Dokumen tersebut membahas berbagai aspek hukum terkait bisnis di Indonesia, termasuk pengertian hukum, sistem hukum perdata, hukum perburuhan, dan perkembangan sejarah hukum ketenagakerjaan. Dokumen ini juga membahas peranan hukum dalam pembangunan dan penegakan keadilan.

1. ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
OLEH :
DRS. SANWANUDIN NOPAL,M.PD
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE PERTIWI CILEUNGSI

2. PENGERTIAN HUKUM
Tujuan Hukum.
1. Ketertiban
2. Ketentraman
3. Kesejahteraan
4. Kemakmuran
Hukum menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono
Sastropranoto, SH. Adalah “Peraturan-peraturan yang
bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia
dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan
resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap peraturan –
peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu
dengan hukuman tertentu”

3. BEBERAPA ASPEK HUKUM DI
INDONESIA
ASPEK HUKUM
Yuridis
1. Aspek yuridis
2. Aspek Ekonomis
3. Aspek Politis
4. Aspek Sosiologis
5. Aspek Historis
6. Aspek
 Merupakan
Cultural/kebiasaan
7. Aspek
Agama/Kepercayaan.
8. Aspek Phylosofis.
aspek hukum
bahwa yang mempunyai
kewenangan
membuat
peraturan dan tata cara
membuatnya adalah badanbadan yang resmi, seperti
DPR, DPRD, Pemerintah.
Apabila yang membuat dan
tata cara membuat peraturan
tersebut tidak benar (ilegal),
maka peraturan tersebut akan
menjadi cacat. Karena yang
membuat bukanlah badan
yang berwenang.

4. Ekonomis
Merupakan gambaran
apakah
peraturan
tersebut mempunyai
nilai ekonomis, dalam
arti tidak merugikan
masyarakat
luas
seperti
peraturanperaturan
yang
bersifat
birokrasi
sehingga
menimbulkan
ekonomi tinggi akibat
peraturan tersebut.
Politis
 Dalam
pembuatan
peraturan
tersebut
sudahkan melihat dari
beberapa sudut pandang
polits, jangan sampai
peraturan yang dibuat
hanyalah untuk membuat
sekelompok
golongan
mendapatkan
keuntungan, sedangkan
golongan/kelompok lain
mendapat
kesulitan/kerugian
seperti Peraturan tentang
Tata Niaga Cengkeh,
Kepres

5. SIStEM HUKUM DUNIA.
 Civil Law (kontinental) yang dianut oleh negara-negara eropah
kontinental seperti Jerman, Perancis, belanda. Dalam sistem hukum
Civil Law ini kekurangannya adalah tidak cepat mengikuti
perkembangan keadaan.
 Common Law (anglo Saxon) yang dianut oleh negara-negara yang
mempergunakan bahasa inggris sebagai bahasa sehari-hari seperti
Inggris, Amerika, Kanada. Dalam sistem Common Law ini sangat
memperhatikan perkembangan keadaan, kekurangannya adalah
membahas persoalan yang perlu saja (tidak konprehensif).
 Islamic Law, yang dianut oleh negara –negara Timur tengah
 Natural Law, merupakan hukum adat/kebiasaan seperti konsilasi,
mediasi, arbitrasi yang berasal dari negaraa yang sangat
menghargai hukum adat negaranya seperti Jepang , China .
 Dari pembahasan di atas maka, kata-kata yang sering diucapkan
oleh ahli hukum

6. SISTEM HUKUM KUHPerdata/BW.
KUHPerdata atau biasa di sebut juga dengan BW
(Burgerlijk Wetboek) adalah suatu Kitab Undangundang yang berisi ketentuan yang mengatur hubungan
hukum antara orang (person) atau Badan Hukum
(rechtspersoon) dengan orang atau Badan Hukum
lainnya.
Dalam hal ini hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang
terjadi itu pada umumnya berkaitan dengan suatu
kepentingan perseorangan (privats/sipil). Sehingga
KUHPerdata/BW merupakan undang-undang yang
mengatur tentang hubungan hukum perseorangan,
berbeda dengan KUHPidana yang bersifat Publik
(KepentinganUmum).

7. Sistematika KUHPerdata/BW terdiri dari 4
Buku yaitu :
 Buku : I Mengatur tentang
Orang dan keluarga (Van
Persoon)
 Subyek Hukum atau
Hukum Orang
 Perkawinan dan Hak
Suami Istri
 Kekayaan Perkawinan
 Kekuasaan Orang Tua
 Perwalian dan
pengampuan
 II Mengatur tentang
Perihal Benda (Van Zaken)
 Berit (Hak Punya)
 Eigendom (Hak Milik
Mutlak)
 Opstal (Hak Pemilikan
benda tidak bergerak)
 Erfpacht (Hak
mengusahakan tanah
pertanian, perkebunan)
 Hipotik (Pengalihan Benda
Tidak Bergerak)
 Gadai (Pengalihan Benda
Bergerak)

8. III Mengatur tentang “Perikatan
(Van Verbintenissen)
IV. Mengatur tentang “Pembuktian
dan Kadaluarsa” (Van Bewijs en
Verjaring).
Jual Beli








Tukar menukar
Sewa menyewa
Perjanjian perburuhan
Badan Usaha
Borgtoch (perjanjian
terikat pihak ketiga)
Perbuatan melanggar
Hukum
Macam-macam pembuktian seperti
Surat;
Saksi;
Persangkaan;
Pengakuan;
Sumpah.
Lewat waktu (Daluarsa).
Sehubungan dengan KUHPerdata
adalah merupakan hukum yang
mengatur tentang hubungan orang
atau badan, maka sudah pasti akan
terjadi suatu perjanjian atau
perikatan, maka dalam hal ini sesuai
dengan Buku III KUHPerdata.

9. Hukum sebagai sarana
pembangunan.
 Dalam
GBHN menyebutkan bahwa
pembinaan bidang hukum harus mampu
mengarahkan
dan
menampung
kebutuhan-kebutuhan
hukum
yang
disesuaikan menurut tingkat kemajuan
pembangunan di segala bidang, sehingga
tercipta ketertiban dan kepastian hukum
sebagai
sarana
yang
mengarah
peningkatan pembinaan bangsa (kesatuan
bangsa), sekaligus berfungsi sebagai
sarana pembangunan yang menyeluruh
baik itu dalam bidang hukum itu sendiri
maupun dalam menciptakan suatu sistem
hukum pembangunan nasional, sesuai
dengan perkembangan hukum ekonomi
yang
diarahkan
mampu
terus
meningkatkan taraf hidup setiap warga
negara untuk mencerdaskan bangsa dan
memajukan kesejahteraan keadilan bagi
setiap warga negara Indonesia.
Hukum sebagai sarana
penegakan keadilan.
 Tujuan pembangunan secara berencana





adalah untuk secara bertahap mengubah
dan meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat , maka
perubahan masyarakat secara terarah itu
akan mengakibatkan perubahanperubahan hubungan antar manusia yang
mungkin kurang dikehendaki, atau
disadari oleh fihak-fihak yang akan
mengakibatkan ketegangan-ketegangan
sesuai dengan semakin meningkatnya
pembangunan.
Hukum sebagai sarana penegakan
keadilan harus mempunyai ciri-ciri :
Aturan yang sangat bagus
Ketegasan aparat
Sarana lengkap
Ketaatan masyarakat pada hukum tsb.

10. Hukum sebagai sarana
pendidikan masyarakat.
 Dalam setiap pembentukan hukum haruslah
bersifat mendidik bagi seluruh masyarakat,
tanpa kecuali. Hal ini karena pembangunan
yang berencana pada hakikatnya tidak hanya
akan membawa serta tetapi bahkan memerlukan
sebagai syarat terjadinya perubahan-perubahan
nilai sosial dan norma-norma hukum yang
mencakup 3 bidang yaitu :
 Perubahan nilai-nilai kehidupan sosial, yang
tradisional menjadi nilai-nilai sosial yang
modern.
 Perubahan nilai-nilai sosial Politik, yang
berlandaskan hidup kesukuan (jawa, sunda,
bugis, Bali dll) yang kedaerahan itu menjadi nilai
sosial indonesia sesuai PANCASILA DAN UUD
1945.
 Perubahan nilai sosial ekonomi, yang berlaku
bagi suatu masyarakat heterogen agraria,
menjadi nilai-nilai sosial ekonomis yang cocok
bagi suatu masyarakat heterogen-industrial

11. PRANATA HUKUM BISNIS BERLAKU DI DUNIA
Menurut Prof. Dr. Sunaryati Hartono, SH haruslah
mempunyai empat (4) fungsi
Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban & keamanan.
 Peranan pemelihara ketertiban dan keamanan memanglah tepat, karena hukum
merupakan suatu hal yang bersifat memaksa agar setiap orang mematuhi aturanaturan hukum, hal ini dalam rangka menciptakan kondisi yang stabil, agar dalam
pelaksanaan perekonomian berjalan dengan lancar tanpa hambatan/gangguan.
Menurut ROSCOE POUND dalam bukunya “ An Introduction to the Philosophy of
Law” bahwa hukum sebagai 1) Social Interest dan 2) social enginering mempunyai
3 persamaan yaitu :
 Sesuatu ciptaan adalah kehendak Ilahi, atau Hans Kelsen menyebut Grundnorn
yaitu seperti Al-Quran dll.
 Suatu cara tertentu diikuti secara mutlak, untuk mengkonkretkan Grundnorm yang
telah dibentk ke dalam norma-norma yang mengatur tindak tanduk manusia.
 Suatu sistem kaedah-kaedah yang mengatur tindak tanduk hubungan antara
manusia melalui proses tradisi, pemikiran logika, aparat politis, sistem ilmiah
dianggap paling tepat oleh masyarakat hukum

12. HUKUM PERBURUHAN/KETENAGAKERJAAN
Perkembangan sejarah ketenagakerjaan
 Sistem Hukum perburuhan atau yang saat sekarang lebih dikenal dengan istilah






ketenagakerjaan (untuk memperhalus istilah), sebenarnya sejak tahun 1819 sudah ada
perdagangan bebas (WTO), hal ini dapat dilihat dengan adanya aksi mogok buruh di AS yang
menuntut tiga hal :
Perbaikan upah kerja
Jam terbang kerja yang wajar (8 jam/perhari)
Kebebasan mengikuti kegiatan organisasi (SPSI)
Oleh karena itu perdagangan bebas bukanlah merupakan hal yang baru, seperti banyak para
pakar baik itu pakar hukum, ekonomi, atau sebagainya menyebutkan bahwa dunia baru
memasuki masa perdagangan bebas (era globalisasi) dengan indikasi banyaknya organisasi
dunia yang muncul seperti ILO, AFTA, GATT dan lain-lain, maka pada tanggal 1 Mei
merupakan hari buruh sedunia yang biasa dirayakan dengan aksi-aksi mogok kerja atau lain
sebagainya di seluruh dunia.
Dalam bidang tenaga kerja, pembangunan nasional ditujukan pada terwujudnya kosntitusi
indonesia yang di atur dalam pasal 27 (2) UUD 1945 “ Tiap-tiap warganegara berhak atas
pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
Dalam pasal ini menghendaki agar tiap orang yang ingin bekerja dapat memperoleh
penghasilan yang cukup dan layak bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itu kata kerja
mempunyai makna menurut hukum Islam adalah bekerja mencari nafkah yang halal adalah
kewajiban pokok manusia setelah kewajiban beribadah sholat lima waktu

13.  Para Ulama Fiqh membuat tertib Urutan kewajiban ini :
 Kewajiban








kepada Allah, diri sendiri, istri, anak dan kepada kerabat serta kepada masyarakat.
Sesuai dengan Sabda Rosullah SAW sbb:
Bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban sesudah ibadah (HR. Tabrani dan Baihaqi) Makna dan adab
Kerja dalam pemanfaatan waktu hal. 152,153 Hubungan perburuhan mempunyai banyak paham/aliran tentang
seperti :
Paham Liberalisme :
Lebih menitik beratkan pada kebebasan individu, lebih tinggi meletakkan kepentingan individu dari pada
masyarakat. Campur tangan pemerintah tidak dibenarkan, diupayakan peranan pemerintah sekecil
mungkin/tidak dominan. Penggunaan hak-hak buruh/penguasaha dapat digunakan secara bebas dalam paham ini
terjadi “BARGAIN POWER / KEKUASAAN TAWAR MENAWAR”
Paham Marxisme menempatkan kepentingan masyarakat dari pada individu tidak mempunyai kebebasan mutlak
individu, pertentangan kelas buruh/pengusaha sangat tajam oleh karena itu doktrinini selalu mempersoalkan
konflik buruh dengan pengusaha. Buruh menganggap pengusaha adalah orang yang menekan dan buruh orang
yang ditekan. Kadang kala unjuk rasa dan pemogokan merupakan senjata untuk menekan pengusaha.
Dari kedua paham tersebut Indonesia mempunyai paham sendiri tentang perburuhan yaitu Hubungan Industrial
Pancasil, dimana Dalam Hubungan kerja, sangat erat hubungan perburuhan yang di dalamnya ada 3 partied
yaitu
Buruh
Pengusaha
Pemerintah

14. Definisi Buruh/Tenaga Kerja
 Mr. Neh Van Esveld
 Suatu pekerjaan dilakukan di bawah
pimpinan yang meliputi pula
pekerjaan yang dilakukan oleh Swa
pekerja yang melakukan pekerjaan
atas tanggung jawab dan resiko
sendiri
 Mr. MG. Levenbach
 Suatu yang meliputi hukum yang
berkenaan dengan pekerjaan yang
dilakukan di bawah pimpinan dan
dengan keadaan penghidupan yang
langsung bersangkutan paut dengan
hubungan kerja.









Mr. S. Mok
Hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang
dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan
dengan keadaan penghidupan yang langsung
bergandengan dengan pekerjaan itu.
Prof. Imam Soepomo, SH.
Himpunan peraturan baik tertulis/ tidak tertulis
yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang
bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
“Kejadian atau kenyataan dimana seseorang
biasanya disebut buruh, bekerja pada orang lain,
biasanya disebut majikan dengan memberi upah
dengan mengeyampingkan pekerjaan bebas (diluar
hubungan kerja) dan pekerjaan yang dilakukan di
bawah pimpinan (bekerja pada orang lain yang
mengeyampingkan pula persoalan antara pekerjaan
(arbeit) dan pekerja (arbrider).
Inti dari pengertian definis di atas adalah :
Harus ada peraturan yang mengatur hal tsb.
Ada majikan
Kebebasan melakukan pekerjaan sepanjang sesuai
dengan peraturannya.
Upah yang cukup

15. Teori Upah
 Teori Sewa wajib :
 Penyelesaian antara tenaga kerja
dengan penguasa yang harus
diberitahukan dengan surat
ditujukan kepada pegawai
depnaker untuk memberi
peraturan dalam penyelesaian ini.
 Teori Upah Hukum Besi ( Ricardo)
 Suatu pendekatan upah dipakai
 Teori upah hukum alam ( Imam
Soepomo, SH).
 Upah ditetapkan atas dasar bekerja
yang perlukan untuk memelihara,
memulihkan tenaga kerja yang
habis dipakai, agar tetap dapat
dipakai terus menerus.




untuk menerima babakan kaum
tenaga kerja.
Persediaan upah ( Stewart will
Senior) Suatu pembayaran upah
sudah tersedia sejumlah tertentu,
yang bersifat uang muka dari pihak
majikan.
Upah Etika
Upah harus menjamin
penghidupan yang baik tenaga
kerja sendiri, keluarganya, yang
menetapkan kedudukan
berdasarkan jumlah keluarganya.
Upah Sosial
Upah dibayar sesuai kecakapan dan
kebutuhan tenaga kerja itu sendiri.
Landasan Peraturan Perburuhan

16. Dalam sistem hukum perburuhan sudah sewajarnya harus ada aturan-aturan yang dapat melandasi semua hal
yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, agar tidak ada permasalahan (dieleminir seminimal mungkin
permasalahan yang timbul). Oleh karena itu dalam hal ini ada beberapa landasan hukumnya sbb:
Secara Normatif (I)
 Pancasila
 Ketentuan/peraturan seperti (Konstitusi, GBHN, UU, PP, Perpu, Keppres, Kepmen,Perda.)
 Azas
 Kebiasaan
 Teori
 Traktat/Perjanjian
 Hasil penelitian
Secara Normatif (II)
 Yaitu hal yang dilakukan di Amerika pada setiap perusahaan yang beroperasi di Amerika, yang belum atau
tidak dilakukan oleh Indonesia, yaitu : mewajibkan kepada Perusahaan untuk menyerahkan keuntungan
perusahaan kepada negara sebesar + 65 % untuk digunakan kegiatan sosial, pendidikan, pemeliharaan
lingkungan dll, dan sisanya 35 % diambil oleh perusahaan itu sendiri, maka dalam hal ini banyak perusahaan
asing yang lari dari AS dan mencari daerah berkembang yang belum/tidak menerapkan sistem tersebut,
tetapi ada juga perusahaan yang dapat laba memanfaatkan labanya untuk memberikan bantuan beasiswa,
atau
olah
raga,
pemerhati
lingkungan.

17. Secara Empiris
Berdasarkan hasil penelitian/ kenyataan yang ada baik itu di Dalam negeri yang berdasarkan
( Tuntutan hidup, Pemerataan, Kemiskinan, Lapangan kerja, dll). Mupun yang berasal dari
Luar Negeri (ILO, WTO, AFTA, GATT) yang masih memberikan perhatian terhadap masalah :
(Buruh, HAM, Kemiskinan, Pemerataan, aturan normatif)
Dari kedua hal (Normatif dan empiris), maka akan menghasilkan politik hukum dan budaya
hukum buruh yang dikehendaki/ yang akan dilakukan (Politik will).
Undang-undang yang melandasi peraturan perburuhan sbb:
 UUD (Konstitusi)
 Pancasila
 UU No. 23/53 tentang Wajib lapor Perusahaan
 UU No. 21/54 tentang perjanjian perburuhan
 UU No. 80/57 tentang pengupahan
 UU No. 12/64 tentang Pemutusan Hub. Kerja.
 UU No. 5/86 tentang PTUN
 UU No. 3/96 tentang Jamsostek
 UU No. 21/96 tentang Keselamatan Kerja.
 UU No.25/97 tentang Ketentuan Pokok T.K.

18. Penyelesaian Kasus
Dalam penyelesaian kasus-kasus perburuhan , sudah ada lembaganya
yaitu :
Dalam Negeri :
 P-4/PD = Panitia Penyelesaian perselisihan perburuhan (daerah
atau Pusat (D,P).
 Damai
 Bani (badan khusus di luar peradilan yang ada)
 Peradilan (Umum (UU No.14/70 Jo UU No. 30/98, Tinggi, PTUN
(UU No. 5/85), MA)
 Luar Negeri :Damai (Mediasi, negoisasi, Konsiliasi)Lembaga
Arbitrase (UU No. 30/99)

