Permasalahan dan tantangan utama pembangunan di Jawa Barat meliputi ketergantungan ekspor pada ekonomi global, rendahnya pendidikan, korupsi, koordinasi kebijakan, dan kesenjangan gender dalam pembangunan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan investasi, stabilitas, akses pasar, wisata, dan kualitas aparatur serta birokrasi. Indikator pelayanan publik dan demokrasi menunjukkan peningkatan pada beber

2. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah Jawa Barat
Permasalahan
• Ketergantungan ekspor dan manufaktur Jawa Barat
terhadap perekonomian dunia
• Masih rendahnya tingkat pencapaian pendidikan
• Korupsi dan penyalahgunaan wewenang
• Kurangnya koordinasi dan sinergitas vertikal maupun
horizontal di tingkat pengambil kebijakan pembangunan
• Kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada
keadilan jender pada semua aspek pembangunan:
KDRT, traficking, kurangnya kaum pria ikut dalam KB, dll
2

3. Permasalahan dan Tantangan Utama
Tantangan :
• Peningkatan investasi
• Stabilitas keamanan dan kepastian hUuum
• Akses pasar, pengauatan persaingan dalam negeri
• Meningkatkan kunjungan wisata (20 mendatang)
• Diperlukan peminpin yang berpengalaman
• Aparatur
• Penyelenggaraan managemen yang efektif dan efisien
• Birokrasi belum banyak mengalami perubahan

4. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
TINGKAT KESADARAN HUKUM
80
70
60
50
40
30
Series1
20
10
0

5. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
7000
TINGKAT KRIMINALITAS TAHUN 2008
6000
5000
4000
Terpidana
3000 Penyelesaian
2000
1000
0
Curas Curat Curi R2/4 Aniyaya Penipuan Penggelapan

6. 12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2004 2005 2006 2007
Jumlah Pelanggaran Perda di Jawa
Barat Tahun 2004 – 2007
Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda meningkat
sejalan dengan cukup efektifnya sosialisasi peraturan daerah, sejak
proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

7. 1800
1600
1400 Ketertiban Umum
1200
Unjuk rasa
1000
800 Kenakalan Remaja
600
400 Pemogokan
200
0 Narkotika
JTP JPTP JTP JPTP JTP JPTP JTP JPTP JUMLAH
2004 2005 2006 2007
Gambar 2.2 Data Gangguan Trantibum Di Jawa Barat Tahun
2004 - 2007
sepanjang tahun 2003-2008, muncul dari penyalahgunaan
penggunaan narkoba

8. Tingkat pelayanan Publik dan demokrasi
Kesadaran Hukum
• Peningkatan disiplin mengalami kenaikan 50 % dari tahun
sebelumnya : pengawasan dan sosialisasi
• Akuntabilitas anggran mengalami perbaikan 75 % : pengawasan
dan kontrol sistem
• Kenyamanan dan pelayanan mengalami kenaikan 60 %:
kesadaran akan tugas dan fungsi
• Pemenuhan kebutuhan sarana& prasarana menaik 70 %: proses
administrasi dan birokrasi
• Kenyamanan&pelayanan kepada masyarakat 60 % perubahan
birokrasi, kedisiplinan aparatur
• Pengurangan korupsi membaik 50 % : pengawasan, kesadaran,
kejelasan hokum
•

9. Indeks Kriminalitas
Rata-rata meningkat disebabkan:
• Krisis global
• Pencurian roda 2 meningkat, meningkatnya jumlah roda 2
• Kesadaran hukum yang masih rendah

10. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
Program WAJAR Pendidikan Dasar
%
80
70
60
50
40 Series1
30
20
10
0
Prosentase APK Prosentase APM Prosentase angka Prosentase sarana Prosentase
melanjutkan memadai penerima beasiswa

11. • Program Wajib Belajar Pendidikan dasar
• Prosentase APK 88,90
• Prosentase APM 79,00
• Prosentase angka melanjutkan
80,00
• Prosentase sarana memadai 60,00
• Prosentase penerima beasiswa 70
,00
• Rasio rombel ruang kelas 1,35

12. Pelayanan Sosial
1200
1000
800
O
r
a 600 Series1
n
g
400
200
0
KAT Penyandang cacat Tuna Sosial Anak nakal korban Wanita Rawan
narkotik (ANKN) Sosial Ekonomio

13. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
Pelayanan Publik
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan
Persentase Jumlah kasus korupsi yang 86,21% 100%
tertangani dibandingkan dengan yang
dilaporkan
Keterangan  Jumlah perkara korupsi yang masuk ke  Jumlah perkara korupsi yang masuk ke
Kejaksaan Tinggi (2008) = 58 Kejaksaan Tinggi (2008) = 88
 Jumlah perkara korupsi yang sudah diputus  Jumlah perkara korupsi yang sudah diputus oleh
oleh Pengadilan Tinggi (2008) = 50 Pengadilan Tinggi (2008) = 88
Sumber: Jabar Dalam Angka, 2008 Sumber: Jabar Dalam Angka, 2009
Presentase aparat yang berijazah 31,00% 29,87%
minimal S1
Keterangan • Jumlah total = 12.948 orang, terdiri dari: • Jumlah total = 361.052 orang, terdiri dari:
• S3 0,08% • S3 2 orang (0,00 %)
• S2 5,16 % • S2 469 orang (0,13%)
• S1 31,00 % • S1 50 943 orang (14,11%)
• D4 0,46% • D4 821 orang (0,23%)
• D3 11,92 % • D3 26 236 (7,27%)
• D2 1,12 % • D2 23 739 (6,57%)
• D1 2,57% • D1 9 691 (2,68%)
• SLTA 37,45 % • SLTA 211 989 (58,71%)
• SLTP 4,03 % • SLTP 17 328 (4,80 %)
• SD 6,22 %. • SD 19.834 (5,49 %).
Sumber: Jabar dalam Angka, 2008 Sumber: Jabar dalam Angka, 2009
Persentase jumlah kabupaten/ kota yang 42,31% 61,53%
memiliki peraturan daerah pelayanan
satu atap
Keterangan Jumlah kab/kota yang memiliki PPTSP (Pusat Jumlah kab/kota yang memiliki PPTSP (Pusat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah 11 kab/kota Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah 16 kab/kota
dari 26 kab/kota di Jabar, yakni: Kota Cimahi, dari 26 kab/kota di Jabar, yakni: Kabupaten
Bandung, Banjar, Kabupaten Indramayu, Indramayu,Majalengka, Kuningan,Cirebon,
Sukabumi, Kuningan, Sumedang, Purwakarta, Sumedang, Kota Banjar, Ciamis, Kota Tasikmalaya,
Tasikmalaya, Ciamis, dan Bekasi. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi,
Sumber: RKPD 2009 Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten
Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten
Subang.
Sumber: RKPD 2010

14. Lanjutan
Demokrasi
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan
Gender Development Index (GDI) 60,8 61,4
Keterangan Data tahun 2006 Data tahun 2007
Sumber: BPS dan Kementerian NegaraSumber: BPS dan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan, 2008 Negara Pemberdayaan Perempuan,
2008
Gender Empowerment Meassurement 54,4 55,3
(GEM)
Keterangan Data tahun 2006 Data tahun 2007
Sumber: BPS dan Kementerian NegaraSumber: BPS dan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan, 2008 Negara Pemberdayaan Perempuan,
2008
Tingkat partisipasi politik masyarakat 67,31% Tidak ada Pilgub tahun 2009
dalam Pemilihan Kepala Daerah
Provinsi
Keterangan Pilgub 2008
Sumber: KPUD Jabar
Tingkat partisipasi politik masyarakat Rata-rata 70% Selama tahun 2009 tidak ada
dalam Pemilihan Kepala Daerah pemilihan kepala daerah
Kabupaten/Kota kabupaten/kota di Jabar karena ada
Pemilu 2009
Keterangan Sumber: RKPD 2009
Tingkat partisipasi politik masyarakat 75,2% 76,61%
dalam Pilpres
Keterangan Pilpres 2004 Pilpres 2009
Sumber: KPU Sumber: KPU
Tingkat partisipasi politik masyarakat 95% 73,11%
dalam PiLeg
Keterangan PiLeg 2004 PiLeg 2009
Sumber: KPU Sumber: KPU

15. Analisis Relevansi dan Efektivitas
Indikator I
• Tingkat Pelayanan Publik
– Seluruh tolok ukur pada indikator tingkat pelayanan publik
menunjukkan peningkatan capaian.
– Pada tolok ukur penanganan kasus korupsi, data BPS
menunjukkan terjadi peningkatan persentase dalam penanganan
kasus korupsi di Jawa Barat. Tapi, dilihat dari jumlah kasus
korupsi yang masuk ke Kejaksaan Tinggi menunjukan
peningkatan antara tahun 2008-2009, sebesar 30 kasus. Hal ini
dapat mengindikasikan beberapa hal, antara lain:
• Terjadi peningkatan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang tergolong kasus korupsi
• Peningkatan kesadaran hukum untuk melaporkan kasus korupsi
• Peningkatan kinerja penanganan kasus korupsi oleh lembaga-lembaga
penegak hukum

16. Lanjutan
– Pada tolok ukur tingkat pendidikan aparat, menunjukkan
terjadinya penurunan persentase sebesar 1,13%. Meskipun
demikian, jumlah aparat secara keseluruhan menunjukkan
kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa:
• Rekrutmen CPNS untuk lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih
tetap berlangsung
• Sudah ada upaya meningkatkan kualitas SDM dari sisi pendidikan formal,
sehingga jumlah aparat berpendidikan S1 sudah berkurang
– Pada tolok ukur pelayanan terpadu, ditanyakan persentase
daerah kabupaten/kota yang telah memiliki perda tentang
pelayanan satu atap. Data mengenai hal ini tidak terdapat,
sehingga yang digunakan adalah proksi daerah yang telah
memiliki pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP). Data tahun
2008-2009 menunjukan terjadinya peningkatan jumlah
kabupaten/kota yang memiliki PPTSP. Hal ini disebabkan oleh:
• Kesadaran daerah kabupaten/kota untuk membentuk PPTSP dalam rangka
memperbaiki kualitas pelayanan perizinan sekaligus meningkatkan investasi
di daerah
• Sudah adanya kepastian dasar hukum mengenai regulasi dan bentuk
organisasi PPTSP sehingga kabupaten/kota tidak ragu lagi untuk
membentuk PPTSP

17. Lanjutan
• Demokrasi
– Seluruh tolok ukur pada indikator demokrasi menunjukkan
tingkat capaian yang beragam, ada sub indikator yang
mengalami peningkatan tapi ada juga yang menurun.
– Pada tolok ukur Gender Development Index (GDI) dan Gender
Empowerment Measurement (GEM), terjadi kenaikan capaian
indeks. Hal ini mengindikasikan bahwa:
• Sudah ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan jender, khususnya
dengan memperluas ruang partisipasi bagi perempuan dalam bidang politik
dan pemerintahan
• Dibandingkan dengan capaian IPM/HDI Jabar yang masih lebih tinggi
dibandingkan GDI menunjukkan bahwa kesenjangan jender masih menjadi
masalah di Jabar
• Peningkatan capaian GDI dan GEM banyak disumbang oleh meningkatnya
jumlah perempuan yang menduduki posisi struktural di lingkungan politik
dan pemerintahan di Jabar, misalnya dalam hal peningkatan jumlah anggota
DPRD perempuan, pejabat birokrasi dari kalangan perempuan, dll
• Masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak
perempuan masih memerlukan penanganan afirmatif untuk meningkatkan
capaian GDI dan GEM di masa mendatang

18. Lanjutan
– Pada tolok ukur tingkat partisipasi politik dalam
pemilihan kepala daerah provinsi, Jawa Barat baru
satu kali menyelenggarakan pemilihan gubernur dan
wakil gubernur secara langsung yakni pada tahun
2008. Tingkat partisipasi sebesar 67,31% dalam
Pilgub tidak terlampau tinggi, diduga penyebabnya
adalah kejenuhan masyarakat akibat terlampau
seringnya frekuensi pemilihan secara langsung
dilakukan sejak tahun 2004 hingga 2008. Selama
rentang waktu tersebut juga berlangsung pemilihan
kepala daerah kabupaten/kota secara langsung,
sehingga antusiasme publik untuk memberikan suara
dalam Pilgub tidak terlampau besar. Meskipun
demikian, Pilgub berlangsung dengan relatif aman
dan demokratis tanpa menimbulkan konflik yang
destruktif.

19. Lanjutan
– Pada tolok ukur tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala
daerah kabupaten/kota, juga menunjukkan capaian yang moderat
sekira 70% untuk 26 pilbup/pilwalkot yang berlangsung di Jabar selama
periode 2005-2008. Bila dilihat dari tingkat partisipasi per
kabupaten/kota sangat variatif. Di Kabupaten Garut, tingkat partisipasi
pemilih dalam Pemilihan Bupati Garut pada tahun 2008 adalah sebesar
65,7%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan hasil Pemilihan Bupati
Kuningan pada tahun 2008 sebesar 67%. Di Kabupaten Ciamis,
pemilihan bupati ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup
tinggi sebesar 73,21%, seperti juga di Kota Bandung, partisipasi pemilih
dalam Pemilihan Walikota Bandung tahun 2008 adalah sebesar 73,5%.
Di Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pemilihan bupati
dan wakil bupati pada tahun 2008, tingkat partisipasi pemilih mencapai
73,34%. Jumlah ini relatif tinggi dibandingkan dengan partisipasi pemilih
dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2007
yang hanya diikuti oleh 52,86% pemilih. Tingginya jumlah masyarakat
yang tidak memberikan suara (golput) juga tampak pada Pilkada Kota
Bogor yang berjumlah 35,99% dari keseluruhan jumlah pemilih yang
terdaftar. Demikian pula jumlah golput dalam Pemilihan Bupati Cianjur
tahun 2006 cukup tinggi.

20. Lanjutan
– Pada tolok ukur tingkat partisipasi politik dalam pemilihan
umum legislatif dan pemilihan presiden, menunjukan capaian
yang berbeda. Untuk tingkat partisipasi dalam pemilihan
presiden menunjukkan peningkatan yang tidak terlampau
signifikan antara Pilpres 2004 dan Pilpres 2009, yakni hanya
sebesar 1,41%. Kenaikan ini disebabkan oleh pembaharuan
data pemilih yang paralel dengan peningkatan jumlah penduduk
di Jawa Barat.
Sementara itu, tingkat partisipasi dalam Pemilihan Legislatif
tahun 2004 dan 2009 menunjukan penurunan yang drastis,
sebesar 21,89%. Hal ini disebabkan oleh:
• Permasalahan yang terjadi dalam pendataan pemilih , yang
menyebabkan banyak calon pemilih tidak terdaftar dan tidak dapat
memberikan suaranya
• Kejenuhan masyarakat terhadap event pemilihan, sehingga
menimbulkan apatisme atau keenganan untuk berpartisipasi dalam
Pemilihan Legislatif 2009

21. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Pendidikan
•Angka Partisipasi Murni
•Rata-rata nilai akhir
•Angka Putus Sekolah
•Angka melek aksara 15 tahun keatas
•Persentase jumlah guru yang layak mengajar
21
Indikator II

22. Angka Partisipasi Sekolah dengan indikator
Angka Partisipasi Kasar SD
Berdasarkan grafik di atas tampak bahwa pada
tingkat SD, nilai APK Jawa Barat menunjukkan
angka di atas 100%,

23. Kecenderungan Angka Melek Huruf di Propinsi Jawa
Barat Tahun 1990, 2000 – 2007
96
96 95.48
95
95 94.51
94 93.96
93.79
93.6
94 93.5
93.19
93 93.03
93
92
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat

24. Presentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berusia 10 Tahun
ke atas
Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2007
Tingkat Pendidikan 2003 2004 2005 2006 2007
1. Tidak pernah Sekolah 5,09 5,07 5,18 4,95 5,38
2. Tidak Tamat SD 21,67 21,66 21,80 21,66 22,02
3. Tamat SD 39,56 38,00 37,75 37,59 36,02
4. SLTP/SMP 15,09 16,77 16,77 15,96 15,60
5. SLTA/ 14,61 15,30 15,40 15,79 16,22
6. AK/Diploma 1,72 1,60 1,54 1,97 2,13
7. Sarjana 1,71 1,60 1,58 2,07 2,63
Jumlah 100 100 100 100 100
Sumber: Suseda 2003 - 2007

25. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
Program WAJAR Pendidikan Dasar
%
80
70
60
50
40 Series1
30
20
10
0
Prosentase APK Prosentase APM Prosentase angka Prosentase sarana Prosentase
melanjutkan memadai penerima beasiswa

26. Kesehatan
• Umur Harapan Hidup (UHH)
• Angka Kematian Bayi (AKB)
• Angka Kematian Ibu (AKI)
• Prevalensi Gizi buruk (%)
• Prevalensi Gizi kurang (%)
• Persentase tenaga kesehatan
perpenduduk

27. UMUR HARAPAN HIDUP
(UHH) Jawa Barat
Sensus 1990 Susenas 1995 Tahun 2000 – 2007 berdasarkan proyeksi BPS

28. Angka Kematian Bayi (AKB)
• Tahun 2000  45,69 per 1000 kelahiran hidup
• Tahun 2005 menjadi 43,40 per 1000 kelahiran hidup.
• Tahun 2006 sebanyak 3.580 dari 818.338 kelahiran
hidup
• Tahun 2007 sebanyak 4.388 dari 822.481 kelahiran
hidup
 Terjadi peningkatan dari tahun 2006 ke 2007 
pendidikan ibu

29. Angka Kematian Ibu (AKI)
• Data terakhir tahun 2003  321.15
 kematian saat melahirkan (60.87%), waktu nifas
(30.43%), dan waktu hamil (8.7%)  karena
perdarahan, infeksi dan eklampsia
• Masalah: ketidaktersediaan data  sistem pelaporan
• Penting untuk memperhatikan pendidikan ibu  suseda
2007 % wanita yang selesai wajar diknas 67.7% dan
suseda 2005 % wanita menikah di usia < 16 tahun
28.85%

30. Status Gizi Balita Tahun 1999-
2001 dan 2004-2007
Tahun Status Gizi Balita ( % )
Lebih Baik Kurang Buruk
1999 23.33 54,45 17,26 4,96
2000 4,84 81,46 12,88 0,79
2001 1,91 85,27 11,7 1,32
2004 2,59 84,06 11,94 1,41
2005 1,83 85,75 11,41 1,01
2006 1,62 86,36 11,52 1.09
2007 2.03 85,23 11,15 1,13
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2007
 Obesitas perlu diwaspadai  kecenderungan kasus meningkat sehubungan dengan gaya
hidup  faktor resiko penyakit sirkulasi darah dan penyakit degeneratif

31. Tenaga Kesehatan
• Tenaga medis (dokter umum, dokter gigi)
• Tenaga keperawatan (perawat, bidan)
• Tenaga kefarmasian (apoteker, analisis farmasi,
asisten apoteker)
• Tenaga kesehatan masyarakat (epidemiolog,
entomolog, mikrobiologi, penyuluh kesehatan,
administrator kesehatan, sanitarian)
• Tenaga gizi
• Tenaga keteknisan fisik
• Tenaga keteknisan medis
• Tenaga sanitasi

32. Dokter Umum
• 2007  rasio  1:2.592.733
• Target Indonesia Sehat 2010 rasio
dokter per 100.000 penduduk adalah 40
• Rata-rata 2-3 dokter umum bekerja di
puskesmas  penyebaran belum merata
 masih ada puskesmas yang belum ada
dokter

33. Dokter Gigi
• 2006  rasio  1:6.247.550
• 2007  seorang dokter gigi untuk 2-3
puskesmas dan penyebarannya belum
merata
• Target Indonesia Sehat 2010  rasio
dokter gigi per 100.000 penduduk adalah
11

34. Tenaga Keperawatan
• Rasio  1:1.072.763
• 2007  setiap puskesmas mempunyai 6-7
bidan dan penyebarannya belum merata
• Target Indonesia Sehat 2010  rasio
bidan per 100.000 penduduk adalah 100
dan rasio perawat per 100.000 penduduk
adalah 117.5

35. Keluarga Berencana
• Indikator keberhasilan program Keluarga Berencana 
pencapaian cakupan KB Aktif, peserta KB Baru terhadap
pasangan usia subur(PUS) dan persentase peserta KB Aktif
Metode Kontrasepsi Efetif Terpilih (MKET).
• Pencapaian KB Baru pada tahun 2006 sebesar 12,72%,
cakupan ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, tahun 2005 (10,66%).
• "Tahun 2003 hingga 2004, peserta KB aktif Jawa Barat
mencapai 60,42 persen, tahun 2005 62,84 persen dan tahun
62,88 persen,“
• Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif sepanjang tahun
2008 mencapai 6.223.986 orang atau naik sebesar 107
persen dari target 5.906.260 orang  keberhasilan program
Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan tahun 2008.

36. Keluarga Berencana
• "Berdasarkan data Suseda Jabar, tahun 2003
TFR Jabar sebesar 2,54, tahun 2004 sebesar
2,53 tahun 2006 sebesar 2,39 dan tahun 2007
mencapai 2,30,”

37. Laju Pertumbuhan Penduduk
Di Provinsi Jawa Barat Selama Kurun Waktu 2002-2007

38. • Jumlah penduduk meningkat sekitar 17, 35 % dari
penduduk Indonesia
• Puncaknya diperkirakan pada tahun 2030 ahli
demografi 2015-2030 “golden period bagi Indonesia,
penduduk provinsi mencapai nilai tertinggi
38

39. Data Pembangunan Ekonomi
Jawa Barat 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Uraian
LPE (%) 4.77 5.62 6.01 6.22 5.6
Laju Inflasi (%) 7.56 18.51 6.15 5.22 11.1
Kontribusi Manufaktur (%) 41.88 44.46 45.24 44.38 47.32
Kontribusi Ekspor (%) 49.29 48.29 45.85 43.98 39.23
Pendapatan Riil Per kapita (Rupiah) 5.940.000 6.080.000 6.380.000 6.250.200 7.101.000
Nilai Tukar Petani (%) 117.1 113.1 115.5 116.8 96.94
Pertumbuhan Realisasi PMA (%) 32.07 26.14 -31.71 109.28
Pertumbuhan Realisasi PMDN (%) 29.87 29.17 -0.78 25.72
Sumber: BPS dan berbagai sumber lain
Note: Data output UMKM dan Status serta kondisi jalan di Jawa Barat
belum lengkap terkumpul. Data pendapatan perkapita tidak ikut dihitung
dalam penghitungan indeks outcome.
39

40. Outcome dan Trend Propinsi (dalam %)
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
Outcome Pembangunan
Ekonomi 44.120 41.702 39.151 26.302 47.884
Trend -5.480 -6.117 -32.820 85.247
Sumber: data diolah
40

41. Tingkat Pembangunan Ekonomi Propinsi
Jawa Barat (dalam %)
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0,000
2004 2005 2006 2007 2008
-20,000
-40,000
Outcome Pembangunan Ekonomi Trend
41
Indikator III

42. Analisis Relevansi dan Efektifitas
Pertumbuhan ekonomi jawa Barat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2007 dan
melambat pada tahun 2008 terutama karena hantaman krisis global terhadap Indonesia
sedangkan peran pertumbuhan Jawa barat terhadap Nasional sangat signifikan sehingga
efeknya sangat terasa.
Kontribusi manufakturing terhadap PDRB makin meningkat kecuali pada tahun 2007 karena
melemahnya industri terkait pasca kenaikan 2 kali harga BBM akibat dihapuskannya
sebagian subsidi
Laju inflasi yang menurun dari tahun 2004-2007 kembali menjadi dua digit pada tahun 2008
karena pengaruhi lanjutan dari 2 kali kenaikan harga (BBM) di tahun 2007 dan naiknya
harga elpiji serta adanya program konversi minyak tanah ke elpiji.
Kontribusi Ekspor melemah terus hingga tahun 2008 karena banyak faktor: menurunnya
permintaan luar negeri, makin pesatnya kegiatan sektor-sektor jasa dan sunset clause dari
beberapa komoditi ekspor utama Jawa Barat seperti tekstil dan produk tekstil.
Nilai Tukar Pertanian terus membaik karena makin terarahnya program program
pembangunan pertanian dan peningkatan produksi yang signifikan, namun pada tahun
2008 kembali turun karena adanya masalah distribusi dari input pertanian seperti krisis
pupuk dan turunnya harga-harga internasional komoditi pertanian.
Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sama hal-nya dengan kasus kontribusi manufaktur
dan ekspor turun tajam pada tahun 2007 karena distorsi dari makin beratnya biaya
produksi yang didorong oleh kenaikan harga BBM serta tingkat ketidakpastian regulasi
investasi, dengan adanya kebijakan UU Penanaman modal yang baru dan cenderung lebih
berpihak pada pemilik modal makan tahun 2008 realisasi investasi kembali meningkat.
.

43. Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
Belum dilakukan karena ketersediaan data
43
Indikator IV

44. Tingkat Kesejahteraan Sosial
•Tingkat Kemiskinan
•Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
44
Indikator IV

45. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Lokasi, Maret 2007 – Maret 2008
45

46. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat
• Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2004 di Jawa
Barat adalah 12,25%
• Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2005 di Jawa
Barat adalah 11,91%
• Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2006 di Jawa
Barat adalah 10,95%
• Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat
adalah 13,08% dari jumlah angkatan kerja (data bulan
Agustus tahun 2007)
• Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat
turun menjadi 12,28% (data bulan Februari tahun 2008)
46

47. Pelayanan Sosial
1200
1000
800
O
r
a 600 Series1
n
g
400
200
0
KAT Penyandang cacat Tuna Sosial Anak nakal korban Wanita Rawan
narkotik (ANKN) Sosial Ekonomio

48. Kesimpulan
Capaian dari hasil kinerja pembangunan Jawa Barat
secara umum memperlihatkan relevansi terhadap
sasaran/pembangunan nasional khususnya pada:
– Aspek Tingkat Pelayanan publik dan demokrasi
dan Pembangunan Ekonomi, namun secara
efektifitas memang tidak terlalu signifikan.
– Aspek Kesejahteraan sosial dan Sumber daya
Alam Lingkungan, relevansi serta efektifitas
terhadap tujuan pembangunan nasional relatif
belum menunjukkan hasil yang baik.

49. Terima Kasih
49