SlideShare a Scribd company logo

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

•
•
Achmad Wahid
Achmad Wahid

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Law
1 of 21
Download to read offline
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Recommended

Modul Penyusunan Dokumen Administrasi Penerapan BLUD Puskesmas
Modul Penyusunan Dokumen Administrasi Penerapan BLUD PuskesmasModul Penyusunan Dokumen Administrasi Penerapan BLUD Puskesmas
Modul Penyusunan Dokumen Administrasi Penerapan BLUD PuskesmasGugum Gumilar
 
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHILatihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHIYorie74
 
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju UtaraUsulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju UtaraMuh Saleh
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalTelaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalSisca Yoliza
 
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMTUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMDinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 
Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya
Jabatan Fungsional Dokter dan Angka KreditnyaJabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya
Jabatan Fungsional Dokter dan Angka KreditnyaAdiNegara4
 
Contoh permintaan cuti
Contoh permintaan cutiContoh permintaan cuti
Contoh permintaan cutiAndre Widiatmoko
 

Recommended

Modul Penyusunan Dokumen Administrasi Penerapan BLUD Puskesmas
Modul Penyusunan Dokumen Administrasi Penerapan BLUD PuskesmasModul Penyusunan Dokumen Administrasi Penerapan BLUD Puskesmas
Modul Penyusunan Dokumen Administrasi Penerapan BLUD PuskesmasGugum Gumilar
 
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHILatihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHIYorie74
 
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju UtaraUsulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju UtaraMuh Saleh
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalTelaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalSisca Yoliza
 
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMTUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMDinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 
Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya
Jabatan Fungsional Dokter dan Angka KreditnyaJabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya
Jabatan Fungsional Dokter dan Angka KreditnyaAdiNegara4
 
Contoh permintaan cuti
Contoh permintaan cutiContoh permintaan cuti
Contoh permintaan cutiAndre Widiatmoko
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoringYustus Rona
 
Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...
Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...
Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...Kanaidi ken
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS Zakiah dr
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmContoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmNovieta Parman
 
Contoh surat tugas
Contoh surat tugasContoh surat tugas
Contoh surat tugasMULVIDA TIKU
 
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022novitawanget
 
ppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptxppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptxRachmanUsman2
 
Materi 1 Perkenalan dan Pembahasan Jadwal
Materi 1 Perkenalan dan Pembahasan JadwalMateri 1 Perkenalan dan Pembahasan Jadwal
Materi 1 Perkenalan dan Pembahasan JadwalManji Lala
 
Kode diagnosa bpjs
Kode diagnosa bpjsKode diagnosa bpjs
Kode diagnosa bpjsronny afriano
 
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI JakartaCara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
 
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHILatihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHIYorie74
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
Sistem rujukan di kota depok
Sistem rujukan di kota depokSistem rujukan di kota depok
Sistem rujukan di kota depokZakiah dr
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASZakiah dr
 
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3K
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3KPERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3K
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3Kuning wikandari
 
SK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docxSK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docxKentutGede
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsidenindahwaodeindawd
 
PPS (contoh).docx
PPS (contoh).docxPPS (contoh).docx
PPS (contoh).docxRizkiKurniawan135833
 
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paserTelaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paserBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanadho slenge
 
Surat
SuratSurat
SuratWahyu Hari T
 

More Related Content

What's hot

Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoringYustus Rona
 
Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...
Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...
Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...Kanaidi ken
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS Zakiah dr
 
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmContoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmNovieta Parman
 
Contoh surat tugas
Contoh surat tugasContoh surat tugas
Contoh surat tugasMULVIDA TIKU
 
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022novitawanget
 
Materi 1 Perkenalan dan Pembahasan Jadwal
Materi 1 Perkenalan dan Pembahasan JadwalMateri 1 Perkenalan dan Pembahasan Jadwal
Materi 1 Perkenalan dan Pembahasan JadwalManji Lala
 
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI JakartaCara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
 
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHILatihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHIYorie74
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
Sistem rujukan di kota depok
Sistem rujukan di kota depokSistem rujukan di kota depok
Sistem rujukan di kota depokZakiah dr
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASZakiah dr
 
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3K
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3KPERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3K
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3Kuning wikandari
 
SK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docxSK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docxKentutGede
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsidenindahwaodeindawd
 

What's hot (20)

Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoring
 
Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...
Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...
Overview RJPP dan RKAP _ BimTek "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus...
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmContoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
 
Contoh surat tugas
Contoh surat tugasContoh surat tugas
Contoh surat tugas
 
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
 
ppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptxppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptx
 
Materi 1 Perkenalan dan Pembahasan Jadwal
Materi 1 Perkenalan dan Pembahasan JadwalMateri 1 Perkenalan dan Pembahasan Jadwal
Materi 1 Perkenalan dan Pembahasan Jadwal
 
Kode diagnosa bpjs
Kode diagnosa bpjsKode diagnosa bpjs
Kode diagnosa bpjs
 
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI JakartaCara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHILatihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
Sistem rujukan di kota depok
Sistem rujukan di kota depokSistem rujukan di kota depok
Sistem rujukan di kota depok
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
 
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3K
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3KPERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3K
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN P3K
 
SK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docxSK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docx
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
 
PPS (contoh).docx
PPS (contoh).docxPPS (contoh).docx
PPS (contoh).docx
 
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paserTelaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
 

Viewers also liked

Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanadho slenge
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanblewly
 
Formulir permohonan penghapusan npwp
Formulir permohonan penghapusan npwpFormulir permohonan penghapusan npwp
Formulir permohonan penghapusan npwpjoindonk
 
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahPeraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerahinfosanitasi
 
Silabus penghapusan barang milik negara
Silabus penghapusan barang milik negaraSilabus penghapusan barang milik negara
Silabus penghapusan barang milik negaraaghaku
 
Prakt,komp & adm,pajak
Prakt,komp & adm,pajakPrakt,komp & adm,pajak
Prakt,komp & adm,pajakardi7835
 
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp01
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp012011004asetdaerah 110120014019-phpapp01
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp01ari saputra
 
Buku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbadaBuku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbadaKang Ohim Mlhyu
 
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Pajak Sumenep
 
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - Bali
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - BaliProfil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - Bali
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - BaliAgus Rochdianto
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaMustika Aji
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangnova_rm
 
Surat pernyataan Penyerahan Barang
Surat pernyataan Penyerahan BarangSurat pernyataan Penyerahan Barang
Surat pernyataan Penyerahan Barang5h1n35
 
Berita acara serah terima inventaris 2008
Berita acara serah terima inventaris 2008Berita acara serah terima inventaris 2008
Berita acara serah terima inventaris 2008No Free
 

Viewers also liked (20)

Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusan
 
Surat
SuratSurat
Surat
 
Berita acara
Berita acaraBerita acara
Berita acara
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaan
 
Formulir permohonan penghapusan npwp
Formulir permohonan penghapusan npwpFormulir permohonan penghapusan npwp
Formulir permohonan penghapusan npwp
 
Tugas uas sarpras
Tugas uas sarprasTugas uas sarpras
Tugas uas sarpras
 
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahPeraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Surat pernyataan
Surat pernyataanSurat pernyataan
Surat pernyataan
 
Silabus penghapusan barang milik negara
Silabus penghapusan barang milik negaraSilabus penghapusan barang milik negara
Silabus penghapusan barang milik negara
 
Prakt,komp & adm,pajak
Prakt,komp & adm,pajakPrakt,komp & adm,pajak
Prakt,komp & adm,pajak
 
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp01
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp012011004asetdaerah 110120014019-phpapp01
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp01
 
Buku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbadaBuku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbada
 
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - Bali
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - BaliProfil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - Bali
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - Bali
 
Berita acara
Berita acaraBerita acara
Berita acara
 
5 perda izin tower
5 perda izin tower5 perda izin tower
5 perda izin tower
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset Desa
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barang
 
Surat pernyataan Penyerahan Barang
Surat pernyataan Penyerahan BarangSurat pernyataan Penyerahan Barang
Surat pernyataan Penyerahan Barang
 
Berita acara serah terima inventaris 2008
Berita acara serah terima inventaris 2008Berita acara serah terima inventaris 2008
Berita acara serah terima inventaris 2008
 

More from Achmad Wahid

Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerahSurat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerahAchmad Wahid
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiAchmad Wahid
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahAchmad Wahid
 
Peta karakteristik
Peta karakteristikPeta karakteristik
Peta karakteristikAchmad Wahid
 
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangPermen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangAchmad Wahid
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiAchmad Wahid
 
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengP jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengAchmad Wahid
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 Achmad Wahid
 
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018Achmad Wahid
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018Achmad Wahid
 
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISPP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISAchmad Wahid
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaAchmad Wahid
 
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanPermen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanAchmad Wahid
 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...Achmad Wahid
 

More from Achmad Wahid (20)

Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerahSurat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
 
Lampiran1
Lampiran1Lampiran1
Lampiran1
 
Sk.8.menlhk2018
Sk.8.menlhk2018Sk.8.menlhk2018
Sk.8.menlhk2018
 
Peta penetapan
Peta penetapanPeta penetapan
Peta penetapan
 
Peta karakteristik
Peta karakteristikPeta karakteristik
Peta karakteristik
 
Lampiran2
Lampiran2Lampiran2
Lampiran2
 
Jawa
JawaJawa
Jawa
 
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangPermen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
 
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengP jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
 
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
 
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISPP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
 
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanPermen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
 
UU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERAUU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERA
 

Recently uploaded

Attestation presentation under Transfer of property Act
Attestation presentation under Transfer of property ActAttestation presentation under Transfer of property Act
Attestation presentation under Transfer of property Act2020000445musaib
 
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTSTHE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTSRoshniSingh312153
 
Law360 - How Duty Of Candor Figures In USPTO AI Ethics Guidance
Law360 - How Duty Of Candor Figures In USPTO AI Ethics GuidanceLaw360 - How Duty Of Candor Figures In USPTO AI Ethics Guidance
Law360 - How Duty Of Candor Figures In USPTO AI Ethics GuidanceMichael Cicero
 
Alexis OConnell mugshot Lexileeyogi 512-840-8791
Alexis OConnell mugshot Lexileeyogi 512-840-8791Alexis OConnell mugshot Lexileeyogi 512-840-8791
Alexis OConnell mugshot Lexileeyogi 512-840-8791BlayneRush1
 
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los AngelesAre There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los AngelesChesley Lawyer
 
Presentation1.pptx on sedition is a good legal point
Presentation1.pptx on sedition is a good legal pointPresentation1.pptx on sedition is a good legal point
Presentation1.pptx on sedition is a good legal pointMohdYousuf40
 
昆士兰科技大学毕业证学位证成绩单-补办步骤澳洲毕业证书
昆士兰科技大学毕业证学位证成绩单-补办步骤澳洲毕业证书昆士兰科技大学毕业证学位证成绩单-补办步骤澳洲毕业证书
昆士兰科技大学毕业证学位证成绩单-补办步骤澳洲毕业证书1k98h0e1
 
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal FrameworksUnderstanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal FrameworksFinlaw Associates
 
Special Accounting Areas - Hire purchase agreement
Special Accounting Areas - Hire purchase agreementSpecial Accounting Areas - Hire purchase agreement
Special Accounting Areas - Hire purchase agreementShubhiSharma858417
 
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptxGrey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptxBharatMunjal4
 
Vanderburgh County Sheriff says he will Not Raid Delta 8 Shops
Vanderburgh County Sheriff says he will Not Raid Delta 8 ShopsVanderburgh County Sheriff says he will Not Raid Delta 8 Shops
Vanderburgh County Sheriff says he will Not Raid Delta 8 ShopsAbdul-Hakim Shabazz
 
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptxSarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptxAnto Jebin
 
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.2020000445musaib
 
Comparison of GenAI benchmarking models for legal use cases
Comparison of GenAI benchmarking models for legal use casesComparison of GenAI benchmarking models for legal use cases
Comparison of GenAI benchmarking models for legal use casesritwikv20
 
Hungarian legislation made by Robert Miklos
Hungarian legislation made by Robert MiklosHungarian legislation made by Robert Miklos
Hungarian legislation made by Robert Miklosbeduinpower135
 
Alexis O'Connell Arrest Records Houston Texas lexileeyogi
Alexis O'Connell Arrest Records Houston Texas lexileeyogiAlexis O'Connell Arrest Records Houston Texas lexileeyogi
Alexis O'Connell Arrest Records Houston Texas lexileeyogiBlayneRush1
 
citizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicablecitizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicableSaraSantiago44
 
Conditions Restricting Transfer Under TPA,1882
Conditions Restricting Transfer Under TPA,1882Conditions Restricting Transfer Under TPA,1882
Conditions Restricting Transfer Under TPA,18822020000445musaib
 
Guide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docxGuide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docxjennysansano2
 
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training CenterPPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Centerejlfernandez22
 

Recently uploaded (20)

Attestation presentation under Transfer of property Act
Attestation presentation under Transfer of property ActAttestation presentation under Transfer of property Act
Attestation presentation under Transfer of property Act
 
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTSTHE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
 
Law360 - How Duty Of Candor Figures In USPTO AI Ethics Guidance
Law360 - How Duty Of Candor Figures In USPTO AI Ethics GuidanceLaw360 - How Duty Of Candor Figures In USPTO AI Ethics Guidance
Law360 - How Duty Of Candor Figures In USPTO AI Ethics Guidance
 
Alexis OConnell mugshot Lexileeyogi 512-840-8791
Alexis OConnell mugshot Lexileeyogi 512-840-8791Alexis OConnell mugshot Lexileeyogi 512-840-8791
Alexis OConnell mugshot Lexileeyogi 512-840-8791
 
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los AngelesAre There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
 
Presentation1.pptx on sedition is a good legal point
Presentation1.pptx on sedition is a good legal pointPresentation1.pptx on sedition is a good legal point
Presentation1.pptx on sedition is a good legal point
 
昆士兰科技大学毕业证学位证成绩单-补办步骤澳洲毕业证书
昆士兰科技大学毕业证学位证成绩单-补办步骤澳洲毕业证书昆士兰科技大学毕业证学位证成绩单-补办步骤澳洲毕业证书
昆士兰科技大学毕业证学位证成绩单-补办步骤澳洲毕业证书
 
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal FrameworksUnderstanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
 
Special Accounting Areas - Hire purchase agreement
Special Accounting Areas - Hire purchase agreementSpecial Accounting Areas - Hire purchase agreement
Special Accounting Areas - Hire purchase agreement
 
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptxGrey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
 
Vanderburgh County Sheriff says he will Not Raid Delta 8 Shops
Vanderburgh County Sheriff says he will Not Raid Delta 8 ShopsVanderburgh County Sheriff says he will Not Raid Delta 8 Shops
Vanderburgh County Sheriff says he will Not Raid Delta 8 Shops
 
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptxSarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
 
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
 
Comparison of GenAI benchmarking models for legal use cases
Comparison of GenAI benchmarking models for legal use casesComparison of GenAI benchmarking models for legal use cases
Comparison of GenAI benchmarking models for legal use cases
 
Hungarian legislation made by Robert Miklos
Hungarian legislation made by Robert MiklosHungarian legislation made by Robert Miklos
Hungarian legislation made by Robert Miklos
 
Alexis O'Connell Arrest Records Houston Texas lexileeyogi
Alexis O'Connell Arrest Records Houston Texas lexileeyogiAlexis O'Connell Arrest Records Houston Texas lexileeyogi
Alexis O'Connell Arrest Records Houston Texas lexileeyogi
 
citizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicablecitizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicable
 
Conditions Restricting Transfer Under TPA,1882
Conditions Restricting Transfer Under TPA,1882Conditions Restricting Transfer Under TPA,1882
Conditions Restricting Transfer Under TPA,1882
 
Guide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docxGuide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docx
 
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training CenterPPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Center