Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa di Kabupaten Pontianak. Dokumen ini menjelaskan persyaratan calon dan pemilih Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan, tugas panitia, dan proses pemilihan Kepala Desa.

1. PEMERNTAH KABUPATEN PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 9 TAHUN 2OO7
TENTANG
TATACARA PENCALONAN, PEMILIIIAN, PELANTIKAN, PEMBEREENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Menimbang : a.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONTIANAK,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tatacara pencalonarl
pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan
Penjabat Kepala Desa;
bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala
Desa;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);
undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang Undang Nomor 3
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Mengingat
2.
J.
5.

2. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Des4 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneisa Nomor a593);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 seri D Nomor 0l).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan :
l. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.
6. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah
Pemimpin Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Pontianak.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang
Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang
yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
10. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang berdasarkan penjaringan PPKD
ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
selanjutnya disebut PPKD adalah Panitia
dibentuk berdasarkan musvawarah mufakat

3. 11. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penjaringan PPKD
dan ditetapkan oleh BPD sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbariyak dalam
pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah salah seorang dari Perangkat Desa yang diusulkan oleh BPD
kepada pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala
Desa dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan
Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan serta
menggunakan hak pilih.
16. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam
pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
17. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kemampuan dan
pengetahuan serta kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
BAB II
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal2
(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa termasuk panitia pengawas
bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
paling lama 4 (empat)
Pasal 3
(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang
terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
(2) PPKD dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk berdasarkan hasil rapat dengan
musyawarah dan mufakat.
(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), melakukan pemeriksaan identitas
bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan
melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(a) Panitia Pengawas pemilihan Kepala Desa melaksanakan pengawasan jalannya Pemilihan
Kepala Desa serta memberikan masukan, saran dan perbaikan kepada PPKD dan para calon
Kepala Desa apabila terjadi kekeliruan/ pelanggaran.
Pasal 4
Sebelum melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3, PPKD sejak ditetapkan wajib :
a. Mengumumkan kepada Penduduk Desa bahwa akan ada pemilihan Kepala Desa;
b. Mendaftar pemilih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan,
c. Menyusun Daftar Pemilih Sementara;
d. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada penduduk desa ditempat-tempat umum
yang mudah dibaca atau diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat
mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;
e. Mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau
perbaikan serta keberatan dari penduduk menjadi Daftar Pemilih Tetap.

4. Pasal 5
PPKD mempunyai tugas :
a. Menyusun tata tertib, bentuk dan peralatan pemilihan, administrasi, tatacara pembiayaan, dan
penjadwalan kegiatan;
b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal calon Kepala Desa;
c. Menerima pendaftaran, meneliti dan memeriksa identitas Bakal Calon Kepala Desa
berdasarkan persyaratan yang ditentukan .;
d. Mengajukan dan atau menyampaikan n.Lma-nama Bakal Calon yang telah memenuhi
persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilili;
e. Mengumumkan kepada penduduk nama-nama Calon Kepali Desa yang telah ditetapkan oleh
BPD sebagai Calon yang berhak dipilih;
f. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan
Kepala Desa;
g. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KppS);
h. Menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keamanan tentang pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa;
i. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa melalui Pemungutan Suara secara langsung, umum,
bebas dan rahasia;
j Membuat dan menyampaikan laporan dan Berita Acara Pemungutan Suara pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa kepada BpD;
k. Mempersiapkan Acara Pelantikan Kepala Desa terpilih.
BAB UI
PERSYARATAN CALON
Bagian Kesatu
Hak Dipilih
Pasal6
Penduduk desa yang dapat menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia
dengan syarat-syarat :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah;
c' Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpendidikan
yang sederajat;
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tinggiya 55 (lima puluh lima) tahun
terhitung pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal calon Kepala Desa;
e. Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
f' Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-
kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak pernah terpulus-putus dan dibuhikan
dengan kepemilikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk Aan Oituatkan dengan Surat
Keterangan Kepala Desa;
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling
singkat 5 (lima) tahun;
h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama l0 (sepuluh) tahun atau dua kali
masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
j Sehatjasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter setempat;
k. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
m. Tidak sedang menjadi pengurus partai polilik, jabatan struktural dan fungsional selaku pNS,
TNI, POLRI maupun sebagai ketua dan atau anggota BpD serta anggota oFno.
n. Tidak sebagai pengguna atau pengedar Narkoba.

5. Pasal 7
(1) Seorang Pegawai Negeri (Sipil, TNI, Polri) yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
Kepala Desa wajib memperoleh izin dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.
(2) Petunjuk teknis tentang izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (l) dikeluarkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bagi calon Kepala Desa yang terpilih harus bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan
desa yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Hak Memilih
Pasal 8
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat-
syarat :
a- Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya I (satu)
tahun dengan tidak terputus-putus;
b. sudah mencapai usia l7 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
c- Tidak dicabut hak
.
pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum pasti;
d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang
mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdisarkan pancasila Ou" UnAungI
Undang Dasar 1945.
Bagian Ketiga
Penetapan Calon
Pasal 9
(1) PPKD meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama dan melakukan proses seleksi baik
kelengkapan, keabsahan, administrasi serta kemampuan dan kepribadian calon.
(2) Melaksanakan pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara maupun metode lainnya.
(3) Berdasarkan pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud ayat
(2)
fPKD dapat menetapkan bakal calon Kepala Desa yang akan dipilih berdasarkan lumian
penduduk dengan ketentuan :
a Jurnlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa dapat ditetapkan 2 (dua) bakal calon;
b, Jumlah penduduk 1501 jiwa sempai dengan 2000 jiwa dapai diietapkan 3 (tiga) bakal
calon;
c. Jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa dapat ditetapkan 4 (empat) bakal
calon;
d. Jurnlah penduduk melebihi 2500 jiwa dapat ditetapkan 5 (lima) bakal calon;
(4) Dalam hal bakal galon yang mendaftarkan diri hanya terdapat I (satu) orang, ppKD tetap
melakukan pengujian bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (2) dan apabila hasil pengujian
bakal calon dinilai layak, PPKD dapat melanjutkan proses pemilihan.
(5) Apabila Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa, pimpinan dan anggota BPD serta perangkat desa
ikut serta sebagai Bakal Calon Kepala Desa, harus membuat pernyataan non uf.tif tgj]uk tahap
pendaftaran.
(6) Penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan PPKD, ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris.

6. Bagian Keempat
Tahapan Pemilihan
Pasal 10
(1) Sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, sekurang - kurangnya 7 (tujuh) hari ppKD
sudah menyampaikan kepada penduduk desa tentang :
a. Jurnlah dan Nama Calon yang berhak dipilih;
b. Jumlah Pemilih yang berhak memilih;
c. Tempat pemungutan suara.
(2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu,
maka PPKD dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengadakan
musyawarah untuk menunda/ memperpanjang waktu pelaksanaan pemilihan paling lama I
(satu) bulan.
(3) Selama masa penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama
kekosongan jabatan Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Camat untuk menunjuk
Pelaksana Tugas Kepala Desa.
Pasal 11
(1) Pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara diminta setiap calon harus mengusulkan
secara tertulis nama - nama saksi kepada PPKD paling lama 5 (lima) hari sebeium hari
pemilihan.
(2) Jurnlah saksi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Pasal 12
(1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
(2) Setiap yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai I (satu) suara dan tidak diwakilkan
atau mewakili.
(3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh ppKD.
(4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.
(5) PPKD memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4).
(6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh PPKD yang diawasi oleh
Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
(7) Pemerintah Kabupaten melalui Camat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung
atas pelaksanium pemilihan Kepala Desa.
Pasal 13
Setelah pemungutan suara selesai, Ketua PPKD pada hari dan tanggal itu juga segera :
a. Menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama para calon dan para
saksi;
b. Membuka kotak suarq menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti bersama-sama
dengan para saksi, dan atau Ketua KPPS, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
c. Mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud huruf b berdasarkan Berita
perhitungan suara yang ditandatangani Ketua PPKD bersama para saksi dan para
Kepala Desa;
d. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara perhitungan suara.
Acara
Calon

7. Pasal 14
(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, PPKD berkewajiban menjamin agar pemungutan
suara berjalan lancar, iunan, tertib, teratur dan dalam suasana demokraiis.
(2) PPKD menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan I (satu) suara dan
menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
(3) Pada saat pelaksanaan pemilihan para Calon kepala Desi harus berada ditempat yang telah
ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan pernunguta suara.
Pasal 15
(1) Calon Kepala Desa dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak.
(2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa
tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan ru-" sekurang-kuiangnya U,
(satu perdua) ditambah I (satu) dari jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan trat pititi
Pasal 16
(1) Calon Kepala Desa telpilih sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (l) ditetapkan dengan
Keputusan PPKD dan ditetapkan BPD berdasarkan lapoian Berita Acara jalannya
pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungan Suara dari ppKD
(2) Selambat-lamb?tnya 7 (tujuh) hari berdasarkan keputusan PPKD yang ditetapkan BpD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD sudah mengirimkan kepada Brfati melalui Camat
untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
(3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang nama Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung dari penyampaian hasil Keputusan BpD.
Bagian Kelima
Pemilihan Ulang
Pasal 17
(1) Apabila Calon Kepala Desa terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan
jumlah suara yang sama lebih dari satu orang, maka untuk menentukan calon yang Uer[ak
menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
(2) PPKD menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dan dilaksanakan selambatJambatnya 30 ttGr pututt; hari sejak
penandatanganan Berita Acara Pemilihan serta dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang
mendapatkan jumlah suara terbanyak dengan jumlah nilai yang sama.
(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama maka
untuk menetapkan calon terpilih, keputusannya diserahkan kepada BpD.
BAB ry
PENGESAHAN' PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN I(EPALA DESA
Pasal 18
(t) BPD menetapkan nama Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan
Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungan Suara dari ppKD.
(2) Ketetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disahkan oleh Bupati dengan
menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambatJambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterimanya Ketetapan dimaksud.

8. (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunda selamalamanya 15 (lima
belas) hari karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
(4) Dalam hal Pegawai Negeri (Sipil, TNI/POLRI) sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (l) ini
terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan akan dibebaskan
-sementara
dari jabatan organiknya selama menjadi IGpulu Desa ianpa kehilangan haknya sebagai
Pegawai Negeri (Sipil, TNVPOLRI).
Pasal 19
(1) Pelantikan dan_ pengucapan Sumpah/Janji Kepala Desa dilaksanakan selambat - lambatnya
15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
(2) Aqabifa tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka
pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya.
(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang
dapat dipertanggungiawabkan, dapat ditunda selambat-limbatnya 15 (lima belas) hari sejal
tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan tugas Kepala Der" t.iup
dilaksanakan oleh Penjabat yang telah ditetapkan.
(4) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang mewakili.
Pasal 20
(l) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpaMberyanji
babwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baibrya,
sej ujurnya dan se adi l-adi lnya ;
bghwa saya akan selalu taat dalam mengamalkon dan mempertahonkan pancasila sebagai
dqsar negara;
bahwa saya al<an menegakon kehidupan demolcrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta
melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengin selurui - lurusnya yang
berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Repubtik Indonesia"
(2) Setelah pelantikan Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya l0 (sepuluh) hari kerja sudah
melaksanakan serah terima jabatan.
(3) Serah terima sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dihadiri dan disaksikan oleh Camat dan
BPD, serta dilakukan di Desa yang bersangkutan.
MAsA rABAfiS rL*o"o DESA
Pasal 21
Mull jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun tehitung sejak tanggal pelantikan dan dapat
dipilih kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BAB VI
PEMBERIIENTIAN KEPALA DESA
(l) Kepala desa berhenti karena :
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri;
c. Diberhentikan.
Pasal22

9. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c karena :
a. Berakhir masajabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru,
b' Tidak dapat melaksanakan tugas secara
-birkelanjuian
atau berhalangan tetap secara
berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
c Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jatatan;
e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan / atau
f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
(3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf a, huruf b dan ayat
(2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepaia Bupati melalui Camat
berdasarkan keputusan musyawarah BpD.
(4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (Z) huruf c, huruf d, huruf e,
dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Carnat berdasarkan keputusan
musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BpD.
(5) P-engesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling tama :o (tiga puluh) hari sejahusulan diterima.
Pasal 23
(l) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BpD apabila
dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat s
(lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukim te-tap.
(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud ayai (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 24
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BpD karena berstatus
sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, iindut pidana terorisme, makar, terlibat
sebagai pengguna dan atau pengedar narkoba.
Pasal 25
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (l)
dan Pasal 23, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau n,enguktifk*
kembali Kepala Desa yang bersangkutan sa.pii dengan akhir masa jabatan.
(2) Apabill Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (l) telah
berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi KepaliDesa yang bersangkutan.
Pasal 26
Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal22 ayat (l) dan
Pasal 23, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan ud-yu
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum rerap.
Pasal 27
Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan pasal 23,
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan
Kepala Desa paling
_lama 6 (enam) bulan teitritung sejak putut*'puniudilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

10. Pasal 28
(l) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis
dari Bupati.
(2) Hal - hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) adalah :
? Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b' Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada uyit lzl diberitahuki ,..-u tertulis oleh
atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
pENGANGKATAN ifirH^r r(EpALA DEsA
Pasal 29
(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berasal dari perangkat desa yang dipilih atas musyawarah
BPD, melalui camat di teruskan kepada Bupati untuk diietapkan.
- -
(2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) selama-lamanya 6
(enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
(3) Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang
dan kewajiban Kepala Desa.
Pasal 30
(l) Dalam hal Penjabat Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya
karena sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 3 t lgu) bulan berturut-turut, maka
luluh seorang dari Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagai dapat ditunjuk sebagai
Penjabat Kepala Desa yang baru.
(2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan usulan BpD melalui Camat.
(3) Apabila setelah 3 (tiga) bulan berdasarkan Keterangan Dokter Pemerintah yang merawatnya
atau Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, Kepala Desa yang bersangkulan belum dapat
menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD berhak mengusulkan
pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa ying baru
kepada Bupati melalui Camat.
BrAyA pEMnl#Affi"ro"o DESA
Pasal 3l
(l) Rencana biaya pemilihan diajukan oleh PPKD kepada BPD untuk ditetapkan sebagai biaya
Pemilihan Kepala Desa.
(2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran pendapatan
dan Belanja Desa dan sumbangan Pihak ketiga yang sifatnya tidal- mengikat
'yang
dipergunakan untuk kegiatan :
a. Administrasi (Pengumumaq Undangan, Pembuatan Kotak dan lainJain sesuai
kebutuhan);
b. Pendaftaran Pemilih;
c. Pembuatan kamar/tempat pemilihan
d, Penelitian syarat-syarat Calon;
e. Honorarium Panitia/Petugas.
(3)
llKD berkewajiban mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada masyarakat melalui
BPD.

11. BAB IX
TINDAKAN DAI{ SAI{KSI
Pasal 32
Anggota PPKD dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4)
atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi
pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAI{ PERALIIIAN
Pasal 33
Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan
sebelumnya tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir
masa jabatannya sepanjang tidak melanggar Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
hurufe, huruff, Pasal 23 dan Pasal 24.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daeratr ini, maka Peraturan Daeratr Kabupaten Pontianak
Nomor 06 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian
Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 35
Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Daeratr ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.
Ditetapkandi Mempawatr
padatanggal 13 -2-2007
BUPATI PONTIANAK,
ttd
AGUS SALIM
Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 14 -2 -2007
PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIAITAK
nd
DAENG SYARIFUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2OO7 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya
KepaIa
Sekretariat
n Hukum
Pontianak

12. I.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 9 TAHUN 2OO7
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERIIENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
UMUM
Desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat
istiadat setempat.
Untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan desa yang dipimpin oleh
Kepala Desa yang telah mendapatkan pengakuan dan legalitas baik oleh masyarakat
setempat maupun secara hukum yang berlaku.
Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 203 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk
desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.
Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh suatu Penitia Pemilihan Kepala Desa
yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa, untuk ketentuan dan pengaturan
berkenaan dengan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan penjabat
Kepala Desa perlu di tetapkan dengan peraturan Daerah.
PASAL DEMI PASAL:
Pasal I
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agam4 tokoh
wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya,
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Apabila BPD belum terbentuk dan diresmikan oleh pejabat yang berwenang,
PPKD dapat dibentuk oleh Kepala Desa bersama perangkat desa, pengurus
lembaga kemasyarakat4n dan tokoh masyarakat melalui musyawarah desa
dengan difasilitasi oleh Camat.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat ()
Cukup Jelas
II.

13. Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Apabila menggunakan Paket B atau C atau persamaan harus dibuktikan
dengan keterangan mengikuti belajar pada kelas terakhir.
huruf d
Berusia sekurang - kurangnya 25 tahun dan setinggi - tingginya 55 tahun
terhitung pada tanggal pendaftaran sebagai calon
-Kepala
blsa dan dapat
ditambah batas maksimal, apabila terpilih menjadi Kepila Desa batas u.u111
adalah umur 6l tahun.
huruf e
Cukup Jelas
huruf f
Cukup Jelas
huruf g
Cukup Jelas
huruf h
Cukup Jelas
huruf i
Cukup Jelas
huruf j
Cukup Jelas
huruf k
Cukup Jelas
huruf I
Cukup Jelas
huruf m
Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, jabatan struktural dan
fungsional selaku Pegawai Negeri (Sipil,TM, POLRI) maupun sebagai Ketua
dan Anggota BPD, Anggota DPRD dengan persetujuan tertulis dari masing -masing pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Vang
berlaku.
huruf n
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal l l
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas

14. Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Ayat (l)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat I (satu) orang, maka calon
Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendipat dukungan
suara sekurang - kurangnya % (satu per dua) ditambah I (satu) dari jurnlah
pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih.
Jika persyaratan perhitungan yang sudah ditentukan, tidak terpenuhi maka
pemilihan dinyatakan diulang.
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 2l
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat ( 1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut - turut selama 3 (tiga) bulan.
Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang
berkaitan pemerintahan seperti sakit yang tidak memungkinkan
sembuh berdasarkan keteransan dokler.
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan ditetapkan dengan
keputusan pengadilan.
huruf e
Cukup Jelas
huruf f
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

15. Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 3l
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas