1. KATA PENGANTAR
Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan YME karena berkat rahmat dan karunianya saya
dapat menyelesaikan penulisan makalah mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan yang berjudul
“Pendidikan dan Nilai-Nilai Budaya, Perbandingan Pendididikan di Indonesia, Australia, Amerika
Serikat, dan Jepang” yang diampu oleh Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA. Penyusunan makalah ini
dilatarbelakangi sebagai tugas pribadi mata kuliah.
Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh
kerena itu, diharapkan kritik dan saran dari pembaca semua demi kesempurnaan makalah ini dimasa
yang akan datang. demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat
bagi kita semua. Amin.
Penulis,
Desi Ariyanti Naspin
1

2. BAB I
PENDAHULUAN
Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan adalah hubungan antara aktivitas dan isinya.
Pendidikan adalah suatu proses, satu lembaga, dan satu aktivitas. Sedangkan kebudayaan adalah isi
di dalam proses tersebut, isi suatu lembaga dan aktivitas pendidikan itu. Pendidikan baik sebagai
lembaga maupun sebagai aktivitas memusatkan peranannya kepada pengoperan kebudayaan.
Pendidikan berfungsi sebagai agent of social-reproduction atau sebagai transmission of culture.
Pewarisan kebudayaan
dapat
dilakukan dengan
sarana
pendidikan, baik formal maupun
nonformal. Agar tradisi kebudayaan tetap hidup dan berkembang setiap masyarakat dapat
mewariskannya kepada generasi yang lebih muda. Namun dalam konteks kebudayaan banyak
orang
mempertanyakan pendidikan kita. Mengapa sistem pendidikan tidak memperkuat dan
mengembangkan budaya sendiri? Mengapa bangsa kita mudah terpengaruh oleh budaya asing?
Mengapa budaya asli kita tidak dapat menahan intervensi globalisasi yang datang?.
Setiap bangsa, negara-negara merdeka terutama dalam zaman modern seperti sekarang ini
selalu menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa tersebut. Pendidikan yang
berdasarkan kepada filsafat bangsa dan cita-cita nasional itu dikenal sebagai pendidikan nasional.
Wild menyimpulkan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: “nationalism in education aims, in
its ultimate analysis, as the preservation and glorification of the state. The state is usually
conceived of as a society organized for the primary purposes of protecting those who make up this
society from the dangers of external attack and internal disintegration (nasionalisme dalam
pendidikan bertujuan terutama memelihara dan memuliakan negara. Negara biasanya diartikan
sebagai suatu masyarakat yang disusun demi tujuan utamanya melindungi warga negara dari bahaya
serangan luar dan disintegrasi yang terjadi di dalam negara/bangsa itu sendiri”.
Pelaksanaan pendidikan nasional biasanya tidak selamanya harus diselenggarakan oleh
negara, pemerintah, kecuali di negara-negara sistem otoriter, khususnya negara komunis. Dinegaranegara tersebut, prinsip-prinsip kebebasan individu tidak ada, maka semua pendidikan, public
education diselenggarakan oleh negara, dalam arti lain negara bersifat monopoli pendidikan.
Sementara di negara-negara demokrasi, walaupun diakui kewajiban utama menyelenggarakan
pendidikan adalah negara, tetapi negara juga dalam batas-batas kebebasan yang berlaku, memberi
konsensi kepada warga negara, lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk menyelenggarakan
pendidikan. Dengan adanya pertisipasi warga negara dan masyarakat dalam bertanggung jawab
untuk pendidikan inipun termasuk ke bagian pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara kepada
bangsa dan negaranya.
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Nilai-Nilai Kebudayaan
E. B. Taylor (1871) dalam bukunya Primitive Culture mendefenisikan kebudayaan sebagai
keseluruhan
yang
mencakup
pengetahuan,
kepercayaan seni, moral,
hukum, adat
serta
kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Secara
lebih terperinci, Kuntiaraningrat (1974) membagi kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari
sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan,
bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. Sedangkan
menurut Astrley Montagu (1961), suatu kebudayaan akan mencerminkan tanggapan manusia
terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Karena dengan kebutuhan hidup inilah yang mendorong
manusia untuk melahrkan berbagai tindakan untuk menenuhi kebutuhan tersebut.
Kebudayaan merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia dan
merupakan seperangkat sistem pengetahuan atau gagasan yang berfungsi menjadi blue print bagi
sikap dan perilaku manusia sebagai warga kesatuan sosialnya. Paul DiMaggio (1994) manyatakan
bahwa aspek budaya terdiri dari dua bentuk, yaitu: (1) budaya yang bersifat konstitutif (berupa
kategori-kategori, skrip/naskah, konsepsi tentang agen, gagasan), (2) budaya yang bersifat regulatif
(berupa norma, nilai, rutinitas). Misalnya, budaya dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dengan
pengaruh bagaimana pelaku-pelaku mendefenisikan kepentingannya, termasuk aspek konstitutif,
dan jika dengan hambatan ada pada usaha mereka terhadap kepentingan mereka.
Nilai-nilai budaya adalah jiwa dari kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap wujud
kebudayaan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia. Tata hidup merupakan
pencerminan yang konkret dari nilai budaya yang bersifat abstrak, yaitu: (1) kegiatan manusia dapat
ditangkap oleh panca indera sedangkan nilai budaya hanya tertangguk oleh budi manusia, (2) nilai
budaya dan tata hidup manusia ditopang oleh perwujudan kebudayaan, dan (3) sarana kebudayaan
yang bersifat fisik yang merupakan produk dari kebudayaan atau alat yang memberikan kemudahan
dalam berkehidupan.
Menurut Usman (2003) komponen-komponen budaya terdiri dari: (1) pranata sosial atau
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dikalangan masyarakat, (2) adat istiadat dan pola
kebiasaan yang berlaku, (3) proses sosial (kerjasama, akomodasi, konflik) di kalangan masyarakat,
(4) akulturasi, asimilasi dan integrasi dari berbagai kelompok masyarakat, (5) kelompok dan
organisasi sosial, (6) pelapisan (strata) sosial di kalangan masyarakat, serta (7) sikap dan persepsi
masyarakat terhadap program dan kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya merupakan
dasar bagi tatanan kebidupan masyarakat. Artinya, dalam aspek kehidupan apapun, maka nilai-nilai
budaya merupakan acuan untuk bertindak terutama dalam masalah pendidikan.
B. Negara dan Nasionalisme
Negara dan nasionalisme adalah kesatuan seperti tubuh dan jiwa. Negara adalah
perwujudan nasionalisme, dan eksistensi negara hanya mungkin jika nasionalisme subur dalam
pribadi warga negara. Negara sebagai lembaga nasional adalah organisasi untuk mewujudkan
3

4. seluruh cita-cita nasional, yang meliputi sosial, politik, ekonomi, pertahanan-keamanan,
kebudayaan dan pendidikan. Tetapi untuk menjamin eksistensi bangsa secara kontinyu, juga demi
identitas nasional dan cita-cita nasional, maka pendidikan adalah lembaga yang paling efektif.
Untuk itu negara mengatur pelaksanaan sistem pendidikan nasional setiap bangsa.
Negara menurut struktur terdiri dari beberapa unsur, yaitu: ada rakyat yang merupakan
kesatuan sebagai bangsa atau sebagai warga, ada wilayah atau teritorial (tanah air), ada
pemerintahan yang melaksanakan kedaulatan atas nama rakyat (kekuasaan yang berdaulat), dan ada
dasar serta tujuan negara (filsafat negara). Berdasarkan cita-cita yang menjadi dasar terbentuknya
suatu negara, terdapat tiga teori yang mendukung lahirnya suatu negara, antara lain:
1. Teori atomisme yang melahirkan negara-negara demokrasi liberal (AS, Kanada).
2. Teori organisme yang melahirkan negara sistem totaliter dan diktator (Rusia, China)
3. Teori integralitik dengan sistem demokrasi yang seimbang antara hak dan kewajiban
individu di satu pihak dengan hak, wewenang dan kekuasaan negara di pihak lain.
Berpangkal dari perbedaan sistem negara yang ada tersebut, maka sistem pendidikan yang
merupakan salah satu proses pembinaan manusia warga suatu negara juga mengalami perbedaan di
setiap negara yang ada. Hal ini terjadi karena tuntutan akann cita-cita dari setiap negara yang ada
di dunia.
C. Hubungan Negara dan Pendidikan (warga negara)
Terdapat tiga aspek penting yang perlu mendapat sorotan dalam sistem pendidikan suatu
negara. Pertama adalah negara, yang menempati posisi sebagai regulator dalam kehidupan
berbangsa. Kedua adalah warga, yang menempati posisi sebagai pendukung sustainabilitas
pembangunan bangsa. Dengan berbagai karakteristik, kapabilitas dan kepentingan (intest) yang
dimiliki, warga negara menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Ketiga adalah pendidikan
itu sendiri sebagai instrumen pembangunan bagi suatu bangsa untuk membangun kehidupan yang
lebih baik yang berbudaya dan beradab.
Secara ontologis, relasi negara dan warga negaranya merupakan kajian dari disiplin ilmu
politik dan ilmu administrasi negara. Salah satu teori negara yang umum adalah teori hukum alam
dari Thomas Hobbes atau/dan John Locke. Menurut teori hukum alam, bahwa negara itu lahir
karena adanya kesepakatan dari masing-masing individu, atau kelompok, atau suku untuk
membentuk suatu organisasi besar yang mengurusi kepentingan-kepentingan bersama. Masing
masing individu, dan kelompok, dan suku tersebut akan menyerahkan sebahagian dari hak-hak dan
kewenangannya (dibidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan) kepada organisasi besar tersebut,
dan sebagai kompensasinya, maka individu, keluarga, kelompok, atau suku tersebut mendapat
perlindungan dari negara atau organisasi tersebut. Penyerahan sebahagian hak di bidang pendidikan
dan kebudayaan, membawa implikasi bahwa warga mesti patuh pada aturan bersama (kontrak yang
telah disepakati), dalam ikhtiarnya untuk belajar, mengembangkan dan memajukan dirinya.
Dalam kehidupan modern sekarang, eksistensi negara telah menjadi fakta yang ada di
berbagai belahan bumi dengan berbagai macam bentuk kontrak atau hukum yang mengatur
warganya. Setiap orang sejak lahir dan selama hidupnya, telah membagi dan menyerahkan sebagian
hak dan hajatnya di bidang pendidikan (dan tidak hanya terbatas pada urusan pendidikan) kepada
4

5. negara. Dan pada sudut pandang lain, bahwa negara secara an-sich telah menjadi suatu entitas yang
bertanggung jawab dan memegang wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan kepada
warganya dalam rangka memenuhi hajat warganya di bidang pendidikan.
Beberapa alasan filosofis, mengapa negara mesti mengurusi urusan pendidikan warganya,
adalah sebagai berikut: Pertama, warga-negara, sebagian atau seluruhnya, belum atau tidak
dapat menyelenggarakan urusan pendidikan secara layak dan memadai. Dalam konteks ini, negara
diasumsikan sebagai organisasi yang besar dan kuat sehingga mempunyai sumberdaya yang
diperlukan bagi terselenggaranya pendidikan yang layak dan memadai. Disisi lain, warga negara
diasumsikan sebagai tidak berdaya karena sebab-sebab tertentu. Contoh dari kondisi seperti ini
adalah pada negara yang baru melepaskan diri dari jajahan bangsa lain, sehingga kondisi ekonomi
rakyatnya berada pada garis kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, negara menyediakan pendidikan
kepada seluruh rakyatnya secara merata.
Kedua, warga-negara, sebagian atau seluruhnya, belum atau tidak mempunyai kesadaran
akan pentingnya pendidikan untuk dapat hidup dan berkompetisi di alam global seperti sekarang.
Pada alasan kedua, negara diasumsikan sebagai suatu organisasi yang dilengkapi dengan pengurus
(eksekutif) yang cerdas dan unggul. Pengurus (eksekutif) ini bertugas memobilisir warganya atau
anggotanya melalui serangkaian gerakan penyadaran untuk mengikuti pendidikan. Contoh dari
kondisi seperti ini adalah pada negara-negara berkembang. Negara perlu mengkampanyekan
pentingnya pendidikan dan pembebasan buta huruf/aksara (illiteracy) bagi warganya.
Alasan Ketiga adalah, bahwa negara memerlukan warga-negara yang berkualitas (Human
Resources) dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan merealisasi tujuannya. Negara
memandang warganya sebagai sumber daya potensial yang mesti dikembangkan dalam rangka
meningkatkan posisi, harkat, dan martabat negara di tengah pergaulan internasional. Warga negara
yang kuat, berani, ulet dan terampil, dan kreatif sangat diperlukan dalam rangka menghadapi
pesaing-pesaing dari negara lain. Dalam hal seperti ini, maka negara dapat saja mewajibkan
warganya untuk mengikuti pendidikan dalam rangka menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas.
Pendidikan menjadi hal wajib bagi setiap warga-negaranya. Contoh dari kondisi ini adalah pada
negara maju dan negara berkembang. Negara menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur
untuk mendukung terciptanya SDM yang berkualitas sebagai human capital dalam pembangunan.
Pendidikan ini jugalah nanti yang akan menentukan bagaimana perkembangan dan prospek
kamajuan suatu negara, dengan kata lain kemajuan suatu negara dapat diukur dari kemajuan
pendidikan setiap warga negaranya.
Pada negara maju dan berkembang (termasuk Indonesia), keberadaan institusi di luar
negara seperti paguyuban, organisasi, dan kelompok-kelompok yang terikat oleh persamaan
kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya
kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Perannya sangat signifikan dalam membantu negara
menyelesaikan
masalah
pembangunan.
Dalam
banyak
hal
kelompok
ini
menjadi sparing
partner pemerintah dalam pembangunan. Dalam ilmu politik kelompok tersebut dikenal dengan
istilah masyarakat warga, masyarakat sipil, atau masyarakat madani. Lembaga-lembaga tersebut
mempunyai kemampuan dan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan
pendidikan. Mereka membangun fasilitas dan infrastruktur ekonomi dan budaya dengan kemampuan
5

6. yang dimilikinya. Hal ini melahirkan titik singgung antara masyarakat sipil dengan negara, dan
antara masyarakat sipil dengan masyarakat sipil lainnya dalam urusan publik.
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pendidikan Suatu Negara
Frederich harbison dan Charles A Myers dalam bukunya yang berjudul “education Manpower
and Economic Growth Stategis of Human Resource Development” mengemukakan beberapa faktorfaktor yang mempengaruhi sistem pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Factor Historis
Menurut harbison dan mayer, faktor sejarah pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh tiga hal
yang saling berkaitan, yaitu pendidikan, kemampuan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Atas
pembagian di atas, harbison dan mayer membagi negara-negara di dunia ini menjadi empat
tingkat pertumbuhan sebagai berikut:
a. Negara yang belum berkembang
b. Negara-negara yang sebagian bidang kehidupannya telah mengalami kemajuan
c. Negara-negara yang sedang mengalami setengah kemajuan, seperti Argentina, Mesir,
Mexico, India, Arab Saudi, Indonesia, dan Afrika Selatan.
d. Negara-negara yang telah mengalami kemajuan, seperti Jepang, Singapura, Inggris, Amerika
Serikat, China, Jerman, Perancis, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
2. Faktor Geografis
Manusia atau bangsa hidup di suatu lingkungan alam tertentu yang berbeda-beda situasi dan
kondisi alamiahnya. Maka berbeda pula tuntutan hidup akibat pengaruh faktor geografis, dan itu
juga mempengaruhi sistem pendidikan yang diperlukan di negara-negara yang bersangkutan.
Pengaruh tersebur terlihat dari dua aspek yaitu:
a. Aspek klimatologis atau iklim
b. Aspek lingkungan alam dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya
Nicholas hans membedakan adanya tiga kelompok Negara yang berbeda iklimnya yaitu:
a. Negara-negara belahan bumi bagian utara yang beriklim dingin
b. Negara-negara di sekitar laut tengah yang beriklim sedang
c. Negara-negara yang terletak di khatulistiwa (garis equator) atau yang berdekatan
dengannya yang beriklim panas.
3. Faktor Kehidupan Ekonomi
Faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan faktor geografis, karena pembangunan ekomoni
suatu negara bergantung pada faktor geografis, oleh karena faktor geografis mengandung
sumber kekuatan baik yang berupa modal materil maupun modal dasar mental spiritual
penduduknya.
Sesungguhnya pembangunan di bidang ekonomi merupakan refleksi dari kombinasi antara
sumber kemampuan manusia alam sekitar dan sistem kemasyarakatan serta kebudayaannya.
Kombinasi dari ketiga unsur ini sangat bertumpu pada faktor geografis dimana proses kehidupan
sehari-hari manusia berada dalam lingkupnya.
6

7. 4. Politik Negara
Antara ekonomi dan politik hampir tak dapat dipisahkan, karena pembangunan ekonomi
memerlukan politik yang stabil, sedangkan stabilitas politik juga memerlukan stabilitas
ekonomi, satu sama lain saling mempengaruhi dan saling memperkokoh.
Bilamana dalam suatu negara kehidupan politiknya sedang kacau, mustahil dapat diciptakan
suatu keseimbangan yang serasi di dalam sistem pendidikan. Politik negara merupakan kompas
yang harus dijadikan pedoman dalam langkah-langkah pengelolaanya.
5. Faktor Kehidupan Agama
Agama yang dipeluk oleh rakyat suatu negara menduduki tempat penting dalam sistem
kehidupan masyarakat. Mengingat peranan dan pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat di
suatu negara, maka jika dikaitkan dengan sistem pendidikan yang dikembangkan dalam suatu
masyarakat, dapat menimbulkan dampak seperti, di negara yang menindas kehidupan beragama
secara mutlak menguasai sistem pendidikan.
6. Faktor Kesukuan
Pengaruh kesukuan di beberapa negara terhadap sistem pendidikan menyebabkan timbulnya
pemisahan dan perpecahan kehidupan masyarakat atau bangsa kedalam golongan-golongan yang
saling berkonfrontasi antara satu sama lain. Di beberapa negara seperti Amerika perbedaan
warna kulit menyebabkan pemisahan sistem pendidikan yang dapat menimbulkan sentiment
rasialis.
7. Tingkat Kemajuan Peradaban
Setiap negara atau bangsa di dunia ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam membangun
dirinya sendiri untuk mencapai tingkat kemajuan peradaban bangsa itu sendiri. Namun ada tiga
faktor utama yang menjadi modal dasar kemajuan itu yaitu:
a. Kemampuan manusia sendiri
b. Tingkat pendidikan
c. Pertumbuhan sistem kelembagaan masyarakat.
E. Perbandingan Pendidikan beberapa Negara
Dibawah ini menjelaskan bagaimana sistem pendidikan yang ada di setiap negara, khusunya
negara-negara maju dan berkembang.
1. Pendidikan di Indonesia
Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia lndonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.
7

8. a. Karakteristik Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
Undang-Undang
No.
20
Tahun
2003
sebagai
induk
peraturan
perundang-undangan
pendidikan yang mengatur pendidikan pada umumnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan
pendidikan mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi. Pada pasal 1 ayat 2 UU
Sisdiknas berbunyi: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman”. Ini berarti bahwa teori-teori dan praktik-praktik pendidikan yang
diterapkan di Indonesia, haruslah berakar pada kebudayaan Indonesia dan agama.
Dalam buku Pengantar Pendidikan, Redja Mudyahardjo (hal.191) membagi empat bagian
Karakteristik Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu:
1) Karakteristik sosial budaya
Sistem Pendidikan Nasional Indonesia berakar pada kebudayan bangsa Indonesia yaitu
kebudayan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan
lama dan asli, kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adab, budaya,
dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan
memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
Sistem Pendidikan Nasonal Indonesia berakar pada Bhineka TunggaL Ika yang harus menyerap
dan mengembangkan karakteristik geografi, demografis, sosial budaya, sosial politik, dan sosial
ekonomi daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia.
2) Karakteristik dasar dan fungsi
Dasar yuridis formal dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang bersifat idiil adalah
pancasila sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan yang
bersifat regulasi/mengatur bersumber pada pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Pasal 31 ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.” Ayat ini secara khusus berbicara tentang pendidikan dasar 9
tahun (tingkat SD dan SLTP), bahwa target yang dikehendaki adalah warga negara yang
berpendidikan minimal setingkat SLTP.
3) Karakteristik tujuan
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala sektor, politik,
ekonomi, keamanan, kesehatan dan sebagainya. Yang makin menjadi kuat dan berkembang
dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara dan negara sehingga
mampu menghadapi gejolak apapun.
Tujuan yang kedua adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang
beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi luhur. Memiliki pengetahuan dan
keterampilan. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Memiliki kepribadian yang mantap dan
mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebanggaan.
8

9. 4) Karakteristik Kesisteman (sistemik)
Pendidikan Nasional merupakan satu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan yang
dirancang dilaksanakan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional.
Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan
pengajaran (Pasal 31 UUD 1945). Untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya lewat jalur
pendidikan sekolah dan luar sekolah yang menganut asas pendidikan seumur hidup.
Pendidikan Nasional mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas tiga jalur utama
yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum, peserta didik,
dan tenaga kependidikan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar.
Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat
penjelasan tentang satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenis pendidikan, dan jenjang pendidikan
yang secara satu persatu akan di jelaskan.
1) Satuan Pendidikan
Satuan pendidikan (sekolah atau luar sekolah) menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar
yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
2) Jalur Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan
luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah
melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan
luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan
belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan keluarga
merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang
memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.
3) Jenis Pendidikan
Sistem pendidikan nasional terdiri dari tujuh jenis pendidikan yaitu pendidikan umum,
pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan,
pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Pendidikan umum merupakan pendidikan
yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan
pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan
kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam
bidang tertentu. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan
untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam
pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen atau
Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan
pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan akademik merupakan
pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan IPTEK. Pendidikan profesional merupakan
pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
9

10. 4) Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas: Pendidikan Dasar;
Pendidikan
Menengah;
dan
Pendidikan
Tinggi.
Selain
jenjang
pendidikan
di
atas,
diselenggarakan pendidikan prasekolah. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan luar
sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembaga pemerintah,
nonpemerintah, maupun sektor swasta dan masyarakat.
Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani anak didik di luar dilingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan
dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.
Pendidikan prasekolah antara lain meliputi pendidikan Taman Kanak-kanak, terdapat di jalur
sekolah, dan Kelompok Bermain, serta Penitipan Anak di jalur luar sekolah. Taman Kanak-kanak
diperuntukan anak usia 5 dan 6 tahun untuk satu atau dua tahun pendidikan, sementara
kelompok bermain atau penitipan anak diperuntukan anak paling sedikit berusia tiga tahun.
Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan
jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan luar sekolah dapat
meliputi kursus-kursus, kelompok belajar seperti Paket A, Paket B, Paket C dan Kejar Usaha dan
kegiatan lainnya seperti magang
2. Pendidikan di Australia
Australia tidak dapat menahan masuknya orang Asia sehingga dia tidak dapat menutup
ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik, karena karena imigran dari kedua benua itu masuk
dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Akibatnya, Australia mengubah kebijakannya dari
White Australia Policy ke multicultural policy. Dampak dari perubahan kebijakan itu membuat
orang Aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya.
Pelaksanaan Pendidikan Multikultural dapat dibedakan tiga fase perkembangan yaitu dari politik
pasif ke arah asimilasi aktif (1945-1972), pendidikan untuk kaum migran bersifat pasif. Artinya anak
kaum imigran menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada. Karena ada kesulitan dalam
penggunaan bahasa Inggris bagi anak imigran diberikanlah bantuan laboratorium bahasa. Hingga
tahun 1970-ankurikulum masih terpusat hingga menyulitkan di dalam menyesuaikan dengan
kebutuhan multietnis Australia. Tujuan Pendidikan Multikultural adalah :
a. Pengertian dan menghargai bahwa Australia pada hakekatnya adalah masyarakat
multibudaya di dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa Eropa.
b. Menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun
Australia.
c. Pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, nilai-nilai
yang berkaitan dengan multikulturalisme.
d. Tingkah laku yang memperkuat keselarasan antar etnis.
e. Memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas
nasional Australia tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multi budaya
Australia.
10

11. a. Jenjang Pendidikan Formal
Rentang persekolahan (spend of schooling) di berbagai negara bagian dan wilayah terdapat
persamaan dan sekaligus perbedaan, baik dari segi penamaan maupun penjejangannya. Rentang
persekolahan di Australia yakni mulai dari TK (Kindergarten) sampai ke tahun ke-12 (pendidikan
menengah), dilanjutkan ke pendidikan tinggi. Nama-nama jenjang persekolahan di Australia
adalah Taman Kanak-kanak (Kindergarten) atau Prasekolah, Sekolah Dasar (Primary School), dan
Sekolah Menengah (Junior Secondary School dan Senior High School).
Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdapat perbedaan lama pendidikan dari
masing-masing negara bagian dan wilayah daratan, ada yang pendidikan dasarnya 6 tahun dan
pendidikan menengah juga 6 tahun, serta ada yang pendidikan dasarnya 7 tahun dan pendidikan
menengahnya 5 tahun. Ini dikarenakan berdasarkan Konstitusi Australia, pendidikan adalah
tanggung jawab negara bagian. Pada setiap negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan
sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya
juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Sehingga masing-masing negara bagian dan wilayah
daratan mempunyai otoritas sendiri dalam pelaksanaan pendidikannya.
Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian
Capital Territory, jenjang pendidikan dasar 6 tahun dan dan pendidikan menengah 6 tahun,
terdiri dari:
Jenjang Pendidikan
Pendidikan Dasar (Primary School)
Pendidikan Menengah (Junior Secondary SchoolSenior High School)
Untuk
negara
bagian
dan
wilayah
daratan Queensland,
Lama pendidikan
6 tahun
4 tahun
2 tahun
Australia
Selatan,
Australia
Barat dan Northern Territory, jenjang pendidikan dasar 7 tahun dan dan pendidikan menengah 5
tahun, terdiri dari:
Jenjang Pendidikan
Pendidikan Dasar (Primary School)
Pendidikan Menengah (Junior Secondary School Senior High School)
Lama pendidikan
7 tahun
3 tahun
2 tahun
Jenjang pada pendidikan tinggi, lama pendidikan untuk memperolah gelar sarjana masingmasing perguruan tinggi atau universitas mungkin sedikit berbeda. Berikut adalah lama
pendidikan tinggi secara umum di Australia, adalah sebagai berikut :
Tingkat kualifikasi
Sertifikat
Diploma
Bachelors degree
Graduate Certificate
Graduate Diploma
Masters degree
PhD
Durasi waktu
6-24 bulan
1,5 tahun-3 tahun
3-5 tahun
6 bulan
1 tahun
1-2 tahun
4-5 tahun
11

12. b. Jenjang Pendidikan Dasar
Australia terdiri dari 6 negara bagian (New South Wales, Queensland, Tasmania, Australia
Selatan, Australia Barat dan Victoria) dan 2 wilayah daratan (Northern Territory dan Australian
Capital Territory). Pada masing-masing negara bagian dan wilayah daratan terdapat perbedaan
lamanya pendidikan dasar (Primary School), yaitu ada yang 6 tahun dan ada yang 7 tahuan.
Perbedaan Jenjang Pendidikan Dasar di Australia dan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan Jenjang Pendidikan Dasar Australia dan Indonesia
Lama pendidikan dasar
Jalur pendidikan
Jalur pendidikan yang bersifat keagamaan
Australia
6 / 7 tahun
SD ((Primary
School)
Milik swasta
Indonesia
9 tahun
SD/MI – 6 tahun
SMP/MTs – 3 tahun
Milik pemerintah/swasta
c. Jenjang Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah Junior Secondary School adalah wajib bagi anak yang berusia usia 12 atau
13-16 tahun tergantung dari lamanya pendidikan menengah di daerah tersebut. Untuk negara
bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian Capital
Territory, lama pendidikan Junior Secondary School selama 4 tahun dan untuk negara bagian
dan wilayah daratan Queensland, Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory, lama
pendidikan Junior Secondary School selama 3 tahun. Sedangkan lama pendidikan untuk Senior
High School sama disetiap negara bagian dan wilayah daratan, yaitu selama 2 tahun.
Pada jenjang pendidikan Senior High School, setiap siswa berkewajiban memilih program
pendidikan kejuruan atau pendidikan umum. Di Australia pendidikan kejuruan diarahkan untuk
pasar kerja. Dimana setiap negara memiliki kejuruan Pendidikan dan Pelatihan (Vocational
Education and Training/VET). VET mempersiapkan siswa untuk bekerja yang tidak perlu gelar
sarjana. Biasanya, VET memakan waktu 2 tahun setelah pendidikan Senior High School atau 4
tahun setelah Junior Secondary School. VET merupakan pendidikan berupa kursus keterampilan
dan mendapat sertifikat. Perbandingan jenjang Pendidikan Menengah di Australia dan Indonesia
dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Perbandingan Jenjang Pendidikan Menengah di Australia dan Indonesia
Lama pendidikan menengah
Jalur pendidikan
Jalur pendidikan yang bersifat keagamaan
Penjurusan untuk pendidikan umum
Jenis pendidikan yang bersifat kejuruan
Wajib Belajar
Australia
6 / 5 tahun
Junior Secondary
School – 4 / 3 tahun
Senior High School – 2
tahun
Milik swasta
Tidak ada
2 tahun + pendidikan
tinggi 2 tahun
Pendidikan dasar
+ Junior Secondary
School
Indonesia
3 tahun
SMA/MA/SMK/MAK – 3
tahun
Milik pemerintah /
swasta
Ada (tahun kedua)
3 tahun
Pendidikan dasar
12

13. d. Jenjang Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup
program
pendidikan
sertifikat, diploma, sarjana,
sertifikasi (Graduate
Certificate),
profesi (Graduate Diploma), magister dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di
Australia. Perguruaan tinggi di Australia adalah Program Lanjutan, Akademi, Sekolah Tinggi dan
Universitas.
Program lanjutan di Australia merupakan jalur pendidikan berupa kursus keterampilan yangi
terlebih dahulu harus menyelesaikan pendidikan menengah. Jalur pendidikan ini tidak
mengutamakan gelar sarjana dan mendapatkan sertifikat dengan level I-IV, tergantung dari
tingkat keahliannya. Lama pendidikan program lanjutan berkisar antara 6 – 24 bulan.
Akademi di Australia memfokuskan pada keahlian dari mahasiswa, yang sasarannya dunia kerja.
Lama pendidikan ditingkat akademi antara perguruan tinggi berbeda-beda berkisar antara 1,5 –
3 tahun. Pada jalur pendidikan ini, mahasiswa dapat melanjutkan kependidikan yang lebih
tinggi (tingkat universitas). Sekolah tinggi dan univeristas bertujuan untuk mencetak sarjana,
magister maupun doktor. Lama pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana (Bachelors
degree) berkisar antara 3–5 tahun, untuk sertifikasi (Graduate Certificate) dibutuhkan waktu 6
bulan dan untuk pendidikan profesi (Graduate Diploma) dibutuhkan waktu 1 tahun. Untuk
melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi (Masters degree) diperlukan waktu 1–2 tahun dan
doktor (PhD) diperlukan waktu 4–5 tahun. Perbandingan jenjang Pendidikan Tinggi Di Australia
dan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Perbandingan Jenjang Pendidikan Tinggi Di Australia dan Indonesia
Lama pendidikan tinggi
Australia
Sertifikat / 6-24 bulan
Diploma / 1,5 tahun-3 tahun
Bachelors degree / 3-5 tahun
Graduate Certificate / 6 bulan
Graduate Diploma / 1 tahun
Masters degree / 1-2 tahun
PhD / 4-5 tahun
Jalur pendidikan
Program Lanjutan
Akademi
Sekolah Tinggi
Universitas
Gelar akademik
Bachelors degree
Masters degree
PhD
Indonesia
Diploma I / 1 tahun
Diploma II / 2 tahun
Diploma III / 3 tahun
Diploma IV / 4 tahun
Sarjana / 4 – 5 tahun
Akta IV / 1 tahun
Profesi / 1 – 2 tahun
Magister / 2 tahun
Doktor / 3 – 4 tahun
Akademi
Politeknik
Sekolah Tinggi
Institut
Universitas
Sarjana (S1)
Magister (S2)
Doktor (S3)
Untuk pendidikan karakter di Australia, misalnya kejujuran, bisa tercermin dari materi
pelajaran Sejarah (saat mempelajari Suku Aborigin). Dunia tahu bahwa suku Aborigine adalah
lembaran hitam sejarah Australia. Dalam materi yang diberikan, guru tidak menyodorkan sejarah
dalam satu versi saja. Materi diambil dari berbagai sumber yang mewakili perjalanan sejarah,
termasuk konflik dan pro-kontranya. Ada artikel di media yang mengkritisi kebijakan pemerintah,
13

14. cuplikan kebijakan pemerintah, produk budaya berupa novel, film, dan lagu, yang menyuarakan
jeritan suku Aborigine. Ada isu tentang bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan
anak-anak mixed blood (Aborigin+white race) ke white culture mainstream sebelum tahun 1960an.
Namun upaya intergrasi ini dilihat sebagai upaya mencerabut anak-anak tersebut dari akar
budayanya. Ada gambaran tentang perlakuan diskriminatif birokrasi terhadap orang-orang
Aborigine. Tersaji pula perubahan kebijakan pemerintah Australia setelah tahun 1970an dengan
memberikan prioritas terhadap Aborigine dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan
sosial yang lain. Terlihat bahwa ada semangat kejujuran yang jelas dalam mengajarkan sejarah
hitam bangsanya sendiri, tidak malu menunjukkan kesalahan bangsa, namun disertai upaya untuk
memperbaiki kesalahan masa lalu.
3. Pendidikan di USA
Negara Amerika Serikat merupakan penduduk nomor tiga terbanyak di dunia yaitu berjumlah
kira-kira 275 juta jiwa dan terdiri dari 50 negara bagian. Luas wilayahnya kurang lebih 9,5 juta km
persegi. Bangsa Amerika terdiri dari bangsa-bangsa emigran dari berbagai kawasan dunia, terutama
dari kawasan Eropa sebagai bagian dominannya. Imigrasi tua berasal dari Eropa Utara dan Barat
seperti Inggris, Scotlandia, Prancis, Belanda, Jerman dan sebagainya yang kemudian diikuti oleh
imigrasi yang muda berasal dari Eropa Selatan dan timur seperti Italia, Rusia, Polandia, Austria,
Hongaria dan lain sebagainya. Setiap bangsa membawa kepercayaan, adat istiadat, bahasa dan segisegi kebudayaannya masing-masing ke Amerika sehingga Amerika menjadi periuk peleburan bagi
segala jenis kebudayaan asli dan pendatang dari benua hitam Afrika. Itulah yang membentuk
kebudayaan Amerika sekarang.
Pendidikan di AS pada mulanya hanya dibatasi pada imigran berkulit putih, sejak didirikan
sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di
Cambridge, Boston tahun 1636. Baru tahun 1934 dikeluarkan Undang Undang Indian Reservation
Reorganization Actdi daerah reservasi suku Indian. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh
tentang kelompok etnis di Amerika Serikat berikut ini akan disajikan masing-masing kelompok etnis
yang hidup di Amerika Serikat.
a. White Anglo Saxon Protestan (WASP)
Pendidikan di AS didominasi oleh budaya dominan yaitu budaya WASP artinya dikhususkan untuk
kelompok berkulit putih (white) yang kebanyakan berasal dari Inggris, atau yang berbahasa
Inggris (Anglo Saxon) dan beragama Protestan. WASP adalah sebuah tradisi tentang siapa yang
seharusnya menjadi penguasa di AS. Pada awalnya, tradisi ini diperkenalkan dan dipertahankan
oleh orang Inggris yang merasa superior karena merekalah yang membangun AS dengan
pengetahuan dan ketrampilan mereka. Keyakinan orang Inggris itu dilandasi oleh moralitas
agama Protestan yang diasumsikan sebagai agama yang paling kuat mendorong orang bekerja
keras dan produktif. Belakangan, WASP tidak saja dianut oleh orang Inggris, tetapi semua White
Americans karena dalam kenyataannya kelompok kulit putih ini memiliki pendapatan tinggi,
mempunyai prestasi kerja yang tinggi, yang sebagian besar anggotanya didominasi oleh jemaat
gereja Protestan.
14

15. b. Orang Amerika Keturunan Penduduk Asli Amerika (Native Americans)
Native Americans adalah penduduk asli Amerika yang kini populasinya diperkirakan setengahjuta
orang. Bangsa India ini disebut penduduk asli karena telah ada di benua Amerika sebelum
terjadi gelombang migrasi dari kelompok etnik dari Eropa, Afrika, maupun Asia selama lima
ratus tahun. Sejarah mencatat bahwa hampir semua migran memperlakukan mereka secara
tidak adil. Baru tahun 1924, terjadi perubahan hubungan antara white dan black Americans
dengan native Americans.
Gambar 1. Suku Native Americans
c. Orang Amerika Keturunan Afrika (African Americans)
Orang Afrika Amerika merupakan kelompok etnik daribenua Afrika yang pertama yang dijadikan
budak oleh orang Spanyol dalam eksplorasi ke dunia baru, Amerika sejak abad 18. Kedatangan
orang kulit hitam ini jumlahnya semakin membesar dan hal ini mendorong pemerintah untuk
mengakui kehadiran mereka sebagai budak dalam The Thirteenth Amandment to the
Constitution, yang mengatur perbudakan secara hukum di tahun 1865.
d. Orang Amerika Keturunan Asia (Asian Americans)
Sekitar 4% dari penduduk AS dengan mayoritas berasal dari Cina dan Jepang, di samping imigran
dari Filipina, Korea, disusul orang Vietnam yang baru masuk ke AS dalam beberapa tahun
terakhir ini. Tiga kelompok terakhir ini dikenal di AS sebagai Recent Asian Immigrants. Orang
Cina Amerika (Chinese Americans) merupakan bagian dari Asian Americans yang tercatat
memasuki Amerika ketika terjadi depresi ekonomi dunia tahun 1870-an. Mereka dikenal sebagai
pekerja keras di wilayah Barat AS.
e. Orang Amerika yang Berkebudayaan Spanyol (Hispanic Americans)
Dipandang sebagai Hispanic. Hispanis Amerika merupakan kelompok etnik yang dapat dikatakan
mewakili tiga budaya. Mexican American (Meksiko), Puerto Rico dan Cuban American (Cuba).
Jumlah keturunan Hispanic Americans diperkirakan 12% dari jumlah penduduk AS.
f.
White Ethnic Americans
White Ethnic Americans merupakan kelompok orang Amerika berkulit putih yang menyatakan
dirinya “tidak terikat”dengan WASP. Jadi, mereka digolongkan dalam kelompok etnik nonWASP. Mereka yang termasuk golongan ini adalah orang Jerman, Irlandia, Italia dan Polandia.
Kelompok ini ditambah imigran dari Hongkong, Taiwan, Cina, Vietnam dan Korea.Ahli demografi
memprediksikan bahwa siswa kulit berwarna berkisar 46 % dari populasi usia sekolah negara
15

16. menjelang tahun 2020. Kelompok etnis ini mendapat perlakuan yang sama. Kini, dalam bidang
pendidikan, pengaruh kesetaraan ini melahirkan pedagogik yang memberikan kesempatan dan
penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa membedakan asal usul serta agamanya.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut muncullah gagasan mengenai pendidikan yang cocok untuk
masyarakat yang pluralistis itu. Diperlukan perubahan di dalam tujuan pendidikan, kurikulum,
proses belajar mengajar mengajar juga kedudukan sekolah di dalam masyarakat yang pluralistik.
Sekalipun secara hukum, sistem pendidikan tidak mengenal perbedaan tetapi di dalam kenyataan
masih terdapat prasangka buruk terhadap etnis lain. Jika tahun 1990 an sekolah untuk semua rakyat
(publik school) dibiayai oleh negara bagian, maka sekarang kelompok etnis khusus, dengan
kebudayaannya masing-masing diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikannya sendiri
atas biaya negara. Inilah yang dikenal dengan Charter School.
a. Tujuan Pendidikan
Karakteristik utama sistem pendidikan di AS adalah sangat menonjolnya desentralisasi.
Pemerintah federal AS tidak punya mandat untuk mengontrol atau mengadakan pendidikan
untuk masyarakat. AS tidak mempunyai sistem pendidikan yang berpusat. Namun demikian,
tidak berarti bahwa pemerintah federal tidak memberikan arah dan pengaruh terhadap masalah
pendidikan pemerintah federal juga ikut menghilangkan sistem sekolah yang memisahkan
sekolah berdasarkan ras, khususnya antara orang kulit hitan dan kulit putih. Pemerintah federal
menyamakan alokasi pendanaan sekolah, menyediakan akses pendidikan bagi orang miskin dan
orang cacat.
Tujuan sistem pendidikan di Amerika antara lain :
1) untuk mencapai kesatuan dalam kebhinekaan
2) untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi
3) untuk membantu pengembangan individu
4) untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat
5) untuk mempercepat kemajuan nasional
b. Struktur dan Jenis Pendidikan Di Amerika
Setiap negara bagian menyediakan pendidikan secara gratis selama 12 tahun mulai dari TK
sampai pada jenjang berikutnya. Dalam sistem pendidikan di AS terdapat beberapa pola
pendidikan yaitu :
1) taman kanak-kanak + pendidikan dasar ”grade” 1-8 + 4 tahun SLTA
2) taman kanak-kanak + sekolah dasar ”grade” 1-6 tahun + 3 tahun SLTP + 3 tahun SLTA
3) taman kanak-kanak + sekolah dasar ”grade” 1-4/5 + 4 tahun SLTP + 4 tahun SLTA
4) setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak + 12 tahun pada beberapa
buah negara bagian dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi (junior community college)
sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar dan menengah
Pada pola pertama seorang siswa menamatkan pendidikan pada umur 17-18 tahun. Pendidikan
khusus mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Disamping itu pendidikan non
16

17. formal tidak hanya di sponsori oleh badan pemerintah tapi juga badan swasta, serikat buruhburuh, badan-badan keagamaan serta oleh individu yang menjadikannya usaha bisnis.
Pada tingkat pendidikan tinggi, struktur dan jenis/jenjang pendidikan pada dasarnya
dikelompokkan dalam tiga bentuk baik pendidikan tinggi negeri maupun swasta yaitu :
1) pendidikan tinggi 2 tahun yang lazim disebut junior community atau technical college
memberikan sertifikat dan kadang kala memberikan gelar Associate of Arts (AA)
2) pendidikan tinggi 4 tahun yang menyediakan pendidikan strata 1 (S-1) disamping pendidikan
profesional (program diploma) level ini lazim disebut undergraduate tamatan program S-1
diberi gelar Bachelor of Arts (BA) atau Bachelor of Science (BS)
3) universitas yang biasanya terdiri dari berbagai fakultas yang menyediakan program-program
diploma, S-1, pascasarjana S-2 (master) dan kebanyakan menyediakan program doktor S-3.
para lulusan program s-2 diberi gelar Master of Arts (MA) atau Master of Science (MS).
Lulusan program Doctor (S-3) diberi gelar Doctor of Philosphy (Ph.d) atau Doctor of
Education (Ed.D) dalam bidang-bidang tertentu seperti kedokteran, hukum, teologi, bisnis.
Pada level S-3 tersedia program-program spesialis.
c. Kurikulum dan Metodologi Pengajaran
Kebiasaan otonomi yang sudah lama dan kuat serta keadaan masyarakat sangat mempengaruhi
bentuk kurikulum serta cara mengajar di AS. Disini tidak ada kurikulum nasional yang resmi.
Bagian pendidikan negara bagian menggariskan kurikulum dengan tingkat variasi yang cukup
besar dan memberi peluang pada daerah setempat. Pada awalnya sekolah Amerika sangat
dipengaruhi oleh agama dan fokus pada keterampilan tulis baca. Semenjak abad ke 19 perhatian
terhadap masalah sosial semakin menonjol.
Pada akhir abad ke 19 muncul tuntutan untuk mengubah kurikulum dan metode mengajar
dengan mengarahkan perhatian pada kebutuhan siswa yang berbeda, serta perhatian terhadap
kebutuhan individu. Dengan demikian siswa memiliki peluang yang besar untuk menentukan
pilihan. Pertambahan jumlah populasi sekolah yang sangat cepat dan kemajuan IPTEK menjadi
dorongan untuk inovasi-inovasi baru terutama metode pengajaran. Di daerah perkotaan
persoalan sosial telah mendorong munculnya mata pelajaran baru yaitu studi etnis, pendidikan
lingkungan, pendidikan seks, pendidikan narkoba dan sebagainya. Namun, awal 1980-an ada
kecendrungan untuk kembali pada yang lama serta kebutuhan baru atas pendidikan akhir.
Sistem pendidikan di Amerika mempunyai sifat yang khas yang berbeda dari sistem pendidikan
di negara-negara lain. Hal ini terutama karena sistem pemerintahannya yang mendelegasikan
kebanyakan wewenang kepada negara bagian dan pemerintahan lokal (distrik atau kota).
Amerika tidak memiliki sistem pendidikan nasional yang ada adalah sistem pendidikan dalam
artian terbatas pada masing-masing negara bagian. Hal ini berdasarkan pada filosofi bahwa
pemerintah (federal/pusat) harus dibatasi perannya, terutama dalam pengendalian kebanyakan
fungsi-fungsi publik seperti sekolah, pelayanan sosial dan lain-lain. Karena itu di Amerika dalam
17

18. pendidikan dasar dan menengah tidak ada kurikulum nasional bahkan tidak ada kurikulum
negara bagian. Apa yang ada hanyalah semacam standar-standar kompetensi lulusan yang
ditetapkan pemerintahan negara bagian ataupun pemerintahan lokal.
Di Amerika Serikat sendiri terdapat beberapa lembaga akreditasi baik regional maupun nasional
yang mengakreditasi berbagai bidang pendidikan maupun bidang profesional. Tetapi lembaga
akreditasi itu tidak terkait dengan pemerintah baik pusat maupun pemerintahan negara bagian.
Lembaga akreditasi tersebut memperoleh pengakuan melalui dua lembaga yaitu: Council Of
Higher Education Accreditation (CHEA) dan US. Department of Education.
AS ketika ingin membentuk masyarakat baru-pasca kemerdekaannya (4 Juli 1776) baru disadari
bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai ras dan asal negara yang berbeda. Oleh karena itu,
dalam hal ini Amerika mencoba mencari terobosan baru yaitu dengan menempuh strategi
menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-citakan.
Melalui pendekatan inilah, dari SD sampai Perguruan Tinggi, AS berhasil membentuk bangsanya yang
dalam perkembangannya melampaui masyarakat induknya yaitu Eropa. Kaitannya dengan nilai-nilai
kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu
masyarakat, maka AS memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John
Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama akan tetapi
juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Contoh nyata yaitu
terpilihnya Presiden berkulit hitam, Barack Obama yang merupakan keturunan campuran antara
kulit hitam dan kulit putih; selain itu, Oprah Winfrey, seorang wanita berkulit hitam yang sukses
berkarier di dunia entertaiment Amerika Serikat dengan pengahsilan yang tinggi.
4. Pendidikan di Jepang
Jepang merupakan suatu negara yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam bidang
IPTEK. Meskipun pada awalnya pendidikan Jepang meniru AS, namun pada bentuk akhir yang dipakai
sampai saat ini ternyata berbeda. AS menerapkan sistem pendidikan modern, sedangkan Jepang
bersifat konservatif. Dalam hal ini Jepang melakukan penyesuaian terhadap budaya bangsa sendiri.
Pendidikan
Jepang
adalah
egalitarian (persamaan derajat
dan
kognitif),
dimana
Jepang
mengabaikan perbedaan latar belakang, semua dianggap sama dan tidak diskrimninasi antara
keluarga kaya dengan miskin, dalam memuji murid yang (dianggap) pandai dengan yang (dianggap)
bodoh. Semuanya adalah sama. Dalam hal biaya pendidikan, praktis tidak ada perbedaan biaya yang
dikeluarkan oleh setiap murid dalam jenjang yang sama, meskipun yang satu berada dalam sekolah
yang ada teknologi TV, LCD, komputer dan yang satu hanya menggunakan papan tulis biasa.
a. Sistem Pendidikan di Jepang
Tujuan Pendidikan Nasional di Jepang adalah untuk meningkatkan perkembangan kepribadian
secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, dan menanamkan jiwa yang bebas. Pendidikan di
Jepang mulai mengalami kemajuan sejak dilakukannya reformasi pendidikan pada masa Restorasi
Meiji (Meiji Ishin) dan bertambah pesat setelah masa pendudukan AS, setelah kekalahan Jepang
dalam PD II. Reformasi pendidikan Jepang dilakukan dengan mengikuti konstitusi baru yang
18

19. diterapkan AS pada tahun 1947. Reformasi pendidikan tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan
masyarakat yang demokratis. Dalam reformasi tersebut ditetapkan UU Pendidikan yang pokokpokoknya mengandung:
1) Prinsip Legalisme, bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan UU dan peraturan.
2) Prinsip Administrasi yang Demokratis, bahwa sistem administrasi pendidikan harus dibangun
berdasarkan konsensus nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat
formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya.
3) Prinsip Netralitas, bahwa pewenangan pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi
dan diinterfensi oleh kekuatan politik.
4) Prinsip Penyesuaian dan Penetapan Kondisi Pendidikan, bahwa pemegang kewenangan pusat
dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang
sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang cukup.
5) Prinsip Desentralisasi, bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi pemerintahan
lokal.
Untuk menyempurnakan tujuan pendidikan, tahun 2001 Kemenpen Jepang mengeluarkan
rencana reformasi pendidikan (Rainbow Plan) yang sesuai dengan problematika di Jepang, antara
lain berisi:
1) Mengembangkan kemampuan dasar skholastik siswa dalam model pembelajaran yang
menyenangkan. Ada 3 pokok arahan yaitu, pengembangan kelas kecil terdiri atas 20
anak/kelas, pemanfaatan TIK dalam proses belajar mengajar, dan pelaksanaan evaluasi
belajar secara nasional.
2) Mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka
melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan mutu pembelajaran
moral di sekolah.
3) Mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, dengan
melakukan kegiatan ekstrakurikuler OR, seni, dan sosial lainnya.
4) Menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat.
Dicapai dengan menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri, evaluasi sekolah oleh
pihak luar, pembentukan school councillor, komite sekolah yang beranggotakan orang tua,
dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan dan permintaan masyarakat setempat.
5) Melatih guru menjadi tenaga profesional.
6) Pengembangan universitas bertaraf internasional.
7) Pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru, melalui
reformasi konstitusi pendidikan.
Sistem pendidikan di Jepang dibangun atas empat tingkat, yaitu: pusat, perfektual (antara
Provinsi dan Kabupaten), municipal (antara Kabupaten dan Kecamatan), dan sekolah. Sistem
administrasi tersebut menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, Manajemen Berbasis
Sekolah (School Based Management), dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, terdapat asosiasiasosiasi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua yang mendukung pengembangan sekolah.
19

20. b. Jenjang Pendidikan di Jepang
Tahun ajaran di Jepang biasanya dimulai pada bulan April, yang dibagi menjadi 3 semester yang
dipisahkan oleh liburan singkat musim semi dan musim dingin, serta liburan musim panas yang lebih
panjang (tergantung pada iklim tempat sekolah berada).
1) Preschool dan TK
a) PAUD dimulai dirumah oleh orang tua dengan berbagai media. Dirumah diajarkan tata
krama, perilaku sosial yang tepat, dan bermain terstruktur.
b) Kegiatan di TK (8.50 – 15.00): masuk kelas, meletakkan barang di loker, duduk di bangku
masing-masing, absen, salam, materi hari ini, istirahat (latihan kebersihan sendiri),
menyanyi,
senam
pagi,
kembali
ke
kelas,
melepas
kaus
kaki,
bermain
(diluar/kebun/halaman sekolah), merapikan alat bermain, bersiap makan (cuci tangan dan
ugai), menggosok gigi, bermain di kelas (permainan tradisional/modern), bersiap pulang,
menyanyi lagu perpisahan, baris/kelas di depan sekolah, pulang.
2) Sekolah Dasar
a) Semua anak memasuki kelas 1 pada usia 6 tahun dan hampir 99% terdaftar di sekolah umum.
b) Di sekolah negeri tidak mewajibkan seragam, namun harus memakai name tag di saku baju
kiri dan badge di bahu kiri, yang warnanya disesuaikan dengan tingkatan kelas. Tas anak SD
dilengkapi pluit kecil yang berguna untuk memberi tanda apabila bertemu dengan orang
asing yang ingin mengganggu.
c) Siswa SD di Jepang memiliki tugas melayani makan siang (menuangkan makanan ke piring)
teman-temannya (sesuai piket) yang berguna untuk mengajarkan kerja sama tim.
d) Pelajaran hanya terdiri dari 4 mapel: Huruf Jepang (menulis dan membaca), Matematika,
OR, dan Budi Pekerti. SD tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah
menyelesaikan proses belajar di tiap kelas otomatis naik ke kelas tingkatnya. Ujian akhir
tidak ada, karena SD dan SMP termasuk kelompok “compulsory education”, yang mempunyai
arti: (1) adanya unsur paksaan bersekolah, (2) diatur oleh UU Wajar, (3) adanya sanksi bagi
orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, dan (4) tolak ukur keberhasilan Wajar adalah
tidak adanya orang tua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah
(http://mylawliet.multiply.com/jurnal).
e) Penilaian dilakukan untuk mengecek daya tangkap siswa. Penilaian UH diberikan dengan
huruf, kecuali MTK. Dari kelas 4-6 dilakukan tes IQ, yang hasilnya digunakan untuk
memberikan perhatian lebih kepada siswa dengan kemampuan diatas normal atau dibawah
normal (siswa tidak dikelompokkan berdasarkan kepandaian).
f)
Program Wajar Jepang dikenal dengan istilah “GIMUKYOUKI (compulsory education)”, yang
dilaksanakan dengan prinsip memberikan akses penuh kepada semua anak untuk
mengenyam pendidikan 9 tahun (SD dan SMP) dengan menggratiskan “tuition fee” dan
mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anak (ada dalam Fundamental Law of
Education). Untuk memudahkan akses, setiap distrik wilayah didirikan SD dan SMP walaupun
jumlah siswanya minim (10-11 siswa) dan orang tua wajib menyekolahkan anak. Mutu setiap
20

21. distrik sama (guru memegang lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh Educational Board
setiap prefecture).
3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
a) Sejak tahun pertama belajar Bahasa Inggris. Mapel wajib SMP: Bahasa Jepang, Ilmu-Ilmu
Sosial, MTK, Sains, Musik, Seni Rupa, Pendidikan Jasmani, dan Pendidikan Kesejahteraan
Keluarga. Jadwal mapel berbeda setiap minggu.
b) Pembelajaran SMP cenderung mengandalkan metode ceramah, disamping menggunakan
metode atau media lain. Anak SMP wajib mempelajari karya klasik GENJI MONOGATARI atau
HIKAYAT GENJI berumur 1000 tahun dengan menggunakan Bahasa Jepang Klasik.
c) Terdapat 2 kali ulangan, mid test dan final test (tetapi tidak bersifat wajib secara
nasional). Final test dilakukan serentak 3 hari dengan materi ujian dibuat oleh sekolah
berdasarkan standar dari Educational Board setiap prefektur. Penilaian berasal dari
akumulasi dari nilai tes sehari-hari, ekstrakurikuler, mid test dan final test.
d) Siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya, tetapi harus mengikuti ujian masuk
SMA terstandar Educational Board setiap prefektur yang dilaksanakan serentak di seluruh
Jepang dengan mata ujian yang sama.
4) Sekolah Menegah Atas (SMA)
a) Terdapat 3 jenis SMA: full time, part time (terutama malam hari), dan tertulis. Full time
berlangsung selama 3 tahun, sedangkan kedua jenis sekolah lainnya menghasilkan diploma
yang setara.
b) Jurusan SMA dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu
jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, home economic, dan
perawatan.
c) Meskipun pendidikan SMA tidak diwajibkan di Jepang, 94% dari semua lulusan SMP
melanjutkan ke tingkat SMA. Jika ingin masuk ke tingkat sekolah diatasnya, siswa mengikuti
ujian dan membawa surat referensi dari sekolah sebelumnya. Siswa SMA tidak mengikuti
ujian kelulusan secara nasional, tetapi berasal dari hasil ujian harian.
5) Pendidikan Tinggi
a) Untuk masuk ke PT harus ujian. Ujian dilakukan 2 tahap. Pertama, secara nasional dengan
soal disusun oleh Ministry of Education, terdiri dari 5 subjek (mirip dengan ujian masuk
SMA), selanjutnya siswa mengikuti
ujian masuk tiap universitas/fakultas. (sistem
penerimaan hampir mirip dengan UMPTN Indonesia)
b) Terdapat 3 jenis lembaga pendidikan tinggi, yaitu: universitas/institut, junior collage
(akademi), dan technical collage (akademi teknik).
c) Di universitas/institut ada S1 (4 tahun) dengan gelar Bachelor’s Degree dan pascasarjana (S2
selama 2 tahun dan S3 selama 3 tahun), kecuali fakultas kedokteran dan kedokgi.
d) Junior collage memberikan pendidikan selama 2/3 tahun bagi lulusan SMA. Kredit yang
diperlukan dapat dihitung sebagai bagian dari kredit untuk mendapat gelar S1. Lulusan SMP
21

22. dapat masuk ke akademi teknik yang berlangsung selama 5 tahun (full time) untuk
mencetak tenaga teknisi.
e) Universitas dan akademi memilih mahasiswa berdasarkan hasil ujian masuk dan hasil
prestasi belajar di SMA. Selain itu, ada tes gabungan kecakapan yang seragam.
f)
Pendidikan tinggi Jepang dikelola dibawah 3 lembaga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan pihak swasta. 5 jenis pendidikan tinggi: sarjana, pascasarjana, diploma (non
gelar), akademi, dan sekolah kejuruan. Program sarjana menerima 3 mahasiswa yaitu:
reguler (belajar full time selama 4/6 tahun), pendengar (mahasiswa yang diizinkan
mengambil mata kuliah tertentu dengan syarat dan jumlah kredit yang berbeda di setiap
universitas tetapi kredit itu tidak diakui), dan pengumpul kredit (IDEM dengan pendengar,
tetapi kredit diakui).
g) Program pascasarjana terdiri dari master, doktor, mahasiswa peneliti (mahasiswa yang
meneliti dalam bidang tertentu selama 1 semester/1 tahun tanpa tujuan mendapatkan
gelar), mahasiswa pendengar, dan pengumpul kredit. Diploma selama 2 tahun, 60%
disediakan bagi perempuan dan mengajarkan PKK, sastra, bahasa, kependidikan, kesehatan.
h) Akademi (special training academy) adalah lembaga yang mengajarkan bidang-bidang
khusus, seperti keterampilan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari selama 1-3 tahun.
i)
Tahun akademik dimulai sekitar bulan April dan berakhir Maret tahun berikutnya, yang
dibagi menjadi semester 1 (Maret-September) dan semester 2 (Oktober-Maret) dengan
bahasa pengantar wajib adalah Bahasa Jepang.
j)
Pada pendidikan khusus, mata kuliah sangat terbatas dengan kurikulum tunggal (musik saja,
melukis saja, atau sastra Inggris), kebanyakan perempuan dengan tujuan meningkatkan
kemampuan perempuan sebagai IRT.
c. Pengembangan Kurikulum di Jepang
Panduan tentang muatan pembelajaran termuat dalam GAKUSYUUSHIDOUYOURYOU (dokumen
lengkap tentang tujuan PBM sekolah, materi pelajaran, pendidikan moral dan kegiatan khusus
sebagai standar minimum yang harus dicapai oleh sekolah negeri, publik, dan swasta) yang pertama
kali dibuat pada tahun 1947 bertepatan dengan lahirnya UU Pendidikan di Jepang. Perubahan
kurikulum mengikuti pola 10 tahunan dengan memperhatikan perubahan sosial dan ekonomi
masyarakat Jepang dan dunia. Dengan demikian pendidikan tidak lagi hanya sekedar jiplakan dari
hal-hal yang tertera dalam kurikulum, tetapi merupakan pengembangan standar minimal program
yang berorientasi kesiswaan.
Pendidikan Jepang tidak lepas dari pendidikan moral (karakter) yang diberikan pada setiap
jenjang kelas sekolah yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sehingga tercipta karakter
bangsa Jepang (ulet, pekerja keras, gigih, jujur, toleransi dan kesetiakawanan yang tinggi).
Kurikulum Jepang terdiri atas tiga kategori: (1) mata pelajaran akademik (wajib dan pilihan),
(2) pendidikan moral, dan (3) kegiatan khusus. Pendidikan moral diberikan sebanyak 34 jam belajar
pada tingkat awal, 35 jam pada tingkat kedua hingga 9 (kelas 2 SD-3 SMP). Hal ini mewakili 3,3 – 4%
dari total jam belajar setiap tahunnya. Kandungan pendidikan moral dibedakan menjadi 4 area
dengan total 76 item, yaitu:
22

23. 1) Regarding self, meliputi:
a) Moderation (pengerjaan mandiri dan melakukan “moderate life”)
b) Diligence (bekerja keras secara mandiri)
c) Courage (pengerjaan sesuatu secara benar dengan keberanian)
d) Sincerity (bekerja dengan sincerity dan cheer)
e) Freedom dan order (nilai kebebasan dan kedisiplinan)
f)
Self-improvement (pemahaman terhadap diri sendiri, mengubah apa yang seharusnya diubah
dan memperbaiki diri sendiri)
g) Love for truth (mencintai dan mencari kebenaran, mencari dasar kehidupan untuk mencapai
standar ideal)
2) Relation to others, meliputi:
a) Courtesy (pemahaman terhadap tata sopan santun, berbicara dan bertingkah laku
tergantung pada situasi dan kondisi)
b) Consideration and kidness (memperhatikan kepentingan orang lain, baik hati dan empati)
c) Friendship (memahami, percaya dan menolong orang lain)
d) Thanks and respect (menghargai dan menghormati orang yang telah berjasa kepada kita)
e) Modesty (menghargai orang lain yang berbeda ide dan status melalui sudut pandang luas)
3) Relation to the nature and the sublime, meliputi:
a) Respect for nature (mengenal alam dan cinta kepada hewan dan tanaman)
b) Respect for life (menghargai kehidupan dan makhluk hidup)
c) Aesthetic Sensitivity (memiliki sensitivitas estetika dan perasaan terhadap kehidupan
manusia)
d) Nobility (mempercayai kekuatan dan keunggulan manusia untuk mengatasi kelemahan diri,
dan menemukan kebahagiaan sebagai manusia)
4) Relation to group and society, meliputi:
a) Public duty (menjaga janji dan menjalankan kewajiban dalam masyarakat, serta merasa
kewajiban publik)
b) Justice (jujur dan tak berpihak tanpa diskriminasi, prejudice, dan keadilan)
c) Group participation and responsibility (keinginan untuk berpartisipasi sebagai grup,
menyadari peranannya, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan bekerja sama)
d) Industry (memahami makna kerja keras dan keinginan untuk bekerja)
e) Respect for family members (mencintai dan menghormati orang tua dan bersedia membantu
pekerjaan mereka)
f)
Respect for teacher and people at school (mencintai dan menghormati guru, menciptakan
tradisi sekolah yang lebih baik)
g) Contribution to society (menyadari kedudukan dalam masyarakat setempat)
h) Respect for tradition and love of nation (tertarik pada budaya bangsa dan mencintai bangsa)
i)
Respect for other culture (menghargai budaya asing dan manusianya)
Di Jepang, selain khusus ada jam pelajaran tentang moral (doutoku), pesan-pesan moral juga
terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran di Jepang. Di kelas satu sekolah jepang adalah, pelajaran
23

24. tentang berbohong, dan giliran piket bersih-bersih di kelas. Dalam dua sesi yang berbeda itu,
pendekatan yang dilakukan oleh guru jepang relatif mirip. Tidak dengan mendoktrin tentang
pentingnya untuk berlaku jujur atau menjalani tugas piket. Namun, dengan mengajak anak-anak
berdiskusi tentang akibat-akibat berbohong atau ketika mereka tidak menjalani tugas piket.
Diskusi interaktif itu menggiring anak-anak untuk berpikir tentang pentingnya melaksanakan
nilai-nilai moral yang akan diajarkan (proses kognitif-sikou ryoku). Tidak ada proses menghafal, juga
tidak ada tes tertulis untuk pelajaran moral ini. Untuk mengecek pemahaman anak-anak tentang
pelajaran moral yang diajarkan, mereka diminta untuk membuat karangan, atau menuliskan apa
yang mereka pikirkan tentang tema moral tertentu (proses menilai-handan ryoku). Kadang mereka
juga diputarkan film yang memiliki muatan moral yang akan diajarkan, dan diajak untuk berdiskusi
isi dari film itu.
Dua hal yang menjadi inti pendidikan adalah pendidikan yang berfokus pada minat anak-anak
dan pentingnya belajar melalui pengalaman langsung. Di Jepang sendiri, meskipun ada pelajaran
moral (doutoku) dan ada kurikulumnya secara spesifik apa yang harus diajarkan, namun apa definisi
moral, baik-buruk, benar-salah, sama sekali tidak ada batasannya. Penekanannya lebih kepada nilainilai yang dianggap baik secara universal, seperti nilai-nilai kejujuran, kerja keras, menghormati
hak orang lain, disiplin, rasa malu ketika tidak memenuhi kewajiban, dan sebagainya. Di Jepang
sendiri, dengan kualitas guru-guru yang sangat baik, pendidikan moral yang didukung dengan sistem
pendidikan, serta undang-undang yang fokus pada pembentukan karakter di sekolah dasar dan
menengah, bisa sukses menanamkan nilai-nilai yang diajarkan tadi.
24

25. Dari penjelasan sistem pendidikan beberapa negara diatas, maka kita dapat menyimpulkan perbandingan pendidikan antara keempat negara.
Perbandingan tersebut dapat kita lihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan Sistem Pendidikan Beberapa Negara
Pembeda
Tujuan Pendidikan
Nasional
Indonesia
Mengembangkan
kemampuan
dan membentuk watak serta
peradaban
bangsa
yang
bermartabat
dalam
rangka
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
berfungsi
untuk
mengembangkan
potensi
peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan YME,
berakhlak
mulia,
sehat,
berilmu,
cakap,
kreatif,
mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta
bertanggung
jawab
(UU
Sisdiknas Pasal 3)
Prinsip
Penyelenggaraan
Pendidikan
1. Demokratis,
berkeadilan,
dan tidak diskriminatif
2. Sebagai satu kesatuan yang
Australia
Menerapkan
Pendidikan
Multikultura, dengan tujuan:
1. Pengertian dan menghargai
bahwa
Australia
pada
hakekatnya
adalah
masyarakat multibudaya di
dalam
sejarah,
baik
sebelum maupun sesudah
kolonisasi bangsa Eropa.
2. Menemukan kesadaran dan
kontribusi dari berbagai
latar kebudayaan untuk
membangun Australia.
3. Pengertian antar budaya
melalui
kajian-kajian
tentang
tingkah
laku,
kepercayaan,
nilai-nilai
yang
berkaitan
dengan
multikulturalisme.
4. Tingkah
laku
yang
memperkuat
keselarasan
antar etnis.
5. Memperluas kesadaran akan
penerimaannya
sebagai
seseorang yang mempunyai
identitas nasional Australia
tetapi juga akan identitas
yang spesifik di dalam
masyarakat multi budaya
Australia.
Kesadaran adanya perbedaan
etnis setiap daerah bagian.
Amerika Serikat
Pendidikan yang menonjolkan
Desentralisasi-Demokrasi,
dengan tujuan:
1. untuk mencapai kesatuan
dalam kebhinekaan
2. untuk
mengembangkan
cita-cita
dan
praktek
demokrasi
3. untuk
membantu
pengembangan individu
4. untuk memperbaiki kondisi
sosial masyarakat
5. untuk
mempercepat
kemajuan nasional
Jepang
Untuk
meningkatkan
perkembangan
kepribadian
secara utuh, menghargai nilainilai individu, dan menanamkan
jiwa yang bebas
Inti pendidikan adalah toleransi
tidak
hanya
diperuntukkan
untuk kepentingan bersama
1. Prinsip legalisme
2. Prinsip administrasi
demokratis
yang
25

26. Acuan Pendidikan
Reformasi
Pendidikan
Wajib Belajar
Jenjang Pendidikan
sistematik
3. Merupakan
proses
pembudayaan
dan
pemberdayaan siswa
4. Diselenggarakan
dengan
memberikan keteladanan
5. Diselenggrakan
dengan
budaya “calistung”
6. Diselenggarakan
dengan
memberdayakan
semua
komponen masyarakat (UU
Sisdiknas Pasal 4)
Negara maju seperti AS, tetapi
“kurang penyesuaian” terhadap
budaya
bangsa
sendiri.
Misalnya, kita telah memiliki
konsep
Pendidikan
Taman
Siswa, tetapi lebih memilih
konsep Bloom dari AS
Telah
dilakukan
reformasi
pendidikan,
tetapi
belum
terintegrasi dengan baik
Wajar 9 tahun (SD dan SMP),
ciri-ciri:
1. Tidak
bersifat
paksaan
tetapi persuasif
2. Tidak ada sanksi hukum,
sekedar sanksi moral
3. Tidak diatur dalam UU
tersendiri
4. Keberhasilan diukur dengan
angka
partisipasi
pendidikan
PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, PT
akan tetapi juga menghargai
kepercayaan dan berinteraksi
dengan anggota masyarakat
3. Prinsip netralitas
4. Prinsip penyesuaian dan
penetapan
kondisi
pendidikan
5. Prinsip desentralisasi
dalam
Menerapkan model pendidikan
Demokrasi
Negara maju terutama AS,
dengan penyesuaian terhadap
budaya bangsa sendiri sehingga
dihasilkan suatu bentuk yang
unik yang menjadi ciri khas
Negara Jepang
Australia
mengubah
kebijakannya
dari
White
Australia
Policy
ke
multicultural
policy
(pendidikan multikultural)
Adanya
kebijakan
Charter
School,
yaitu
pendidikan
diserahkan pada setiap unit
etnik dengan biaya dari negara
karena menyadari kelompok
masyarakat
yang
sangat
pluralitas
Tidak ada menerapkan program
wajar tetapi setiap negara
bagian menyediakan pendidikan
secara gratis selama 12 tahun
mulai dari TK sampai pada
jenjang berikutnya.
Untuk menyempurnakan tujuan
pendidikan,
tahun
2001
Kementrian Pendidikan Jepang
mengeluarkan Rainbow Plan
Perbedaan
etnis
negaranya sendiri
Wajar 6/7 tahun (SD) dan 4/5
tahun (SMP)
Prasekolah,
TK,
Pendidikan
Terdapat beberapa macam pola
Wajar 9 tahun (SD dan SMP),
ciri-ciri:
1. Adanya unsur paksaan agar
bersekolah
2. Diatur dengan UU Wajar
3. Ada sanksi bagi orang tua
yang membiarkan anaknya
tidak bersekolah
4. Keberhasilan diukur dari
tidak adanya orang tua yang
terkena sanksi
Preschool dan TK, SD, SMP,
26

27. Dasar, Pendidikan
(SMP-SMA), PT
Menengah
Jurusan di SMA
Dibedakan antara SMA dan SMK
1. SMA = IPA, IPS, bahasa
2. SMK = sangat variatif
Pendidikan kejuruan diarahkan
untuk pasar kerja. Dimana
setiap negara memiliki kejuruan
Pendidikan
dan
Pelatihan (Vocational Education
and Training/VET
Ujian Masuk Sekolah
Ada yang berdasarkan NEM asal
dan ujian beberapa mapel
Universitas, Institut, Sekolah
Tinggi, Politeknik, Akademi,
Nilai Ujian Mapel: Inggris, Sains,
Ilmu Sosial, dan MTK
Program Lanjutan, Akademi,
Sekolah Tinggi, Universitas
jenjang pendidikan, yaitu:
1. taman
kanak-kanak
+
pendidikan dasar ”grade” 18 + 4 tahun SLTA
2. taman
kanak-kanak
+
sekolah dasar ”grade” 1-6
tahun + 3 tahun SLTP + 3
tahun SLTA
3. taman
kanak-kanak
+
sekolah dasar ”grade” 1-4/5
+ 4 tahun SLTP + 4 tahun
SLTA
4. setelah
menyelesaikan
pendidikan tingkat taman
kanak-kanak + 12 tahun
pada beberapa buah negara
bagian dilanjutkan 2 tahun
pada
tingkat
akademi
(junior community college)
sebagai bagian dari sistem
pendidikan
dasar
dan
menengah
Jenis-Jenis PT
Nilai Ujian Mapel: Inggris, Sains,
Ilmu Sosial, dan MTK
Community
atau
technical
college, undergraduate tamatan
SMA, PT
Ada beberapa jenis berdasarkan
pola kurikulum, yaitu:
1. Umum (akademis)
2. Pertanian
3. Teknik
4. Perdagangan
5. Perikanan
6. Home economic
7. Perawatan
Sekolah Kejuruan: 5 tahun dari
lulusan SMP dengan tujuan
pembinaan teknis
Ujian Bahasa Jepang, English,
MTK, Ilmu Sosial, dan Sains
Universitas/Institut,
akademi
(junior collage), akademi teknik
27

28. Akademi Komunitas (UU No.
12/2012 ttg Pend. Tinggi)
Pengembangan
Kurikulum
Pendidikan Karakter
1. Tampaknya masih bertumpu
pada mapel, belum pada
sistem pendidikannya
2. Dimulai
dari
Rencana
Pelajaran 1947, 1952, 1964,
Kurikulum
1968,
1975,
1984,
1988,
Kurikulum
1994,
Suplemen
1999,
Kurikulum
2004
(KBK),
Kurikulum 2006 (KTSP),
Kurikulum 2013
1. Pelaksanaannya
belum
cukup jelas
2. Dalam PBM disekolah telah
dimunculkan nilai karakter
sebanyak 18 item (modul
PLPG Rayon 113)
program S-1, dan programprogram diploma dengan bidang
spesialis tertentu
Tidak ada kurikulum nasional
yang
bersifat
resmi,
pengembangan
kurikulum
diserahkan
kepada
masingmasing bagian wilayah dan
biasanya perubahan kurikulum
mengacu kepada perubahan
sosial dunia dan kemajuan
IPTEK
Tercantum dalam UU dan
diintegrasikan ke seluruh mata
pelajaran dengan sejujurnya
(technical collage)
Belum ada pendidikan karakter
1. Tercantum dalam UU dan
diberikan
pada
setiap
jenjang kelas sekolah.
2. Diintegrasikan ke dalam
kurikulum pendidikan dan
telah menjadi bagian yang
tak terpisahkan dalam mata
pelajaran lain.
3. Meliputi 4 area dengan 76
item karakter.
1. Lebih menekankan
sistem
pendidikan
sekolah,
bukan
perubahan
mapel
metode mengajar
2. Kurikulum
1947,
1956, 1961, 1971,
1992, 2002, dan 2011
pada
di
pada
atau
1951,
1980,
28

29. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pendidikan merupakan sarana dalam menyampaikan kebudayaan dari satu generasi ke
generasi selanjutnya. Pendidikan dan negara mempunyai hubungan yang sangat erat.
Perkembangan sebuah negara tergantung kepada perkembangan pendidikan kepada warga
negaranya.
2. Perkembangan pendidikan di setiap negara pasti berbeda, hal ini disebabkan beberapa
faktor seperti keadaan wilayah negara, faktor ekonomi masyarakat, faktor politik negara,
kebudayaan setempat, dan sebagianya
3. Pelaksanaan pendidikan setiap negara yang ada di dunia sangat ditentukan oleh faktorfaktor tersebut, khusunya negara-negara maju yang sangat memperdulikan masalah
pendidikan warga negaranya.
B. Saran
1. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya dapat menyadari bahwa pendidikan itu
sangat penting demi kemajuan negara kita.
2. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang di dunia seharusnya dapat
meneladani pendidikan di negara-negara maju yang sangat konseptual dan tidak
menghilangkan unsur kebudayaan negaranya sendiri sehingga pendidikan di Indonesia dapat
sejajar dengan negara-negaar maju di dunia.
29

30. REFERENSI
_______. Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rajawalki Pers.
______.
2010. Pendidikan di Amerika Serikat. http://www.hewlett.org/programs/globaldevelopment-program/quality-education-in-developing-countries.
______. 2010Sihol Nababan. 2009. Peranan Sistem Pendidikan Nasional dalam Mengembangkan
Nilai-Nilai Budaya. Medan: Universitas HKBP Nommensen. Makalah ini disampaikan pada
The 1st International Symposium on Education tanggal 15 Agustus 2009.
Academy,
Expression,
2007. Education
Systems
in
Australia (http://www.
expressionacademy.com/education%20systems%20in%%20australia.html,
diakses
pada
tanggal 17 November 2008).
Ardian Umam. Mengupas Sistem Pendidikan Jepang dalam Pembangunan Karakter Bangsanya.
http://www.wikipedia.co.id
Mohammad Noor Syam. 1986. Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila.
Surabaya: Usaha Nasional.
Mudyahardjo, Redja. 2010. Pengantar Pendidkan. Suatu Studi Awal Tentang Dasar Dasar.
Rahman Assegaf. 2003. Internasionalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di NegaraNegara Islam dan Barat. Yogyakarta: gama Media.
Sutarno. Karakteristik Pendidikan Multikultural Di Berbagai Negara. Perbandingan Sistem
Pendidikan di Indonesia dan Di Jepang.
Tukiyo. Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter di Jepang serta Perbandingannya dengan di
Indonesia. Semarang: FKIP Universitas Widya Dharma Klaten.
30