Sistem kolonial Belanda di Indonesia ditandai dengan dominasi VOC yang menerapkan sistem kontrak dan penyerahan wajib hasil bumi, menyebabkan penderitaan bagi petani. Sistem ini kemudian berlanjut dengan diberlakukannya tanam paksa pada abad ke-19 hingga dibatalkan pada tahun 1870.

1. B. VOC dan Sistem
Kolonialisme
Kolonialisme/penjajahan = anak dr
kapitalisme
Kapitalisme adalah cara berekonomi yg
ditandai oleh:
1. Pemilikan pribadi alat produksi
(tanah) oleh pemodal
2. Adanya hubungan majikan-buruh yg
digaji dg uang
3. Produksi ditujukan utk keuntungan &
pelipat- gandaan modal

2. Kolonialisme modern
Kapitalisme muncul pertama di Eropa
Barat pd abad XVI – XVII, bersamaan dg
tuntutan akan kebebasan masa revolusi
Prancis abad XVII, yg mana kekuasan
raja digulingkan kaum liberal
 revolusi industri abad XVI-XVII memacu
proses produksi ekspansi tanah
jajahan kolonialisme modern.
 Sistem kolonial ini ditandai 4 ciri pokok: dominasi,
eksploitasi, diskriminasi, & dependensi (Kartodirdjo,
Surjo, 1991):
 Berbeda dg kolonialisme kuno, yg
bertuj: kejayaan (glory), kekayaan (gold),
& agama (gospel)

3.  Penjajah pertama adalah armada
dagang, yg th 1602 membentuk VOC
(Vereenigde Oost Indische Compagnie),
 VOC tdk mengambil alih kekuasaan para
raja, ttp menuntut pengakuan &
penyerahan hasil bumi/ pertanian .
 sistem leveransi (penyerahan wajib
barang2 & dibeli dg harga ttt), dan
sistem kontingensi (penyerahan barang
yg ditentukan jumlahnya). Dalam hal ini
yg paling dirugikan adalah petani

4. Utk tingkatkan pendapatan dr sistem
penyerahan wajib, di berbagai daerah
VOC kembangkan sistem penanaman
wajib komoditi kopi. Yg terkenal adalah
“perkebunan kopi ala priyangan” (petani
membuka hutan dg kerja paksa utk
tanam kopi)
 VOC memba yar upah petani, namun
banyak diselewengkan bupati
Sistem Priyangan ini kemudian jadi
dasar sistem tanam paksa pd 1830 oleh
pem kolonial.

5. Tanah Partikelir
 VOC menjual tanah pd pihak swasta,
yg kemudian dikenal “tanah partikelir”,
 Di tanah partikelir, pemodal sbg tuan
tanah dan berusaha cari keuntungan
sebesar-besarnya
 Rakyat membayar pajak, cukai,
penyerahan hasil, kerja rodi dll 
sering hrs mencuri, merampok,
bahkan membunuh utk mengatasi
rasa lapar.
 Banyak terjadi ger. Sosial .

6. Kekuasaan Daendels
 1799 VOC dibubarkan krn bangkrut.
 VOC pailit krn: kecurangan
pembukuan, korupsi, pegawai lemah,
sistem monopoli, serah wajib, & kerja
paksa yg membawa penderitaan
penduduk
 Kekuasaan beralih pada pem Hindia
Belanda- Daendels.
 Daendels kerja paksa.

7. Awal Mula Pajak Tanah & Sewa
Tanah Saat itu di Eropa berkemb paham
liberal  dasar kebebasan &
kesejahteraan umum
Rafles dipengaruhi rev. perancis dg
semboyan: Kebebasan, persamaan dan
persaudaraan.
Sistim penyerahan wajib dan kerja paksa
dihapus.
Ingin memberikan kepastian hukum dan
kebebasan berusaha.
Pemikiran rafles= Hogendorp (pejabat
Belanda) rakyat diberi kebebasan
menentukan tanaman yang akan di
tanam.

8. Raffles berpedoman 3hal
1. Kerja wajib /rodi dan penyerahan wajib
dihapuskan.
2. Peran Bupati sbg pemungut pajak
dihapusdijadiakn sbg bagian integral dari
sistim pemerinbtahan.
3. Anggapan bahwa pemerintah pemilik tanah
maka petani penggarap= penyewa (tenant)
 membayar sewa tanah(land rent).
Sistim sewa tanah/ landelijk stelsel:
1. kebebasan dan kepastian hukum pada
petani.
2. Menjamin arus pendapatn negara secara
mantap

9. Ketentuan sistim sewa tanah
1. Pajak Tanah Sawah:
 Gol I, ½ hasil panenan
 Gol II, 2/5 hasil panenan
 Gol III, 1/3 hasil panenan
2. Pajak Tanah Tegalan:
 Gol I, 2/5 hasil panenan
 Gol II, 1/3 hasil panenan
 Gol III, ¼ hasil panenan
Pajak diberikan berpa uang/ barang (padi&beras)

10. Perubahan revlosusioner?
 Peubahan azasi: unsur paksaan atas
rakayt diganti sistim kontrak atas da
sar sukarela kedua belah pihak.
 Perubahan bukan perubahan ekonomi
semata  perubahan sistim sosial
budaya  ikatan adat kehidupan
masyarakat barat.
 Ekonomi feodal diganti lalu lintas
pertukaran bebas.

11. Tanam Paksa (1830-
1870) Van Den Bosch, terjadi kesulitan
keuangan; krn biaya perang, kecuali itu
neg Belanda sedang menggalakkan
industri  Van Den Bosch terapkan
sistem tanam paksa (cultuurstelsel)
 Sistem ini mrpkn gabungan dr
penyerahan wajib (VOC) dg sistem pajak
tanah.
 ciri pokok adalah rakyat harus bayar
pajak dlm bentuk barang (hasil tani),
bukan uang
 Jenis tanaman yg diwajibkan: kopi, tebu,
indigo

12. Penyelewengan Tanam paksa
1. Penyediaan tanah utk tanaman eksport tdk
scr sukarela, ttp dg paksaan;
2. bagian tanah yg ditanami bkn 1/5, ttp lebih
luas (1/3 atau 1/2) bagian, bahkan sering
seluruh desa
3. Pembayarn hsl tanamn lebih kcl dr
ketentuan
4. Kegagalan panen yg mestinya jd beban
pem, dibebankan pada penduduk
5. Sistm perangsang utk peg pem agar dpt
kerja dg baik, prakteknya terjadi
penyalahgunaan wewenang yg makin
rugikan penddk

13. Lanjutan…
 Sistem tanam paksa sangat menguntungkan
pem.
 Petan menderita  menyediakan tanah utk
tanaman ekspor, dan tenaga kerja yg berat utk
pekerjaan pem, tanpa upah (kerja paksa).
 Sistem ini mengenalkan ekonomi uang, melalui
pembayaran upah tanaman (petani) dan insentif
pejabat (pejabat)
 Atas desakan kaum liberal, th 1870 sistem tanam
paksa diganti sistem perusahaan swasta; dan
sistem kerja paksa diganti sistem kerja upah
bebas.

14. Agrarische Wet 1870 (UU
Agraria
UU ini muncul krn tuntutan para
pengusaha swasta utk membuka
perkebunan yg lebih luas, ttp merasa
terhalang oleh sistem tanam paksa
Ketentuan 2 hal :
1. memberi kesempatan pd para
pengusha swasta utk buka perkebunan
2. melindungi hak2 rakyat atas tanahnya.
Agrarische Wet ini selanjutnya menjadi
dasar bg semua peraturan agraria di
Indnesia.
 UU ini bersifat dualistispengusaha
asing berlaku hukum barat, sedang bg
rakyat hukum adat

15. POLITIK ETIS (1900-1942)
Pergantian abad 19 ke 20 ditandai
adanya peningkatan kemajuan &
kemakmuran di neg Belanda.
Mrk menyoal ttg hutang2 kekayaan yg
disedot ke Belanda, & itu hrs
dikembalikan. Pol Etis (pol balas budi)
yakni: emigrasi, irigasi, dan edukasi
Pd 1904 didirikan lumbung desa, bank
kredit rakyat, & pegadaian, juga
pengawasan thdp penjualan candu pd
rakyat.
Hal itu utk kurangi sumber penderitaan
rakyat spt: lintah darat, paceklik,
kekurangan modal, dll

16. Perubahan aturan tanah
partikelir
 diakuinya hak2 penduduk atas tanah & hasil
kerjanya, contohnya:
1. Raad Van Justitie (pengadilan) Surabaya (22/
1/1913): pduduk tanah partikelir punya hak
perseorangan turun temurun;
2. 7/6/1916, Pengadilan Surabaya menyatakan:
pddk berhak atas tanah, dan hak benda yg dpt
dipindahkan pd orang lain.
3. 12/9/1917 nyatakan: pddk tanah partikelir
berhak atas tanah pekarangan yg didiami, &
berhak pakai tanah pertanian lainnya dg
kewajiban thdp tuan tanah.


20. Dampaknya bagi petani…
 beban petani makin berat krn harus
memenuhi tuntutan bupati (penguasa
feodal), dan kepentingan kaum
kolonial.