Makalah ini membahas kasus korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan. Gayus diduga melakukan penggelapan pajak, pencucian uang, dan suap yang mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Gayus dituntut berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun hanya dihukum percobaan dan dinyatakan bebas. Gayus kemudian
1. MAKALAH TUGAS PEMBANGUNAN KARAKTER
“KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN PEGAWAI DIRJEN PAJAK
GAYUS TAMBUNAN”
Penyusun :
Nama : FATMA SARI
Nim : 140253111417
Kelas : B2 MALAM
Dosen : Syamsuddin Hasab,S.E.,M.M
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE RIAU
2. i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan Rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulisan Makalah ini dapat
terselesaikan tepat pada waktunya.
Makalah saya ini berjudul “Kasus Korupsi yang Melibatkan Pegawai Dirjen
Pajak Gayus Tambunan“, didalam Makalah ini saya mencoba menguraikan mengenai
masalah korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Golongan III A Kementrian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak.
Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, itu
dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dan dorongan
serta bimbingan dari Dosen Pembimbing serta berbagai bantuan dari berbagai pihak,
akhirnya pembuatan makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Penulis berharap dengan penulisan makalah ini dapat bermanfaat khususnya
bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya serta semoga dapat menjadi
bahan pertimbangan dan meningkatkan prestasi dimasa yang akan datang.
Pekanbaru ,9 Februari 2015
Penyusun
3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang................................................................................................... 1
1.2 Perumusan Masalah ........................................................................................... 1
1.3 Tujuan Penulisan................................................................................................ 1
1.4 Metode Penelitian .............................................................................................. 2
1.5 Sistematika Penulisan ........................................................................................ 2
BAB II LANDASAN TEORI......................................................................................... 3
2.1 Pengertian Korupsi............................................................................................. 3
2.2 Istilah – istilah dalam Korupsi ........................................................................... 4
BAB III PEMBAHASAN ............................................................................................... 5
3.1 Dugaan yang dituduhkan kepada Gayus............................................................ 5
3.2 Potensi kerugian yang ditanggung oleh Negara................................................. 5
3.3 Pasal serta jeratan hukum yang menjerat kasus Gayus Tambunan.................... 6
3.4 Kronologi kasus gayus....................................................................................... 6
3.5 Keputusan sidang akhir kasus Gayus Tambunan............................................... 7
BAB IV PENUTUP......................................................................................................... 8
4.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 8
4.2 Saran................................................................................................................... 8
DAFTAR PUSTAKA
4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Begitu banyaknya kasus pelanggaran atau kecurangan seperti korupsi terjadi di
Indonesia. Bukan hanya melibatkan pegawai biasa, bahkan saat ini pelaku korupsi
merupakan orang – orang yang memiliki jabatan tinggi atau kekuasaan tertentu bahkan
dibagian departemen milik pemerintah.
Suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang
pemegang jabatan baik pada instansi milik negara maupun swasta hendaknya dikerjakan
dengan baik dan penuh amanah, bukan dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk
mencari keuntungan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.
Seperti halnya kasus yang melibatkan Pegawai Negri Sipil (PNS) yang bertugas
di Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Golongan III A yang diketahui
memiliki simpanan hingga miliaran rupiah di rekening miliknya. Gayus pada awalnya
diduga melakukan penggelapan pajak yang melibatkan 149 perusahaan dan ditaksirkan
dapat menyebabkan kerugian Negara hingga miliaran rupiah.
1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai :
Apakah yang dimaksud dengan korupsi?
Dugaan apa saja yang didakwakan kepada Gayus Tambunan?
Berapa banyak kerugian yang diperkirakan harus ditanggung oleh Indonesia?
Pasal apa saja yang menjerat kasus Gayus Tambunan?
Bagaimana kronologi kasus Gayus Tambunan?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai
dalam penulisan makalah ini, antara lain :
Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembangunan karakter
5. 2
Untuk memberikan pengetahuan mengenai korupsi
1.4 Metode Penelitian
Dalam penyusunan makalah ini, saya sebagai penulis menggunakan metode
studi pustaka sebagai sumber utama pengumpulan data. Metode pustaka yang saya
lakukan adalah dengan cara mendengarkan perkembangan berita, membaca berita pada
situs online, serta beberapa sumber lainnya.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan yang mempermudah
dalam hal penulisan bagi saya selaku penulis dan dalam hal memahami secara
keseluruhan dari isi makalah bagi pembacanya. Sistematika penulisan makalah ini
adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan :
Berisi latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori:
Menguraikan tentang pengertian korupsi, istilah–istilah umum menganai
korupsi, jenis – jenis korupsi, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan
korupsi, dan contoh kasus kejahatan korupsi di Indonesia
Bab III Pembahasan :
Menguraikan tentang contoh kasus korupsi, dalam makalah ini dibahas
mengenai kasus korupsi yang melibatkan pegawai golongan III A Kementrian
Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan serta analisa mengenai
contoh kasus tersebut.
Bab IV Penutup:
Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
6. 3
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Korupsi
Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan
pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam
tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan
publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang
berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-
sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan
sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya
suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang
ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.
Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagai mana di
maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi dapat disimpulkan
bahwa pengertian "korupsi" lebih di tekankan kepada perbuatan yang merugikan
kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Dari
sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur
sebagai berikut:
perbuatan melawan hukum
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
7. 4
2.2 Istilah – istilah dalam Korupsi
1. Tolong
Kata ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari – hari. Kata “tolong”
mengingatkan kita selaku masyarakat bahwa korupsi tidak begitu saja dilakukan oleh
pejabat atau petinggi perusahaan tetapi pemicunya adalah masyarakat umum sendiri
yang menawarkan diri.
Contoh yang sangat mudah adalah ketika seseorang sedang melintasi sebuah
jalan diperkotaan lalu tiba – tiba dihentikan oleh polisi yang sedang melakukan razia
atau karena diketahui telah melakukan suatu pelanggaran maka secara spontan
pengendara tersebut akan mengatakan “Tolong saya pak, saya tahu saya melanggar,
saya tidak menyalakan lampu dan tidak memiliki surat yang lengkap” sambil
menggenggam tangan aparat tersebut dimana sebenarnya pengendara tersebut
memberikan sejumlah uang agar terbebas dari tuntutan yang diberikan oleh polisi lalu
lintas.
2. Terima kasih
Kata korupsi mengacu pada sesuatu yang ilegal atau tindakan yang tidak
bermoral. Namun di sejumlah tempat, tindakan yang secara teknis ilegal ini dianggap
sebagai sesuatu yang bermoral. Di Indonesia, kita akan sering menemukan pejabat
daerah baik dari tingkat RT maupun tingkat kecamatan yang mengharapkan “ucapan
terimakasih” dalam bentuk uang baik diberikan secara langsung maupun dengan
dimasukkan ke dalam amplop.
3. Sesuatu yang kecil
Sesuatu yang kecil ini dapat dicontohkan berupa uang rokok, kopi, dan bentuk
hadiah lainnya yang biasanya berbentuk parcel, hingga kado berisi perhiasan,
kendaraan, ataupun alat komunikasi.
8. 5
BAB III
PEMBAHASAN
Begitu banyak kasus penyalah gunaan jabatan serta kasus pencucian uang, yang
secara umum disebut dengan korupsi terjadi di Indonesia. Korupsi tidak mengenal
jabatan, baik karyawan biasa hingga pejabat tinggi negara bisa saja melakukan tindak
kejahatan korupsi, korupsi juga tidak mengenal instansi, korupsi dapat terjadi di instansi
manapun baik instansi negeri atau pemerintah maupun swasta.
Untuk memenuhi tugas Aspek Hukum dalam Ekonomi, saya akan membahas
mengenai pelanggaran hukum dalam bidang ekonomi yaitu kasus korupsi yang
diketahui dilakukan oleh Pegawai Golongan III-A Kementrian Keuangan Direktorat
Jenderal Pajak Gayus Tambunan.
3.1 Dugaan yang dituduhkan kepada Gayus
Mengenai perbuatan mengurangi keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal
dengan total Rp 570.952.000 ,-
Gayus terbukti menerima suap sebesar Rp 925.000.000 ,- dari Roberto
Santonius, konsultan pajak terkait dengan kepengurusan gugatan keberatan
pajak PT. Metropolitan Retailmart.
Pencucian uang terkait dengan penyimpanan uang yang disimpan di safe deposit
box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading serta beberapa rekening lainnya.
Gayus menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok,
serta kepala Rutan Iwan Susanto yang jumlahnya sebesar Rp 1.500.000 ,- hingga
Rp 4.000.000 ,-.
Gayus memberikan keterangan palsu kepada Penyidik perihal uang sebesar Rp
24.600.000.000 didalam rekening tabungannya.
3.2 Potensi kerugian yang ditanggung oleh Negara
Korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan mengakibatkan negara harus
menanggung kerugian sebesar Rp 645,99 Milyar dan US $ 21,1 juta dan dua wajib
pahak yang terkait dengan sunset policy dengan potensi kerugian sebesar Rp 339
Milyar.
9. 6
3.3 Pasal serta jeratan hukum yang menjerat kasus Gayus Tambunan
1) Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
(TIPIKOR), dimana Gayus Tambunan diduga memperkaya diri sendiri dan
merugikan keuangan negara sebesar RP 570.952.000 ,-, terkait penanganan
keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo.
2) Pasal 5 ayat 1a No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dimana Gayus
Tambunan dituding melakukan penyuapan sebesar $ 760.000 terhadap penyidik
Mabes Polri M Arafat Enanie, Sri Sumartini, dan Mardiyani.
3) Pasal 6 ayat 1a No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi karena Gayus
diketahui memberikan uang sebesar US $ 40.000 kepada Hakim Muhtadi Asnus,
Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara Gayus di Pengadilan Negeri
Tangerang.
4) Pasal 22 No.31 Tahun 1999 mengenai Undang – undang tidak pidana korupsi,
dimana gayus didakwa telah dengan sengaja memberi keterangan yang tidak
benar untuk kepentingan penyidikan.
3.4 Kronologi kasus gayus
Pada tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskim Mabes Polri menetapkan
Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SDPD). Dalam surat tersebut tersangka Gayus diduga melakukan tindak
pidana korupsi, pencucian uang dan penggelapan dengan diketahuinya rekening
sejumlah Rp 25 Milyar pada Bank Panin cabang Jakarta milik Andi Kosasih pengusaha
asal Batam yang menggunakan jasa pihak kedua untuk melakukan penggandaan tanah,
yang setelah ditelusuri ternyata berkas tersebut belum lengkap.
Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Maret, Gayus
hanya dituntut satu tahun percobaan dan divonis bebas. Pada tanggal 24 Maret 2010,
Gayus bersama 10 rekannya meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Tanggal 30
Maret 2010, polisi berhasil mengetahui keberadaan Gayus di Singapura.
Pada tanggal 31 Maret 2010, tim penyedik memeriksa tiga orang lainnya selain
Gayus Tambunan termasuk Bridgen Edmond Ilyas. Pada tanggal 7 April 2010, anggota
10. 7
III DPR mengetahui keterlibatan seorang Jenderal Bintang Tiga yang ikut terlibat dalam
kasus penggelapan pajak dengan aliran dana sebesar Rp 24 Milyar.
3.5 Keputusan sidang akhir kasus Gayus Tambunan
Keputusan sidang akhir terdakwa kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan
oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta adalah hukuman sebesar 8 tahun penjara dan
denda sebesar Rp 300.000.000 ,- dengan ketentuan apabila denda tidak dapat
dibayarkan maka akan ada penggantian berupa pidana kurungan selama 3 bulan.
11. 8
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan bukan hanya melibatkan dirinya
tetapi juga melibatkan banyak orang dari pemerintahan dan para pengusaha yang
enggan membayar pajak dan mecoba mengakali peraturan agar pajak yang telah
dibayarkan oleh perusahaan tersebut dapat ditarik kembali. Sehingga menyebabkan
negara mengalami kerugian dengan jumlah fantastis yang diperkirakan berada disekitar
angka Rp 339 Milyar.
Tindakan yang dilakukan oleh tersangka Gayus Tambunan meresahkan banyak
pihak. Korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan
kewenangan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, dan dilaksanakan baik
sebagai kejahatan individu (professional) maupun sebagai bentuk dari kejahatan
korporasi (dilakukan denga kerjasama antara berbagai pihak yang ingin mendapatkan
keuntungan sehingga membentuk suatu struktur organisasi yang saling melindungi dan
menutupi keburukan masing-masing). Korupsi merupakan cerminan dari krisis
kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik.
4.2 Saran
Adapun saran yang dapat kami sampaikan mengenai kasus korupsi di Indonesia
yaitu sebagai berikut :
Pemerintah harus tegas dalam menghukum pelaku korupsi dan dalam
memberantas korupsi yang tidak hanya berfokus pada intansi atau jabatan tinggi,
tetapi juga harus fokus memberantas korupsi yang mungkin dapat dilakukan
oleh pegawai biasa.
Hendaknya setiap masyarakat yang memiliki kepentingan dengan pegawai atau
seseorang dengan jabatan tertentu tidak memberikan hadiah atau apapun yang
bersifat suapan.
12. 9
Hendaknya setiap masyarakat dan pemerintah yang melihat adanya tindakan
korupsi melapor kepada aprat berwajib agar kasus tersebut segera dapat
ditangani.