SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 22
REKLAMASI
KELOMPOK 3
KELAS X MIA 1
SMANDA SINGARAJA
1. PUTU INDAH GITA PRAMESTI
2. PUTU NANDA KERTIANA
3. NI KADEK MELYAWATHI
4. KAHLIL ARIF BUDIAWAN
OM SWASTYASTU
Ilmu tanpa Agama BUTA dan Agama tanpa Ilmu
LUMPUH
Albret Einstein
R
E
K
L
A
M
A
S
I
PENGERTIAN REKLAMASI
UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR
TENTANG REKLAMASI
TUJUAN REKMALASI
METODE REKLAMASI
ANALISIS DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK
NEGATIF REKLAMASI
BAB 1 PEMBAHASAN
LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai negara maritim mempunyai garis pantai terpanjang
keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan
panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah Laut dan pesisir
Indonesia mencapai ¾ wilayah Indonesia (5,8 juta km2 dari 7.827.087
km2). Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumberdaya dan manfaat
yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan
perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia
memanfatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi
yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat.
Maka dari itu disini kami akan mencoba membahas mengenai
Reklamasi pantai agar kita tau apa sebenarnya reklamasi itu dan agar
kebijakan ini tidak salah digunakan seperti polemik Reklamasi tanjung
benoa saat ini.
RUMUSAN MASALAH
Dari latarbelakang diatas kami dapat merumuskan masalah
sebagai berikut :
1.Apa pengertian Reklamasi?
2.Undang- undang apa saja yang mengatur mengenai
Reklamasi?
3.Apakah tujuan dari Reklamasi?
4.Bagaimana Dampak positif dan negatifnya ?
TUJUAN PENULISAN MASALAH INI
Adalah untuk membahas rumusan masalah diatas
BAB II PEMBAHASAN
PENGERTIAN REKLAMASI
Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari
kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki
sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-
Indonesia disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (from the
sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan
sebagai pekerjaan memperoleh tanah.
Para ahli belum banyak yang mendefinisikan atau memberikan
pengertian mengenai reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi pantai
merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah
suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi
ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang
alam daratan.(Maskur, 2008).
Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa reklamasi adalah
Kegiatan yang memanfaatkan lahan yang kurang berguna ,kosong
dan berair untuk dijadikan kawasan berguna dengan cara
dikeringkan.
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang
dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan
ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan
cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (UU No
27 Thn 2007).
UNDANG UNDANG YANG MENGATUR TENTANG
REKLAMASI
Pembangunan reklamasi di Indonesia harus mengacu pada berbagai
pedoman dan undang-undang yang mengatur tentang reklamasi pantai,
antara lain:
•Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan
Menteri PU No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang
faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan
pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial
ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan,
perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan
batasan, persyaratan dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar suatu
wilayah dapat melakukan reklamasi pantai.
•Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut
dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
•Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
•Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
yang merupakan guide line bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan
dan menata wilayahnya dalam satu-kesatuan matra ekosistem,
•Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan wilayah pesisir
diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan,
pengawasan dan pengendalian.
•Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa
jiwa, raga, harta sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir
dapat diminimalisir.
TUJUAN REKLAMASI
Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah
menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi
lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya
dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan
pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota,
reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota.
Reklamasi diamalkan oleh negara atau kotakota besar yang laju
pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat
tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan
daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran
kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga
diperlukan daratan baru.
Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan
suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun
di tengah lautan.
Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan kawasan
berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu
kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai
keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan
daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan
permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan
udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir
air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan
lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan
lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan
wisata terpadu.
Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990, Tujuan reklamasi yaitu
untuk memperbaiki daerah atau areal yang tidak terpakai atau
tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk
berbagai keperluan manusia antara lain untuk lahan pertanian,
perumahan, tempat rekreasi dan industry.
Sedangkan menurut Max Wagiu 2011 tujuan dari program
reklamasi yaitu:
i.Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang
akibat gelombang laut
ii.Untuk memperoleh tanah baru di kawasan
depan garis pantai untuk mendirikan bangunan
yang akan difungsikan sebagai benteng
perlindungan garis pantai
iii.Untuk alasan ekonomis, pembangunan atau
untuk mendirikan konstruksi bangungan dalam
skala yang lebih besar.
METODE REKLAMASI
Secara umum bentuk reklamasi ada dua, yaitu reklamasi
menempel pantai dan reklamasi lahan terpisah dari pantai daratan
induk. Cara pelaksanaan reklamasi sangat tergantung dari sistem yang
digunakan. Menurut Buku Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005)
dibedakan atas 4 sistem, yaitu :
1.Sistem Timbunan Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun
perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi
(high water level).
2. Sistem Polder Reklamasi dilakukan dengan cara mengeringkan
perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada
didalam tanggul kedap air untuk dibuang keluar dari daerah lahan
reklamasi.
3. Sistem Kombinasi antara Polder dan Timbunan Reklamasi ini
merupakan gabungan sistem polder dan sistem timbunan, yaitu setelah
lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut
ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara
lahan reklamasi dan muka air laut tidak besar.
4. Sistem Drainase Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir
yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya tetapi elevasi
muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.
Sistem timbunan cocok dilakukan pada daerah tropis yang mempunyai
curah hujan yang sangat tinggi dan metode ini yang paling popular di
Indonesia. Sistem polder dilakukan pada lokasi dengan
kondisi drainase yang baik. Reklamasi sistem polder kurang cocok untuk
daerah yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi seperti di
Indonesia.
MENGANALISIS DAMPAK POSITIF
DAN NEGATIF REKLAMASI
Reklamasi pantai merupakan subsistem dari sistem pantai (Suharso
1996). Perubahan pantai dan dampak akibat adanya reklamasi tidak
hanya bersifat lokal, tetapi meluas. Reklamasi memiliki dampak positif
maupun negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dan laut. Dampak
ini pun mempunyai sifat jangka pendek dan jangka panjang yang
dipengaruhi oleh kondisi ekosistem dan masyarakat disekitar.
Dampak positifnya ialah sebagai berikut :
1.Untuk peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir,
2.Untuk mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif,
3.Untuk penambahan wilayah,
4.Untuk perlindungan pantai dari erosi,
5.Untuk peningkatan kondisi habitat perairan,
6.Untuk memperbaiki rejim hidraulik kawasan pantai,
7.Untuk penyerapan tenaga kerja Reklamasi banyak memberikan
keuntungan dalam mengembangkan wilayah.
8.Untuk memberikan pilihan penyediaan lahan untuk pemekaran
wilayah,
9.Untuk penataan daerah pantai,
10.Untuk menciptakan alternatif kegiatan dan pengembangan wisata
bahari.
Dampak Negatifnya ialah meliputi dampak fisik , biologis dan dampak
sosial ekonomi ialah sebagai berikut :
1.Dampak Fisik
a.perubahan hidro-oseanografi,
b.erosi pantai,
c.sedimentasi,
d.peningkatan kekeruhan,
e.pencemaran laut,
f. perubahan rejin air tanah,
g.peningkatan potensi banjir dan penggenangan di
wilayah pesisir
Dampak Biologis
a.terganggunya ekosistem mangrove,
b. terumbu karang,
c.padang lamun, estuaria dan
d. penurunan keaneka ragaman hayati karena
penimbunan
Dampak sosial ekonomi
1. kegiatan masyarakat diwilayah pantai sebagian besar
adalah petani tambak, nelayan dan buruh, sehingga
adanya reklamasi akan mempengaruhi hasil tangkapan
dan berimbas pada penurunan pendapatan mereka.
2. Terganggunya ekosistem perairan pantai dalam waktu
yang lama, pasti memberikan kerusakan ekosistem
wilayah pantai, kondisi ini menyebabkan kerusakan
pantai.
3. Untuk reklamasi biasanya memerlukan material urugan
yang cukup besar yang tidak dapat diperoleh dari sekitar
pantai, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain yang
memerlukan jasa angkutan.
4. Pengangkutan ini berakibat pada padatnya lalu lintas,
penurunan kualitas udara, debu, bising yang akan
mengganggu kesehatan masyarakat
kesulitan akses publik menuju pantai , karena sudah
menjadi aset pribadi
REKLAMASI DI NEGARA LAIN
Reklamasi di Cao Fe Dian, Tian Jin – Cina
Cao Fe Dian merupakan satu kawasan di pantai timur Beijing
yang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Berada pada posisi pesisir
timur negara Cina atau di pantai barat laut Kuning. Laut Kuning menjadi
kawasan perairan yang berkembang karena meningkatkannya aktivitas
transportasi dan kegiatan ekonomi yang terjadi pada sisi-sisi pantainya
(pantai barat : daratan dan pantai timur Cina), sehingga menjadi sebuah
kawasan yang mendunia karena intensitas perkembangan kegiatan
ekonominya.
Penyelenggaraan reklamasi di kawasan Cao Fe Dian, Tian Jin dinilai
strategis karena selain sebagai perluasan daratan yang ada, juga dinilai
akan mampu bersaing dalam perkembangan kawasan Asia Pasifik.
TERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA
SEKIAN
PRESENTASI
DARI KAMI
OM SHANTI SHANTI SHANTI OM

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Praktikum 2 anhid (MORFOMETRI DAERAH ALIRAN SUNGAI)
Praktikum 2 anhid (MORFOMETRI DAERAH ALIRAN SUNGAI)Praktikum 2 anhid (MORFOMETRI DAERAH ALIRAN SUNGAI)
Praktikum 2 anhid (MORFOMETRI DAERAH ALIRAN SUNGAI)Hanifah Nurhayati
 
PPT Pelabuhan.pptx
PPT Pelabuhan.pptxPPT Pelabuhan.pptx
PPT Pelabuhan.pptxIrenMamahit
 
ANALISIS ASPEK FISIK DAN NON FISIK PERUMAHAN ZARINDAH PERMAI KABUPATEN GOWA
ANALISIS ASPEK FISIK DAN NON FISIK PERUMAHAN ZARINDAH PERMAI KABUPATEN GOWAANALISIS ASPEK FISIK DAN NON FISIK PERUMAHAN ZARINDAH PERMAI KABUPATEN GOWA
ANALISIS ASPEK FISIK DAN NON FISIK PERUMAHAN ZARINDAH PERMAI KABUPATEN GOWAchris_william
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Mengenal logical framework
Mengenal logical frameworkMengenal logical framework
Mengenal logical frameworkDede Sutisna
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
 
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode StoretPenentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode StoretYahya M Aji
 
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...inideedee
 
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny   analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan4 benny   analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhanDidik Purwiyanto Vay
 
Pengantar survey-dan-pemetaan-1
Pengantar survey-dan-pemetaan-1Pengantar survey-dan-pemetaan-1
Pengantar survey-dan-pemetaan-1khalid munandar
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayasuningterusberkarya
 
Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganLatifah Tio
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
 
JURNAL PDP VOL 1 NO 1 Benny Agus Setiono Kinerja Pelabuhan
JURNAL PDP VOL 1 NO 1 Benny Agus Setiono Kinerja PelabuhanJURNAL PDP VOL 1 NO 1 Benny Agus Setiono Kinerja Pelabuhan
JURNAL PDP VOL 1 NO 1 Benny Agus Setiono Kinerja Pelabuhanbennyagussetiono
 
Survei dan Pemetaan Menggunakan GPS
Survei dan Pemetaan Menggunakan GPSSurvei dan Pemetaan Menggunakan GPS
Survei dan Pemetaan Menggunakan GPSbramantiyo marjuki
 

Was ist angesagt? (20)

Praktikum 2 anhid (MORFOMETRI DAERAH ALIRAN SUNGAI)
Praktikum 2 anhid (MORFOMETRI DAERAH ALIRAN SUNGAI)Praktikum 2 anhid (MORFOMETRI DAERAH ALIRAN SUNGAI)
Praktikum 2 anhid (MORFOMETRI DAERAH ALIRAN SUNGAI)
 
Reklamasi
ReklamasiReklamasi
Reklamasi
 
PPT Pelabuhan.pptx
PPT Pelabuhan.pptxPPT Pelabuhan.pptx
PPT Pelabuhan.pptx
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahan
 
ANALISIS ASPEK FISIK DAN NON FISIK PERUMAHAN ZARINDAH PERMAI KABUPATEN GOWA
ANALISIS ASPEK FISIK DAN NON FISIK PERUMAHAN ZARINDAH PERMAI KABUPATEN GOWAANALISIS ASPEK FISIK DAN NON FISIK PERUMAHAN ZARINDAH PERMAI KABUPATEN GOWA
ANALISIS ASPEK FISIK DAN NON FISIK PERUMAHAN ZARINDAH PERMAI KABUPATEN GOWA
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 
Mengenal logical framework
Mengenal logical frameworkMengenal logical framework
Mengenal logical framework
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
 
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode StoretPenentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet
 
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
 
BAB II GAMBARAN UMUM PROYEK
BAB II GAMBARAN UMUM PROYEKBAB II GAMBARAN UMUM PROYEK
BAB II GAMBARAN UMUM PROYEK
 
Perencanaan pemeliharaan sungai
Perencanaan pemeliharaan sungaiPerencanaan pemeliharaan sungai
Perencanaan pemeliharaan sungai
 
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny   analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan4 benny   analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
 
Pengantar survey-dan-pemetaan-1
Pengantar survey-dan-pemetaan-1Pengantar survey-dan-pemetaan-1
Pengantar survey-dan-pemetaan-1
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
 
Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancangan
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
JURNAL PDP VOL 1 NO 1 Benny Agus Setiono Kinerja Pelabuhan
JURNAL PDP VOL 1 NO 1 Benny Agus Setiono Kinerja PelabuhanJURNAL PDP VOL 1 NO 1 Benny Agus Setiono Kinerja Pelabuhan
JURNAL PDP VOL 1 NO 1 Benny Agus Setiono Kinerja Pelabuhan
 
Bilangan Formzahl
Bilangan FormzahlBilangan Formzahl
Bilangan Formzahl
 
Survei dan Pemetaan Menggunakan GPS
Survei dan Pemetaan Menggunakan GPSSurvei dan Pemetaan Menggunakan GPS
Survei dan Pemetaan Menggunakan GPS
 

Ähnlich wie Reklamasi dan Mitigasi

304187011 reklamasi-pantai-makalah
304187011 reklamasi-pantai-makalah304187011 reklamasi-pantai-makalah
304187011 reklamasi-pantai-makalahkama kamaruzzaman
 
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisirAry Ajo
 
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
 
Makalah Reklamasi Pantai - Pro – Kontra Reklamasi Wilayah Jabodetabek (Jakart...
Makalah Reklamasi Pantai - Pro – Kontra Reklamasi Wilayah Jabodetabek (Jakart...Makalah Reklamasi Pantai - Pro – Kontra Reklamasi Wilayah Jabodetabek (Jakart...
Makalah Reklamasi Pantai - Pro – Kontra Reklamasi Wilayah Jabodetabek (Jakart...Luhur Moekti Prayogo
 
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautDasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautSiti Sahati
 
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilPenjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilrafieraine02
 
Penataan ruang-kota
Penataan ruang-kotaPenataan ruang-kota
Penataan ruang-kotaLyyzza Mambo
 
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptxPPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptxAdventiaArdianaNatal
 
(9) Penataan Ruang Kota.ppt
(9) Penataan Ruang Kota.ppt(9) Penataan Ruang Kota.ppt
(9) Penataan Ruang Kota.pptssuser8924bf
 
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirKonsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirAl Amin
 
Hak atas Tanah di Laut_Penyimpangan Yuridis_Suharyanto.pdf
Hak atas Tanah di Laut_Penyimpangan Yuridis_Suharyanto.pdfHak atas Tanah di Laut_Penyimpangan Yuridis_Suharyanto.pdf
Hak atas Tanah di Laut_Penyimpangan Yuridis_Suharyanto.pdfEngelineElin
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaKaisarDatin
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
Kebijakan Kelautan.pptx
Kebijakan Kelautan.pptxKebijakan Kelautan.pptx
Kebijakan Kelautan.pptxMuhRifaldhi1
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 

Ähnlich wie Reklamasi dan Mitigasi (20)

304187011 reklamasi-pantai-makalah
304187011 reklamasi-pantai-makalah304187011 reklamasi-pantai-makalah
304187011 reklamasi-pantai-makalah
 
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
 
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
 
Makalah Reklamasi Pantai - Pro – Kontra Reklamasi Wilayah Jabodetabek (Jakart...
Makalah Reklamasi Pantai - Pro – Kontra Reklamasi Wilayah Jabodetabek (Jakart...Makalah Reklamasi Pantai - Pro – Kontra Reklamasi Wilayah Jabodetabek (Jakart...
Makalah Reklamasi Pantai - Pro – Kontra Reklamasi Wilayah Jabodetabek (Jakart...
 
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautDasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
 
Kelompok 4 teori pembangunan
Kelompok 4 teori pembangunanKelompok 4 teori pembangunan
Kelompok 4 teori pembangunan
 
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilPenjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 
Pengelolaan Pesisir
Pengelolaan  PesisirPengelolaan  Pesisir
Pengelolaan Pesisir
 
pwp
pwppwp
pwp
 
Reklamasi dan revitalisasi
Reklamasi   dan  revitalisasiReklamasi   dan  revitalisasi
Reklamasi dan revitalisasi
 
Penataan ruang-kota
Penataan ruang-kotaPenataan ruang-kota
Penataan ruang-kota
 
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptxPPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
PPT TEORI PRMBANGUNAN ADVENTIA.pptx
 
Hutan rahmawaty10
Hutan rahmawaty10Hutan rahmawaty10
Hutan rahmawaty10
 
(9) Penataan Ruang Kota.ppt
(9) Penataan Ruang Kota.ppt(9) Penataan Ruang Kota.ppt
(9) Penataan Ruang Kota.ppt
 
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirKonsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
 
Hak atas Tanah di Laut_Penyimpangan Yuridis_Suharyanto.pdf
Hak atas Tanah di Laut_Penyimpangan Yuridis_Suharyanto.pdfHak atas Tanah di Laut_Penyimpangan Yuridis_Suharyanto.pdf
Hak atas Tanah di Laut_Penyimpangan Yuridis_Suharyanto.pdf
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & Jasa
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
 
Kebijakan Kelautan.pptx
Kebijakan Kelautan.pptxKebijakan Kelautan.pptx
Kebijakan Kelautan.pptx
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 

Kürzlich hochgeladen

Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaAbdiera
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptAfifFikri11
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2noviamaiyanti
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfcicovendra
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintanmodul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x BintanVenyHandayani2
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintanmodul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
 

Reklamasi dan Mitigasi

  • 1. REKLAMASI KELOMPOK 3 KELAS X MIA 1 SMANDA SINGARAJA 1. PUTU INDAH GITA PRAMESTI 2. PUTU NANDA KERTIANA 3. NI KADEK MELYAWATHI 4. KAHLIL ARIF BUDIAWAN OM SWASTYASTU
  • 2. Ilmu tanpa Agama BUTA dan Agama tanpa Ilmu LUMPUH Albret Einstein
  • 3. R E K L A M A S I PENGERTIAN REKLAMASI UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG REKLAMASI TUJUAN REKMALASI METODE REKLAMASI ANALISIS DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF REKLAMASI
  • 4. BAB 1 PEMBAHASAN LATAR BELAKANG Indonesia sebagai negara maritim mempunyai garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah Laut dan pesisir Indonesia mencapai ¾ wilayah Indonesia (5,8 juta km2 dari 7.827.087 km2). Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumberdaya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Maka dari itu disini kami akan mencoba membahas mengenai Reklamasi pantai agar kita tau apa sebenarnya reklamasi itu dan agar kebijakan ini tidak salah digunakan seperti polemik Reklamasi tanjung benoa saat ini.
  • 5. RUMUSAN MASALAH Dari latarbelakang diatas kami dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 1.Apa pengertian Reklamasi? 2.Undang- undang apa saja yang mengatur mengenai Reklamasi? 3.Apakah tujuan dari Reklamasi? 4.Bagaimana Dampak positif dan negatifnya ? TUJUAN PENULISAN MASALAH INI Adalah untuk membahas rumusan masalah diatas
  • 6. BAB II PEMBAHASAN PENGERTIAN REKLAMASI Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris- Indonesia disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Para ahli belum banyak yang mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan.(Maskur, 2008).
  • 7. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa reklamasi adalah Kegiatan yang memanfaatkan lahan yang kurang berguna ,kosong dan berair untuk dijadikan kawasan berguna dengan cara dikeringkan. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (UU No 27 Thn 2007).
  • 8. UNDANG UNDANG YANG MENGATUR TENTANG REKLAMASI Pembangunan reklamasi di Indonesia harus mengacu pada berbagai pedoman dan undang-undang yang mengatur tentang reklamasi pantai, antara lain: •Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan batasan, persyaratan dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat melakukan reklamasi pantai. •Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
  • 9. •Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. •Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang merupakan guide line bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu-kesatuan matra ekosistem, •Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan wilayah pesisir diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian. •Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa, raga, harta sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir dapat diminimalisir.
  • 10. TUJUAN REKLAMASI Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kotakota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.
  • 11. Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu.
  • 12. Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990, Tujuan reklamasi yaitu untuk memperbaiki daerah atau areal yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antara lain untuk lahan pertanian, perumahan, tempat rekreasi dan industry.
  • 13. Sedangkan menurut Max Wagiu 2011 tujuan dari program reklamasi yaitu: i.Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut ii.Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai iii.Untuk alasan ekonomis, pembangunan atau untuk mendirikan konstruksi bangungan dalam skala yang lebih besar.
  • 14. METODE REKLAMASI Secara umum bentuk reklamasi ada dua, yaitu reklamasi menempel pantai dan reklamasi lahan terpisah dari pantai daratan induk. Cara pelaksanaan reklamasi sangat tergantung dari sistem yang digunakan. Menurut Buku Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005) dibedakan atas 4 sistem, yaitu : 1.Sistem Timbunan Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi (high water level). 2. Sistem Polder Reklamasi dilakukan dengan cara mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada didalam tanggul kedap air untuk dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi.
  • 15. 3. Sistem Kombinasi antara Polder dan Timbunan Reklamasi ini merupakan gabungan sistem polder dan sistem timbunan, yaitu setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan muka air laut tidak besar. 4. Sistem Drainase Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya tetapi elevasi muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.
  • 16. Sistem timbunan cocok dilakukan pada daerah tropis yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi dan metode ini yang paling popular di Indonesia. Sistem polder dilakukan pada lokasi dengan kondisi drainase yang baik. Reklamasi sistem polder kurang cocok untuk daerah yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi seperti di Indonesia.
  • 17. MENGANALISIS DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF REKLAMASI Reklamasi pantai merupakan subsistem dari sistem pantai (Suharso 1996). Perubahan pantai dan dampak akibat adanya reklamasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi meluas. Reklamasi memiliki dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dan laut. Dampak ini pun mempunyai sifat jangka pendek dan jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi ekosistem dan masyarakat disekitar.
  • 18. Dampak positifnya ialah sebagai berikut : 1.Untuk peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, 2.Untuk mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, 3.Untuk penambahan wilayah, 4.Untuk perlindungan pantai dari erosi, 5.Untuk peningkatan kondisi habitat perairan, 6.Untuk memperbaiki rejim hidraulik kawasan pantai, 7.Untuk penyerapan tenaga kerja Reklamasi banyak memberikan keuntungan dalam mengembangkan wilayah. 8.Untuk memberikan pilihan penyediaan lahan untuk pemekaran wilayah, 9.Untuk penataan daerah pantai, 10.Untuk menciptakan alternatif kegiatan dan pengembangan wisata bahari.
  • 19. Dampak Negatifnya ialah meliputi dampak fisik , biologis dan dampak sosial ekonomi ialah sebagai berikut : 1.Dampak Fisik a.perubahan hidro-oseanografi, b.erosi pantai, c.sedimentasi, d.peningkatan kekeruhan, e.pencemaran laut, f. perubahan rejin air tanah, g.peningkatan potensi banjir dan penggenangan di wilayah pesisir Dampak Biologis a.terganggunya ekosistem mangrove, b. terumbu karang, c.padang lamun, estuaria dan d. penurunan keaneka ragaman hayati karena penimbunan
  • 20. Dampak sosial ekonomi 1. kegiatan masyarakat diwilayah pantai sebagian besar adalah petani tambak, nelayan dan buruh, sehingga adanya reklamasi akan mempengaruhi hasil tangkapan dan berimbas pada penurunan pendapatan mereka. 2. Terganggunya ekosistem perairan pantai dalam waktu yang lama, pasti memberikan kerusakan ekosistem wilayah pantai, kondisi ini menyebabkan kerusakan pantai. 3. Untuk reklamasi biasanya memerlukan material urugan yang cukup besar yang tidak dapat diperoleh dari sekitar pantai, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain yang memerlukan jasa angkutan. 4. Pengangkutan ini berakibat pada padatnya lalu lintas, penurunan kualitas udara, debu, bising yang akan mengganggu kesehatan masyarakat kesulitan akses publik menuju pantai , karena sudah menjadi aset pribadi
  • 21. REKLAMASI DI NEGARA LAIN Reklamasi di Cao Fe Dian, Tian Jin – Cina Cao Fe Dian merupakan satu kawasan di pantai timur Beijing yang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Berada pada posisi pesisir timur negara Cina atau di pantai barat laut Kuning. Laut Kuning menjadi kawasan perairan yang berkembang karena meningkatkannya aktivitas transportasi dan kegiatan ekonomi yang terjadi pada sisi-sisi pantainya (pantai barat : daratan dan pantai timur Cina), sehingga menjadi sebuah kawasan yang mendunia karena intensitas perkembangan kegiatan ekonominya. Penyelenggaraan reklamasi di kawasan Cao Fe Dian, Tian Jin dinilai strategis karena selain sebagai perluasan daratan yang ada, juga dinilai akan mampu bersaing dalam perkembangan kawasan Asia Pasifik.
  • 22. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA SEKIAN PRESENTASI DARI KAMI OM SHANTI SHANTI SHANTI OM

Hinweis der Redaktion

  1. 2