SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 PERBANDINGAN PSAP  KAS MENUJU AKRUAL & AKRUAL (PSAP 03 s.d. 07) Jakarta,14 Desember 2010
PSAP 03  LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Diperlukan , karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari  unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Tetap diperlukan , karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari  unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum Pengklasifikasian LAK berdasarkan  aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran (par 14, PP 24/2005) Pengklasifikasian LAK berdasarkan  aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris (par 15, PP 71/2010)
PSAP 03   LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Definisi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran  dalam bagian definisi Definisi aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris  dalam paragraf PSAP Tidak ada Penegasan : Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas  (par 9, PP 71/2010)
PSAP 03   LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Format LAK (Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas S.Awal Kas di BUN S.Akhir Kas di BUN S.Akhir Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di B.Pener S.Akhir Kas Format LAK (Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas S.Awal Kas di BUN+Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di BUN+Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di B.Pener S.Akhir Kas
PSAP 04  CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Tujuan Penyajian CaLK : Untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman yang lebih baik  (par 2, PP 71/2010) CaLK meliputi penjelasan/daftar terinci/analisis atas suatu pos dalam LRA, Neraca dan LAK (par 12, PP 24/2005) CaLK meliputi penjelasan/ daftar terinci/analisis atas suatu pos dalam LRA,  Laporan Perubahan SAL , Neraca,  LO , LAK dan  Laporan Perubahan Ekuitas  (par 13, PP 71/2010)
PSAP 04  CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PSAP 04  CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Struktur penjelasan CaLK  atas setiap komponen laporan keuangan  disebutkan dalam paragraf PSAP Pengungkapan informasi utk pos-pos aset  & kewajiban yang timbul sehubungan  dg penerapan basis akrual atas pendapatan  & belanja dan rekonsiliasinya dg  penerapan basis kas (par 58 s.d. 61 PP 24/2005) Tidak ada
PSAP 05  AKUNTANSI PERSEDIAAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Pada akhir periode akuntansi, persediaan  dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (par 16, PP 24/2005) Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan  disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (par 14, PP 71/2010) Nilai pembelian yang digunakan adalah  biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh (par 20, PP 24/2005) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PSAP 05  AKUNTANSI PERSEDIAAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PSAP 06  AKUNTANSI INVESTASI KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Paragraf 34 :  Paragraf 35 : Paragraf 37 Paragraf 40 Tidak ada Penyajian sebagai keuntungan/rugi atas selisih pelepasan investasi dalam laporan operasional (par 41 s.d. 42, PP 71/2010)
PSAP 07  AKUNTANSI ASET TETAP KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan  aset donasi , maka perolehan tersebut diakui  sebagai pendapatan pemerintah dan belanja modal dalam jumlah yang sama dalam LRA (par 49, PP 24/2005) Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan  aset donasi , maka perolehan tersebut diakui  sebagai pendapatan operasional (par 48, PP 71/2010)
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan   (KSAP) Gedung  Prijadi Praptosuhardjo  I I I, Lt.  2 ,  Kementerian  Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta  Pusat Telepon/Fax (021) 352 4551 W ebsite: www.ksap.org  Email: webmaster@ksap.org

More Related Content

What's hot

Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAMahyuni Bjm
ย 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
ย 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
ย 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganUlan Safitri
ย 
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdfPP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdfAgusTubels
ย 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
ย 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerahAry Efendi
ย 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
ย 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikElsita Fransisca Mokodompit
ย 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
ย 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBDDwi Kurniati
ย 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
ย 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
ย 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullshandyaa
ย 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
ย 
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptBMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptabdul800639
ย 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
ย 

What's hot (20)

Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
ย 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
ย 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
ย 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan
ย 
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdfPP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
ย 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
ย 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
ย 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
ย 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
ย 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
ย 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
ย 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
ย 
Badan layanan umum
Badan layanan umumBadan layanan umum
Badan layanan umum
ย 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
ย 
SIMDA BMD
SIMDA BMDSIMDA BMD
SIMDA BMD
ย 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
ย 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
ย 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
ย 
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptBMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
ย 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
ย 

Similar to Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07

Psak no 1 ds
Psak no 1 dsPsak no 1 ds
Psak no 1 dsEdhi Sebayang
ย 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
ย 
Presentasi CALK_Satker (1).pptx
Presentasi CALK_Satker (1).pptxPresentasi CALK_Satker (1).pptx
Presentasi CALK_Satker (1).pptxrifaiwajia
ย 
Presentasi CALK_Satker.pptx
Presentasi CALK_Satker.pptxPresentasi CALK_Satker.pptx
Presentasi CALK_Satker.pptxrifaiwajia
ย 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahRatna Raissa
ย 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).pptImanSantosa9
ย 
Gambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptxGambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptxAjengPerumbid
ย 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12WEST NUSA TENGGARA
ย 
CTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualodhemamad
ย 
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010Stephanie Isvirastri
ย 
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptxMelisaAmanda3
ย 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiulvia nanda
ย 
Pelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikPelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikSujatmiko Wibowo
ย 
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONALSRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONALSri Suwanti
ย 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
ย 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
ย 
konvergensi IFRS atas lap.keu
konvergensi  IFRS atas lap.keukonvergensi  IFRS atas lap.keu
konvergensi IFRS atas lap.keuIndra Yu
ย 
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfForum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfjifrisyam
ย 

Similar to Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07 (20)

Psak no 1 ds
Psak no 1 dsPsak no 1 ds
Psak no 1 ds
ย 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
ย 
Presentasi CALK_Satker (1).pptx
Presentasi CALK_Satker (1).pptxPresentasi CALK_Satker (1).pptx
Presentasi CALK_Satker (1).pptx
ย 
Presentasi CALK_Satker.pptx
Presentasi CALK_Satker.pptxPresentasi CALK_Satker.pptx
Presentasi CALK_Satker.pptx
ย 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah
ย 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
ย 
Gambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptxGambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptx
ย 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
ย 
CTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrual
ย 
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
ย 
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
ย 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
ย 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
ย 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
ย 
Pelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikPelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan Publik
ย 
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONALSRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
ย 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
ย 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
ย 
konvergensi IFRS atas lap.keu
konvergensi  IFRS atas lap.keukonvergensi  IFRS atas lap.keu
konvergensi IFRS atas lap.keu
ย 
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfForum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
ย 

More from WEST NUSA TENGGARA

Kewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdfKewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdfWEST NUSA TENGGARA
ย 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfWEST NUSA TENGGARA
ย 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfWEST NUSA TENGGARA
ย 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahWEST NUSA TENGGARA
ย 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
ย 
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab SumbawaPerda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
ย 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasianWEST NUSA TENGGARA
ย 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuanWEST NUSA TENGGARA
ย 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaanWEST NUSA TENGGARA
ย 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teoriWEST NUSA TENGGARA
ย 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertianWEST NUSA TENGGARA
ย 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2WEST NUSA TENGGARA
ย 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanWEST NUSA TENGGARA
ย 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaWEST NUSA TENGGARA
ย 
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11WEST NUSA TENGGARA
ย 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02WEST NUSA TENGGARA
ย 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71WEST NUSA TENGGARA
ย 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006WEST NUSA TENGGARA
ย 

More from WEST NUSA TENGGARA (20)

Kewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdfKewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdf
ย 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
ย 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
ย 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
ย 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
ย 
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab SumbawaPerda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
ย 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
ย 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
ย 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
ย 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
ย 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian
ย 
Pidana Pajak Daerah
Pidana Pajak DaerahPidana Pajak Daerah
Pidana Pajak Daerah
ย 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
ย 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
ย 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja
ย 
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
ย 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
ย 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
ย 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
ย 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
ย 

Recently uploaded

Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSriHandayani820917
ย 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptpebipebriyantimdpl
ย 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
ย 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanHakamNiazi
ย 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsunghaechanlee650
ย 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5SubhiMunir3
ย 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh Cityjaanualu31
ย 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121tubagus30
ย 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisGallynDityaManggala
ย 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptzulfikar425966
ย 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
ย 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptmuhammadarsyad77
ย 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
ย 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okegaluhmutiara
ย 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianHALIABUTRA1
ย 

Recently uploaded (20)

Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
ย 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
ย 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
ย 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
ย 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
ย 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
ย 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
ย 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
ย 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
ย 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
ย 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
ย 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
ย 
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
ย 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
ย 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
ย 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
ย 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
ย 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
ย 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
ย 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
ย 

Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07

  • 1. Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 PERBANDINGAN PSAP KAS MENUJU AKRUAL & AKRUAL (PSAP 03 s.d. 07) Jakarta,14 Desember 2010
  • 2. PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Diperlukan , karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Tetap diperlukan , karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum Pengklasifikasian LAK berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran (par 14, PP 24/2005) Pengklasifikasian LAK berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris (par 15, PP 71/2010)
  • 3. PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Definisi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran dalam bagian definisi Definisi aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dalam paragraf PSAP Tidak ada Penegasan : Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas (par 9, PP 71/2010)
  • 4. PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Format LAK (Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas S.Awal Kas di BUN S.Akhir Kas di BUN S.Akhir Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di B.Pener S.Akhir Kas Format LAK (Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas S.Awal Kas di BUN+Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di BUN+Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di B.Pener S.Akhir Kas
  • 5. PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Tujuan Penyajian CaLK : Untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman yang lebih baik (par 2, PP 71/2010) CaLK meliputi penjelasan/daftar terinci/analisis atas suatu pos dalam LRA, Neraca dan LAK (par 12, PP 24/2005) CaLK meliputi penjelasan/ daftar terinci/analisis atas suatu pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL , Neraca, LO , LAK dan Laporan Perubahan Ekuitas (par 13, PP 71/2010)
  • 6.
  • 7. PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Struktur penjelasan CaLK atas setiap komponen laporan keuangan disebutkan dalam paragraf PSAP Pengungkapan informasi utk pos-pos aset & kewajiban yang timbul sehubungan dg penerapan basis akrual atas pendapatan & belanja dan rekonsiliasinya dg penerapan basis kas (par 58 s.d. 61 PP 24/2005) Tidak ada
  • 8.
  • 9.
  • 10. PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Paragraf 34 : Paragraf 35 : Paragraf 37 Paragraf 40 Tidak ada Penyajian sebagai keuntungan/rugi atas selisih pelepasan investasi dalam laporan operasional (par 41 s.d. 42, PP 71/2010)
  • 11. PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi , maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan belanja modal dalam jumlah yang sama dalam LRA (par 49, PP 24/2005) Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi , maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional (par 48, PP 71/2010)
  • 12. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo I I I, Lt. 2 , Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat Telepon/Fax (021) 352 4551 W ebsite: www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org