Kerjasama Regional
EKONOMI: Agraris Kepastian Hukum
Kemudahan
2. POTENSI SDA:
Terbatas
3. MUTU SDM & 6. INVESTASI:
TEKNOLOGI: Rendah 9. PAD: Rendah
Rendah
7. KESEMPATAN 10. DAYA SAING
4. SISTEM & KERJA: Terbatas PRODUK:
MANAJEMEN Rendah
8. PENDAPATAN:
KELEMBAGAAN :
Rendah
Lemah
5. LETAK GEOGRAFIS:
Kurang
Menguntungkan
Kualitas SDM MASALAH UTAMA:
Kelembagaan PROGRAM
Iklim Usaha + Aparatur PEMBANGUNAN
Agroindustri
Infrastruktur
PASCA GEMPA
(???)
4

5. SASARAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2010
2006-
INDIKATOR 2006 2007 2008 2009 2010
A. PERTUMBUHAN EKONOMI 6.0 6.4 6.6 6.7 6.9
I. Permintaan
1. Konsumsi Masyarakat 4.3 4.5 4.6 4.7 4.7
2. Konsumsi Pemerintah 4.5 4.7 5.8 5.9 6.0
3. Investasi 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5
4. Ekspor 12.7 14.5 14.5 14.5 14.5
5. Impor 2.6 2.7 2.7 3.5 4.5
II. Penawaran
1. Pertanian 6.7 7.3 7.3 7.3 7.3
2. Industri Pengolahan 4.0 4.5 6.0 6.5 7.5
3. Lainnya 6.1 6.5 6.5 6.5 6.5
5

6. INDIKATOR 2006 2007 2008 2009 2010
B. STRUKTUR EKONOMI (%)
I. Permintaan
1. Konsumsi Masyarakat 54.8 54.5 54.3 54.2 54.1
2. Konsumsi Pemerintah 12.1 12.1 12.1 12.0 11.9
3. Investasi 17.9 18.1 18.3 18.4 18.5
4. Ekspor 15.2 15.3 15.3 15.4 15.5
5. Impor 4.3 4.1 4.0 3.9 3.7
II. Penawaran
1. Pertanian 25.3 24.8 23.8 21.3 20.0
2. Industri Pengolahan 13.8 14.3 15.3 17.8 19.0
3. Lainnya 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0
ICOR 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3
PDRB (Rp milyar) 30.771,0 32.744,3 34.910,0 37.238,5 39.789,3
PDRB/Kapita (Rp’000) 6.948,4 7.349,9 7.789,3 8.259,2 8.773,3
Investasi (Rp milyar) 6,234 7,104 7,580 7,917 8,418
Penduduk (jiwa) 4,428,513 4,455,084 4,481,814 4,508,705 4,535,300
6
Penduduk Miskin (%) 20.47 17.09 14.27 11.92 10.00

7. 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK
Grafik 2.1.A : Tingkat Pelayanan
Publik Nasional dan Provinsi RELEVAN
Sumatera Barat
• Peningkatan penanganan kasus korupsi
70.00 45.00 sejak 2007
• Peningkatan penerapan pelayanan satu
Tren Capaian Indikator Outcome
40.00
60.00
Capaian Indikator Outcome
35.00 atap sejak 2004
50.00
30.00 Outcomes di bawah nasional
40.00 25.00 EFEKTIF
30.00 20.00
20.00
15.00 • Lebih baiknya tingkat pendidikan SDM
10.00
10.00
aparatur sejak 2004
5.00
• Berkembangnya penerapan pelayanan
0.00 0.00
2004 2005 2006 2007 2008
satu atap
Tingkat Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat (outcomes)
Tingkat Pelayanan Publik Nasional (outcomes)
Tren Provinsi
Tren Nasional Indikator Pendukung
1. Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani
dibandingkan dengan yang dilaporkan
2. Presentase aparat yang berijazah minimal S1
3. Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki
peraturan daerah pelayanan satu atap
7
Indikator I

8. 2.1. TINGKAT PEMBANGUNAN DEMOKRASI
Grafik 2.1.B : Tingkat Kualitas
Pembangunan Demokrasi Nasional TIDAK RELEVAN
dan Provinsi Sumatera Barat • Pilkada menyimpang dari ikrar
“persaudaraan” dan memicu permusuhan
78 0
76 x sehingga apatis & partisipasi rendah
Tren Capaian Indikator Outcome
-2
Capaian Indikator Outcome
74 • Kelemahan pendataan penduduk, banyak
72 -4
70
warga yang tidak terdaftar dalam DPT
68 -6 Outcomes di bawah nasional
66
64
-8 TIDAK EFEKTIF
62 -10 • Timbulnya sikap apatis karena pemilihan
60
-12 tidak memberikan manfaat bagi pemilih
58
56 -14
• Adanya kejenuhan, tidak menarik karena
2004 2005 2008 seringnya agenda pemilihan dan adanya
Tingkat Pembangunan Demokrasi Prov Sum Barat (outcomes)
kericuhan
Tingkat Pembangunan Demokrasi Nasional (outcomes)
Tren Provinsi
Tren Nasional Indikator Pendukung
1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan
Kepala Daerah Provinsi.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan
Legislatif.
3. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan
Presiden.
8
Indikator I

9. REKOMENDASI
PELAYANAN PUBLIK
• Mencabut izin pemeriksaan pejabat politik yang diduga/disangka melakukan
tindak korupsi
• Membentuk perwakilan KPK di tingkat Provinsi
• Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
• Menghilangkan egoisme sektoral antara Dinas/instansi
• Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan kantor pelayanan satu atap
PEMBANGUNAN DEMOKRASI
• Menyelenggarakan pilkada serentak
• Memberikan interval waktu antara pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.
• Meningkatkan akurasi data base kependudukan dari daerah sampai nasional.
9
Indikator I

10. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA: PENDIDIKAN
Grafik 2.1.A : Tingkat Kualitas TIDAK RELEVAN
Pendidikan Nasional dan Provinsi
Sumatera Barat
• Kondisi awal sudah baik (% guru
yang layak mengajar, angka melek
95.00 1.8 aksara) sehingga tren atau
Tren Capaian Indikator Outcome
1.6
94.00
pertumbuhan rendah
Capaian Indikator Outcome
93.00 1.4
1.2
92.00
1 Outcomes di atas nasional
91.00
0.8
90.00
0.6
89.00 0.4
EFEKTIF
88.00 0.2 • Tingkat pendidikan guru sudah baik
87.00 0 • Perbaikan di semua indikator
2004 2005 2006 2007 2008
pendukung
Tingkat Kualitas Pendidikan Prov Sum Barat (outcomes)
Tingkat Kualitas Pendidikan Nasional (outcomes) Indikator Pendukung
Tren Provinsi Sumatera Barat 1. Angka Partisipasi Murni SD/MI.
Tren Nasional 2. Angka Putus Sekolah SD.
3. Angka Putus Sekolah SMP/MTs.
4. Angka Putus Sekolah Menengah
5. Angka melek aksara 15 tahun keatas
6. Persentase jumlah guru yang layak mengajar di SMP/MTs
7. Persentase jumlah guru yang layak mengajar di Sekolah
Menengah
10
Indikator
2.2. Hasil II

11. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA: KESEHATAN
Grafik 2.2.B : Tingkat Kualitas
Kesehatan Nasional TIDAK RELEVAN
dan Provinsi Sumatera Barat • Program perbaikan gizi
masyarakat kurang efektif (2006
45.00 8 dan 2007)
Tren Capaian Indikator Outcome
7 • Akses terhadap fasilitas
44.00
Capaian Indikator Outcome
6
kesehatan tidak merata &
43.00 5
rendah
4
42.00 Outcomes di atas nasional
3
41.00
2
TIDAK EFEKTIF
40.00 1 • Menurunnya tingkat gizi
0 masyarakat (2006)
39.00
-1 • Rendahnya persentase tenaga
38.00 -2 kesehatan per penduduk
2004 2005 2006 2007 2008
Tingkat Kualitas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (outcomes)
Indikator Pendukung
Tingkat Kualitas Kesehatan Nasional (outcomes) 1. Prevalensi Gizi kurang (%)
Tren Provinsi Sumatera Barat 2. Persentase tenaga kesehatan
Tren Nasional per penduduk
11
Indikator
2.2. Hasil II

12. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA :
KELUARGA BERENCANA
Grafik 2.2.C : Tingkat Kualitas
Keluarga Berencana Nasional dan RELEVAN
Provinsi Sumatera Barat
• Keberhasilan program KB karena
tingginya tingkat kesadaran
90 5 masyarakat
4 • Laju pertumbuhan penduduk dapat
Tren Capaian Indikator
85
Capaian Indikator
3
2
ditekan.
Outcome
Outcome
80
1 Outcomes di atas nasional
75 0 EFEKTIF
70
-1
• Terjadinya perbaikan dari indikator
-2
65 -3
pendukung setiap tahunnya.
2004 2005 2006 2007 2008
Tingkat Kualitas Keluarga Berencana Prov Sum Barat
(outcomes)
Tingkat Kualitas Keluarga Berencana Nasional (outcomes) Indikator Pendukung
Tren Provinsi Sumatera Barat 1. Persentase penduduk ber-KB
Tren Nasional 2. Persentase laju pertumbuhan
penduduk
12
Indikator
2.2. Hasil II

13. REKOMENDASI
PENDIDIKAN
• Meningkatkan pemerataan pendidikan termasuk program beasiswa keluarga
miskin
• Meningkatkan ketersediaan alat pembelajaran, mutu guru dan fasilitas publik
• Membangun kembali fasilitas pendidikan yang terkena dampak gempa dan
trauma-healing bagi guru dan murid dengan partisipasi masyarakat
KESEHATAN
• Merevitalisasi pelayanan kesehatan dan kampanye tentang hidup sehat
• Memperluas cakupan asuransi kesehatan; rasio paramedik dan penduduk, ASEKIN
perlu dilanjutkan dengan anggaran daerah pro-miskin
• Mempercepat rekontruksi Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan
KELUARGA BERENCANA
• Menurunkan tingkat kelahiran terutama pelayanan pada keluarga miskin
• Memberikan penyuluhan dan peralatan KB kepada keluarga miskin
• Memberdayakan petugas lapangan
13
Indikator
2.2. Hasil II

14. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO
RELEVAN
Grafik 2.3.A : Tingkat Pembangunan • Peningkatan % Ekspor Sumatera Barat
Ekonomi Makro Nasional dan thd PDRB komoditi primer: pertanian
Provinsi Sumatera Barat & pertambangan
• Peningkatan % output UKM thd PDRB
45.00 10.00 produk berbasis sumberdaya lokal
Capaian Indikator Outcome
40.00 8.00 • Tingkat inflasi rendah ketahanan
Tren Capaian Indikator
35.00 6.00 pangan dan produk kandungan lokal
30.00
4.00 (agro industri)
Outcome
25.00 Outcomes di bawah nasional
2.00
20.00 KURANG EFEKTIF
0.00
15.00 • Capaian pembangunan membaik
10.00 -2.00
kecuali pada tahun 2008 tetapi lebih
5.00 -4.00
baik dari nasional
0.00 -6.00
• Kurang terganggu dengan pasar
2004 2005 2006 2007 2008
dalam dan luar negeri
Tingkat Pembangunan Ekonomi Makro Prov Sum Barat Indikator Pendukung
(outcomes) 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tingkat Pembangunan Ekonomi Makro Nasional
(putcomes) 2. Persentase ekspor terhadap PDRB
Tren Provinsi Sumatera Barat
3. Persentase output manufaktur terhadap PDRB
Tren Nasional 4. Persentase output UMKM terhadap PDRB
5. Laju Inflasi
14
Indikator
2.3. Hasil III

15. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI : INVESTASI
Grafik 2.3.B : Tingkat Pertumbuhan TIDAK RELEVAN
Investasi Nasional dan Provinsi
Sumatera Barat • Kondisi sosial ekonomi, SDA dan
letak geografis , pasar lokal serta
120.00 2,500.00
terbatasnya infrastruktur
100.00 2,000.00
kurang menarik bagi investor
Capaian Indikator Outcome
Tren Capaian Indikator
80.00
1,500.00
60.00
Outcomes di bawah nasional
Outcome
1,000.00
40.00
500.00 TIDAK EFEKTIF
20.00
0.00
• Investasi Perkebunan terkendala
0.00
2004 200520062007 2008 -500.00
dengan penyediaan lahan
-20.00
-40.00 -1,000.00
• Infrastruktur kurang memadai
• Lokasi kurang menguntungkan
Tingkat Pertumbuhan Investasi Prov Sum Barat (outcome)
Tingkat Pertumbuhan Investasi Nasional (outcomes)
Tren Provinsi Sumatera Barat Indikator Pendukung
Tren Nasional
1. Persentase Pertumbuhan Realisasi
Investasi PMA
2. Persentase Pertumbuhan Realisasi
Investasi PMDN
15
Indikator
2.3. Hasil III

16. REKOMENDASI
1. Mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal dan
IPTEK (knowledge based industries)
2. Memberikan insentif non-fiskal (SDM terampil & berkualitas
tinggi)
3. Mengembangkan kelembagaan Litbang: Daya saing produk
& Nilai tambah
4. Memperbaiki data base ekonomi dan bisnis
5. Meningkatkan promosi investasi sesuai dan potensi
(pengolahan hasil pertanian dan pariwisata), jasa dan
industri dengan value added yang tinggi
6. Membangun infrastruktur dengan kualitas anti bencana alam
(gempa, longsor): standard ASEAN
7. Membuka isolasi ke daerah baru dan sentra ekonomi.
16
Indikator
2.3. Hasil III

17. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP : KEHUTANAN
Grafik 2.4.A : Tingkat Kualitas
TIDAK RELEVAN
Pengelolaan Kehutanan Nasional dan • Lebih cepat bertambahnya lahan
Provinsi Sumatera Barat kritis dari lahan rehabilitasi
• Terbatasnya program dan dana
2 0 untuk pengelolaan dan penegakan
C apaian Indikator Outcom e
1.8 -10
hukum
Tren C apa ia n Indikator
1.6 -20
1.4 Outcomes di bawah nasional
-30
TIDAK EFEKTIF
Outcom e
1.2
-40
1
0.8
-50 • Terbatasnya dana dan program
0.6
-60 dalam menangani lahan kritis yang
-70
0.4 terus bertambah dan faktor
0.2 -80
0 -90
kemiskinan
2004 2005 2006 2007 2008 • Lemahnya kemampuan
kelembagaan dalam penyelesaian
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kehutanan Prov Sum Barat
(outcomes) konflik status lahan (formal
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kehutanan Nasional (outcomes)
maupun adat)
Tren Provinsi
Tren Nasional INDIKATOR PENDUKUNG
Persentase luas lahan rehabilitasi dalam
hutan terhadap lahan kritis
17
Indikator
2.4. Hasil IV

18. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP : KELAUTAN
Grafik 2.4.B : Tingkat Kualitas TIDAK RELEVAN
Pengelolaan Kelautan • Rendahnya persentase terumbu
Nasional dan Provinsi Sumatera Barat
karang yang baik dimana
pengelolaan dan pelestariannya
35.00 160.00 relatif lemah
140.00
• Lemahnya kesadaraan & penegakan
Capaian Indikator Outcome
30.00
Tren Capaian Indikator
120.00
25.00 100.00
hukum/peraturan tentang terumbu
karang
Outcome
20.00 80.00
15.00
60.00 Outcomes di bawah nasional
40.00
10.00 20.00
TIDAK EFEKTIF
0.00 • Lemahnya pengelolaan SDA: untuk
5.00
-20.00 pelestarian terumbu karang
0.00 -40.00
2004 2005 2006 2007 2008
• Penangkapan ikan yang merusak
(dinamit, sianida, jaring merusak dll.
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kelautan Prov Sum Barat
(outcomes)
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kelautan Nasional (outcomes)
INDIKATOR PENDUKUNG
Tren Provinsi Persentase terumbu karang dalam keadaan baik
Tren Nasional
18
Indikator
2.4. Hasil IV

19. REKOMENDASI
KEHUTANAN
1. Melestarikan sumberdaya hutan melalui kerja sama dengan provinsi
tetangga
2. Meningkatkan pengelolaan, pengamanan dan pengawasan sumber daya
hutan dengan penegakan hukum yang tegas dan aparatur yang terampil
3. Memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan
pengetahuan masyarakat tentang pelestarian hutan.
KELAUTAN
1. Mengembangkan pengendalian sumberdaya kelautan berbasis
kemitraan dengan seluruh stakeholders
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur melalui pendidikan lanjutan
3. Meningkatkan pemanfaatan & pengendalian tataruang laut dan wilayah
pesisir.
19
Indikator
2.4. Hasil IV

20. 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
TIDAK RELEVAN
Grafik 2.5 : Tingkat Kesejahteraan • Terbatasnya lapangan pekerjaan baru
Sosial Nasional dan Provinsi struktur ekonomi agraris, pendapatan rendah
Sumatera Barat • Program pemerintah kurang mendorong
pengembangan UMKM
95.5 0.8
• Meningkatnya jumlah anak terlantar, jalanan,
nakal
Tren Capaian Indikator Outcom e
95 0.6 Outcomes di atas nasional
Capaian Indikator Outcom e
94.5 0.4 TIDAK EFEKTIF
0.2 • Program dan kegiatan pelayanan kesra utk
94 lanjut usia dan rehabilitasi sosial kurang
0
93.5 berkembang
-0.2 • Belum berkembangnya lembaga pelayanan
93
-0.4 sosial masyarakat/swasta terutama pada
92.5 -0.6
tahun 2005-2006
92 -0.8 INDIKATOR PENDUKUNG
1. Persentase Penduduk Miskin ;
91.5 -1 2. Tingkat Pengangguran Terbuka ;
2004 2005 2006 2007 2008 3. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak /
Persentase jumlah anak (terlantar, jalanan, balita
Tingkat Kesejahteraan Sosial Prov Sum Barat (outcomes) terlantar, dan nakal) yang dilayani oleh Dep.sos
4. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut
Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional (outcomes) usia / Presentase jumlah lanjut usia yang dilayani oleh
Tren Provinsi Dep.sos
Tren Nasional
5. Persentase Pelayanan dan rehabilitasi sosial /Persentase
jumlah (penyandang cacat, tunasosial, dan korban
penyalahgunaan narkoba) yang dilayani oleh Dep.sos
20
Indikator
2.5. Hasil V

21. REKOMENDASI
1. Meningkatkan program dan kegiatan mendorong komunitas
miskin dalam penguasaan teknologi, permodalan, keterampilan
dan pemasaran produk
2. Mengatasi pengangguran terbuka dengan kebijakan stimulus dan
peningkatan upaya bersama yang berbasis pada jejaring bisnis
sehinga dapat mendorong arus merantau
3. Mendorong pengembangan kelembagaan dan kegiatan
pelayanan masyarakat & rahabilitasi sosial untuk anak-anak
(terlantar, jalanan, nakal), lanjut usia, tuna-sosial, penyandang
cacat, dan korban narkoba
4. Meningkatkan kualitas/keterampilan pekerja sosial dan tenaga
pelayanan kesejahteraan sosial.
21
Indikator
2.5. Hasil V

22. INDIKATOR SPESIFIK dan MENONJOL
• Tingkat laju pertumbuhan ekonomi: Rata-rata lebih baik dari
nasional. Kondisi disebabkan karena struktur ekonomi dan
komposisi ekspor produk utama yang terdiri dari produk
pertanian/ agroindustri dengan komponen impor relatif kecil.
Kemudian karena terjaganya swasembada pangan maka
tingkat inflasi menjadi rendah.
• Tingkat investasi PMA dan PMDN yang sangat rendah. Kondisi
ini terkait dengan terbatasnya potensi SDA, infrastruktur,
lokasi relatif terisolir dari pusat pertumbuhan regional dan
kurangnya SDM berkualitas tinggi.
22

23. KESIMPULAN
HASIL EVALUASI
INDIKATOR
Hasil KETERANGAN
OUTCOMES Relevan Efektif Outcomes ¹)
1. Pelayanan Publik Ya Ya Rendah
Demokrasi Tidak Tidak Sedang Catatan:
Ya (-) = Kurang efektif:
2. Pendidikan Tidak Ya Tinggi terjadi penurunan pada
Kesehatan Tidak Tidak Tinggi tahun 2008 juga pada
Sangat tingkat nasional
Kel. Berencana Ya Ya
tinggi
¹) Berdasarkan Interval (0 s/d 100) %
3. Ekonomi Makro Ya Ya (-) Sedang dihitung berdasarkan rata-rata
outcomes Provinsi dibagi rata-
Sangat rata outcomes nasional . Kategori
Investasi Tidak Tidak
rendah Rendah dibawah 70% capaian
nasional.
4. Pengelolaan
Tidak Tidak Sedang
Kehutanan
Pengelolaan
Tidak Tidak Rendah
Kelautan
5. Kesejahteraan
Tidak Tidak Tinggi
Sosial 23

24. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
INDIKATOR OUTCOMES RELEVAN EFEKTIF
1. Tingkat Pelayanan Publik
TIDAK TIDAK
dan Demokrasi
2. Tingkat Kualitas SDM TIDAK YA
3. Tingkat Pembangunan
YA TIDAK
Ekonomi
4. Tingkat Pengelolaan SDA TIDAK TIDAK
5. Tingkat Kesejahteraan
TIDAK TIDAK
Sosial
24
Kesimpulan

25. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP NASIONAL (%)
Sangat Sangat
INDIKATOR Tinggi Sedang Rendah
Tinggi Rendah Keterangan
OUTCOMES
>105 100-105 70-99 30-69 <30
1. Tingkat
Pelayanan Publik √ Interval (%) =
dan Demokrasi rata-rata
2. Tingkat Kualitas capaian
SDM
√ daerah dibagi
dengan rata-
3. Tingkat rata capaian
PembangunanEk √ nasional
onomi dalam %
4. Tingkat
Pengelolaan SDA
√
5. Tingkat
Kesejahteraan √
Sosial
25
Kesimpulan

26. KONDISI HARAPAN TAHUN 2015
PASCA GEMPA 30 SEPTEMBER 2009
Sulit dicapai akibat Kondisi harapan
Capaian
Pembangunan kerusakan gempa 2009 yang IDEAL
walaupun telah
Gaps Analysis: Untuk terjadi Gempa
mencapainya
Kondisi harapan
RPJMD SUMBAR diperlukan terobosan atas dasar
2011-2015 dalam Pembangunan trend masa lalu
tanpa adanya
Gempa 2009
Kondisi harapan
setelah adanya
Gempa 2009
Periode
waktu
2010 2011 2012 2013 2015
Kerusakan infrastruktur publik
Kerusakan infrastruktur swasta/bisnis
26
Mundurnya sektor pendidikan-kesehatan
Kesimpulan

27. Prioritas Pembangunan
Akibat Gempa 30 Sept 2009
1. Membangun infrastruktur transportasi
standard ASEAN
2. Membangun sarana pendidikan &
kesehatan dengan bantuan APBN
3. Memberikan Kredit Lunak bagi
perusahaan swasta (termasuk bidang
pendidikan & Kesehatan) korban gempa
Kesehatan)
4. Penataan ulang Tata Ruang
27
Kesimpulan

28. TERIMA KASIH
28

29. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP NASIONAL (%)
Sangat Sangat
INDIKATOR Tinggi Sedang Rendah
Tinggi Rendah Keterangan
OUTCOMES
>105 100-105 70-99 30-69 <30
1. Pelayanan Publik 62%
Demokrasi 91% Interval (%) =
% rata-rata
2. Pendidikan 101% capaian
Kesehatan 103% daerah dibagi
dengan %
Kel. Berencana 108%
rata-rata
3. Ekonomi Makro 76% capaian
Investasi 5% nasional
4. Pengelolaan
74%
Kehutanan
Pengelolaan
42%
Kelautan
5. Kes. Sosial 101%
29

30. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP NASIONAL (%)
Sangat Sangat
INDIKATOR Tinggi Sedang Rendah
Tinggi Rendah Keterangan
OUTCOMES
>105 100-105 70-99 30-69 <30
1. Tingkat
Pelayanan Publik 77 Interval (%) =
dan Demokrasi rata-rata
2. Tingkat Kualitas capaian
104 daerah dibagi
SDM
dengan rata-
3. Tingkat rata capaian
PembangunanEk 41 nasional
onomi dalam %
4. Tingkat
58
Pengelolaan SDA
5. Tingkat
Kesejahteraan 101
Sosial
30
Kesimpulan

31. RALAT LAPORAN AKHIR I
HASIL EVALUASI
INDIKATOR
Hasil KETERANGAN
OUTCOMES Relevan Efektif Outcomes ¹)
1. Pelayanan Publik Ya Ya Rendah
Demokrasi Tidak Tidak Sedang Catatan:
Ya (-) = Kurang efektif:
2. Pendidikan Tidak Ya Tinggi terjadi penurunan pada
Kesehatan Tidak Tidak Tinggi tahun 2008
Sangat
Kel. Berencana Ya Ya ¹) Berdasarkan Interval (0 s/d 100) %
tinggi dihitung berdasarkan rata-rata
3. Ekonomi Makro Ya Ya (-) Sedang outcomes Provinsi dibagi rata-
rata outcomes nasional . Kategori
Sangat rendah dibawah 70% capaian
Investasi Tidak Tidak **/ nasional.
rendah
4. Pengelolaan Ralat:
Tidak */ Tidak Sedang
Kehutanan
*/ Dalam Laporan tertulis
Pengelolaan Relevan
Tidak Tidak Rendah
Kelautan **/ Dalam laporan tertulis
5. Kesejahteraan Efektif
Tidak Tidak Tinggi
Sosial 31