Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, teori, jenis-jenis, dan instrumen hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibahas pula peran masyarakat dan pemerintah dalam menjamin dan menegakkan HAM, serta proses penanganan pelanggaran HAM.

1. Assalamualaikum

2. Nama Kelompok :
 Delima Putri M (09)
 Lutfia Ulfa (19)
 Sukis Riasari (27)
Tayas Apriani (28)
X8
SMAN 1 JOMBANG

3. PENGHORMATAN DAN
PERLINDUNGAN HAM

4. 1. PENGERTIAN, TEORI, SEJARAH DAN MACAM-
MACAM HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir yang tidak bisa diganggu gugat.
B. Teori tentang HAM
Dulu, para penguasa dalam memerintah negara selalu bertindak
sewenang-wenang dan di mata mereka, rakyat tidak memiliki apapun selain
memenuhi kewajiban bagi kepentingan penguasa.
Keadaan inilah yang mendorong lahirnya beberapa teori tentang HAM, yaitu:

5. 1. Teori Perjanjian Masyarakat (John Locke)
mengajarkan bahwa negara dibentuk karena adanya perjanjian
antar individu dalam masyarakat (pactum unionis), kemudian bersepakat
akan menyerahkan sebagian hak-haknya kepada kepemimpinan kecuali
hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memilih.
1. Teori Pemisahan Kekuasaan (Montesquieu)
menurut teori ini, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus
dipisahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM akibat
pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.
1. Teori Kedaulatan Rakyat (Jean Jacques Rousseau)
mengajarkan bahwa rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi.

6. C. Macam-macam Hak Asasi Manusia
1.Hak asasi pribadi
Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau
perkumpulan
Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan
agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

7. 2. Hak asasi politk
Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan
organisasi politik lainnya
3. Hak asasi hukum
– Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan
– Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

8. 4. Hak asasi ekonomi
 Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
 Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
 Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak asasi peradilan
 Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
 Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan
penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya
 Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 Hak mendapatkan pengajaran
 Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

9. 2. INSTRUMEN ATAU DASAR/LANDASAN HUKUM YANG
MENGATUR HAM DI INDONESIA
A. Pancasila
B. Dalam Pembukaan UUD 1945
C. Dalam Batang Tubuh UUD 1945
D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia
F. Hukum Internasional tentang HAM yang telah Diratifikasi Negara RI

10. 3. PERAN MASYARAKAT DALAM MENEGAKKAN HAM
o Organisasi dan Institusi HAM sebagai Pemberdaya Gerakan HAM
o Menumbuhkan Organisasi HAM sebagai Strategi Melindungi Gerakan
HAM
o Konsep Perencanaan Terintegrasi
4. PERAN SERTA DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk mengadakan
perlindungan dan penegakan HAM sebagaimana tercantum dalam pasal
71 UU No. 39 tahun 1999. Untuk itulah dibentuk Komnas HAM.
Menegakkan HAM berarti melakukan penghukuman dan menjatuhkan
hukuman sesuai UU yang berlaku terhadap orang yang melanggar HAM.

11. 5. PELANGGARAN HAM DAN PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM
A. Sejarah Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
– Penangkapan, penculikan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap tokoh-
tokoh masyarakat, pejabat, dan militer yang dilakukan oleh PKI dibawah
pipmpinan Muso, di Madiun, September 1948.
– Peristiwa Madiun terulang lagi di pagi subuh bulan September 1965, dengan
menangkap, menyiksa, dan membunuh para jenderal TNI. Peristiwa ini dikenal
dengan G-30-S/PKI.
– Pada pemerintahan orde baru, banyak terjadi penangkapan, penyiksaan,
penahanan, bahkan pembunuhan massal (genosida) terhadap orang-orang
yang diduga anggota PKI. Hak ‘mengeluarkan pendapat’ dibelunnggu,
sehingga banyak mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah, ditangkap dan
diculik.

12. B. Kerusuhan Konflik Sosial yang Pernah Terjadi di
Indonesia
 Kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei 1998.
 Kerusuhan antar suku Madura dengan Dayak di Kalbar, puluhan
bahkan ratusan nyawa hilang.
 Konflik antar umat agama di Maluku.
 Konflik antar kader PDI antar pendukung Soeryadi dengan pendukung
Megawati Soekarno Putri.
 Konflik antar pendukung pemekaran wilayah kabupaten di Mamasa,
Sulawesi pada bulan April 2005.
 Belum lagi konflik antar masyarakat desa tertentu yang menyerbu
warga desa lainnya.

13. C. Pelanggaran HAM Oleh Pemerintah atau Aparat Keamanan
 Kasus Tanjung Priok di Jakarta. Aparat keamanan menyerbu dengan
senjata api kepada sekelompok masyarakat yang melakukan unjuk
rasa.
 Kasus Trisakti, Jakarta, mahasiswa Universitas Trisakti yang melakukan
unjuk rasa dihadapi aparat keamanan dengan senjata api.
 Kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makasar, 26 April 1996,
mahasiswa yang sedang berunjuk rasa dihadapi aparat keamanan
dengan represif yang berlebihan sehingga pecah insiden berdarah
yang menimbulkan korban jiwa dipihak mahasiswa dan puluhan luka-
luka.

14. D. Prosedur Penanganan Pelanggaran HAM di Indonesia
1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Pemeriksaan Sidang Pengadilan

15. 6 PERILAKU YANG SESUAI DENGAN UPAYA PEMAJUAN,
PENGHORMATAN DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
Langkah penegakan HAM bagi masyarakat,bangsa,dan Negara
Indonesia:
a. Sosialisasi HAM
b. Pendidikan HAM
c. Advokasi HAM
d. Kelembagaan (komnas HAM)
e. Pelestarian Budaya (tradisi lama)
f. Pemberdayaan hukum
g. Pengesahan Perangkat Nasional

16. 7. INSTRUMEN HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL HAM
1.Sebelum abad masehi
a. Sebelum perjuangan Nabi Musa untuk memerdekakan umat Yahudi
ari perbudakn kerajaan Mesir.
b. Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM) yang menetapkan
adanya aturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara
(jaminan HAM).
c. Solon (600 SM) di Athena mengajarkan bahwa orang yang
diperbudak untuk melunasi hutangnya harus dibebaskan.
d. Yustianus di Romawi (527 SM) merumuskan peraturan yang memuat
jaminan keadilan dan HAM.
e. Socrates, Plato, dan Aristoteles pikiran-pikirannya tentang perlunya
jaminan HAM.

17. 2. Sesudah abad Masehi
Magna Charta, 1215 di Inggris
Habeas Corpus Act, 1676 di Inggris
Bill of Rights, 1689 di Inggris
Revolusi Amerika Serikat, 1776
Declaration des droits de I’homme et du citoyen, 1789 di Perancis
Revolusi Rusia 1917
The Four of Freedoms oleh Franklin Delano Rosevelt, 1941, presiden
Amerika Serikat

18. 8. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM INTERNASIONAL
Tahun 1999, Indonesia diputuskan PBB haru mengakui
kemerdekaan Timor-Timur.
Tahun 1947, Israel melakukan pengusiran terhadap
warga Palestina dari daerah Palestina.
Tahun 2003, PBB menentang dengan keras agresi
Amerika Serikat ke Irak.

19. PROSES DAN SANKSI PELANGGARAN HAM PADA PERADILAN
SOSIAL
MAJELIS UMUM
DEWAN MAHKAMAH
PERWAKILAN INTERNASIONAL
MAJELIS UMUM
LAPORAN:
PELANGGARAN
1.Negara Anggota PBB YEAR BOOK ON HAM OPINI DUNIA
2.Warga Negara HUMAN RIGHTS INTTERNASIONAL
Perseorangan

20. Sekian..
Wassalamualaikum Wr Wb