Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meliputi dasar hukum, pengertian, sifat pengenaan, latar belakang sejarah, objek pajak yang dikenakan dan dikecualikan, subjek pajak, pendaftaran objek pajak, penghitungan dasar pengenaan pajak berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pendekatan penilaian NJOP, dan dasar penghitungan besarnya pajak.

1. 5/5/2015Meiriska Meiriska
Pajak bumi dan bangunan
(pbb)
Perpajakan I
Perpajakan I

2. Dasar hukum
5/5/2015Meiriska
2
 UU Nomor 12 Tahun 1985
 UU Nomor 12 Tahun 1994
 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pengertian
PBB adalah pajak negara yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
Sifat pengenaan PBB
Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh
keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.
Sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya
pajak.

3. Latar belakang
5/5/2015Meiriska
3
•Negara sebagai organisasi yang mengatur dan memerintah rakyat serta
kehidupan negara demi mencapai kemakmuran dan kesejateraan rakyatnya
berkewajiban untuk mengatur tata hidup dan pendayagunaan tanah baik sebagai
barang ekonomi maupun tempat tinggal
•Pengaturan pendayagunaan tanah disamping melalui Undang-undang Pokok
Peraturan Agraria, Land Use dan Land Reform adalah melalui Perpajakan Atas
Tanah.
•Sebelum tahun 1985, pengenaan pajak atas tanah dan bangunan yang diciptakan
sejak jaman Belanda, telah menimbulkan pajak yang tumpang tindih dalam
pengenaan pajak dan menimbulkan pajak berganda.
•Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam GBHN perlu diadakan
pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan
kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta
memenuhi haknya di bidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan perluasan
dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan
masyarakat

4. Sejarah pbb
5/5/2015Meiriska
4
•Pada masa sebelum penjajahan, pajak atas tanah telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu
berkuasa di Nusantara dengan nama drwyahaji. Keajaan mataram dalam sejarah telah menerapkan tanah
pertanian sebagai objek pajak yang dipungut berdasarkan luas tanah
•Pada masa penjajahan, dikenal adanya jenis pajak bumi yang disebut Land Rent yang diperkenalkan
Gubernur Jenderal Inggris pada tahun 1811-1816. Land Rent dikenakan terhadap semua jenis tanah produktif
dan wajib pajaknya adalah desa (kepala desa) bukan perseorangan, karena para kepala desa dianggap sebagai
penyewa yang harus membayar sewa tanah. Tarif Land Rent bervariasi antara 20% - 50% dari hasil produksi
pertanian tergantung pada jenis produksinya. Pada masa penjajahan Belanda (1816) pemungutan Land Rent
tetap dipertahankan dengan mengganti namanya menjadi Landrente dan besarnya tarif juga diubah menjadi
20% dari produksi pertanian. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia (1942-1945), nama Land Rent
atau Landrente diubah menjadi Land Tax.
•Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama Land Tax atau pajak tanah disebut
dengan Pajak Bumi dan pada tahun 1951 sampai dengan 1959 dengan pengelolanya Jawatan Pendaftaran
Tanah Milik Indonesia (PTMI). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang
Pajak Hasil Bumi, terhadap tanah yang tunduk kepada hukum adat dipungut pajak yang dikenal sebagai Iuran
Pembangunan Daerah (Ipeda). Selain Ipeda, pada masa itu dipungut pula 6 (enam) pajak kekayaan dan
pungutan lain atas tanah dan bangunan yang menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak
lainnya dan menyebabkan adanya beban pajak berganda bagi masyarakat. Dengan adanya reformasi
perpajakan pertama yang dimulai pada tahun 1983, antara lain dengan penyederhanaan jumlah dan jenis
pajak atas tanah dan bangunan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, maka 7 (tujuh) jenis pajak
kebendaan dan kekayaan atas tanah dan bangunan disederhanakan mejadi PBB.
•

5. Objek pajak (pasal 2)
5/5/2015Meiriska
5
1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan /atau bangunan.
2. Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh Menteri
Keuangan.
Bumi dapat diartikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Sedangkan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
Indonesia.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan / atau perairan. Di dalam penjelasan UU PBB yang termasuk bangunan adalah :
jalan lingkungan dalam suatu komplek bangunan
jalan tol
kolam renang
pagar mewah , taman mewah
tempat olah raga
galangan kapal , dermaga
tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
fasilitas lain yang memberi manfaat

6. Objek pajak yang dikecualikan (pasal 3)
5/5/2015Meiriska
6
1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan
itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakukan
timbal balik
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah,
penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

7. subjek pajak (pasal 4)
5/5/2015Meiriska
7
1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau
memperoleh manfaat atas bumi,dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak
menjadi wajib pajak menurut UU PBB.
3. Subjek pajak atas suatu objek yang belum jelas diketahui siapa
Wajib Pajaknya, dapat ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai
Wajib Pajaknya.

8. Pendaftaran objek pajak (Pasal 9)
5/5/2015Meiriska
8
Subjek Pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
1. SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
objek pajak menurut ketentuan UU.
2. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
 Jelas berarti penulisan data sedemikian rupa sehingga tidak
menimbulkan salah tafsir
 Benar berarti data yang diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
 Lengkap berarti semua data telah diisikan ke dalam SPOP dan
ditandatangani oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak.
3. SPOP yang telah diisi WP disampaikan kembali ke Kantor Pelayanan PBB
setempat selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima WP.
4. Bagi Objek Pajak/Wajib Pajak PBB yang mengalami perubahan, WP
melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Pelayanan PBB setempat
dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan/perubahan.

9. Pengisian spop
5/5/2015Meiriska
9
Pengisian dan pengembalian SPOP oleh WP dilakukan dalam hal sbb :
1. Objek pajak belum terdaftar
2. Objek pajak sudah terdaftar, tetapi data objeknya belum/tidak
lengkap atau belum/tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
3. Objek pajak yang dimutasikan, sebagaimana dilaporkan oleh
instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak (seperti jual
beli, hibah, waris, hadiah, dll)
4. Karena perubahan peruntukan objek pajak atau Nilai Jual Objek
Pajak (NPOP) berubah (contoh : tanah kosong berubah menjadi
daerah pemukiman)
5. Dalam hal dilakukan pendataan ulang di satu wilayah administrasi
kelurahan atau desa.

10. Dasar penagihan pbb
5/5/2015Meiriska
10
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Tagihan Pajak (STP)
SPPT adalah surat yang digunakan oleh KPP untuk memberitahukan besarnya PBB yang
terutang kepada Wajib Pajak.
PBB yang terutang dalam SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan setelah
tanggal penerbitan SPPT.
Pajak yang terutang dalam SPPT/SKP yang tidak/kurang dibayar setelah lewat jatuh
tempo pembayaran akan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) termasuk denda
administrasi-nya.
Jumlah tagihan yang tercantum dalam STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan
sejak STP diterima oleh Wajib Pajak (WP).
Setelah tujuh hari sejak jatuh tempo yang tercantum dalam STP, utang pajak beserta
denda belum dibayar, maka akan dilakukan langkah-langkah dalam tindakan penagihan
pajak dimulai dari Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan,
diikuti tindakan lelang.

11. Dasar pengenaan pbb (Pasal 6)
5/5/2015Meiriska
11
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Kep. 523/KMK.04/1998.
Mulai tanggal 1 Januari 2011 akan berlaku NJOP yang diatur dalam PMK
150/PMK.03/2010.
Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai
perolehan baru, atau NKOP pengganti.
Nilai Jual Objek Pajak meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan,
pedalaman, serta laut wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada diatas
maupun dibawahnya dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.
Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri keuangan, kecuali untuk
daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

12. Pendekatan penilaian untuk njop
5/5/2015Meiriska
12
1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)
yaitu menentukan nilai suatu objek (properti) dengan jalan membandingkan
objek yang dinilai dengan objek lain yang sejenis yang telah diketahui nilai
jualnya. Pendekatan ini dapat juga disebut dengan Metode Perbandingan Harga.
2. Pendekatan Biaya ( Cost Approach )
yaitu menentukan nilai suatu objek (properti) dengan jalan menghitung seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut. Biaya yang
diperhitungkan adalah biaya bangunan baru kemudian dikurangi dengan
penyusutan yang ada.
3. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
yaitu menentukan nilai suatu objek (properti) dengan jalan mengkapitalisasikan
pendapatan bersih dari objek tersebut dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu.
Pendekatan ini dapat juga disebut Pendekatan Kapitalisasi.

13. Dasar penghitungan pajak
5/5/2015Meiriska
13
Yang menjadi dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP).
Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
PP No. 25 tahun 2002, besarnya NJKP ditetapkan sbb :
 Obyek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 % (empat puluh
persen ) dari Nilai jual Objek Pajak;
 Objek pajak lainnya :
- Sebesar 40 % ( empat puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual
Objek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) atau lebih
- Sebesar 20 % (dua puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai
Jual Pajak Objeknya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

14. Njop tkp
5/5/2015Meiriska
14
Di dalam pengenaan PBB terdapat suatu batas nilai yang tidak dikenakan
pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 201/KMK.04/2000 tanggal
6 Juni 2000 ditetapkan batas NJOPTKP maksimum sebesar Rp 12 juta per
Wajib Pajak dan ditetapkan secara regional.
Mulai tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 67/PMK.03/2011 NJOPTKP untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan
paling tinggi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Ketentuan NJOP TKP sebagai berikut :
 Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu
kali dalam satu Tahun Pajak.
 Apabila wajib pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang
mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang
nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

15. Tarif dan cara menghitung pajak
5/5/2015Meiriska
15
Pasal 5
Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%
Pada saat mulai berlakunya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, tarif PBB turun menjadi 0,3%.
Pasal 7
Pajak yang terhutang = 0,5% X NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)
Cara Perhitungan :
Formula = PBB = Tarif x NJKP x (NJOP - NJOPTKP)
= 0,5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP) atau
= 0,5% x 40% x (NJOP - NJOPTKP)
NJOP Tanah = Luas (m2) X Nilai Konversi = XXXXXXX
NJOP Bangunan = Luas (m2) X Nilai Konversi = XXXXXXX
NJOP Tanah dan Bangunan = XXXXXXX
NJOP TKP = XXXXXXX
NJOP untuk perhitungan PBB = XXXXXXX
NJKP = …% X NJOP PBB = XXXXXXX
PBB terhutang = Tarif X NJKP = XXXXXXX

16. Tahun pajak, saat dan tempat pajak terhutang (pasal 8)
5/5/2015Meiriska
16
1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim
2. Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut
keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari
3. Tempat pajak yang terutang adalah :
 Untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta
 Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II yang
meliputi letak objek pajak.

17. Tatacara penagihan
5/5/2015Meiriska
17
Jatuh tempo SPPT adalah 6(enam) bulan.
Pembayaran setelah lewat jatuh tempo WP akan dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan
maksimum 24 bulan (48%).
Setelah jatuh tempo dan WP belum juga membayar PBB akan
dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang jatuh temponya
1(satu) bulan.
Kemudian berturut-turut akan dikeluarkan Surat Paksa (SP),
Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan akhirnya
barang sitaan akan dilelang untuk membayar PBB ( Tata Urutan
Penagihan diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Penagihan
Pajak).

18. Penerbitan skp
5/5/2015Meiriska
18
1. SPOP tidak kembali.
SPOP yang dikirim ke Wajib Pajak harus dikembalikan dalam waktu 30
(tigapuluh) hari sejak tanggal diterima oleh WP. Lewat waktu akan
ditetapkan secara jabatan dengan mengeluarkan SKP. Jumlah ketetapan pajak
dalam SKP adalah jumlah pokok pajak (secara jabatan) ditambah denda
administrasi sebesar 25%.
Jatuh tempo SKP adalah 1(satu) bulan. Lewat jatuh tempo akan diberlakukan
UU Penagihan Pajak.
2. SPOP dikembalikan oleh WP kemudian diproses menjadi SPPT.
Setelah terbit SPPT terdapat data baru hasil pemeriksaan SPOP yang
menyebabkan Pajak Terutang tambah besar. Atas kekurangan pajak tersebut
akan diterbitkan SKP yang jumlahnya adalah sebesar kekurangan ditambah
denda administrasi 25% dari kekurangan tersebut.
SPPT, SKP dan STP adalah merupakan dasar penagihan PBB.

19. Keberatan pbb (pasal 15)
5/5/2015Meiriska
19
WP dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP mengenai :
- Luas tanah/luas bangunan
- NJOP/ klasifikasi tanah dan atau bangunan
- Perbedaan penafsiran UU/Peraturan
Keberatan diajukan dalam waktu 3(tiga) bulan setelah terima SPPT/SKP, lewat
waktu tidak dianggap sebagai permohonan keberatan dan tidak
dipertimbangkan.
Setelah menerima surat keberatan dari WP, KPPBB/KPP Pratama meneruskan
ke Kanwil DJP yang harus memproses dalam waktu 12 bulan, lewat waktu
keberatan dianggap diterima
Hasil proses berupa : diterima seluruhnya/sebagian, ditolak atau menambah
besar pajak terutang
Pengajuan keberatan oleh WP tidak menunda kewajiban membayar pajak
WP yang tidak setuju atas SK Keberatan dapat mengajukan banding ke
Pengadilan Pajak.

20. Banding pbb
5/5/2015Meiriska
20
Pengajuan banding dilakukan dalam waktu 3(tiga) bulan sejak
WP menerima SK Keberatan, lewat waktu tidak dipertimbangkan
dengan syarat :
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dilakukan
oleh WP/ahli waris/kuasanya
Melampirkan salinan surat Keputusan Dirjen Pajak yang
berkaitan dengan pengajuan keberatan.
Satu surat pengajuan banding untuk satu SK Keberatan.
Jumlah pajak terutang harus dibayar lebih dahulu sesuai dengan
yang disepakati dalam berita acara pemeriksaan keberatan.

21. Pengurangan pbb (110/PMK.03/2009)
5/5/2015Meiriska
21
Pengurangan PBB dapat diberikan kepada WP dalam hal :
1. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau sebab
sebab tertentu lainnya yaitu :
a. Objek pajak pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat
terbatas dan merupakan milik orang pribadi.
b. Objek pajak milik orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOPnya
meningkat karena dampak dari pembangunan.
c. Objek pajak milik orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari
pensiunan.
d. Objek pajak milik orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
e. Objek pajak milik anggota veteran.
f. Objek pajak milik Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
sepanjang tahun.
2. Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
3. WP merupakan anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela
kemerdekaan.
4. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya,
sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban rutin.

22. Cara pengajuan pengurangan pbb
5/5/2015Meiriska
22
 Pengurangan diajukan dalam bahasa Indonesia dan dalam jangka waktu
3(tiga) bulan setelah terima SPPT/SKP, lewat waktu tidak dipertimbangkan.
 Dalam permohonan dicantumkan besarnya pengurangan yang diinginkan
dalam prosentase (misal 50%, 75%)
 Untuk bencana alam dapat diajukan secara kolektif melalui Lurah/Camat
 Permohonan akan diproses oleh KPPBB/KPP Pratama/Kanwil DJP dalam
waktu 3(tiga) bulan sejak diterima dari WP, lewat waktu dianggap diterima
 KPP akan memproses permohonan dengan ketetapan sampai Rp 500 juta,
lewat Rp500 juta akan diproses oleh Kanwil DJP
 Keputusan terhadap permohonan berupa mengabulkan seluruhnya/sebagian
atau menolak.

23. Besarnya pengurangan pbb
5/5/2015Meiriska
23
 Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam
hal kondisi tertentu objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi
veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya ;
 Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang
terutang dalam hal kondisi tertentu Wajib Pajak orang pribadi atau
sebab-sebab lainnya
 Sebesar paling tinggi 75% dari PBB yang terutang dalam hal WP
badan yang mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas
 sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa.


24. Pembetulan dan pembatalan
5/5/2015Meiriska
24
 Apabila terjadi salah tulis, salah hitung atau kekeliruan dalam penerapan perundang
- undangan perpajakan yang terdapat dalam SPPT, SKP maupun STP dapat
dibetulkan baik atas permintaan WP maupun tidak.
 Pembetulan dapat dilakukan tanpa batas waktu akan tetapi apabila pembetulan
 tersebut mengakibatkan jumlah pajak terutang bertambah besar, maka pembetulan
tersebut hanya dapat dilakukan apabila hak untuk menetapkan pajak belum
kadaluwarsa (10 tahun).
 Hasil proses pembetulan berupa sama, lebih kecil atau lebih besar dari pajak
terutang.
 Dalam hal objek pajak tidak ada, atau hak dari subjek pajak terhadap objek pajak
batal karena putusan pengadilan, atau objek pajak berubah peruntukan menjadi
fasilitas umum atau fasilitas sosial atau bukti tertentu lainnya, maka dapat dilakukan
pembatalan atas SPPT, SKP maupun STP.

25. Daluwarsa pbb (pasal 26)
5/5/2015Meiriska
25
1. Daluwarsa Penetapan
Penetapan pajak menjadi daluwarsa setelah lewat waktu 10 tahun. Namun demikian
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak
dibayar atau kurang bayar atau wajib pajak dikenai hukuman karena tindak pidana
perpajakan, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKP ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 48% dari pajak yang belum dibayar.
2. Daluwarsa Penagihan
Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya
penagihan menjadi daluwarsa setelah masa 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang
bersangkutan.
Namun daluwarsa penagihan ini juga menjadi tertangguh apabila :
diterbitkan Surat Tegoran atau Surat Paksa
ada pengakuan hutang dari WP
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / KB Tambahan

26. Pembagian hasil penerimaan pbb
5/5/2015Meiriska
26
1.10 % untuk bagian Pemerintah Pusat
2.9 % untuk bagian Biaya Pemungutan
3.16,2 % untuk bagian Pemerintah Propinsi
4.64,8 % untuk bagian Pemerintah Kabupaten/Kota
Sejak tahun anggaran 1994/1995 bagian Pemerintah Pusat sebesar
10% dilimpahkan kembali kepada daerah Kabupaten/Kota dengan
imbangan sbb :
6,5 % dibagikan merata keseluruh daerah Kabupaten/Kota
3,5 % dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kota
yang mengalami surplus rencana penerimaan sektor pedesaan dan
perkotaan.

27. Sanksi administrasi
5/5/2015Meiriska
27
 Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada
waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa
denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang.
 Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata
tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan
sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih
besarnya PBB yang terutang.

28. Ketentuan pidana (pasal 24 & 25)
5/5/2015Meiriska
28
Apabila WP :
1. Karena alpa/lupa :
tidak mengembalikan SPOP
mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar atau lampiran tidak benar
sehingga menimbulkan kerugian kepada negara maka akan dikenakan sanksi berupa kurungan
maksimum 6(enam) bulan atau denda sebanyak dua kali pajak terutang.
2. Karena sengaja :
tidak mengembalikan SPOP
mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar atau lampiran tidak benar
menunjukkan/memberikan surat-surat palsu atau asli tapi palsu
tidak menunjukkan surat-surat/dokumen yang diperlukan
tidak menunjukkan data/keterangan yang diperlukan
sehingga menyebabkan kerugian kepada negara maka dapat dikenakan sanksi berupa hukuman
penjara maksimum dua tahun atau dikenakan denda sebanyak lima kali pajak terutang.
Bila hal tersebut diulangi lagi maka sanksi tersebut menjadi dua kali lipat.
Terhadap yang bukan WP bila melakukan hal-hal tersebut diatas maka dikenakan sanksi
berupa hukuman kurungan maksimum satu tahun atau denda maksimum dua juta rupiah.
Apabila lewat waktu 10 tahun (kadaluwarsa) maka ketentuan pidana tersebut tidak dapat
dituntut.

29. Pelimpahan penagihan pbb (pasal 14)
5/5/2015Meiriska
29
Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan
pajak kepada Gubernur Kepada Daerah Tingkat I dan atau Bupati /
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
Kewenangan penagihan yang dilimpahkan bukan pelimpahan
urusan penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut pajak.
Sedangkan pendataan objek pajak dan perhitungan pajak yang
terutang tetap menjadi kewenangan Menteri Keuangan.
Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009, pengalihan kewenangan
pemungutan PBB dari pemerintah pusat kepada daerah masing-
masing akan berlaku mulai 1 Januari 2014 (desentralisasi)

30. Soal latihan
5/5/2015Meiriska
30
1. Dono memiliki tanah dan bangunan dengan rincian sbb :
Luas tanah : 500 M2; nilai tanah : Rp 120.000.000,-
Luas bangunan : 150 M2; nilai bangunan : Rp 150.000.000,-
Hitung besarnya PBB atas tanah dan bangunan Dono tersebut
apabila NJOPTKP sebesar Rp 10.000.000,-
2. Dodi seorang pedagang memiliki harta tetap dengan rincian sbb :
Luas tanah : 800 M2 ; nilai tanah : Rp 1.750.000.000,-
Luas bangunan : 600 M2 ; nilai bangunan : Rp 850.000.000,-
Hitung besarnya PBB yang harus dibayar bila NJOP.TKP = Rp12
juta

31. Soal latihan
5/5/2015Meiriska
31
3. Ibu Budi memiliki sebidang tanah yang dibangun rumah tinggal dan sebuah
toko sebagai tempat usaha.
Nilai tanah dan bangunannya beragam sbb :
Luas tanah 1 : 3.000 M2 ; nilainya : Rp2.100.000.000,-
Luas tanah 2 : 5.000 M2 ; nilainya : Rp3.000.000.000,-
Luas bangunan 1 : 1.500 M2 ; nilainya : Rp375.000.000,-
Luas bangunan 2 : 2.000 M2 ; nilainya : Rp600.000.000,-
Hitung besarnya PBB atas toko Ibu Budi tersebut bila NJOP.TKP = Rp10 juta
4. Pak Ali memiliki rumah dan toko yang letaknya terpisah di Jl. Kyai Tapa dan
Jl. Tanjung Gedong.
Rumah : Luas tanah : 500 M2 ; NJOPnya = Rp3.745.000,-/ M2 ( kls B.49 )
Luas bangunan : 300 M2 ; NJOPnya = Rp1.516.000,- / M2 ( kls B.20 )
Toko : Luas tanah : 500 M2 ; NJOPnya = Rp4.605.000,- / M2 ( kls B.47 )
Luas bangunan. : 400 M2 ; NJOPnya = Rp1.833.000,- / M2 ( kls B.25 )
Hitung besarnya PBB atas rumah dan toko Ibu Rita tersebut bila NJOP.TKP =
Rp12 juta

32. Soal latihan
5/5/2015Meiriska
32
5. Pada tanggal 5 Maret 2007, Pak Edo menerima SPPT sebesar Rp 250.000
Berapa jumlah PBB yang harus dibayar oleh Pak Edo apabila PBB tersebut dibayar
pada tanggal :
1 September 2007
5 September 2007
30 September 2007
31 Desember 2007
31 Desember 2009
6. Pak Mamat tidak menyampaikan SPOP. Maka oleh kantor pajak diterbitkan SKP.
Jumlah PBB yang terhutang adalah Rp 1.200.000.
Hitunglah jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SKP!
7. Pak Abu sudah menyampaikan SPOP ke kantor PBB dan atas pajak yang terhutang
sudah dibayar sebelum jatuh tempo sebesar Rp 1.500.000. Setelah diperiksa, ternyata
SPOP tersebut tidak benar, yang menyebabkan jumlah pajak yang terhutang
seharusnya adalah Rp 2.000.000. Berapa jumlah hutang pajak yang masih harus
dibayar oleh Pak Abu?