Dokumen tersebut membahas rencana pengelolaan perbatasan Indonesia untuk periode 2015-2019, meliputi (1) mengidentifikasi permasalahan strategis di perbatasan, (2) menetapkan kondisi saat ini sebagai acuan, dan (3) menyusun kerangka kebijakan untuk pengelolaan perbatasan.

1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2. Mengetahui pandangan (pemikiran) terhadap
pengelolaan perbatasan negara yang telah berjalan
sampai saat ini (RPJMN 2010-2014), dan pandangan atau
gagasan tentang arah pembangunan kawasan perbatasan
ke depan (2015-2019).
Mengidentifikasi permasalahan strategis bersifat lintas
sektoral di bidang pengelolaan perbatasan negara.
Menetapkan kondisi terkini pengelolaan perbatasan
negara sebagai baseline, serta untuk dijadikan sebagai
dasar proyeksi ke depan hingga tahun 2019.
Menyusun rancangan awal kebijakan pendukung lintas
sektoral di bidang pengelolaan perbatasan negara.
2

3. 2010
2011 2012
2013 2014
Apa yang sudah dicapai
dalam pengelolaan
perbatasan, bagaimana
outcomenya ?
RKP 2015 –
RKP 2019
Apa yang akan dicapai
dan bagaimana
dilakukan?
3

4. RPJM 4
(2020-2024)
RPJM 3
(2015-2019)
RPJM 2
(2010-2014)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali NKRI,
Menata kembali NKRI,
membangun
membangun
Indonesia yang aman
Indonesia yang aman
dan damai, yang adil
dan damai, yang adil
dan demokratis,
dan demokratis,
dengan tingkat
dengan tingkat
kesejahteraan yang
kesejahteraan yang
lebih baik.
lebih baik.
Memantapkan
Memantapkan
penataan kembali
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
kualitas SDM,
membangun
membangun
kemampuan iptek,
kemampuan iptek,
memperkuat daya
memperkuat daya
saing perekonomian
saing perekonomian
Memantapkan pemMemantapkan pembangunan secara
bangunan secara
menyeluruh dengan
menyeluruh dengan
menekankan pemmenekankan pembangunan keunggulan
bangunan keunggulan
kompetitif
kompetitif
perekonomian yang
perekonomian yang
berbasis SDA yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
berkualitas, serta
kemampuan iptek
kemampuan iptek
Mewujudkan masyaMewujudkan masyarakat Indonesia yang
rakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil
mandiri, maju, adil
dan makmur melalui
dan makmur melalui
percepatan
percepatan
pembangunan di
pembangunan di
segala bidang dengan
segala bidang dengan
struktur
struktur
perekonomian yang
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
kokoh berlandaskan
keunggulan
keunggulan
kompetitif.
kompetitif.
Mendisain perbatasan sebagai halaman
depan negara yang kompetitif dengan
sumber dayanya pada 2015-2019.
4

5. Masyarakat
Masyarakat
Pemilih (Voters)
Pemilih (Voters)
ukan
Mas
KONDISI
KONDISI
DAERAH
DAERAH
Profesional
Profesional
-Birokrat
-Birokrat
Mengacu Visi
Jangka
Panjang dalam
RPJP Nasional
Proses
Proses
Teknokratik
Teknokratik
Calon Pre
siden
Kebutuhan
Kebutuhan
Masyarakat yang
Masyarakat yang
bersifat:
bersifat:
Nonecludable
Nonecludable
Nonrivalry
Nonrivalry
Agenda
Agenda
PresidenTerpilih
PresidenTerpilih
Proses
Proses
Politik
Politik
Diserasikan
dan
diterjemahkan
ke Program/
Kegiatan
Pembangunan
da
Agen nal
o
Nasi N
RPJM
Perspektif
Perspektif
Jangka
Jangka
Menengah
Menengah
Proses teknokratis (rancangan awal RPJMN) akan menjadi masukan bagi proses
politik (awal penetapan visi para calon presiden).
5

6. RPJP 20052025
RTRWN
RTR KSN
PERBATASAN
GRAND DESIGN PENGELOLAAN
PERBATASAN 2011-2025
Desain Pengelolaan Batas Wilayah dan
Kawasan Perbatasan
Jk panjang
Jk menengah
RPJMN
2015-2019
RENCANA INDUK NASIONAL
PENGELOLAAN PERBATASAN 2015-2019
Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target
Outcome, Agenda Program, Rencana
Kebutuhan Anggaran, dan Lokus
Prioritas
Renstra K/L
Teknis 20152019
RENCANA INDUK LOKPRI 2015-2019
CATATAN:
Rencana Induk
dan Rencana Aksi
sebagai instrumen
keterpaduan
secara menyeluruh
Tahunan
RKP
TAHUNAN
RENCANA AKSI TAHUNAN
Kegiatan dan alokasi Anggaran oleh
K/L dan Pemerintah Daerah Setiap Tahun
Input Rencana
Reguler
Renja K/L
Input Rencana
Reguler
RKA K/L
6

7. diacu
RPJMN
2015-2019
Bidang
Kawasan
Y
LIC
PO
G
NIN
N
LA
P
BAPPENAS-KKDT
BAPPENAS-KKDT
diacu
RENSTRA
K/L MITRA
2015-2019
PO
G
TIN
A
DIN
R
OO
C
CY
LI
diIaksanakan
RENSTRA
K/L TEKNIS
2015-2019 NTING
Y
LIC
PO
1. KPDT
1. KPDT
2. BNPP
2. BNPP
3. BNPB
3. BNPB
4. DK BBK, UP4B
4. DK BBK, UP4B
5. BP BBK, SABANG
5. BP BBK, SABANG
E
EM
PL
IM
K/L TEKNIS
K/L TEKNIS
K/L TEKNIS
K/L TEKNIS
K/L TEKNIS
K/L TEKNIS
K/L TEKNIS
K/L TEKNIS
K/L TEKNIS
K/L TEKNIS

8. Arah Kebijakan
Bagaimana kesiapan
data di BNPP ?
8

9. 9

10. SASARAN
INDIKATOR
Pembangunan
Kawasan
Perbatasan
Sarana Prasarana dan
(Jumlah) Pengawasan
Keamanan Perbatasan
STATUS
LANGKAH YANG DIPERLUKAN
2
Target 2014 (100%
Pengamanan Batas Darat dan
Laut)
Terbangunnya Pos Lintas
Batas Negara Terpadu
(CIQS) *)
*custom, immigration,
quarantine, security
Jumlah NLP (Pemetaan
Kecamatan dan Pulau
terluar
2
Target 2014 (9 Pos Lintas Batas
Negara)
2
Target 2014 (45 NLP dan 114
Pulau Terluar)
Pelaksanaan perundingan
batas darat dan laut
1
Target 2014 (12 Perundingan)
Pembangunan Infrastruktur
Kawasan Perbatasan
2
Target 2014 (100% Terealisasi)
• Meningkatkan koordinasi , sinergi antar pelaku
pembangunan, serta dengan program kemitraan dan
partisipasi masyarakat;
• Meningkatkan koordinasi, sinergi antar pelaku
pembangunan.
• Membangun pos gabungan bersama (POSGABMA) RI
dan Malaysia (tindak lanjut kesepakatan RI-Malaysia)
yang sesuai terstandarisasi
• Meningkatkan kordinasi dan sinergi pemetaan
bersama, serta kegiatan peningkatan IRM (upgrading)
patok/batas negara.
• Meningkatkan koordinasi, sinergi kelembagaan
perundingan (KL dan daerah), serta data dan informasi
penunjang lengkap dan akurat.
• Meningkatkan koordinasi, sinergi antar pelaku, serta
mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur
terutama jalan paralel di kawasan perbatasan
Kalimantan, penyediaan Kapal Perintis di pulau-pulau
yang masih terisolir.
10
10

11. Bagaimana Lokpri utk Tahun 20152019:
•Tetap 111 Lokpri ? atau
•Bertambah cakupan ?
Jika Akan Menambah Cakupan Lokpri:
•Perlu disiapkan indikator yang konsisten
•Perlu mempertimbangkan ketersediaan
anggarannya? 
•Jika semua, berarti tidak ada lagi yang prioritas
 bukan Lokpri !
11
11

12. • Keterisolasian yang masih dominan dialami pada banyak wilayah
• Masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat di
perbatasan
• Minimnya penyediaan pelayanan dasar (sekolah, puskesmas, air
bersih, telekomunikasi, logistik, dsb)
• Minimnya sarpras hankam, dan Pos Lintas Batas dan integrasi
CIQS*)
• Belum mantapnya diplomasi perbatasan (terutama data dukung
dan koordinasi internal Pemerintah RI)
• Belum optimalnya keberpihakan penganggaran K/L dan
pemerintah daerah di kawasan perbatasan (Lokpri Kecamatan)
*) CIQS: Custom, Immigration, Quarantine, and Security
12

13. Kebijakan:
Menciptakan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara dan pintu gerbang
internasional ke negara tetangga dengan memadukan pendekatan pembangunan
terpadu antara pendekatan pertahanan keamanan, kesejahteraan, lingkungan.
Strategi:
Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru (PKSN) dengan basis ekonomi lokal dan
kearifan lokal.
Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan IPTEK (spesifik perbatasan dan
pulau-pulau kecil terluar) serta infrastruktur pendukung (transportasi, energi,
telekomunikasi, air bersih, dan penetapan detail tata ruang);
Menyiapkan regulasi dan kerjasama perdagangan antar negara guna mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal (keunggulan komparatif), serta menetapkan bersama pintupintu utama lintas batas dan menyediakan sarana dan prasarana CIQS (Costum,
Imigration, Quarantine, Security) terpadu/satu pintu;
Memperkuat peran koordinasi kelembagaan pusat dan daerah dalam menterpadukan
program pengelolaan batas wilayah dan pengembangan kawasan perbatasan;
Penegasan batas wilayah negara pada wilayah OBP (Outstanding Border Problem),
unresolved/ unsurvey di darat, dan batas maritim (teritorial, ZEE, dan kontinen);
Meningkatkan kualitas pengamanan perbatasan darat dan perbatasan laut.
13

14. 14

15. Perbatasan
Perbatasan
Darat
Darat
Mempercepat
Upaya
Penyelesaian dan
Penetapan Batas
Wilayah Negara di
Darat dan Laut
Perbatasan
Perbatasan
Laut
Laut
Meningkatan
Upaya Pengamanan
Batas Negara di
Darat dan Laut
Meningkatan
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan
Pengelolaan Batas
Wilayah Negara di
Darat dan Laut
Strategi untuk mendukung
arah kebijakan:
Strategi untuk mendukung
arah kebijakan:
Strategi untuk mendukung
arah kebijakan:
a.Peningkatan upaya
diplomasi perbatasan dalam
rangka penetapan batas
wilayah Negara (Delimitasi)
a.Peningkatan upaya
investigation, refixation, dan
maintanance terhadap tanda
batas Negara
a.Peningkatan koordinasi
lembaga yang terkait dengan
pengelolaan batas wilayah
Negara
b.Peningkatan upaya
penegasan batas Negara,
survei, dan pemetaan
b.Peningkatan upaya
pengamanan batas Negara
b.Peningkatan kualitas
sarpras pengelolaan batas
wilayah
S
15

16. Perbatasan
Perbatasan
Perbatasan
Perbatasan
Mempercepat Upaya
Mempercepat Upaya
Pengamanan dan
Pengamanan dan
Pengembagan
Pengembagan
Sarana Prasarana
Sarana Prasarana
CIQS di PLB
CIQS di PLB
Strategi untuk mendukung arah
kebijakan:
a.Peningkatan penyedian sarana
prasarana pertahanan dan keamanan
Darat
Darat
Mempercepat
Mempercepat
Peningkatan
Peningkatan
Pertumbuhan
Pertumbuhan
Ekonomi Kawasan
Ekonomi Kawasan
Perbatasan
Perbatasan
Laut
Laut
Strategi untuk mendukung arah kebijakan:
a. Peningkatan konektivitas transportasi,
energi, telekomunikasi
b. Pengembangan kutub-kutub pertubuhan
b.Peningkatan personil Pengamanan
Perbatasan di wilayah strategis
perbatasan
c. Penguatan keterkaitan kota-desa khususnya
PKSN dengan wlayah hinterland
c.Peningkatan sarana prasarana dan
pelayanan CIQS di Pos Lintas Batas
e. Peningkatan Kemandirian Perekonomian
desa yang berbatasan langsung
d.Peningkatan Kerjasama Pertahanan
dan Keamanan dengan Negara
tetangga
f. Penciptaan interaksi Ekonomi yang positif
dan saling menguntungkan dengan Negara
tetangga
e.Peningkatan wawasan kebangsaan
masyarakat perbatasan
g. Peningkatan insentif berinvestasi
d. Peningkatan pengembangan ekonomi lokal
Mempercepat
Mempercepat
Peningkatan Kualitas
Peningkatan Kualitas
Sumber Daya
Sumber Daya
Manusia, IPTEK, dan
Manusia, IPTEK, dan
kelembagaan di
kelembagaan di
Kawasan Perbatasan
Kawasan Perbatasan
Strategi untuk mendukung arah
kebijakan:
a.Peningkatan akses pelayanan
kesehatan dan pendidikan untuk
menyiapkan SDM perbatasan yang
berkualitas
b.Introduksi IPTEK dalam mengelola
potensi perbatasan
c.Pelibatan peran serta tokoh adat dan
masyarakat dalam proses
pembangunan
d.Melestarikan potensi budaya lokal
(hak ulayat dan masyarakat)
e.Peningkatan kualitas sarpras
pemerintahan penunjang pelayanan
16

17. 1. Capaian pembangunan bidang pengelolaan
perbatasan negara dalam RPJMN 2010-2014
hingga saat ini;
 Bagaimana kinerja capaian batas wilayah, hankam,
ekonomi kawasan, sosial dasar, kelembagaan?,
 Apakah efektif mengatasi masalah krusial perbatasan?.
1. Kinerja koordinasi hingga saat ini serta bagaimana
mengefektifkan koordinasi dan menggerakkan K/L
selanjutnya;
 Bagaimana kinerja koordinasi BNPP dan BPPD?,
 Apa kendalanya, dan langkah solusi selanjutnya?.
17

18. 3. Isu strategis dan tantangan pengelolaan perbatasan negara
yang perlu diperjuangkan untuk 5 tahun kedepan;
 Apa isu-isu strategis saat ini yang masih perlu diperjuangkan
pada 5 tahun kedepan?,
 Apakah mewujudkan “perbatasan sebagai halaman depan
negara” yakin dapat dicapai, sementara di sisi lain
dihadapkan pada masih minimnya infrastruktur dan
lemahnya SDM?.
3. Strategi dan arah pengembangan pengelolaan perbatasan
negara pada 5 tahun kedepan.
 Bagaimana arah dan langkah strategis untuk 5 tahun
kedepan?.
18

19. 19