SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 20
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Achmad Wahid

Peta karakteristik
Peta karakteristikPeta karakteristik
Peta karakteristikAchmad Wahid
 
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangPermen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangAchmad Wahid
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiAchmad Wahid
 
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengP jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengAchmad Wahid
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 Achmad Wahid
 
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018Achmad Wahid
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018Achmad Wahid
 
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISPP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISAchmad Wahid
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaAchmad Wahid
 
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanPermen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanAchmad Wahid
 
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimpermenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimAchmad Wahid
 
Perpres nomor 58 tahun 2014
Perpres nomor 58 tahun 2014Perpres nomor 58 tahun 2014
Perpres nomor 58 tahun 2014Achmad Wahid
 
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARATATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARAAchmad Wahid
 
Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013Achmad Wahid
 
Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008Achmad Wahid
 

Mehr von Achmad Wahid (20)

Peta penetapan
Peta penetapanPeta penetapan
Peta penetapan
 
Peta karakteristik
Peta karakteristikPeta karakteristik
Peta karakteristik
 
Lampiran2
Lampiran2Lampiran2
Lampiran2
 
Jawa
JawaJawa
Jawa
 
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangPermen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
 
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengP jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
 
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
 
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISPP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
 
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanPermen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
 
UU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERAUU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERA
 
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimpermenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
 
Perpres nomor 58 tahun 2014
Perpres nomor 58 tahun 2014Perpres nomor 58 tahun 2014
Perpres nomor 58 tahun 2014
 
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARATATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
 
Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013
 
Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008
 
OBAT IKAN
OBAT IKANOBAT IKAN
OBAT IKAN
 

Kürzlich hochgeladen

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 

Kürzlich hochgeladen (12)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx