SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya harus
diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini
adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah adalah lembaga
pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan
hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, artinya bahwa
diantara lembaga pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan yang sama
atau sejajar dan tidak saling membawahi.
Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang pemerintahan daerah ini
adalah agar daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pemerintahan daerah
dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar
Negara Republik Indonessia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) Negara kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18
ayat (2) pemernitahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
1
2
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 angka:
(2) Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
(10) Peaturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah
provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
(14) Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.
Dari ketentuan Pasal tersebut diatas pemerintahan daerah terdiri dari
pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah
serta DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 120 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
(1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
(2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
3
Pemerintah daerah dikenal dengan adanya perangkat daerah dimana
perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah, dan lembaga teknis. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota perangkat
daerahnya terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dimana setiap perangkat
daerah tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah yang tentunya harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Selanjutnya dalam Pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan. Fungsi DPRD dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1) mengenai
tugas dan wewenang menegaskan bahwa:
a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;
b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama
dengan kepala daerah;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah;
Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah tersebut diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya
adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan
4
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya,
peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di
daerah.
Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan
tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan
suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam hukum tata negara dan hukum
pemerintahan berarti untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga
kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan (Badan dan Pejabat Tata usaha
Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan
menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi
keadilan perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari
hal ini, Negara selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan
sampai melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan ini,
diadakanlah suatu sistem pengawasan (control system) terhadap perbuatan aparat
pemerintahan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang
merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya
perbuatan tersebut. 1
Mengenai Angaran Pendapatan dan Belanja Derah diatur di dalam Pasal
179 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
1
Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.36.
5
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Di
dalam Pasal 181 ayat (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang
APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD
untuk memperoleh persetujuan bersama. Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan
Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam menjalankan Perda, kepala daerah membuat peraturan kepala
daerah terdapat dalam Pasa1 190 berbunyi Peraturan kepala daerah tentang
Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah. dipertegas di dalam Pasa1 146 ayat (1) Untuk melaksanakan
Perda dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan
peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Dan ayat (2)
Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda,
dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan peran dan
tanggung jawab lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan
demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas
dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balances
6
antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta meningkatkan kualitas,
produktivitas, dan kinerja.
Menurut Irfan Fachrudin:
Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dapat ditentukan oleh
beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat
menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu
sistem pengawasan. Pertama; teori kekuatan yuridis. Kedua; teori tipe
pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, (a)
pengawasan represif, oleh A. Dunsire diartikan sebagai pengawasan yang
menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk
mencapai tujuannya; dan (b) pengawasan normatif, pengawasan ini oleh A.
Etzioni dimaksudkan sebagai pengawasan yang menggunakan cara
sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. Ketiga; teori otoritas
pengawasan, yang mencakup: (a) keabsahan (legitimiteit), pengawasan
dilakukan oleh badan yang diakui berwenang; (b) pengawasan dilakukan
oleh suatu keahlian (deskundigheid), (c) pengawasan yang mendapat
kepercayaan (geloof), dan (d) kesadaran hukum (rechsbewustzijn).
Keempat; teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan
pesan atau lambing-lambang yang mengandung arti tertentu. Kelima; teori
publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang
dapat memberi pengaruh kepada tekanan public akibat dari opini publik
(public opinion) Keenam; teori arogansi kekuasaan.2
Fungsi pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh DPRD tetapi juga
dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri yaitu didalam Pasal 218 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
Pemerintah yang meliput: a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan
di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Di dalam ayat (2) berbunyi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan
perundang-undangan.
2
Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Adminstrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,
P.T Alumni, Bandung, 2004, hal. 16.
7
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dilakukan oleh
lembaga-lembaga diluar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan
eksternal) dan dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan
pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal). Pengawasan yang bersifat
eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung dan
lembaga-lembaga peradilan dibawahnya. Pengawasan eksternal ini juga
dilakukan oleh masyarakat, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan,
kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa
(pers). Dalam pengawasan internal, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-
lembaga yang dibuat khusus oleh pemerintah seperti Badan pengawasan
keuangan dan pembangunan (BPKP), pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawas Daaerah (Bawasda).
Pengawasan internal dalam lingkungan pemerintah juga dilakukan oleh atasan
langsung pejabat/badan tata usaha Negara. Pengawasan ini sering juga
dinamakan pengawasan melekat (Waskat).
Dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintah ada yang bersifat preventif
dan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah
pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap
tindak pemerintah yang melanggarhukum, baik hukum tertulis maupun tidak
tertulis. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah pengawasan yang
dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan dengan
8
cara melanggar hukum. Pengawasan represif ini pada dasarnya adalah suatu
tindakan penegakkan hukum.3
Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 angka:
1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah
Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yaitu:
Pasal 43
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan
pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah
kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1
angka:
5. Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi/kabupaten/kota.
3
Galang Asmara, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal.125-126.
9
9. Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah
Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan
teknis.
Di dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:
(1) DPRD provinsi mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak
DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Mekanisme pengaturan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
APBD tidak hanya dilakukan oleh DPRD tetapi fungsi pengawasan tersebut juga
dilakukan oleh pemerintah itu sendiri yaitu didalam Pasal 218 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
Pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan
di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Di dalam ayat (2) berbunyi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan
perundang-undangan.
Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuan
tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai. Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa
10
peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala
daerah dan atau keputusan kepala daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan
Perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan
peraturan kepala daerah tersebut. dengan kata lain fungsi pengawasan tidak
didukung dengan tindakan penegakan hukum. Seharusnya fungsi pengawasan
DPRD juga harus bersifat pengawasan represif, sebagai pengawasan yang
menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai
tujuannya.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan
Perda APBD?
2. Bagaimana Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah
daerah dalam pelaksanaan Perda APBD?
11
II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda
APBD
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 angka:
(2) Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
(10) Peaturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah
provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
(14) Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.
Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Selanjutnya dalam Pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan. Fungsi DPRD dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1) mengenai
tugas dan wewenang menegaskan bahwa:
a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;
b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama
dengan kepala daerah;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
12
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah;
Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah tersebut diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya
adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya,
peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di
daerah.
Di dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah
menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di
dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1
angka:
5. Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi/kabupaten/kota.
9. Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah
Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan
teknis.
13
Pasal 292 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:
(1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
a. legislasi;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di provinsi.
Di dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:
(1) DPRD provinsi mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak
DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 293 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:
(1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang
diajukan oleh gubernur;
14
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
B. Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda
APBD
Pengawasan merupakan tugas dan wewenang DPRD yang bersifat politisi
(terhadap kebijakan) dan bukan merupakan pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan
merupakan fungsi dan tugas aparat pengawasan fungsional pemerintah.4
Dalam
pengawasan pengelolaan keuangan daerah DPRD memiliki kendala dan keterbatasan
sumber daya manusia yang ahli dalam hal itu, kondisi itu menjadi hal yang sangat
memprihatinkan apabila dewan keliru dalam memberikan penilaan terhadap kinerja
eksekutif apalagi menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang sangat rentan
terhadap penyelewengan. Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan
Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang merupakan lembaga intern yang
membantu DPRD dalam Pemeriksaan keuangan daerah. Peran kedua lembaga intern
ini untuk mengantisipasi kelemahan ataupun kendala-kendala yang ada dalam
pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Pengawasan yang dilakukan pemerintah
pusat hanya menekankan pada aspek pengawasan represif guna lebih memberi
kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan, sehingga peran
legeslatif daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan
pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan dalam
pemerintahan sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan akan terciptanya
4
Muhamad Djumhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan peraturan
Perundang-undangan di Bidang Keungan Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.
45.
15
suatu usaha untuk menjamin keserasian dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
antara pusat dan daerah selain itu juga untuk menjamin pemerintahan yang berdaya
guna dan berhasil guna. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD,
DPRD dapat melakukan pengawasan preventif yaitu ketika penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) dan pengawasan represif yaitu ketika
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah prosedur pengelolaan
keuangan daerah ditetapkan kepala daerah sesuai Perda dan kepala daerah
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada dewan.
Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat pada saat Perumusan APBD
yakni melalui perwakilan tokoh-tokoh masyarakat atau ketua ormas maupun
LSM lainya dan partisipasi pada saat Proses penganggaran yakni melalui system
hearing dimana DPRD lebih pro aktif untuk mengundang publik bila ada
proyekproyek yang akan dibangun. APBD adalah dokumen publik artinya publik
dalam hal ini masyarakat berhak mempengaruhinya melalui DPRD, meski tidak
terlibat dalam Tim Teknis Anggaran. Pengaruh publik tersebut tidak saja
membuat pemerintah dan DPRD bisa memperoleh masukan dari masyarakat,
namun merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah dan DPRD dalam
melaksankan akuntabilitas publik, transparansi anggaran sekaligus menjadi suatu
uji publik. Bentuk konsultasi yang dilakukan publik terhadap draft perencanaan
dan pemanfaatan APBD bukan untuk mewujudkan penyetujuaan melainkan lebih
mengarah dan mempengaruhi pada keputusan pengambil kebijakan. Sistem
pengawasan sangat menentukan kemandiriaan satuan otonomi. Agar tidak
16
melemahkan otonomi maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik, baik
lingkup maupun tata cara pelaksanaannya.
17
III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Paradigma pengawasan politik telah mengakibatkan fungsi pengawasan
yang sesungguhnya terabaikan, sehingga hasil pengawasan kurang memberikan
manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan,
belum memberikan umpan balik (feed back) yang substansial bagi pengelolaan
pemerintahan daerah, Pengawasan belum mampu untuk m€encegah terjadinya
penyimpangan dan melakukan koreksi perbaikan. Saluran melalui para wakilnya
tidak mampu masuk dan menembus gedung parlemen. Sementara keberanian
masyarakat untuk langsung menyarakan haknya ke pemerintahan masih belum
muncul karena takut atau apatis. Hak masyarakat untuk mengawasi belum
sepenuhnya diberikan atau dijamin oleh negara, sementara DPRD sebagai wakil
rakyat, belum optimal mengkoordinasikan serta menyalurkan hak-hak
pengawasan masyarakat.
Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 menyatakan bahwa: Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan lainya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional
di daerah. Tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara
pengawasan. Akibatnya masing-masing DPRD menjabarkan fungsi pengawasan
sesuai dengan apa yang diinginkanya. Adanya tumpang tindih terhadap kegiatan
18
pengawasan siapa yang seharusnya disebut aparat pengawasan didaerah? adanya
BPK ini dikenal sebagai pemeriksaan ekstren. Lalu ada pula yang dikenal dengan
lembaga pemeriksaan intern yaitu BPKP dengan kewenangannya berdasarkan
Kepres No.31 tahun 1983 yang masuk ke instansi pemerintah bahkan kebadan
usaha milik negaradan daerah. Ada pula Inspektorat Jenderal pada Departemen
dan Inspektorat Wilayah pada Pemerintah Daerah Propinsi dan Inspektorat
Daerah untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut , Undang-Undang No32
tahun 2004 adanya Pengawasan legislatif. Jadi wajarlah instansi pemerintah
banyak yang mengeluh karena terjadinya tumpang tindih.
B. Saran
Pengawasan dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reaktif, tanpa
program Pengawasan lebih banyak terfokus dan ”terjebak” pada aktivitas
pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja. Akibatnya, permasalahan masyarakat
tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang
diharapkan oleh masyarakat. Upaya tindak lanjut itu dapat efektif, jika
monitoring terus dilakukan oleh DPRD secara berkelanjutan. DPRD juga dapat
menggunakan hak angket dan interpelasinya dalam memantau dan mendorong
tindak lanjut hasil pengawasannya.
Dalam rangka penguatan peran DPRD di bidang pengawasan, sebaiknya
DPRD secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan, konsepsional dan operasional tentang pengawasan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah. Guna memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat
19
kebijakan, sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di
masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan
input. Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli
dibidangnya Dengan menggunakan hasil kajian itu diharapkan DPRD tidak salah
dalam mengambil kebijakan.
20
Daftar Pustaka
Arief Sidaharta, Bernard. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,
Mandar Maju: Bandung.
Asmara, Galang. 2005. Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan
Negara Republik Indonesia, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
Djumhana, Muhamad. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan
Himpunan peraturan Perundang-undangan di Bidang
Keungan Daerah, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Fachrudin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Adminstrasi Terhadap
Tindakan Pemerintah, P.T Alumni: Bandung.
Mahmud Marzuki, Peter. 2010. Metode Penelitian Hukum, Kencana:
Jakarta.
Muchsan. 2007. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat
Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,
Liberty: Yogyakarta.

More Related Content

What's hot

1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruangushfia
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointAndhika Pratama
 
Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikJoseph Sitepu
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaBilly Adam Fisher
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTNakano
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desavae ri
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruanggege52
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDAAde Suerani
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahhukum_lingkungan
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 

What's hot (20)

1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 
Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademik
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPT
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruang
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
 
Pendaftaran tanah
Pendaftaran tanahPendaftaran tanah
Pendaftaran tanah
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliah
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 

Similar to Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ; KARANGAN ILMIAH

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas PembantuanPeraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas PembantuanPenataan Ruang
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirYasir Partomo
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahLamhot Sihotang
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahVisal Real
 
presentasi PKN Kelas animasi (yola)
presentasi PKN Kelas animasi (yola)presentasi PKN Kelas animasi (yola)
presentasi PKN Kelas animasi (yola)apotek agam farma
 
Uu32 2004 pemerintahan daerah
Uu32 2004 pemerintahan daerahUu32 2004 pemerintahan daerah
Uu32 2004 pemerintahan daerahSyamsul Noor
 
1 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 20041 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 2004bappedameme
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahanWarnet Raha
 
Pp 7 tahun 2008 batang tubuh
Pp 7 tahun 2008  batang tubuh Pp 7 tahun 2008  batang tubuh
Pp 7 tahun 2008 batang tubuh Rizal Junaedi
 

Similar to Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ; KARANGAN ILMIAH (20)

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas PembantuanPeraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
 
Uu no.32-2004
Uu no.32-2004Uu no.32-2004
Uu no.32-2004
 
Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004
 
Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
UU no 32_2004
UU no 32_2004UU no 32_2004
UU no 32_2004
 
Uu 32 2004
Uu 32 2004Uu 32 2004
Uu 32 2004
 
Pknotonomidaerahmakalah 131013213916-phpapp01
Pknotonomidaerahmakalah 131013213916-phpapp01Pknotonomidaerahmakalah 131013213916-phpapp01
Pknotonomidaerahmakalah 131013213916-phpapp01
 
Pkn otonomi daerah makalah
Pkn otonomi daerah makalahPkn otonomi daerah makalah
Pkn otonomi daerah makalah
 
presentasi PKN Kelas animasi (yola)
presentasi PKN Kelas animasi (yola)presentasi PKN Kelas animasi (yola)
presentasi PKN Kelas animasi (yola)
 
Uu32 2004 pemerintahan daerah
Uu32 2004 pemerintahan daerahUu32 2004 pemerintahan daerah
Uu32 2004 pemerintahan daerah
 
1 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 20041 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 2004
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
Pp 7 tahun 2008 batang tubuh
Pp 7 tahun 2008  batang tubuh Pp 7 tahun 2008  batang tubuh
Pp 7 tahun 2008 batang tubuh
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
Uu no 32
Uu no 32Uu no 32
Uu no 32
 

More from Dadang DjokoKaryanto

KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...Dadang DjokoKaryanto
 
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANISOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANIDadang DjokoKaryanto
 
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...Dadang DjokoKaryanto
 
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTOISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTODadang DjokoKaryanto
 
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang DjokoKaryanto
 
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...Dadang DjokoKaryanto
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTOISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTODadang DjokoKaryanto
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKANISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKANDadang DjokoKaryanto
 
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIALPERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIALDadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Dadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Dadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Dadang DjokoKaryanto
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTOREFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTODadang DjokoKaryanto
 

More from Dadang DjokoKaryanto (20)

Ppt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi indPpt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi ind
 
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
 
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
 
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTOKUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANISOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
 
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
 
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTOISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
 
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
 
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTOISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKANISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
 
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIALPERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
 
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTOREFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
 

Recently uploaded

materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpAanSutrisno
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfssuserb45274
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxnursamsi40
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxrulimustiyawan37
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekahellenchanel31
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf2210130220024
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptxSuarniSuarni5
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfrizalrulloh1992
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIwanalifhikmi
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 

Recently uploaded (20)

materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 

Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ; KARANGAN ILMIAH

  • 1. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah adalah lembaga pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, artinya bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan yang sama atau sejajar dan tidak saling membawahi. Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang pemerintahan daerah ini adalah agar daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonessia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) pemernitahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 1
  • 2. 2 Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka: (2) Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (10) Peaturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. (14) Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dari ketentuan Pasal tersebut diatas pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah serta DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 120 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
  • 3. 3 Pemerintah daerah dikenal dengan adanya perangkat daerah dimana perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota perangkat daerahnya terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dimana setiap perangkat daerah tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi DPRD dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1) mengenai tugas dan wewenang menegaskan bahwa: a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan
  • 4. 4 terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam hukum tata negara dan hukum pemerintahan berarti untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan (Badan dan Pejabat Tata usaha Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari hal ini, Negara selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan ini, diadakanlah suatu sistem pengawasan (control system) terhadap perbuatan aparat pemerintahan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut. 1 Mengenai Angaran Pendapatan dan Belanja Derah diatur di dalam Pasal 179 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun 1 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.36.
  • 5. 5 anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Di dalam Pasal 181 ayat (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam menjalankan Perda, kepala daerah membuat peraturan kepala daerah terdapat dalam Pasa1 190 berbunyi Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. dipertegas di dalam Pasa1 146 ayat (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Dan ayat (2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balances
  • 6. 6 antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja. Menurut Irfan Fachrudin: Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan. Pertama; teori kekuatan yuridis. Kedua; teori tipe pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, (a) pengawasan represif, oleh A. Dunsire diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya; dan (b) pengawasan normatif, pengawasan ini oleh A. Etzioni dimaksudkan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. Ketiga; teori otoritas pengawasan, yang mencakup: (a) keabsahan (legitimiteit), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang; (b) pengawasan dilakukan oleh suatu keahlian (deskundigheid), (c) pengawasan yang mendapat kepercayaan (geloof), dan (d) kesadaran hukum (rechsbewustzijn). Keempat; teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambing-lambang yang mengandung arti tertentu. Kelima; teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan public akibat dari opini publik (public opinion) Keenam; teori arogansi kekuasaan.2 Fungsi pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh DPRD tetapi juga dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri yaitu didalam Pasal 218 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliput: a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Di dalam ayat (2) berbunyi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan perundang-undangan. 2 Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Adminstrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, P.T Alumni, Bandung, 2004, hal. 16.
  • 7. 7 Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan eksternal) dan dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal). Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan dibawahnya. Pengawasan eksternal ini juga dilakukan oleh masyarakat, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa (pers). Dalam pengawasan internal, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga- lembaga yang dibuat khusus oleh pemerintah seperti Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawas Daaerah (Bawasda). Pengawasan internal dalam lingkungan pemerintah juga dilakukan oleh atasan langsung pejabat/badan tata usaha Negara. Pengawasan ini sering juga dinamakan pengawasan melekat (Waskat). Dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintah ada yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintah yang melanggarhukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan dengan
  • 8. 8 cara melanggar hukum. Pengawasan represif ini pada dasarnya adalah suatu tindakan penegakkan hukum.3 Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 angka: 1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yaitu: Pasal 43 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka: 5. Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. 3 Galang Asmara, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal.125-126.
  • 9. 9 9. Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Di dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa: (1) DPRD provinsi mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Mekanisme pengaturan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda APBD tidak hanya dilakukan oleh DPRD tetapi fungsi pengawasan tersebut juga dilakukan oleh pemerintah itu sendiri yaitu didalam Pasal 218 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Di dalam ayat (2) berbunyi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuan tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa
  • 10. 10 peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan Perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan peraturan kepala daerah tersebut. dengan kata lain fungsi pengawasan tidak didukung dengan tindakan penegakan hukum. Seharusnya fungsi pengawasan DPRD juga harus bersifat pengawasan represif, sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD? 2. Bagaimana Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perda APBD?
  • 11. 11 II. PEMBAHASAN A. Pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka: (2) Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (10) Peaturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. (14) Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi DPRD dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1) mengenai tugas dan wewenang menegaskan bahwa: a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
  • 12. 12 pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Di dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka: 5. Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. 9. Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.
  • 13. 13 Pasal 292 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa: (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi. Di dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa: (1) DPRD provinsi mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 293 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa: (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
  • 14. 14 c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; B. Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD Pengawasan merupakan tugas dan wewenang DPRD yang bersifat politisi (terhadap kebijakan) dan bukan merupakan pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan merupakan fungsi dan tugas aparat pengawasan fungsional pemerintah.4 Dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah DPRD memiliki kendala dan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam hal itu, kondisi itu menjadi hal yang sangat memprihatinkan apabila dewan keliru dalam memberikan penilaan terhadap kinerja eksekutif apalagi menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang sangat rentan terhadap penyelewengan. Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang merupakan lembaga intern yang membantu DPRD dalam Pemeriksaan keuangan daerah. Peran kedua lembaga intern ini untuk mengantisipasi kelemahan ataupun kendala-kendala yang ada dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat hanya menekankan pada aspek pengawasan represif guna lebih memberi kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan, sehingga peran legeslatif daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan dalam pemerintahan sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan akan terciptanya 4 Muhamad Djumhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan peraturan Perundang-undangan di Bidang Keungan Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 45.
  • 15. 15 suatu usaha untuk menjamin keserasian dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan antara pusat dan daerah selain itu juga untuk menjamin pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, DPRD dapat melakukan pengawasan preventif yaitu ketika penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) dan pengawasan represif yaitu ketika pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah prosedur pengelolaan keuangan daerah ditetapkan kepala daerah sesuai Perda dan kepala daerah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada dewan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat pada saat Perumusan APBD yakni melalui perwakilan tokoh-tokoh masyarakat atau ketua ormas maupun LSM lainya dan partisipasi pada saat Proses penganggaran yakni melalui system hearing dimana DPRD lebih pro aktif untuk mengundang publik bila ada proyekproyek yang akan dibangun. APBD adalah dokumen publik artinya publik dalam hal ini masyarakat berhak mempengaruhinya melalui DPRD, meski tidak terlibat dalam Tim Teknis Anggaran. Pengaruh publik tersebut tidak saja membuat pemerintah dan DPRD bisa memperoleh masukan dari masyarakat, namun merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah dan DPRD dalam melaksankan akuntabilitas publik, transparansi anggaran sekaligus menjadi suatu uji publik. Bentuk konsultasi yang dilakukan publik terhadap draft perencanaan dan pemanfaatan APBD bukan untuk mewujudkan penyetujuaan melainkan lebih mengarah dan mempengaruhi pada keputusan pengambil kebijakan. Sistem pengawasan sangat menentukan kemandiriaan satuan otonomi. Agar tidak
  • 16. 16 melemahkan otonomi maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik, baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya.
  • 17. 17 III. PENUTUP A. Kesimpulan Paradigma pengawasan politik telah mengakibatkan fungsi pengawasan yang sesungguhnya terabaikan, sehingga hasil pengawasan kurang memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan, belum memberikan umpan balik (feed back) yang substansial bagi pengelolaan pemerintahan daerah, Pengawasan belum mampu untuk m€encegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi perbaikan. Saluran melalui para wakilnya tidak mampu masuk dan menembus gedung parlemen. Sementara keberanian masyarakat untuk langsung menyarakan haknya ke pemerintahan masih belum muncul karena takut atau apatis. Hak masyarakat untuk mengawasi belum sepenuhnya diberikan atau dijamin oleh negara, sementara DPRD sebagai wakil rakyat, belum optimal mengkoordinasikan serta menyalurkan hak-hak pengawasan masyarakat. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa: Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan lainya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah. Tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan. Akibatnya masing-masing DPRD menjabarkan fungsi pengawasan sesuai dengan apa yang diinginkanya. Adanya tumpang tindih terhadap kegiatan
  • 18. 18 pengawasan siapa yang seharusnya disebut aparat pengawasan didaerah? adanya BPK ini dikenal sebagai pemeriksaan ekstren. Lalu ada pula yang dikenal dengan lembaga pemeriksaan intern yaitu BPKP dengan kewenangannya berdasarkan Kepres No.31 tahun 1983 yang masuk ke instansi pemerintah bahkan kebadan usaha milik negaradan daerah. Ada pula Inspektorat Jenderal pada Departemen dan Inspektorat Wilayah pada Pemerintah Daerah Propinsi dan Inspektorat Daerah untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut , Undang-Undang No32 tahun 2004 adanya Pengawasan legislatif. Jadi wajarlah instansi pemerintah banyak yang mengeluh karena terjadinya tumpang tindih. B. Saran Pengawasan dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reaktif, tanpa program Pengawasan lebih banyak terfokus dan ”terjebak” pada aktivitas pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja. Akibatnya, permasalahan masyarakat tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat. Upaya tindak lanjut itu dapat efektif, jika monitoring terus dilakukan oleh DPRD secara berkelanjutan. DPRD juga dapat menggunakan hak angket dan interpelasinya dalam memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasannya. Dalam rangka penguatan peran DPRD di bidang pengawasan, sebaiknya DPRD secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konsepsional dan operasional tentang pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Guna memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat
  • 19. 19 kebijakan, sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan input. Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli dibidangnya Dengan menggunakan hasil kajian itu diharapkan DPRD tidak salah dalam mengambil kebijakan.
  • 20. 20 Daftar Pustaka Arief Sidaharta, Bernard. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju: Bandung. Asmara, Galang. 2005. Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Laksbang Pressindo: Yogyakarta. Djumhana, Muhamad. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan peraturan Perundang-undangan di Bidang Keungan Daerah, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Fachrudin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Adminstrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, P.T Alumni: Bandung. Mahmud Marzuki, Peter. 2010. Metode Penelitian Hukum, Kencana: Jakarta. Muchsan. 2007. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty: Yogyakarta.