Materi PKN semester 2 kelas X

1. K E L O M P O K
PERADILAN MILITER
P E N D I D I K A N K E WA R G A N E G A R A A N

2. PENGERTIAN
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
adalah badan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang
meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi,
Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer
Pertempuran.

3. Sistem dan penyelenggaraan peradilan dalam
lingkungan Peradilan Militer diatur dalam UU No.31
Tahun 1997 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989
tentang Peradilan Militer.

4. WEWENANG PERADILAN MILITER :
• 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh
anggota Angkatan Bersenjata, termasuk anggota
suatu golongan atau jawatan atau badan yang
dipersamakan dengan militer;
• 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa tata usaha angkatan bersenjatan atas
permintaan dari pihak yang dirugikan akibat dari
tindak pidana yang dilakukan.

5. LEMBAGA- LEMBAGA
PERADILAN MILITER
• 1) Pengadilan Militer
• 2) Pengadilan Militer Tinggi
• 3) Pengadilan Militer Utama
• 4) Pengadilan Militer Pertempuran

6. 1) PENGADILAN MILITER
` Susunan persidangan Pengadilan Militer tingkat
pertama adalah satu orang Hakim Ketua dan dua
Orang Hakim dibantu oleh satu orang Panitera.
Hakim Ketua dalam sidang pengadilan militer paling
rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim
Anggota dan Oditur Militer paling rendah
berpangkat Kapten.
Kewenangan Pengadilan Militer adalah
memeriksa dan memutus pada tingkat perta perkara
pidana dengan terdakwa prajurit berpangkat
kapten ke bawah.

7. 2) PENGADILAN MILITER TINGGI
Susunan sidang Pengadilan Militer Tinggi dalam
memeriksa dan memutus perkara pidana tingkat pertama
terdiri dari satu orang Hakum Ketua dan dua Orang Hakim
Anggota, dihadiri satu orang Oditur Militer/Oditur Militer
Tinggi dibantu oleh satu orang Panitera. Sedangkan untuk
memeriksa dan menuntut perka serta tata usaha
Angkatan Bersenjata susunannya terdiri dari satu orang
Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota dibantu oleh
satu orang Panitera.
Hakim Ketua dalam persidangan ini paling rendah
berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota, Oditur
Militer paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.

8. 2) PENGADILAN MILITER TINGGI
Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi adalah:
• a) Memeriksa dan memutus perkara pidana pada
tingkat pertama dengan terdakwa prajurit militer atau
salah satunya prajurit militer yang berpangkat Mayor ke
atas, serta menyelesaikan sengketa tata usaha
angkatan bersenjata;
• b) Memeriksa dan memutus pada tingkat banding
perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan
Militer dalam wilayah hukumnya;
• c) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir
sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan
Militer dalam wilayah hukumnya;

9. 3) PENGADILAN MILITER UTAMA
Susunan Persidangan Pengadilan Militer Utama
untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa
tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat
banding, terdiri dari: satu orang Hakim Ketua dan
dua orang Hakim Anggota dan dibantu oleh satu
orang Panitera.
Hakim Ketua dalam sidang ini paling rendah
berpangkat Brigadir Jederal/Laksamana
Utama/Marsekal Utama, sedangkan Hakim Anggota
paling rendah berpangkat Kolonel.

10. 3) PENGADILAN MILITER UTAMA
Kewenangan Pengadilan Militer Utama adalah
memeriksa dan memutus perkara pidana dan
sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang
telah diputus pada tingkat pertama Pengadilan
Militer Tinggi yang dimintakan Banding.

11. 4) PENGADILAN MILITER
PERTEMPURAN
Susunan Persidangan Militer Pertempuran untuk
memeriksa dan memutus perkara pidana terdiri dari satu orang
Hakim Ketua dan beberapa Hakim Anggota yang
keseluruhannya berjumlah ganjil, dihadiri oleh satu orang Oditur
Militer/Oditur Militer Tinggi yang dibantu oleh satu orang
Panitera.
Hakim Ketua dalam persidangan ini paling rendah
berpangkat Letnan Kolonel, sendangkan Hakim Anggota dan
Oditur paling rendah berpangkat Mayor. Apabila terdakwa
berpangkat Letnan Kolonel, Hakim Anggota dan Oditur paling
rendah harus berpangkat setingkat dengan terdakwa. Begitu
pula jika terdakwa berpangkat Kolonel dan/atau perwira
tinggi, maka Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur paling
rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa yang diadili.

12. 4) PENGADILAN MILITER
PERTEMPURAN
Kewenangan Pengadilan Militer Pertempuran
adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat
pertama dan terakhir perkara pidana yang telah
dilakukan oleh prajurit militer di daerah pertempuran.
Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mengiktui
gerakan pertempuran, maksudnya berkedudukan di
daerah pertempuran.

13. SEKIAN & TERIMAKASIH
BANDUNG, 2013

14. Anggota:
Apridania
Farryl
Laili Salsabila
Mufti FDF
Rizky Liosanda
Zevy Rizky
Kelas:
X MIIA 7
SMAS ALFA CENTAURI