Wanita memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun yang dipilih

1. Dra Pudji Astuti, MM

2. 

Politik adalah proses pembentukan dan
pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Sarana
pelaksanaan
kedaulatan
rakyat
yang
dilaksanaan secara langsung, umum, bebas,
rahasia dan adil dalam NKRI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945
(pasal 1 ayat 1 UU 22 tahun 2007)

3. 



Didirikan oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) WNI
berusia 21 th atau sdh menikah; Pendaftar: 50
orang, anggota tdk merangkap Parpol lain.
Menyertakan 30% anggota perempuan
AD & ART
Sistem kepengurusan sesuai UU; didaftar di
Kemkuham.

4. UU No.8 tahun 2012
 Pembentukan dan kepengurusan partai
politik menyertakan paling rendah 30%
keterwakilan perempuan
Dalam realita politik perempuan masih
terpinggirkan ataupun terdiskriminasi,
pada
PEMILU
perempuan
merupakan
mayoritas pemilih, namun Minoritas dalam
lembaga-lembaga politik

7. 
Perempuan di perlemen bukan sekedar
Jumlah tetapi harus diikuti dengan kualitas
perempuan yang memadai, sehingga mampu
ikut aktif mempengaruhi proses politik saat
mereka bekerja di dalam struktur parlemen,
terutama yang berkaitan dengan isu-isu
perempuan

8. “Partisipasi
sejajar
perempuan
dalam
pengambilan keputusan bukanlah sematamata sebuah tuntutan akan keadilan
demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai
syarat penting agar kepentingan kaum
perempuan dapat diperhitungkan.”

9. Hambatan berikut berasal dari sikap budaya masyarakat


Hambatan fisik, wanita dibebani tugas untuk
mengandung, melahirkan dan menyusui.
Keharusan ini mengurangi keleluasaan mereka
untuk aktif terus dalam berbagai bidang
kehidupan.
Hambatan teologis, untuk waktu yang lama,
perempuan dipandang sebagai makhluk yang
tercipta untuk lelaki termasuk mendampingi,
mengurus keperluanya, sudut pandang ini secara
psikologis menghambat peran perempuan untuk
mengambil peran yang berarti

10. 

Hambatan sosial budaya, wanita dianggap
sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa,
bergantung,
dan menerima keadaan,
pandangan ini menempatkan perempuan
secara sosiokultural lebih rendah dari lakilaki.
Hambatan
historis,
kurangnya
nama
perempuan dalam sejarah masa lalu bisa
dipakai
membenarkan
ketidakmampuan
perempuan untuk berkiprah seperti halnya
laki-laki

11. 


Muncul kesadaran bahwa politik adalah arena
yang harus di perjuangkan dan direbut untuk
dapat
mengubah
pola
dan
proses
pengambilan keputusan yang berpihak pada
kepentingan perempuan
Disadari bahwa perempuan tidak mungkin,
berada di luar arena konstelasi politik untuk
memperjuangkan kepentingan-kepentingan
perempuan.
Sementara perempuan termarginalkan di
segala aspek kehidupan

12. Bagi perempuan




Meningkatnya peran dan kedudukan
perempuan
Meningkatnya harkat dan martabat
perempuan
Meningkatnya rasa percaya diri
Meningkatnya akses dan partisipasi
perempuan dalam proses pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan kebijakan
publik dan kepentingan perempuan

13. Bagi Masyarakat, bangsa dan negara:




Meningkatnya kemudahan untuk
menyampaikan aspirasi dan kepentingan
masyarakat khususnya perempuan;
Percepatan terwujudnya kesetaraan gender
diberbagai aspek kehidupan;
Meningkatnya kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat dan bangsa;
Meningkatknya harkat dan martabat bangsa
indonesia di forum internasional.

14. 

Menggagas Kebijakan affirmatif dan gender
mainstreaming dalam UU Pemilu dan Partai
politik
Advokasi melalui partai-partai politik di
parlemen dan gerakan-gerakan di luar
parlemen.

15. adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan
agar kelompok/golongan tertentu (gender
ataupun profesi) memperoleh peluang yang
setara dengan kelompok/golongan lain
dalam bidang yang sama. Dalam konteks
politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk
mendorong agar jumlah perempuan di
lembaga legislatif lebih representatif.

16. 
Yaitu
upaya
penintegrasian
kesamaan
kesempatan ke dalam seluruh proses-proses
kebijakan
pembangunan,
implementasi,
evaluasi dan pengujian

17. 



Strategi dan sebuah proses perencanaan dan
perubahan pada tiap tingkat yang berbeda
(organisasi/institusi)
Proses teknis sekaligus politis
Melibatkan analisis gender
Bukan sebuah tujuan, tetapi semata alat
untuk mencapai kesetaraan gender (gender
equality)

18. 


UU Pemilu telah menerapkan tindakan affirmatif dengan
mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30%.
Dengan ini diharapkan pemerintahan Indonesia dapat
mencapai arti demokrasi yang sesungguhnya tanpa adanya
diskriminasi berdasarkan gender.
Keterwakilan perempuan saat ini di DPR baru mencapai
jumlah 18%, di DPR Provinsi
16%, dan di DPR
Kabupaten/Kota 12%.
Walaupun keterwakilan perempuan dalam pemerintahan
telah diakomodir oleh undang-undang ternyata faktanya
keterwakilan perempuan belum mencapai jumlah minimal
yaitu 30%.

19. 

UU No. 10 th. 2008 (psl 55 ayat 2)  di
dalam bakal calon, setiap tiga orang bakal
calon terdapat satu orang perempuan
Pasal 6 ayat (2)  KPU, KPU Prov dan KPU
Kab/kota mengumumkan persentasi
keterwakilan perempua di media massa,
cetak, elektronik.

21. 

Wanita memiliki hak yang sama di dalam
undang-undang untuk dapat berbuat dalam
rangka membangun bangsa dan negara
Tidak ada marginalisasi perempuan dalam
mengajukan diri sebagai anggota legislatif
sepanjang kompetensi dan kemampuan
sesuai untuk posisi tersebut

22. 


Peran
perempuan
dalam
politik
adalah
memperjuangkan nasib bangsa dan negara tanpa
memandang perbedaan gender,
Persebaran keterwakilan wanita dalam politik di
Indonesia terbilang masih rendah karena budaya
ketimuran yang masih melekat di dalam
masyarakat
namun perlu digaris bawahi bahwa saat ini
kepentingan perempuan dan anak belum terlalu
diperhatikan
dalam
kancah
pembangunan
bangsa
dan
negara,
sehingga
perlu
memperhatikan kepentingan perempuan dalam
politik.

23. 
Politik bermakna bagi perempuan jika ada
upaya koordinasi antara badan eksekutif dan
legislatif untuk sama-sama memperjuangkan
nasib perempuan dan anak di dalam upaya
pembangunan
daerah
terutama
dalam
memenuhi kebutuhan perempuan dan anak,
dan dalam hal –hal tersebut di atas tak akan
terwujud tanpa pemilu, karena dari pemilu
lah munculnya wakil-wakil rakyat .