SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Downloaden Sie, um offline zu lesen
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 1 
TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI PENATAAN RUANG 
2.1 TUJUAN PENATAAN RUANG 
Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUPR 26 Tahun 2007, bahwa tujuan penataan ruang adalah agar terciptanya suatu tatanan ruang wilayah yang memberikan jaminan bagi masyarakat dapat menjalankan aktivitas hidupnya ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai sosial budaya dengan perasaan aman dalam lingkungan yang nyaman dengan kinerja ruang yang efektif, efisien, produktif dan berkualitas sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan untuk masa mendatang. Secara lebih tegas tujuan penataan ruang dalam UUPR 26 Tahun 2007 adalah : 
 Aman : artinya masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman 
 Nyaman : artinya memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai- nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai 
 Produktif : artinya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. 
 Berkelanjutan : artinya kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. 
Pada tataran nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kabupaten Musi Rawas mengemban sebagian dari misi dunia dalam mengurangi ancaman pemanasan global dengan menjaga dan mempertahankan fungsi lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dalam RTRWN, TNKS ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional sebagai Kawasan Lindung Taman Nasional. Pada tataran regional (provinsi) Kabupaten Musi Rawas mendapat amanah mendukung visi provinsi sebagai lumbung pangan dan energi nasional.
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 2 
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan visi daerah sebagai daerah yang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui kegiatan pembangunan ekonomi yang berbasis agraris. Hal ini didasarkan pada potensi alam yang ada dan keinginan kuat untuk menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik dalam lingkungan yang berkualitas. Sumber daya alam yang paling potensial dikembangkan pada kawasan ini adalah tanaman keras seperti sawit, karet dan tanaman hutan serta pertanian pangan. Keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas lingkungan adalah dengan tidak mengandalkan pertumbuhan ekonomi daerah pada sumber daya alam yang berbasis fosil seperti batubara, minyak dan gas bumi, namun lebih ditekankan pada usaha pertanian/perkebunan. 
Sebagaimana diketahui bahwa di Kecamatan Rawas Ilir terdapat kandungan batubara lebih dari 1,3 juta metrik ton. Namun potensi tersebut akan diolah secara terbatas dan bertahap dengan tujuan agar keseimbangan ekosistem terjaga dan hasilnya akan digunakan sepenuhnya untuk menunjang visi daerah, yaitu pembangunan pertanian/perkebunan. Pada bagian barat wilayah Kabupaten Musi Rawas, yaitu Kecamatan Ulu Rawas, Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Selangit merupakan kawasan konservasi dunia Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Dengan luas 251.251 Ha atau 20% lebih dari luas total Kabupaten Musi Rawas adalah kawasan TNKS, maka keberadaanya menjadi kebanggaan, keuntungan dan sekaligus tanggungjawab dan tantangan bagi Pemerintah Musi Rawas dalam pengelolaannya. 
Dengan pertimbangan dan fakta ruang yang ada, maka RTRW Kabupaten Musi Rawas disusun dengan tujuan dasar agar tercipta wilayah yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan. Secara spesifik penataan ruang Kabupaten Musi Rawas bertujuan agar mewujudkan tata ruang wilayah yang memberikan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis agro dengan penguatan fungsi kawasan lindung dan konservasi serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam lainnya secara arif dan ramah lingkungan. 
2.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. 
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai : 
a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 
b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten; 
c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten;dan 
d. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 3 
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan : 
a. tujuan penataan ruang wilayah kabupaten; 
b. karakteristik wilayah kabupaten; 
c. kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan 
d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria : 
a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan; 
b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan; 
c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan 
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang disampaikan pada sub bab di atas dibangun berdasarkan 3 substansi Khas Musi Rawas yaitu agro, kawasan lindung dan pengelolaan sumber daya alam secara arif. Oleh karena itu agar tujuan tersebut dapat dicapai, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat serta bersesuaian dengan substansi yang diusung pada rumusan tujuan. 
Agro; sebagian besar lahan produktif di Kabupaten Musi Rawas dimanfaatkan untuk hutan produksi, perkebunan karet dan sawit serta pertanian lahan basah. Dengan berbagai kajian dan pertimbangan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan pendekatan pembangunan pertanian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan agropolitan. Secara faktual di lapangan pun telah dbangun berbagai fasilitas dan utilitas yang mendukung program pembangunan agropolitan tersebut. 
Kawasan Lindung; rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung tidak hanya sekedar memenuhi amanat undang-undang, namun lebih dari pada itu adalah untuk menjamin keberlanjutan masa depan Kabupaten Musi Rawas pada berbagai dimensi, baik fisik, sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Pada sisi lain TNKS merupakan bagian dari ekosistem dunia yang juga menjadi hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Sumatera Selatan seperti Sungai Musi, Sungai Lakitan dan Sungai Rawas. Keseimbangan ekosistem regional sangat dipengaruhi oleh kualitas kawasan lindung TNKS. Kerusakan TNKS akan membawa dampak kerusakan alam dan lingkungan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu penting untuk merumuskan kebijakan terkait dengan kawasan lindung, apalagi berkenaan dengan fungsi dan peran TNKS secara regional dan nasional.
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 4 
Pengelolaan Sumber Daya Alam; kesalahan dalam mengelola sumber daya alam bukan saja akan membawa kerusakan alam namun juga membawa kesengsaraan dan petaka bagi masyarakat luas. Namun bila dikelola dengan baik, akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan berkonstribusi secara berarti bagi pendapatan dan pembangunan nasional serta tidak membawa petaka bagi lingkungan. 
Berdasarkan uraian substansi tujuan di atas, maka dalam rumusan RTRW Kabupaten Musi Rawas ini ditetapkan kebijakan dasar, yaitu : 
1. Pengembangan sektor pertanian dilakukan dengan pendekatan agropolitan untuk menunjang dan meningkatakan fungsi kawasan. 
Seluruh kawasan budidaya pertanian termasuk didalamnya pertanian pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan dikelola dengan pendekatan agropolitan yang memenuhi kaidah-kaidah pembangunan pertanian baik dari sisi potensi dan ketersediaan kawasan pertanian, permukiman, pengolahan hasil pertanian, pusat pelayanan, dukungan infrastruktur agribisnis hulu (up stream), sarana pengolahan pertanian (on farm) dan infrastruktur agribisnis hilir (down stream). Untuk itu diperlukan beberapa strategi, agar pendekatan ini dapat dioperasionalkan, yaitu : 
1. Menetapkan kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan agropolitan yang mencakup sub kawasan kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 
2. Pengelolaan program agropolitan dikembangkan dalam kerangka pencapaian visi Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. 
3. Membangun infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan dari hulu sampai hilir yang terhubung dalam suatu klaster industri yang terprogram dengan baik, serta berorientasi pada penambahan nilai pada setiap mata rantai industrinya (added value) termasuk pengembangan energi alternatif berbasis non fosil (renewable energy/green energy). 
4. Membangun kelembagaan dan sistem sosial ekonomi yang mendukung berjalannya suatu sistem pertanian dengan pendekatan agropolitan. 
2. Pemantapan fungsi dan peningkatan kuantitas kawasan lindung dan konservasi dalam rangka menjamin keberlajutan wilayah. 
Dalam rangka menjaga dan melindungi kawasan lindung serta memperhatikan alih fungsi lahan, diperlukan adanya upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung. Secara umum setiap DAS (Musi, Rawas, Lakitan) memenuhi luasan 30% sebagai RTH. Namun luasan kawasan lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) mengalami penurunan luas karena pembalakan serta meluasnya kawasan banjir pada musim hujan. Hal ini menjadi indikasi terjadinya penurunan kuantitas maupun kualitas kawasan lindung, khususnya pada kawasan bagian hulu. Untuk masa mendatang juga penting untuk merencanakan kawasan lindung setempat, seperti sempadan sungai,
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 5 
sumber mata air, sempadan sungai/situ serta kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya. Untuk itu strategi yang perlu digulirkan adalah : 
1. Mempertahankan dan menjaga fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat(TNKS). 
2. Rehabilitasi kawasan berstatus hutan yang mengalami perubahan fungsi dan revitalisasi kawasan yang seharusnya berfungsi lindung. 
3. Mengembangkan kegiatan pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung bersama masyarakat melalui program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. 
4. Mengembangkan pola pengelolaan hutan produksi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif dan memberikan keuntungan bagi semua pihak termasuk peningkatan kualitas lingkungan. 
3. Pengelolaan sumber daya pertambangan secara arif dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
Sumber daya pertambangan seperti batubara, emas, nikel, biji besi, minyak dan gas bumi yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas akan dikelola dengan beberapa strategi yaitu : 
1. Setiap bentuk pengelolaan pertambangan harus memenuhi standar-standar keselamatan lingkungan dan sosial (environmental & social safeguard) dengan menyiapkan skenario pengelolaan mulai dari awal sampai pada program rehabilitasi lahan dan sosial. 
2. Pengelolaan pertambangan seyogyanya memperikan dampak terukur terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas, khususnya pada kawasan dimana kegiatan pertambangan dilaksanakan. 
3. Hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan pertambangan, terutama yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan dan penguatan peran pusat pemerintahan di Kota Muara Beliti. 
4. Pengelolaan pertambangan, khususnya yang dapat dijadikan sumber energi alternatif dikelola dalam kerangka pencapaian visi provinsi yaitu sebagai lumbung energi nasional. 
4. Pengembangan sistem perkotaan dan jaringan prasarana untuk mewujudkan keterpaduan wilayah. 
Dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, pembangunan kawasan tertinggal/terpencil, ketersediaan infrastruktur yang ada dan rencana pengembangan kawasan agropolitan serta mendukung berperannya Muara Beliti sebagai pusat pemerintahan dan pusat agropolitan diperlukan adanya rumusan perencanaan tata ruang yang memenuhi kaidah-kaidah perencanaan namun tetap
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 6 
memperhatikan aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi-strategi penataan ruang sebagai berikut : 
1. Mengembangkan sistem perkotaan dengan pusat-pusat permukiman yang hirarkis dan fungsional; 
2. Mengembangan sistem transportasi antar moda untuk merangkai dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah; 
3. Mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan permukiman.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Materi pembahasan laporan akhir print version
Materi pembahasan laporan akhir print versionMateri pembahasan laporan akhir print version
Materi pembahasan laporan akhir print versionDix Ajus
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019Asep Walandra
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangDeki Zulkarnain
 
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPristiadi Utomo
 
Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Deki Zulkarnain
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
 
Kak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru lotengKak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru lotengamrin syahrafi
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
 
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3B
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3BKawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3B
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3BAndes Asmuni
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
DESA PUSAT PERTUMBUHAN
DESA PUSAT PERTUMBUHANDESA PUSAT PERTUMBUHAN
DESA PUSAT PERTUMBUHANArdi Novra
 

Was ist angesagt? (20)

Materi pembahasan laporan akhir print version
Materi pembahasan laporan akhir print versionMateri pembahasan laporan akhir print version
Materi pembahasan laporan akhir print version
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
 
Bab 5 rev 02
Bab 5 rev 02Bab 5 rev 02
Bab 5 rev 02
 
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02
 
STUDIO PROSES Calon
STUDIO PROSES CalonSTUDIO PROSES Calon
STUDIO PROSES Calon
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 
Kak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru lotengKak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru loteng
 
Tugas etika 2 bu isma
Tugas etika 2 bu ismaTugas etika 2 bu isma
Tugas etika 2 bu isma
 
PWK - Studio proses perencanaan fikz
PWK - Studio proses perencanaan fikzPWK - Studio proses perencanaan fikz
PWK - Studio proses perencanaan fikz
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensari
 
Studio 2 (Studio Perencanaan)
Studio 2 (Studio Perencanaan)Studio 2 (Studio Perencanaan)
Studio 2 (Studio Perencanaan)
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
 
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3B
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3BKawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3B
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3B
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Bab 3 rev 02
Bab 3 rev 02Bab 3 rev 02
Bab 3 rev 02
 
DESA PUSAT PERTUMBUHAN
DESA PUSAT PERTUMBUHANDESA PUSAT PERTUMBUHAN
DESA PUSAT PERTUMBUHAN
 

Andere mochten auch

Permen no.54 2010 (lampiran ii)
Permen no.54 2010 (lampiran ii)Permen no.54 2010 (lampiran ii)
Permen no.54 2010 (lampiran ii)Deki Zulkarnain
 
Permen no.54 2010 (lampiran vii)
Permen no.54 2010 (lampiran vii)Permen no.54 2010 (lampiran vii)
Permen no.54 2010 (lampiran vii)Deki Zulkarnain
 
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kotaPermen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kotaDeki Zulkarnain
 
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakatBab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakatDeki Zulkarnain
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taruMateri paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taruDeki Zulkarnain
 
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031Deki Zulkarnain
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Deki Zulkarnain
 
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPermen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantaiDeki Zulkarnain
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenDeki Zulkarnain
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
 
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Imm Ida
 

Andere mochten auch (16)

Kabupaten daftar isi
Kabupaten daftar isiKabupaten daftar isi
Kabupaten daftar isi
 
Kabupaten daftar isi
Kabupaten daftar isiKabupaten daftar isi
Kabupaten daftar isi
 
Permen no.54 2010 (lampiran ii)
Permen no.54 2010 (lampiran ii)Permen no.54 2010 (lampiran ii)
Permen no.54 2010 (lampiran ii)
 
Permen no.54 2010 (lampiran vii)
Permen no.54 2010 (lampiran vii)Permen no.54 2010 (lampiran vii)
Permen no.54 2010 (lampiran vii)
 
Kabupaten daftar isi
Kabupaten daftar isiKabupaten daftar isi
Kabupaten daftar isi
 
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kotaPermen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
 
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakatBab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taruMateri paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
 
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
 
Bab 2rev 02
Bab 2rev 02Bab 2rev 02
Bab 2rev 02
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPermen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantai
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
 
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
 

Ähnlich wie RTRW Agro Lindung

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupBab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupHendra Rahman
 
Bab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisBab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisDeki Zulkarnain
 
iczm in existing plans central java bahasa
iczm in existing plans central java bahasaiczm in existing plans central java bahasa
iczm in existing plans central java bahasaImaPuspitaSari2
 
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08wgpemberdayaan
 
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxKuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxMuhammadMunarMukhsin1
 
Jurnal peisir dan Laut
Jurnal peisir dan LautJurnal peisir dan Laut
Jurnal peisir dan LautAcha Cuah
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)Probolinggo Property
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisirIsmail Ahmad
 
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfPERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfssuser2d53881
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...imaniar nastiti
 
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswilDidik Purwiyanto Vay
 

Ähnlich wie RTRW Agro Lindung (20)

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupBab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
 
Bab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisBab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategis
 
iczm in existing plans central java bahasa
iczm in existing plans central java bahasaiczm in existing plans central java bahasa
iczm in existing plans central java bahasa
 
pertemuan 5
pertemuan 5pertemuan 5
pertemuan 5
 
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
 
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxKuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
 
Jurnal peisir dan Laut
Jurnal peisir dan LautJurnal peisir dan Laut
Jurnal peisir dan Laut
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)
 
Raperda muba rev 02
Raperda muba rev 02Raperda muba rev 02
Raperda muba rev 02
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
Pp 13-tahun-2017
Pp 13-tahun-2017Pp 13-tahun-2017
Pp 13-tahun-2017
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
 
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfPERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pembangunan daerah
Pembangunan daerahPembangunan daerah
Pembangunan daerah
 
Pembangunan daerah
Pembangunan daerahPembangunan daerah
Pembangunan daerah
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
 
My project
My projectMy project
My project
 

Mehr von Deki Zulkarnain

Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
Lampiran klhs musi banyuasin rev 02Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
Lampiran klhs musi banyuasin rev 02Deki Zulkarnain
 
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13Deki Zulkarnain
 
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangBab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangDeki Zulkarnain
 
Bab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruangBab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruangDeki Zulkarnain
 
Kabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganKabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganDeki Zulkarnain
 
Kabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganKabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganDeki Zulkarnain
 
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumUu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumDeki Zulkarnain
 

Mehr von Deki Zulkarnain (14)

Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
Lampiran klhs musi banyuasin rev 02Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
 
Bab 6 rev 02
Bab 6 rev 02Bab 6 rev 02
Bab 6 rev 02
 
Bab 1 rev 02
Bab 1 rev 02Bab 1 rev 02
Bab 1 rev 02
 
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
 
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangBab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
 
Bab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruangBab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruang
 
Kabupaten permen
Kabupaten permenKabupaten permen
Kabupaten permen
 
Kabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganKabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancangan
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
 
Kabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedomanKabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedoman
 
Kabupaten permen
Kabupaten permenKabupaten permen
Kabupaten permen
 
Kabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganKabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancangan
 
Kabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedomanKabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedoman
 
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumUu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
 

Kürzlich hochgeladen

Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxEndah261450
 
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikHaseebBashir5
 
KPBU UNTUK SPAM PERUMDA AIR MINUM DENGAN BANTUAN PIHAK SWASTA/PEMERINTAH
KPBU UNTUK SPAM PERUMDA AIR MINUM DENGAN BANTUAN PIHAK SWASTA/PEMERINTAHKPBU UNTUK SPAM PERUMDA AIR MINUM DENGAN BANTUAN PIHAK SWASTA/PEMERINTAH
KPBU UNTUK SPAM PERUMDA AIR MINUM DENGAN BANTUAN PIHAK SWASTA/PEMERINTAHMhdTopanSahroni
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"HaseebBashir5
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiHaseebBashir5
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88KangGunawan2
 
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekajohan effendi
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelHaseebBashir5
 

Kürzlich hochgeladen (8)

Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
 
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
 
KPBU UNTUK SPAM PERUMDA AIR MINUM DENGAN BANTUAN PIHAK SWASTA/PEMERINTAH
KPBU UNTUK SPAM PERUMDA AIR MINUM DENGAN BANTUAN PIHAK SWASTA/PEMERINTAHKPBU UNTUK SPAM PERUMDA AIR MINUM DENGAN BANTUAN PIHAK SWASTA/PEMERINTAH
KPBU UNTUK SPAM PERUMDA AIR MINUM DENGAN BANTUAN PIHAK SWASTA/PEMERINTAH
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
 
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
 

RTRW Agro Lindung

  • 1. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 1 TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI PENATAAN RUANG 2.1 TUJUAN PENATAAN RUANG Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUPR 26 Tahun 2007, bahwa tujuan penataan ruang adalah agar terciptanya suatu tatanan ruang wilayah yang memberikan jaminan bagi masyarakat dapat menjalankan aktivitas hidupnya ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai sosial budaya dengan perasaan aman dalam lingkungan yang nyaman dengan kinerja ruang yang efektif, efisien, produktif dan berkualitas sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan untuk masa mendatang. Secara lebih tegas tujuan penataan ruang dalam UUPR 26 Tahun 2007 adalah :  Aman : artinya masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman  Nyaman : artinya memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai- nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai  Produktif : artinya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.  Berkelanjutan : artinya kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Pada tataran nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kabupaten Musi Rawas mengemban sebagian dari misi dunia dalam mengurangi ancaman pemanasan global dengan menjaga dan mempertahankan fungsi lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dalam RTRWN, TNKS ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional sebagai Kawasan Lindung Taman Nasional. Pada tataran regional (provinsi) Kabupaten Musi Rawas mendapat amanah mendukung visi provinsi sebagai lumbung pangan dan energi nasional.
  • 2. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 2 Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan visi daerah sebagai daerah yang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui kegiatan pembangunan ekonomi yang berbasis agraris. Hal ini didasarkan pada potensi alam yang ada dan keinginan kuat untuk menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik dalam lingkungan yang berkualitas. Sumber daya alam yang paling potensial dikembangkan pada kawasan ini adalah tanaman keras seperti sawit, karet dan tanaman hutan serta pertanian pangan. Keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas lingkungan adalah dengan tidak mengandalkan pertumbuhan ekonomi daerah pada sumber daya alam yang berbasis fosil seperti batubara, minyak dan gas bumi, namun lebih ditekankan pada usaha pertanian/perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa di Kecamatan Rawas Ilir terdapat kandungan batubara lebih dari 1,3 juta metrik ton. Namun potensi tersebut akan diolah secara terbatas dan bertahap dengan tujuan agar keseimbangan ekosistem terjaga dan hasilnya akan digunakan sepenuhnya untuk menunjang visi daerah, yaitu pembangunan pertanian/perkebunan. Pada bagian barat wilayah Kabupaten Musi Rawas, yaitu Kecamatan Ulu Rawas, Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Selangit merupakan kawasan konservasi dunia Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Dengan luas 251.251 Ha atau 20% lebih dari luas total Kabupaten Musi Rawas adalah kawasan TNKS, maka keberadaanya menjadi kebanggaan, keuntungan dan sekaligus tanggungjawab dan tantangan bagi Pemerintah Musi Rawas dalam pengelolaannya. Dengan pertimbangan dan fakta ruang yang ada, maka RTRW Kabupaten Musi Rawas disusun dengan tujuan dasar agar tercipta wilayah yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan. Secara spesifik penataan ruang Kabupaten Musi Rawas bertujuan agar mewujudkan tata ruang wilayah yang memberikan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis agro dengan penguatan fungsi kawasan lindung dan konservasi serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam lainnya secara arif dan ramah lingkungan. 2.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai : a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten; c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten;dan d. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
  • 3. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 3 Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan : a. tujuan penataan ruang wilayah kabupaten; b. karakteristik wilayah kabupaten; c. kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria : a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan; b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan; c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang disampaikan pada sub bab di atas dibangun berdasarkan 3 substansi Khas Musi Rawas yaitu agro, kawasan lindung dan pengelolaan sumber daya alam secara arif. Oleh karena itu agar tujuan tersebut dapat dicapai, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat serta bersesuaian dengan substansi yang diusung pada rumusan tujuan. Agro; sebagian besar lahan produktif di Kabupaten Musi Rawas dimanfaatkan untuk hutan produksi, perkebunan karet dan sawit serta pertanian lahan basah. Dengan berbagai kajian dan pertimbangan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan pendekatan pembangunan pertanian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan agropolitan. Secara faktual di lapangan pun telah dbangun berbagai fasilitas dan utilitas yang mendukung program pembangunan agropolitan tersebut. Kawasan Lindung; rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung tidak hanya sekedar memenuhi amanat undang-undang, namun lebih dari pada itu adalah untuk menjamin keberlanjutan masa depan Kabupaten Musi Rawas pada berbagai dimensi, baik fisik, sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Pada sisi lain TNKS merupakan bagian dari ekosistem dunia yang juga menjadi hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Sumatera Selatan seperti Sungai Musi, Sungai Lakitan dan Sungai Rawas. Keseimbangan ekosistem regional sangat dipengaruhi oleh kualitas kawasan lindung TNKS. Kerusakan TNKS akan membawa dampak kerusakan alam dan lingkungan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu penting untuk merumuskan kebijakan terkait dengan kawasan lindung, apalagi berkenaan dengan fungsi dan peran TNKS secara regional dan nasional.
  • 4. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 4 Pengelolaan Sumber Daya Alam; kesalahan dalam mengelola sumber daya alam bukan saja akan membawa kerusakan alam namun juga membawa kesengsaraan dan petaka bagi masyarakat luas. Namun bila dikelola dengan baik, akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan berkonstribusi secara berarti bagi pendapatan dan pembangunan nasional serta tidak membawa petaka bagi lingkungan. Berdasarkan uraian substansi tujuan di atas, maka dalam rumusan RTRW Kabupaten Musi Rawas ini ditetapkan kebijakan dasar, yaitu : 1. Pengembangan sektor pertanian dilakukan dengan pendekatan agropolitan untuk menunjang dan meningkatakan fungsi kawasan. Seluruh kawasan budidaya pertanian termasuk didalamnya pertanian pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan dikelola dengan pendekatan agropolitan yang memenuhi kaidah-kaidah pembangunan pertanian baik dari sisi potensi dan ketersediaan kawasan pertanian, permukiman, pengolahan hasil pertanian, pusat pelayanan, dukungan infrastruktur agribisnis hulu (up stream), sarana pengolahan pertanian (on farm) dan infrastruktur agribisnis hilir (down stream). Untuk itu diperlukan beberapa strategi, agar pendekatan ini dapat dioperasionalkan, yaitu : 1. Menetapkan kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan agropolitan yang mencakup sub kawasan kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 2. Pengelolaan program agropolitan dikembangkan dalam kerangka pencapaian visi Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. 3. Membangun infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan dari hulu sampai hilir yang terhubung dalam suatu klaster industri yang terprogram dengan baik, serta berorientasi pada penambahan nilai pada setiap mata rantai industrinya (added value) termasuk pengembangan energi alternatif berbasis non fosil (renewable energy/green energy). 4. Membangun kelembagaan dan sistem sosial ekonomi yang mendukung berjalannya suatu sistem pertanian dengan pendekatan agropolitan. 2. Pemantapan fungsi dan peningkatan kuantitas kawasan lindung dan konservasi dalam rangka menjamin keberlajutan wilayah. Dalam rangka menjaga dan melindungi kawasan lindung serta memperhatikan alih fungsi lahan, diperlukan adanya upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung. Secara umum setiap DAS (Musi, Rawas, Lakitan) memenuhi luasan 30% sebagai RTH. Namun luasan kawasan lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) mengalami penurunan luas karena pembalakan serta meluasnya kawasan banjir pada musim hujan. Hal ini menjadi indikasi terjadinya penurunan kuantitas maupun kualitas kawasan lindung, khususnya pada kawasan bagian hulu. Untuk masa mendatang juga penting untuk merencanakan kawasan lindung setempat, seperti sempadan sungai,
  • 5. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 5 sumber mata air, sempadan sungai/situ serta kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya. Untuk itu strategi yang perlu digulirkan adalah : 1. Mempertahankan dan menjaga fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat(TNKS). 2. Rehabilitasi kawasan berstatus hutan yang mengalami perubahan fungsi dan revitalisasi kawasan yang seharusnya berfungsi lindung. 3. Mengembangkan kegiatan pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung bersama masyarakat melalui program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. 4. Mengembangkan pola pengelolaan hutan produksi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif dan memberikan keuntungan bagi semua pihak termasuk peningkatan kualitas lingkungan. 3. Pengelolaan sumber daya pertambangan secara arif dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Sumber daya pertambangan seperti batubara, emas, nikel, biji besi, minyak dan gas bumi yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas akan dikelola dengan beberapa strategi yaitu : 1. Setiap bentuk pengelolaan pertambangan harus memenuhi standar-standar keselamatan lingkungan dan sosial (environmental & social safeguard) dengan menyiapkan skenario pengelolaan mulai dari awal sampai pada program rehabilitasi lahan dan sosial. 2. Pengelolaan pertambangan seyogyanya memperikan dampak terukur terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas, khususnya pada kawasan dimana kegiatan pertambangan dilaksanakan. 3. Hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan pertambangan, terutama yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan dan penguatan peran pusat pemerintahan di Kota Muara Beliti. 4. Pengelolaan pertambangan, khususnya yang dapat dijadikan sumber energi alternatif dikelola dalam kerangka pencapaian visi provinsi yaitu sebagai lumbung energi nasional. 4. Pengembangan sistem perkotaan dan jaringan prasarana untuk mewujudkan keterpaduan wilayah. Dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, pembangunan kawasan tertinggal/terpencil, ketersediaan infrastruktur yang ada dan rencana pengembangan kawasan agropolitan serta mendukung berperannya Muara Beliti sebagai pusat pemerintahan dan pusat agropolitan diperlukan adanya rumusan perencanaan tata ruang yang memenuhi kaidah-kaidah perencanaan namun tetap
  • 6. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 6 memperhatikan aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi-strategi penataan ruang sebagai berikut : 1. Mengembangkan sistem perkotaan dengan pusat-pusat permukiman yang hirarkis dan fungsional; 2. Mengembangan sistem transportasi antar moda untuk merangkai dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah; 3. Mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan permukiman.