SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 18
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) MAKASSAR
  DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
             KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
                            2012
PENDAHULUAN

                +                   -
          Peran Ekologis
                             - Ekspolitasi
          Manfaat
          Nilai Ekonomis
                             - Sediaan stok




               SURVEY STATUS POPULASI
                  DAN PEMANFAATAN
(1) peralatan selam (scuba);
(2)  alat tulis bawah air / sabak;
(3) under water camera;
(4) alat ukur satuan panjang / rol meter;
(5) alat penunjuk lokasi / GPS;
(6) alat ukur parameter kualitas fisik dan kimia perairan (suhu, salinitas,
    kecerahan, pH dan arus) berupa thermometer, refraktometer, secchi
    disk, kompas, dan alat pengukur kecepatan arus;
(7) alat pengaman personalia (pelampung); dan
(8) perlengkapan perangkat pengolah data dan dokumentasi (peralatan
    komputer, kamera, printer, dan alat tulis lainnya).
Kuantitatif   Kualitatif   Deskriptif
Sebaran Isis hippuris Titik 1
                350
                                                               331


                300



                250
Jumlah Koloni




                200

                                                                     153                                   0 - 30 Cm
                150
                                                 129                                                 124   30 - 50 Cm
                                                                                   115
                                                                                                           > 50 cm
                100



                50


                      0   0   0   0   0      0         0   0               0   0         0   0   0
                  0
                          2           3                4             5              6            7
                                                        Kedalaman
                                          Posisi N : 00°26.042' - E : 121°13.802'
Sebaran Isis hippuris Titik 2
                300



                250        242



                200
Jumlah Koloni




                150              142
                                                                                                              0 - 30 Cm
                                                                                                              30 - 50 Cm
                                                                                                              > 50 cm
                100



                 50                                      35             37
                      30                                                                 28

                                       0   0     0   0         0   0          0   0           0   0   0   0
                  0
                           2               3              4              5               6            7
                                               Posisi N : 00°26.005' - E : 121°12.336'
Lokasi 1
Lokasi 2
Sebaran Isis hippuris perairan kab.Parigi Moutong berdasarkan kedalaman


                                                                      521
                600
                                                                   (38,14 %)

                          414
                500
                        (30,31%)


                400
Jumlah Koloni




                300
                                                     164
                                                   (12,01%)                         143
                                                                                                 124
                200                                                               (10,47%)
                                                                                               (9,08 %)


                100
                                         0

                  0
                      2 METER      3 METER      4 METER        5 METER         6 METER       7 METER
                                                       Kedalaman
Jumlah Populasi Isis berdasarkan ukuran


    c.
   266
(19,47 %)
                               a.
                              490
                           (35,87 %)
                                             a. 0 - 30 cm
                                             b. 30 - 50 cm
                                             c. >50 cm



      b.
     610
   (44,66%)
Latar Belakang pemanfaatan Bambu Laut
•Pemanfaatan bambu laut dilakukan masyarakat setempat sejak tahun 2008.
•Dilatar belakangi adanya permintaan pasar yang berasal dari pedagang
pengumpul yang langsung membeli kepada masyarakat yang memanfaatkan
bambu laut tersebut.
•Sebelumnya dibuat laporan hasil tinjauan lapangan oleh pengumpul itu sendiri
mengenai potensi bambu laut yang menghasilkan surat rekomendasi dari
berbagai instansi Pos Polair Moutong, Kantor Pelabuhan Moutong, maupun dari
pihak Kecamatan Moutong serta beberapa perangkat desa dan pernyataan
bersama dari warga setempat.
•BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah turut memberikan rekomendasi dan
dukungan melalui pelaksanaan sosialisasi tentang tata cara pengambilan
bambu laut di Kecamatan Moutong.
•Pengolahan bambu laut tergolong mudah dan dapat dilakukan oleh
masyarakat termasuk para wanita dan anak-anak sehingga dapat menjadi
sumber penghasilan tambahan.
•Faktor pendukung lain adalah masih belum adanya peraturan yang mengatur
pemanfaatan bambu laut saat itu.
Teknologi pengambilan dan pengolahan bambu laut
Pengambilan bambu laut dilakukan dengan menggunakan peralatan
berupa linggis dan parang.
Teknik pengambilan selayaknya dilakukan dengan mematahkan batang
maupun ranting bambu laut, tapi beberapa yang dilakukan adalah
mencongkel substrat yang ada ditempati oleh bambu laut tersebut.
Kegiatan pengambilan bambu laut ini dilakukan setiap hari baik
bersamaan dengan kegiatan penangkapan ikan maupun secara
langsung khusus untuk mengambil bambu laut.
Untuk pengolahannya, bambu laut yang telah diambil direndam
dengan air laut selama 2 hari kemudian di keringkan agar dapat dengan
mudah dikelupas.
Pedagang
   Masyarakat                                          Eksportir
                             Pengumpul




harga jual Rp.1.500,- per kg.
Pengumpulan bambu laut oleh pedagang pengumpul
rata-rata dilakukan setiap 3 – 5 bulan sekali. Hasil
dalam sekali pengumpulan bambu laut dapat mencapai
6 – 7 ton berat kering bambu laut
•Permasalahan utama yang berkaitan dengan kegiatan pengambilan
bambu laut yakni teknik pengambilan bambu laut yang merusak substrat
yang merupakan terumbu karang. Meskipun pernah dilakukan sosialisasi
tata cara pengambilan bambu laut oleh pihak BKSDA namun pada
kenyataannya pengambilan yang dilakukan secara umum langsung
mencongkel bambu laut satu koloni dengan maksud dapat mengambil
dan menjualnya lebih banyak.
•Selain itu, beberapa hal lain yang merusak ekosistem terumbu karang
yakni adanya aktivitas pengeboman ikan yang dilakukan oleh oknum
masyarakat.
•Untuk kondisi pemanfaatan dan distribusi bambu laut di Kecamatan
Moutong sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2011 sampai saat ini yang
dikarenakan adanya pelarangan pengambilan bambu laut oleh
pemerintah.
Status populasi dari biota bambu laut (Isis Hippuris) dari
masing-masing stasiun, pada stasiun I memiliki kepadatan
populasi sebesar 852 koloni / 500 m2, sedangkan pada stasiun
II memiliki populasi 514 koloni / 500 m2 dengan persentase
hidup koloni Isis Hippuris lebih besar berada pada
kedalaman 5 meter dengan persentase 38,14% dan rata-rata
ukuran yang dominan hidup adalah ukuran 30-50 cm dengan
persentase 44,66%.
Untuk rekomendasi tindak lanjut diperlukan pengkajian yang
lebih mendalam mengenai Isis Hippuris baik dari segi
biomorfologi nya sampai pada pengkajian mengenai habitat
ekologi yang ideal dalam siklus hidupnya. Kaitannya dengan
pemanfaatan biota Isis Hippuris ini diharapkan kedepannya
dapat dimanfaatkan secara optimal namun tetap dalam
konteks terkendali agar pemanfaatan dapat berjalan dengan
membantu taraf penghasilan masyarakat secara
berkelanjutan.
Status Populasi Bambu Laut di Kabupaten Parigi Moutong

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Didi Sadili

Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaDidi Sadili
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiDidi Sadili
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanDidi Sadili
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariDidi Sadili
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalDidi Sadili
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Didi Sadili
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Didi Sadili
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaDidi Sadili
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaDidi Sadili
 
Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong Didi Sadili
 
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus DilindungiDugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus DilindungiDidi Sadili
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaDidi Sadili
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IDidi Sadili
 

Mehr von Didi Sadili (20)

Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesia
 
Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong
 
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus DilindungiDugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
 

Kürzlich hochgeladen

SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPAnaNoorAfdilla
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 

Kürzlich hochgeladen (20)

SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 

Status Populasi Bambu Laut di Kabupaten Parigi Moutong

  • 1. BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) MAKASSAR DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2012
  • 2. PENDAHULUAN + -  Peran Ekologis - Ekspolitasi  Manfaat  Nilai Ekonomis - Sediaan stok SURVEY STATUS POPULASI DAN PEMANFAATAN
  • 3.
  • 4. (1) peralatan selam (scuba); (2) alat tulis bawah air / sabak; (3) under water camera; (4) alat ukur satuan panjang / rol meter; (5) alat penunjuk lokasi / GPS; (6) alat ukur parameter kualitas fisik dan kimia perairan (suhu, salinitas, kecerahan, pH dan arus) berupa thermometer, refraktometer, secchi disk, kompas, dan alat pengukur kecepatan arus; (7) alat pengaman personalia (pelampung); dan (8) perlengkapan perangkat pengolah data dan dokumentasi (peralatan komputer, kamera, printer, dan alat tulis lainnya).
  • 5. Kuantitatif Kualitatif Deskriptif
  • 6. Sebaran Isis hippuris Titik 1 350 331 300 250 Jumlah Koloni 200 153 0 - 30 Cm 150 129 124 30 - 50 Cm 115 > 50 cm 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 Kedalaman Posisi N : 00°26.042' - E : 121°13.802'
  • 7. Sebaran Isis hippuris Titik 2 300 250 242 200 Jumlah Koloni 150 142 0 - 30 Cm 30 - 50 Cm > 50 cm 100 50 35 37 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 Posisi N : 00°26.005' - E : 121°12.336'
  • 10. Sebaran Isis hippuris perairan kab.Parigi Moutong berdasarkan kedalaman 521 600 (38,14 %) 414 500 (30,31%) 400 Jumlah Koloni 300 164 (12,01%) 143 124 200 (10,47%) (9,08 %) 100 0 0 2 METER 3 METER 4 METER 5 METER 6 METER 7 METER Kedalaman
  • 11. Jumlah Populasi Isis berdasarkan ukuran c. 266 (19,47 %) a. 490 (35,87 %) a. 0 - 30 cm b. 30 - 50 cm c. >50 cm b. 610 (44,66%)
  • 12. Latar Belakang pemanfaatan Bambu Laut •Pemanfaatan bambu laut dilakukan masyarakat setempat sejak tahun 2008. •Dilatar belakangi adanya permintaan pasar yang berasal dari pedagang pengumpul yang langsung membeli kepada masyarakat yang memanfaatkan bambu laut tersebut. •Sebelumnya dibuat laporan hasil tinjauan lapangan oleh pengumpul itu sendiri mengenai potensi bambu laut yang menghasilkan surat rekomendasi dari berbagai instansi Pos Polair Moutong, Kantor Pelabuhan Moutong, maupun dari pihak Kecamatan Moutong serta beberapa perangkat desa dan pernyataan bersama dari warga setempat. •BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah turut memberikan rekomendasi dan dukungan melalui pelaksanaan sosialisasi tentang tata cara pengambilan bambu laut di Kecamatan Moutong. •Pengolahan bambu laut tergolong mudah dan dapat dilakukan oleh masyarakat termasuk para wanita dan anak-anak sehingga dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. •Faktor pendukung lain adalah masih belum adanya peraturan yang mengatur pemanfaatan bambu laut saat itu.
  • 13. Teknologi pengambilan dan pengolahan bambu laut Pengambilan bambu laut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa linggis dan parang. Teknik pengambilan selayaknya dilakukan dengan mematahkan batang maupun ranting bambu laut, tapi beberapa yang dilakukan adalah mencongkel substrat yang ada ditempati oleh bambu laut tersebut. Kegiatan pengambilan bambu laut ini dilakukan setiap hari baik bersamaan dengan kegiatan penangkapan ikan maupun secara langsung khusus untuk mengambil bambu laut. Untuk pengolahannya, bambu laut yang telah diambil direndam dengan air laut selama 2 hari kemudian di keringkan agar dapat dengan mudah dikelupas.
  • 14. Pedagang Masyarakat Eksportir Pengumpul harga jual Rp.1.500,- per kg. Pengumpulan bambu laut oleh pedagang pengumpul rata-rata dilakukan setiap 3 – 5 bulan sekali. Hasil dalam sekali pengumpulan bambu laut dapat mencapai 6 – 7 ton berat kering bambu laut
  • 15. •Permasalahan utama yang berkaitan dengan kegiatan pengambilan bambu laut yakni teknik pengambilan bambu laut yang merusak substrat yang merupakan terumbu karang. Meskipun pernah dilakukan sosialisasi tata cara pengambilan bambu laut oleh pihak BKSDA namun pada kenyataannya pengambilan yang dilakukan secara umum langsung mencongkel bambu laut satu koloni dengan maksud dapat mengambil dan menjualnya lebih banyak. •Selain itu, beberapa hal lain yang merusak ekosistem terumbu karang yakni adanya aktivitas pengeboman ikan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. •Untuk kondisi pemanfaatan dan distribusi bambu laut di Kecamatan Moutong sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2011 sampai saat ini yang dikarenakan adanya pelarangan pengambilan bambu laut oleh pemerintah.
  • 16. Status populasi dari biota bambu laut (Isis Hippuris) dari masing-masing stasiun, pada stasiun I memiliki kepadatan populasi sebesar 852 koloni / 500 m2, sedangkan pada stasiun II memiliki populasi 514 koloni / 500 m2 dengan persentase hidup koloni Isis Hippuris lebih besar berada pada kedalaman 5 meter dengan persentase 38,14% dan rata-rata ukuran yang dominan hidup adalah ukuran 30-50 cm dengan persentase 44,66%.
  • 17. Untuk rekomendasi tindak lanjut diperlukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai Isis Hippuris baik dari segi biomorfologi nya sampai pada pengkajian mengenai habitat ekologi yang ideal dalam siklus hidupnya. Kaitannya dengan pemanfaatan biota Isis Hippuris ini diharapkan kedepannya dapat dimanfaatkan secara optimal namun tetap dalam konteks terkendali agar pemanfaatan dapat berjalan dengan membantu taraf penghasilan masyarakat secara berkelanjutan.